PT.BDG

P U T U S A N Nomor : 561/PDT/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ; Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : Ir. KOMARUDIN SUWARNO, beralamat dan berkedudukan di Jalan Arcamanik Endah No. 83 Rt. 03/10 Sukamiskin Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. LAMHOT M. SITUNGKIR,S.H., 2. RONALD TAMBUNAN,S.H., 3. RIZKI FEBRIANSYAH,S.H., 4. DANIEL SILABAN,S.H,. Advokat/Pengacara & Asisten Advokat di Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LBH GMBI) alamat di Jln. Dalem Kaum No 94 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02.9/LBH GMBI/IX/2016, tanggal 02 September 2016 ; Sebagai Pembanding, semula Terbantah I ; Lawan: 1. ASEP GUMILAR, pekerjaan Wiraswasta, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan BKR Belakang No. 175 Kota Bandung ; 2. E N D R I, pekerjaan wiraswasta, beralamat dan bertempat tinggal di Gg. Mesjid III Rt. 007/005 Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung ; Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada : 1. M. HENRRY PANGGARBESI,S.H., 2. HARIS SUKARSENO,S.H., Advokat, Pena- sehat Hukum, Kolsultan Hukum, pada Kantor Hukum Tri Cakra beralamat di Jalan Ciborelang No 172/Komp. Ciborelang Indah

F1

Bandung,

085222201401,

Tlp.02270730007,

berdasarkan

Surat

Kuasa

0813225603599, Khusus

Nomor

17/Pdt/TC/IX/2016/BDG, tertanggal 26 September 2016 ; Sebagai Terbanding I dan II, semula Pembantah I dan Pembantah II ;

halaman 1 dari 17 halaman perkara No561/Pdt/2016/PT.BDG.

Dan : Ir. TEDDY AMANDISASTRA, beralamat dan berkedudukan di Jalan Pelindung Hewan No. 63 Rt. 03/07 Kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung ; Sebagai Turut Terbanding, semula TERBANTAH II ;

Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 30 November 2016, Nomor 561/PEN/PDT/2016/PT.BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; Telah pula membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan putusan perkara tanggal 30 Agustus 2016, Nomor 103/Pdt.BTH/2015/ PN.Bdg, tersebut ; TENTANG DUDUK PERKARANYA : Menimbang, bahwa para Pembantah dengan surat bantahan yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya M. HENRRY PANGGARBESI,SH. Dkk. Surat batahan tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada tanggal 21 Maret 2016 dengan Register perkara nomor : 103/PDT/Bth/2016/PN.BDG, telah mengajukan bantahan terhadap Sita Eksekusi kepada para Terbantah dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut 1. Bahwa Pembantah

1 dan Pembantah 2 dengan Terbantah 2 telah

mengadakan hubungan hukum berupa perjanjian Sewa Menyewa / Kontrak Rumah dan Toko yang terletak di Jalan Moh Toha No. 62 Kota Bandung kepada Terbantah 2; 2. Bahwa atas perjanjian sewa menyewa tersebut telah dibuatkan dan

dibubuhan dalam kwitansi dan juga dibuatkan Perjanjian sewa menyewa dengan perincian sebagai berikut : Untuk sewa menyewa antara Pembantah 1 dengan Terbantah 2 adalah sebagai berikut : 1. Toko / bangunan yang dipakai Fotocopy (Abadi Fotocopy) telah di Kontrak

dari tanggal 24 April 2009 sampai dengan 24 April 2012 sebesar Rp. 18.000.000.- ;


Diperpanjang dari tanggal 24 April 2012 sampai dengan 24 April 2013 sebesar Rp. 6.000.000.Diperpanjang lagi dari tanggal 24 April 2013 sampai dengan 24 April 20183 sebesar Rp. 30.000.000.2. Toko / bangunan yang dipakai Counter Abadi Cellular telah di Kontrak dari tanggal 01 Desember 2004 sampai dengan 01 Desember 2005 sebesar Rp. 4.000.000.Diperpanjang dari 01 Desember 2005 sampai dengan 01 Desember 2007 sebesar Rp. 8.500.000.Diperpanjang lagi dari tanggal 01 Desember 2008 sampai dengan 01 Desember 2009 sebesar Rp. 4.500.000.Diperpanjang dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 sebesar Rp. 4.500.000.Diperpanjang lagi dari tanggal 01 Desember 2010 sampai dengan 01 Desember 2011 sebesar Rp. 4.500.000.Diperpanjang lagi dari tanggal 01 Desember 2012 sampai dengan 01 Desember 2017 sebesar Rp. 22.500.000.3. Toko / bangunan yang dipakai Toko Komputer telah di Kontrak dari tanggal 01 Pebruari 2010 sampai dengan 01 Pebruari 2011 sebesar Rp. 6.000.000.Diperpanjang dari 01 Pebruari 2011 sampai dengan 01 Pebruari 2012 sebesar Rp. 6.000.000.Diperpanjang lagi dari tanggal 01 Pebruari 2012 sampai dengan 01 Pebruari 2017 sebesar Rp. 30.000.000.-

4. Rumah dikontrak dari tanggal 01 Pebruari 2012 sampai dengan 01 Pebruari 2017 sebesar Rp. 30.000.000.- ; Untuk sewa menyewa antara Pembantah 2 dengan Terbantah 2 adalah sebagai berikut : 1. Bangunan yang dipergunakan untuk Rumah Makan Padang dikontrak pada tanggal 22 Oktober 2008 sampai dengan 14 Oktober 2010 sebesar


Rp. 50.000.000.Diperpanjang dari tanggal 14 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2011 sebesar Rp. 25.000.000.- Diperpanjang dari tanggal 14 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2012 sebesar Rp. 25.000.000.Diperpanjang dari tanggal 14 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2013 sebesar Rp. 25.000.000.- Diperpanjang dari tanggal 14 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018 sebesar Rp. 125.000.000.- ; 2. Rumah dikontrak dari tanggal 14 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp. 50.000.000.- Diperpanjang dari tanggal 14 Oktober

2014

sampai

dengan

tanggal

14

Oktober

2018

sebesar

Rp. 125.000.000.- ; 3. Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2016 Pembantah 1 dan Pembantah 2 telah kedatangan Jurusita Pengadilan Negeri Bandung dengan maksud untuk melekat Sita Eksekusi terhadap tanah dan bangunan yang Pembantah 1 dan Pembantah 2 Kontrak atas permintaan dari Terbantah dan Jurusita Pengadilan tersebut melaksanakan isi putusan No. 84/Pdt.G/2015/PN.Bdg ; 4. Bahwa atas adanya sita eksekusi tersebut kemudian Pembantah 1 dan Pembantah 2 setelah menerima Penetapan Sita Eksekusi dan Berita Acara Sita Eksekusi tersebut heran karena Pembantah 1 dan Pembantah 2 adalah sebaagai Pengontrak dimana Pembantah telah mengontak kepada In Teddy Amandisastra (Terbantah 2) sebelum adanya perkara antara Terbantah 1 dan Terbantah 2 ; 5. Bahwa Para Pembantah sangat keberatan dengan adanya Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Kls.IA Bandung,

tanggal

13

Januari

2016,

No.55/ Pdt. / Eks / 2015 / PUT/ PN. B D G.,Jo No.84/Pdt.G/2015/PN.Bdg disebab kan hal-hal sebagai berikut: - Bahwa Pembantah 1 dan Pembantah 2 merasa berhak dan harus dilindungi oleh hukum karena sebagai pengontrak yang beritikad baik dimana masa kontrak terhadap bangunan-bangunan tersebut belum berakhir dan akan berakhir pada tahun 2017 dan tahun 2018 dan Pembantah 1 dan Pembantah 2 telah melakukan pembayaran kontrakan tersebut lunas ; - Bahwa Pembantah 1 dan Pembantah 2 mengontrak / melakukan sewa menyewa seluruh bangunan tersebut sebelum adanya perkara antara


Terbantah 1 dan Terbantah 2; 6. Bahwa oleh karena masa kontrak seluruh bangunan yang dikontrak Pembantah 1 dan Pembantah 2 belum berakhir dan akan berakhir untuk Pembantah 1 pada tahun 2017 dan untuk Pembantah 2 pada tahun 2018, maka berdasarkan Buku II Edisi 2007 berhak untuk dilindungi oleh hukum kecuali kalau pada saat mengontrak sudah terjadi perkara itu mau tidak mau harus tact dan tunduk terhadap putusan ; 7. Bahwa, untuk adanya kepastian hukum dan tidak terjadi hal-hal yang akan adanya mungkin dapat merugikan Pembantah 1 dan Pembantah 2 sebagai akibat sita Eksekusi dan pelaksanaan Eksekusi lebih lanjut dalam perkara Eksekusi No. 55/Pdt./Eks/2015/PUT/PN.BDG., Jo No. 84/Pdt.G/2015/PN. Bdg yang diajukan bantahan dalam perkara ini, maka kiranya adalah beralasan dan berdasarkan hukum Pembantah 1 ddan Pembantah 2 terlebih dahulu

mengajukan

tuntutan

Provisi

yaitu

agar

sita

Eksekusi

dan

pelaksanaan Eksekusi lebih lanjut dalam perkara ini dapat ditangguhkan / ditunda sampai dengan perkara perdata bantahan ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti; Bahwa berdasarka hal - hal tersebut diatas, maka akhirnya Pembantah memohon kepada Yth Majelis Hakim persidangan agar berkenan kiranya memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan putusan yang berbunyi sebagai berikut : DALAM PROVISI : 1. Menerima dan mengabulkan tuntutan Provisi Pambantah 1 dan Pembantah 2 2. Memerintahkan pada Pejabat Pengadilan Negeri Kls IA Bandung yang berwenang, untuk menangguhkan dan atau menunda sita Eksekusi maupun pelaksanaan Eksekusi lebih lanjut dalam perkara Eksekusi No. 55/Pdt. /Eks/2015/ PUT/ PN.BDG., Jo No. 84/Pdt.G/2015/PN.Bdg atas obyek tersebut, sampai dengan perkara perdata bantahan ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti ; DALAM POKOK PERKARA : 1. Menerima dan mengabulkan bantahan Pembantah 1 dan Pembantah 2 untuk


seluruhnya; 2. Menyatakan Pembantah 1 dan Pembantah 2 adalah Para Pembantah yang beritikad baik ; 3. Menyatakan dan menetapkan menguatkan putusan dalam provosi tersebut dalam perkara ini ; 4. Menyatakan dan menetapkan Pembantah 1 untuk tetap menempati bangunan tersebut sampai dengan berakhirnya masa Kontrak yaitu sampai dengan Tahun 2017 ; 5. Menyatakan dan menetapkan pula Pembantah 2 untuk tetap menempati bangunan tersebut sampai dengan berakhirnya masa Kontrak yaitu sampai dengan Tahun 2018 ; 6. Menghukum Para Terbantah untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan azas exaequo et bono ;

Menimbang,

bahwa

terhadap

bantahan

Pembantah

tersebut,

Terbantah I memberikan jawaban dengan surat jawaban tertanggal 13 Juni 2016, pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI : 1. Bahwa Terbantah 1 menolak secara tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Pembantah 1 dan Pembantah 2 dalam Surat Bantahan, terkecuali terhadap halhal/dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Terbantah 1; 2. Tentang Legal Standing dari Pembantah 1 dan Pembantah 2. Bahwa di dalam dalil bantahan dari Pembantah 1 dan Pembantah 2 disebutkan pada Point 1 "Bahwa Pembantah 1 dan Pembantah 2 dengan Terbantah 2 telah

mengadakan hubungan hukum berupa Perjanjian Sewa Menyewa/Kontrak Rumah dan Toko yang terletak di jalan Moh Toha No. 62 Kota Bandung kepada Terbanah 2".


Bahwa oleh karena Pembantah 1 dan Pembantah 2 mendalilkan sebagai Penyewa, maka sesuai dengan Yurisprudence Mahkamah I Agung Republik Indonesia No. 1403 K/Pdt/1995 Tanggal 28 Agustus 1997 yang menyebutkan "Penyewa tidak berhak mengajukan bantahan terhadap eksekusi, yang melakukan bantahan eksekusi adalah Pemilik atau Orang yang merasa bahwa ia Pemilik barang yang disita". Dengan demikian Pembantah 1 dan Pembantah 2 tidak memiliki Legal Standing/Kedudukan Hukum di dalam melakukan Bantahan terhadap Permohonan Eksekusi yang telah diajukan oleh Terbantah 1, oleh karena Pembantah 1 dan Pembantah 2 bukanlah sebagai pemilik yang sah atas barang yang diajukan sita eksekusi. 3. Bantahan Pembantah 1 dan Pembantah 2 Kabur/Tidak Jelas (Obscurelibel). Bahwa bantahan dari Pembantah 1 dan Pembantah 2 kabur/Tidak jelas (Obscurelibel, yakni tidak menjelaskan atau tidak menguraikan secara tegas tentang hubungan hukum antara Pembantah 1 dan Pembantah 2 dengan Terbantah 1. 4. Bantahan Pembantah 1 dan Pembantah 2 Kurang Pihak. Bahwa bantahan yang diajukan oleh Pembantah 1 dan Pembantah 2 nyatanyata kurang Pihak, oleh karena dalam dalil bantahannya pada Point 5 menyebutkan "Bahwa Para Pembantah sangat keberatan dengan adanya Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Ms. 1A Bandung tanggal 13 Januari 2016 55/PDT.EKS/2015/PUT/PN.BDG Jo. No. 84/Pdt. G/2015/PN. Bdg ... dst", yang mane seharusnya RIAN PRATAMA,SH.,Mkn selaku Notaris/PPAT dimasukan sebagai Pihak dalam bantahan, mengingat RIAN PRATAMA,SH.,Mkn Notaris/PPAT salah satu pihak yang hares tunduk dan melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.84/Pdt.G/2015/PN.Bdg tertanggal 17 Juni 2015 Jo. Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Kls. 1A Bandung 55/PDT.EKS/2015/ PUT/ PN.BDG tanggal 13 Januari 2016. Dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas, maka bantahan yang


diajukan oleh Pembantah 1 dan Pembantah 2 nyata-nyata tidak memiliki syarat formal dalam mengajukan bantahan, dengan demikian demi hukum bantahan dari Pembantah 1 dan Pembantah 2 haruslah di kesampingkan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (NO). DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa dalil-dalil Eksepsi yang telah diuraikan oleh Terbantah 1 tersebut diatas merupakan satu kesatuan Jawaban yang tidak terpisahKan dalam Jawaban pokok Perkara; 2. Bahwa Terbantah 1 menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan

oleh Pembantah 1 dan Pembantah 2 dalam bantahannya, terkecuali terhadap hal yang diakui secara tegas oleh Terbantah 1; 3. Bahwa Terbantah 1 tidak memiliki hubungan hukum dengan Pembantah 1 dan Pembantah 2, hal tersebut nyata-nyata telah diakui secara tegas oleh Pembantah 1 dan Pembantah 2 dalam dalil bantahan pada Point 1 dan Point 2, serta menolak secara tegas dalil-dalil bantahan pada point 5, 6 dan 7 oleh karena tidak beralasan hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum maka haruslah di tolak/dikesampingkan; 4. Bahwa terkait dalil point 3 yang disampaikan oleh Pembantah 1 dan Pembantah 2 adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri Bandung, namun benar Permohonan Sita Eksekusi atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mohamad Toha No.62 Bandung di dasarkan atas Permohonan dari Terbantah 1 untuk melaksanakan isi putusan No. 84/Pdt.G/2015/PN.Bdg Tertanggal Rabu 17 Juni 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat/incracht; 5. Bahwa terkait dalil Pembantah 1 dan Pembantah 2 pada Point 2

berdasarkan Perjanjian di bawah tangan, yang secara hukum Perjanjian dapat mengikat kepada para pihak haruslah di dasarkan kepada Suatu Akta Otentik yang sah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang; 6. Bahwa benar Terbantah 1 adalah sebagai Pemilik yang sah atas tanah dan

bangunan yang terletak di Jalan Mohamad Toha No.62 Kelurahan Pelindung Hewan Kota Bandung dengan care Terbantah 1 membell kepada


Terbantah 2 berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No.03 tanggal 06-08-2012 Jo. Surat Kuasa Untuk Menjual No. 04 tanggal 06-08-2012 Jo. Akta Jual Beli (AJB) No.815/2013 tertanggal 05-09-2013 Jo. yang dibuat dihadapan Rian Pratama,SH.,Mkn Notaris/PPAT di Bandung, sehingga atas dasar tersebut pada tanggal 25-03-2013 telah diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung Sertipikat Hak Guna Bangunan No.227/Pelindung Hewan, Was 173 M2 tercatat atas nama In Komarudin Suwarno,MM; 7. Bahwa perihal lahirnya Putusan Perkara No.84/PDT.G/2015/PN.BDg tertanggal

17 Juni 2015 oleh karena Terbantah 2 pada tanggal 23-022015 telah mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri kelas 1 A Bandung terhadap Terbantah 1 yaitu Perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun terhadap gugatan yang diajukan oleh Terbantah 2 telah diselesaikan di hadapan Majelis Hakim Mediasi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung sehingga telah di putus dengan Akta Perdamaian No. No.84/PDT.G/2015/PN.BDg pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 serta telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat/lncracht; 8. Bahwa sebagaimana disebutkan pada Putusan No. No.84/PDT.G/2015/ PN.Bdg pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015, pada:

Pasal 3 Hak dan Kewajiban Ayat (3) "Bahwa Pihak Pertama berkewajiban dan bertanggungjawab

penuh menyerahkan atas tanah clan bangunan yang terletak di Jl.Mochamad Toha No.62 Bandung kepada Pihak Kedua dalam keadaan

kosong dari para penghuni/penyewa dalam tempo waktu 30 (tiga puluI4 hari sejak ditandatangani surat perjanjian perdamaian ini" Ayat (4) "Bahwa Pihak Kedua berhak untuk memiliki dan menguasai

secara penuh atas tanah dan bangunan yang terletak di JI.Mochmad toha No. 62 Bandung dalam keadaan kosong dari para penghuni/penyewa

dalam tempo waktu 30 (tiga Puluh) hari sejak diterimanya sisa pembayaran dan ditandatangani surat perjanjian perdamaian bersama ini" Ayat (5) "Bahwa Pihak Pertama berkewajiban untuk memberitahukan


tentang adanya perdamaian ini kepada pihak lain yang berhubunan dengan tanah dan bangunan yang terletak di AMochamad Toha No.62 Bandung serta untuk tunduk dalam surat perjanjian perdamaian ini dan atau Keputusan Hakim perdamaian ini"

Pasal 4 Sanksi apabila

"Bahwa

Pihak

Pertama

tidak

melaksanakannya

kewajibannya sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 3 ayat (3), maka Pihak Kedua berhak menurut hukum serta melakukan Upaya

Hukum Eksekusi Paksa Pengosongan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Mochamad Toha No. 62 Bandung yang di daftarkan melalui Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, meskipun ada Perlawanan/ Bantahan dari pihak lain" 9. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (4) Putusan No. No.84/PDT.G/2015/PN.BDg pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015, sudah sepatutnya Pembantah 1 dan Pembantah 2 telah mengetahui tentang isi dari putusan tersebut dan segera menyerahkan tanah dan bangunan milik Terbantah 1 dalam keadaan kosong dari para penghuni/penyewa dalam tempo waktu 30 (tiga Puluh) hari; 10. Bahwa atas dasar dalil-dalil yang diuraikan oleh Terbantah 1 tersebut di atas dan untuk memenuhi rasa keadilan atas milik Terbantah 1, maka benar atas dasar point 6 dan 7 serta point 8 tersebut di atas Terbantah 1 melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas

lA

Bandung

tentang

Permohonan

Eksekusi

Penyerahan

dan

Pengosongan terhadap tanah dan bangunan milik Terbantah 1 yang terletak di Jalan Mohamad Toha No.62 Kelurahan Pelindung Hewan Kota Bandung, sesuai dengan : 1) Surat Kuasa Khusus No.30/LBH GMBI/VII/2015 tertanggal 29 Juli 2015; 2) Surat Permohonan No.001/Per.Eks/LBH GMBI/VII/2015 tertanggal. 24 Agustus 2015 perihal Permohonan Eksekusi Pengosongan Tanah dan Bangunan;


3) Surat Permohonan No.01/ Per. Sita Jamin/LBH GMBI/I/2016 tertanggal 05 Januari 2016 perihal Permohonan Sita Eksekusi Terhadap Tanah dan Bangunan; 4) Surat Permohonan No.07/Per.Eks/LBH GMBI/III/2016 tertanggal 07 Januari 216 perihal Permohonan Eksekusi Rill Pengosongan Tanah dan Bangunan; 5) Surat No.02 /Resume/ LBH GMBI/l/2016 perihal Resume Permasalahan Tanah dan Bangunan; 11. Bahwa atas dasar Permohonan yang telah diajukan oleh Terbantah 1 melalui kuasa hukum Terbantah 1 sebagaimana tersebut di atas pada Point 10 (sepuluh), maka oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas lA Bandung telah ditandatangani dan diterbitkan Surat Penetapan No.55/PDT.EKS/2015/PUT/ PN.BDG JO.No.84/PDT/G/2015/PN.BDG Tanggal 2 November 2015 serta telah dilakukan Teguran/Aanmaning secara patut menurut hukum secara 3 (tiga) kali sesuai dengan Berita Acara Teguran/Aanmaning No. 55/PDT.EKS/2015/PUT/PN.BDG Tertanggal 11 November 2015 Jo. Berita Acara Teguran/Aanmaning No. 55/PDT.EKS/2015/ PUT/ PN.BDG Tertanggal 30 November 2015 Jo. Berita Acara Teguran/Aanmaning No. 55/PDT.EKS/2015/PUT/PN.BDG Tertanggal 23 Desember 2015 Jo. Berita Acara Sita Eksekusi No. 55/PDT.EKS/2015/PUT/PN.BDG JO. No.No.84/ PDT/ G/ 2015/PN.BDG yang di tandatangani oleh Jurusita Tertanggal Jumat 19 Februari 2016; 12. Bahwa atas dasar Point 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) tersebut di atas maka telah diterbitkan dan ditandatangani Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Kelas

lA

Bandung

No.

55/PDT.EKS/

2015/PUT/PN.BDG

JO.

No.No.84/PDT/G/2015/PN.BDG Tertanggal 13 Januari 2016 yang berisi : MENETAPKAN : 1.

Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

2. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, dan atau jika ia berhalangan karena tugas lain diganti oleh Wakilnya yang sah disertai 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat, untuk


melaksanakan Penyitaan Eksekusi terhadap barang pihak Kedua (Pemohon Eksekusi) yang masih dikuasai pihak pertama (Termohon Eksekusi) berupa: - SEBIDANG TANAH DAN BANGUNAN BERDASARKAN SERTIRKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR : 227, TERLETAK DI PROVINSI JAWA BARAT, KELURAHAN PELINDUNG HEWAN, KECAMATAN ASTANANYAR, KOTA BANDUNG, TERLETAK DAN DIKENAL SEBAGAI JALAN MOHAMAD TOHA NO.62 ATAS NAMA : Ir.KOMARUDIN SUWARN0,MM. 3. Menyatakan, bahwa pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan baik pada waktu jam kerja maupun diluar jam kerja; 4. Menyatakan, bahwa mengenai biaya yang timbul sebagai akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon eksekusi.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Terbantah 1 tersebut di atas Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk : DALAM EKSEPI TERBANTAH 1 : -

Menerima dan Mengabulkan Seluruh Eksepsi Dari Terbantah 1

DALAM PROVISI : -

Menolak tuntutan Provisi dari Pembantah 1 dan Pembantah 2 untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak bantahan dari Pembantah 1 dan Pembantah 2 untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (NO); 2. Menyatakan Terbantah 2, Pembantah 1 serta Pembantah 2 merupakan pihak yang tidak beritikad baik untuk menyerahkan tanah dan bangunan milik Terbantah 1; 3. Memerintahkan dan menghukum Pembantah 1, Pembantah 2, Terbantah 2, dan atau pihak-pihak lain yang menguasai dan menduduki tanah dan


bangunan milik Terbantah 1 untuk segera menyerahkan dan mengosongkan secara sukarela atas tanah dan bangunan milik Terbantah 1; 4. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas lA Khusus/jika ia berhalangan karena tugas lain diganti oleh Wakilnya yang sah untuk tetap melaksanakan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas lA Bandung No.55/PDT.EKS/2015/PUT/PN.BDG JO.No.84/PDT/G/2015/PN.BDG Tertanggal 13 Januari 2016 dalam hal Pelaksanaan Eksekusi Penyerahan dan Pengosongan secara paksa terhadap barang berupa : "SEBIDANG TANAH DAN BANGUNAN BERDASARKAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR : 227, TERLETAK DI PROVINSI JAWA BARAT, KELURAHAN PELINDUNG HEWAN, KECAMATAN ASTANANYAR, KOTA BANDUNG, TERLETAK DAN DIKENAL

SEBAGAI

Ir.KOMARUDIN

JALAN

MOHAMAD

SUWARNO,MM",

TOHA

meskipun

NO.62

ada

ATAS

upaya

NAMA

hukum

:

lain

(banding,kasasi, peninjauan kembali) atas bantahan yang diajukan oleh Para Pembantah/Terbantah 2 dan atau pihak lain. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Memutus Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas surat Bantahan dari para Pembantah tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusannya tanggal 30 Agutus, Nomor 103/Pdt.BTH/2016/PN.Bdg, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: DALAM EKSEPSI : ● Menolak Eksepsi dari Terbantah I ; DALAM PROVISI : ● Menolak tuntutan Provisi dari Para Pembantah ; DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan bantahan Pembantah I dan pembantah II untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Pembantah I dan Pembantah II adalah Para pembantah yang beritikad baik ;


3. Menyatakan Pembantah I untuk tetap menempati bangunan tersebut sampai dengan berakhirnya masa kontrak yaitu sampai dengan tanggal 1 Februari 2017 ; 4. Menyatakan Pembantah II untuk tetap menempati bangunan tersebut sampai dengan berakhirnya masa kontrak yaitu sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018 ; 5. Menghukum Terbantah I dan Terbantah II untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah sebesar Rp.1.191,000,- (satu juta seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang,

bahwa

akta

pernyataan

permohonan

banding

Nomor

115/Pdt.B/2016/PN.BDG, tanggal 6 September 2016 yang dibuat oleh SUGENG WAHYUDI,S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa Terbantah I/Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 30 Agustus 2016, Nomor 103/Pdt.BTH/2016/PN.Bdg, pada tanggal 6 September 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan II/Pembantah I dan II pada tanggal 19 September 2016, dan kepada Turut Teranding/Terbantah II pada tanggal 05 Oktober 2016 secara patut dan seksama ; Menimbang, bahwa kuasa Pembanding/Terbantah I telah mengajukan Surat Memori Banding tertanggal 19 September 2016, memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 19 September 2016, dan memori banding dari Pembanding/Terbantah I telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak dalam perkara ini masing-masing pada tanggal 05 Oktober 2016, dan tanggal 29 September 2016 kepada para pihak dalam perkara a quo secara patut dan seksama ; Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Kuasa Terbanding I dan II/Pembantah I dan II telah pula mengajukan surat Kontra Memori Banding tertanggal 6 Oktober 2016, kontra memori bganding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 6 Oktober 2016 dan diberitahukan kepada para pihak yang berperkara masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2016 dan tanggal 13 Oktober 2016 secara apatut dan seksama ;


Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 103/Pdt.BTH/2016/PN.BDG Jo. Nomor 115/Pdt.B/2016/ PN.BDG, yang ditandatangani oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung kepada para pihak yang berperkara masing-masing pada tanggal 3 Oktober 2016 kepada Kuasa Pembanding/Terbantah I, tanggal 30 September 2016 kepada Kuasa Terbanding I dan II/Pembantah I dan II, dan tanggal 05 Oktober 2016 kepada Turut Terbanding/Terbantah II, secara patut danseksama ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Terbantah I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/Terbantah I pada pokoknya telah mengajukan keberatan sebagai berikut  Bahwa atas segala sesuatu yang telah diuraikan dalam memori banding Pembanding/Terbantah

I,

Pembangding/Terbantah

I

berpendapat

bahwa keseluruhan dalil-dalil Pemohon Banding yang termuat dalam Eksepsi, Jawaban, Duplik, dan Kesimpulan mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan Memori Banding dari Pembanding/Terbantah I ini, dan Pembanding/Terbantah I tetap pada dalil dan alasan sebagaimana yang tertuang dalam Eksepsi, Jawaban, Duplik, dan Kesimpulan tersebut ;  Dan Pembanding/Terbantah I memohon putusan yang seadil-adilnya ; Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan dalam perkara a quo oleh Terbanding I dan II/Pembantah I dan II, pada pokoknya hanya mendukung dan menerima putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 30 Agustus 2016, Nomor 103/Pdt.BTH/2016/PN.Bdg, tersebut ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut, beserta surat-surat yang terlampir, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 30 Agustus 2016, Nomor 103/Pdt.BTH/2016/PN.BDG, serta memori banding dari Kuasa Pembanding semula Terbantah I, dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding I dan II semula Pembantah I dan II, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a


quo tersebut, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Hukum tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo ditingkat banding ; Menimbang, bahwa oleh karena keberatan-keberatan Pembanding semula Terbantah I didalam memori bandingnya tersebut tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena semua yang telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya memori banding tersebut tidak di pertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi dan patut dikesampingkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 30 Agustus 2016, Nomor 103/Pdt.BTH/2016/PN.BDG, berdasarkan hukum harus dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, sehingga Pembanding semula Terbantah I berada di pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; Memperhatikan Undang-undangan yang berlaku khususnya Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura

serta Peraturan Perundang-

undangan lainnya yang bersangkutan; MENGADILI: 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terbantah I ; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 30 Agustus 2016, Nomor 103/PDT.BTH/2016/PN.BDG, yang dimohonkan banding tersebut ; 3. Menghukum Pembanding semula Terbantah I untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikian …………………


Demikian

diputus

dalam

sidang

permusyawaratan

Majelis

Hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 oleh kami A. FADLOL TAMAM,S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung selaku Hakim Ketua, dengan KAREL TUPPU,S.H.,M.H., dan AMRIL,S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh SOETJIPTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ; Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

KAREL TUPPU,S.H.,M.H.

A. FADLOL TAMAM,S.H.,M.Hum.

Ttd A M R I L,S.H.,M.Hum. Panitera Pengganti : Ttd S O E T J I P T O. Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai

Rp.

6.000,-

2. Biaya Redaksi putusan

Rp.

5.000,-

3. Biaya Pemberkasan

Rp 139.000,-

Jumlah

Rp 150.000,-


PT.BDG

Recommend Documents