PT.BDG

P U T U S A N Nomor : 510/PDT/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : CYRILLUS EKA PUTRA SUGIYONO, Karyawan Swasta, beralamat di Cilendek Indah IV No. 44, Rt.002/Rw 006, Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, dalam hal ini

diwakili

Muhammad

oleh

Yudhi

Ikhwan,

Bimantara,

S.H.,M.Hum.,

Arif

S.H.,M.H., Rahman

Hakim, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Bimantara Ikhwan & Partners yang beralamat di Mutiara Depok Blok. LD. 5 Jl. Tole Iskandar No. 66 Sukmajaya Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.07/SK-BIP/VIII/2016 tanggal 17 Agustus 2016 ; Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT ; MELAWAN 1. F.X SOEGIJONO,

Pensiunan, bertempat tinggal di pondok Rumput Gg. Kancra No. 5, Rt.003/Rw.013, Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor ; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula PENGGUGAT I ;

2. AGNES

MARIA

GORETTI SALMAH,

Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pondok Rumput Gg. Kancra No. 5, Rt.003/Rw.013, Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor ; Selanjutnya

disebut

sebagai

TERBANDING

II

semula PENGGUGAT II ;

halaman 1 dari 35 halaman perkara No. 510/Pdt/2016/PT.BDG.

Dalam hal ini diwakili oleh Rusmin Widjaya, S.H., Wahyu Mulyana, S.H., Vivi,S.H., Tri Widyastuti, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum “Rusmin Widjaya, S.H & Rekan” beralamat di JL. Siliwangi No.152 Kota Bogor, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2015 ; Selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;

Dan: 1. CAMAT BOGOR BARAT, selaku Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT), jalan HP Sobari km.9 Semplak, Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor ; Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I; 2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BOGOR, beralamat di Jl. Ahmad Yani No.41Kota Bogor ; Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II; Pengadilan Tinggi tersebut; Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Jawa Barat di Bandung

tanggal 31 Oktober 2016, Nomor.510/PEN/PDT/2016/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; TENTANG DUDUK PERKARANYA Membaca, Surat gugatan Terbanding semula Penggugat tertanggal 29 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bogor pada

halaman 2 dari 35 halaman perkara No 510/Pdt/2016/PT.BDG.

tanggal 2 Oktober 2015 dengan register Nomor.142/Pdt.G/2015/PN.Bgr yang uraian alasan gugatan selengkapnya sebagai berikut : 1. Bahwa para Penggugat telah melangsungkan pernikahan dan membina rumah tangga kurang lebih 48 (empat puluh delapan) tahun dan kemudian di daftar dan dicatatkan pada Catatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 13/1979 tertanggal 27 Maret 1979 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Bogor (bukti P-1) ; 2. Bahwa dari perkawinan sebagaimana diuraikan diatas, para Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) anak kandung (bukti P-2 dan P-3) yang masing-masing bernama: a. Cyrillus Eka Putra Sugiyono, laki-laki yang lahir di Tegal Rejo pada tanggal 7 Juli 1967 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 13/1979 tertanggal 27 Maret 1979 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Bogor b. Catherine Dwi Putranto Eko Putri Sugiyono, Perempuan, yang lahir di Tegal Rejo pada tanggal 14 Agustus 1968 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 13/1979 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Bogor tanggal 27 Maret 1979 ; 3. Bahwa dari Perkawinan para Penggugat tersebut, telah diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah hak milik yang terletak di Kp. Sawah Rt 37 Rw 12 Desa Cilendek Barat, Kecamatan Semplak, Kabupaten Bogor (sekarang menjadi Kp. Sawah Rt 37 Rw 12, Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor), berdasarkan Akta Jual Beli No. 35/CLB/SPK/V/91 tertanggal 13 Mei 1991 yang dibuat dihadapan Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wilayah Kecamatan

Semplak,

Kabupaten

Bogor,

Wawan

Bachtiar,

BA

(sekarang

Camat/PPAT wilayah Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor in casu Turut Tergugat I) seluas 680 M2 (enam ratus delapan puluh meter persegi) atas nama F.X Sugiyono, sebagaimana sertifikat Hak milik Nomor 454 Desa Cilendek Barat, Kecamatan Semplak, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat (sekarang Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor) (bukti P-4) dengan batasbatas sebagai berikut : Utara

: jalan desa

Timur

: jalan desa

Selatan

: Selokan/Hamim


Barat

: Siti Sarifah

4. Bahwa kemudian pada tahun 1994, Tergugat menerima pinjaman uang dari Perusahaan tempat Tergugat bekerja untuk membangun rumah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan persyaratan harus memiliki tanah atas nama Tergugat ; 5. Bahwa karena kasih sayang para Penggugat terhadap anaknya yaitu Tergugat, kemudian Penggugat I memberikan hibah kepada Tergugat atas sebidang tanah hak milik sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 545 Desa Cilendek Barat, Kecamatan Semplak, Kabupaten Bogor yang terletak di Kp. Sawah Rt 37 Rw 12 Desa Cilendek Barat, Kecamatan Semplak, Kabupaten Bogor (sekarang Kp. Sawah Rt37 Rw 12 Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan

Bogor Barat, Kota Bogor),

berdasarkan Akta Hbah No. 460/CLNDB/SPK/VII/94 tertanggal 13 Juli 1994 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) in casu Turut Tergugat I seluas 680 M2 (enam ratus delapan puluh meter persegi) atas nama F.X Sugiyono in casu Penggugat I (bukti P-5 dan P-6) ; 6. Bahwa kemudian setelah dilakukan hibah, para Pengugat memberikan sertifikat Hak Milik Nomor 545 Desa Cilendek Barat, Kecamatan Semplak, Kabupaten Bogor yang terletak di Kp. Sawah Rt 37 Rw 12 Desa Cilendek Barat, Kecamatan Semplak, Kabupaten Bogor (sekarang Kp. Sawah Rt37 Rw 12 Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan

Bogor Barat, Kota Bogor) gambar situasi nomor : 4002/1993

tertanggal 1 Juli 1993, seluas 680 M2 (enam ratus delapan puluh meter persegi) kepada Tergugat dan kemudian terjadilah peralihan hak dan dibalik namakan atas nama Tergugat, untuk keperluan pinjaman uang ke perusahaan tempat Tergugat bekerja (Bukti P-7) 7. Bahwa sesudah pinjaman uang dari Perusahaan cair, para Penggugat dan Tergugat mengurus Ijin Mendirikan Bangunan atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aqu untuk didirikan bangunan ; 8. Bahwa kemudian para Penggugat dan Tergugat mendirikan bangunan diatas tanah aquo dengan biaya dari Tergugat, uang hasil pinjaman Tergugat kepada Perusahaan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan karena Penggugat tidak menginginkan pembangunan tersebut berhenti di tengah jalan disebabkan oleh biaya yang tidak cukup dengan hanya uang dari Tergugat sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) maka para Penggugat menambah biaya pembangunan dengan hasil jerih payah para Penggugat sendiri sebesar Rp.


8.000.000,- (delapan juta rupiah). Dengan selesainya pembangunan rumah tersebut, dan masih terdapat kelebihan tanah, maka Penggugat I telah membuat fondasi dan ditanami pohon puring dengan maksud atas kelebihan tanah tersebut diperuntukan bagi Penggugat II selaku ibu dari Tergugat, yang direncakan diberikan pada 3 Juli 2001 yang FAKTANYA baru dibuatkan dan ditanda tangani surat hibah sementara dari Tergugat kepada Penggugat II pada 25 Desember 2004 (bukti P-8) ; 9. Bahwa kemudian diatas tanah tersebut telah dibangun kembali bangunan rumah tahap II yang menghabiskan dana Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang seluruhnya dikeluarkan oleh para Penggugat, sehingga total seluruh uang yang dikeluarkan untuk pembangunan rumah tahap I dan II tersebut sebesar Rp. 51.000.000,- (limapuluh satu juta rupiah) yang terdiri dari : - Uang Tergugat sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ; - Uang para Penggugat sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) 10. Bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan para Penggugat sebesar Rp. 33.000.000,(tiga puluh tiga juta rupiah) untuk membangun rumah tersebut, seluruhnya dilakukan untuk anak yang dikasihi, dibesarkan, dirawat sedemikian rupa sampai Tergugat telah dewas dan bekerja dan menikah; 11. Bahwa disamping itu HIBAH yang diberikan para Penggugat dimaksudkan agar Tergugat memiliki rumah dan mandiri dan hibah tersebut diperuntukan untuk sebagian tanah milik para Penggugat dan selanjutnya sejak ditanda tanganinya surat hibah sementara tanggal 25 Desember 2004, para Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memisahkan sertifikat kepemilikan antara Tergugat dengan Penggugat II berdasarkan surat hibah sementara. Namun faktanya sikap dan prilaku Tergugat telah berubah dengan dalih macam-macam, sampai para Penggugat harus menunggu dan bersabar bertahun-tahun lamanya menunggu dan sampai saat ini pemisahan sertifikat kepemilikan antara Tergugat dan Penggugat II belum direalisasikan ; 12. Bahwa sejak dibuat dan ditanda tanganinya surat hibah sementara tanggal 25 Desember 2004 sebagaimana diuraikan pada angka 11 diatas, sikap dan perilaku Tergugat terhadap para Penggugat yang nota bene merupakan orang tua Tergugat, sungguh

memalukan dan sangatlah menyakiti

perasaan para

Penggugat yakni :


- Terjadinya pengrusakan-pengrusakan seperti kolam ikan yang telah dibangun dengan jerih payah para Penggugat, dikeringkan dan ditelantarkan oleh Tergugat ; - Rumah tidak diurus oleh Tergugat dan garasi mobil tidak diselesaikan layaknya sebuah garasi ; - Tanaman-tanaman yang ditanam dan dirawat oleh para Penggugat, telah dirusak dan dimatikan oleh Tergugat, temasuk ayam-ayam yang dipelihara oleh para Penggugat sengaja dikeluarkan oleh Tergugat - Mengirim pesan melalui pesan singkat (short message service/SMS) atau tulisan diatas kertas atau tembok berupa makian-makian serta sikap kurang ajar yang ditujukan kepada kami selaku orang tua ; - Disamping itu sikap Tergugat yang ingin menguasai segalanya yang sampai saat ini masih berjalan baik dari Tergugat maupun isteri Tergugat ; 13. Bahwa dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sebelum gugatan aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Bogor, perilaku dan sikap Tergugat tidak berubah malah bersikap dan berperilaku semakin buruk yakni : - Tergugat tidak bertegur sapa apalagi bertemu dengan para Penggugat yang nota bene adalah orang tua Kandung Penggugat ; - Tergugat yang biasa datang pada hari besar Agama mengucapkan via SMS tidak dilakukan, apalagi datang kerumah - Isteri Tergugat merusak sebagian fondasi batas dan memotong tali-tali pengikat pohon pisang para Penggugat yang sedang berbuah sehingga pohon pisang para Penggugat menjadi rusak ; - Tergugat sudah tidak menghiraukan dan/atau menelantarkan keadaan fisik maupun psikis para Penggugat yang sudah tua dan sakit-sakitan yang nota bene merupakan orang tua Tergugat yang sepatutnya dilakukan seorang anak terhadap orang tuanya namun FAKTANYA perilaku dan sikap Tergugat sangat melukai perasaan/bathin para Pengguat ; 14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan pada angka 11,12 dan 13 posita gugatan, maka berdasarkan Pasal 1668 KUHPerdata junto pasal 1670 KUHPerdata adalah beralasan dan berdasar hukum para Penggugat meminta pembatalan atas hibah yang telah diberikan oleh para Penggugat terhadap Tergugat atas tanah berikut turunannya yang terletak di Kp. Sawah Rt 37 Rw 12 Desa Cilendek Barat, Kecamatan Semplak, Kabupaten Bogor (sekarang Kp. Sawah Rt37 Rw 12 Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan

Bogor Barat, Kota


Bogor), berdasarkan Akta Hibah No. 460/CLNDB/SPK/VII/94 tertanggal 13 Juli 1994 yang dibuat dihadapan Camat selaku PPAT in casu Turut Tergugat I, seluas 680 M2 (enam ratus delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut : Utara

: Jalan Desa

Timur

: Jalan Desa

Selatan

: Selokan/Hamim

Barat

: Siti Sarifah

15. Bahwa berdasarkan hal diatas, maka adalah beralasan dan berdasarkan hukum apabila para Penggugat meminta agar hibah yang diberikan oleh para Penggugat kepada Tergugat untuk dibatalkan dengan segala akibat hukumnya ; 16. Bahwa disamping pembatalan hibah, mengingat tindakan Tergugat yang berulang kali menyakiti dan membuat para Penggugat tidka nyaman dan aman sebagaimana diuraikan pada posita gugatan angka 12 dan 13 diatas, maka adalah beralasan dan berdasarkan hukum apabila Tergugat dihukum untuk mengosongkan tanah seluas ± 430 M2 (empat ratus tiga puluh meter persegi) dengan bangunan ± 204 M2 (dua ratus empat meter persegi) berikut turutannya diatas sebidang tanah dengan status sertifikat hak milik Nomor 454 Desa Cilendek Barat, Kecamatan Semplak, Kabupaten Bogor (Sekarang menjadi Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat seluas 680 M2 (enam ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kp. Sawah Rt 37 Rw 12 Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut : Utara

: Jalan Desa

Timur

: Jalan Desa

Selatan

: Selokan/Hamim

Barat

: Siti Sarifah

17. Bahwa mengingat tidak adanya itikad baik dari Tergugat yang telah berulang kali menyakiti para Penggugat menjadi tidak tenang dan aman, maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Bogor memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan asli surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan asli Sertifikat Hak milik Nomor 454, seluas


680 M2 (enam ratus delapan puluh meter persegi), berdasarkan Gambar Situasi Nomor. 4002/1993 tertanggal 1 Juli 1993 yang terletak di Kp. Sawah Rt 37 Rw 12 Desa Cilendek Barat, Kecamatan Semplak, Kabupaten Bogor (sekarang Kp. Sawah Rt37 Rw 12 Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan

Bogor Barat, Kota

Bogor) ke atas nama Penggugat I ; 18. Bahwa setelah Tergugat menerima hibah dari para Penggugat, Tergugat telah merugikan

para

Penggugat

baok

materiil

maupun

immateriil

sebesar

Rp. 1.005.000.000,- (satu milyar lima juta rupiah) dengan tindakan Tergugat yang semena-mena kepada para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 12 dan 13 diatas yang para Penggugat rinci sebagai berikut : a. Kerugian material dengan merusak kolam ikan, tanaman-tanaman milik para Penggugat dan fondasi pembatas rumah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) b. Kerugian imaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) yang mana Tergugat sudah tidak menghiraukan dan/atau menelantarkan keadaan fisik maupun psikis para Penggugat yang sudha tua dan sakit-sakitan yang nota bene merupakan orang tuanya namun FAKTANYA perilaku dan sikap Tergugat sangat melukai perasaan/batin para Penggugat ; 19. Bahwa berdasarkan fakta dan dasarhukum diatas, maka adalah beralasan hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam perkara aquo ; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor Cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo untuk berkenan memutuskan sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ; 2. Menyatakan batal hibah yang diberikan para Penggugat kepada Tergugat dengan segala akibat hukumnya atas sebidang tanah dengan status sertifikat hak milik Nomor 454 Kp. Sawah Rt 37 Rw 12 Desa Cilendek Barat, Kecamatan Semplak, Kabupaten Bogor (sekarang terletak di Kp. Sawah Rt 37 Rw 12 Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor), berdasarkan Akta Hibah No. 460/CLNDB/SPK/VII/94 tertanggal 13 Juli 1994 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I, seluas 680 M2 (Enam ratus delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut : Utara

: Jalan Desa


Timur

: Jalan Desa

Selatan

: Selokan / Hamim

Barat

: Siti Sarifah

3. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk mencoret nama Tergugat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 454 Desa Cilendek Barat, Kecamatan Semplak, Kabupaten Bogor (sekarang Kp. Sawah Rt 37 Rw 12 Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor Propinsi Jawa Barat) seluas 680 M2 (Enam ratus delapan puluh meter persegi) dan mengganti / merubah menjadi nama Penggugat I; 4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah dan bangunan seluas ± 430 M2 (empat ratus tiga puluh meter persegi) berikut turutannya diatas sebidang tanah dengan status sertifikat Hak Milik Nomor 454

Desa Cilendek Barat,

Kecamatan Semplak, Kabupaten Bogor (sekarang Kp. Sawah Rt3 7 Rw 12 Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan

Bogor Barat, Kota Bogor Propinsi Jawa

Barat) seluas 680 M2 yang terletak di Kp. Sawah Rt 37 Rw 12 Kelurahan Cilendek Barat Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor dengan batas-batas sebagai berikut : Utara

: Jalan Desa

Timur

: Jalan Desa

Selatan

: Selokan / Hamim

Barat

: Siti Sarifah

5. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan asli Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 454 Desa Cilendek Barat Kecamatan Semplak, Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat seluas 680 M2 (enam ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kp. Sawah Rt 37 Rw 12 Kelurahan Cilendek Barat Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor dan apabila perlu dengan bantuan polisi atau alat-alat kekuasaan Negara lainnya kepada para Penggugat ; 6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada para Penggugat baik material maupun imaterial sebesar Rp. 1.005.000.000,- (satu milyar lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :


a. Kerugian material dengan merusak kolam ikan, tanaman-tanaman milik para Penggugat dan fondasi pembatas rumah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) b. Kerugian imaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) yang mana Tergugat sudah tidak menghiraukan dan/atau menelantarkan keadaan fisik maupun psikis para Penggugat yang sudha tua dan sakit-sakitan yang nota bene merupakan orang tuanya namun FAKTANYA perilaku dan sikap Tergugat sangat melukai perasaan/batin para Penggugat 7. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Bogor dalam perkara aquo 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara aquo ; Atau Apabila Pengadilan Negeri Bogor yang menerima, memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Membaca, Jawaban Tergugat/Pembanding tertanggal 26 Januari 2016 yang uraian selengkapnya sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, kecuali hal-hal yang telah dengan tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT; 2. Bahwa benar dalil PARA PENGGUGAT pada posita Gugatan pin 1 dan 2 yang menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT telah menikah secara sah menurut hukum yang berlaku dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Cyrillus Eka Putra Sugiyono (in casu : TERGUGAT) dan Catherune Dwi Putranto Putri Sugiyono (adik perempuan TERGUGAT); 3. Bahwa benar dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa dari perkawinan tersebut diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah hak milik yang beralamat di Kp. Sawah Rt.37/Rw.12, Desa Cilendek Barat, Kecamatan Semplak Kabupaten Bogor (sekarang dikenal sebagai kp. Sawah Rt 37/Rw.12, kelurahan Cilendek

Barat,

Kecamatan

Bogor

Barat

Kota

Bogor)

berdasarkan Akta Jual Beli Nomor.35/CLB/SPK/V/91 tertanggal 13 Mei 1991 yang dibuat dihadapan Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) TERGUGAT kecamatan Semplak, Kabupaten Bogor, wawan Backtiar, BA (in casu: TURUT


TERGUGAT I) seluas 680 M2 (enam ratus delapan puluh meter persegi) atas nama F.X Soegijono, sebagaimana tercatat dalam sertifikat Hak Milik No 454 Desa Cilendek, Kecamatan Semplak, Kabupaten Bogor, Propinsi jawa Barat) sekarang dikenal sebagai kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, propinsi Jawa Barat), dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara

: Jalan Desa

- Sebelah Timur

: Jalan Desa

- Sebelah selatan

: Selokan/Hamim

- Sebelah Barat

: Siti Sarifah

4. Bahwa PENGGUGAT I meminta TERGUGAT untuk membangun rumah diatas tanah tersebut, walaupun pada awalnya TERGUGAT tidak mau karena ingin membeli rumah tipe BTN, namun pada akhirnya demi menuruti keinginan orang tua, TERGUGAT menyetujui karena PENGGUGAT I sebagai ayah dari TERGUGAT pernah menyatakan “ wong lanang entuk lemah, wong wedok entuk omah”(anak laki-laki mendapatkan tanah, anak perempuan mendapatkan rumah), yang merupakan suatu pernyataan dari PARA PENGGUGAT yang merujuk pada pemberian waris di kemudian hari; 5. Bahwa oleh karena itu maka PARA PENGGUGAT kemudian memberikan tanah tersebut kepada TERGUGAT, sedangkan adik TERGUGAT mendapatkan Rumah yang beralamat di Pondok Rumput Gg. Kancra No.5 Rt.3/Rw 13, Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Propinsi jawa Barat dan adik TERGUGAT juga telah bertempat tinggal dirumah tersebut akan tetapi sampai dengan saat ini belum dilakukan peralihan hak atas tanah tersebut, secara yuridis masih milik PENGGUGAT karena belum di balik nama atas nama adik TERGUGAT; 6. Bahwa terhadap tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana tercatat dalam sertifikat Hak Milik Nomor.454 Desa Cilendek Barat, Kecamatan Semplak, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat sekarang dikenal sebagai kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat) tersebut telah dilakukan peralihan hak secara Hibah dari PENGGUGAT I kepada

TERGUGAT

sebagaimana

tercatat

dalam

Akta

Hibah

Nomor

460/CLNDB/SPK/VII/94 tertanggal 13 Juli 1994, yang dibuat di hadapan Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Semplak, Kabupaten Bogor, wawan Backtiar,BA (in casu : TURUT TERGUGAT I); Untuk selanjutnya tanah sebagaimana tercatat dalam SHM No 454 dengan luas kurang lebih 680 m2 tersebut diatas disebut sebagai “OBJEK HIBAH”;


HIBAH DARI PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT TELAH DILAKUKAN SECARA SAH DAN TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG 7. Bahwa proses pemberian Hibah tersebut sudah diakukan secara sah dan telah sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdata, yang berbunyi : “ Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya,

dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”. 8. Bahwa oleh karena Hibah adalah suatu perjanjian maka sesuai dengan ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan asas-asas Perjanjian yang melakat, maka dapat kami jelaskan sebagai berikut : “ hibah merupakan sebuah perjanjian. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu perisitiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji melaksanakan suatu dalam bentuk perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang diucapkan atau ditulis”.(Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta 2001,Hlm.1) Pasal 1320 KUHPerdata Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal. 9. Bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum, apabila memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, mengenai syarat sah perjanjian tersebut dapat kami uaraikan sebagai berikut : a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (adanya kesepakatan kedua belah pihak) Bahwa kesepakatan yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan penerimaan, kesepakatan ini dapat dicapai baik dengan tertulis maupun tidak tertulis (lisan)”.


(Prof.Dr.Ahmadi Miru,S.H.M.S.dkk, Hukum Perikatan, penjelasan makna pasal 1233 sampai 1456 BW, Rajawali Press, Jakarta, 2014, Hal.68). Bahwa dalam proses hibah tanah yang terjadi pada tanggal 13 Juli 1994 Akta Hibah

Nomor

460/CLNDB/SPK/VII/94,

antara

PENGGUGAT

I

dengan

TERGUGAT telah sepakat untuk memindah tangankan tanah OBJEK HIBAH dari PENGGUGAT I kepada TERGUGAT dalam keadaan sadar, sehat dan tidak dalam tekanan pihak manapun sehingga perjanjian Hibah yang dihasilkan adalah merupakan perjanjian yang murni lahir dari kesepakatan kedua belah pihak.PENGGUGAT I telah setuju untuk memindahkan hak atas tanah tersebut kepada TERGUGAT untuk kepentingan pembangunan rumah dengan asal dana yang diperoleh dari pinjaman koperasi kantor TERGUGAT. Maka sesuai dengan fakta hukum

tersebut, hibah yang dilakukan telah memenuhi unsur

kesepakatan dalam peralihan hak atas tanah tersebut. b. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan (cakap bertindak) “Kecakapan adalah kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian), kecapakan ini ditandai dengan capainya umur 21 tahun atau telah menikah, serta tidak berada dibawah pengampuan (gila dan boros)”. (Prof.Dr.Ahmadi Miru, SH.M.S dkk, Hukum Perikatan, Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Rajawali Press, Jakarta, 2014, Hal 68). Asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Seperti yang sudah kami sebutkan di atas, bahwa antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT pada saat melakukan hibah dalam keadaan sehat walalfiat baik secara fisik maupun psikis, dan baik PENGGUGAT I maupun TERGUGAT pada saat melakukan Hibah telah berusia diatas 21 tahun dan telah menikah maka PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT dianggap telah dewasa berasarkan KUHPerdata serta tidak dalam pengampuan pihak manapun. c. Suatu hal tertentu (objek yang jelas) “Mengenai hal tertentu, untuk sahnya perjanjian menerangkan tentang harus adanya objek perjanjian yang jelas”. (Prof.Dr.Ahmadi Miru, S.H.M.S, dkk Hukum perikatan, Pejelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Rajawali Press, Jakarta 2014, Hal 68)


Seperti yang sudah disebutkan, bahwa objek yang dihibahkan (diperjanjikan ) adalah tanah OBJEK HIBAH yaitu sebidang tanah seluas 680 m 2 dengan Girik pada waktu itu yang kemudian dirubah dan diurus sertifikatnya menjadi Sertifikat Hak Milik No.454, maka objek dalam hibah ini jelas dan memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian. d. Suatu sebab yang halal (kausa yang halal) Mengenai suatu sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum”. (Prof.Dr. Ahmad Miru,SH,MS dkk, Hukum Perikatan, Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Rajawali Press, Jakarta 2014, Hal 69). Bahwa mengenai Hibah dan pengaturannya diatur dalam Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 KUHPPerdata, maka sudah jelas bahwa Hibah adalah suatu sebab yang halal yang diatur dalam KUHPerdata dan tidak melanggar undangundang dan ketertiban umum, maka Hibah terhadap OBJEK HIBAH tersebut telah memenuhi unsur kehalalan dalam syarat sahnya perjanjian. 10. Bahwa suatu Hibah dapat dikatakan sah secara hukum apabila memenuhi syaratsyarat hibah yang terdapat dalam KUHPerdata, yang dapat kami uraikan sebagai berikut : a. Hibah dilakukan terhadap barang yang sudah ada Pasal 1667 KUHPerdata: “Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada dikemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya batal”. Bahwa pada saat PENGGUGAT I menghibahkan OBJEK HIBAH kepada TERGUGAT yaitu pada tanggal 13 Juli 1994, OBJEK HIBAH tersebut sudah ada karena

OBJEK

HIBAH

ini

adalah

harta

bersama

PARA

PENGGUGAT

sebagaimana juga telah disebutkan dalam dalil Posita Poin 3 Gugatan a quo dan sudah berbentuk Sertifikat Hak Milik; b. Hibah diberikan secara Cuma-Cuma Pasal 1670 KUHPerdata : “Suatu penghibahan adalah batal jika dilakukan dengan membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain disamping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar lampiran”. Bahwa Hibah terhadap OBJEK HIBAH dilakukan PENGGUGAT I kepada TERGUGAT atas dasar kasih sayang (Vide : Posita Point 5 Gugatan) dengan


niat yang baik secara Cuma-Cuma dan sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun, dan tanpa ada syarat untuk melunasi suatu hutang-hutang tertentu. c. Hibah dilakukan dengan Akta Notaris Pasal 1682 KUHPerdata : Tiada suatu penghibahan pun kecuali termasuk dalam Pasal 1687 KUHPerdata dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah”. Bahwa sebagaimana telah kami jelaskan di atas, Hibah terhadap OBJEK HIBAH dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang yaitu Notaris/PPAT, yang dalam hal ini adalah Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Semplak, Kabupaten Bogor, Walaupun Backtiar, BA (in casu : TURUT TERGUGAT I), dan telah dituangkan dalam bentuk AKTA Otentik yaitu Akta Hibah Nomor. 460/CLNDB/SPK/VII/94 tertanggal 13 Juli 1994; d. Pemberian Hibah dilakukan antara orang-orang yang masih hidup Pasal 1679 KUHPerdata: “Agar seseorang cakap untuk menikamati keuntungan dari suatu hibah, diperlukan bahwa sipenerima hibah itu sudah ada pada saat terjadinya penghibahan”. Bahwa pada saat dilakukannya Hibah pada tanggal 13 Juli 1994, baik PENGGUGAT I maupun TERGUGAT I menghadap langsung ke hadapan TURUT TERGUGAT I, hal ini membuktikan bahwa PENGGUGAT I dan TERGUGAT ada pada

saat

penandatangan

Akta

Hibah

Nomor

460/CLNDB/SPK/VII/94

tertanggal 13 Juli 1994; e. Penghibahan harus diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah Pasal 1683 KUHPerdata: “Tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi Hibah atau oleh walinya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu. Jika penerimaan itu dilakukan dengan akta hibah itu maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian. Yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup; dalam hal demikian


maka bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya”. Bahwa proses hibah ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1683 KUHPerdata, karena hibah terhadap OBJEK HIBAH dilakukan oleh PENGGUGAT I dengan TERGUGAT dihadapan TURUT TERGUGAT I dan dituangkan kedalam Akta Hibah Nomor 460/CLNDB/SPK/VII/94 tertanggal 13 Juli 1994; 11. Bahwa selain harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian dan syarat-syarat Hibah, suatu Hibah juga harus memenuhi asa-asas perjanjian, hal tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut : a. Asas Kebebasan berkontrak Yang dimaksud dengan kebebasan berkontrak adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh Undang-undang diberikan pada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum (Pasal 1338 Jo. 1337 KUHperdata). Bahwa mengacu kepada asas kebebasan berkontak maka hibah terhadap PBJEK HIBAH yang diberikan PENGGUGAT I kepada TERGUGAT adalah sah dan tidak bertentangan dengan undang-undang karena seperti yang telah kami jelaskan di atas Hibah secara jelas diatur didalam Pasal 1666-1693 KUHperdata); b. Asas Itikad Baik (good faith) dan Kepatutan Asas ini menegaskan bahwa para pihak yang membuat perjanjian harus didasarkan pada kejujuran untuk mencapai tujuan bersama. Pelaksanaan perjanjian juga harus mengacu pda apa yang patut dan seharusnya diikuti dalam pergaulan masyarakat (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata). Bahwa hibah terhadap OBJEK HIBAH tersebut didasarkan atas niat dan itikad baik dari PARA PENGGUGAT yang mana ingin memberikan sebagian hartanya kepada anak-anaknya sebagai bentik kasih sayang selayaknya antara orang tua dengan anaknya, dan sejalan dengan nilai-nilai luhur adat istiadat Jawa yang dianut oleh PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana kami kutip diatas yaitu “wong lanang entuk lemah, wong

wedok entuk omah”; c. Asas Kekuatan Mengikatnya Perjanjian (pacta sunt servanda)


Yaitu bahwa para pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “Perjanjian yang dibuat harus sah menurut undang-undang dan harus dipenuhi bagi yang membuatnya”. Bahwa Hibah terhadap OBJEK HIBAH tersebut dijalankan oleh PENGGUGAT I kepada TERGUGAT yang kemudian dituangkan dalam suatu AKTA OTENTIK yaitu AKTA HIBAH Nomor 460/CLNDB/SPK/VII/94 tertanggal 13 JUli 1994, yang dibuat dihadapan Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Semplak, Kabupaten Bogor, wawan Backtiar,BA. Dan terhadap OBJEK HIBAH tersebut pun setelah diterima oleh TERGUGAT dirawat, diurus dan dibangun rumah untuk tempat tinggal TERGUGAT dan keluarganya; 12. Bahwa hibah atas tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta yang dibuat Pejabat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 13. Bahwa oleh karena proses Hibah yang dilakukan oleh PENGGUGAT I dengan TERGUGAT telah memenuhi ketentuan Hibah dan syarat sahnya perjanjian serta dilakukan dengan akta yang dibuat Penjabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”),maka secara hukum telah terbukti bahwa Hibah yang dilakukan sudah sah dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 14. Bahwa setelah dihibahkan pada tahun 1994, PENGGUGAT I memaksa TERGUGAT untuk membangun rumah diatas OBJEK HIBAH tersebut, walaupun TERGUGAT dan istri TERGUGAT sebenarnya berencana untuk membeli rumah tipe BTN saja untuk tempat tinggal mereka, akan tetapi PENGGUGAT I tetap memaksa dan akhirnya karena ingin tetap menghormati dan patuh pada orang tua, maka TERGUGAT mengikuti keinginan PENGGUGAT I tersebut dengan maksud baik, agar bisa hidup berdampingan. 15. Bahwa untuk membangun rumah di atas OBJEK HIBAH tersebut TERGUGAT membutuhkan biaya yang cukup besar, kemudian TERGUGAT berencana untuk


meminjam sejumlah uang kepada Kantor TERGUGAT, dengan syarat harus ada jaminan dan jaminan tersebut harus atas nama TERGUGAT, maka atas hal tersebut TERGUGAT dan PENGGUGAT I sepakat untuk balik nama OBJEK HIBAH tersebut dari atas nama PENGGUGAT I menjadi atas nama TERGUGAT dan penyerahan tersebut dilakukan dengan cara HIBAH; 16. Bahwa agar mendapatkan pinjaman sejumlah uang dari kantor TERGUGAT untuk membangun rumah di atas OBJEK HIBAH, TERGUGAT berinisiatif mengurus segala administrasi termasuk balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 454 Desa Ciledek Barat, Kecamatan Semplak, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (sekarang dikenal sebagai Kelurahan Ciledek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat)

dengan biaya TERGUGAT yang diperoleh dari

menjual motor sejumlah kira-kira Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah); 17. Bahwa akhirnya pada tanggal 1 september 1995 TERGUGAT membangun rumah di atas OBJEK HIBAH dengan biaya yang berasal dari pinjaman kantor, yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian pada sekitar tahun 2004 TERGUGAT kembali melanjutkan pembangunan rumah tersebut dengan biaya sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan untuk menyelesaikan pembangunan rumah tersebut TERGUGAT kembali mendapatkan pinjaman dari Bank Danamon sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) maka jumlah keluruhan biaya pembangunan rumah yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), bukan Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) seperti dalil Gugatan PARA PENGGUGAT; 18. Bahwa pada saat pembangunan rumah tersebut TERGUGAT merasa PENGGUGAT I terlalu ikut campur, hal ini dibuktikan dengan: a. Desain dan pembangunan rumah yang membuat dan mengatur adalah PENGGUGAT I, bahwa sebenarnya TERGUGAT hanya menginginkan rumah yang sederhana dan minimalis yang cukup dan layak untuk ditinggali keluarga kecil dengan isi 3 (tiga) orang pada waktu itu, namun kenyataannya PENGGUGAT I yang tanpa persetujuan terlebih dahulu telah membuat desainnya sendiri dan membangun rumah yang cukup besar sehingga pembangunan

tersebut

sempat

tertunda,

karena

TERGUGAT

memiliki

keterbatasan finasial pada waktu itu dan hal ini pun sangat memberatkan TERGUGAT; b. Sampai sekarang meteran PDAM masih berada di area rumah PENGGUGAT I;


c. Mengganti pintu dan kloset harus atas persetujuan PENGGUGAT I; 19. Bahwa sikap terlalu mencampuri ini semakin hari semakin sering, hal ini yang membuat TERGUGAT dan Istri TERGUGAT menjadi kurang nyaman, dimana TERGUGAT merasa bahwa seharusnya anak yang sudah membina rumah tangga sendiri berhak untuk mengatur rumah tangganya dan tidak seharusnya orang tua campur tangan terlalu dalam, sehingga TERGUGAT dan keluarganya merasa tertekan dan merasa perlu untuk sedikit membatasi komunikasi dengan PENGGUGAT I, hal ini TERGUGAT lakukan semata-mata karena tetap ingin menghormati dan bersikap sopan terhadapat PENGGUGAT I, dan karena komunikasi antara PENGGUGAT I dengan TERGUGAT tidak berjalan dengan baik, maka hal ini lah yang menyebabkan hubungan tergugat antara PENGGUGAT I dengan TERGUGAT menjadi tidak harmonis; 20. Bahwa oleh karena hubungan antara PENGGUGAT I dengan TERGUGAT yang tidak harmonis, maka PENGGUGAR I mulai menunjukkan sikapnya yang tidak menyukai TERGUGAT dan Keluarganya sehingga pada akhirnya PENGGUGAT I meminta OBJEK HIBAH untuk dikembalikan kepada PARA PENGGUGAT; 21. Bahwa TERGUGAT merasa semakin hari PENGGUGAT I semakin aggressivedan tertekan sangat bernafsu untuk meminta OBJEK HIBAH dikembalikan, sehingga dengan segala cara, dan bahkan cara yang bagi TERGUGAT tidak bijaksana sekalipun ditempuh oleh PENGGUGAT I demi mendapatkan kembali OBJEK HIBAH tersebut; 22. Bahwa selain itu pula PENGGUGAT I selalu menunjukkan sikap yang kuran bersahabat apabila ada teman atau kerabat TERGUGAT yang berkunjung ke rumah TERGUGAT, bahkan sikap tersebut juga ditunjukkan pada saat Mertua TERGUGAT

datang

ke

rumah

untuk

sekedar berkunjung. Hal

tersebut

menyebabkan jarang sekali ada orang yang mau berkunjung ke rumah TERGUGAT; 23. Bahwa selain itu PENGGUGAT I tega menggembok anak TERGUGAT hujan-hujan pulang sekolah tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumahnya sendiri, sehingga sampai sekarang anak TERGUGAT shock dan memiliki ketakukan tersendiri kepada kakeknya, atas hal tersebut agar tidak memperpanjang atau menambah masalah maka TERGUGAT dan keluarga mengurangi komunikasi dan jaga jarak terhadap PENGGUGAT; 24. Bahwa karena sikap PENGGUGAT I yang sudah diluar batas kewajaran, maka TERGUGAT dan keluarganya memutusakan untuk mengambil jalan tengah dan


sedikit mengalah dengan berinisiatif untuk mecegah (membagi) tanah OBJEK HIBAH. Atas hal tersebut selanjutnya PENGGUGAT I bersikeras untuk bagaimana caranya agar TERGUGAT menyerakan sertifikat tersebut ke PENGGUGAT I dengan alasan bahwa PENGGUGAT I yang akan mengurus proses pembagian (pemecahan) OBJEK HIBAH tersebut; 25. Bahwa oleh karena TERGUGAT menghindari dan meminimalisir resiko akan adanya hal-hal yang tidak diinginkan, maka TERGUGAT memilih untuk mengurus pemecahan hak atas tanah tersebut di notaris yang TERGUGAT anggap netral dan dapat bersikap adil, dengan ketentuan: a. PENGGUGAT I yang menanggung seluruh biayanya, karena TERGUGAT tidak memiliki biaya untuk pengurusannya; b. TERGUGAT hanya akan melepaskan sebagian luas tanah saja, karena ada beberapa faktor teknis seperti septic tank , jalur air, jalur listrik, dan lain-lain masih berada di Rumah TERGUGAT; 26. Bahwa setelah menyerahkan semua pengurusan pemecahan tanah tersebut kepada notaris, dalam perjalannya, PENGGUGAT I justru tidak bekerjasama dengan baik. TERGUGAT merasa bahwa PENGGUGAT I masih belum menerima penawaran pembagian (pemecahan) OBJEK HIBAH ini, karena TERGUGAT merasa bahwa PENGGUGAT I ingin menguasai seluruh tanah OBJEK HIBAH, hal ini dibukena TERGUGAT merasa bahwa PENGGUGAT I ingin menguasai seluruh tanah OBJEK HIBAH, hal ini dibuktikan dengan adanya fakta PENGGUGAT I mempersulit proses pembagian OBJEK HIBAH walaupun hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan identitas saja, begitu pula proses mediasi yang tidak pernah dihadiri oleh PENGGUGAT I di hadapan notaris. Padahal proses tersebut sudah berjalan lebih dari 6 (enam) bulan, dan yang lebih disesalkan lagi adalah PENGGUGAT I lebih memilih langkah yang tidak bijaksana dengan mengajukan Gugatan aquo; 27. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada Posita Poin 12 adalah tidak benar dan mengada-ada, Fakta yang sebenarnya adalah; a. Mengenai Kolam: Bahwa TERGUGAT hanya mengeringkan sebagian kolam dikarenakan kolam tersebut menggunakan air selokan yang apabila hujan deras volume air kolam tersebut sering meluap sehingga mengakibatkan banjir pada rumah warga sekitar dan atas dasar complain (protes) dari tetangga sekitar. Sedangkan sebagian kolam tersebut masih dapat berfungsi 100% (seratus persen) dan


tidak rusak sama sekali, hal tersebut dibuktikan dengan kolam tersebut masih dapat berfungsi sebagaimana mestinya yaitu sebagai kolam ikan. b. Mengenai Rumah tidak diurus dan garasi tidak diselesaikan: Rumah tidak diurus: Bahwa tidak benar rumah yang merupakan hak milik TERGUGAT tidak diurus, bagaimana mungkin rumah yang ditempati TERGUGAT dan keluarga tidak diurus. Faktanya setiap hari TERGUGAT atau istri membersihkan serta merawat kondisi rumah agar tetap bersih, nyaman dan layak untuk dihuni, selain itu TERGUGAT juga melaksankan kewajibannya untuk membayar listrik, air bersih dan iuran keamanan, bahkan TERGUGAT membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) atas OBJEK HIBAH yang merupakan hak milik PENGGUGAT seluas 680 m² dimana di atas OBJEK HIBAH tersebut terdapat rumah yang ditempati oleh PARA PENGGUGAT. Garasi: Bahwa garasi yang dimaksud PENGGUGAT, memang sengaja tidak TERGUGAT fungsikan sebagai kios. c. Mengenai pengerusakan tanaman dan mengeluarkan ayam milik PARA PENGGUGAT: Tanaman: Bahwa tidak benar TERGUGAT merusak tanaman yang ditanam di atas OBJEK HIBAH faktanya tanaman tersebut hanya dirapikan oleh TERGUGAT. Mengeluarkan ayam: Bahwa tidak benar TERGUGAT mengeluarkan ayam milik PENGGUGAT faktanya ayam milik PENGGUGAT tersebut masih ada. d. Mengenai mengirim pesan SMS atau tulisan di atas kertas atau tembok yang berupa makian: e. bahwa tidak benar sikap TERGUGAT yang ingin menguasai segalanya, faktanya TERGUGAT adalah pemilik yang sah atas OBJEK HIBAH tersebut berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 454/Desa Cilendek Barat, justru sebaliknya PARA PENGGUGAT-lah yang ingin menguasai OBJEK HIBAH dengan segala cara yang bermuara pada munculnyya Gugatan a quo.


28. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT Pada Posita Poin 13 adalah tidak benar dan mengada-ada, karena: a. Bahwa tidak benar hubungan PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT renggang ( tidak bertegur sapa dan lainnya) dan pada hari besar keagamaan tidak mengirimkan sms serta tidak datang kerumah, faktanya nya TERGUGAT selalu bertegur sapa terhadap PARA PENGGUGAT bahkan hingga Gugaan a quo di ajukan TERGUGAT dengan itikad baik datang kerumah PARA PENGGUGAT sebanyak 2 (dua) kali sebelum Gugatan diajukan dan 4 (empat) kali setelah Gugatan diajukan untuk membicarakan permasalahan

tersebut

secara

musyawarah

kekeluargaan

guna

mendapatkan mendapatkan solusi terbaik, namun PENGGUGAT menolak dan

menyatakan

bahwa

akan

menyelesaikan

permasalahan

ini

ke

Pengadilan Negri Bogor; b. Bahwa tidak benar TERGUGAT menebang Pohon Pisang milik PENGGUGAT, faktanya: 1) Bahwa pohon pisang tersebut berdiri di atas OBJEK HIBAH yang merupakan milik TERGUGAT; 2) Bahwa pemotongan pohon pisang tersebut inisiatif petugas listrik dari PLN karena pohon pisang tersebut menempel pada kabel listrik/jalur listrik yang masuk ke rumah TERGUGAT,

makan atas izin dari istri

TERGUGAT petugas listrik dari PLN menebang pohin tersebut karena dikuatirkan jika menempel terus akan menimbulkan kebakaran pada saluran listrik rumah TERGUGAT, terbukti bahwa pernah terjadi terputusnya saluran listrik akibat pohon pisang tersebut; 3) Bahwa dan pada saat itu, setidaknya ada 2 (dua) pohon pisang yang kondisinya tidak sehat, namun tinggi, besar, dan masih diikat menggunakan tali Garasi di tiang pagar balkon lantai 2 (dua) rumah TERGUGAT tanpa persetujuan TERGUGAT. Mengenai hal tersebut TERGUGAT

telah

menyampaikan

kepada

PENGGUGAT,

bukanlah

alangkah baiknya kalau pohon tersebut ditebang demi keselamatan, karena jika ambruk akan mengenai Garasi serta mengenai berbagai macam hal di lingkungan pohon tersebut dan dapat mencelakai orang yang berada didekatnya. c.

Bahwa tidak benar TERGUGAT sudah tidak menghiraukan lagi dan atau menelantarkan PARA PENGGUGAT, faktanya:


1) Bahwa TERGUGAT mempersilahkan PARA PENGGUGAT untuk tinggal dan menempati OBJEK HIBAH yang merupakan hak milik TERGUGAT mulai dari tahun 1995 sampai Gugatan a quo diajukan; 2) Bahwa TERGUGAT juga mempersilahkan PARA PENGGUGAT untuk membangun rumah permanen di atas OBJEK HIBAH milik TERGUGAT; 3) Bahkan TERGUGAT juga membayarkan tagihan listrik, air bersih dan iuran keamanan, serta membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) atas rumah yang ditempati oleh PARA PENGGUGAT yang berada di atas OBJEK HIBAH yang merupakan hak milik TERGUGAT; 29. Bahwa Gugatan ini diajukan dengan alasan yang tidak benar, karena TERGUGAT merasa PARA PENGGUGAT sebenarnya berniat menguasai kembali OBJEK HIBAH dengan menggunakan berbagai alasan yang tidak sesuai fakta dan dengan cara yang tidak benar; 30. Bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada, serta memutar balikkan fakta yang tidak sesuai fakta dan dengan cara yang tidak benar; 31. Bahwa Hibah terhadap OBJEK HIBAH tersebut diberikan dari PENGGUGAT I kepada TERGUGAT adalah Hibah tanpa syarat, (Cuma-Cuma) yang artinya Hibah tersebut dilakukan secara sukarela dan tanpa syarat-syarat tertentu yang diperjanjikan sebelumnya yang mana memuat hal-hal yang harus dipenuhi oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT I, maka Hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1666 KUH Perdata, hal tersebut sesuai dengan doktrin dari Ahli Hukum Perdata Prof. Subekti, yang menyatakan sebagai berikut:

“Hibah berfungsi sebagai fungsi social yang dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, suku agma, kulit dan lain-lain. Hibah ini dapat dijadikan solusi dalam permasalahan warisan. Penghibahan digolongkan dalam perjanjian Cuma-Cuma, dalam perkataan dengan Cuma-Cuma ditunjukkane adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak lainnya tidak usah memberikan kontra prestasinya.” (Subekti, Aneka Perjanjian, PT Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm., PT Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.94) Selanjutnya mengenai Hibah tanpa syarat juga dikemukakan oleh Ahli Hukum Perdata Tan Thong Kie, yang menyatakan sebagai berikut:


“Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah

menyerahkan suatu barang secara Cuma-Cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. Dalam hal hibah ini kata Cuma-Cuma berarti tanpa kontraprestasi, tanpa mengharapkan balasa, dan tanpa pamrih. Maksudnya, pemberi hibah harus murah hati.” (Tah Thong Kie, Studi Notirat, Serba Serbi Praktek Notaris, Intermasa, Jakarta, 2007, Hlm 579) Maka berdasarkan ketentuan Pasal 1666 KUH Perdata dan dikaitakn dengan Doktrin Hukum yang kami sampaikan di atas, sudah jelas secara hukum bahwa PARA PENGGUGAT sudah tidak memiliki hak lagi terhadap OBJEK HIBAH, karena OBJEK HIBAH tersebut sudah dialihkan kepemilikannya secara hibah kepada TERGUGAT, dan karena Hibah adalah perjanjian Cuma-cuman yang tanpa ada kewajiban bagi Penerima Hibah (in casu: TERGUGAT) untuk memaluki dan/atau tidak melakukan sesuatu terhadap pemberi Hibah (in casu: PARA PENGGUGAT), maka dengan dasar dan alsan apapun Hibah terhadap OBJEK HIBAH tersebut tidak dapat ditarik kembali; 32. Bahwa menurut hukum, suatu Hibah hanya dapat dibatalkan apabila memenuhu unsur-unsur sebagaimana diatur di dalam pasal 1688 KUH Perdata, yang berbunyi:

“suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut: 1. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah; 2. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah; 3. Jika pengibah jatuh miskin, sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.” 33. Bahwa berdasarkan fakta, tidak ada satupun ketentuan dalam pasar 1688 KUH Perdata yang terpenuhi sehingga dapat membatalkan hibah terhadapat OBJEK HIBAH, hal tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut: a. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah Bahwa telah kami jelaskan di atas, Hibah terhadap OBJEK HIBAH tersebut diberikan oleh PENGGUGAT I kepada TERGUGAT tanpa syarat (ketentuan lain


yang perjanjikan) dan secara Cuma-Cuma sebagai bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya; b. Jika orang yang diberi bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri pengibah Bahwa faktanya sampai dengan Gugatan a quo diajukan, PARA PENGGUGAT masih dalam keadaan hidup, sehat dan tidak pernah ada suatu kejahatan yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT hal ini juga dibuktikan bahwa sampai saat ini tidak ada satu pun Laporan Polisi atau Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa TERGUGAT pernah melakukan seuatu tindak pidana kejahatan terhadap diri PARA PENGGUGAT dan sebaliknya bahwa TERGUGAT masih sangat menghormati PARA PENGGUGAT selayaknya seorang anak hormat kepada orang tuanya, walaupun PARA PENGGUGAT yang sudah berbuat tidak baik kepada TERGUGAT dan keluarga TERGUGAT; c. Jika penghibah jatuh miskin, sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah

kepadanyaBahwa

kemiskinan

adalah

keadaan

dimana

terjadi

ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, tempat

berlindung

(sandang,

pangan,

papan)

dan

kesehatan

(tidak

mempunyai kemampuan karena cacat atau sakit permanen) serta memiliki pendapatan dibwah upah minimum yang telah ditetapkan dalam suatu daerah. Bahwa faktanya saat ini kondisi PARA PENGGUGAT dalam keadaan yang berkecukupan dan tidak jatuh miskin, hal ini dibuktikan bahwa PARA PENGGUGAT memiliki rumah (tempat tinggal) sendiri yang beralamat di Pondok Rumput Gg. Kancra No. 5 RT.003/RW.013, Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, PARA PENGGUGAT juga dapat membiayai hidupnya dalam hal memenuhi kebutuhan makan dan pakaian yang bersumber dari dana pensium PENGGUGAT I. bahwa selaun itu pula PARA TERGUGAT memiliki harta benda berupa: 1) Kendaraan Roda dua (sepeda motor); 2) Perhiasan kalung milik PENGGUGAT II, berbahan emas dengan liantin berbentuk ikan; 3) Peralatan elektronik berupa TV, kompor gas. 34. Bahwa setelah kami membaca, memahami dan menganalisis Gugatan PARA PENGGUGAT, dan selanjutnya kami kaitkan dengan dasar-dasar hukum serta perundang-undangan yang berlaku, kami menilai bahwa dalil-dalil yang


disampaikan PARA PENGGUGAT tidak ada satu pun yang memenuhi unsur-unsur dari pasal 1688 KUH Perdata sebagai syarat Pembatalan Hibah, maka sudah sepatutnya alasan dan dalil-dalil PARA PENGGUGAT di tolak; 35. Bahwa mengenaik kerugian dalam dalil Gugatan PARA PENGGUGAT adalah dalil yang mengada-ada dan menyesatkan, karena; a. Kerugian Materill 1) Bahwa PARA PENGGUGAT tidak mampu mengurai secara rinci kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana dalil Gugatan PARA PENGGUGAT; 2) Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak merusak kolam ikan dan tidak merusak

tanaman-tanaman

milik

PARA

PENGGUGAT

maka

dalil

PENGGUGAT yang menyatakan bahwa adanya kerugian akibat kerusakan kolam ikan dan merukan tanaman adalah dalil yang menyesatkan; b. Kerugian immateril a. Bahwa tidak benar TERGUGAT sudah tidak menghiraukan dan/atau menelantarkan

keadaan

fisik

maupun

psikis

PARA

PENGGUGAT

sebagaimana dalil Gugatan posita 18 huruf b, karena faktanya TERGUGAT mempersilahkan PARA PENGGUGAT untuk membangun sebuah rumah untuk ditempati PARA PENGGUGAT sejak tahun 1995 dan rumah tersebut ditempati PARA PENGGUGAT sampai sekarang; b. Bahwa TERGUGAT selalu menghormati dan mengasihi PARA PENGGUGAT sebagai orang tua kandungnya, bahkan ketika PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan a quo TERGUGAT secara sadar mendatangi PARA PENGGUGAT

untuk

membicarakan

penyelesaikan

terbaik

dari

permasalahan yang timbul; c.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas apabila TERGUGAT dianggap telah menghiraukan dan/atau menelantarkan keadaan fisik maupun psikis sebagaimana dalil PARA PENGGUGAT adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan;

36. Bahwa oleh karena telah terpenuhinya syarat sahnya Hibah, Perjanjian dan asasasasnya telah membuktikan bahwa hibah yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang, selain itu oleh karena dalil-dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada, serta memutar balikkan fakta yang sebenarnya, sehingga dalil tersebut adalah dalil yang menyesatkan,

dan bahwa setelah kami membaca, memahami dan


menganalisis Gugatan PARA PENGGUGAT, yang selanjutnya kami kaitkan dengan dasar-dasar hukum serta perundang-undangan yang berlaku,adalah berdasarkan Hukum apabila kami menilai bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya tidak dapat membuktikan dan merinci

alasan-alasan dan sebab-sebab pembatalan

HIbah yang di benarkan dan diatur oleh rUndang-undang, sehingga dalil-dalil yang disampaikan PARA PENGGUGAT tidak ada satu pun yang memenuhi unsurunsur dari Pasal

1688 KUH Perdata sebagai syarat Pembatalan Hibah, maka

sudah sepatutnya apabila kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo, untuk Menolak Gugatan Pembatalan Hibah PARA PENGGUGAT. Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo, agar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga Akta Hibah Nomor Akta Hibah Nomor 460/CLNDB/SPK/VII/94 tertanggal 13 Juli 1994, yang dibuat dihadapan wawan Backtiar ,BA, Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) TERGUGAT Kecamatan Semplak, Kabupaten Bogor; 3. Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT. ATAU Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Membaca, Eksepsi dan jawaban Turut Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut : I. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT I SALAH ALAMAT (EROR IN PERSONA) 1. Bahwa berdasarkan Gugatan PARA PENGGUGAT pada point 3 dan 5 menjelaskan pada intinya diikutsertakannya TURUT TERGUGAT I dalam perkara aquo karena menurut PARA PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I telah membuat Akta Jual Beli Nomor 35/CLB/SPK/V/91 tertanggal 13 Mei 1991 dan Akta Hibah Nomor 460/CLNDB/SPK/VII/94 tertanggal 13 Juli 1994 yang dibuat


di hadapan Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kecamatan Semplak, Kabupaten Bogor, Wawan Bachtiar, BA. 2. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I salah alamat

(eror in persona) karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Aturan Jabatan Penjabat Pembuatan Akta Tanah, pembuatan akta jual beli tanah dan akta tanah lainnya dilakukan oleh Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau PPAT Sementara bukan seorang Camat. Adapun seorang camat yang diangkat sebagai PPAT Sementara oleh Badan Pertahanan Nasional (bukan diangkat oleh Walikota/Bupati) bertindak selaku pribadi bukan sebagai Camat karena tidak ada tugas seorang camat membuat Akta Jual Beli Tanah hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang Kecamatan dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Kecamatan,tidak ada ketentuan Tugas seorang Camat untuk membuat Akta Jual Beli. 3. Bahwa selain alasan tersebut diatas, seorang Camat yang diangakat sebagai PPAT sementara menerima uang jasa pembuatan Akta Jual Beli Tanah dari Pihak yang memohon pembuatan akta tersebut dan uang jasa (honorarium) tersebut merupakan penghasilan pribadi PPAT Sementara yang bersangkutan. Dalam hal ini uang jasa tersebut tidak berasal dari negara maupun dari Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor (vide Pasal 5 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabartan Penjabat Pembuatan Akta Tanah) sehingga tanggung jawab pembuatan akta jual beli merupakan tanggung jawab pribadi selaku PPAT Sementara. 4. Maka berdasarkan segala apa yang terurai tersebut di atas, TURUT TERGUGAT I mohon dengan hormat, sudilah kiranya Ibu/Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memutuskan dan menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT salah alamat (Error in Persona). Maka, gugatan ini demi hukum harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) II. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCURLIBELUM) 5. Bahwa dalam Posita Gugatan dan Petitum PARA PENGGUGAT tidak ada satupun dalil yang menerangkan perbuatan TURUT TERGUGAT I yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga gugatan


PARA PENGGUGAT yang ditujukan kepada TURUT TERGUGAT I menjadi kabur/tidak jelas (Obscur Libelum) 6. Maka berdasarkan segala apa yang terurai tersebut di atas, TURUT TERGUGAT I mohon dengan hormat, sudilah kiranya Ibu/bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo

berkenan memutuskan dan menyatakan bahwa

Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT kabur/tidak jelas (Obscur Libelum). Maka,Gugatan ini demi hukum harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijik verklaard). DALAM POKOK PERKARA: 1. Bahwa TURUT TERGUGAT I mohon agar dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Ekspesi di atas menjadi satu kesatuan dengan dan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil dalam pokok perkara di bawah ini. 2. Bahwa TURUT TERGUGAT I menolak semua dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya kecuali yang diakui secara tegas oleh TURUT TERGUGAT I, dengan demikian PARA PENGGUGAT harus membuktikan semua dalil-dalil dalam Gugatannya di persidangan (vide Pasal 163 HIR). 3. Bahwa TURUT TERGUGAT I Menolak dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 3 dan 5 halaman 3 dan 4 sebagaimana telah di jelaskkan TURUT TERGUGAT I dalam Bagian Eksepsi dengan alasan TURUT TERGUGAT I tidak pernah menerbitkan AJB Nomor 35/CLB/SPK/V/91 tertanggal 13 Mei 1991 dan Akta Hibah Nomor 460/CLNDB/SPK/VII/94 tertanggal 13 Juli 1994. 4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1998 tentang Aturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, pembuatan akta jual beli tanah dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau PPAT Sementara Adapun seorang camat yang diangkat sebagai PPAT Sementara oleh Badan Pertahanan Nasional (bukan diangkat oleh Walikota/Bupati) bertindak selaku pribadi bukan sebagai Camat karena tidak ada tugas seorang camat membuat Akta Jual Beli Tanah hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang Kecamatan dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Kecamatan,tidak ada ketentuan Tugas seorang Camat untuk membuat Akta Jual Beli. 5. Bahwa selain alasan tersebut diatas, seorang Camat yang diangakat sebagai PPAT sementara menerima uang jasa pembuatan Akta Jual Beli Tanah dari Pihak


yang memohon pembuatan akta tersebut dan uang jasa (honorarium) tersebut merupakan penghasilan pribadi PPAT Sementara yang bersangkutan. Dalam hal ini uang jasa tersebut tidak berasal dari negara maupun dari Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor (vide Pasal 5 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabartan Penjabat Pembuatan Akta Tanah) sehingga tanggung jawab pembuatan akta jual beli merupakan tanggung jawab pribadi selaku PPAT Sementara. 6. Bahwa berdasarkan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak ada satupun dalil dari PARA PENGGUGAT yang menjelaskan Perbuatan TURUT TERGUGAT I yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan berdasarkan penjelasakn tersebut diatas TURUT TERGUGAT I tidak ada kaitannya sama sekali dalam perkara aquo dan tidak ada Perbuatan TURUT TERGUGAT I yang dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sehingga Gugatan PARA PENGGUGAT harus ditolak atau setidak tidak dapat diterima. MAKA, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon,agar Majelis Hukumyang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI : 1. Menerima Ekspesi TURUT TERGUGAT I seluruhnya; 2. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya atau setindak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); DALAM POKOK PERKARA: 1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya atau setindak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara; Mengutip Serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum

dan

terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 8 Juni 2016 Nomor 142/Pdt.G/2015/PN.Bgr yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI - Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;


DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; 2. Menyatakan batal hibah yang diberikan Para Penggugat kepada Tergugat dengan segala akibat hukumnya atas sebidang tanah dengan status Srertifikat Hak Milik Nomor 454 Desa Cilendek Barat, kecamatan Semplak, Kabupaten Bogor, Propinsi jawa Barat (sekarang kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Kota Bogor, Propinsi jawa Barat seluas 680 m2 (enam ratus delapan puluh meter persegi ) yang terletak di Kp. Sawah Rt.37/Rw 12, Desa Cilendek barat Kecamatan Semplak, Kabupaten Bogor (sekarang terletak di Kp. Sawah Rt.37/Rw 12, Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor) berdasarkan Akta Hibah No.460/CLNDB/SPK/VII/94 tertanggal 13 Juli 1994 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I, seluas 680m2 (enam ratus delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut : Utara

: Jalan Desa

Timur

: Jalan Desa

Selatan

: Selokan/Hamim

Barat

: Siti Sarifah

3. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk mencoret nama Tergugat pada Sertifikat Hak Milik No 454 Desa Cilendek barat, Kecamatan Semplak, Kota Bogor Propinsi Jawa Barat (sekarang kelurahan Cilendek Barat Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat) seluas 680 M2 dan mengganti /merubah menjadi nama Penggugat I; 4. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Bogor; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.751.000,- (satu juta tujuh ratus lima puh satu ribu rupiah); Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Juni 2016 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bogor tanggal 8 Juni 2016 Nomor 142/Pdt.G/2015/PN.Bgr diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;


Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Juni 2016 dan tanggal 22 Agustus 2016 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama kepada Kuasa Pihak ParaTerbanding/Para Penggugat dan kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, Turut Terguat II/Turut Terbanding II; Membaca, memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 26 September 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Pihak Para Penggugat/Para Terbanding dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 3 Oktober 2016, dan pada tanggal 5 Oktober 2016 kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I ; Bahwa, dalam perkara ini baik Para Terbanding/Penggugat I dan II, dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, Turut Terguagt II/Turut Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding ; Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara Nomor 142/Pdt.G/2015/PN.Bgr yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri

Bogor

telah

memberikan

kesempatan

kepada

Para

Penggugat/Para

Terbanding, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II masing-masing

pada tanggal 22 Agustus 2016 dan kepada Kuasa

Tergugat /Pembanding pada tanggal 8 September 2016; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa walaupun permohonan untuk pemeriksaan tingkat banding hanya dimohonkan oleh Pembanding semula Tergugat akan tetapi pemeriksaan perkara a quo dalam tingkat banding harus meliputi dan berlaku juga


bagi Turut Tergugat yang dalam tingkat banding kedudukannya sebagai turut terbanding ; Menimbang,bahwa terhadap putusan a quo, Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya tertanggal 1 September 2016 pada pokoknya : - Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menolak eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak didasarkan pada hukum yang benar, gugatan Penggugat mengandung cacat Error in persona. - Pertimbangan putusan Judex Factie mengandung Ultra Petita (Ultra Petitum Partium). - Pertimbangan Judex Factie dalam putusannya tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan bertentangan dengan hukum Perdata. - Judex Factie telah salah dalam memutus perkara a quo karena membatalkan hibah tidak sesuai ketentuan Pasal 1688 KUHPerdata. - Judek Factie tidak mempertimbangkan adanya upaya perdamaian dari Pembanding /Tergugat. Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mencermati keberatan-keberatan tersebut ternyata merupakan pengulangan dari Eksepsi, jawaban dan duplik Tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat I/Tururt Terbanding I serta tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 8 Juni 2016, Nomor 142/Pdt.G/2015/PN.Bgr dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan Berita Acara persidangan yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang yang mejadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;


Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 8 Juni 2016 Nomor 142/Pdt.G/2015/PN.Bgr dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding ; Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Tergugat, tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; Mengingat Peraturan Hukum dari Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura

dan

Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait ; MENGADILI 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 8 Juni 2016 Nomor 142/Pdt.G/2015/PN.Bgr yang dimohonkan banding tersebut ; 3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah) ; Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 oleh kami SIR JOHAN,S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung selaku Ketua Majelis dengan DJAMER PASARIBU,S.H., dan H. YULIUSMAN,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh SOETJIPTO, Panitera


Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

DJAMER PASARIBU,S.H.

SIR JOHAN,S.H.,M.H.

Ttd H. YULIUSMAN,S.H. Panitera Pengganti Ttd SOETJIPTO. Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai ..............……………

Rp.

2. Biaya Redaksi putusan ……………. Rp.

6.000,5.000,-

3. Biaya Pemberkasan …………………Rp 139.000,J u m l a h …………………………… Rp 150.000,-


PT.BDG

Recommend Documents