PT.BDG

P U T U S A N

Nomor 266/Pdt/2016/PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan

mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. Ny. Ng. MAI LIAN, yang beralamat di Jalan Kartini V dalam Nomor 3 Rt.

001/ Rw.008, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT

LAWAN

PT. HASANA DAMAI PUTRA, yang diwakili oleh Tn.BENNY GUNAWAN

selaku Direktur Utama, berkedudukan di Kompleks Sentra Niaga Bulevar Hijau Kav 33-35, Medan Satria Bekasi 17132

yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama FAJAR

SETIA KUSUMAH,SH.S.IP dan TONY ARIES, SH,MH. Advocate – legal Consultant, yang beralamat di Law Office “ Fajar S. Kusumah and Partners “ Perumahan Grh Nirmala Blok E-2, Tirtonirmolo, Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I.

Yogyakarta.,

berdasarkan

Surat

Kuasa

Khusus

tertanggal 5 April 2016, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadian Negeri Bekasi Tertanggal 11 April 2016 Nomor …/SK/2016/PN.Bks.

Selanjutnya

semula PENGGUGAT.

1. RAUWOLFIE YUDIANTO, SH.

disebut

TERBANDING

Dan

Notaris di Kota Bekasi,

berkedudukan di jalan Raya Pejuang Blok F Nomor

yang

434,

Pejuang Medan Satria, Kota Bekasi 17131, selanjutnya

disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I

2. PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk, yang berkedudukan di Menara

Putusan Nomor 266/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 1 dari 37

BCA Grand Indonesia, Jalan MH.Thamrin Nomor 1 Jakarta

10310, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II PENGADILAN TINGGI tersebut ; Telah membaca :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 09 Juni

2016 Nomor 266/PEN/PDT/2016/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;

2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi

Nomor 146/Pdt.G/2015/PN.BKS tanggal 10 Desember 2015 berikut suratsurat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal

23 Maret 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi

pada

tanggal

23

Maret

2015

dengan

Nomor

146/Pdt.G/2015/PN.Bks pada pokoknya mengemukakan berikut : 1.

Register

:

hal-hal sebagai

Bahwa antara Turut Tergugat-II dengan Tergugat telah dibuat Perjanjian

Kredit No.13 tanggal 14 Januari 2009, dimana Turut Tergugat-II sebagai

sebuah Perseroan Terbatas dalam bidang perbankan memberikan fasilitas kredit berupa Fasilitas KPPR sejumlah Rp. 224.000.000,- (dua

ratus dua puluh empat juta Rupiah) kepada pihak Tergugat selaku

debitur. Perjanjian tersebut ditandatangani dan dibuat dihadapan Notaris Rauwolfie Yudianto, SH. / Turut Tergugat-I [untuk selanjutnya disebut 2.

“Perjanjian Kredit”.

Bahwa fasilitas kredit yang diberikan oleh Turut Tergugat-II kepada

Tergugat adalah bertujuan untuk membiayai pembelian atas sebidang tanah dengan bangunan rumah yang terletak di Propinsi Jawa Barat,

Kabupaten Bekasi, Kecamatan Taruma Jaya, Kelurahan Pusaka Rakyat

atau setempat dikenal sebagai Perumahan Harapan Indah 2 Blok HY 30 Putusan Nomor 266/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 2 dari 37

No.46, seluas 112 M2, sesuai Sertifikat Hak Milik No.1748/Pusaka

Rakyat, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi

tanggal 26 Mei 2011, atas nama Ng Mai Lian / Tergugat, dengan batasbatas:

Sebelah Utara

Sebelah Timur

: Blok HY.30-46

Sebelah Barat

: Blok HY.30-45

Sebelah Selatan 3.

: Jalan

: Blok HY.30-31

Bahwa dalam Perjanjian Kredit tersebut telah diatur dan disepakati oleh

Tergugat dan Turut Tergugat-II mengenai cara pembayaran, bunga dan denda, yakni sebagai berikut;

a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5.1 Perjanjian Kredit tersebut,

disebutkan bahwa Tergugat harus membayar kepada Turut TergugatII dengan cara mengangsur setiap bulan secara berturut-turut tanpa terputus dalam jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh) bulan, terhitung sejak tanggal realisasi fasilitas Kredit.

b. Bahwa telah disepakati juga oleh Turut Tergugat-II dan Tergugat

mengenai bunga yang harus dibayar kepada Turut Tergugat-II oleh

Tergugat, yaitu sesuai ketentuan Pasal 3.1 Perjanjian Kredit, yaitu 15% (lima belas prosen) per tahun, yang dibayarkan pada tanggal

yang sama dengan tanggal pembayaran angsuran atas jumlah pokok fasilitas kredit.

c. Berdasarkan ketentuan Pasal 5.4 dari Perjanjian Kredit, bahwa Turut

Tergugat-II dan Tergugat sepakat membebani Tergugat dengan

denda sebesar 0.17%o (nol koma tujuh belas permil) perhari atas jumlah yang terlambat dibayarkan oleh Tergugat kepada Turut 4.

5.

Tergugat-II.

Bahwa untuk menjamin pelunasan Fasilitas Kredit tersebut, Tergugat telah memberikan jaminan

kredit

berupa tanah dan

sebagaimana yang telah diuraikan pada butir 2 di atas.

bangunan

Bahwa pada kenyataannya, sejak tanggal 10 Mei 2010 Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran kepada Turut Tergugat - II, sehingga

berdasarkan Pasal 10 Perjanjian Kredit tersebut, dapatlah dikatakan Tergugat telah cidera janji / wanprestasi dalam melaksanakan kewajiban / prestasinya.


6.

Bahwa pada tanggal 30 September 2010, antara Penggugat dengan

Turut Tergugat-II telah disepakati suatu Perjanjian Subrogasi, yaitu sesuai

dengan

menyebutkan: ‘‘BCA

ketentuan

berhak,

tanpa

dan

kewajiban

Pasal

15.1

persetujuan

Perjanjian

terlebih

dahulu

Kredit,

dari

yang

Debitor,

memindahkan atau mengalihkan dengan cara apapun sebagian atau seluruh

BCA

dalam

memberikan

fasilitas

kredit

berdasarkan Perjanjian Kredit kepada lembaga keuangan, bank, atau

lembaga keuangan lainnya, yang pelaksanaannya cukup dengan 7.

memberitahukan secara tertulis kepada Debitor’’.

Bahwa berdasarkan Perjanjian Subrogasi antara Penggugat dengan

Turut Tergugat-II tersebut, maka sejak tanggal 1 Oktober 2010 beralihlah seluruh hak dan kewajiban Turut Tergugat-II untuk menagih pembayaran

angsuran pokok, bunga, denda serta biaya lainnya yang timbul dalam

Perjanjian Kredit antara Turut Tergugat-II dengan Tergugat kepada 8.

Penggugat.

Bahwa oleh karena hak tagih atas piutang tersebut telah beralih kepada

Penggugat secara sah dan mengikat maka segala hak yang timbul atas piutang tersebut berikut segala jaminannya [sebagaimana diuraikan pada

9.

butir 2] menjadi hak Penggugat.

Bahwa selanjutnya dengan adanya tindakan Tergugat yang tidak

melaksanakan kewajibannya, sudah sering diperingatkan dan ditegur baik oleh Turut Tergugat-II maupun Penggugat, tetapi Tergugat tidak

pernah menghiraukannya serta menyelesaikan segala tunggakan dengan itikad baik bahkan terkesan seolah-olah Tergugat menghindar dan sengaja tidak mau membayar kewajibannya tersebut.

10. Bahwa

berdasarkan

ketentuan

Pasal

1338

KUHPerdata

yang

menyebutkan “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku

sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya“, sehingga sudah

seharusnyalah jika

Tergugat

dinyatakan

telah

melakukan

wanprestasi terhadap Penggugat karena Tergugat tidak melaksanakan kewajiban / prestasinya sesuai perjanjian kredit.

Hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10.1, huruf a Perjanjian Kredit, yang menyebutkan:


10.1. Menyimpang dari ketentuan Pasal 5 ayat 1 tersebut di atas, BCA berhak sewaktu-waktu menghentikan dan memutuskan Perjanjian

Kredit ini dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga tidak diperlukan surat

pemberitahuan (somasi) atau surat peringatan juru sita atau surat lain yang serupa, sehingga dengan demikian seluruh Hutang

Debitor kepada BCA harus dibayar dengan seketika dan sekaligus dalam hal terjadi salah satu kejadian di bawah ini:

a. Kelalaian Debitor untuk membayar Utang pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit.

11. Bahwa berdasarkan catatan perhitungan Penggugat, jumlah kewajiban hutang Tergugat kepada Penggugat yang belum terlunasi dari tanggal

1 Oktober 2010 sampai dengan 28 Febuari 2015 adalah sebesar Rp. 797.279.241,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh

puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) yaitu dapat dirinci -

sebagai berikut:

Tunggakan Pokok

: Rp. 216.358.003,-

Total

: Rp. 797.279.241,

Tunggakan Denda s/d 28 Februari 2015

Rp. 580.921.238,-

12. Bahwa sebagai akibat perbuatan ingkar janji / wanprestasi dari Tergugat,

maka Penggugat telah mengalami kerugian-kerugian baik materil maupun immateril, sehingga

sudah

sewajarnyalah

jika

Tergugat

dibebankan kewajiban untuk membayar seluruh kerugian tersebut kepada Penggugat.

13. Bahwa kerugian-kerugian Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat, yaitu berupa kerugian materil maupun immaterial, yang dapat dirinci sebagai berikut:

Kerugian Materil:

Bahwa oleh karena sampai saat ini Tergugat belum melaksanakan kewajibannya membayar pelunasan berikut denda kepada Penggugat, -

maka jumlah kewajiban tersebut dapat dirinci sebagai berikut;

Tunggakan Pokok

: Rp. 216.358.003,-

Total

: Rp. 797.279.241,-

Tunggakan Denda s/d 28 Februari 2015

Rp. 580.921.238,-


Kerugian Immateril:

Bahwa karena Tergugat tetap menempati dan menguasai Tanah dan Bangunan tersebut, maka otomatis Penggugat mengalami kerugian

secara ekonomis, dimana Penggugat tidak dapat memanfaatkan uang dari hasil transaksi jual beli yang ada dan Penggugat tidak dapat memanfaatkan objek sengketa tersebut.

Ditambah lagi karena permasalahan yang ditimbulkan oleh perbuatan

ingkar janji / wanprestasi Tergugat tersebut telah menimbulkan suatu

dampak buruk bagi kelangsungan bisnis Penggugat ditambah Penggugat

juga harus mengeluarkan biaya perkara, biaya pengacara, dan lain

sebagainya, sehingga kerugian immateril ini patut dan layaklah jika dinilai dengan sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

14. Bahwa dengan demikian jelaslah sudah berapa jumlah kerugian yang menjadi kewajiban Tergugat untuk dibayar kepada Penggugat yaitu

sebesar Rp. 1.797.279.241,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh satu

rupiah), dengan demikian sesuai dengan Pasal 10.3 pada Perjanjian Kredit, dimana menyebutkan:

“…BCA berhak untuk melaksanakan hak-haknya selaku kreditor untuk memperoleh pengembalian Utang dengan jalan pelaksanaan hak-haknya

terhadap Debitor dan/atau harta kekayaannya termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan hak-hak BCA terhadap Agunan berdasarkan Dokumen Agunan”.

15. Bahwa oleh karena Tergugat nyata-nyata telah terbukti tidak memenuhi kewajiban untuk membayar hutangnya (wanprestasi) kepada Penggugat,

maka kiranya beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan ini, yaitu

menghukum

Tergugat

sebagaimana tersebut di atas.

untuk

segera

melunasi

hutangnya

16. Bahwa agar putusan atas gugatan ini nantinya tidak sekedar illusioner belaka dan agar Tergugat tidak mengalihkan harta bendanya kepada

pihak lain sebelum kewajibannya tersebut di atas dilunasi, maka

Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi c.q Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap, yaitu berupa:


a.

Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Taruma Jaya, Kelurahan

Pusaka Rakyat, atau setempat dikenal sebagai Perumahan Harapan Indah 2 Blok HY 30 No.46, seluas 112 M2, sesuai Sertifikat Hak Milik

No.1748/Pusaka Rakyat, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan

Kabupaten Bekasi tanggal 26 Mei 2011, atas nama Ng Mai Lian / Tergugat, dengan batas-batas: Sebelah Utara

Sebelah Timur

: Blok HY.30-46

Sebelah Barat

: Blok HY.30-45

Sebelah Selatan b.

: Jalan

: Blok HY.30-31

Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang setempat dikenal sebagai di Jalan Kartini V Dalam No.3, RT.001/RW.008, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat.

17. Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1131 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, yang menyatakan:

“segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak

bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

18. Bahwa oleh karena Perjanjian Kredit No.13 tanggal 14 Januari 2009, dibuat dihadapan Rauwolfie Yudianto, SH. / Turut Tergugat-II, selaku

Notaris Bekasi maka Turut Tergugat-I sangat berdasar untuk ditarik sebagai pihak untuk sekedar tunduk dan taat pada putusan dalam

perkara ini. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Republik Indonesia No.663K/Sip/1971 tanggal 06 Agustus 1971 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1038K/Sip/1972 tanggal 01 Agustus 1973, yang dikutip sebagai berikut:

“ Turut Tergugat adalah seorang yang tidak menguasai sesuatu barang

akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata “.

19. Bahwa agar supaya putusan ini efektif dan tidak berlarut-larut, maka

Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa / dwangsom sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) setiap harinya


yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat apabila Tergugat lalai / terlambat dalam melaksanakan isi putusan perkara ini.

20. Mengingat gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik yang

sah dan tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon agar Pengadilan

Negeri Bekasi dapat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uit Voerbaar Bij Vooraad).

Berdasarkan segala uraian, fakta-fakta yang telah disampaikan tersebut di atas, bersama ini Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua

Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut: 1.

Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

3.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap:

2.

Menyatakan Tergugat adalah pembeli yang beritikad tidak baik. a.

Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di di Propinsi Jawa

Barat,

Kelurahan

Kabupaten

Pusaka

Bekasi,

Rakyat,

atau

Kecamatan setempat

Taruma

dikenal

Jaya,

sebagai

Perumahan Harapan Indah 2 Blok HY 30 No.46, seluas 112 M2,

sesuai Sertifikat Hak Milik No.1748/Pusaka Rakyat, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tanggal 26 Mei 2011, atas nama Ng Mai Lian / Tergugat, dengan batas-batas: Sebelah Utara

Sebelah Timur

: Blok HY.30-46

Sebelah Barat

: Blok HY.30-45

Sebelah Selatan b.

4.

: Jalan

: Blok HY.30-31

Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang setempat dikenal

sebagai di Jalan Kartini V Dalam No.3, RT.001/RW.008, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Menyatakan Perjanjian Kredit No.13 tanggal 14 Januari 2009 yang dibuat

dihadapan Rauwolfie Yudianto, SH. / Turut Tergugat-I adalah sah dan mengikat serta berlaku untuk Penggugat maupun Tergugat.


5.

Menyatakan Perjanjian Subrogasi tanggal 30 September 2010 antara Penggugat dengan Turut Tergugat-II adalah sah dan mengikat serta berlaku untuk Penggugat maupun Tergugat.

6.

Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji /

7.

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik materil

wanprestasi terhadap Penggugat.

maupun imateril kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 1.797.279.241,(satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) secara seketika dan sekaligus sejak putusan perkara aquo dibacakan di muka pengadilan

meskipun ada upaya hukum banding / kasasi dari Tergugat / Turut 8.

9.

Tergugat-I dan II.

Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun

ada upaya Verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad).

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada

Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) untuk setiap harinya dalam hal jika Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini, yang dapat ditagih secara langsung dan sekaligus oleh Penggugat.

10. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini.

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang adil dan baik (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut selanjutnya

Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 21 September 2015 yang berbunyi sebagai berikut : Kronologis Perkara:

1. Bahwa pada tanggal 12 November 2007 TERGUGAT (Ng Mai Lian) pernah

mengadakan

PERJANJIAN

PENGIKATAN

PEMBELIAN

RUMAH/RUKO dengan PT. DUTA BUMI ADI PRATAMA, dan bukan PT. HASANA DAMAI PUTRA/HDP (PENGGUGAT) dengan nomor perjanjian:

1147/DBA/PMS/HI/XI/2007 seharga Rp. 280 000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang terletak di Perumahan Harapan Indah 2 Blok HY 30


No.46 Kelurahan Pusaka Rakyat Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi Jawa Barat dalam kondisi tanah kosong (belum ada bangunan berdiri diatas tanah tersebut).

2. Bahwa berdarsarkan perjanjian tersebut di atas, TERGUGAT wajib

melunasi uang muka atau DP (Down Payment) sebesar Rp 56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah) atau 20% dari harga rumah Rp 280.000.000 (dua

ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian uang tanda jadi (Booking Fee) sebesar Rp. 3.000.000

(tiga juta rupiah) dan sisa DP sebesar Rp.

53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah) akan dicicil selama 12 (dua belas) kali tiap bulan sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan pada bulan ke 12 (dua belas) dibayar sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah).

3. Bahwa kewajiban TERGUGAT membayar DP sebesar Rp 56.000.000

(lima puluh enam juta rupiah) telah dilunasi oleh TERGUGAT kepada PT. DUTA BUMI ADI PRATAMA pada tanggal 12 November 2008;

4. Bahwa setelah TERGUGAT menyelesaikan / melunasi DP tersebut

diatas kepada PT. DUTA BUMI ADI PRATAMA maka dibuatlah AKTA JUAL BELI dihadapan notaris RIFAH NASUTION SH tertanggal 14

Januari 2009 dengan nomor: 7/2009, antara TERGUGAT dengan PT. DUTA BUMI ADI PRATAMA yang saat itu diwakili BAPAK BENNY GUNAWAN, dan bukan kepada PT. HASANA DAMAI PUTRA.

5. Setelah akta jual beli dilaksanakan maka TERGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan PT. DUTA BUMI ADI PRATAMA.

I. 1. Bahwa pada hari itu juga (14 Januari 2009) TERGUGAT mengadakan PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH/KPR dengan pihak lain yaitu

TURUT TERGUGAT-2 (PT. BCA Tbk) di hadapan TURUT TERGUGAT-1 (Notaris Rouwolfie Yudianto SH) dengan nomor perjanjian 13/2009

sebesar Rp 224.000.000 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah) dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan atas obyek yang sama yaitu

di Perumahan Harapan Indah 2 Blok HY 30 No.46 Kelurahan Pusaka Rakyat, Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi Jawa Barat .

2. Bahwa awal bulan Oktober 2010 TERGUGAT menelpon HALO BCA menanyakan tentang cicilan kredit rumah, karena Tabungan TAHAPAN

BCA milik TERGUGAT tidak di AUTO DEBET secara otomatis

sebagaimana biasanya akan tetapi TURUT TERGUGAT-2 (PT. BCA Tbk), melalui IBU NEKA mengatakan bahwa “IBU NG MAI LIAN TIDAK PERLU


LAGI BAYAR CICILAN KARENA SUDAH LUNAS”

3. Bahwa karena diliputi rasa penasaran, pada tanggal 12 Oktober 2010

TERGUGAT mendatangi kantor TURUT TERGUGAT-2 yang terletak di Pondok Indah, Jakarta Selatan, untuk mengklarifikasi tentang pelunasan tersebut. Ternyata TURUT TERGUGAT-2, dalam hal ini yang diwakili oleh Bpk. Taat Uji Joko Suseno menyodorkan selembar kertas kepada TERGUGAT

perihal:

PEMBERITAHUAN

PENGALIHAN

PINJAMAN

KREDIT PEMILIKAN RUMAH / KPR, dimana surat tersebut telah dibuat

pada tanggal 1 Oktober 2010, namun baru diberitahukan pada tanggal 12 Oktober 2010 kepada TERGUGAT yaitu pada saat TERGUGAT

mendatangi kantor TURUT TERGUGAT-2. Jadi, surat Pemberitahuan Pengalihan Pinjaman Kredit Pemilikan Rumah/KPR tersebut sudah dibuat

terlebih dahulu oleh TERGUGAT-2 kepada PENGGUGAT jauh sebelum TERGUGAT menerima Surat Pemberitahuan tersebut.

Seandainya

TERGUGAT tidak mendatangi kantor TURUT TERGUGAT-2, maka TERGUGAT tidak pernah mengetahui kalau kreditnya telah dialihkan

kepada PENGGUGAT (Pihak ketiga). Dengan demikian patut diduga

bahwa PENGGUGAT sengaja mengadakan persekongkolan besamasama dengan TURUT TERGUGAT-2 untuk mengalihkan Pinjaman Kredit Pemilikan Rumah/KPR secara diam-diam tanpa melibatkan TERGUGAT.

4. Bahwa kami selaku kuasa hukum TERGUGAT menyadari kalau

masalah ini adalah masalah PERDATA akan tetapi tidak ada salahnya Yang Terhormat Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini mengetahui bahwa

setelah

sekitar

3

(tiga)

tahun

sejak

dikeluarkan

Surat

Pemberitahuan Pengalihan Pinjaman Kredit Pemilikan Rumah/KPR dari TURUT TERGUGAT-2 kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT

melakukan tindakan yang tidak manusiawi terhadap TERGUGAT dan perbuatan melawan hukum.

5. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2013 PENGGUGAT mengerahkan

sekitar 50 anggota SATPAM untuk menguasai secara paksa rumah

TERGUGAT dengan menggunakan cara-cara premanimisme dengan tujuan mengintimidasi supaya TERGUGAT keluar dari rumah milik sah

TERGUGAT, antara lain dengan cara MELEMPAR LUMPUR GOT YANG BAU SECARA BERSERAKAN KE DALAM RUMAH yang mana di dalam rumah tersebut ada TERGUGAT beserta family-nya. Selain itu pintu


kamar

mandi

di

kunci

oleh

Satpam

PENGGUGAT

sehingga

TERGUGAT tidak bisa menggunakan kamar mandi dan terpaksa TERGUGAT menumpang kamar mandi tetangga.

6. Bahwa upaya intimidasi tersebut di atas dirasa oleh Satpam tidak

berhasil yaitu tidak dapat membuat TERGUGAT meninggalkan rumah, maka anggota Satpam memporak-porandakan seisi rumah, seperti: piring-

gelas dibuang ke lantai, listrik dimatikan, dll. Terlebih lagi patut diduga adanya percobaan

pelecehan seksual dan percobaan

melakukan

perbuatan bejat pada TERGUGAT, yaitu saat TERGUGAT ada di dalam kamar tiba-tiba para satpam masuk ke dalam kamar, tetapi saat itu juga

TERGUGAT berteriak-teriak minta tolong maka para satpam tersebut takut karena khawatir akan menarik perhatian tetangga, akhirnya mereka mengurungkan niatnya dan keluar dari kamar TERGUGAT.

7. Bahwa atas perbuatan satpam PENGGUGAT tersebut di atas maka TERGUGAT terpaksa melaporkan perbuatan satpam PENGGUGAT kepada

Kepolisian Polres Bekasi Cikarang yang sampai sekarang

perkara pidana tersebut masih dalam proses.

8. Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan setelah TERGUGAT melaporkan

perbuatan satpam PENGGUGAT kepada Kepolisian Resort Bekasi Cikarang dan juga TERGUGAT mengirim surat kepada Kepolisian Resort Bekasi Cikarang, tertanggal 25 Maret 2013, maka para satpam

PENGGUGAT diperintahkan keluar dari rumah TERGUGAT oleh

PENGGUGAT, dan kemudian TERGUGAT menempati rumah tersebut sampai sekarang.

Demikianlah KRONOLOGIS

singkat ini kami buat agar Majelis Hakim

mengetahui latar belakang perkara ini dan betapa besar penderitaan fisik,

sosial dan psikologis yang dialami TERGUGAT selama ini yang nota bene seorang janda.

Setelah kami kuasa hukum menguraikan KRONOLOGIS perkara ini, pada

bagian berikutnya kami kuasa hukum akan memberikan JAWABAN ATAS GUGATAN PENGGUGAT.

DALAM POKOK PERKARA

Adapun JAWABAN TERGUGAT atas Gugatan pihak PENGGUGAT adalah sebagai berikut:


1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2009, TERGUGAT melakukan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah/KPR dengan TURUT TERGUGAT-2 (PT. BCA

Tbk) dengan No 13 tahun 2009 dimana disebutkan TURUT TERGUGAT2 memberikan fasilitas kredit berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

sejumlah Rp. 224.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah)

kepada pihak TERGUGAT selaku “Nasabah/Debitur Lama” dan dibuat di hadapan TURUT

TERGUGAT-1 (Notaris Rauwolfie Yudianto, SH),

perjanjian ini sah dan mengikat HANYA untuk TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT-2 saja.

2. Bahwa

sesuai

dalil

PENGGUGAT

dalam

point-2

Gugatan

yang

mendalilkan Fasilitas Kredit kepada TERGUGAT yang bertujuan untuk membiayai pembelian atas sebidang tanah dengan bangunan rumah yang

terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Taruma Jaya, Kelurahan Pusaka Rakyat atau setempat dikenal sebagai Perumahan Harapan Indah 2 Blok HY 30 No 46 Seluas 112 M2 (seratus dua belas meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No 1748/Pusaka

Rakyat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tanggal 26 Mei 2011 atas nama Ng Mai Lian/TERGUGAT ADALAH TIDAK BENAR DAN KELIRU, yang benar adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 38/Pusaka Rakyat atas nama PT DUTA BUMI ADI PRATAMA dan juga bukan atas nama Ng Mai Lian (TERGUGAT).

Dan selain hal tersebut diatas PENGGUGAT juga keliru dan tidak benar

dalam mendalilkan batas-batas tanah dan bangunan rumah yang terletak

di Perumahan Harapan Indah 2 Blok HY 30 No 46 karena pada saat Perjanjian

Kredit

No

13/2009

antara

TERGUGAT

dan

TURUT

TERGUGAT-2 dibuat, tanah tersebut masih dalam keadaan kosong. Maka dalil PENGGUGAT tersebut harus ditolak.

Dan selain itu juga, dalil PENGGUGAT yang mendalilikan Sertifikat Hak Milik No 1748/Pusaka Rakyat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan

Kabupaten Bekasi adalah KELIRU, yang BENAR adalah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi.

3. Bahwa GUGATAN yang diajukan PENGGUGAT adalah GUGATAN

KURANG PIHAK karena PENGGUGAT mendalilkan pada point-2 dalam

Gugatannya: “TERGUGAT menjaminkan kepada TURUT TERGUGAT-2 berupa sebidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik


No.1748/Pusaka Rakyat tanggal 26 Mei 2011 atas nama TERGUGAT yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi”. Maka seharusnya

PENGGUGAT

mengikut-sertakan

Badan

Pertanahan

Nasional Kabupaten Bekasi sebagai TURUT TERGUGAT (Pihak yang

berperkara) dalam perkara ini oleh karena itu GUGATAN PENGGUGAT tersebut

adalah

GUGATAN

dikesampingkan dan atau ditolak.

KURANG

PIHAK.

Untuk

itu

harus

4. Bahwa Dalil PENGGUGAT dalam point-3 Gugatan yang mendalilkan TERGUGAT

pernah

membuat

Perjanjian

Kredit

dengan

TURUT

TERGUGAT-2 sebesar Rp. 224.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan dengan

pembayaran secara mencicil setiap bulan dengan bunga 15% (lima belas persen) pertahun serta denda keterlambatan pembayaran sebesar 0.17

(Nol koma tujuh belas) permil perhari sesuai dengan Perjanjian Kredit No

13 tahun 2009 yang ditanda tangani dihadapan TURUT TERGUGAT-1

(Notaris Rauwolfie Yudianto, SH), dimana pelaksanaan pembayarannya dilakukan dengan cara AUTO DEBET langsung dari Tahapan BCA TERGUGAT.

5. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam point-4 Gugatan yang mendalilkan bahwa TERGUGAT menjaminkan kepada TURUT TERGUGAT-2 berupa

sebidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No 1748/Pusaka

Rakyat tertanggal 26 Mei 2011 atas nama TERGUGAT (Ng Mai Lian) adalah TIDAK BENAR DAN KELIRU karena yang sebenarnya adalah TERGUGAT memberikan agunan sesuai Surat Perjanjian No. 13/2009 berupa:

a) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 38/Pusaka Rakyat seluas 112 M2

(seratus dua belas meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Taruma Jaya, Keluarahan Pusaka

Rakyat, menurut Surat Ukur tanggal 9 September 2003 No: 07/2003 BUKAN Sertifikat Hak Milik No 1748/Pusaka Rakyat tertanggal 26 Mei 2011 sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT.

b) Akta Jual Beli No. 7/2009 yang dibuat dihadapan Notaris Rifah Nasution, SH.

Selain itu TIDAK BENAR JUGA DAN TIDAK MASUK AKAL SERTA SANGAT TIDAK MUNGKIN jika TERGUGAT menjaminkan Sertifikat Hak


Milik No. 1748 tahun 2011 kepada TURUT TERGUGAT-2 sebagai jaminan, mengingat Perjanjian antara TERGUGAT dengan TURUT

TERGUGAT-2 dibuat pada tanggal 14 Januari 2009, sedangkan Sertifikat

Hak Milik No.1748 baru diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi pada tanggal 26-05-2011 sesuai Surat Ukur tanggal 26-01-2011. Jadi, Perjanjian Kredit antara TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT-2

dibuat

sebelum

Sertifikat

Hak

Milik

atas

nama

TERGUGAT diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu dalil PENGGUGAT harus di TOLAK.

6. Bahwa menurut dalil PENGGUGAT dalam point-5 Gugatan yang

mendalilkan TERGUGAT telah cidera janji/Wanprestasi karena tidak lagi

melaksanakan pembayaran kepada TURUT TERGUGAT-2 sejak tanggal 10 Mei 2010 ADALAH TIDAK BERDASAR dan TIDAK BENAR karena

TERGUGAT masih melakukan pembayaran, melalui Auto Debet, oleh karena itu dalil PENGGUGAT dalam point-5 harus ditolak.

7. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam point-6 Gugatan yang mendalilkan

TURUT TERGUGAT-2 berhak tanpa persetujuan terlebih dahulu dari TERGUGAT memindahkan atau mengalihkan dengan cara apapun

sebagian atau seluruh hak dan kewajiban TURUT TERGUGAT-2 dalam memberikan fasilitas kredit berdasarkan perjanjian kredit kepada lembaga

keuangan, bank atau lembaga keuangan lainnya yang pelaksanaannya cukup dengan memberitahukan secara tertulis kepada TERGUGAT sesuai pasal 15.1 Perjanjian Kredit ADALAH KELIRU karena Perjanjian

Kredit Pemilikan Rumah/KPR yang di buat oleh TERGUGAT dengan

TURUT TERGUGAT-2 juga menyebutkan dalam Pasal 15.6 dalam

Perjanjian Kredit yang sama No. 13 tanggal 14 Januari tahun 2009 yaitu: “Dalam Hal Dilakukan Perubahan atas Ketentuan-Ketentuan Dalam

Perjanjian Kredit Maka Perubahan Yang Dimaksud Akan Diatur Dalam

Suatu Perjanjian atau Surat Tersendiri Yang Ditandatangani Oleh Para Pihak. Perjanjian Atau Surat Mana Merupakan Satu Kesatuan Dan Bagian Yang Tidak Dapat Dipisahkan”.

Bahwa oleh karena itu, PENGGUGAT TERBUKTI SALAH DAN KELIRU

dalam menafsirkan inti (isi) Perjanjian Kredit karena hanya memuat isi Pasal 15.1 dan dengan sengaja mengesampingkan isi Pasal 15.6


dalam Perjanjian Kredit, dengan demikian dalil Gugatan PENGGUGAT adalah kabur dan keliru serta harus ditolak.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh TERGUGAT pada point-6 dan point-7 di atas, maka PERJANJIAN SUBROGRASI tanggal

30 September 2010 yang dibuat antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT-2 adalah tidak sah dan tidak mengikat kepada TERGUGAT dan harus dinyatakan batal demi hukum, karena :

a. TERGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan Wanprestasi/cidera janji.

b. Subrograsi dibuat tanpa melibatkan TERGUGAT

Apalagi Subrograsi tersebut dibuat dengan itikad tidak baik dan dibuat

dibawah tangan oleh karena itu Penjanjian Subrograsi tersebut tidak sah

dan tidak mengikat kepada TERGUGAT, dengan demikian dalil PENGGUGAT harus ditolak dan dinyatakan batal demi hukum.

9. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam point-7 Gugatan yang mendalilkan sejak Perjanjian Subrograsi yang dibuat tanggal 30 September 2010 antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT-2 maka sejak tanggal 1

Oktober 2010 beralihlah seluruh hak dan kewajiban TURUT TERGUGAT2 untuk menagih pembayaran angsuran pokok, bunga, denda, serta biaya

lainnya yang timbul dalam perjanjian kredit antara TURUT TERGUGAT-2 dengan TERGUGAT kepada PENGGUGAT. Dalil Gugatan PENGGUGAT ini HARUSLAH DIKESAMPINGKAN dan DITOLAK, karena bertentangan dengan isi Perjanjian Kredit Pasal 15.6 dan juga bertentangan dengan pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi: SEMUA PERJANJIAN

yang dibuat secara sah berlaku sebagai

undang-undang bagi mereka yang membuatnya

Suatu PERJANJIAN tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu

Suatu PERJANJIAN harus dilaksanakan dengan itikad baik

Maka TERGUGAT terbukti TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM

DENGAN PENGUGAT, karena TERGUGAT tidak pernah melakukan

ikatan perjanjian dengan PENGGUGAT (PT. HASANA DAMAI PUTRA), kecuali pernah melakukan Perjanjian Jual Beli Rumah/Ruko dengan PT. DUTA BUMI ADI PRATAMA, itu pun hanya sampai pada Akta Jual Beli.


10. Bahwa selain itu juga sudah seharusnyalah PENGGUGAT dan TURUT

TERGUGAT-2 menunjukkan itikad baik kepada TERGUGAT yaitu dengan

melibatkan TERGUGAT sebelum Perjanjian Subrograsi dibuat oleh PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT-2 sesuai isi Perjanjian Kredit No.

13/2009 pasal 15.6 dan KUH Perdata pasal 1338, dan apabila hal ini dilakukan oleh PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT-2 maka perkara ini tidak sampai diproses di pengadilan.

11. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam point-8 Gugatan yang mendalilkan “hak

tagih atas piutang telah beralih kepada PENGGUGAT secara sah dan mengikat maka segala yang timbul atas piutang tersebut berikut segala jaminannya menjadi hak PENGGUGAT”, ADALAH TIDAK BENAR dan HARUS

DITOLAK,

karena

TERGUGAT

TIDAK

MEMPUNYAI

HUBUNGAN HUKUM DENGAN PENGGUGAT sebab tidak sesuai dengan Perjanjian Kredit Pasal 15.6 yang dibuat antara TERGUGAT

dengan TURUT TERGUGAT-2 dan juga bertentangan dengan pasal 1338 KUH Perdata serta Perjanjian Subrograsi tersebut yang dibuat dibawah tangan.

12. Bahwa dalil PENGUGAT dalam point-9 yang mendalilkan TURUT TERGUGAT-2 dan PENGGUGAT yang sering memperingatkan dan

menegur TERGUGAT ADALAH TIDAK BENAR dan BOHONG karena TERGUGAT

tidak mempunyai

hubungan

hukum

apapun

dengan

PENGGUGAT sebagai mana yang telah TERGUGAT uraikan di atas. Sedangkan teguran dari TURUT TERGUGAT-2 adalah tidak benar dan

bohong, oleh karena itu TERGUGAT tidak terbukti menghindar untuk melakukan kewajibannya.

13. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam point-10 yang mendalilkan TERGUGAT

melakukan perbuatan wanprestasi adalah TIDAK BENAR dan TIDAK TERBUKTI karena perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT dengan

TURUT TERGUGAT-2 No. 13 tanggal 14 Januari tahun 2009 adalah dalam jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh) bulan, sementara itu TURUT TERGUGAT-2 sudah mengalihkan Kredit kepada PENGGUGAT

pada bulan yang ke-20 (artinya jangka waktu Perjanjian belum lewat)

tanpa sepengetahuan TERGUGAT. Oleh karena itu, TERGUGAT tidak terbukti melakukan perbuatan wanprestasi.

Bahwa benar ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan Putusan Nomor 266/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 17 dari 37

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-

undang bagi mereka yang membuatnya” akan tetapi TERGUGAT TIDAK PERNAH

DILIBATKAN dan atau TIDAK DIIKUT-SERTAKAN sebagai

pihak dalam Perjanjian subrograsi tanggal 30 September 2010 antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT-2. Dengam demikian justru PENGGUGAT

MELANGGAR

dan

pasal

TURUT 1338

TERGUGAT-2

KUH

Perdata

lah

yang

karena

terbukti

membuat

PERSETUJUAN tanpa melibatkan TERGUGAT, apalagi PERSETUJUAN

dari TERGUGAT. Maka dalil gugatan PENGGUGAT dalam point-10 tersebut haruslah DIKESAMPINGKAN dan DITOLAK.

14. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam point-11 Gugatan yang mendalilkan

TERGUGAT mempunyai hutang sebesar Rp 797.279.241 (tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat

puluh satu rupiah) dan perbuatan TERGUGAT menyebabkan kerugian

Immateriil sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) adalah DALIL YANG DIBUAT-BUAT, REKAYASA, BOHONG DAN TIDAK BENAR

karena TERGUGAT tidak pernah mengadakan atau membuat Perjanjian Kredit

Pemilikan

Rumah

dan

atau

Perjanjian

apapun

dengan

PENGGUGAT kecuali dengan TURUT TERGUGAT-2 oleh karena itu dalil PENGGUGAT harus ditolak.

15. Bahwa dalil PENGGUGAT point 12, 13, 14 dan 15 dalam Gugatan-nya

adalah TIDAK BENAR dan harus ditolak karena TERGUGAT tidak

mempunyai hubungan hukum dengan PENGGUGAT sebagai mana yang telah diuraikan TERGUGAT tersebut di atas.

16. Bahwa dalil PENGGUGAT point 16 dan 17 yang memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap:

a. Sebidang tanah dan bangunan di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten

Bekasi, Kecamatan Taruma Jaya, Kelurahan Pusaka Rakyat atau setempat dikenal sebagai Perumahan Harapan Indah 2 Blok HY 30 No 46.

b. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di Jl. Kartini V Dalam No. 3

Rt 001/Rw 08 Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat.


ADALAH KELIRU dan HARUS DITOLAK karena TERGUGAT tidak pernah menjaminkan kepada PENGGUGAT maupun kepada TURUT

TERGUGAT-2 atas kedua bidang tanah dan bangunan tersebut di atas. Sesuai pasal 6 Perjanjian Kredit No 13/2009, TERGUGAT memberikan agunan:

a. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 38/Pusaka Rakyat seluas 112 M2

(seratus dua belas meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Taruma Jaya, Keluarahan Pusaka

Rakyat, menurut Surat Ukur tanggal 9 September 2003 No: 07/2003 BUKAN Sertifikat Hak Milik No 1748/Pusaka Rakyat tertanggal 26 Mei 2011 sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT.

b. Akta Jual Beli No. 7/2009 yang dibuat dihadapan Notaris Rifah Nasution, SH.

17. Bahwa Gugatan pada Point-18 yang mendalilkan Perjanjian Kredit No13

tanggal 14 Januari tahun 2009 dibuat dihadapan Rauwolfie Yudianto

SH/TURUT TERGUGAT-2 adalah KELIRU karena perjanjian kredit tersebut dibuat dihadapan Rauwolfie Yudianto SH/TURUT TERGUGAT-1.

Jadi terbukti dalil Gugatan PENGGUGAT tidak Cermat dan Tidak Akurat, untuk itu haruslah ditolak.

18. Bahwa tuntutan PENGGUGAT pada point-19 atas uang paksa haruslah ditolak karena tidak berdasar.

19. Bahwa dalil PENGGUGAT pada point-20 yang mendalilkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu harus ditolak dan tidak berdasar.

Berdasarkan segala uraian, fakta-fakta yang diuraikan oleh TERGUGAT

tersebut di atas maka terbukti TERGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan WANPRESTASI/ CIDERA JANJI karena tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan PENGGUGAT, oleh karena itu TERGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri

Bekasi melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima seluruh JAWABAN TERGUGAT

2. Menolak seluruh GUGATAN PENGGUGAT


3. Menyatakan Perjanjian Subrograsi tanggal 30 September 2010 adalah

tidak sah dan tidak mengikat TERGUGAT dan dinyatakan BATAL DEMI HUKUM

4. Menyatakan PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT-2 tidak beritikad baik kepada TERGUGAT

5. Menyatakan dalam hukum TERGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan WANPRESTASI/CIDERA JANJI kepada PENGGUGAT

yang mengakibatkan kerugian materil sebesar Rp 797.279.241 (tujuh

ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) dan kerugian Immateriil PENGGUGAT sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

6. Menolak permohonan SITA JAMINAN yang diajukan PENGGUGAT terhadap:

a. Sebidang tanah dan rumah di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten

Bekasi, Kecamatan Taruma Jaya, Kelurahan Pusaka Rakyat atau setempat dikenal sebagai Perumahan Harapan Indah 2

Blok HY 30 No 46 seluas 112 M2 (seratus dua belas meter

persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No 1748/Pusaka Rakyat atas nama Ng Mai Lian

b. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di Jl. Kartini V Dalam

No.3 RT001/RW08 Kelurahan Kartini Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat

7. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT adalah GUGATAN KURANG PIHAK.

8. Menghukum TURUT TERGUGAT-1 dan TURUT TERGUGAT-2 untuk tunduk dan taat atas putusan ini.

9. Menolak permohonan PENGGUGAT yang mengharuskan Tergugat

membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah )

10. Menyatakan putusan ini dapat diberlakukan dan atau dilaksanakan

terlebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari PENGGUGAT.

11. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.


Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat

I mengajukan Jawabannya tanggal 21 September 2015 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat membeli sebuah rumah beralamat di Perumahan harapan

Indah 2 Blok HY, 30 No.46 melalui Pembiayaan dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh Turut Tergugat;

2. Bahwa atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Turut Tergugat II kepada

pihak Tergugat, pihak Turut Tergugat I telah membuat Perjanjian Kredit

dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 13 tanggal 314 Januari 2009, sesuai

dengan kewenangan Turut Tergugat I yang diatur dalam pasal 15 dan 16 undang-undang jabatan Notaris;

3. Bahwa masalah ini timbul akibat tidak adanya pembayaraan Tergugat

kepada pihak Turut Tergugat II, yang sama sekali tidak ada kaitannya oleh pihak Tergugat I;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada yang terhormat Majelis

Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat

II mengajukan Jawabannya tanggal 21 September 2015 ; 1.

Bahwa dalam menanggapi guugatan a quo perlu TURUT TERGUGAT II

sampaikan mengenai hubungan hokum antara TURUT TERGUGAT II dengan PENGGUUGAT, yaitu sebagai berikut:

1.1. Bahwa antara TURUT

TERGUGAT II

dengan PENGGUGAT selaku

Developer telah mengadakan kerjasama dalam rangka pemberian

Fasilitas KPR untuk pembelian tanah dan bangunan rumah atau ruko dan kaveling di Perumahan Harapan Indah yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya dan Kabupaten Bekasi

(selanjutnya disebut “

Proyek Perumahan). yang dibangun/dikembangkan oleh PENGGUGAT berdasarkan:

- Perjanjian Kerjasama nomor 58 tanggal 19 Februari 2004 yang dibuat di

hadapan Nyonya Sjarmeini Sofjan Chandra, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Selatan antara BCA dan PT Hasana Damai Putra;

- Perjanjian Kerjasama nomor 60 tanggal 19 Februari 2004 yang dibuat di hadapan Nyonya Sjarmeini Sofjan Chandra, Sarjana Hukum, Notaris di

Kota Jakarta Selatan antara BCA dan PT Citra Damai Putra;


- Perjanjian Kerjasama nomor 62 tanggal 19 Februari 2004 yang dibuat di

hadapan Nyonya Sjarmeini Sofjan Chandra, Sarjana Hukum, Notaris di

Kota Jakarta Selatan antara BCA dan PT Graha Damai Putra;

yang telah diubah seluruhnya dan digabungkan dalam Perubahan dan

Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Kerjasama nomor 04 tanggal 14 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Nyonya Sjarmeini Sofjan Chandra, Sarjana

Hukum, Notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya akta Perjanjian Kerjasama tersebut berikut perubahannya disebut “Perjanjian Kerjasama”); 1.2.

Bahwa salah satu ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a Perjanjian kerjasama adalah:

“ Jika Debitur tidak membayar kepada pihak Kedua angsuran Fasilitas KPR

selama 3 (tiga) kali berturut-turut dari Pihak Kedua telah

mengirimkan surat peringatan yang ketiga nya kepada Debitur, dengan

ketentuan bahwa Pihak Kedua telah menginformasikan kepada Pihak Pertama mengenai kelalaian debitur setelah

Dibutur lalai membayar

angsurannya selama 2 (dua) kali berturut-turut, maka Pihak Kedua akan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak Pertama dan Pihak Pertama wajib membayar lunas

seluruh utang Debitur

yang lalai tersebut kepada Pihak kedua secara seketika dan sekaligus

lunas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah Pihak

pertama menerima surat pemberitahuan/ tagihan dari Pihak Kedua atau pada tanggal

yang ditentukan dalam surat pemberitahuan /

tagihan yang disampaikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tanggal mana yang terjadi lebih dahulu;

2. Bahwa adapaun mengenai hubungan hokum dan fakta-fakta yang terkait antara TURUT TERGUGAT II dengan TERGUGAT adalah sebagai berikut

2.1. Bahwa antara TERGUGAT selaku Debitur dan TURUT TERGUGAT II selaku Kreditur telah menandatangani Perjanjian Kredit pemilikan Rumah nomor 13

tanggal 14

TERGUGAT I,

januari 2009, yang dibuat dihadapan TURUT

selaku Notaris di Kota Bekasi ( selanjutnya disebut

“perjanjian Kredit”) untuk pembiayaan pembelian salah satu tanah bangunan pada proyek Perumahan, yaitu tanah bangunan Sertifikat

nomor 38/ Pusaka Rakyat setempat dikenal sebagai Perumahan harapan indah 2 Blok HY 30 nomor 46, Bekasi, Jawa Barat, sejumlah Rp. 224.000.000; ( dua ratus dua puluh empat juta rupiah);


Bahwa dalam Perjanjian Kredit tersebut telah ditentukan bahwa;

- pasal 5 ayat (1) : “pembayaran Utang wajib dilakukan oleh Debitur dengan mengangsur setiap bulan secara berturut-turut tanpa terputus selama 120 (seratus dua puluh) bulan sejak tanggal realisasi fasilitas kredit.”

- pasal 15 ayat (1) : “BCA berhak, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Debitur, memindahkan atau mengalihkan dengan cara apapun sebagian atau

seluruh hak dan atau kewajiban BCA dalam memberikan fasilitas kredit

berdasarkan Perjanjian Kredit kepada lembaga keuangan, bank atau kreditor

lainnya yang pelaksanaannya cukup dengan memberitahukan secara tertulis kepada Debitur.”

2.2.Bahwa sejak angsuran bulan April 2009 (3 bulan setelah realisasi)

pembayaran dari TERGUGAT mulai tersendat. Dimana untuk angsuran yang telah jatuh tempo pada tanggal 15 April 2009 baru dibayarkan pada tanggal 13 Mei 2009;

Bahwa atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran oleh debitur

antara 1-31 hari, BCA memberitahukan melalui telepon agar segera melakukan pembayaran angsuran. TERGUGAT kemudian menunggak

pembayaran angsuran mulai bulan November 2009 sampai dengan April 2010 dimana atas tunggakan tersebut TERGUGAT baru melakukan pembayaran pada tanggal 10 Mei 2010. 2.3.. Bahwa selanjutnya TERGUGAT

kembali menunggak pembayaran

angsuran dan terhadap hal tersebut TURUT TERGUGAT II telah memberikan peringatan yaitu:

- atas tunggakan angsuran per Mei 2010, TURUT TERGUGAT II

mengirimkan surat peringatan pertama nomor 6499/DKK-BPP/2010 untuk

meminta TERGUGAT melakukan pembayaran angsuran tersebut selambatlambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan pertama tersebut.

Kemudian 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan pertama yaitu

pada tanggal 14 Juni 2010 TURUT TERGUGAT II kembali mengirimkan surat

peringatan nomor 7169/DKK-BPP/2010 kepada Debitur untuk melakukan pembayaran tunggakan angsuran Mei 2010, selambat-lambatnya 14 9empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan tersebut;


Kemudian pada tanggal 28 Juni 2010 TURUT TERGUGAT II kembali

mengirimkan surat peringatan kedua nomor 1737//2010 kepada TERGUGAT untuk meminta TERGUGAT melakukan pembayaran tunggakan angsuran;

- pada tanggal 04 Juli 2010 TURUT TERGUGAT II kembali mengirimkan surat peringatan pembayaran

pinjaman nomor 00013535/AKK/2010

untuk meminta TERGUGAT melakukan pembayaran tunggakan angsuran KPR bulan Mei 2010 dan Juni 2010;

- atas angsuran yang masih tertunggak per Juli 2010, TURUT TERGUGAT

II mengirimkan surat tanggal 11 Agustus 2010 mengenai penyelesaian

pinjaman nomor 15764/AKK/2010 kepada TERGUGATmuntuk meminta

TERGUGAT melakukan pembayaran tunggakan angsuran Mei 2010, Juni 2010 dan Juli 2010 dan apabila Debitur tidak segera menyeleaikan

tunggakan tersebut maka TURUT TERGUGAT II akan melaksanakan hakhaknya sebagai kreditur sesuai dengan hokum yang berlaku antara lain namun tidak terbatas pada tindakan TURUT TERGUGAT II mengalihkan pinjaman kepada pihak ketiga;

untuk

2.4. Bahwa pada tanggal 24 September 2010, TERGUGAT melakukan

pembayaran angsuran yang tertunggak untuk tagihan bulan Mei 2010 sampai dengan Juni 2010.

Namun TERGUGAT tidak melakukan pembayaran tunggakan angsuran bulan Juli 2010, Agustus 2010 dan September 2010. Dengan demikian TERGUGAT memiliki tunggakan berturut-turut.

angsuran

3

bulan

angsuran

3. Bahwa atas adanya tindakan TERGUGAT yang tidak melakukan pembayaran angsuran 3 kali berturut-turut, maka TERGUGAT telah

melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Perjanjian Kredit, yang menyatakan bahwa:

Menyimpang dari ketentuan Pasal 5 ayat 1 tersebut diatas, BCA

berhak sewaktu-waktu menghentikan dan memutuskan Perjanjian Kredit ii dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-undang

Hukum Perdata sehingga tidak diperlukan surat pemberitahuan (somasi) atau surat peringatan juru sita atau surat lain yang serupa, sehingga dengan demikian seluruh Utang debitur kepada BCA harus dibayar

dengan seketika dan sekaligus, dalam hal terjadi salah satu dari kejadian dibawah ini;


a. b.

Kelalaian Debitur untuk membayar utang pada waktu dan dengan

cara sebagaimana ditentukan dalam Perjajian Kredit; Dst …………………

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan :

 Pasal 15 ayat (1) Perjanjian Kredit: BCA

berhak, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Debitur,

memindahkan atau mengalihkan dengan cara apapun sebagian atau seluruh hak dan atau kewajiban BCA dalam memberikan fasilitas kredit

berdasarkan Perjanjian Kredit kepada Lembaga Keuangan, bank atau kreditor lainnya yang pelaksanaannya cukup dengan memberitahukan secara tertulis kepada Debitur;

 Pasal 6 ayat (2) Perjanjian kerjasama:

Atas penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Jika Debitur

tidak membayar kepada Pihak Kedua angsuran

fasilitas KPR selama 3 (tiga) kali berturut-turut dan Pihak kedua telah mengirimkan surat peringatan yang ketiga kalinya

kepada

Pertama wajib membayar lunas seluruh Utang Debitur yang lalai tersebut kepada Debitur, dengan ketentuan bahwa Pihak kedua telah menginformasikan kepada Pihak pertama mengenai kalalaian Debitur setelah

Debitur

lali membayar

angsurannya selama 2

(dua) kali berturut-turut , maka pihak Kedua akan menyampaikan pemberitahuan tertulis

kepada pihak Pertama dn pihak Pertama

wajib membayar lunas seluruh Utang Debitur yang lalai tersebut kepada pihak kedua secara seketika dan sekaligus lunas selambatlambatnya 14 (empat belas) hari setelah Pihak Pertama menerima

surat pemberitahuan/ tagihan dari pihak kedua atau pada tanggal yang

ditentukan

dalam

surat

pemberitahuan/

tagihan

yang

disampaikan oleh pihak Kedua kepada pihak Pertama, tanggal mana yang terjadi lebih dahulu;

b. Dst ………..

Maka pada tanggal 30 September 2010 TURUT TERGUGAT II melakukan

pengalihan

pinjaman

TEERGUGAT

kepada

PENGGUGAT yang dituangkan dalam Perjanjian Subrogasi;


4. Bahwa suatu Perjanjian Subrogasi tanggal 30 September 2010, tersebut

maka intinya telah disepakati bahwa terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Subrogasi tersebut, maka:

* PENGGUGAT telah mengambil alih seluruh hutang TERGUGAT;

* PENGGUGAT menggantikan kedudukan TURUT TERGUGAT II

yang akan menggantikan semua kewajiban dan hak-hak, agunanagunan dan hak-hak lainnya;

* PENGGUGAT berdasarkan Akta Subrogasi telah membebaskan

TURUT TERGUGAT II dari segala tuntutan dan tanggung jawab yang 5.

mungkin timbul setelah pengambilahan Utang debitur (TERGUGAT);

Bahwa

adanya

pengalihan

TERGUGAT

II

kepada

berdasarkan

Surat

pinjaman

PENGGUUGAT

TERGUGAT tersebut,

dari

maka

TURUT

TURUT

TERGUGAT II telah mengirimkan pemberitahukan kepada TERGUGAT pemberitahuan

pengalihan

pinjaman

kredit

kepemilikan rumah (KPR) nomor 20589/AKK/2010 tanggal 01 Oktober 6.

2010;

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa proses pengalihan pinjaman

TERGUGAT dari TURUT TERGUGAT II kepada PENGGUGAT telah dilakukan sesuai ketentuan hokum yang berlaku, sehingga selanjutnya

secara hukum TERGUGAT mempunyai kewajiban pembayaran kepada PENGGUUGAT;

Demikian Jawaban / tanggapan TURUT TERGUGAT II atas gugatan

PENGGUGAT dan berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, TURUT TERGUGAT II mohon dengan segala hormat kepada Majelis hakim pengadilan negeri Bekasi yang memeriksa perkara ini dengans egala wewenang dan hikmah kebijaksanaa

memberikan putusan yang seadil-adilnya;

yang dimilikinya berkenan untuk

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat , Turut Tergugat I dan

Turut Tergugat II tersebut, Penggugat

mengajukan Replik tertanggal 1

Oktober 2015 kemudian Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan Duplik tanggal 8 Oktober 2015, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;


Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang Hal-hal yang

tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 10 Desember 2015 Nomor. 146/PDT.G/2015/PN.BKS yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut : -

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

2. Menyatakan Tergugat adalah pembeli yang beritikad tidak baik.

3. Menyatakan Perjanjian Kredit No.13 tanggal 14 Januari 2009 yang dibuat dihadapan Rauwolfie Yudianto, SH. / Turut Tergugat-I adalah sah dan mengikat serta berlaku untuk Penggugat maupun Tergugat.

4. Menyatakan Perjanjian Subrogasi tanggal 30 September 2010 antara Penggugat dengan Turut Tergugat-II adalah sah dan mengikat serta berlaku untuk Penggugat maupun Tergugat.

5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi terhadap Penggugat.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil dan Immateriil kepada Penggugat sejumlah Rp.433.796.420,- ( empat ratus

tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah ) secara tunai dan sekaligus.

7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 641.000,00; (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Setelah membaca pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Desember 2015 Pembanding semula Tergugat

telah mengajukan

permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 10 Desember 2015 Nomor. 146/PDT.G/2015/PN.BKS untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ;

Membaca memori banding yang di ajukan oleh Pembanding semula

Tergugat tertanggal 14 Maret 2016 dan Kontara Memori Banding yang

diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya Putusan Nomor 266/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 27 dari 37

tanggal 11 April 2016 .serta telah disampaikan kepada masing-masing para pihak yang berperkara ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara

(inzahe) Nomor 146/PDT.G/2015/PN.BKS yang dibuat oleh juru sita

pengganti pada pada Pengadilan Negeri Bekasi telah diberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula Tergugat tertanggal 07 Maret 2016 dan kepada para Terbanding semula Penggugat masing-masing tanggal 02 Maret

2016 agar mereka datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi jawa barat ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula

Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang , oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori

bandingnya pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan keberatan

terhadap pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat pertama antara lain mengenai :

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pembanding semula Tergugat

sebelumnya adalah termasuk dan merupakan bagian dari Memori Banding ini ;

2. Bahwa Terbanding I semula Penggugat mengajukan gugatan adalah berdasarkan Perjanjian Subrogasi tanggal 30 September 2010 ;

Bahwa Perjanjian Subrogasi tanggal 30 September 2010 adalah

didasarkan pada Pasal 15.1 Perjanjian Kredit antara Pembanding semula Tergugat dengan Turut Tergugat II (PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk);.

Bahwa Perjanjian Subrogasi tanggal 30 September 2010 antara

Terbanding I semila Penggugat dengan Turut Tergugat II adalah sepihak

yang semata-mata didasarkan pada Perjanjian Kredit antara Turut

Tergugat II dengan Penggugat. Bahwa semestinya Turut Tergugat II demi “keadilan dan itikad baik” memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat tentang akan dilakukannya subrogasi dan dengan siapa

subrogasi akan dilakukan dan menawarkan kepada Pembanding semula

Tergugat apakah Pembanding semula Tergugat I ada pilihan lain untuk Putusan Nomor 266/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 28 dari 37

menyelasikan permasalahan antara Pembanding semula TergugatI

dengan Tergugat II sebagaimana Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah/KPR tanggal 14 Januari 2009.

Bahwa dalam hal ini Turut Tergugat II tidak memberitahukan tindakan

subrogasi dan dengan siapa subrogasi akan dilakukan dan juga tidak memberikan

kesempatan

kepada

melakukan pilihan dengn demikian

Pembanding

semula

Tergugat

Perjanjian Subrogasi tanggal 30

September 2010 antara Penggugat dengan Turut Tergugat II adalah

dilakukan dengan itikad tidak baik dan membuat Pembanding semula Tergugat kehilangan rumah, dengan demikian maka Perjanjian Subrogasi

tanggal 30 September 2010 yang diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 10 Oktober 2010 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, setidak-tidaknya Perjanjian Subrogasi tersebut tidak mengikat Pembanding semula Tergugat ;

3. Bahwa Pembanding semula Tergugat menolak pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan

No. 146/Pdt.G/2015/PN.Bks.

Desember 2015 halaman 55-56

tanggal

10

yang mengatakan : :Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak ada

melakukan pembayaran tunggakan baik berupa utang pokok, bunga dan

denda kepada Penggugat, terhitung sejak tanggal 1 Oktober sampai dengan sekarang, maka Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam hal ini adalah keliru, tidak berdasar oleh karenanya haruslah ditolak dan dibatalkan;

Bahwa sebagaimana telah pembanding kemukakan di atas Perjanjian Subrogasi

tanggal 30 September 2010 antara Penggugat dengan

Tergugat adalah tidak berdasar, dilakukan dengan itikad tidak baik dan

dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, setidak-tidaknya tidak mengikat Pembanding semula Tergugat. Apakah Pembanding semula Tergugat dinyatakan mnelakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi

karena tidak melaksanakan perjanjian yang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, setidak-tidaknya tidak mengikat Pembanding semula Tergugat ?

Apakah Pembanding semula Tergugat harus membayar ganti kerugian

baik materil dan immateril karena tidak melaksanakan perjanjian yang Putusan Nomor 266/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 29 dari 37

tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, setidak-tidaknya tidak mengikat Pembanding semula Tergugat Tentu tidak. Dengan demikian maka 4.

pertimbangan Majelis Hakim ini haruslah ditolak dan dibatalkan ;

Bahwa Pembanding semula Tergugat I menolah pertimbangan Majelis

Hakim dalam Putusan No.146/Pdt.G/2015/PN.Bks. tanggal 10 Desember 2015 halaman 56-60

yang mengatakan : “Menimbang, bahwa oleh

karena Tergugat melakukan ingkar janji/wanprestasi, maka Tergugat

dapat dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad tidak baik, oleh karena itu petitum angka 2 dapat dikabulkan……dst “;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam hal ini adalah tidak berdasar dan berlebihan dan oleh karenanya haruslah ditolak dan dibatalkan ;

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, Perjanjian Subrogasi

tanggal 30 September 2010 yang diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat I tanggal 10 Oktober 2010 adalah tidak sah dan tidak

berkekuatan hukum, setidak-tidaknya Perjanjian Subrogasi tersebut tidak

mengikat Pembanding semula Tergugat I dan tidak berkekuatan hukum, setidak-tidaknya

Perjanjian

Subrogasi

tersebut

tidak

mengikat

Pembanding semula Tergugat I. Bahwa telah terbukti tidak ada jual jualbeli antara Pembanding semula Tergugat I dengan Terbanding I semula

Penggugat lalu bagaimana Terbanding I semula Penggugat menyatakan Tergugat I sebagai pembeli yang beritikad tidak baik ? Bukankah Perjanjian Subrogasi tanggal 30 September 2010 yang dibuat antara Penggugat dengan Turut Tergugat II tanpa setahu dan tanpa seijin

Pembanding semula Tergugat I ? Apakah sudah tidak ada lagi itikad baik dan keadilan ?. Bahwa Perjanjian Subrogasi tanggal 30 September 2010

yang dibuat antara Penggugat dengan Turut Tergugat II adalah

didasarkan pada itikad tidak baik dimana hal tersebut terbukti dari usaha Penggugat untuk menguasai rumah milik Pembanding semula Tergugat dengan

mengerahkan

50

(lima

puluh)

orang

Satpam

dengan

menggu8nakan cara-cara preman dengan tujuan mengintimidasi supaya Tergugat

keluar

dari

rumah

milik

Tergugat

dengan

sebagaimana Tergugat sebutkan dalam Jawaban Tergugat ;

cara-cara

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pembanding semula

Tergugat mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Tinggi Bandung Cq.


Majelis Hakim yang memeriksa dan dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding Pembanding ;

2. Mengabulkan permohonan Banding Pembanding, dan : MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruhnya biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang , bahwa terhadap memori banding tersebut diatas

Terbanding semula Penggugat

melalui kuasanya telah menyampaikan

kontra memori banding tertanggal 11 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. TERBANDING menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan

oleh PEMBANDING di dalam Memori Bandingnnya, kecuali yang TERBANDING akui dengan tegas kebenarannya ;

2. Bahwa seluruh dalil yang telah TERBANDING sampaikan, baik di dalam

Surat Gugatan, Replik, maupun Kesimpulannya, yang semuanya

tercantum baik di dalam Putusan maupun Berita Acara Persidangan,

tetap berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontra Memori Banding ini ;

3. Bahwa TERBANDING sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dituangkan di dalam putusannya, karena

pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan telah sesuai pula dengan aturanaturan hukum yang berlaku ;

4. Bahwa TERBANDING menolak dengan tegas dalil memori banding PEMBANDING nomor 2 (dua), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa seharusnya Turut Tergugat Ii (sekarang TURUT TERBANDING II) memberitahukan kepada PEMBANDING tentang akan dilakukannya

subrogasi dan kepada siapa subrogasi akan dilakukan, serta seharusnya Putusan Nomor 266/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 31 dari 37

menawarkan

kepada

PEMBANDING

ada

pilihan

menyelesaikan permasalahan antara PEMBANDING

lain

untuk

dengan TURUT

TERBANDING II sehubungan Perjanjian KPR tanggal 14 Januari 2009.

Bahwa Perjanjian Kredit Nomor 13 tanggal 14 Januari 2009 antara

PEMBANDING dengan TURUT TERBANDING II adalah perjanjian yang

sah secara hukum dan diakui oleh kedua belah pihak, sehingga mengikat kedua belah pihak layakya undang-undang (asas pacta sunt servanda).

Dengan demikian, seluruh klausul yang termuat di dalam perjanjian tersebut

mengikat

baik

bagi

PEMBANDING

maupun

TURUT

TERBANDING II tanpa kecuali. Termasuk di dalamnya Pasal 15.1 Perjanjian Kredit yang mengatur tentang pengalihan kredit.

Bahwa di dalam Pasal 15.1 Perjanjian Kredit tersebut, jelas-jelas berbunyi :

“BCA berhak, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari

Debitor, memindahkan atau mengalihkan dengan cara apapun juga sebagian atau seluruh hak dan atau

kewajiban BCA

dalam memberikan Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian

Kredit kepada lembaga keuangan, bank atau kreditor lainnya yang pelaksanaannya cukup dengan memberitahukan secara tertulis kepada debitor”

Dari klausul tersebut di atas, jelaslah tidak ada kewajiban bagi TURUT

TERGUGAT II sebagai Kreditor untuk memberitahukan sebelumnya kepada PEMBANDING sebagai Debitor mengenai pengalihan kredit

tersebut. Yang diwajibkan oleh klausul tersebut adalah pemberitahuan secara tertulis mengenai pelaksanaannya, yang mana hal tersebut sudah dilakukan oleh TURUT TERBANDING II melaui Surat Pemberitahuan

Pengalihan Pinjaman Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tertanggal 1 Oktober 2010 (bukti P.5/TT.II.11). Sehingga secara hukum TURUT

TERBANDING II sudah melaksanakan kewajibannya terkait pengalihan kredit tersebut.

Bahwa selain itu, di dalam Perjanjian Kredit a quo, tidak ada kewajiban bagi

TURUT

TERBANDING

II

untuk

menawarkan

kepada

PEMBANDING mengenai cara lain untuk menyelesaikan permasalahan Putusan Nomor 266/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 32 dari 37

kredit tersebut. Lagi pula pengalihan kredit dari TURUT TERBANDING II

kepada pihak lain dalam hal ini kepada TERBANDING bukanlah bentuk penyelesaian masalah kredit antara PEMBANDING dengan TURUT TERBANDING

II.

Karena

tanpa

ada

masalah

pun,

TURUT

TERBANDING II tetap memiliki hak untuk mengalihkan kredit tersebut berdasarkan

Perjajian

Kredit

yang

sudah

TERBANDING dengan TURUT TERBANDING II ;

disepakati

antara

Dengan telah dilaksanakannya seluruh kewajiban hukum oleh TURUT

TERBANDING II (dan juga oleh TERBANDING/Penggugat) terkait

pengalihan kredit tersebut, maka secara hukum Perjanjian Subrogasi tanggal 30 September 2009 antara TERBANDING dengan TURUT

TERBANDING II adalah sah dan mengikat secara hukum, baik bagi

TERBANDING, TURUT TERBANDING II, maupun PEMBANDING (vide : Pasal 1401 KUHPerdata tentang Subrogasi yang lahir dari Perjanjian) ;

5. Bahwa TERBANDING menolak dengan tegas dalil memori banding PEMBANDING nomor 3 (tiga). Dalil PEMBANDING ini didasarkan pada

dalil bahwa Perjanjian Subrogasi tanggal 30 September 2010 adalah perjanjian yang tidak sah dan tidak mengikat, sehingga PEMBANDING

tidak memiliki kewajiban untuk membayar cicilan kepada TERBANDING.

Dalil tersebut jelas-jelas sangat keliru dan tidak berdasar hukum.

Perjanjian Subrogasi tanggal 30 September 2010 telah mengalihkan piutang TURUT TERBANDING II terhadap PEMBANDING kepada TERBANDING. Sehingga kewajiban utang PEMBANDING pun yang

semula kepada TURUT TERGUGAT II, secara hukum beralih kepada TERBANDING.

Dengan

demikian,

ketika

PEMBANDING

tidak

melakukan kewajiban pembayarannya kepada TERBANDING, maka

sudah layak secara hukum PEMBANDING dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) ;

6. Bahwa TERBANDING menolak dengan tegas dalil memori banding PEMBANDING nomor 4 (empat). Dalil ini lagi-lagi didasarkan pada dalil bahwa Perjanjian Subrogasi tanggal 30 September 2010 adalah tidak sah dan mengikat dengan alasan Perjanjian Subrogasi tersebut dibuat tanpa seijin dan sepengetahuan PEMBANDING. Sebagaimana telah terungkap


di persidangan bahwa Perjanjian Subrogasi tanggal 30 September 2010

merupakan pengalihan piutang (dalam hal ini KPR atas nama PEMBANDING)

yang

dimiliki

TURUT

TERBANDING

II

kepada

TERBANDING. Pengalihan kredit tersebut tercantum di dalam Pasal 15.1 Perjanjian Kredit antara PEMBANDING dengan TURUT TERBANDING

II, yang mana di dalam klausul tersebut sama sekali tidak ada keharusan untuk memita izin dari PEMBANDING sebagai debitor untuk mengalihkan

kredit tersebut. Di dalam Pasal 1401 KUHPerdata pun tidak diatur mengenai kewajiban meminta izin dari debitor terhadap pelaksanaan Subrogasi. Kewajiban TURUT TERBANDING II sebagai kreditor yang

mengalihkan kreditnya adalah memberitahukan pelaksanaan pengalihan

kredit tersebut kepada debitur secara tertulis, yang mana pemberitahuan

tersebut telah dilakukan melalui Surat Pemberitahuan Pengalihan Pinjaman Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tertanggal 1 Oktober 2010

(bukti P.5/TT.II.11). Dengan demikian Perjanjian Subrogasi tersebut telah sah dan mengikat, baik bagi TERBANDING, TURUT TERBANDING II,

maupun PEMBANDING. Adapun dalil PEMBANDING yang menyatakan

TERBANDING telah melakukan itikad tidak baik dengan berupaya menguasai rumah PEMBANDING melalui cara-cara premanisme adalah

dalil yang tidak berdasar fakta dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga dalil-dalil tersebut haruslah ditolak ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas dan tegas bila keberatan-keberatan yang diajukan PEMBANDING dalam Memori Bandingnya adalah TIDAK BERALASAN SECARA HUKUM, dan telah

ternyata pula Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah berpegang pada hukum acara dan berdasarkan fakta-fakta hukum

yang terungkap di persidangan. Oleh

karenanya sudah sepantasnya secara hukum bila keberatan-keberatan PEMBANDING tersebut DITOLAK SELURUHNYA ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami mohon kepada

Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Bandung cq. Majelis Hakim

Pemeriksa Perkara Tingkat Banding, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1.

Menolak

Permohonan

seluruhnya ;

banding

dari

PEMBANDING

untuk


2.

Menguatkan

Putusan

Pengadilan

Negeri

Bekasi

146/Pdt.G/2015/PN.Bks tanggal 10 Desember 2015

Nomor

Demikian Kontra Memori Banding ini kami sampaikan. Atas

perkenan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang,

bahwa

sehubungan

dengan

memori

banding

Pembanding semula Tergugat dan Kontra banding dari Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya, sebagai berikut ;

Menimbang,

bahwa

Pengadilan Tinggi mempertimbangkan

sehubungan

dengan

keberatan-keberatan

tersebut diatas ternyata hanya merupakan pengulangan yang disampaikan

oleh Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya, dan hal-hal tersebut telah disampaikan sebelumnya dan telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, sehingga harus di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan

meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 10 Desember 2015

Nomor.

146/PDT.G/2015/PN.Bks. dan telah pula membaca serta memperhatikan

dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu

di pertimbangkan lebih lanjut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan

putusan

Hakim

tingkat

pertama,

oleh

karena

dalam

pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan

dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi

dasar dalam putusan di tingkat banding, namun demikian Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : Menimbang,

bahwa

dengan

demikian

maka

pertimbangan-

pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan

Negeri Bekasi tanggal 10 Desember 2015 Nomor. 146/PDT.G/2015/PN.Bks.


dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap

di pihak yang dikalahkan, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat

banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, ketentuan dalam

Undang-undang Nomor 20 Tahun

1947 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :  Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;

 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 10 Desember

2015,

Nomor

dimohonkan banding tersebut ;

146/Pdt.G/2015/PN.Bks.,

yang

 Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara

dalam kedua tingkat

peradilan, yang dalam

tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin

, Tanggal 22 Agustus 2016

oleh kami DR. H. LEXSY MAMONTO, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan H. HANIFAH HIDAYAT, SH.,MH.,

dan

DR. RIDWAN RAMLI, S.H.,M.H.,

masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Tinggi

Jawa

Barat

tanggal

09

Juni

2016,

Nomor

266/PEN/PDT/2016/PT.Bdg, putusan tersebut pada hari Jumat , tanggal 26

Agustus 2016 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

dengan dihadiri

oleh

para Hakim Anggota

tersebut, serta dibantu oleh H. DEDDY RUSMAN RUKMANA, S.H., sebagai


Panitera Pengganti berperkara.

akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

H. HANIFAH HIDAYAT, SH.,MH.,

DR. H. LEXSY MAMONTO, S.H.,M.H

Ttd. DR. RIDWAN RAMLI, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI, Ttd. H. DEDDY RUSMAN RUKMANA,S.H.

Perincian biaya perkara :

Redaksi Putusan ………… Rp. Materai …………………… Rp.

5.000,-

6.000,-

Pemberkasan ……………. Rp. 139.000,Jumlah

Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh libu rupiah)


PT.BDG

Recommend Documents