PT.BDG

P U T U S A N Nomor 225/PDT/2015/PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: Walikota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama: H. Adin Mukhtarudin, S.H./Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung, M.H., Asep Mulyana. S.H./Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dab HAM Sekretariat Daerah Kota bandung dan Agus Harya Dwihantoro, S.H., Santosa Lukman Arief, S.H., Muhammad Qadafi, S.H., Gita Indriyati, S.H., Rani Suhartini, S.H., Risman Al Isnaeni, S.H., kesemuanya selaku Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung,

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:

180/3239-Bag.Huk–HAM tanggal 16 Desember 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PEMBANTAH; Lawan I.

Ahli Waris Ny. Raden Anon Saribanon binti Raden Toha dan Raden Adikoesoemah, yaitu: a. Ahli

Waris

Rd.

Johendi

Adikoesoemah

yaitu

Rd. Enay Sopyati Yusup, kesemuanya beralamat di Kp. Kadudampit

RT.

05

RW.

01

Desa

Kadudampit,

Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERBANTAH I; b. Ahli Waris Rd. Johana Adikoesoemah yaitu Reni Herlia, R.Saputra Adikusumah Dikdik, Lia Kusmalia,

Halaman 1 dari 37 halaman putusan Perkara Perdata Nomor 225/PDT/2015/PT.BDG.

R. Andi Kusumah, R. Yanti Susanty, R. Erwin Kusumah, kesemuanya beralamat di Jalan Panca Tengah I Kelurahan Cisaranten kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota

Bandung,

dalam

hal

ini

diwakili

oleh

Kuasanya/Advokad bernama: Adardam Achyar, S.H., M.H., M. Irwan Nasution, S.H., T. M. Raihansyah, S.H., Danel Alamsyah, S.H. dan untuk kepentingan masalah ini telah memilih domisili hukum tetap pada alamat kantor Kuasanya, di Sudirman Plaza Kav. AA-01 Jl. Sudirman No. 91 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus 24 Pebruari

2014,

untuk

selanjutnya

disebut

sebagai

TERBANDING II semula PARA TERBANTAH II; c. Ahli Waris Raden Memet Adikoesoemah yaitu R.A. Metty S. Adikusumah, R. Dani Sudani Adikusumah, R. Erni Sunarni Adikusumah, kesemuanya beralamat di Jalan Sawah Kurung Dalam No. 33 A RT.002 RW. 003 Kelurahan Ciateul, Kecamatan Regol, Kota Bandung, dalam hal diwakili oleh Kuasanya bernama: Adardam Achyar, S.H., M.H., M. Irwan Nasution, S.H., T. M. Raihansyah, S.H., Danel Alamsyah, S.H. dan untuk kepentingan masalah ini telah memilih domisili hukum tetap pada alamat kantor Kuasanya, di Sudirman Plaza Kav. AA-01 Jl. Sudirman No. 91 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus 17 Pebruari 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula PARA TERBANTAH III; d. Rd. Ipit

Sumpena Adikoesoemah, beralamat di Gg.

Dadali RT.001 RW.002 Desa Gunung Batu Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor,

untuk selanjutnya disebut

sebagai TERBANDING IV semula TERBANTAH IV; e. Ahli

Waris

Rd.

Sofyan

Adikoesoemah

yaitu

Rd. Sofiani Adikusumah, Rd. Tommy Suparman


Adikusumah, Rd.

Desy

Rd.

Daniel

Handayani,

S.T.,

Asharidikusumah, Rd.

Budi

Sembada

Kusumah, kesemuanya beralamat di Jalan Melong Asih Blok 10 No. 50 RT. 002 RW.019, Kelurahan Melong, Kecamatan

Cimahi

Selatan,

Kota

Cimahi,

untuk

selanjutnya disebut sebagai TERBANDING V semula PARA TERBANTAH V; 2.

Kepala

Laboratorium

Kesehatan

Khewan

Dinas

Peternakan Provinsi Jawa Barat, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 358 Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERBANTAH I; 3.

Gubernur Jawa Barat, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 22 Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERBANTAH II;

4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung c.q Kepala Pusat Kesehatan

Masyarakat

(Puskesmas) Dago,

beralamat di Jalan Dago No. 36 Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III semula TURUT TERBANTAH III; 5. Kepada Dinas Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah Kota Bandung (d/h Dinas Perumahan Kota Bandung), beralamat di Jalan Wastukancana No. 2 Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING IV semula TURUT TERBANTAH IV; 6. Carl Welsberg, partikulir, dahulu beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 358 sekarang tidak diketahui lagi domisilinya di wilayah hukum Republik Indonesia;

untuk selanjutnya

disebut sebagai TURUT TERBANDING V semula TURUT TERBANTAH V;


7. M. Marsidi, Pensiunan Karyawan Jawatan Kehewanan Propinsi DT I Jawa Barat beralamat dahulu di Jalan Dago Nomor 358 Bandung, sekarang tidak diketahui lagi domisilinya di wilayah hukum Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING VI semula TURUT TERBANTAH VI; PengadilanTinggi tersebut; Telah membaca berkas perkara berikut surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 60/PDT.Bth/2013/PN.BDG. tanggal 30 Oktober 2013; Tentang Duduk Perkara Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 60/PDT.Bth/2013/PN.BDG. tanggal 30 Oktober 2013; Membaca surat bantahan dari Pihak Pembanding semula Pembantah tertanggal 11 Februari 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung

tanggal

11

Februari

2013

dibawah

Register

nomor:

60/PDT.BTH./2013/PN.BDG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Bahwa alas hak Walikota Bandung untuk melakukan bantahan terhadap PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS IA BANDUNG Nomor: 10/ PDT/ EKS/ 1998/ PN.BDG Jo. Nomor : 247/ PDT/ G/ 1989/ PN.BDG Jo. Nomor: 444 PK/ PDT/ 1993 tanggal 22 Januari 2013 adalah sebagai berikut: 1. Bahwa Pembantah adalah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

yang

menyatakan

“Gubernur/bupati/walikota

adalah

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah”; 2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyatakan “Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai wewenang menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah”;


3. Bahwa Puskesmas Dago/Coblong adalah aset/barang tidak bergerak milik Pemerintah Kota Bandung dan tercatat dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 57/Kel. Dago atas nama Pemerintah Kota Bandung, dimana tanah tersebut termasuk dalam objek yang disebutkan dalam PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS IA BANDUNG Nomor : 10/ PDT/ EKS/ 1998/ PN.BDG Jo. Nomor : 247/ PDT/ G/ 1989/ PN.BDG Jo. Nomor : 444 PK/ PDT/ 1993 tanggal 22 Januari 2013; 4. Perlu disampaikan bahwa Kepala Puskesmas Coblong tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum berkenaan dengan tanah dan bangunan a quo hal ini dikarenakan kekuasan pengelolaan barang milik daerah di pegang oleh Pembantah sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang menyatakan “Gubernur/bupati/walikota

adalah

Pemegang

Kekuasaan

Pengelolaan

Barang Milik Daerah.” 5. Sementara kelembagaan Dinas Perumahan Kota Bandung telah berubah dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi

Dinas Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi

Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota

Bandung, dimana Tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan mengenai pengelolaan aset menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung; 6. Dengan demikian Pembantah selaku Kepala Daerah

yang membawahi

Kepala DPKAD dan Kepala Puskesmas Coblong untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung dalam rangka kebijakan pengamanan barang milik daerah mempuyai kewenangan untuk mengajukan bantahan a quo; 7. Bahwa berdasarkan Pasal 195 ayat (6) HIR yang menyatakan: “jika pelaksanaan putusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan pada dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri, yang di dalam daerah hukumnya harus dilaksanakan keputusan ini”;


Berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas, Pembantah mempunyai alas hak sehingga beralasan hukum untuk melakukan bantahan atas PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS IA BANDUNG Nomor : 10/ PDT/ EKS/ 1998/ PN.BDG Jo. Nomor : 247/ PDT/ G/ 1989/ PN.BDG Jo. Nomor : 444 PK/ PDT/ 1993 tanggal 22 Januari 2013; Bahwa selanjutnya perkenankanlah kami selaku Kuasa Hukum Pembantah hendak

menyampaikan

BANTAHAN

terhadap

PENETAPAN

KETUA

PENGADILAN NEGERI KELAS IA BANDUNG Nomor : 10/ PDT/ EKS/ 1998/ PN.BDG Jo. Nomor : 247/ PDT/ G/ 1989/ PN.BDG Jo. Nomor : 444 PK/ PDT/ 1993 tanggal 22 Januari 2013, yang bunyinya adalah sebagai berikut: MENETAPKAN -

Mengabulkan permohonan Pemohon Eksekusi tersebut di atas;

-

Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Bandung Nomor: 10/ PDT/ EKS/ 1998/ PN.BDG Jo. Nomor : 247/ PDT/ G/ 1989/ PN.BDG Jo. Nomor : 444 PK/ PDT/ 1993 tanggal 5 Juni 2002, perihal penetapan non executable dinyatakan dibuka kembali;

-

Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan negeri Klas I A bandung, atau jika ia berhalangan karena tugas lain diganti oleh Wakilnya yang sah disertai 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat, bersama-sama dengan para Petugas dari instansi terkait yang dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Bandung, Kecamatan dan Kelurahan setempat serta instansi terkait lainnya, untuk melaksanakan Penelitian Setempat terhadap letak/ lokasi, luas, batas-batas, dokumen-dokumen serta hal-hal lain yang berkaitan dengan objek sengketa, berupa: “TANAH BERIKUT BANGUNAN YANG TERLETAK DAN DIKENAL DI JALAN DAGO NO. 358 (d/h. No. 210) BANDUNG DAN TANAH BERIKUT BANGUNAN YANG TERLETAK DAN DIKENAL DI JALAN DAGO NO. 360 (d/h. No. 210) BANDUNG, SELUAS 3.250 M2”;

-

Memerintahkan pula agar isi penetapan ini diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

-

Menyatakan

bahwa

mengenai

biaya

yang

timbul

sebagai

akibat

permohonan ini dibebankan kepada Pemohon Eksekusi; Bahwa penetapan tersebut didasarkan atas Surat Permohonan tertanggal 03 Agustus 2012 yang diajukan oleh R. CIPTA ADIKUSUMAH, yang dalam hal tersebut bertindak selaku kuasa dari Rd. Ipit Sumpena Adikoesoemah selaku


Ahli Waris Ny. JD. Raden Anon Saribanon binti Raden Toha,cs dan Rd. Adi Kusumah;

Rd. Enay Sopyati Yusup

selaku Ahli Waris Rd.

Johendi

Adikoesoemah; Reni Herlia, R. Saputra Adikusumah Dikdik, Lia Kusmalia, R. Andi Kusumah, R. Yanti Susanty, R. Erwin Kusumah selaku Ahli Waris Rd. Johana

Adikoesoemah;

R.A.

Metty S.

Adikusumah,

R.

Dani

Sudani

Adikusumah, R. Erni Sunarni Adikusumah selaku Ahli Waris Raden Memet Adikoesoemah;

dan

Rd.

Sofiani

Adikusumah,

Rd.

Tommy

Suparman

Adikusumah, Rd. Daniel Asharidikusumah, Rd. Desy Handayani, ST., Rd. Budi Sembada Kusumah selaku Ahli Waris Rd. Sofyan Adikoesoemah; Bahwa berdasarkan permohonan dari R. CIPTA ADIKUSUMAH, Cs. tersebut, sehingga mengakibatkan keluarnya PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS IA BANDUNG Nomor : 10/PDT/EKS/1998/PN.BDG Jo. Nomor: 247/ PDT/G/1989/PN.BDG Jo. Nomor : 444 PK/PDT/1993 tanggal 22 Januari 2013, berdasarkan Surat Panitera/ Sekretaris yang mengatasnamakan Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Bandung Nomor : W11.U1/433/HT.02.02/I/2013 tertanggal

31

Januari

2013

perihal

Pemberitahuan

Penetapan

Ketua

Pengadilan Negeri Klas IA Bandung Nomor : 10/PDT/EKS/1998/PN.BDG Jo. Nomor : 247/ PDT/G/1989/PN.BDG Jo. Nomor : 444 PK/PDT/1993 tanggal 22 Januari 2013, yang kami terima pada tanggal 5 Februari 2013 dimana pada pokoknya memberitahukan akan diadakannya Pemeriksaan Setempat untuk menentukan batas-batas objek eksekusi serta mendapatkan kepastian mengenai letak/lokasi, serta luasan tanah, yang terletak dan dikenal di Jalan Dago No. 360 Bandung seluas 3.250 m2, yang akan dilaksanakan pada Hari Selasa Tanggal 12 Februari 2013 Jam 09.00 WIB; Bahwa dalam hal ini kami selaku Kuasa Hukum pemilik tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Ir. H. Djuanda No. 360 Bandung, dimana ternyata tanah dan bangunan tersebut menjadi objek di dalam penetapan tanggal 22 Januari 2013 sebagaimana dimaksud, sehingga atas persoalan tersebut kami merasa berkepentingan untuk mengajukan BANTAHAN a quo; Bahwa yang menjadi alasan-alasan diajukannya BANTAHAN tersebut akan Pembantah sampaikan dalam posita dan petitum yang dapat Pembantah uraikan sebagai berikut: 1. Bahwa Pembantah adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Jln. Ir. H. Djuanda No. 360 Bandung berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 57/Kel. Dago atas nama Pemerintah Kota Bandung seluas 278 m2 (dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi);


2. Bahwa di atas tanah yang terletak di Jln. Ir. H. Djuanda No. 360 Bandung tersebut berdiri bangunan Puskesmas Dago milik Pemerintah Kota Bandung, yang dipergunakan sebagai bagian dari pelayanan kesehatan bagi masyarakat; 3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka secara yuridis Pembantah selaku nama yang tercantum dalam sertipikat tersebut harus dianggap sebagai pemilik yang sebenarnya, sebagaimana digariskan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan: ”Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”; ”Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”; Bahwa atas objek tanah dimaksud secara fisik sudah dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandung sejak Tahun 1958, dan sejak Tahun 1968 telah dipergunakan sebagai Balai Pengobatan dan selanjutnya sejak Tahun 1976 dipergunakan sebagai Puskesmas sampai dengan saat ini untuk pelayanan kesehatan masyarakat; 4. Bahwa terhadap tanah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, sampai dengan saat ini telah dicatat di dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah dengan Kode barang 01.01.11.04.12 Register 0013;2010; 5. Bahwa terhadap tanah yang terletak di Jln. Ir. H. Djuanda No. 358-360 Bandung pada tanggal 24 Agustus 1989, pernah digugat oleh Ny. Jd. Raden Anon Saribanon binti Raden Toha, dkk (yang mengaku sebagai ahli waris Raden Adikoesoemah yang meninggal tahun 1948). Gugatan tersebut tercatat dalam perkara No. 247/Pdt/G/1989/PN.Bdg yang didaftarkan di


Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung pada tanggal 26 Agustus 1989; 6.

Bahwa para pihak dalam perkara tersebut dalam angka 5 adalah: a. Penggugat: 1) Ny. JD. Raden Anon Saribanon Binti Raden Toha (isteri Raden Adikoesoemah); 2) Raden Johendi Adikoesoemah (anak Raden Adikoesoemah); 3) Raden Johana Adikoesoemah (anak Raden Adikoesoemah); 4) Raden Memet Adikoesoemah (anak Raden Adikoesoemah); 5) Raden Ipit Sumpena Adikoesoemah (anak Raden Adikoesoemah); 6) Raden Sofyan Adikoesoemah (anak Raden Adikoesoemah); b. Tergugat: 1) Kepala Laboratorium Kesehatan Khewan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat; 2) Gubernur Jawa Barat; 3) Kepala Puskesmas Kecamatan Coblong; 4) Kepala Dinas Perumahan Kota Bandung; 5) Carl Weisberg; 6) M. Marsidi;

7.

Bahwa Objek sengketa dalam perkara tersebut adalah: a. tanah berikut bangunan seluas + 3.250 m2 terletak di Jl. Dago No. 358 (dahulu No. 210) Bandung; b. tanah berikut bangunan seluas + 300 m2 terletak di Jl. Dago No. 360 (dahulu No. 210) Bandung;

8.

Perkara ini diputus Pengadilan Negeri Klas IA Bandung pada tanggal 27 September 1990 berdasarkan putusan No. 247/Pdt/G/1989/PN.Bdg yang amarnya menyatakan sebagai berikut: Mengadili: Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II; Dalam Pokok Perkara: -

Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

-

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bandung atau wakilnya yang sah untuk mengangkat kembali sita jaminan yang telah dilakukan pada tanggal 20 Desember 1989 terhadap:


1. sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak dan dikenal di Kotamadya DT II Bandung, Wilayah Cibeunying,

Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong Jl. Dago No.

358 (d/h No. 210) luas + 3.250 m2; 2. sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak dan dikenal di Kotamadya DT II Bandung, Wilayah Cibeunying,

Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong Jl. Dago No.

360 (d/h No. 210) luas + 300 m2”; 9.

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 September 1990 No. 247/Pdt/G/1989/PN.Bdg, para pihak, khususnya Tergugat/ Terbantah tidak menyatakan banding, sehingga putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde);

10. Bahwa

pada

tanggal

29

April

1997

Mahkamah

Agung

tiba-tiba

mengabulkan permohonan PK yang diajukan oleh ahli waris Rd. Adi Koesoemah, dengan putusannya No. 444.PK/Pdt/ 1993 tertanggal 29 April 1997, yang amarnya menyatakan sebagai berikut: MENGADILI: -

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon PK: 1. Ny. JD. Raden Anon Saribanon Binti Raden Toha, 2. Raden Johendi Adikoesoemah, 3. Raden Johana Adikoesoemah, 4. Raden Memet Adikoesoemah, 5. Raden Ipit Sumpena Adikoesoemah, 6. Raden Sofyan Adikoesoemah tersebut;

-

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 September 1990 No. 247/Pdt/G/1989/PN.Bdg; DAN MENGADILI SENDIRI:

-

Mengabulkan gugatan dan tuntutan para Penggugat untuk sebagian;

-

Menyatakan bahwa para Tergugat I sampai dengan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheisdaad);

-

Menyatakan bahwa Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);

-

Menyatakan batal demi hukum serta tidak berkekuatan hukum atas Akte Pengoperan

dari Tergugat V kepada Tergugat II khususnya

sebagaimana yang dituangkan dalam isi perjanjian Akte Nomor 134 tahun 154 yang dibuat oleh dan dihadapan Tan Eng Kiam, Notaris di Bandung; Halaman 10 dari 37 halaman putusan Perkara Perdata Nomor 225/PDT/2015/PT.BDG.

-

Menyatakan bahwa Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) sehubungan dengan perbuatan/tindakan Tergugat IV yang telah memberikan Surat Izin Pemakaian Nomor SIP. BP. 2205 tanggal 6 Juli 1956 atas nama Tergugat VI;

-

Menyatakan batal atau setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum atas status Surat Ijin Pemakaian Nomor SIP. BP. 2250 tanggal 6 Juli 1956 yang tertulis atas nama Tergugat VI;

-

Menghukum Tergugat I untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yaitu sebagai uang perhitungan ganti rugi yang telah diderita oleh Penggugat akibat tindakan Tergugat I yang telah memakai, menguasai serta menempati atas tanah berikut bangunan tersebut secara tanpa hak dan secara melawan hukum yang dihitung sejak tahun 1964 hingga didaftarkannya surat gugatan ini pada tanggal 26 Agustus 1989;

-

Menghukum Tergugat III untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yaitu sebagai uang perhitungan ganti rugi yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari tindakan Tergugat III yang telah memakai, menguasai serta menempati atas tanah berikut bangunan tersebut secara tanpa hak dan secara melawan hukum yang dihitung sejak tahun 1976 hingga didaftarkannya surat gugatan ini di Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 26 Agustus 1989;

-

Menghukum Tergugat V untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yaitu sebagai uang perhitungan ganti rugi yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari tindakan Tergugat V yang telah memakai, menguasai serta menempati atas tanah berikut bangunan tersebut secara tanpa hak dan secara melawan hukum yang dihitung sejak tahun 1949 s/d tahun 1954 (selama 5 tahun);

-

Menghukum Tergugat VI untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) yaitu sebagai uang perhitungan ganti rugi yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari tindakan Tergugat VI yang telah memakai, menguasai serta menempati tanah berikut bangunan tersebut secara tanpa hak dan


secara melawan hukum yang dihitung sejak tahun 1956 s/d tahun 1964 (selama 8 tahun); -

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan tanah berikut bangunan yang terletak dan dikenal di Jl. Dago Nomor 358 (d/h Nomor 210) Bandung dan tanah berikut bangunan yang terletak dan dikenal

di

Jl.

Dago

360

(d/h

Nomor

210)

Bandung

serta

menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan utuh 3.250 m2; -

Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum atas hak dan status kepemilikan Penggugat pada persil tanah tersebut diatas yang didapatkannya berdasarkan transaksi jual beli pada tanggal 7 Maret 1941, dihadapan Kepala Desa Cibeunying Kecamatan Cipaganti Kewedanaan Lembang;

-

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

-

Menghukum Tergugat I s/d VI/Termohon-termohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara

secara tanggung renteng dalam

semua tingkatan peradilan, yang dalam tingkat pertama sebesar Rp 225.000 ,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dalam tingkat peninjauan kembali ini ditetapkan sebanyak Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)”; 11. Bahwa putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 444 PK/Pdt/1993 tertanggal 29 April 1997 tersebut apabila diteliti lebih seksama maka terdapat beberapa kejanggalan diantaranya: a. Memutus perkara tanpa memperhatikan keabsahan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat sekarang berkedudukan selaku para Terbantah; b. Bahwa

bukti-bukti

yang

diajukan

para

Penggugat

sekarang

berkedudukan selaku Terbantah (yaitu bukti PK Surat Zegel Hibah tanggal 21 Maret 1922 tentang hibah mutlak dari Bapa Naisan dan Amboe Naisan kepada Madsarip dan bukti PK Catatan dalam buku register “Djoeal Beli Taoen 1941 desa Tjoblong” dibawah Nomor Urut 45 tertanggal 10 Februari 1941) ternyata tidak dilegalisir oleh instansi yang berwenang. Selain itu bukti-bukti tersebut hanya berupa foto kopi dari foto kopi dan tidak pernah disesuaikan dengan aslinya, sebagai


konsekuensinya bukti-bukti tersebut bukan merupakan bukti yang sah menurut undang-undang; c. Bahwa bukti PK Surat Zegel Hibah tanggal 21 Maret 1922 tentang hibah mutlak dari Bapa Naisan dan Amboe Naisan kepada Madsarip dan bukti PK Catatan dalam buku register “Djoeal Beli Taoen 1941 desa Tjoblong” dibawah Nomor Urut 45 tertanggal 10 Februari 1941 adalah menunjukan mengenai Persil 46 D.III yang terletak di Blok Roi dan BUKAN tanah persil 24 D.II Jl. Dago No. 360 Bandung yang terletak di Blok Dago; d. Bahwa objek sengketa dalam perkara No. 247/Pdt.G/1989/PN.Bdg yang telah dimohonkan Peninjauan Kembali adalah mengenai tanah persil 24 D.II, yang terletak di Blok Dago dan dikenal sebagai Jalan Dago No. 360 Bandung seluas 278 m2, SEDANGKAN tanah yang dimaksud di dalam amar putusan Peninjauan Kembali No. 444 PK/Pdt/1993 tertanggal 29 April 1997 adalah mengenai tanah persil 46 D.III yang terletak di Blok Roi seluas 3.250 m2; d. Bahwa tanah Persil 24 D.II yang dikenal sebagai Jl. Dago No. 360 Bandung (di Blok Dago) terletak jauh dari tanah persil 46 D.III di Blok Roi sesuai dengan Putusan No. 444 PK/Pdt/1993, sehingga dengan demikian

sangat

jelas

putusan

Peninjauan

Kembali

No.

444

PK/Pdt/1993 tertanggal 29 April 1997 tidak mempunyai kekuatan eksekusi (Non Executable); e. Bahwa sesuai keterangan dari Camat Coblong sebagaimana dimuat di dalam Surat Keterangan Nomor : 48/KT/III/1999 tanggal 17 Februari 1999 menyatakan bahwa menurut catatan dalam Buku Leter C desa yang ada di Kantor Kecamatan Coblong, Persil 46 D.III tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah tercatat. Dengan demikian keberadaan tanah persil 46 D.III yang menurut para Terbantah dibeli oleh Rd. Adikoesoemah (alm) pada tanggal 7 Maret 1941 dari 6 orang pemilik diragukan keberadaannya. Atau dengan kata lain bahwa persil-persil yang dibeli oleh para Terbantah pada tanggal 7 Maret 1941 (lihat amar ke-12 bagian Mengadili Sendiri putusan Peninjauan Kembali No. 444 PK/Pdt/1993 tertanggal 29 April 1997), yaitu: 1. Tanah persil 46 D.III milik Sdr. Moenasan dan Mad Kasim No. Kohir 496 seluas 0,029 Ha;


2. Tanah persil 46 D.III milik Sdr. Nalim No. Kohir 2094, seluas 0,050 Ha; 3. Tanah persil 46 D.III Kohir No. 496 milik Sdr. Mad Kasim seluas 0,107 Ha; 4. Tanah persil No. 46 D.III Kohir No. 1622 milik Sdr. Kuraesin seluas 0,041 Ha; 5. Tanah persil No. 46 D.III Kohir No. 1107 milik Sdr. Winata Aspak seluas 0,042 Ha; 6. Tanah persil No. 46 D.III Kohir No. 1106 milik Sdr. Adak Munan seluas 0,026 Ha; tidak tercatat dan tidak pernah ada, sehingga putusan PK aquo sumir dan tidak dapat dilaksanakan; f. Perlu ditegaskan kembali bahwa mengenai tanah Jl. Ir. H. Juanda Nomor 360 di atasnya telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 57/Kel.Dago atas nama Pemerintah Kota Bandung seluas 278 m2 (dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi) adalah eks milik Pakih Apang yang dibeli oleh Jawatan Kesehatan Kotapraja Bandung tanggal 18 November 1958 yang berada di luar tanah eks Carl Weisberg dan tertulis asal hak: Pemberian hak Tanah Negara bekas Hak Milik Adat P.24 D.II C.1988; Sementara tanah yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No. 358 telah terbit Sertipikat Hak Pakai No. 17/Kelurahan Dago atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat cq Dinas Peternakan luas 2.910 m2 (dua ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi); Sehingga luas total tanah Ir. H. Juanda Nomor 358 dan Nomor 360 adalah 3.188 m2. Sedangkan tanah milik para Terbantah menurut para Terbantah (lihat amar ke-12 bagian Mengadili Sendiri putusan Peninjauan Kembali No. 444 PK/Pdt/1993 tertanggal 29 April 1997) diperoleh berdasarkan pembelian, yaitu: 1. Tanah persil 46 D.III milik Sdr. Moenasan dan Mad Kasim No. Kohir 496 seluas 0,029 Ha/290 m2; 2. Tanah persil 46 D.III milik Sdr. Nalim No. Kohir 2094, seluas 0,050 Ha/500 m2; Halaman 14 dari 37 halaman putusan Perkara Perdata Nomor 225/PDT/2015/PT.BDG.

3. Tanah persil 46 D.III Kohir No. 496 milik Sdr. Mad Kasim seluas 0,107 Ha/1.070 m2; 4. Tanah persil No. 46 D.III Kohir No. 1622 milik Sdr. Kuraesin seluas 0,041 Ha/410 m2; 5. Tanah persil No. 46 D.III Kohir No. 1107 milik Sdr. Winata Aspak seluas 0,042 Ha/420 m2; 6. Tanah persil No. 46 D.III Kohir No. 1106 milik Sdr. Adak Munan seluas 0,026 Ha/260 m2; sehingga total luas dari enam persil termaksud di atas adalah 2.950 m2; Dengan demikian terdapat kejanggalan yang sangat mendalam dan sangat prinsip dari PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IA BANDUNG Nomor : 10/ PDT/ EKS/ 1998/ PN.BDG Jo. Nomor : 247/ PDT/ G/ 1989/ PN.BDG Jo. Nomor : 444 PK/ PDT/ 1993 tertanggal 22 Januari 2013 dengan mendasarkan pada putusan PK Nomor : 444 PK/PDT/1993

yang

diantaranya

menyatakan:

…,

untuk

melaksanakan Penelitian Setempat terhadap letak/ lokasi, luas, batasbatas, dokumen-dokumen serta hal-hal lain yang berkaitan dengan objek sengketa, berupa: “TANAH BERIKUT BANGUNAN YANG TERLETAK DAN DIKENAL DI JALAN DAGO NO. 358 (d/h. No. 210) BANDUNG DAN TANAH BERIKUT BANGUNAN YANG TERLETAK DAN DIKENAL DI JALAN DAGO NO. 360 (d/h. No. 210) BANDUNG, SELUAS 3.250 M2 ”; Kejanggalan tersebut semakin menunjukkan bahwa pada dasarnya Putusan PK dimaksud memang tidak dapat dilaksanakan (non executable),

karena

terdapat

PERBEDAAN

YANG

NYATA

BERKAITAN DENGAN BLOK, PERSIL, KOHIR, KELAS TANAH, LUAS TANAH, DAN ASAL-USUL KEPEMILIKAN TANAH A QUO; g. Bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Pemohon

PK

adalah

terhadap

putusan

perkara

Perdata

No.

247/Pdt/G/1989/PN.Bdg yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) namun demikian hal yang patut dicatat disini adalah amar putusan Pengadilan Negeri Klas I A Bandung tersebut menyebutkan:”Menyatakan diterima”

artinya

bahwa

gugatan gugatan

Penggugat tersebut

tidak adalah

dapat (niet

ontvankelijkverklaard). Bahwa terhadap gugatan yang tidak dapat


diterima atau NO artinya bahwa putusan di dalam perkara tersebut belum menyentuh atau masuk ke dalam pokok perkara. Namun faktanya putusan Peninjauan Kembali No. 444 PK/Pdt/1993 tertanggal 29 April 1997 ternyata menyentuh atau telah masuk kepada pokok perkara, seharusnya Majelis Hakim Peninjauan Kembali

memerintahkan

Pengadilan

Negeri

setempat

untuk

memeriksa pokok perkara terlebih dahulu; 12. Bahwa terhadap isi putusan Mahkamah Agung RI No. 444.PK/Pdt/1993 tertanggal 29 April 1997 tersebut, para Terbantah telah mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bandung dimana Pengadilan Negeri Klas IA Bandung telah mengadakan penelitian dan mengeluarkan penetapan, bahkan telah melaporkan permasalahannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung dan Ketua Mahkamah Agung RI, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Eksekusi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 444.PK/Pdt/1993 tersebut ternyata tidak dapat dilaksanakan (Non Executable), sebagaimana terurai di bawah ini: a. Bahwa

berdasarkan

hasil

dari

Pemeriksaan

Setempat,

Ketua

Pengadilan Negeri Klas I A Bandung pada tanggal 24 April 1998 mengeluarkan Penetapan No. 10/Pdt/Eks/1998/PN.Bdg juncto No. 247/Pdt/G/1989/PN.Bdg yang amarnya pada intinya menetapkan bahwa eksekusi putusan Peninjauan Kembali No. 444 PK/Pdt/1993 tertanggal 29 April 1997 tidak dapat dilaksanakan (non executable) karena adanya kesalahan objek (error in objecto); b. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2001, Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Bandung melalui suratnya No. W8.DN.AT.01.04-2804 melaporkan hasil penelitian kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, dimana eksekusi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 444.PK/Pdt/1993 tanggal 29 April 1997 tidak dapat dilaksanakan; c. Bahwa pada tanggal 10 September 2001, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung melalui suratnya No. W8.DA.HT.04.10-2372 telah melaporkan pula hasil penelitian Pengadilan Negeri Klas IA Bandung kepada Ketua Mahkamah Agung RI, yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksekusi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 444.PK/Pdt/1993 tanggal 29 April 1997 tidak dapat dilaksanakan;


d. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2002, Pengadilan Negeri Klas I A Bandung mengeluarkan

Penetapan

247/Pdt/G/1998/PN.Bdg,

No.

yang

10/Pdt/Eks/1998/PN.Bdg amarnya

antara

lain

jo

No.

menyatakan

Eksekusi Putusan Peninjauan Kembali No. 444.PK/Pdt/1993 tidak dapat dilaksanakan (non executable) karena tidak ditemukan dan atau adanya kesalahan objek (error in objecto). Pertimbangan hukum Penetapan Pengadilan Negeri Klas IA Bandung tertanggal 5 Juni 2002 tersebut antara lain sebagai berikut: -

“bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Bandung No. 10/PDT/EKS/1998/PN.BDG jo No. 247/PDT/G/ 1989/PN.BDG tanggal 22 April 2002 Jo Berita Acara No. 10/PDT/EKS/1998/ PN.BDG Jo No. 247/PDT/G/1998/PN.BDG tanggal 22 Mei 2002, semula terhadap objek sengketa akan dilakukan Penyitaan Eksekusi, akan tetapi oleh karena atas objek sengketa telah terbit: - Sertipikat Hak Pakai No. 17/kel Dago atas nama Pemda Jabar cq Dinas Peternakan seluas 2.910 m2; - Sertipikat Hak Pakai No. 57/kel Dago atas nama Pemerintah Kota Bandung seluas 278 m2; yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung serta diatas tanah tersebut telah berdiri 2 buah bangunan masingmasing: - Bangunan berlantai 4 (empat) milik Pemda Propinsi Jawa Barat, yang dipergunakan sebagai Kantor Dinas Peternakan Propinsi DT. I Jawa Barat dan; - Bangunan berlantai 1 (satu) milik Pemda Kota Bandung, yang dipergunakan sebagai PUSKESMAS Dago;

sedangkan yang dimaksud dalam putusan peninjauan kembali tentang tanah dan bangunan sudah tidak ada dan tidak diketemukan lagi, selain hal tersebut di atas, terdapat pula keberatan dari petugas Kantor Pertanahan Kota Bandung yang disampaikan secara lisan pada saat dilakukan Penyitaan Eksekusi di lokasi, yang menyatakan bahwa sertipikat-sertipikat

tersebut

merupakan

produk

Tata

Usaha

Negara, dan apabila akan dilakukan Penyitaan Eksekusi terhadap tanah Jalan Dago No. 360 (No. 210 lama) Bandung yang telah


bersertipikat, maka terlebih dahulu kedua Sertipikat tersebut harus dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, pernyataan tersebut sebagaimana

tercantum

dalam

Berita

Acara

No.

10/PDT/EKS/

1998/PN.BDG Jo No. 247/PDT/G/1998/ PN.BDG tanggal 22 Mei 2002, sehingga dengan demikian Sita eksekusi terhadap tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya tidak dapat dilaksanakan; -

bahwa

selain

tidak

diketemukannya

sebagaimana dimaksud dalam Putusan

atas

objek

sengketa

Peninjauan Kembali

tertanggal 17 April 1997 No. 444 PK/Pdt/1993, juga diketemukan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berkaitan dengan persil Jalan Dago No. 358 (d/h No. 210) Bandung, dimana ternyata terbukti persil 46 D.III bukanlah persil 24 D.I, karena persil 46 D.III terletak di Blok Roi Desa Cisitu, sedangkan persil 24 D.I terletak di Jalan Dago No. 358 (No. 210 lama) Kecamatan Coblong, Kotamadya Bandung, dan sekarang diatas persil tersebut telah terbit 2 (dua) buah Sertipikat masing-masing: -

Sertipikat Hak Pakai No. 17/Kel Dago, atas nama Pemda Jabar cq Dinas Peternakan, seluas 2.910 m2;

-

Sertipikat Hak Pakai No. 57/Kel Dago, atas nama Pemerintah Kota Bandung seluas 278 m2;

yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Bandung sebagai bukti telah terjadinya perubahan status atas tanah, serta diatas tanah tersebut telah berdiri 2 (dua) buah bangunan masing-masing: -

Bangunan berlantai 4 (empat) milik Pemda Propinsi Jawa Barat, yang dipergunakan sebagai Kantor Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat dan;

-

Bangunan berlantai 1 (satu) milik Pemda Kota Bandung, yang dipergunakan sebagai PUSKESMAS DAGO;

-

bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 444.PK/Pdt/1993 tanggal 29 April 1997 tidak diketemukan, sedangkan persil Jalan Dago No. 358 (No. 210 lama) Bandung adalah persil milik Pemerintah Propinsi TK. I Jawa Barat cq Dinas Peternakan Prop Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Tk. II Kota Bandung cq Puskesmas Dago sebagaimana tercatat


dalam

Sertipikat

Hak

Pakai

yang

dikeluarkan

Kantor

Pertanahan Kota Bandung, hal tersebut merupakan perubahan status atas tanah yang dinyatakan secara tegas oleh Pejabat yang berwenang, oleh karenanya pelaksanaan eksekusi isi putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan (non executable), kecuali melalui gugatan baru”; 13. Bahwa dengan dikeluarkannya PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IA BANDUNG Nomor : 10/ PDT/ EKS/ 1998/ PN.BDG Jo. Nomor : 247/ PDT/ G/ 1989/ PN.BDG Jo. Nomor : 444 PK/ PDT/ 1993 tanggal 22 Januari 2013

yang dimohonkan oleh para Terbantah,

sebagaimana Pembantah sampaikan pada bagian awal Surat Bantahan a quo, dimana penetapan tersebut pada intinya “Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Bandung Nomor : 10/ PDT/ EKS/ 1998/ PN.BDG Jo. Nomor : 247/ PDT/ G/ 1989/ PN.BDG Jo. Nomor : 444 PK/ PDT/ 1993 tanggal 5 Juni 2002, perihal penetapan non executable dinyatakan dibuka kembali; Bahwa kalaupun diadakan pemeriksaan setempat ulang, sebagaimana isi dari Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bandung Nomor : 10/ PDT/ EKS/ 1998/ PN.BDG Jo. Nomor : 247/ PDT/ G/ 1989/ PN.BDG Jo. Nomor : 444 PK/ PDT/ 1993 tanggal 22 Januari 2013, maka hasilnya dipastikan akan sama karena fakta bahwa persil 46 D.III BUKANLAH persil 24 D.II, karena persil 46 D.III terletak di Blok Roi Desa Cisitu, sedangkan persil 24 D.II terletak di Jalan Dago No. 360 (No. 210 lama) Kecamatan Coblong, Kota Bandung; Hal tersebut adalah fakta yang tidak akan pernah berubah. Bahwa nomor persil yang tercantum dalam buku desa dan menjadi rujukan bagi Kantor Pajak dalam memungut pajak atas tanah-tanah tersebut, tidak akan pernah berubah dengan alasan apapun, karena kalaupun ada perubahan misalkan akibat adanya jual beli ataupun splitzing maka nomor persil induk akan tetap ada, sementara perubahan tersebut akan ditambahkan sebagai nomor Kohir baru di urutan paling terakhir dari nomor-nomor persil yang telah tercatat di dalam buku desa; 14. Bahwa terhadap asset milik pemerintah a quo tidak saja sudah disertifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional RI (dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Bandung) namun juga sudah teregister/tercatat di dalam barang inventaris negara. Bahwa amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang


Perbendaharaan Negara melarang untuk melakukan sita terhadap barang milik negara/daerah. Larangan ini ditegaskan dalam Pasal 50 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tersebut yang menyatakan sebagai berikut: ”Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap: d. Barang tidak bergerak dan

hak kebendaan lainnya milik

negara/daerah; Mengingat status tanah yang disengketakan oleh para Terbantah telah tercatat sebagai barang milik negara/daerah yang dimasukan ke dalam daftar inventaris Pembantah, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk TIDAK meletakkan sita dalam bentuk apapun terhadap objek sengketa sebagaimana dimaksud; 15. Bahwa ditariknya para Turut Terbantah sebagai pihak dalam perkara a quo adalah untuk dinyatakan agar tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini; Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pembantah dengan ini memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung Yang Terhormat, yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara sebagai berikut: 1. Mengabulkan bantahan dari Pembantah untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 444 PK/PDT/1993

Jo.

Nomor:

247/PDT/G/1989/PN.BDG

tidak

dapat

dilaksanakan (non executable); 3. Menyatakan bahwa PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS IA BANDUNG Nomor : 10/PDT/EKS/1998/PN.BDG Jo. Nomor : 247/PDT/G/ 1989/PN.BDG Jo. Nomor : 444

PK/PDT/1993 tanggal 22 Januari 2013,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; 4. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang terletak dan dikenal di Jln. Ir. H. Djuanda No. 360 Bandung adalah tanah dan bangunan yang sah milik Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan Sertipikat Hak Pakai No. 57/Kel. Dago atas nama Pemerintah Kota Bandung seluas 278 m2 (dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi);


5. Menghukum para Turut Terbantah untuk tunduk dan patuh melaksanakan putusan ini; 6. Menghukum para Terbantah untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum. ATAU: Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka mohon kiranya Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Membaca

surat

jawaban

dari:

Pihak

Terbanding

II

semula

ParaTerbantah II dan Pihak Terbanding III semula Para Terbantah III tertanggal 26 Juni 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut: A. Dalam Eksepsi: Bahwa perkara aquo yang diajukan Pembantah adalah perkara yang Nebis in Idem karena apa yang dikemukakan Pembantah dalam bantahannya mengacu pada perkara perdata No. 247/PDT/G/1989/PN.BDG. Jo. No. 444 PK/ PDT/1993 dimana posita yang dikemukakan adalah: - perkaranya sudah pernah diperkarakan dimana pembantah diantaranya sebagai pihak yaitu sebagai Tergugat III/Termohon Peninjauan Kembali III; - sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sampai tingkat peninjauan kembali Mahkamah Agung, yaitu berdasarkan putusan perkara

perdata

No.

247/PDT/G/1989/PN.BDG.

Jo.

No.

444

PK/PDT/1993; - obyek perkara yang dipermasalahkan sama; - subyek perkara sama; - materi pokok perkara sama; Hal tersebut dapat dilihat selain dari pengakuan pembantah dalam posita bantahannya yang mengakui bahwa perkara bantahan yang diajukan ini telah ada putusan dari tingkat Pengadilan Negeri dan telah pula diputus dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, hanya pembantah dalam bantahannya tidak sepakat dengan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa letak tanah perkara aquo tidak diatas tanah yang dikuasai oleh pembantah, dimana pembantah hanya sepakat

dengan

Putusan

Pengadilan

Negeri,

sedangkan

putusan

Peninjauan Kembali Mahkamah Agung telah jelas dalam Amar Putusannya


diantaranya menyatakan keberadaan Pembantah/Tergugat III/Termohon PK III sebagaimana gugatan penggugat/Para Terbantah yaitu: Menyatakan bahwa para Tergugat I sampai dengan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheisdaad); Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan tanah berikut bangunan yang terletak dan dikenal di Jalan Dago Nomor 358 (d/h Nomor 210 Bandung dan tanah berikut bangunan yang terletak dan dikenal di Jalan Dago Nomor 360 (d/h Nomor 210) Bandung serta menyerahkannya kepada penggugat dalam keadaan baik dan utuh 3.250 M2; Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum atas hak dan status kepemilikan penggugat pada percil tanah tersebut diatas yang didapatkannya berdasarkan teransaksi jual-beli pada tanggal 7 Maret 1941, dihadapan Kepala Desa Cibeunying, Kecamatan Cipaganti Kewedanaan Lembang; Berdasarkan uraian di atas maka telah jelaslah bahwa bantahan Pembantah adalah Nebis in Idem karena bantahan yang diajukan oleh Pembantah terhadap perkara yang telah diputus sebelumnya dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan materi dari bantahan Pembantah adalah hanya tidak sepakatnya Pembantah dengan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung dalam perkara aquo; Berdasarkan apa yang telah dikemukakan tersebut di atas maka telah jelaslah bahwa Bantahan Pembantah adalah bantahan yang cacat formal, terhadap bantahan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; Dalam Pokok Perkara: 1. Bahwa apa yang telah Para Terbantah uraikan dalam eksepsi di atas haruslah dianggap pula merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini; 2. Bahwa

Para

Terbantah

menolak

dengan

tegas

seluruh

dalil-dalil

Pembantah, kecuali yang nyata-nyata secara tegas-tegas diakui dan diterima Para Terbantah; 3. Bahwa apa yang Pembantah kemukakan dalam positanya pada pokok perkara point 1 sampai dengan 9 adalah posita yang keliru karena terbitnya Sertifikat tersebut adalah cacat hukum karena diajukan dan diterbitkannya


sertifikat tersebut dimana tanah yang menjadi objek terbitnya sertifikat masih dalam sengketa upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI, yang diketahui secara persis oleh Pembantah, tapi karena dengan niat buruk dengan cara melawan hukum Pembantah walaupun tahu tanah yang diajukan pensertifikatannya tersebut dalam sengketa, Pembantah tetap mengajukan penerbitan sertifikat seolah-olah tidak terjadi adanya sengketa hukum apapun atas tanah objek sertifikat tersebut. Dan karena pada kenyataannya Pembantah dinyatakan kalah oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI maka terbitnya sertifikat tersebut adalah sertifikat yang cacat hukum; 4. Bahwa apa yang Pembantah kemukakan dalam positanya pada pokok perkara point 10 yang menyatakan pada tanggal 29 April 1997 Mahkamah Agung tiba-tiba mengabulkan permohonan PK … adalah posita yang keliru karena putusan PK tersebut tidak tiba-tiba tapi Pembantah mengetahui persis adanya proses permohonan Peninjauan Kembali tersebut pada tanggal 8 Mei 1993, yang mana kemudian terhadap permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diajukan Jawaban di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 5 Juni 1993 (Vide Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No 444 PK/Pdt/1993 tanggal 29 April 1997, Hal. 17 alinea pertama). Dengan demikian Pembantah telah menggunakan hak jawabnya tapi secara yuridis Pembantah tidak dapat mempertahankan argumentasinya dan dinyatakan sebagai pihak yang kalah; 5. Bahwa apa yang Pembantah kemukakan dalam positanya pada pokok perkara point 11 adalah posita yang mengada-ada untuk mencari pembenar, yang mana faktanya berdasarkan bukti putusan Peninjauan Kembali Pembantah telah menggunakan haknya dan hak Pembantah tidak dibenarkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung. Dengan demikian maka Pembantah tidak dapat menggunakan Pengadilan Negeri untuk membatalkan atau mengenyampingkan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tersebut. Bahwa dalam pertimbangan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Tersebut telah jelas dan tegas disebutkan, “Menimbang, pemohon peninjauan kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : bahwa ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan (pasal 67 huruf b, Undangundang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) yaitu:


1. Surat Zegel Hibah tertanggal Tjoblong 21 Maret 1992 (tentang hibah mutlak/dari Bapak Naisan dan Amboe Naisan kepada anak laki-laki mereka bernama Madsarip; 2. Catatan dalam register Djual beli tahun 1941 desa Tjoblong dibawah No. Urut 45 tertanggal 10 Pebruari 1941 dimana Mad Sarip penerima hibah sebagaimana disebut diatas telah menjual sebagian tanah hibah tersebut kepada orang lain (kepada H. Patonah) yang bersebelahan dengan tanah sengketa sehingga mempunyai nomor persil yang sama; Menimbang, bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena ada surat bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan Negeri tidak dapat diketemukan (sesuai ketentuan Undang-undang No.14 tahun 1985 pasal 67 butir b) yaitu tentang tanah persil No.46 d-3 yang di dalam surat bukti baru: 1 Surat hibah tanah Mad Sarip, 2. Tanah H. Kuraesni yang dibeli oleh R. Adikoesoemah almarhum, dimana lokasinya berbatasan langsung dengan tanah milik Mad Sarip, jelas nomor persilnya yaitu nomor 46 d-3 dan tidak kekurangan pihak (menurut Pengadilan Negeri); Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohonpemohon peninjauan kembali : 1. Ny. JD. Raden Anon Saribanon binti Raden Toha, 2. Raden Johendi Adikoesoemah, 3. Raden Johana Adikoesoemah, 4. Raden Memet Adikoesoemah, 5. Raden Ipit Sumpena Adikoesoemah, 6. Raden Sofyan Adikoesoemah tersebut adalah beralasan, karena itu dapat dikabulkan, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri tanggal 27 September 1990 Nomor : 247/Pdt/G/ 1989/PN.Bdg. tersebut di atas harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut; (Vide putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 444 PK/Pdt/1993, halaman 17 alinea 3 sampai dengan halaman 19 baris kedua dari atas); Dengan

adanya

pertimbangan

Majelis

Hakim

Peninjauan

Kembali

Mahkamah Agung tersebut maka telah jelaslah bahwa objek yang menjadi sengketa dan mempunyai kekuatan eksekutorial adalah tanah yang terletak di Jalan Dago Nomor 358 (d/h nomor 210) Bandung dan tanah berikut bangunan yang terletak dan dikenal di Jalan Dago Nomor 360 (d/h Nomor 210) Bandung, yang persilnya tetap pada persil No.46 d-3 sesuai gugatan adapun sekarang persilnya di klaim Pembantah Persil 24 D.II. telah diputus


oleh Putusan Peninjauan Kembali bahwa terbukti walaupun sekarang persilnya di klaim Pembantah Persil 24 D.II tapi awalnya persil tersebut adalah Persil No.46 d.3., yang mana sewaktu gugatan aquo diajukan Persil 24 D.II tersebut tidak ada (Vide putusan Pengadilan Negeri Kl.IA Bandung No. 247/Pdt/G/1989/PN.Bdg. halaman 33 alinea pertama ), kemudian tibatiba sekarang Pembantah mengklaim bahwa tanah tersebut Persil 24 D.II, walau demikian putusan Peninjauan Kembali telah menyatakan secara hukum bahwa Persil 24 D.II yang tiba-tiba muncul tersebut dahulunya adalah berdasarkan Persil No. 46 d.3, hal tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Peninjauan kembali yang dapat dilihat pada putusan Peninjauan Kembali halaman 18 alinea pertama dengan pertimbangan : “Menimbang, bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena ada surat bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan negeri tidak dapat diketemukan (sesuai ketentuan Undang-undang No. 14 tahun 1985

pasal 67 butir b) yaitu tentang tanah

persil No.46 d-3 yang di dalam surat bukti baru : 1.Surat hibah tanah Mad Sarip, 2.Tanah H. Kuraesni yang dibeli oleh R. Adikoesoemah almarhum, dimana lokasinya berbatasan langsung dengan tanah milik Madsarip, jelas nomor persilnya yaitu

nomor 46 d-3 dan tidak kekurangan pihak (menurut

Pengadilan Negeri); Dengan demikian objek gugatan Terbantah tidak salah tempat/letak, karenanya tidak beralasan Pembantah mengatakan gugatan Terbantah tidak dapat dilaksanakan (non executable) karena sejak awal tanah yang menjadi objek sengketa tidak pernah berubah letak dan para pihak yang menguasai objek sengketa termasuk Pembantah telah dinyatakan dalam putusan Peninjauan Kembali adalah pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum; Dan tidak benar serta sangat keliru Pembantah mengatakan dalam positanya masih point 11 halaman 10 huruf g, baris ke delapan berbunyi: Bahwa

terhadap

gugatan

yang

tidak

dapat

diterima

atau

NO…

memerintahkan Pengadilan Negeri setempat untuk memeriksa pokok perkara terlebih dahulu. adalah posita yang menyesatkan karena akan benar posita Pembantah apabila pokok perkara belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri maka pemeriksaan pokok perkaralah yang harus dilakukan, tapi dalam perkara aquo yang terjadi faktanya Majelis Hakim


Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dan memutus pokok perkara. Berdasarkan hal tersebut maka tidak beralasan alasan Pembantah dan telah tepat dan benar putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Tersebut; 6. Bahwa apa yang Pembantah kemukakan dalam positanya pada pokok perkara point 12 adalah prosedur Non Eksecutable yang tidak benar yang dilakukan Pembantah sehingga terjadi berulang-ulang dan tidak ada kepastian hukum sehingga penetapan-penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bandung yang menyatakan Eksekusi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 444.PK/Pdt/1993 tersebut adalah menjadi akal-akalan Pembantah yang mana keluarnya penetapan-penetapan tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum acara perdata yang berlaku terhadap tidak dapat dilaksanakannya suatu eksekusi dan penetapan yang dibuat oleh ketua pengadilan tersebut tidak didasarkan pada putusan peninjauan kembali atau menyimpang dari pertimbangan putusan peninjauan kembali, padahal pertimbangan putusan peninjauan kembali telah nyata-nyata dan terbukti dan tidak dapat diartikan lain, hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan putusan peninjauan kembali pada halaman 17 alinea 3 sampai dengan hal 18 alinea pertama. Dari pertimbangan tersebut diketahui bahwa dari adanya bukti baru tersebut terbukti bahwa persil No. 46 d-3 terletak di Jalan Dago Nomor 358 (d/h nomor 210) Bandung dan tanah berikut bangunan yang terletak dan dikenal di Jalan Dago Nomor 360 (d/h Nomor 210) Bandung. Sehingga amar putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung yang termuat dalam amar putusannya halaman 22 alinea 3 yang berbunyi : “Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan tanah berikut bangunan yang terletak dan dikenal di Jalan Dago Nomor 358 (d/h Nomor 210) Bandung dan tanah berikut bangunan yang terletak dan dikenal di Jalan Dago Nomor 360 (d/h Nomor 210) Bandung serta menyerahkannya kepada penggugat dalam keadaan baik dan utuh 3.250 M2”; Berdasarkan hal tersebut dengan keluarnya penetapan-penetapan yang tidak jelas dasarnya tersebut padahal objek sengketa telah jelas, maka terkesan keluarnya penetapan-penetapan tersebut adalah benar akalakalan Penggugat/Pembantah untuk mempelintir persoalan padahal objek sengketa dan hukuman yang harus diterima telah jelas dalam pertimbangan


dan amar putusan. Dengan demikian tidaklah berdasar penetapan Ketua Pengadilan Negeri tersebut dan suatu hal yang wajar apabila penetapan tersebut terus berubah-ubah sesuai dengan pengaruh dan kekuasaan yang dimiliki para pihak, karena Pengadilan tidak berpatokan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan mencoba mengesampingkan putusan dengan pendekatan kekuasaan; 7. Bahwa apa yang Pembantah kemukakan dalam positanya pada pokok perkara point 13 adalah posita yang keliru karena Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 444 PK/Pdt/1993 Jo. putusan Pengadilan Negeri Kl. IA Bandung No. 247/Pdt/G/1989/PN.Bdg. telah jelas-jelas mempertimbangkan bahwa argumentasi Pembantah yang berlindung di balik persil 24 D.II tersebut telah terbantahkan, dengan demikian maka berdasarkan hukum tanah persil 46 D.III milik Para Terbantah terletak diatas persil 24 D.II versi Pembantah karena berdasarkan putusan Pengadilan Negeri tanggal 27 September 1990 Nomor: 247/Pdt/G/1989/ PN.Bdg. persil tersebut tidak ada yang ada adalah Peta d.24, kemudian karena kebutuhan Pembantah maka Peta d.24 tersebut diplintir menjadi persil 24 D.II, yang mana persil 24 D.II berdasarkan pertimbangan dan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung terletak di atas tanah milik adat persil 46 D.III yang kenyataannya berdasarkan bukti dan saksi dalam perkara Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 444 PK/ Pdt/1993 Jo. putusan Pengadilan Negeri Kl. IA Bandung No. 247/ Pdt/G/1989/PN.Bdg. milik dari Para Terbantah. Oleh karenanya telah jelas argumentasi Pembantah yang ingin mencoba memindah-mindah fakta hak milik Para Terbantah adalah suatu hal yang keliru; 8. Bahwa apa yang Pembantah kemukakan dalam positanya pada pokok perkara point 14 adalah posita yang keliru karena pada awalnya tanah tersebut bukanlah asset pemerintah, tapi karena didapat dari perbuatan yang melanggar hukum yang merugikan orang lain dalam hal ini adalah Para Terbantah, maka tanah-tanah tersebut haruslah tanpa syarat dikembalikan kepada Para Terbantah sebagaimana petitum putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI yang dapat dilihat pada halaman 22 alinea tiga yang berbunyi : “ Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan tanah berikut bangunan yang terletak dan dikenal di Jalan Dago Nomor 358 (d/h Nomor 210) Bandung dan tanah berikut bangunan


yang terletak dan dikenal di Jalan Dago Nomor 360 (d/h Nomor 210) Bandung serta menyerahkannya kepada penggugat dalam keadaan baik dan utuh 3.250 M2”; Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan yang diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Para Terbantah mohon kepada Pengadilan Negeri Kl.IA Bandung untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut: Dalam Eksepsi: Menyatakan bantahan yang diajukan Pembantah adalah Bantahan yang Nebis In Idem karenanya bantahan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; Dalam Pokok Perkara: Primair: 1. Menyatakan Pembantah adalah pembantah yang tidak beritikat baik, tidak benar, dan tidak jujur; 2. Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima; 3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Subsidair: Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Membaca surat jawaban dari: Pihak Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II semula Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II tertanggal 26 Juni 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut: DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa untuk dan atas nama pemberi Turut Terbantah I dan Turut terbantah II dengan ini hendak mengajukan dalil-dalil apa yang akan dikemukakan dibawah ini; 2. Bahwa

benar

Ketua

Pengadilan

Negeri

Klas

IA

Bandung

mengeluarkan Penetapan Nomor: 10/PDT/EKS/1998/PN.BDG Jo. Nomor: 247/PDT/ G/1989/PN.BDG Jo. Nomor 444 PK/PDT/1993 tanggal 22 Januari 2013, inti dari Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bandung adalah “Menyatakan Penetapan ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bandung nomor :


10/PDT/ EKS/1998/PN.BDG Jo. Nomor: 247/PDT/G/1989/PN.BDG Jo. Nomor 444 PK/PDT/1993 tanggal 5 Juni 2002 Perihal Penetapan Non Executable dinyatakan dibuka kembali”; 3. Bahwa benar sebelum dikeluarkannya Penetapan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung tersebut diatas Pengadilan Negeri Klas IA Bandung mengeluarkan beberapa Penetapan antara lain: - Penetapan ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bandung nomor 10/PDT/ EKS/1998/PN.BDG Jo. Nomor: 247/PDT/G/1989/PN.BDG., pada Tanggal 24 April 1998 yang inti amarnya menyatakan bahwa eksekusi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 444 PK/Pdt/1993 tertanggal 29 April 1997 tidak dapat dilaksanakan (non executable) karena kesalahan objek (error in objecto); - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bandung nomor 10/PDT/ EKS/1998/PN.BDG

Jo.

Nomor

:

247/PDT/G/1989/PN.BDG.,

pada

Tanggal 5 Juni 2002 yang inti amarnya menyatakan bahwa eksekusi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 444 PK/Pdt/1993 tertanggal 29 April 1997 tidak dapat dilaksanakan (non executable) karena kesalahan objek (error in objecto), Penetapan tersebut dikeluarkan setelah dilakukannya pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder terkait, sehingga hasil dari pemeriksaan setempat tersebut

dituangkan

kedalam

Berita

acara

Nomor

10/PDT/EKS/1998/PN.Bdg Jo 247/Pdt/G/1998/PN.Bdg tanggal 22 Mei 2002; Bahwa terhadap penetapan tersebut diatas yang intinya menyatakan bahwa eksekusi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 444 PK/Pdt/1993 tertanggal 29 April 1997 tidak dapat dilaksanakan (non executable) karena kesalahan objek (error in objecto). oleh karena itu sangat beralasan Pembantah mengajukan bantahan tertanggal 11 Februari 2013; 4. Bahwa objek sengketa yang dimaksudkan dalam putusan Peninjauan Kembali tertanggal 17 April 1997 No. 444 PK/Pdt/1993 adalah berasal dari Persil 46 D. III akan tetapi berdasarkan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kecamatan Coblong nomor 48/KT/III/1999 tertanggal 17 Februari 1999 yang menyatakan bahwa menurut catatan dalam bukku Leter C Desa tahun 1949 yang ada dikantor Kecamatan Coblong persil-persil 46 D. III tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah tercatat dalam buku desa 1949


sedangkan persil yang tercatat dalam buku Leter C Desa 1949 adalah persil 46 D. V; Terhadap hal tersebut cukup jelas mengenai perbedaan persil 24 D. I (yang dimiliki oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat) dengan Persil 46 D. III yang dimaksudkan Putusan Peninjauan Kembali No. 444 PK/Pdt/1993, bahkan menurut Surat Keterangan Coblong tertanggal 17 Februari 1999 Persil 46 D. III tidak dapat diketemukan keberadaannya; 5. Bahwa terhadap hal tersebut diatas juga diperkuat kembali melalui Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor 619/7.32.73/2013 tanggal 03 Mei 2013 Perihal Permohonan Informasi, inti dari surat tersebut yaitu bahwa Tanah-tanah dan bangunan yang berbatasan langsung dengan Tanah Hak pakai Nomor 17/Kel. Dago milik Dinas peternakan Provinsi Jawa barat adalah berasal dari persil 24 D, sehingga menurut dokumen yang dilampirkan oleh Kantor Pertanahan Kota bandung tidak menunjukan adanya Persil 46 di Blok Perabon Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung, hal tersebut senada dengan data-data yang dimiliki oleh Kecamatan Coblong Kota Bandung bahwa keberadaan persil 46 bukan berada di kawasan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat; 6. Bahwa dengan tidak diketemukannya objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Putusan Peninjauan Kembali tertanggal 17 April 1997 No. 444 PK/Pdt/1993, juga diketemukan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang mana berkaitan dengan persil Jalan Dago. 358 (d/h no. 210) Bandung, dimana ternyata Persil 46 D.III Bukanlah persil 24 D.I, karena persil 46 D. III terletak di Blok Roi Desa Cisitu sedangkan persil 24 D.I terletak di Jalan Dago Nomor 358 (no. 210 lama) Kecamatan Coblong; dengan tidak ditemukannya Persil 46 di Blok Perabon Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung maka terhadap eksekusi Putusan Peninjauan kembali Nomor 444 PK/Pdt/1993 tertanggal 29 April 1997 tidak dapat dilaksanakan karena Kesalahan Objek (error in objecto). melihat hal tersebut sangat beralasan dan patut untuk diterima Pembantah mengajukan bantahan tertanggal 11 Ferbruari 2013; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut terbantah I dan Turut Terbantah II dengan ini memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Bandung Yang Terhormat, yang memeriksa perkara aquo berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara sebagai berikut:


-

Menyatakan menerima Fakta-fakta yang diurakan oleh Pembantah;.

-

Mengabulkan Bantahan Pembantah untuk seluruhnya;

ATAU:

Apabila Mejelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Membaca Replik dari Pihak Pembanding semula Pembantah tertanggal

10 Juli 2013 yang diajukannya pada persidangan hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 dan terlampir dalam berkas perkara tersebut; Membaca Duplik dari Pihak Terbanding II dan Terbanding III semula Para Terbantah II dan Para Terbantah III tertanggal 17 Juli 2013

yang

diajukannya pada persidangan hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 dan Duplik dari Pihak Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II semula Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II tertanggal 24 Juli 2013 yang diajukannya pada persidangan hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 yang dilampirkan dalam berkas perkara tersebut; Membaca, mengutip dan mempelajari secara seksama uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 60/Pdt.Bth/2013/PN.BDG., tanggal 30 Oktober 2013, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: DALAM EKSEPSI -

Menolak eksepsi para Terbantah untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA 1. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar; 2. Menolak Bantahan Pembantah untuk seluruhnya; 3. Menghukum Pembantah untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 9.541.000,- (sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah); Membaca akta pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Bandung yang

menyatakan

bahwa

isi

putusan

Pengadilan

Negeri

Bandung

Nomor 60/Pdt.Bth/2013/PN.BDG. tanggal 30 Oktober 2013 tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama: oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 7 Pebruari 2013 kepada Pihak Terbantah I, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri

Bandung pada tanggal 2 Desember

2013 kepada Pihak: Turut Terbantah IV, Turut Terbantah V, Turut Terbantah VI,


pada tanggal 10 Desember 2013 kepada Pihak Turut Terbantah III, pada tanggal 11 Desember 2013 kepada Pihak Terbantah III, pada tanggal 16 April 2015 masing-masing kepada Pihak

Terbantah V, oleh Jurusita Pengadilan

Negeri Cibinong pada tanggal 30 Desember 2013 dan tanggal 3 Juli 2014 kepada Pihak Terbantah IV; Membaca akta pernyataan permohonan banding Nomor 146/PDT.B/ 2013/PN.BDG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Nopember 2013 Pihak Pembanding semula Pembantah telah menyatakan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Kls I A khusus Nomor 60/PDT.Bth/2013/PN.BDG. tanggal 30 Oktober 2013; Membaca akta pemberitahuan pernyataan banding yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung: pada tanggal 28 Nopember 2013 kepada: Pihak Turut Terbanding II semula Terbantah II,

Pihak Terbanding III semula

Terbantah III dan pada tanggal 29 Nopember 2013 kepada: Pihak Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I, Pihak Turut Terbanding II semula Turut Terbantah II, Pihak Turut Terbanding III semula Turut Terbantah III, Pihak Turut Terbanding IV semula Turut Terbantah IV, Pihak Turut Terbanding V semula Turut Terbantah V, Pihak Turut Terbanding VI semula Turut Terbantah VI, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 9 Desember 2013 Kepada Pihak Terbanding V semula Terbantah V, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 11 Desember 2013 dan tanggal 19 Maret 2014 kepada Terbanding I semula Terbantah I; Membaca memori banding dari Pihak Pembanding semula Pembantah yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 15 Januari 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama: oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus: pada tanggal 17 Januari 2014 kepada: Pihak Terbanding II semula Terbantah II dan Pihak Terbanding III semula Terbantah III, pada tanggal 20 Januari 2014 kepada: Pihak Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I, Pihak Turut Terbanding II semula Turut Terbantah II, Pihak Turut Terbanding III semula Turut Terbantah III, Pihak Turut Terbanding IV semula Turut Terbantah IV, Pihak Turut Terbanding V semula Turut Terbantah V, Pihak Turut Terbanding VI semula Turut Terbantah VI, oleh


Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 21 Januari 2014 kepada Pihak Terbanding V semula Terbantah V, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 28 Januari 2014 kepada Pihak Terbanding IV semula Terbantah IV dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 29 Januari 2014 kepada Pihak Terbanding I semula Terbantah I; Membaca kontra memori banding dari Pihak Terbanding II semula Terbantah II dan Terbanding III semula Terbantah III yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal

5

Maret

2014

dan

kontra

memori

banding

tersebut

telah

diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama: oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus: pada tanggal 7 Maret 2014 kepada Pihak Pembanding semula Pembantah, pada tanggal 12 Maret 2014 kepada: Pihak Terbanding III semula Terbantah III, Pihak Turut Terbanding IV semula Turut Terbantah IV, Pihak Turut Terbanding V semula Turut Terbantah V, pada tanggal 13 Maret 2014 kepada: Pihak Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I, Pihak Turut Terbanding II semula Turut Terbantah II, Pihak Turut Terbanding III semula Turut Terbantah III, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 17 Maret 2014 kepada Pihak Terbanding V semula Terbantah V, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 28 Mei 2014 kepada Pihak Terbanding IV semula Terbantah IV; Membaca akta pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) masing-masing Nomor: 60/PDT.BTH/2013/PN.Bdg. Jo. Nomor 146/Pdt.B/2013/ PN.Bdg. yang menerangkan bahwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan ini terhitung sejak mereka diberitahu, yang dibuat: oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 7 Januari 2014 kepada: Pihak Pembanding semula Pembantah, Pihak Turut Terbanding IV semula Turut Terbantah IV, Pihak Turut Terbanding V semula Terbantah V, pada tanggal 17 Januari 2014 kepada: Pihak Terbanding II semula Terbantah II, Pihak Terbanding III semula Terbantah III, pada tanggal 20 Januari 2014 kepada: Pihak Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I, Pihak Turut Terbanding II semula Turut Terbantah II, Pihak Turut Terbanding III semula Turut Terbantah III, Pihak Turut Terbanding IV semula Turut Terbantah IV, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 21 Januari 2014 kepada Pihak Terbanding V semula Terbantah V, oleh Jurusita


Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 28 Januari 2014 kepada Pihak Terbanding IV semula Terbantah IV dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 29 Januari 2014 kepada Pihak Terbanding I semula Terbantah I; Tentang Pertimbangan Hukum Menimbang, bahwa permohonan banding dari pihak Pembanding semula Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Pihak Pembanding semula pembantah telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal/alasanalasan sebagai berikut: - Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo pada halaman 39, 40 dan pertimbangan tersebut sudah sepantasnya ditolak majelis Hakim Tinggi Bandung, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan seluruh fakta yang ditemukan dalam persidangan dengan hanya secuil pertimbangan bahwa Majelis tidak memiliki kewenangan

untuk mengoreksi putusan dalam

perkara Peninjauan Kembali yang telah dibuat oleh Hakim agung, maka pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang keliru dan bersifat subyektif, mengingat Judex Factie secara ex-officio wajib memeriksa seluruh fakta hukum yang berkembang selaqma persidangan sebagaimana telah digariskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2461 K/Pdt/1984 jo Putusan MA No. 672 K/Sip/1972; Menimbang, bahwa Pihak Terbanding II dan Terbanding III semula Pihak Terbantah II dan Terbantah III telah mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal/alasan-alasan sebagai berikut: - Bahwa Terbanding II dan III menolak seluruh alasan dan argumentasi serta bukti Pembanding dalam memori bandingnya, kecuali yang diakui secara tegas dalam kontra memori banding ini; - Bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kl. I A Bandung dalam perkara bantahan No. 60/PDT/Bth/2013/PN.BDG, tanggal 30 Oktober 2013 telah tepat dan benar sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata dan peraturan perundangan undangan yang mengikutinya, sehingga


putusan tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini; Menimbang, bahwa dalam memori banding dari Pihak Pembanding semula Pembantah maupun kontra memori banding dari Pihak Terbanding II dan Terbanding III semula Pihak Terbantah II dan Terbantah III

tidak

mengemukakan hal-hal baru yang dapat merubah atau melemahkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena sifatnya hanya merupakan pengulangan saja, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi; Menimbang,

bahwa

setelah

Majelis

Hakim

Pengadilan

Tinggi

memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan Pengadilan Negeri Bandung dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Bandung tanggal 30 Oktober 2013 Nomor 60/PDT.Bth./2013/PN.BDG., memori banding dan kontra memori banding,

maka

Majelis

Hakim

Pengadilan

Tinggi

berpendapat

bahwa

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan dan putusannya tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan

pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 30 Oktober 2013 Nomor 60/PDT.Bth/2013/PN.BDG., dapat dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Pembanding semula Pembantah berada dipihak yang kalah oleh karena itu harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan; Mengingat pasal-pasal dalam HIR dan Undang-Undang lain yang berhubungan dengan perkara ini: Mengadili -

Menerima permohonan

banding dari

Pembanding semula

Pembantah tersebut; -

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 30 Oktober 2013 Nomor 60/PDT.Bth/2013/PN.BDG., yang dimohonkan banding tersebut;


Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar

-

biaya perkara pada Kedua Tingkat Peradilan, yang untuk Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Jawa Barat pada hari: Selasa, tanggal 3 Januari

2017, oleh kami: H. Lexsy Mamonto, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan

Tinggi

Bandung

sebagai

Hakim

Ketua

Majelis

dengan

Muchtadi Rivaie S.H., M.H. dan DR. Ridwan Ramli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 225/PEN/PDT/2015/PT.BDG., tanggal 21 Oktober 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 5 Januari

2017 oleh Hakim Ketua Majelis

tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj. Nenden Khaerani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Kedua Belah Pihak dan Kuasanya dalam perkara ini.

Hakim Anggota, Ttd

Hakim Ketua Majelis, Ttd

Muchtadi Rivaie S.H., M.H.

H. Lexsy Mamonto, S.H., M.H.

Ttd DR. Ridwan Ramli, S.H., M.H. Panitera Pengganti, Ttd

Hj. Nenden Khaerani, S.H.


Perincian biaya perkara: - Biaya Meterai ..............……….Rp.

6.000,00.

- Biaya Redaksi putusan …. ....Rp.

5.000,00.

- Biaya Pemberkasan ………....Rp.139.000,00.(+) Jumlah ………………………...Rp.150.000,00. (seratus lima puluhribu rupiah). ==============


PT.BDG

Recommend Documents