PT.BDG

PUTUSAN

NOMOR 302/PDT/2016/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yang memeriksa dan mengadili

perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara : FREDERICK NICO PRAMARTHA,

Wiraswasta, beralamat di Jalan

Kutilang Nomor 12 Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Mangu Harjo, Kota Madiun, Jawa

Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1.

SAKARIA TOBING, S.H. 2. LIESNA FAUZIAH, S.H. 3. NENG FITRI RAHAYU, S.H. dan 4. SURYA UTAMA NAPITUPULU, S.H. Advokat dan

Penasehat Hukum di Kantor Advokat Sakaria Tobing,

S.H., & Rekan beralamat di Jalan

Wastukencana Nomor 5 F Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2016. Selanjutnya

disebut

sebagai

Terbanding, semula Penggugat ; JHONNY HIDAYAT,

Pembanding/

LAWAN :

Swasta/Anggota DPRD Kota Bandung, beralamat

di Komplek Singgasana Pradana Jalan Cikarang Nomor 2 A Kota Bandung. Dalam hal ini diwakili

oleh kuasanya : 1. WINARNO DJATI, S.H.,M.H., 2. LUKMAN

FIRMANSYAH,

S.H.,

3.

JHONIE

SUDRAJAT, S.H., 4. BOY ANTONIUS PRATAMA,

S.H., 5. RIZKI RISGANTARA KANDAR, S.H., Para Advokat dan Penasehat Hukum serta Advokat

Magang pada Kantor Hukum WIENARNO DJATI & PARTNERS,

beralamat

kantor

di

Ruko

Kawaluyaan Indah Blok A-12 Jalan Soekarno Hatta

Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal sebagai

Tergugat ;

30 Maret 2016. Selanjutnya disebut

Terbanding/Pembanding,

semula

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 27 Juni 2016, Nomor 302/PEN/PDT/2016/PT.BDG. ;

2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24

Nopember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Bandung pada tanggal 24 Nopember 2015 dalam Register Nomor 499/Pdt.G/2015/PN.Bdg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai pengadaan barang dan jasa di bidang percetakan dengan nama KUPLE;

2. Bahwa, sekira - kiranya di bulan November Tahun 2013 TERGUGAT menghubungi

PENGGUGAT

PENGGUGAT

sebagai

dengan

maksud

untuk

mencetak

Spanduk, Banner, Kartu pos/ kalender dan Stiker, yang dimana Pengada

Barang

dan

jasa

di

bidang

percetakan, dan pads scat itu PENGGUGAT menyanggupi pesanan untuk menyediakan Spanduk, Banner, Kartu pos/ kalender dan Stiker yang di pawn oleh TERGUGAT untuk kepentingan publikasi kampanye TERGUGAT;

3. Bahwa setelah adanya kesepakatan secara lisan antara PENGGUGAT

dan TERGUGAT untuk mencetak Spanduk, Banner, Kartu pos/ kalender dan Stiker, maka PENGGUGAT melaksanakan kewajibannya

yaitu mencetak Spanduk, Banner, Kartu pos/ kalender dan Stiker dan

mengantar hasil cetakan Spanduk, Banner, Kartu pos/ kalender dan Stiker sesuai dengan pesanan TERGUGAT ke tempat TERGUGAT;

4. Bahwa, dari bulan November 2013, Desember 2013 dan Januari 2014

TERGUGAT meminta bantuan kepada PENGGUGAT untuk mencetak Spanduk, Banner, Kartu pos/ kalender dan Stiker yang dibutuhkan TERGUGAT, antara lain seperti: 

11 November 2013, Spanduk 6 x 1,5m dengan total Rp. 1.530.000,



11 November 2013, Banner Pohon + Bambu 40 x 60cm dengan total

 

11 November 2013, Spanduk 7 x 1,5m dengan total Rp. 3.748.500, Rp. 1.755.000,

Halaman 2, Putusan Perkara Nomor 302/PDT/2016/PT.BDG.

                  

11 November 2013, Banner Pohon 40 x 30cm dengan total Rp. 1.435.000,

11 November 2013, Kartu Pos/ Kalender + Plastik dengan total Rp. 10.350.000, 13 November 2013, Spanduk Jhonny Hidayat ukuran 7 x 1,5m dengan total Rp. 535.500, 13 November 2013, Spanduk Jhonny Hidayat ukuran 6 x 1,5m dengan total Rp. 1.071.000, 15 November 2013, Spanduk Jhonny Hidayat ukuran 7 x 1,5m dengan total Rp. 1.428.000, 15 November 2013, Spanduk. Jhonny Hidayat Ukuran 7 x 1,5m dengan total Rp. 535.500,

22 November 2013, Sticker Jhonny Hidayat dengan total Rp. 2.550.000,

6 Desember 2013, Spanduk semangat kebersamaan 600 x 115cm dengan total Rp. 276.000, 6 Desember 2013, Banner Posko 200 x 300cm dengan total Rp. 120.000,

6 Desember 2013, Spanduk adil 600 x 115cm dengan total Rp. 276.000, 6 Desember 2013, Spanduk hidangan 200 x 100cm dengan total Rp. 40.000,

Desember 2013, Spanduk Tambalan Jhonny Hidayat ukuran 6 x 1,5m dengan total Rp. 867.000,

9 Desember 2013, Spanduk Tambalan Jhonny Hidayat ukuran 7 x 1,5m dengan total Rp. 2.024.400, 10 Desember 2013, Sticker Jhonny Hidayat dengan total Rp. 3.750.000, 24 Desember 2013, Kalender Jhonny Hidayat dengan total Rp. 15.000.000,

8 Januari 2014, Kalender Jhonny Hidayat dengan total Rp. 10.000.000,

15 Januari 2014, Banner Jhonny Hidayat ukuran 100 x 70cm dengan total Rp. 1.785.000,

15 Januari 2014, Sticker Jhonny Hidayat dengan total Rp. 2.550.000

15 Januari 2-014, Spanduk Jhonny Hidayat 500 x 90cm dengan total Rp. 2.295.000,Total tagihan Invoice sebesar Rp. 63.921.900,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah)


Yang

digunakan

dan/atau

sebagai

TERGUGAT alat

untuk

peraga

mengkampanyekan

untuk

kepentingan

dirinya

pemilihan

TERGUGAT sebagai calon Anggota DPRD Kota Bandung periode 2014-2019;

5. Bahwa, atas pemesanan untuk mencetak atribut kampanye berupa Spanduk, Banner, Kartu pos/ kalender dan Stiker yang di pesan oleh

TERGUGAT, TERGUGAT mempunyai total tagihan sebesar Rp.

63.921.900,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu

sembilan ratus rupiah); Yang mana dari transaksi tersebut diatas PENGGUGAT hanya baru menerima pembayaran dari TERGUGAT sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang dilakukan pembayarannya dengan menggunakan :     

Cek BNI CU 443495 Rp. 5.000.000,- jatuh tempo 16 Desember

2013

Cek BNI CU 443496 Rp. 5.000.000,- jatuh tempo 23 Desember

2013

Cek BNI CJ 727854 Rp. 5.000.000,- jatuh tempo 3 Februari 2014 Cek BNI CJ 727855 Rp. 5.000.000,- jatuh tempo 7 Februari 2014 Cek BNI CJ 727856 Rp. 5.000.000,- jatuh tempo 10 Februari 2014

sementara TERGUGAT masih mempunyai tunggakan pembayaran

sebesar Rp. 38.921.900; (tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) yang belum TERGUGAT

bayarkan kepada PENGGUGAT sampai dengan diajukannya gugatan ini;

6. Bahwa, PENGGUGAT terus menerus menagih TERGUGAT dengan mendatangi TERGUGAT ke rumahnya untuk segera membayar tunggakan/

kewajiban

TERGUGAT

kepada

PENGGUGAT

atas

pemesanan untuk mencetak atribut kampanye berupa Spanduk, Banner, Kartu pos/ kalender dan Stiker yang di pesan oleh TERGUGAT

untuk kepentingan kampanye nya, akan tetapi TERGUGAT tidak menepati janji nya untuk melunaskan hutang/ kewajiban nya kepada

PENGGUGAT dan PENGGUGAT juga telah mengirimkan surat secara tertulis tertanggal 06 Oktober 2015 kepada Badan Kehormatan dewan perwakilan

rakyat

kota

bandung

untuk

mengadukan

adanya


pelanggaran etika sebagai wakil rakyat agar dapat diberikan sanksi kepada

anggota

dewan

perwakilan

rakyat

yang

melakukan

pelanggaran etika seorang anggota dewan perwakilan rakyat kota Bandung;

7. Bahwa, karena tidak ada itikad baik dan TERGUGAT untuk melunaskan

sisa

pembayaran

pemesanan

atribut

kampanye

TERGUGAT, maka PENGGUGAT melakukan upaya hukum dengan

melakukan somasi/menegur melalui penasehat hukum yang di tunjuk/dipilih oleh PENGGUGAT, akan tetapi upaya yang dilakukan sia-

sia karena TERGUGAT tidak mau melaksanakan kewajibannya secara

keseluruhan sesuai dengan pemesanannya sebesar Rp. 38.921.900; (tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan

ratus rupiah), dengan beralasan bahwa apa yang diterima oleh

TERGUGAT kualitasnya sangat jauh yang diharapkan, sangatlah tidak masuk diakal alasan yang dikemukakan oleh TERGUGAT, sedangkan

TERGUGAT bisa terpilih sebagai anggota DPRD Kota Bandung untuk periode 2014 - 2019, dengan bisa terpilihnya TERGUGAT sebagai Anggota DPRD Kota Bandung, ini menyimpuIkan berarti kualitas

barang yang dikerjakan oleh PENGGUGAT adalah kualitasnya baik sehingga TERGUGAT bisa terpilih sebagai Anggota DPRD Kota Bandung;

8. Bahwa, atas hal-hal tersebut PENGGUGAT mengalami kerugian

sebesar Rp. 38.921.900,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), maka berdasarkan hal tersebut

diatas PENGGUGAT meminta agar TERGUGAT membayar seluruh biaya pemesanan / order yang telah TERGUGAT lakukan kepada

PENGGUGAT yaitu sebesar Rp. 38.921.900,- (tiga puluh delapan juta

sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) secara tunai dan langsung;

9. Bahwa,

dengan

adanya

perbuatan

TERGUGAT

yang

belum

menyelesaikan sisa kewajiban pembayaran sebesar Rp. 38.921.900,(tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan

ratus rupiah), tersebut kepada PENGGUGAT maka PENGGUGAT

menderita kerugian karena PENGGUGAT tidak dapat menggunakan uangnya sebagai modal perputaran usaha, maka cukup beralasan hukum Tergugat dinyatakan wanprestasi;


10. Bahwa, untuk menjamin agar Gugatan tidak sia - sia (il/usoir) maka sudah sepatutnya diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas : 

Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Singasana

Pradana ]I. Cakralarang No. 2 A Kota Bandung

11. Bahwa, apabila TERGUGAT tidak melaksanakan atas isi putusan ini,

dengan tidak membayar/ melunaskan sisa kewajiban sebesar Rp. 38.921.900,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), kepada PENGGUGAT, agar Menghukum

TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari keterlambatan sisa pembayaran sebesar Rp. 38.921.900,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah),

sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) setiap bulannya terhitung sejak diputus pada Pengadilan Tingkat pertama sampai dengan putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraht) ;

12. Bahwa, gugatan PENGGUGAT didasarkan dengan bukti-bukti otentik dan telah memenuhi pasal 180 HIR, untuk hal tersebut PENGGUGAT mohon agar putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih

dahulu walaupun adanya upaya hukum Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya ( Uit Voorbar Bij Vooraad ) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas , PENGGUGAT mohon agar

Pengadilan Negeri Klas I A Bandung cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut : PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan PENGGUGAT sebagai Pengada barang dan jasa di bidang percetakan yang beritikad baik ;

3. Menyatakan TERGUGAT melakukan cidera janji / Wanprestasi ;

4. Menghukum TERGUGAT untuk melunasi sisa kewajibannya yang belum selesai / lunas, secara tunai dan sekaligus, dengan perincian : -

-

Kewajiban TERGUGAT seluruhnya untuk pemesanan Spanduk,

Banner, Kartu pos/ kalender dan Stiker dari November 2013 s/d Januari 2014

Rp. 63.921.900,

Total

Rp. 38.921.900;

Yang telah dibayarkan

Rp. 25.000.000; (-)

Total Kewajiban Tergugat yang belum selesai Rp. 38.921.900,


5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) : 

Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Singasana

Pradana JI. Cakralarang No. 2 A Kota Bandung;

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom)

setiap hari keterlambatan pembayaran kewajibannya, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sejak diputus pada Pengadilan Tingkat pertama ;

7. Menyatakan gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Upaya Hukum lainnya ( Uit Voorbar Bij Vooraad);

8. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara ini. SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadiladilnya (ex aquo et bono). Menimbang,

bahwa

terhadap

gugatan Penggugat

Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: A.

tersebut,

Dalam Eksepsi

1. EKSEPSI DIKUALIFIKASI (Eksepsi Disqualifikatoir)

Bahwa sebagai Penggugat dalam perkara ini adalah bukan merupakan orang

yang

berhak

(tidak

kompeten), sehingga

Penggugat

tidak

mempunyai Hak dan Kapasitas untuk menggugat. Dalam gugatan Penggugat angka 2 halaman 2, Penggugat mendalilkan bahwa "sekirakiranya di bulan November tahun 2013 Tergugat telah menghubungi

Penggugat dengan maksud untuk mencetak Spanduk, Banner, Kartu Pos/Kalender dan Stiker untuk kepentingan publikasi kampanye Tergugat."

Dimana pada waktu yang dimaksud Tergugat telah didatangi seorang wanita yang menawarkan jasa pembuatan alat peraga kampanye sebagaimana yang dimaksud di dalam perkara Aquo. Wanita tersebut

bernama Ruth dan telah dikenal oleh Penggugat sejak lama, sebagai salah satu karyawati dari PT. PANAMA yang bergerak di bidang usaha percetakan yang beralamat di jalan Bengawan, bukan berasal dari CV. KUPLE sebagaimana yang tertera di dalam gugatan Penggugat. Dengan

demikian menurut hukum yang berkualitas sekalipun timbul sengketa di

dalam Proses transaksi jual beli yang dimaksud, maka yang dapat


bertindak sebagai Penggugat adalah Pimpinan PT. PANAMA atau yang diberikan kuasa atas-nya.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat tidak memiliki Persona Standi in Judicio di dalam perkara ini. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

Bahwa selanjutnya Penggugat di dalam angka 3 halaman 2 gugatannya

telah mendalilkan "setelah adanya kesepakatan secara lisan antara Penggugat dan Tergugat untuk mencetak Spanduk, Banner, Kartu Pos/Kalender dan Stiker, maka Penggugat melaksanakan kewajibannya …..

", hal ini patut dipertanyakan mengingat Tergugat tidak pernah

melakukan pemesanan barang yang dimaksud secara langsung kepada

Penggugat serta kesepakatan lisan yang mana, yang telah dilaksanakan oleh Penggugat mengingat komunikasi perihal pemesanan barang kebutuhan peraga kampanye Tergugat dilakukan melalui Saudari Ruth yang diketahui sebagai karyawati PT. PANAMA; 2.

EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM :

a.

Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna, karena gugatan

Penggugat Kurang Pihak/Tidak Lengkap. Dalam Gugatannya Penggugat tidak mengikutsertakan Saudari Ruth selaku Pihak

yang berkomunikasi secara intensif dengan Tergugat selama proses Pemesanan dan Transaksi Pembayaran sebagaimana

yang telah didalilkan oleh Penggugatan pada angka 4, 5, dan 6

halaman 2 dan 3 Posita gugatannya. Dengan fakta hukum

demikian, maka demi hukum Saudari Ruth harus ditarik menjadi pihak dalam perkara ini atau setidak-tidaknya menjadi pihak Penggugat, maka ditinjau dari kepentingan hukum acara, adalah b.

mutlak agar DITARIK MENJADI PIHAK Sdri. Ruth;

Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna karena gugatan

Penggugat kurang Pihak/tidak lengkap, karena di dalam angka 1 halaman

1

Posita

gugatannya,

Penggugat

mendalilkan

mempunyai pekerjaan sebagai pengadaan barang dan jasa di bidang percetakan dengan nama KUPLE" dimana bentuk unit usaha tersebut patut dipertanyakan bentuk badan usahanya,

dan jika badan usaha yang dimaksud oleh Penggugat berbentuk Commanditaire vennootschap atau Cv maka Penggugat harus


mendapatkan Kuasa dari Sekutu Aktif di dalam Persekutuan Komanditer yang dimaksud atau setidaknya menarik Sekutu Aktif badan usaha yang dimaksud sebagai salah satu PIHAK;

Dengan demikian terdapat ketidaktahuan/keragu-raguan Penggugat

untuk menarik para pihak dalam mengajukan gugatan ini. Oleh

karena Gugatan ini kurang pihak, maka Gugatan seperti ini harus 3.

dinyatakan tidak dapat diterima; EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL:

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang, tidak mendasar, dan tidak memenuhi syarat gugatan yang baik. Bahwa dalam

gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Gugatan tersebut pada

pokoknya adalah tentang jual beli barang dan/atau jasa, akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan dasar perjanjian jual beli yang

dimaksud dengan dalil segala kesepakatan dilakukan secara lisan, dan hanya tagihan pembayaran (Invoice) yang disuratkan dalam bentuk tertulis.

Oleh karena Penggugat tidak dapat menyebutkan dasar perjanjian jual beli yang dimaksud di dalam Surat Gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat adalah Gugatan yang tidak jelas/tidak memenuhi syarat gugatan yang baik/obscuur libel. Hal ini sesuai dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 4/K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang berbunyi: "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak. " Oleh karena Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang dan tidak memenuhi syarat gugatan yang baik, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA; -

B. Dalam Pokok Perkara :

Bahwa seandainya yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka

Tergugat mengajukan JAWABAN DALAM POKOK PERKARA, sebagai berikut: 1.

TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS SELURUH DALIL YANG

DIKEMUKAKAN OLEH PENGGUGAT DALAM GUGATAN AQUO a.

Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat,

kecuali terhadap hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat di Halaman 9, Putusan Perkara Nomor 302/PDT/2016/PT.BDG.

b.

dalam Persidangan;

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dan diuraikan oleh

Tergugat pada bagian EKSEPSI di atas, mohon hendaknya

dianggap telah tercantum dalam JAWABAN POKOK PERKARA c.

ini;

Dalam menanggapi gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara, Tergugat akan menanggapinya secara keseluruhan/global dan tidak poin per poin mengingat gugatan Penggugat tidak jelas

2.

dan tidak berdasar hukum;

TERGUGAT ADALAH PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK YANG

HARUS

DILINDUNGI

OLEH

UNDANGAN a.

b.

HUKUM

DAN

PERU

NDANG-

Bahwa Tergugat adalah Pembeli beritikad baik dalam proses

transaksi jual beli kebutuhan alat peraga kampanye berupa Spanduk, Banner, Kartu Pos/Kalender, dan Stiker;

Bahwa segala bentuk transaksi atas Barang atau Jasa

sebagaimana yang dimaksud di dalam perkara Aquo dilakukan

dengan cara jual beli melalui Saudari Ruth yang diketahui Tergugat sebagai karyawati PT. PANAMA yang beralamat di

Jalan Bengawan. Jual Beli dilakukan secara lisan dan atas dasar kepercayaan, karena selama beberapa waktu sebelumnya Tergugat telah seringkali melakukan pemesanan alat peraga

kampanye kepada PT. PANAMA melalui perantara Saudari Ruth, jual beli tersebut dilakukan berdasarkan/sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini 3.

Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS DALIL PENGGUGAT

YANG MENYATAKAN BAHWA TERGUGAT TIDAK MENEPATI JANJI UNTUK MELUNASI HUTANG/ KEWAJIBANNYA KEPADA PENGGUGAT,

MENOLAK

DALIL

PENGGUGAT

YANG

MENYATAKAN TERGUGAT TIDAK MEMILIKI ITI D BAIK UNTUK MELUNASI

SISA

PEMBAYARAN

KAMPANYE TERGUGAT a.

PEMESANAN

ATRIBUT

Telah diuraikan oleh Tergugat di atas, bahwa Tergugat

melakukan transaksi jual beli atas barang berupa alat peraga Halaman 10, Putusan Perkara Nomor 302/PDT/2016/PT.BDG.

kampanye berbentuk spanduk, banner, kartu pos/kalender, dan

stiker dengan cara pemesanan kepada Saudari Ruth yang

diketahui Tergugat sebagai Karyawati dari PT. PANAMA.

Dikarenakan Tergugat telah berkali-kali melakukan pemesanan barang guna keperluan kampanye kepada PT. PANAMA melalui Saudari Ruth;

b.

Dengan fakta di atas, maka Penggugat keliru dalam mengajukan gugatan ini, karena Tergugat sama sekali tidak pernah merasa melakukan pemesanan barang kepada Penggugat baik secara langsung maupun melalui perantara orang lain; Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada

pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melunasi sisa pembayaran pemesanan -atribut kampanye, karena hal tersebut telah dibantah sendiri oleh Penggugat di

dalam angka 5 halaman 3 gugatannya, dimana dapat dilihat bahwa Tergugat telah beberapa kali melakukan pembayaran

secara berkala sekalipun tidak pernah terjadi kesepakatan waktu terkait jangka waktu pembayaran dan/atau pelunasan kewajiban

Tergugat kepada Saudari Ruth sampai dengan saat Tergugat

sadar bahwa hasil dari produk yang dipesan, jauh kualitasnya dari apa yang diharapkan oleh Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dirasa pantas dan wajar jika Tergugat

merasa dirugikan dan meminta kompensasi atas kegagalan produksi terhadap barang pesanan Tergugat, hal ini sesuai dengan apa yang dimaksud di dalam Pasal 1508 KUHPerdata yang berbunyi:

“Jika si penjual telah mengetahui cacat-cacatnya barang, maka selain diwajibkan mengembalikan harga pembelian yang telah diterimanya, dia juga diwajibkan untuk mengganti segala biaya, kerugian, dan bunga kepada si pembeli"

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat yang meminta

pertanggung jawaban dari Saudari Ruth yang telah menawarkan pembuatan alat peraga kampanye kepada Tergugat dalam bentuk pemberian

kompensasi

pembayaran

bukanlah

merupakan

sebuah

tindakan yang bertentangan dengan hukum dan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. Karena Tergugat memiliki hak selaku konsumen,

sebagaimana yang diatur di dalam Bab III Pasal 4 Undang-undang Nomor


8 tahun 1999, yang berbunyi:

.

"hak konsumen adalah (a)hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; (b)hak untuk

memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang

dijanjikan; (c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; (d)hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; (e)hak

untuk

mendapatkan

advokasi,

perlindungan,

dan

upaya

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; (f)hak untuk

mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; (g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, (h)hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian

atau tidak sebagaimana mestinya; (i)serta hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; " 4.

TERGUGAT DENGAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN

HUKUM a.

b.

5.

Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak memiliki hubungan

apapun, baik yang timbul karena perjanjian maupun karena Undang-undang;

Adapun fakta dan alasan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dapat dijelaskan melalui fakta-fakta di bawah ini: 1) Bahwa segala transaksi jual beli yang dilakukan oleh Tergugat tidak dilakukan dengan Penggugat baik secara langsung maupun dengan perantara Pihak ke-3 (tiga); 2) Bahwa transaksi jual beli atas barang berupa Spanduk, Banner, Kartu Pos/Kalender, dan Stiker, sepengetahuan Tergugat dilakukan dengan PT. PANAMA yang beralamat di Jalan Bengawan No.45 melalui Saudari Ruth selaku karyawan dari perusahaan yang dimaksud; TENTANG WANPRESTASI (CIDERA JAN]I) DAN GANTI KERUGIAN a. Bahwa Tergugat menolak dalil yang menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi, dalil/gugatan tersebut harus ditolak karena Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara cermat unsur-unsur dari wanprestasi sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1238 KUHPerdata; Halaman 12, Putusan Perkara Nomor 302/PDT/2016/PT.BDG.

b. c.

d.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menguraikan unsur Wanprestasi, dengan demikian tidak ada kerugian yang di derita oleh Penggugat; Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa sita jaminan (Conservatoir Beslag) patut diletakkan atas sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Komplek Singasana Pradana, JI. Cakralarang No. 2A Kota Bandung, dikarenakan tidak terdapatnya perbuatan hukum Tergugat yang telah merugikan Penggugat; Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya dan tidak ada kerugian maka ganti kerugian yang dimohonkan Penggugat harus ditolak; Demikian pula dengan tuntutan membayar uang paksa atau dwangsom, tuntutan tersebut harus ditolak sesuai dengan

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 79/K/Sip/1972 yang berbunyi: "dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang" C. Bagian Rekonvensi : 1. Bahwa mohon segala sesuatu yang tercantum dan diuraikan oleh Tergugat di bagian EKSEPSI dan Pokok Perkara di atas, hendaknya dianggap telah tercantum dalam Gugat Balik/Rekonvensi; 2. Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam hal ini dirugikan oleh perbuatan hukum yang tidak berdasar hukum oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi; 3. Bahwa kerugian-kerugian yang dialami oleh akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut: a. Penggugat Rekonvensi kehilangan waktu, tenaga, dan mated untuk meladeni Tergugat Rekonvensi dari tahun 2014 sampai dengan sekarang; b. Secara moril Penggugat Rekonvensi dirugikan oleh perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yang telah mengirimkan surat pengaduan kepada Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bandung tertanggal 06 Oktober 2015, sesuai dengan dalil Tergugat Rekonvensi angka 6 halaman 4 pada posita gugatannya; 4. Bahwa sudah sewajarnya kerugian-kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi secara moril maupun materil dinilai dengan sejumlah uang sebesar Rp 50.000.000,Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat mohon agar Yang Mulia


Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, memberikan putusan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI 1. 2.

Menerima Eksepsi Tergugat;

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA Bagian Konvensi : 1. 2. 3.

Menolak seluruh gugatan Penggugat;

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya

perkara ini, atau;

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bagian Rekonvensi : 1. 2. 3. 4.

Menerima Rekonvensi Penggugat;

Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan

hukum;

Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian sebesar

Rp 50.000.000,-;

Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara;

Membaca serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang

tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 Maret 2016, Nomor 499/Pdt.G/2015/PN.Bdg., yang amar selengkapnya sebagai berikut : I.

DALAM KONPENSI A. Dalam Eksepsi -

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat di terima.

B. Dalam Pokok Perkara

,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Penggugat sebagai Pengada barang dan jasa di bidang percetakan yang beritikad baik;

3. Menyatakan Tergugat melakukan cidera janji / wanprestasi ;

4. Menghukum Tergugat untuk melunasi sisa kewajiban yang

belum selesai / lunas secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp Rp 22.941.425 ( dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh lima rupiah )

5. Menolak gugatan Penggugat untuk dan selebihnya;

II. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :


1. Menghukum

Tergugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya

perkara dalam konpensi sejumlah Rp.531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

2. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya dalam Rekonpensi yang jumlahnya Nihil ;

Nomor

Mengingat akan Risalah Pernyataan permohonan Banding

35/Pdt.B/2016/PN.Bdg.,

yang

dibuat

oleh

Wakil

Panitera

Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Maret 2016 Pembanding/Terbanding semula Penggugat dengan

perantaraan

kuasanya

tersebut

diatas

telah

mengajukan

permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan seksama pada tanggal 6 April 2016 kepada Terbanding/Pembanding semula Tergugat ;

Mengingat pula Risalah Pernyataan permohonan Banding

Nomor 35/Pdt.B/2016/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang menerangkan, bahwa pada

tanggal 4 April 2016 Terbanding/Pembanding semula Tergugat dengan perantaraan kuasanya tersebut diatas telah mengajukan permohonan

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan

banding mana telah diberitahukan dengan seksama pada tanggal 25 Mei 2016 kepada Pembanding/Terbanding semula Penggugat ; Memperhatikan

memori

banding

yang

diajukan

Kuasa

Pembanding/Terbanding semula Penggugat tertanggal 8 April 2016 yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 8 April 2016, memori banding mana pada tanggal 22 April

2016 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Pembanding semula Tergugat ;

Memperhatikan pula memori banding yang diajukan Kuasa

Terbanding/Pembanding semula Tergugat tertanggal 24 April 2016 yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 2 Mei 2016, memori banding mana pada tanggal 25 Mei 2016 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Terbanding semula Penggugat ;


Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Terbanding semula

Penggugat dan kuasa Terbanding/Pembanding semula Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan/menyerahkan kontra memori banding ; Menimbang,

bahwa

sebelum

berkas

perkara

dikirim

ke

Pengadilan Tinggi Jawa Barat guna pemeriksaan dalam tingkat banding,

kepada kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkaranya yang dimohonkan

bandingnya tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I

A Khusus, yaitu masing-masing pada tanggal 18 April 2016 kepada Kuasa Pembanding/Terbanding semula Penggugat dan tanggal 22 April 2016 kepada kuasa Terbanding/Pembanding semula Tergugat ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung

Kelas I A Khusus tersebut dijatuhkan pada tanggal 8 Maret 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Kuasa Tergugat. Dengan perantaraan masing-masing kuasanya : Pembanding/Terbanding semula Penggugat tersebut mengajukan permohonan banding pada tanggal 22

Maret 2016 dan Terbanding/Pembanding/Tergugat tanggal 6 April 2016, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang

waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, kuasa

Pembanding/Terbanding semula Penggugat telah mengajukan keberatan sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya tertanggal 8 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding merasa berkeberatan terhadap putusan Majelis

Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Bahwa Pembanding sebagai pengadaan barang dan jasa di bidang

percetakan telah menanggapi bahkan mengganti kerugian atas cacatnya

barang

yang

dipesan

oleh

Terbanding,

sedangkan

Pembanding baru mendapatkan sebagian haknya berupa pembayaran atas pemesanan

alat peraga kampanye tersebut sebesar Rp.

25.000.000,00 (dua puluh lima juta upiah) dari kewajiban Terbanding


sebesar Rp. 38.921.900,00 (tiga puluih delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;

3. Sebaliknya jika barang pesanan Terbanding terbukti cacat, Terbanding seharusnya

segera

mengembalikan

barang

tersebut

kepada

Pembanding bukannya kembali memesan alat peraga kampanye

kepada Pembanding. Bahwa pada persidangan tingkat pertama

Terbanding tidak dapat membuktikan kecacatan barang yang telah

dipesan. Adapun bukti yang dihadirkan di persidangan (vide bukti T-2) bukanlah stiker dan/atau alat peraga yang asli melainkan hanya hasil

scan yang dicetak dan pada hasil cetakan tersebut terdapat bercak

jamur yang menandakan bahwa yang bermasalah bukan dari pihak Pembanding melainkan adanya kesalahan penempatan sitker ditempat yang lembab/basah dan kualitas lem yang buruk atau jelek yang

digunakan pada saat penempelan oleh Terbanding beserta tim kampanye ;

4. Bahwa Pembanding telah melakukan perbaikan dan penggantian

barang yang baru atas kerusakan alat peraga kampanye tersebut,

sehingga Pembanding selaku Pelaku Usaha berhak atas hal-hal yang

yang tertera dalam Pasal 6 huruf a sampai d Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, Pembanding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan

keseluruhan ;

permohonan

banding

Pembanding

secara

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tanggal 8 Maret 2016, Nomor 499/Pdt.G/205/PN.Bdg., ;

3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara banding ; SUBSIDIAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) ;


Menimbang, bahwa kuasa Terbanding/Pembanding semula

Tergugat telah pula mengajukan keberatan sebagaimana termuat dalam

Memori Bandingnya tertanggal 24 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI : -

Menyatakan

eksepsi

Tergugat

tidak

pertimbangan hukum yang tidak tepat ;

dapat

diterima,

adalah

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, terang, kabur dan tidak

mendasar. Oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dasar “kesepakatan tertulis “ atau “perjanjian” yang menjadikan dasar Tergugat melakukan pemesanan alat peraga kampanye kepada

Penggugat, dengan tidak jelasan gugatan dalam perkara ini, maka

dapat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas, tidak

sempurna, kabur, haruslah gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -

Menghukum Tergugat dK untuk membayar seluruh biaya perkara

dalam Konpensi sebesar Rp. 531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) adalah amar putusan yang menyesatkan, oleh karena Tergugat dK adalah pihak yang telah dirugikan baik secara moril dan

materiil, yaitu dengan adanya gugatan Penggugat yang tidak jelas dan tidak berdasar hukum dan atau melakukan perbuatan melawan

hukum, dengan cara mengirimkan surat pengaduan kepada Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung tanggal -

6 Oktober 2015 yang tidak mempunyai dasar hukumnya ; Sepatutnyalah

Penggugat/Pembanding

I

semula

Penggugat

dK/Tergugat dR dihukum membayar biaya perkara sebagaimana

disebut ditambah kerugian moril dan materiil Penggugat dR walaupun tidak bisa dinilai dengan uang, tapi untuk memberikan kepastian hukum adalah layak dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1.

Menyatakan Penggugat sebagai pengadaan Barang dan Jasa dibidang percetakan yang beritikad baik ;

Bahwa pertimbangan yudex factie sangat tidak berdasar hukum, oleh

karena Penggugat sekarang Pembanding/Terbanding/Tergugat dR dengan menggunakan bendera CV KUPLE bukan merupakan Halaman 18, Putusan Perkara Nomor 302/PDT/2016/PT.BDG.

Pengadaan Barang dan Jasa dibidang percetakan yang beritikad baik,

sebab sebagai seorang pengusaha yang bergerak di Pengadaan Barang dan Jasa di wilayah domisili perusahaan berada, tentunya

sebelum menjalankan kegiatan usahanya haruslah memenuhi syaratsyarat berdirinya suatu badan usaha atau sebagaimana ketentuan 2.

Perda yang mengatur tentang perizinan ;

Menyatakan Tergugat melakukan cidera janji/wanprestasi, bahwa

terhadap putusan yudex factie halaman 26 alinea ke-3 baris ke 10 adalah

pertimbangan

hukum

yang

salah

sebab

Tergugat/

Pembanding/Tergugat dK/Penggugat dR tidak pernah membuat “kesepakatan lisan” dengan pihak Penggugat/ Pembanding/Tergugat

dR/Penggugat dK, oleh karena faktanya bukti T-1 pemesanan alat

peraga caleg melalui Sdr. RUTH dengan menggunakan bendera PT. PANAMA, bukan dengan Pembanding/Penggugat semula Penggugat

dK/Tergugat dR. Sehingga tidak berdasar hukum terhadap putusan yudex factie sebagaimana tersebut di atas yang didasarkan pada 3.

kesepakatan lisan dimaksud, untuk itu haruslah ditolak ;

Menghukum Tergugat untuk melunasi sisa kewajiban yang belum selesai/lunas secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp. 22.941.425,00

(dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) adalah pertimbangan yang salah. Oleh karena seharusnyalah Penggugat

putusan

dK/Tergugat

yudex dR

factie

dihukum

Pembanding/Terbanding/

untuk

membayar

sisa

kekurangannya sebesar Rp. 22.941.425,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) kepada Sdr. RUTH melalui bendera PT. PANAMA yang notabene tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, Pembanding

dahulu

Tergugat

memohon

agar

Majelis

Hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONPENSI : Dalam Eksepsi : -

Menyatakan eksepsi

Tergugat/Pembanding II

dK/Penggugat dR dapat diterima ;

semula Tergugat

DALAM POKOK PERKARA :


1. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ; 2. Membebankan biaya perkara menurut hukum ; 3. Mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah

memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas

perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tanggal 8 Maret 2016, Nomor 499/Pdt.G/2015/PN.Bdg.,

memori banding dari Para Pembanding semula Penggugat dan Tergugat,

maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan

Putusan Majelis Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbanganpertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan

banding ;

dan dianggap telah tercantum pula dalam

putusan tingkat

Menimbang, bahwa setelah membaca serta memperhatikan

dan mencermati dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan

oleh Para Pembanding, semula Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi ; Menimbang,

pertimbangan-pertimbangan

bahwa

hukum

dengan Majelis

hal

Hakim

demikian tingkat

maka

pertama

tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan

Majelis Hakim tingkat banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan

Negeri Bandung Kelas I A Khusus tanggal 8 Maret 2016, Nomor 499/Pdt.G/2015/ PN.Bdg., dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ; Menimbang,

bahwa

oleh

karena

pihak

Pembanding/

Terbanding, semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam

peradilan tingkat pertama maupun ditingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;

Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang

Pemeriksaan Ulang di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Ketentuan-ketentuan per Undang-undangan yang terkait ;


MENGADILI:

-

Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding, semula

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus

Penggugat dan dari Terbanding/Pembanding semula Tergugat ;

tanggal 8 Maret 2016, Nomor 499/Pdt.G/2015/PN.Bdg., dengan perbaikan sekedar mengenai penambahan amar yng selengkapnya sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI A. Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat di terima.

B. Dalam Pokok Perkara

,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Penggugat sebagai Pengada barang dan jasa di bidang percetakan yang beritikad baik;

3. Menyatakan Tergugat melakukan cidera janji / wanprestasi ;

4. Menghukum Tergugat untuk melunasi sisa kewajiban yang

belum selesai / lunas secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp Rp 22.941.425 (

dua puluh dua juta sembilan ratus

empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh lima rupiah )

5. Menolak gugatan Penggugat untuk dan selebihnya;

II. DALAM GUGATAN REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya ;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, semula Terbanding/Pembanding/Tergugat

untuk

membayar

ongkos

perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan dan ditingkat

banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari : RABU tanggal 24

AGUSTUS 2016 oleh kami KORNEL P. SIANTURI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, RUSSEDAR, S.H., dan F. JOHN POLNAJA, S.H., M.H.,

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk memeriksa dan

mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan mana pada hari


SENIN tanggal 29 AGUSTUS 2016 diucapkan dalam persidangan yang

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh H. NANANG PRIATNA, SH.

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

RUSSEDAR, S.H.

KORNEL P. SIANTURI, S.H., M.H

ttd F. JOHN POLNAJA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI, ttd

Perincian biaya perkara : Redaksi putusan

H. NANANG PRIATNA, S.H. Rp.

5.000,-

Meterai

Rp.

Jumlah

Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Pemberkasan

6.000,-

Rp. 139.000,-


PT.BDG

Recommend Documents