NOMOR
PUTUSAN 365/PDT/2016/PT.BDG.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ERSIH
LUKMINTA,
Perempuan,
Wiraswasta,
bertempat
tinggal
di
PULOSIRIH BOULEVARD BLOK FE. No. 393,
RT.
Jakasetia
002,
RW.
Kecamatan
015,
Kelurahan
Bekasi
Selatan,
Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: 1.
DR.PRASTOPO,SH.MH., ;
2.
MARIANTO SAMOSIR,SH.S.FIL ; .
Advokat pada Kantor Hukum ‘Trust Law Office “ yang
berkedudukan di Jalan
Salemba Tengah II No. 78, Paseban, Jakarta Pusat, dan pada tanggal 13 Mei 2016, Pemberi kuasa telah mencabut surat kuasanya ; -----------------------------------------PEMBANDING SEMULA TERGUGAT : LAWAN
DRS ANDY ISWANTO SALIM, bertempat tinggal di Apartemen Centra Point Blok A-16 Nomor 19, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Margajaya, Bekasi SelatanKota
Bekasi.
Dalam
hal
ini
diwakili
Kuasanya: 1. NEMBANG SARAGIH, SH., 2. MANGALABAN SILABAN, SH., 3. HADI SUNARYO, SH., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “NHL & REKAN”,
beralamat kantor di
Komplek Ruko Bekasi Mas Blok B3 Lt 2, Jalan
Ahmad
Yani
Kota
Bekasi,
berdasarkan
Surat
Kuasa
Khusus
Tertanggal 23 Juni 2016 ; TERBANDING SEMULA PENGGUGAT : DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, yang beralamat kantor di Jalan Daha Blok B4, Komplek Lippo
Cikarang,
Kabupaten
Daerah
Tingkat II Bekasi, Propinsi Jawa Barat. Turut
Terbanding,
semula
Turut
Tergugat ; PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; Telah membaca surat – surat mengenai perkara tersebut ; TENTANG DUDUKNYA PERKARA
:
Menimbang, bahwa pihak Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 13 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi
dibawah
register
Nomor
:
132/PDT.G/2015/PN.BKS,
telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Penggugat adalah pernah melangsungkan perkawinan menurut agama sebagairnana dimaksud di dalarn undang-undang perkawainan No. 1 tahun 1974 akan tetapi perkawinan tersehut tidak dicatatkan di catatan sipil, sehingga alasan Tergugat hahwa Penggugat dengan Tergugat hanya hidup bersama dan telah niempunyai 3 (tiga) orang anak, bahwa dengan tidak dicatatkannya perkawinan dicatatan sipil tidak berarti perkawinan itu tidak sah, akan tetapi di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 714 K/Pid!2013, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak diakui perkawinannya, padahal semua harta yang dimiliki antara Penggugat dengan Tergugat adalah hasil kerja keras yang dilakukan Penggugat sejak Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sejak tahun 1992, tetapi scmua harta hasil kerja keras Penggugat dihuatkan ke atas nama Tergugat hal ini akan dibuktikan Penggugat di dalam acara sidang pembuktian dan semua kwitansi-kwitansi pembelian serta dengan cara terjadinya perolehan hak dan peralihan hak terjadi sehingga dibuatkan ke atas narna Tergugat karena Pcnggugat tidak memikirkan adanya keserakahan dariTergugat dengan cara melawan hak dan melawan hukurn Halaman 2 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
dengan cara mengakui bahwa harta yang diperoleh dengan hasil kerja keras Penggugat ingin dirniliki sendiri Tergugat. 2. Bahwa sesuai Putusan Mahkarnah Agung Republik Indonesia No. 714 K / Pid / 2013 bertanggal 10 September 2014 jo Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 1620/Pid.13/2012/13N. Bks. tertanggal 4 Maret 2013 dirnana Penggugat dilaporkan Tergugat I ke Polisi Republik Indonesia di dalam hal ini Polda Metrojaya dan disidangkan di Pengadilan Negeri Bekasi dibawah register No. 1620/Pid/B/2012/PN.Bks. bertanggal 4 Maret 2013 amar Putusannya sebagai berikut : 1. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs ANDY ISWANTO SALIM identitas tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang di dakwakan akan tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana; 2. Melepaskan Terdakwa Drs ANDY ISWANTO SALIM dari segala tuntutan hukum (Onslaag van rechts vervolging); 3. Mernulihkan hak Terdakwa dalarn kernampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; 4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Bulak Kapal Bekasi; 5. Menetapkan barang bukti berupa : 1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2091/Margajaya/1994, Bekasi Selatan yang dibuat atas nama NY. ERSH LUKMINTA 2. Sertifikat Hak Milik Nornor : 5311/Jakasetia/2001, Bekasi Selatan yang dibuat atas nama NY. ERSIH LUKMNTA 3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 542/Jaka sampurna, Bekasi Barat, dibuat atas nama NY. ERSIH LUKMINTA 4. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor
: 530/Margajaya/2008,
Bekasi Selatan, dibuat atas nama NY. ERSIH LUKMINTA 5. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5634/Kayuringin Jaya/2006 Bekasi Selatan dibuat atas nama NY. ERSIH LUKMINTA 6. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor
: 5644/Kayuringin
Jaya/1997, Bekasi Selatan dibuat atas nama NY. ERSH LUKMINTA 7. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5702/Kayuringin jaya/2002 Bekasi Selatan dibuat atas nama NY. ERSIH LUKMNTA 8. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor
: 472/Marga Jaya/2006,
Bekasi Selatan, dibuat atas narna NY. ERSIH LUKMNTA Halaman 3 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
9. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor :
568/Marga Jaya/2006
Bekasi dibuat atas narna NY. ERSIH LUKMINTA 10. Asli Tanda Terima Pengiriman barang Via TIKI berupa surat somasi ke-1 tertanggal 23 Nopember 2011. 11. Asli Tanda Terima Pengirirnan barang Via TIK! berupa sunat somasi ke-1 tertanggah 29 Nopember 2011. 12. Asli Tanda Terima Pengiriman barang Via JNE berupa surat somasi teguran terakhir tertangga 2 Desember 2011. 13. Asli somasi/teguran dari kantor advokat BENTAYA, RIBERU MAULANA CAHYONO kepada sdn ANDY ISWANTO SALIM tertanggal 23 Nopember 2011, 14. Asli somasi/teguran dari kantor advokat BENTAYA, RIBERU MAULANA CAHYONO kepada sdr. ANDY ISWANTO SALIM tertanggal 29 Nopemben 2011. 15. Asli somasi/teguran dari kantor advokat BENTAYA, RIBERU MAU LANA CAHYONO kepada sdn ANDY ISWANTO SALIM tertanggal 01 Desember 2011. 16. Asli Buku Tabungan Bank BCA atas nama ERSIH LUKM!NTA dengan Nomor Rekening : 0660496688 KCU Bekasi BCA Ahmad Yani tanggaf 27/01/2009 17. Asli Buku Tabungan Bank BCA a.n ERSIH LUKMINTA dengan Nomon Rekening 0660496688 KCU Bekasi BCA Ahmad Yani tanggal 25/02/2009 18. Asli Buku Tabungan Bank BCA a. n ERSIH LUKMINTA dengan Nomor Rekening : 0660496688 KCU Bekasi BCA Ahmad Yani tanggal 17/12/2009 19. Asli Buku Tabungan Bank BCA a. n ERSIH LUKMINTA dengan Nomor Rekening : 0660496688 KCU Bekasi BCA Ahmad Yani tanggal 18/03/2010 20. Asli Buku Tabungan Bank BCA a. n ERSIH LUKMINTA dengan Nomor
: Rekening 0660496688 KCU Bekasi BCA Ahmad Yni
tanggal 03/05/2010 21. Asli Buku Tabungan Bank BCA a. n ERSIH LUKMINTA dengan Nomor Rekening : 0660496688 KCU Bekasi BCA Ahmad Yani tanggat 19/10/2010 22. Asli Buku Tabungan Bank BNI a. n ERSIH LUKMINTA dengan Nomor Rekening : 0104029455 Ca bang Bekasi Halaman 4 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
23. Asli Rekening Koran Bank Artha Graha KCP Bekasi a. n ANDY ISWANTO or ERSIH LUKMINTA dengan Nomor Rekening 1051177777 periode tanggah 01/09/2010 sampai dengan tanggal 31/12/2010 24. Asli Rekening Koran Bank Artha Graha KCP Bekasi ANDY ISWANTO or ERSIH LUKMINTA dengan Nornor Rekening 1051177777 periode tanggah 01/08/2010 sampai dengan tanggal 31/12/2010 25. Asli Rekening Koran Bank Mandiri KCP Bekasi Sentra Niaga KI Mlg a. n ERSIH LUKMINTA/ANDY ISWANTO SALIM dengan Nomor
Rekening
:
4616998800202874
periode
tanggal
01/11/2010 sampai dengan tanggal 31/03/2011 26. Asli Rekening Koran Bank Mandiri KCP Bekasi Ruko Mas a. n ERSIH LUKM!NTA dengan Nornor Rekening 4616998800202874 periode tanggal 01/11/2010 sampal dengan tanggal 31/03/2011; 3. Bahawa akan tetapi di dalam Pulusan Mahkarnah Agung Republik Indonesia Perkara No: No. 714 K /Pid /2013 hertanggal 10 September 2014 yang amar putusannva berbunvi sehagai herikut 1. Menyatakan Terdakwa Drs Andy lswanto Salim tersebut telah terbukti secara sah clan meyakinkan bersa!ah melakukan tindak pidana Pengge!apan dan Berada da!arn Rumah dengan Melawan Hukum; 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun; 3. Menetapkan hamanya Terdakwa berada dabam tahanan sebahum putusan
mi
mempunyai
kekuatan
hukum
tetap,
dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan barang bukti berupa: 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2091/Margajaya/19941 Bekasi Selatan yang dihuat atas nama NY. ERSIH LUKMINTA 2. Sertifikat Hak Mihik Nomor: 5311/Jakasetia/2001, Bekasi Selatan yang dibuat atas narna NY. ERSIH LUKMINTA, 3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nornor : 542/Jaka sampurna, Bekasi Barat, dibuat atas nama NY. ERS!H LUK NIA INTA, 4. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nornor: 530/Margajaya/2008, Bekasi Selatan, dibuat atas nama NY. ERSIH LUKMINTA,
Halaman 5 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
5. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5634/Kayuningin Jaya/2006 Bekasi Selatan dibuat atas nama NY. ERSIH LUKMINTA 6. Sertifikat
Hak
Guna
Bangunan
Nomor
:
5644/Kayuningin
Jaya/1997 Bekasi Selatan dibuat atas nama NY.
ERSIH
LUKMINTA 7. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5702/Kayuringin Jaya/2002 Bekasi Selatan dibuat atas nama NY. ERSIH LUKMINTA 8. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor
: 472/Marga Jaya/2006,
Bekasi Seiatan, dibuat atas nama NY. ERSIH LUKMINTA 9. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor
: 568/Marga Jaya/2006
Bekasi dibuat atas nama NY. ERSIH LUKMINTA 10. Asli Tanda Terima Pengiriman barang Via TIKI berupa surat somasi ke-1 tertariggal 23 Nopember 2011. 11. Asli Tanda Terima Pengiriman barang Via TIKI berupa surat somasi ke-1 tertanggal 29 Nopember 2011. 12. Asli Tanda Terirna Pengirirnan barang Via
JNE berupa surat
sornasi teguran terakhir tertanggal 2 Desember 2011. 13. Asli somasi/teguran clan kantor advokat BENTAYA, RIBERU MAULANA CAHYONO kepada sdr ANDY ISWANTO SALIM tertanggal 23 Nopember 2011, 14. Asli somasi/teguran dari kantor advokat BENTAYA, RIBERU MAULANA CAHYONO kepada sdr ANDY ISWANTO SALIM tertanggal 29 Nopember 2011. 15. Asli somasi/teguran dari kantor advokat BENTAYA, RIBERU MAULANA CAHYONO kepada sdr ANDY ISWANTO SALIM tertanggal 01 Desember 2011. 16. Asli Buku Tabungan Bank BCA atas nama ERSIH LUKMINTA dengan Nomor : Rekening 0660496688 KCU Bekasi BCA Ahmad Yani tanggal 27/01/2009 17. Asli Buku Tabungan Bank BCA a.n ERSIH LUKMINTA dengan Nomor Rekening : 0660496688 KCU Bekasi BCA Ahrnad Yani tanggal 25/02/2009 18. Asli Buku Tabungan Bank BCA a. n ERSIH LUKMINTA dengan Nomor Rekening 0660496688 KCU Bekasi BCA Ahmad Yani tanggal 17/12/2009
Halaman 6 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
19. Ash Buku Tabungan Bank BCA a. n ERSH LUKMINTA dengan Nomor Rekening 0660496688 KCU Bekasi BCA Ahmad Yani tangga! 18/03/2010 20. Asli Buku Tabungan Bank BCA a. n ERSIH LUKMINTA dengan Nomor Rekening 0660496688 KCU Bekasi BCA Ahmad Yani tanggal 03/05/2010 21. Asli Buku Tabungan Bank BCA a. n ERSIH LUKMINTA dengan Nomor Rekening 0660496688 KCU Bekasi BCA Ahrnad Yani tanggal 19/10/2010 22. Asli Buku Tabungan Bank BNI a. n ERSIH LUKMINTA dengan Nornor Rekening 0104029455 Cabang Bekasi 23. Asli Rekening Koran Bank Artha Graha KCP Bekasi a. n ANDY ISWANTO or ERSH LUKMINTA dengan Nornor Rekening 1051177777 periode tanggal 01/09/2010 sampai dengan tanggal 31/12/2010 24. Asli Rekening Koran Bank Artha Graha KCP Bekasi ANDY ISWANTO or ERSH LUKMINTA dengan Nomor Rekening 1051177777 periode tangga 01/08/2010 sampai dengan tanggal 31/12/2010 25. Asli Rekening Koran Bank Mandiri KCP Bekasi Sentra Niaga KI Mg a. n ERSIH LUKMNTA/ANDY ISWANTO SALIM dengan Nomor Rekening 4616998800202874 periode tanggal 01/11/2010 sarnpai dengan tanggal 31/03/2011 26. Asli Rekening Koran Bank Mandiri KCP Bekasi Ruko Mas a. n ERSIH LUKMINTA dengan Nomor Rekening 4616998800202874 periode tanggal 01/11/2010 sampai dengan tanggal 31/03/2011; Dikembalikan kepada saksi ERSIH LUKMINTA; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah) 4. Bahwa atas putusan baik Putusan Pengadilan Negri Bekasi No. 1620/P1d.B/2012/PN.Bks. tertanggal 4 Maret 2013 maupun putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 714 K / Pid / 2013 bertanggal 10 September 2014, Penggugat sangat dirugikan diimana hasil kerja keras dari sejak tahun 1992 sarnpai gugatan ini didaftar di Pengadilan Negeri Bekasi dengan ketidak adilan menetapkan hahwa harta yang Halaman 7 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
dimiliki diserahkan kepada Tergugat dengan alasan karena atas narna tergugat. Bahwa Penggugat di dalam hal ini tidak mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut. dibuat. Penggugat dapat membuktikan bahwa harta tersebut adalah hasil kerja keras. Penggugat sehingga Penggugat memperoleh hak yang atas harta tersebut dengan Tergugat, adapun harta yang menjadi hasil hidup bersama antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 1992 ada!ah sebagai berikut berupa : atas Ruko Komplek Cikarang Center Blok A8 & A9 yang terdiri dari 3 (tiga) sertifikat Hak Milik yaitu (1) Sertifikat Hak Milik Nomor 4013/Pasir Sari/2007, luas tanah 68m2 yang diterbitkan Turut Tergugat, yang dibuat atas nama ERSIH LUKMINTA, (2) Sertifikat Hak Milik Nomor 4014/Pasir Sari/2007, luas tanah 60m2 yang diterbitkan Turut Tergugat, yang dibuat atas nama ERSIH LUKMINTA, (3) Sertifikat Hak Milik Nomor 4016/Pasir Sari/2007, luas tanah 17m2 yang diterbitkan Turut Tergugat, yang dibuat atas nama ERSIH LUKMINTA ditambah 2 (dua) lantai gedung jembatan yang dibuat atas nama ERSIH LUKMINTA 5. Bahwa semua harta berupa tanah dan bangunan yang dimiliki dan hasil kerta keras Pengugat yang di mohonkan
atas nama Tergugat tidak
otomatis menjadi hak milik Tergugat. Pengugat tetap menjadi pemilik atas harta tersebut, menurut hukum karena antara Penggugat dengan Tergugat selarna hidup bersama sejak tahun 1992 diperoleh harta berupa tanah dan bangunan 6. Bahwa karena Tergugat dengan cara melawan hak dan melawan hukurn rnengakui harta herupa tanah dan bangunan menjadi miliknya pada hal harta dan hangunan tersebut adalah hasil kerja keras Penggugat untuk mernperolehnya. maka Penggugat sangat dirugikan Tergugat dimana Tergugat rnengakui menjadi haknva pada hal Tergugat tidak pernah bekerja keras yang bekerja keras adalah Penggugat hanya saja harta dan bangunan tersebut di buatkan Penggugat ke atas nama Tergugat. 7. Bahwa kerugian PENGGUGAT atas terjadinya perbuatan rnelawan hukurn yang dilakukan Tergugat dimana Tergugat mengakui menjadi miliknya hanya karena di atas namakan ke atas narna Tergugat tanpa mernikirkan hasil kerja keras Penggugat. maka Penggugat mengalami kerugian cukup besar. Halaman 8 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
Bahwa kerugian yang dialami Penggugat secara materil dengan harga tanah dan hangunan sebanyak tiga (3) sertiflkat hak milik berikut 2 lantai gedung jembatan jika dihitung dengan harga keseluruhan pada saat ini sebesar Rp. 7.000.000.000.- (tujuh milyar rupiah) dari nilai Rp. 7.000.000.000.- (tujuh milyar rupiah) harus dibagi 2 (dua) masing-masing antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 3..500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) karena antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sejak tahun 1992. Bahwa kerugian yang di alami Penggugat secara immateril, dimana atas terjadinya tindakan hukum yang dilakukan Tergugat yang memojokkan Penggugat dengan alasan menempati rurnah yang dibeli Penggugat dan bukan milik Penggugat sehingga Penggugat mengalami tekanan dan memalukan sebagai orang yang terpandang di tengah masyarakat dan keluarganya dan namanya tercemar, jika di nilai dengan uang, kerugian secara immateril sebesar Rp. 25. 000.000.000.- (dua puluh lima milvar rupiah) ; Bahwa karena Tergugat ingin menguasaI tanah dan bangunan yang diperoleh Penggugat dengan cara rnelawan hak dan rnelawan hukum dan hasil kerja keras dan tindakan Tergugat sangat merugikan Penggugat, maka kerugian Penggugat secara materil dengan kerugian secara immateril jika dijumlahkan adalah sebesar Rp. 28.500.000.000.- (dua puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat seketika dan kontan. 8. Bahwa Tergugat harus di hukurn untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari bilamana 'Tergugat tersebut lalai melakukan isi Putusan Perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. 9. Bahwa untuk rnenjamin dan mendapatkan hak Penggugat
sebesar
Rp. 28.500.000.000.000- (dua puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah) atas tanah dan bangunan atas kerja keras Penggugat dibuatkan ke atas nama Tergugat, maka Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo, Pengadilan Negeri Bekasi untuk meletakkan sita jaminan (conservatoire) terhadap tanah dan bangunan berupa sertifikat hak mulik/bangunan yaitu :
Halaman 9 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
Atas Ruko Komplek Cikarang Center Blok A8&A9 yang terdiri dari 3 (tiga) sertifikat Hak Milik yaitu (1) Sertifikat Hak Milik Nomor 4013/Pasir Sari/2007, luas tanah 68m2 yang diterbitkan Turut Tergugat, yang dibuat atas nama ERSIH LUKMINTA, (2) Sertifikat Hak Milik Nomor 4014/Pasir Sari/2007, luas tanah 60m2 yang diterbitkan Turut Tergugat, yang dibuat atas nama ERSIH LUKMINTA, (3) Sertifikat Hak Milik Nomor 4016/Pasir Sari/2007, luas tanah 17m2 yang diterbitkan Turut Tergugat, yang dibuat atas nama ERSIH LUKMINTA ditambah 2 (dua) lantai gedung jembatan yang dibuat atas nama ERSIH LUKMINTA ; 10 .Bahwa gugatan penggugat ini di dasarkan bukti-bukti authentik, bukti bukti menurut hukum yang tidak dapat di bantah Tergugat. kiranya alas putusan aquo, mengenal perbuatan melawan hukum ini, dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij varaad) walau ada upava hukum handing. kasasi dan verzet. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dengan kejelasan serta sesuai uraian di atas. maka Penggugat mohon dengan hormat agar fvlajeiis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang rnerneriksa mengadili serta mernutus perkara aquo berkenan memberikankan keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pengguat adalah sebagai pemilik sertifikat hak milik /bangunan. 3. Menyatakan tanah dan bangunan berdasarkan : atas Ruko Komplek Cikarang Center Blok A8&A9 yang terdiri dari 3 (tiga) sertifikat Hak Milik yaitu (1) Sertifikat Hak Milik Nomor 4013/Pasir Sari/2007, luas tanah 68m2 yang diterbitkan Turut Tergugat, yang dibuat atas nama ERSIH LUKMINTA, (2) Sertifikat Hak Milik Nomor 4014/Pasir Sari/2007, luas tanah 60m2 yang diterbitkan Turut Tergugat, yang dibuat atas nama ERSIH LUKMINTA, (3) Sertifikat Hak Milik Nomor 4016/Pasir Sari/2007, luas tanah 17m2 yang diterbitkan Turut Tergugat, yang dibuat atas nama ERSIH LUKMINTA ditambah 2 (dua) lantai gedung jembatan yang dibuat atas nama ERSIH LUKMINTA ; Adalah hasil kerja keras Penggugat. 4. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan hukurn Halaman 10 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
5. Memerintahkan agar Turut Tergugat taat pada isi Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukurn tetap. 6. Menghukum Tergugat supaya di dalam menjual tanah dan hangunan harus menyerahkan hasil penjualannya kepada Penggugat sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) seketika dan kontan. 7. Menghukurn Tergugat membayar ganti rugi kerugian materil dan immateril yang diderita Penggugat yaitu kerugian yang dialarni Penggugat secara materil dengan harga tanah pada saat ini sebesar Rp. 3.500.000.000,(tiga milyar lima ratus juta rupiah), dan kerugian immateril sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) maka kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp. 28.500.000.000,- (dua puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah) harus dibayar Tergugat kepada Penggugat. 8. Menyatakan Sah dan berharga sita Jaminan yang diletakkan di atas tanah dan bangunan berdasarkan: atas Ruko Komplek Cikarang Center Blok A8&A9 yang terdiri dari 3 (tiga) sertifikat Hak Milik yaitu (1) Sertifikat Hak Milik Nomor 4013/Pasir Sari/2007, luas tanah 68m2 yang diterbitkan Turut Tergugat, yang dibuat atas nama ERSIH LUKMINTA, (2) Sertifikat Hak Milik Nomor 4014/Pasir Sari/2007, luas tanah 60m2 yang diterbitkan
Turut
Tergugat,
yang
dibuat
atas
nama
ERSIH
LUKMINTA, (3) Sertifikat Hak Milik Nomor 4016/Pasir Sari/2007, luas tanah 17m2 yang diterbitkan Turut Tergugat, yang dibuat atas nama ERSIH LUKMINTA ditambah 2 (dua) lantai gedung jembatan yang dibuat atas nama ERSIH LUKMINTA ; 9. Menghukum Tergugat apabila dalam delapan (8) hari lalai melaksanakan isi Putusan dikenakan uang paksa ( Dwang Soom) sebesar Rp. 5.000.000(lima juta rupiah) per hari untuk dibayarkan kepada Penggugat secara tunai. 10. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding. kasasi dan verzet. 11. Menghukum Tergugat untuk rnembayar segala biaya yang timbul clalarn perkara ini. Atau Halaman 11 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara mi berpendapat lain, Penggugat memohon agar diberikan keputusan yang seadil-adilnya dan benar berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa (Ex Ae Quo et Bono). Menimbang, bahwa atas Gugatan
Penggugat tersebut, pihak
Tergugat pada tanggal 3 Juni 2015 telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan argumen Penggugat dalam surat gugatan, sebagaimana telah didaftarkan dengan register perkara No. 132/Pdt.G/2015/PN.BKS pada tanggal 13 Maret 2015 di Pengadilan Negeri Bekasi tentang gugatan perbuatan melawan hukum, kecuali untuk hal- hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam surat jawaban ini. I.
DALAM EKSEPSI
a Eksepsi tentang Kompetensi (Kewenangan) Absolut
2. Bahwa, walaupun Penggugat tidak menguraikan duduk perkaranya dan peristiwa hukumnya dengan jelas dan terang dalam posita {fundamentum petendi), namun petitum kedua berbunyi: "Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik sertifikat hak milik/bangunan." Dengan kata lain, sebagai pemilik sertifikat hak milik/bangunan tersebut, Penggugat bermaksud untuk membatalkan sertifikat yang sudah ada (sudah diterbitkan) atas nama or lain. Sementara itu, sertifikat merupakan alat bukti yang kuat bagi kepemilikan hak atas tanah (vide Pasal 19 ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah), yang merupakan produk keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, dalam. hal ini Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi. Perundang-undangan
telah
mengatur
bahwa
pembatalan
suatu
keputusan badan atau pejabat tata usaha negara harus diajukan (digugat) ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentwi^ Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, pengadilan yang diberi wewenang untuk mengadili perkara pembatalan sertifikat, sebagaimana diinginkan dan dimaksudkan Penggugat, seharusnya adalah Pengadilan Tata Usaha Halaman 12 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
Negara, bukan Pengadilan Negeri. Dengan kata lain, dalam perkara a quo, Pengadilan Negeri Kota
Bekasi tidak berwewenang untuk
memeriksa an mengadili sengketa tentang kepemilikan (pembatalan) sertifikat yang merupakan produk badan atau pejabat tata usaha negara tersebut. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa'ia/?, mengadili perkara ini untuk menolak atau setidaktidaknya tidak dapat menerima gugatan No. 132/Pdt.G/2015/PN.BKS di Pengadilan Negeri Bekasi, dengan alasan bahwa gugatan tersebut telah melanggar ketentuan tentang kewenangan (kompetensi) absolut.
b. Eksepsi Errorin Persona (Kekeliruan tentang Pihak Tergugat) 3. Bahwa, terkait erat dengan eksepsi tentang kewenangan absolut di atas, telah terjadi kekeliruan pihak (error in persona) yang ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat utama dalam gugatan perbuatan melawan hukum a quo. Dalam petitum kedua surat gugatan, Penggugat menyatakan:
"Penggugat
adalah
sebagai
pemilik
sertifikat
hak
milik/bangunan." Dengan demikian, tujuan Penggugat adalah untuk membatalkan seluruh sertifikat yang tertulfc atas nama orang lain dan Penggugat ingin mengubah sertifikat tersebut menjadi atas nama Penggugat.
Untuk
itu,
Penggugat
seharusnya
menarik
Badan
Pertanahan Nasional Kota Bekasi sebagai Tergugat utama. Dalam kenyataannya, Penggugat menarik Kepala Badan Pertanahan Kota Bekasi justru hanya sebagai Turut Tergugat. Hingga jawaban ini diajukan Tergugah, dalam kenyataannya Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi tidak pernah hadir di persidangan, kemungkinan besar justru karena digugat sebagai Turut Tergugat. Dengan demikian, Penggugat telah keliru dalam menarik pihak sebagai Tergugat utama (error in persona) dalam gugatan a quo. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil' perkara ini untuk menolak atau
setidak-tidaknya
tidak
dapat
menerima
gugatan
No.
132/Pdt.G/2015/PN.BKS di Pengadilan Negeri Bekasi, dengan alasan bahwa gugatan tersebut telah menarik pihak yang keliru sebagai Tergugat (error in persona).
4. Bahwa, namun demikian, di pihak lain juga ternyata bahwa Penggugat telah keliru dalam menarik Ersih Lukminta sebagai pihak Tergugat dalam gugatan a quo. Kekeliruan itu terjadi karena Tergugat bukan merupakan pemilik taraf?, dan bangunan sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Halaman 13 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
gugatannya. Kedua ruko di Cikarang Commercial Center, Blok A No. 8-9, Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, yang didirikan di atas tiga bidang tanah, masing-masing dengan Sertipikat Hak Milik No. 4013, Sertipikat Hak Milik No. 4014, dan Sertipikat Hak Milik No. 4016 bukan milik Tergugft.. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak atau
setidak-tidaknya
tidak
dapat
menerima
gugatan
No.
132/Pdt.G/2015/PN.BKS di Pengadilan Negeri Bekasi, dengan alasan bahwa gugatan tersebut telah menarik pihak yang keliru sebagai Tergugat (error in persona).
c. Eksepsi Dominii tentang Legal Standing Penggugat 5. Bahwa, selanjutnya, hukum acara mengharuskan bahwa seseorang dapat mengajukan gugatan atas suatu hak, namun hak tersebut harus dibuktikan
dengan
jelas
dan
terang.
Khususnya,
gugatan atas
kepemilikan mengharuskan Penggugat membuktikan haknya. Dalam hal kepemilikan tanah dan bangunan, bukti hak adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Hal itu diatur dengan tegas dalam Pasal 19 ayat huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, yang menyatakan bahwa sertifikat merupakan alat bukti yang kuat bagi kepemilikan hak atas tanah. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa sertifikat yang diterbitkan secara sah atas nama seseorang atau badan hukwrp dalam jangka waktu lima tahun setelah diterbitkannya sertifikat tersebut berlaku sebagai alat bukti yang mutlak. Namun, dalam perkara a quo, objek perkara
yang
digugat
oleh
Penggugat
bukan
merupakan
milik
Penggugat. Tidak satu pun sertifikat yang diakui Penggugat sebagai haknya menunjukkan bahwa Penggugat merupakan pemilik hak tersebut. Untuk itu, Tergugutf meminta Penggugat membuktikan bahwa terdapat
sertifikat
objek
perkara
yang
digugat
tersebut
yang
menunjukkan bahwa Penggugat adalah pamiliknya. Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPer mengharuskan Penggugat membuktikan bahwa objek gugatan adalah miliknya. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil' perkara ini untuk menolak atau setidak-tidaknya tidak dapat menerima gugatan No. 132/Pdt.G/2015/PN.BKS, dengan alasan bahwa Penggugat bukan Halaman 14 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
merupakan
pemilik
objek
gugatan
dan
dengan
demikian
tidak
mempunyai legat standing sebagai Penggugat yang sah.
d. Eksepsi tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel): Dasar Hukum Tidak jelas 6.
Bahwa dalam seluruh surat gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum gugatannya, khususnya tentang perolehan hak Penggugat atas objek gugatan tersebut. Juga tidak ada uraian atau penjela^n tentang dari mana muncul (asal-usul) hak kepemilikan Penggugat.
Hukurn
acara
perdata
mengatur
bahwa
posita
(fundamentum petendi) harus menjelaskan dasar hukum (rechts grond). Tanpa dasar hukum, dalil gugatan tidak memenuhi syarat formil dan gugatan dianggap tidak jelas dan tidak spesifik (een duidelijke en bepaalde conclusive). Jurisprudensi menyatakan bahwa suatu gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas apabila tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa penggugat memperoleh hak, sebagaimana diuraikan dalam Putusan MA No. 250 K/Pdt/1984, tanggai. Januari 1986. Dalam perkara a quo, Penggugat tidak menjelaskan dengan cara apa Penggugat memperoleh hak atas aset berupa ruko tersebut. Apakah Penggugat memperolehnya melalui alas hak pewarisan, hibah, jual-beli, pembagian harta bersama atau dengan cara lain. Juga tidak diuraikan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatannya, misalnya berapa yang dikeluarkan Penggugat, kapan aset tersebut dibeli oleh Penggugat, dari siapa aset tersebut dibeli Penggugat. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak atau setidaktidaknya tidak dapat menerima gugatan No. 132/Pdt.G/2015/PN.BKS di Pengadilan Negeri Bekasi, dengan alasan bahwa gugatan Penggugat bukan merupakan pemilik objek gugatan dan dengan demikian tidak mempunyai legal standing sebagai Penggugat yang syah. e. Eksepsi tentang Gugatan Kabur [Obscuur Libel): Tidak Disebutkan
Hukum yang Dilanggar Tergugat 7.Bahwa Penggugat tidak menyebutkan secara spesifik hukum mana yang dilanggar Tergugat: Perundang-undangan
mana
dan
pasal
berapa?Sebagaimana tertulis, gugatan o quo telah diberi judul*. Halaman 15 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
"Gugatan Perctatp mengenai Perbuatan Melawan Hukum," yang tentu saja mensyaratkan bahwa Penggugat menuduh Tergugat telah melanggar (melawan) hukum. Namun, dalam posita (fundcimentum petendi) tidak ada satu kalimat pun yang menyebutkan dan menguraikan hukum mana telah dilanggar oleh Tergugat sehingga Tergugat harus dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum agar Penggugat layak menuntut ganti rugi materiil (nyata) dan immateriil, sebagaimana dimungkinkan oleh Pasal 1365 KUHPer. Sejalan dengan itu, dalam seluruh sistem peradilan, pada saat merumuskan
putusan,
hakim
dituntut
untuk
menghasilkan
pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan hukum dan dasar hukum tertentu. Keharusan menyebutkan pasai tertentu yang akan mendasari putusan tersebut digariskan dalam Pasal 184 ayat (2) HIR. Selain itu, keharusan tersebut juga diatur dalam Pasal 68A ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum: "Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukuw yang tepat dan benar" [bandingkan juga dengan Pasal 25 ayat (1) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; Pasai 107A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Pasal 194 ayat (1) huruf / Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; dan Pasal 60A ayat (2) Undang-Undang Nomor5P Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Pada kenyataannya dalam perkara o
quo,
Penggugat tidak menyebutkan secara spesifik pasal berapa dan undang- undang mana atau hukum mana telah dilanggar Tergugat sehingga gugatan tersebut layak disebut sebagai gugatan perbuatan melawan hukum. demikian, jelas gugatan o quo harus dinyatakan kabur dan oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak atau setidaktidaknya tidak dapat menerima gugatan No. 132/Pdt.G/2015/PN.BK$/ dengan alasan bahwa gugatan tersebut kabur karena tidak disebutkan dan memang tidak ada hukum yang dilanggtr (dilawan) oleh Tergugat. L Eksepsi tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel): Kerugian Tidak
Dirinci 1.
Bahwa, selanjutnya, syarat formil lain suatu posita dan petitum Halaman 16 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
tertar?% tuntutan ganti rugi nyata (kerugian materiil) adalah bahwa apabila ada kerugian riil (nyata atau materiil), ganti rugi tersebut harus dihitung dengan rinci, objektif dan konkret dan kerugian tersebut harus disebutkan satu per satu. Jurisprudensi telah menegaskan keharusan tersebut dalam Putusan MA No. 1186 K/Sip/1973, tanggal 4 Mei 1975. Sama halnya, menurut M.Harahap, posita dan petitum tentang tuntutan ganti rugi yang tidak dirinci dalam gugatan tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan (vide Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, cetakan ke-9, 2009, halaman 65). Pada kenyatannya dalam perkara a quo, Penggugat mendalilkan bahwa TergugiA telah melanggar hukum (melakukan perbuatan melawan hukum) sehingga harus membayar kerugian materiil (kerugian nyata) sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah). Namun, Penggugat dalam posita tidak pernah merinci satu per satu tuntutan gwTl rugi materiil (nyata) dan immateriil tersebut secara objektif dan konkret, kecuali begitu saja memunculkan angka Rp28.500.000.000,- (dua puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah). Tidak dijelaskan dan diuraikan dari mana lahir kerugian nyata (materiil) dan kerugian immateriil tersebut. Dengan demikian, gugatan tersebut telah mengandung cacat formil kare?R> kerugian dirumuskan dengan kabur (obscuur libel), tanpa dirinci secara objektif dan konkret. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak atau setidaktidaknya tidak dapat menerima gugatan No. 132/Pdt.G/2015/PN.BKS, tanggal 13 Maret 2015, tersebut dengan alasan bahwa gugatan tersebut kabur karena tidak dirinci kerugian riil (kerugian materiil) dan kerugian ^ immateriil yang dialami oleh Penggugat. g. Eksepsi tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel): Tidak Ada Kerugian
Nyata (Materiil) 6. Bahwa, selanjutnya, menurut ketentuan hukum acara perdata, suatu gugatan harus dilandasi oleh bukti nyata dan suatu putusan pun harus didasarkan pada pembuktian fakta. Juga, asas hukum acara perdata mengatakan: SASyas> yang mendalilkan sesuatu, dia harus membuktikannya. Kepada Penggugat diberikan beban Halaman 17 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
pembuktian. Selaras dengan hal itu, M. Yahya Harahap menegaskan, "Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian" (dalam Hukum Acaro Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafak?, cetakan ke-9, 2009, halaman 500). Asas dan prinsip hukum pembuktian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan: "Barangsiapa mengatakan mempunyai barang atau suatu hak atau mengatakan suatu
perbuatan
untuk
meneguhkan
haknya
atau
untuk
membantah hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau ada^t? perbuatan itu." Kunci penolakan atau pengabulan suatu gugatan adalah pembuktian yang bersumber dari fakta yang diajukan dalam persidangan. Lebih jauh, menurut jurisprudensi, fakta yang bernilai sebagai pembuktian terbatas pada fakta yang konkret dan relevan, yang jelas dan nyata membuktikan suatu keadaan atau peristiwa suatu perkara (vide Putusan No. 71 K/Pdt/1984). Sehubungan dengan tuntutan ganti rugi, kerugian yang didalilkan dan dituntut harus merupakan kerugian yang riil (nyata), bukan kerugian yang mengambang dan ilusionir. Kerugian riil (nyata) adalah kerugian yang benar-benar dialami oleh seseorang dan kerugian tersebut dapat dirinci dan dijabarkan serta dapat dibuktikan. Segala spekulasi dataw mengajukan jumlah (angka) tuntutan kerugian harus ditolak oleh Majelis Hakim. Dalam perkara a quo, Penggugat tidak pernah mendalilkan kerugian nyata (riil) atau kerugian yang benar-benar dialami, yang dapat dirinci dan dibuktikan. Dengan demikian, surat gugatan ini telah dirumuskan dengan kabur (obscuur libel). Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majali* Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak atau setidaktidaknya
tidak
dapat
menerima
gugatan
No.
132/Pdt.G/2015/PN.BKS di Pengadilan Negeri Bekasi, dengan alasan bahwa gugatan tersebut dirumusan dengan kabur (obscuur libel) karena Penggugat tidak menyebutkan kerugian riil (nyata) yang benar-benar dialami oleh Penggugat
Halaman 18 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
H.
Eksepsi tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel): Petitum Gugatan Tidak Jelas dan Saling Bertentajigan 10. Bahwa, selanjutnya, hukum acara perdata mengharuskan petitum dirumuskan dengan rinci dan logis, khususnya untuk petitum primair. Tidak boleh ada pertentangan antara posita dan petitum dan tidak boleh ada pertentangan antara petitum dan petitum. Pelanggaran terhadap ketentuan ini menyebabkan gugatan tidak jelas dan harus dinyatakan kabur (obsaiur. iibel). Hal itu telah ditegaskan dalam jurisprudensi, sebagaimana terdapat dalam Putusan MA No. 582 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, juncto Putusan MA No. 492 K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970. Dalam perkara a quo, terdapat berbagai pelanggaran atas ketentuan tersebut. Pertama. dalam gugatan terdapat kontradiksi antara posita dan petitum. Padahal., ketentuan menuntut bahwa harus ada sinkronisasi dan konsistensi antara posita dan petitum agar suatu gugatan tidak kabur (obscuur libel). Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan tidak dapat diminta dalam petitum. Dalam perkara a quo, tampak jelas bahwa petitum tidak disinkronkan dengan posita. Dalam posita gugatan, Penggugat tidak periah, mendalilkan bahwa 3set berupa ruko tersebut telah dijual oleh Tergugat, tetapi Penggugat dalam petitum meminta kepada pengadilan agar Tergugat dihukum membagi dua hasil penjualan
ruko
tersebut.
Dengan
demikian,
petitum
telah
bertentangan dengan posita. Kedua. Penggugat mendalilkan bahwa ruko tersebut seluruhnya adalah miliknya, tetapi Tergugat data/??, petitum meminta kepada pengadilan agar Tergugat membagi dua hasil penjualan ruko tersebut. Petitum seperti itu dipandang Mahkamah Agung bertentangan dengan posita, sebagaimana tertuang dalam Putusan MA No,28 K/Sip/1973, tanggal 5 November 1975. Ketiga, terdapat pertentangan di antara petitum dan petitum yang diajukan oleh Penggugat. Petitum ked/ia, menyatakan aset tersebut sepenuhnya dan seluruhnya adalah milik Penggugat, sementara itu Penggugat menuntut dalam petitum keenam agar penjualan tanah dan bangunan tersebut dibagi dua antara Tergugat dan Penggugat, masingmasing Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Halaman 19 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
Dalam perumusan posita (fundamentum petendi) tidak jelas di sesungguhnya posisi hukum Penggugat: Apakah sebagai pemilik tunggal atau pemilik bersama antara Tergugat dan Penggugat. Penggugat telah mendalilkan dirinya sebagai pemilik tunggal atas aset berupa ruko tersebut sebagaimana tertuang dalam petitum kedua, tetapi Penggugat juga sekaligus mendalilkan bahwa Penggugat hanya memiliki setengah dari aset nJi«, tersebut. Dengan demikian, surat gugatan ini telah dirumuskan dengan sangat kabur (obscuur Iibel). Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak atau setidak-tidaknya tidak dapat menerima gugatan No. 132/Pdt.G/2015/PN.8KS, dengan alasan bahwa gugatan tersebut kabur karena petitum gugatan tvdak jelas dan karena petitum bertentangan dengan posita dan juga petitum yang satu bertentangan dengan petitum yang lain. 11 Bahwa perlu disampaikan sama sekali tidak ada kaitan antara posita (fundamentum
petendi)
dan
objek
perkara
yang
disebut
Penggugatkhususnya posita mulai dari angka 1 hingga angka 4 pada halaman 1 hingga 5. Sama sekali tidak ada kaitan antara perkara pidana Nomor 1620/Pid.B/2012/PN.Bks yang telah diputus pada tanggal 4 Maret 2013 tingkat pertama maupun perkara pidana Nomor 714 K/Pid/2013 yang telah diputus pada tanggai 10 September 2014 pada tingkat kasasi dengan kedua ruko di Cikarang Commercial Center, Blok A No. 8-9, Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, yang didirikan di atas tiga bidang tanah, masingmasing dengan Sertipikat Hak Milik No. 4013, Sertipftak Hak Milik No. 4014, d3n Sertipikat Hak Milik No. 4016. Kedua ruko tersebut sama sekali
bukan
merupakan
objek
perkara
dalam
tindak
pidana
penggelapan dan penyerobotan yang telah diadili dalam kedua perkara tersebut. Dengan demikian, posita gugatan ini sesungguhnya sangat kabur [obscuur libel) dan tidak jelas. Oleh karena itu, Tergugat memohon keps/ia. Majelis Hakirn yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak atau setidak-tidaknya tidak dapat menerima gugatan No. 132/Pdt.G/2015/PN.BKS, dengan alasan bahwa gugatan tersebut kabur karena posita (fundomentum petendi) tidak berkaitan dengan objek yang diperkarakan. Halaman 20 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
12 Bahwa oleh karena itu, berdasarkan salah satu atau seluruh eksepsi yang telah diuraikan di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan
perbuatan
melawan
hukum
dengan
register
perkara
No.132/Pdt.G/2015/PN.BKS, yang telah didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 13 Maret 2015 tidak dapat diterima (niet ontvantkelik verkloard). II .DALAM POKOK PERKARA 13 Bahwa Tergugat memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengasin perkara ini agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi, baik tentang eksepsi kompetensi absolut maupun eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil, dianggap sebagai satukesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini. 14
Bahwa selanjutnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan argumen Penggugat dalam surat gugatan dengan register No. 132/Pdt.G/2015/PN.Bks., yang telah didaftarkan pada tanggal 13 Maret 2£!L5 di Pengadilan Negeri Bekasi tentang gugatan perbuatan melawan hukum.
15
Bahwa perlu disampaikan sama sekali tidak ada kaitan antara posita (fundamentum petendi) gugatan dan objek perkara yang disinggung Penggugat, khususnya posita mulai dari angka 1 hingga angka 4 pada halaman 1 hingga 5. Tidak ada kaitan antara perkara pidana Nomor 1620/Pid.B/2012/PN.Bks yang telah diputus pada tanggal 4 Maret 2013 pada tingkat pertama maupun perkara pidana Nomor 714 K/Pid/2013 yang telah diputus pada tanggal 10 September 2014 pada tingkat kasasi dengan kedua ruko di Cikarang Commercial Center, Blok A No. 8-9, Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, yang didirikan di atas tiga bidang tanah, masingmasing dengan Sertipikat Hak Milik No. 4013, Sertipfcafc. Hak Milik No. 4014, dan Sertipikat Hak Milik No. 4016. Kedua ruko tersebut sama sekali bukan merupakan objek perkara dalam tindak pidana penggelapan dan penyerobotan yang telah diadili dalam kedua perkara tersebut. Dengan demikian, posita gugatan ini sesungguhnya sangat kabur [obscuur libel) dan tidak jelas dan oleh karena itu harus ditolak. Halaman 21 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
16
Bahwa, namun demikian, Tergugat akan menanggapi hal-hal yang perlu diluruskan, meskipun sama sekali tidak terkait dengan objek gugatan. Oleh karena itu, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam surat gugatan dalam angka 1 pada halaman 1, benar bahwa Tergugat dan Penggugat melakukan pernikahan menurut ketentuan agama Katolik pada tanggal 15 Februari 1992 di Gereja Santo Fransiskus Xaverius, Jl. Yos Sudarso No. 1 Tanjung Priok, di hadapan imam J. Muji Santara, S.J., tetapi dengan mempergunakan dispensasi untuk Perkawinan Beda Agama No. 1988/D- 954/91, sebagaimana terbukti dari Surat Perkawinan Keuskupan Agy/?% Jakarta, yang disalin dari Buku Perkawinan II, halaman 142, No. 567, pada tanggal 17 Februari 1992, karena pada saat itu terdapat perbedaan agama: Tergugat beragama Katolik, sementara itu Penggugat beragama Budha
17 Bahwa meskipun telah dilaksanakan menurut hukum agama Katolik, perkawinan tersebut tentu saja tidak sah menurut hukum Negara Pxepublik
Indonesia
dan
bukan
merupakan
suatu
perkawinan
sebagaimana diamanatkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Pasal tersebut mengadil bahwa, agar suatu perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing- masing agama dianggap sah, perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundangundangan
yang
berlaku,
sebagaimana
diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut, pencatatan perkawinan orang yang melangsungkan
perkawinannya
menurut
agamanya
dan
kepercayaannya, selain agama Isiam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat
perkawinan
pada
Kantor
Catatan
Sipil
sebagaimana
dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Selanjutnya Pasal 11 Peraturan Pemerintah tersebut menegaskan: "(1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan disiapkan
SJR/?.
yang telah
Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang
berlaku; (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Halaman 22 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
Pencatat yang menghadiri perkawinan (dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau
yang
mewakilinya);
(3)
Dengan
penandatanganan,
akta
perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi" Daiam kenyataannya belum pernah Tergugat dan Penggugat mencatatkan perkawinan yang telah dilangsungkan di Gereja Katolik tersebut di Kantor Catatan Sipil dan belum pernah terbit akta perkawinan antara Tergugat dan Penggugat. Oleh karena itu, perkawinan antara Tergugat dan Penggu^ bukanlah suatu perkawinan yang sah, melainkan hanya merupakan suatu perkawinan siri (bawah tangan, samenleven), dan tidak ada alasan hukum yang membenarkan bahwa Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
18. Bahwa benar, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam angka 1 surat gugatan pada halaman 1, bahwa Tergugat dan Penggugat pernah hidup bersama (samenleven) selama kira-kira 18 tahun, sejak 1992 hingga 2010, tanpa ikatan pernikahan secara hukum. Dari kehidupan bersama di luar fv«kah*. (tanpa ikatan pernikahan negara) tersebut, Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak di luar kawin, yang bernama:
18.1. Stella Kirana Salim, perempuan, anak pertama luar kawin dari Ersih Lukminta, yang lahir di Jakarta, pada tanggal 22 Desember 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 034a/1998, yang diterbitkan Catatan Sipil Kabupaten Dati I! Bekasi, pada tanggai 5 Agustus 1998.
18.2. Gabrielia Paramitha Salim, perempuan, anak kedua luar kawin dari Ersih Lukminta, yang lahir di di Jakarta, pada tanggal 9 September sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 034b/1998, y^fg diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bekasi, pada tanggal 5 Agustus 1998.
18.3. Adeline Triana Salim, perempuan, anak ketiga luar kawin dari Ersih Lukminta, yang lahir di luar kawin di Jakarta, pada tanggal 6 Desember 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 034c/1998, yang diterbitkan diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bekasi, pada tanggal
A
5
Agustus 1998. Halaman 23 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
19. Bahwa dengan demikian, ketiga anak tersebut dilahirkan bukan dari hasil perkawinan yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku, melainkan lahir di luar nikah. Karena itu, ketiga anak tersebut secara biologis merupaka/?. anak Tergugat dan Penggugat, tetapi menurut hukum merupakan anak Tergugat sebagai orangtua tunggal. Hal itu tertera dengan jelas dalam masing-masing akta kelahiran ketiga anak tersebut, yang menerangkan bahwa Stella Kirana Salim, Gabriella Paramitha Salim dan Adeline Triana Salim masing-masing adalah anak pertama perempuan, anak perempuan dan anak ketiga perempuan luar kawin dari Ersih Lukminta. Dasar dari penerbitan ketiga akta kelahiran tersebut adalah Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi, No. 92/PDT.P/1998/PN.BKS, tanggal 15 Juli 1998 ;
20. Bahwa tidak benar dan Tergugat dengan tegas menolak dan membantah dalil Penggugat, sebagaimana tertulis dalam angka 1 surat gugatan pada halaman 1, yang menyatakan bahwa "semua harta yang dimiliki antara Penggugat dengan Tergugat adalah hasil keria keras yang dilakukan Penggugat sejak Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sejak tahun 1992." Hal itu tidak benar karena malah sebaliknya seluruh aset yang tertulis atas nama Tergugat adalah hasil kerja keras Tergugat. Bahkan, selarna hidup bersama (samenleven), Tergugat tidak pernah dibantu oleh Penggugat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, membeli aset berupa ruko, apalagi memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan ketiga anak biologis Penggugat. Sepanjang Tergugat hidup bersama di luar nikah dengan Penggugat, Tergugat bekerja sendiri untuk memenuhi segala kebutuhan tersebut. Tergugat
mampu
menopang
hidupnya
sendiri
dan
membiayai
pendidikan dan segala kebutuhan ketiga anak tersebut. Malah Penggugat selama hidup bersama tanpa ikatan pernikahan tersebut menggantungkan hidupnya pada Tergugat. Ha! itu semua dapat dibuktikan oleh Tergugat da/.». pergerakan arus uang dan saldo per tahun 2010 yang tertera dalam tiga rekening pribadi Tergugat di Bank Central Asia Cabang Utama Bekasi dengan No. 0660496688, di Bank Negara Indonesia dengan No. 0104029455 dan di Bank Mandiri dengan No. 156-00-5555000-0, sebelum terjadi permasalahan antara Tergugat dan Penggugat pada akhir tahun 2010.
Halaman 24 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
21.
Bahwa oleh karena tidak ada ikatan perkawinan yang sah antara Tergugat dan Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Und3ng Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka tidak ada hubungan hukum antara Tergugat dan Penggugat sebagai suamiisteri. Sebagai akibatnya, sama seperti ketiga anak yang terlahir dalam hidup bersama (samenleven) tanpa ikatan perkawinan tersebut menjadi anak Tergugat sebagai orang tua tunggal, juga tentu saja tidak ada percampuran harta antara Tergugat dan Penggugat. Dengan kata lain Tergugat mempunyai harta yang terpisah dari harta Penggugat dan masing-masing mengurus dan bertanggung jawab terhadap harta masing- masing. Oleh karena itu, meskipun Tergugat dan Penggugat pernah hidup bersama di bawah satu atap dan bahkan memperoleh tiga anak, segala sesuatu yang dihasilkan oleh Tergugat dari kerja kerasnya dan dibeli atas nama Tergugat, termasuk namun tidak terbatas pada pembelian ketiga aset berupa ruko tersebut, tidak layak dan sama sekali tidak mempunyai landasan hukum untuk dituntut oleh Penggugat sebagai milik pribadinya atau penjualannya dibagi dua oleh Tergugat dan Penggugat. Sarna sekali satu sen pun tidak ada hak Penggug3t dalam seluruh aset yang dibeli oleh Tergugat.
22. Bahwa kebenaran dalil Tergugat tentang ketiadaan ikatan perkawinan dan tentang keterpisahan harta tersebut telah dibuktikan dalam perkara pidana Nomor 1620/Pid.B/2012/PN.Gks, yang diputus pada tanggal 4 Maret 2013 dan amarnya berbunyi bahwa Penggugat (Andy Iswanto Salim yang pada saat itu Terdakwa) telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berupa "penggelapan" atas sembilan sertifikat atas nama Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dan "penyerobotan" (berada dalam rumah Tergugat dengan melawan hukum) sebagaimana diatur dalam P3sai 167 (1) KUHP. Andaikata sertifikat yang digelapkan tersebut adalah milik Penggugat, tentu
saja
Penggugat
tidak
akan
divonis
telah
melakukan
penggelapan. Sama halnya, andaikata Penggugat adalah pemilik rumah tersebut, tentu saja Penggugat tidak akan divonis telah melakukan penyerobotan (berada dalam rumah dengan melawan hukum). Sama haUvjau, Penggugat sama sekali bukan merupakan Halaman 25 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
pemilik ketiga aset berupa ruko di Cikarang yang dituntut oleh Penggugat dalam perkara a quo. Hal itu didukung oleh saksi ahli Suharnoko, S.H., MLI dan Dr. I. Sriyanto, S.H., M.H., keduanya dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, daiam perkara pidana tersebut yang menyatakan bahwa "perkawinan yang tidak terctfak tidak diakui oleh Negara dan, sebagai konsekuensinya, anaknya menjadi anak yang lahir di luar kawin, harta yang diperoleh dari perkawinan menjadi harta pribadi dan tidak dapat diajukan gugatan, perkawinannya tidak diakui oleh Negara, dan untuk kepemilikan harta yang diperoleh dari perkawinan yang tidak tercatat maka bukti kepemilikannya adalah masing-masing." Bahka/?., perkara pidana pada tingkat pertama tersebut kemudian telah diuji oleh Mahkamah Agung dan pada akhirnya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewisjde), setelah diajukan upaya hukum kasasi dengan register perkara Nomor 714 K/Pid/2013, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 10 September 2014, dengan a war, putusan pertama yang berbunyi: "Menyatakan Terdakwa Drs. Andy Iswanto Salim tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan berada dalam rumah dengan melawan hukum."
23. Bahwa, sehubungan dengan ketiga aset berupa ruko tersebut, Tergugat dengan ini periu menyampaikan bahwa benar Tergugat pernah membeli dan memiliki kedua ruko tersebut yang dibangun di atas:
23.1. Tanah
dengan
4013/Pasirsari/2007,
Sertifikat dengan
Hak
Milik
Nomor
Surat
Ukur
Nomor
83/Pasirsari/2007, atas nama Ny. Ersth Lukminta, in casu Tergugat, dengan luas 68 M2, yang terletak di di Cikarang Commercial Center, Blok A No. 8-9, Desa Pasirsari, KecamaYif?. Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, yang dibeli oleh Tergugat dari Johnny Chandra, Haji Amin bin Haji Jiran dan Haji Dalih bin Haji Rindon, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 474/2007, yang dibuat di hadapan Hermanto, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, pada tanggal 6 September 2007.
23.2. Tanah
dengan
Sertifikat
Hak
Milik
Nomor
Halaman 26 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
4014/Pasirsari/2007,
dengan
Surat
Ukur
Nomor
84/Pasirsari/2007, atas nama Ny. Ersih Lukminta, in casu Tergugat, dengan luas 60 M2, yang terletak di Cikarang Commercial
Center,
Blok A No. 8-9,Desa
Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, yang dibeli oleh Tergugat dari Johnny Chandra, Haji Amin bin Haji Jiran dan Haji Dalih bin Haji Rindon, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 47S/2007, yang dibuat di hadapan Hermanto, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, pada tanggal 6 September 2007.
23.3. Tanah
dengan
Sertifikat
4016/Pasirsari/2007,
dengan
Hak
Milik
Nomor
Surat
Ukur
Nomor
91/Pa$irs3ri/2007, atas nama Ny. Ersih Lukminta, in casu Tergugat, dengan luas 17 M2, yang terletak di di Cikarang Commercial Pasirsari,
Center,
Blok A No.
8-9,
Desa
Kecamatan. Cikarang Selatan, Kabupaten
Bekasi, yang dibeli oleh Tergugat dari johnny Chandra, Haji Amin bin Haji Jiran dan Haji Dalih bin Haji Rindon, sebagaimana
tertuang
dalam
Akta
Jual
Beli
Nomor
476/2007, yang dibuat di hadapan Hermanto, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, pada tanggal 6 September 2007. 24. Bahwa tidak benar dan Tergugat menyangkal dan menolak dalil Penggugat dalam angka 4 surat gugatan pada halaman 4~5 yang menyatakan bahwa "harta tersebut adalah hasil kerja keras Penggugat" dan harta tersebut merupakan hasil hidup bersama. Tampak jelas bahwa dalil ini dirumuskan dengan saling kontradiktif: antara hasil kerja keras Penggugat dan hasil hidup bersama, sehingga menjadi suatu dalil yang kabur dan harus ditolak. Selain itu, Tergugat menyangka dan menolak dalil tersebut dengan alasan bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyai usaha dan juga tidak bekerja. Pada dasarnya, Penggugat justru menumpang hidup secara mutlak pada hasil keringat Tergugat. Tergugat membiayai kehidupan Penggugat selama hidup bersama (samenleven) tanpa ikatan perkawinan tersebut. Sebaliknya Tergugat telah bekerja keras dan bahkan Tergugat juga membiayai segala kebutuhan hidup sehari-hari, kesehatan dan pendidikan ketiga anak Halaman 27 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
biologis
Tergugat
dan
Penggugat
karena
dalam
kenyataannya
Penggugat sama sekali tidak pernah bertanggung jawab atas kebutuhankebutuhan anak-anak biologisnya tersebut, bahkan hingga saat ini. Semua itu dapat terpenuhi, karena Tergugat mempunyai usaha penjualan buah "Tropis" yang didirikan oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 032/SK/EK.503/VI/1995 tentang Izin Tempat Usaha Toko Buah-buahan, tanggal 1 Juni 1995, atas nama Ersih Lukminta, in casu Tergugat; Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 510/.1150/BPPT/PM/VI/201A, tertanggal 8 Juni 2011, atas nama Ersih Lukminta, in ccsu Tergugat; dan Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Nomor 102655202840 tertanggal 6 Juni 2011. Dari usaha itulah Tergugat dapat memenuhi kebutuhan hkiup Tergugat dan ketiga anak tersebut, sebagaimana dapat dibuktikan dari arus keuangan Tergugat yang tertera dalam tiga rekening pribadi Tergugat di Bank Central Asia Cabang Utama Bekasi dengan No. 0660496688, di Bank Negara Indonesia dengan No. 0104029455 dan di Bank Mandiri dengan No. 156-00- 5555GQQ-Q. Juga, dari usaha itulah Tergugat sanggup membeli ketiga aset yang dituntut Penggugat sebagai miliknya atau diminta agar penjualannya dibagi dua. Oleh karena itu, sama sekali tidak benar dan dengan ini Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa harta tersebut adalah hasil kerja keras Penggugat. Seluruh harta tersebut tentu saja juga bukan merupakan hasil hidup bersama, melainkan hasil kerja Tergugat. 25. Bahwa tidak benar dan Tergugat menyangka! dan menolak dalil Penggugat dalam angka 5 surat gugatan pada halaman 5 tentang kepemilikan Penggugat atas harta berupa ruko tersebut dengan alasan berikut: 25.1. Tergugat menyangkal dan menolak dalil bahwa "semua harta berupa tanah dan bangunan yang dimiliki dan hasil kerja keras Penggugat yang dimohonkan atas nama Tergugat tidak otomatis menjadi hak milik Tergugat.'' Tergugat berpendapat dalii tersebut adalah dalil yang kabur (obscuur libel) sehingga gugatan o quo harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena Penggugat tidak menyebutkan hukum mana dan pasai berapa yang menjadi dasar (landasan) Penggugat dalam menyebutkan bahwa Penggugat tetap menjadi pemilik atas, harta tersebut. Halaman 28 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
Dalil Penggugat sama sekali tidak didasari oleh suatu alasan (landasan) hukum yang kuat: Hukum mana mengatur bahwa tanah dan bangunan tersebut tidak otomatis menjadi hak milik Tergugat? Tergugat meminta Penggugat menyebutkan dasar (landasan) hukum tersebut. Sebaliknya, Tergugat menegaskan bahwa pembelian aset yang dituntut Penggugat tersebut adalah hasil kerja keras Tergugat yang diperoleh melalui usaha toko buah Tropis, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Lagipula, fakta yang sesungguhnya adalah bahwa Penggugat adalah orang yang menganggur dan sama sekali tidak mempunyai pekerjaan, yang menumpang hidup dari mata pencaharian Tergugat. Selain itu, dari segi juridis telah terbukti dari pendapat ahli Suharnoko, S.H., MLI dan Dr, I. Sriyanto, S.H., M.H., di persidangan
dalam
perkara
pidana
Nomor
1620/Pid.B/2012/PN.Bks bahwa "perkawinan yang tidak tercatat tidak diakui oleh Negara dan, sebagai konsekuensinya, harta yang diperoleh dari perkawinan menjadi harta pribadi dan tidak dapat diajukan gugatan, perkawinannya tidak diakui oleh Negara, dan untuk kepemilikan harta yang diperoleh dari perkawinan yang tidak tercatat maka bukti kepemilikannya adalah masing-masing." Dengan demikian, karena merupakan hasil kerja keras Tergugat dan dibeli atas nama Tergugat, ruko tersebut tentu saja otomatis rnenjadi milik Tergugat. 25.2.Secara juridis, khusus untuk harta benda yang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan, bukti kepemilikan yang absah dan sahih adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Andai katapun benda yang tidak bergerak tersebut dikuasai oleh orang lain, belum tentu orang yang menguasai itu dianggap sebagai pemilik yang sah. Hai itu telah diatur dengan tegas dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, yang menyatakan bahwa sertifikat merupakan alat bukti yang kuai bagi kepemilikan hak atas tanah. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa sertifikat yang diterbitkan secara sah atas nama seseorang atau badan hukum dalam jangka waktu lima tahun setelah diterbitkannya sertifikat tersebut berlaku sebagai alat Halaman 29 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
bukti yavrg* mutlak. Oleh karena itu, tidak dapat dibantah lagi bahwa ruko tersebut tentu saja otomatis menjadi milik Tergugat.
25.3. Tergugat menyangkal dan menolak dalil Penggugat bahwa "Penggugat tetap menjadi pemilik atas harta tersebut menurut hukum karena antara Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama sejak tafrim 1992 diperoleh harta berupa tanah dan bangunan." Dalil Penggugat ini sama sekali tidak didasari oleh suatu alasan (landasan) hukum yang kuat: Menurut hukum rnana harta tersebut menjadi milik Penggugat? Sebaliknya, Suharnoko, S.H., MLI dan Dr. L Sriyanto, S.H., M.H. di persidangan
dalam
perkara
pidana
Nomor
1620/Pid.B/2012/PN.Bkf telah menandaskan bahwa Negara tidak akan mengakui perkawinan yang tidak tercatat dan, sebagai konsekuensinya, harta yang diperoleh dari kehidupan bersama (samenleven) menjadi harta pribadi dan kepemilikan harta yang diperoleh dari perkawinan yang tidak tercatat ada pada masing-masing pihak. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 mengatur: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama." Sementara itu, Pasai 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 2-9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentab.% Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kenyataannya tidak ada perkawinan antara Tergugat
dan
Penggugat
karena
kehidupan
bersama
(samenleven) tersebut tidak pernah dicatatkan dan dengcs. demikian juga tidak ada harta bersama Jadi, fakta bahwa Tergugat dan Penggugat telah hidup bersama (samenleven) sejak tahun 1992 tidak serta-merta menjadi landasan hukum untuk menyimpulkan bahwa harta tersebut otomatis seluruhnya menjadi miiik Penggugat. Bahkan, kehidupan bersama tersebut tidak serta-merta menjadikan harta, tersebut menjadi harta bersama, itulah makna dan tujuan ketentuan- ketentuan yang diatur
dalam
perundang-undangan
yang
terkait
dengan
Halaman 30 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
perkawinan,
jadi,
karena
Negara
tidak
akan
mengakui
perkawinan y3ng tidak tercatat, maka harta yang diperoleh dari kehidupan bersama (samenleven) menjadi harta pribadi dw. kepemilikan harta yang diperoleh dari perkawinan yang tidak tercatat ada pada masing-masing pihak. 26. Bahwa
selanjutnya
tidak
benar
dan
Tergugat
menolak
dan
membantah dalam Penggugat yang dituliskan dalam angka 6 surat gugatan pada halaman 5, dengan argumen sebagai berikut: a.
Tergugat menyangkal dan menolak dalil bahwa "Tergugat dengan cara melawan hukum mengakui harta berupa tanah dan bangunan menjadi miliknya." Sebagaimana diuraikan dalam
bagian
eksepsi,
Penggugat
perlu
dan
harus
menyebutkan dengan jelas dan definitif hukum telah dilanggar atau dilawan oleh Tergugat dalam kepemilikan aset berupa ruko tersebut. Nyatanya, dalam seluruh pcsita (fundamentum petendi),
Penggugat
tidak
pernah
menyebutkan
dan
menguraikan hukum mana telah dilanggar oleh Tergugat sehingga Tergugat harus dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Tampah jelas bahwa Penggugat telah mengajukan suatu gugatan yang kabur dan ikisionir, tanpa landasan hukum. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengaili perkara ini untuk menolak atau setidak-tidaknya tidak dapat menerima gugatan a quo. b.
Selanjutnya, Tergugat menyangkal dan menolak tuduhan Penggugat bahwa "Tergugat mengakui menjadi haknya padahal Tergugat tidak pernah bekerja keras, yang bekerja keras adalah Penggugah" Sebagaimana dijelaskan di atas, Tergugat menyangkal dan menolak tuduhan tersebut. Malah sebaiiknya, selama hidup bersama (samenieven) tanpa ikatan perkawinan, justru Penggugat sama sekali tidak mempunyai usaha dan juga tidak bekerja. Penggugat justru menumpang hidup pada Tergugat. Bahkan, Tergugat juga membiayai segala kebutuhan hidup sehari-hari, kesehatan dan pendidikan ketiga anak Tergugat dan Penggugat karena Penggugat sama sekali tidak pernah bertanggung jawab atas kebutuhanHalaman 31 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
kebutuhan anak biologisnya. Semua itu dapat terpenuhi karena Tergugat mempunyai usaha penjualan buah "Tropis". Dari usaha itulah Tergugat dap«v memenuhi kebutuhan hidup Tergugat dan ketiga anak tersebut. Juga, dari usaha itulah Tergugat sanggup membeli aset yang dituntut Penggugat sebagai miliknya atau dimint3 agar pemuaiannya dibagi dua Oleh karena itu, sama sekali tidak benar dan dengan ini Tergugat menolak tuduhan Penggugat yang menyatakan bahwa harta terseka adalah hasil kerja keras Penggugat. 27. Bahwa selanjutnya tidak benar dan Tergugat menolak dan membantah dalil Penggugat yang dituliskan
dalam
angka 7 surat gugatan pada
halaman 5-6, dengan alasan-alasan juridis sebagai berikut : a.
Tergugat menyangkal dan menolak dalil dan tuntutan Penggugat bahwa "kerugian yang dialami Penggugat secara materiil dengan harga tanah dan bangunan sebanyak tiga (3) sertifikat hak milik dan sertifikat hak Guna Bangunan jika dihitung dengan harga keseluruhan pada ini sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah)." Tergugat dengan ini menegaskan bahwa tuntutan seperti ini adalah suatu tuntutan yang kabur (ohscuur iibel) dan ilusionlr, karena tidak didasarkan pada fakta dan bukti. Sebagaimana sudah dikemukakan dalam bagian eksepsi, menurut ketentuan hukum acara perdata, suatu gugatan haru? dilandasi oleh bukti nyata sehingga suatu putusan harus didasarkan pada pembuktian fakta tersebut. Juga, asas hukum acara perdata mengatakan: Siapa yang mendalilkan sesuatu, dia harus membuktikannya. Selaras dengan hal itu, M. Yahya Harahap menegaskan, "Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpj pembuktian" (dalam Hukum Acara
Perdata
tentang
Gugatan,
Persidangan,
Penyitaan,
Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, cetakan ke-9, 2009, halaman 500). Asas dan prinsip hukum tersebut
didasarkan
pada
ketentuan
Pasai
163
HIRysng
menyatakan: "Barangsiapa mengatakan mempunya: barang atau swafti hak atau mengatakan sua’cu perbuatan untuk meneguhkan haknya
atau
untuk membantah
hak orang
lain,
haruslah
membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu." Lebih jauh, menurut jurisprudensi, fakta yang bernilai sebagai pembuktian Halaman 32 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
terbatas pada fakta yang konkret dan relevan, yang jelas dan nyata membuktikan suatu keadaan atau peristiwa suatu perkara {vide Putusan MA No. 71 K/Pdt/1984). Sehubungan dengan tuntutan ganti rugi, kerugian yang didalilkan harus merupakan kerugian yang riil (nyata), bukan kerugian yang kabur dan ilusionir. Kerugian riil (nyata) adalah kerugian yang benar-benar dialami oleh seseorang dan kerugian tersebut dapat dibuktikan. Segala spekulasi dalam mengajukan jumlah (angka) tuntutan kerugian harus ditolak. Dalam perkara a quo, Penggugat tidak pernah mendalilkan kerugian nyata (riil) atau kerugian yang benar-benar dialami oleh Penggugat, yang dapat dibuktikan secara nyata. Dengan demikian, tuntutan ganti rugi tersebut telah dirumuskan dengan kabur (obscuui libel). Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak tuntutan kerugian Penggugat, dengan alasan bahwa gugatan tersebut dirumusan dengan kabur (obscuur libel} karena Penggugat tidak menyebutkan kerugian riil (nyata) yang benar-benar dialami oleh, Penggugat. 27.2 Selanjutnya, syarat formil lain suatu posita dan: petitum tentang tuntutan ganti rugi materiil adalah bahwa apabila ada kerugian rii! (nyata), ganti rugi tersebut harus dihitung dengan rinci, objektif dan, konkret dan kerugian tersebut harus dijabarkan satu per satu. Jurisprudensi telah menegaskan keharusan tersebut dalam Putusan MA No. 1186 K/Sip/1973, tanggai 4 Mei 1975. Sama halnya, menurut M. Yahya Harahap, posita dan petitum tentang tuntutan ganti rugi yang tidak dirinci dalam gugatan tidak memenuhi syarat w&div dikabulkan {vide Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, cetakan ke-9, 2009, halaman 65). Pada kenystannva, dalam perkara a quo, Penggugat mendalilkan telah mengalami kerugian materiil (kerugian nyata) sebesar Rp7.000.000.000,- (tujuh mfe rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah). Namun, Penggugat tidak pernah merinci tuntutan ganti rugi materiil (nyata) dan Immateriij tersebut. Tidak dijelaskan dan diuraikan dari mana lahir kerugian materiil dan kerugian immaterlil tersebut. Dengan demikian, gugatan tersebut Halaman 33 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
telah, mengandung cacat formil karena tuntutan kerugian tersebut tidak dirinci dengan objektif dan konkret. Oleh karena itu. Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengali, perkara ini untuk menolak tuntutan kerugian materiil dan immateriii tersebut karena kerugian tersebut tidak dihitung dengan rinci, objektif dan konkret. 27.3
Tergugat menolak dalil tentang tuntutan kerugian immaterial dengan, tuduhan bahwa "tindakan hukum yang dilakukan Tergugat
telah
memojokkan
Penggugat
dengan
alasan
menempati rumah yang dibeli Penggugat dan bukan milik Penggugat
sehingg3
memalukan
sebagai
Penggugat orang
mengalami
yang
tekanan
terpandang
di
dan
tengah
masyarakat dan keluarganya." Dengan ini Tergugat menegasku;, bahwa, bukan hanya terpojok, tetapi telah menjadi fakta juridis bahwa d3lam perkara pidana Nomor 1620/Pid.8/2012/PN.Bks Penggugat telah melanggar atau melawan hukum karena telah terbukti melakukan tindak pidana penyerobotan (berada dalam rurnah dengan melawan hukum). Tampaknya Penggugat telah menggunakan
logika,
hukum
yang
bengkok
dan
keliru.
Seharusnya Tergugat sendirilah yang harus menuntut ganti rugi terhadap Penggugt karena Penggugat hingga saat ini masih menguasai rumah Tergugat meskipun Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana penyerobotan. Fakta juridis bahwa Penggugat
telah
melakukan
tindakan
yang
melawana,
(melanggar) hukum teiah merupakan suatu fakta hukum dan lelah menjadi sesuatu yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde), sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 714 K/Pid/2013 tanggai 10 September 2014, yang menegaskan bahwa Terdakwa, in cosu Penggugat, teiah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "berada dalam rumah dengan melawan hukum." Karena telah terbukti bahwa Penggugat bukan merupakan pemilik rumah di Jalan Cemara Raya Nomor 57, Perumahan Jaka Sampurna, Kelurahan Jaka Sampurna, Bekasi Selatan, maka tidak ada alasan juridis bahwa Tergugat telah menimbulkan kerugian immateriii terhadap Penggugat. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Halaman 34 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
perkara ini untuk menolak tuntutan kerugian immateriii tersebut karena justru Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dan penyerobotan (berada dalam rumah dengas. melawan hukum). 27.4 Tergugat menolak dalil Penggugat yang terkait dengan "dari nilai Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) harus dibagi 2 (dua) masing- masing antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp3.500.000.000,,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) karena antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sejak tahun 1992' Dengan ini Tergugat menolak tuntutan Penggugat dengan berbagai alasan. Pertama sebagaimana teiah diuraikan dalam eksepsi, hukum acara perdata mengharuskan agar petitum dirumuskan dengan rinci dan logis, khususnya untuk petitum primair. Pelanggaran terhadap ketentuan ini menyebabkan gugatan tidak jelas dan harus dinyatakan obscuur libel. Ha! itu telah ditegaskan dalam jurisprudensi, sebagaimana terdapat daiam Putusan MA No. 582 K/Sip/1973, tangga! 18 Desember 1975, juncto Putusan MA No. 492 K/Sip/1970, tanggai 21 November 1970. Kedua, dalam gugatan tersebut terdapat kontradiksi 3ntara posita dan petitum. Padahal ketentuan menuntut bahwa harus ada sinkronisasi dan konsistenti antara posita dan petitum, agar suatu gugatan tidak kabur {obscuur Libel). Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan tidak dapat diminta dalam petitum. Daiam perkara a quo, tampak jelas bahwa petitum tidak dapat disinkronkan dengan posita. Dalsm posita gugatan, Penggugat tidak pernah mendalilkan bahwa aset berupa ruko tersebut teiah dijual oleh Tergugat, tetapi Penggugat dalam petitum meminta kepada pengadilan agar Tergugat dihukum membagi dua hasil penjualan ruko tersebut. Dengan demikian, petitum telah bertentangan dengan posita. Penggugat mendalilkan bahwa ruko tersebut seluruhnya adalah miliknya, tetapi Tergugat daiam petitum meminta kepada pengadilan agar Tergugat membag. dua hasil penjualan ruko tersebut. Petitum seperti itu dipandang dengar» tegas oleh Mahkamah
Agung
sangat
bertentangan
dengan
posita,
sebagaimana tertuang dalam Putusan MA No. 28 K/Sip/1973, tanggal 5 November 1975. Ketiga dalam gugatan tersebut Halaman 35 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
terdapat kontradiksi antara petitum dan petitum. Petitum kedua menyatakan, bahwa seluruh aset tersebut sepenuhnya adalah milik
Penggugat,
sementara
itu
dalam
petitum
keenam
Penggugat menuntut agar penjualan tanah dan bangunan tersebut dibagi dua antara Tergugat dan Penggugat, masingmasing Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Dalam merumuskan posita {fundamentum peterrts), sangat tidak jelas apa sesungguhnya posisi hukum Penggugat: Apakah sebagai pemilik tunggal atas aset tersebut atau sebagai pemilik bersama antara Tergugat dan Penggugat. Penggugat telah mendalilkan dirinya sebagai pemilik tunggal atas aset berupa ruko tersebut sebagaimana tertuang dalam petitum kedua, tetapi Penggugat juga sekaligus mendalilkan bahwa Penggugat hanya memiliki setengah dari aset berupa ruko tersebut. Dengan demikian, surat gugatan ini telah dirumuskan dengan sangat kabur {obscuur Libel). Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan a quo. 28 Bahwa, apapun yang didalilkan Penggugat sehubungan dengan ketiga aset berupa ruko tersebut, semua itu hanya merupakan gugatan yang sia-sia dan harus ditoiak. Sebagaimana telah disampaikan dalam bagian eks Penggugat telah mengajukan gugatannya pada pihak yang keliru karena Tergugat bukan merupakan pemilik ketiga aset tersebut karena: 28.3 Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4013/Pasirsari/2007 (diubah
menjadi
Sertifikat
4990/Pasirsari/2012),
Hak
dengan
Guna
Bangunan
Nomor
Surat
Ukur
Nomor
83/Pasirsari/2007, atas nama Ny. Erof?, lukminta, in casu Tergugat, dengan luas 58 M2, yang terletak di Cikarang Commercial Conter, Biok A No. 8-9, Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, telah dibeli oleh PT. Royal Persada Semesta, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 51/2012, yang dibuat di hadapan Rita Riana Hutapea, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, pada tanggal 10 Oktober 2012. 28.4 Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4014/Pasirsari/2007 (diubah
menjadi
Sertifikat
Hak
Guna
Bangunan
Nomor
Halaman 36 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
4991/Pa$irsari/2012),
dengan
Surat
Ukur
Nomor
84/Pasirsari/2007, atas nama Ny, Ersih Lukminta, in casu Tergugat, dengan iuas 60 M2, yang terletak di Cikarang Commercial Center, Blok A No. 8-3, Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, telah dibeli oleh PT. Royal Persada Semesta, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 49/2012, yang dibuat di hadapan Rita Riana Hutapea, S.H., seiaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, pada tanggal 10 Oktober 2012. 28.5 Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4016/Pasirsari/2007, (diubah
menjadi
Sertifikat
4932/Pasirsan/2012),
Hak
dengan
Guna
Bangunan
Nomor
Surat
Ukur
Nomor
Sl/Pasirsari/2007, atas nama Ny. Ersih Lukminta, in casu Tergugat, dengan luas 17 M2, yang terletak di di Cikarang Commercial Center, Blok A No, 8-9, Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, telah dibeli oleh PT. Royal Persada Semesta, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 50/2012, yang dibuat di hadapan Rita Riana Hutapea, S.M.., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, pada tanggal 10 Oktober 2012. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan a quo. 29 .Bahwa Tergugat menolak tuntutan Penggugat dalam angka 8 surat gugatan pada halaman 6 tentang uang paksa (dwangsom), khususnya karena Penggugat sama sekali tidak memahami lembaga uang paksa tersebut dan juga tidak mengerti tentang ketentuan-ketentuan penerapan uang paksa. Sebagai landasan hukumnya/ Pasal 606a Rv mengatur. ‘ Sepanjang suatu kepulusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari «pa/la. pembayar sejumlah uang, maka dapat dltentuka bahwa., sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa." Jadi, uang paksa hanya boleh dimohonkan atau dituntut untuk petirum di luar pembayaran sejumlah uang. Sementara itu, daiam petitum gugatannya, Penggugat telah menuntut pembayaran ganti rugi materiil dan immaterill berupa uang sejumlah Rp 28.500.000.000,- (dua puluh Halaman 37 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
delapan miliar lima ratus juta rupiah). Dengan demikian, uang paksa yang diajukan dalam petitum kesembilan sangat bertentangan dengan ganti kerugian materiil dan immaterill ysng diajufcar?. dalam petitum ketujuh. Hal itu telah ditegaskan dan diperkuat oleh jurisprudensi dalam Putusan MA No. 79 K/Sip/1972 yang menegaskan bahwa uang paksa (dwangsom) tidak dapat dituntut bersamaan dengan tuntutan membayar uang. Juga, ketentuan itu telah diperkuat kembali oleh jurisprudensi daiam Putusan MA Mo. 1172 K/Pdt/2005 yang berpendapat, bahwa lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu petitum atau suatu putusan yang mengandung diktum (amar) penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan, misalnya dengan upaya paksa atau eksekusi. Selain itu, syarat lain menegaskan bahwa uang paksa hanya berlaku terhadap perkara apabila tergugat tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1234 KUHPer dnn juga uang paksa tidak boleh diterapkan dalam perkara tentang perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak tuntutan paksa {dwangsom) yang diajukan Penggugat karena hal itu bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan ; 30 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam angka 9 pada halaman 6 tentang sita jaminan [conservGtoir beslaog). Alasannya adalah bahwa argumen, permohonan dan fakta tersebut seluruhnya bertentangan dervga?, ketentuan perundang-undangan, khususnya hukum tentang jaminan, dengan penjelasan sebagai berikut. Pertama, tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat adalah iiusionir dan kabur, karena tidak ada kerugian nyata yang terinci. Oleh karena itu, sama sekali tidak ada kerugian nyata sehingga permohonan sita jaminan harus ditoisk. Kedua, permohonan sita ja.mtftw. yang diajukan Penggugat tampak aneh karena Penggugat justru memohonkan sita jaminan atas aset yang diakuinya sebagai miliknya sendiri dan merupakan objek perkara. Oleh karena alasan tersebut, permohonan sita jaminan ini juga harus ditolak. Ketiga, memang sita jaminan adalah suatu tindakan untuk menempatkan hartakekayaan Tergugat secara paksa ke dalam keadaan penjagaan yang dilakukan
secara resmi
berdasarkan
perintah
pengadilan.
Namun
demikian, seharusnya dipahami bahwa penyttaaft. merupakan tindakan hukum yang bersifat eksepsionai (pengecualian). Penyitaan merupakan Halaman 38 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
salah satu acara mengadili yang bersifat istimewa sehingga tidak dapat dilakukan dengan melalaikan pertimbangan yang hati- hati dan saksama. Khususnya, alasan yang menuntut pertimbangan yang hati- hati dan saksarna tersebut terkait dengan kemungkinan bahwa suatu gugatan. belum tentu benar dan putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim belum tentu akan dikabulkan. Perlu juga dipertimbangkan bahwa penyitaan merupakan suatu tindakan perampasan harta-kekayaan yang merupakan pelanggaran hak asasi yang paling dasar bagi setiap orang. "Oleh karena itu, meskipun undang-undang membolehkan penyitaan sebelum memeriksa pokok perkara, sedapat mungkin cara ini dihindari. Kecuali, sedemikian rupa nyatanya kebenaran dalil gugatan karena didukung oleh fakta-fakta yang bersifat prima facie dan objektif, penyitaan pada tahap proses yang demikian tentunya dapat ditolerir" {vide M. Yahya H a rana p, S.H., dalam Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putussu?, Pengadilan, Cetakan Kesembulan, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, pada halaman 283). Oleh karena itu, berdasarkan ketiga pertimbangan tersebut. Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat. 31 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam angka 10 surat gugatan pada halaman 6 tentang putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvcerbaar bij voorraad) karena Penggugat tidak memahami batul
gugatannya tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang
telah diatur untuk putusan serta-merta. Putusan pelaksanaan lebih dulu (putusan
yang
dapat
dilaksanakan
dengan
serta-merta)
bersifat
eksepsionai (pengecualian), dengan syarat-syarat yang sangat ketat dan sangat khusus. Pelanggaran atas syarat-syarat tersebut mengakibatkan putusan mengandung pelanggaran hukum atau melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh undang- undang kepada hakim. Pasal 180 KIR, Pasal 191 RBG dan Pasal 54 Rv dengan tegas mengatur bahwa syarat yang harus terpenuhi adalah bahwa gugatan didasarkan pada suatu alas hak yang bertentuk akta otentik. Bahkan untuk mempertegas tentang betapa tidak mudah untuk menjatuhkan putu&sw pelaksanaan lebih dulu (putusan serta-merta), Mahkamah Agung telah, menerbitkan berbagai surat edaran agar hakim tidak semena-mena menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dulu, antara lain Surat Edaran MA Nomor 13 Tahun 1964, Surat Edaran MA Nomor 5 Halaman 39 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
Tahun 1969, Surat Edaran MA Nomor 3 Tahun 1971, Surat Edaran MA. Nomor & Tahu? 1975, dari Surat Edaran MA Nomor 3 Tahun 1978. Telah diatur bahwa syarat untuk menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dulu atau putusan serta-merta adalah bahwa surat bukti yang diajukan untuk membuktikan dalil gugatan terdiri atas akta otentik atau akta bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangan oleh Tergugat, sehingga mempunyai kekuatan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijs kracht). Selain itu harus ada putusan y ari g sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yang menguntungkan pihak Penggugat. Sementara itu, dalam putusan perkara pidana tingkat kasasi dengan register Nomor 714 K/Pid/2013 yang dibacakan pada tanggal 10 September 20.14 dan telah mempunyai kekuatan, hukum tetap [in kracht van gewijsde), malah sebaliknya terdapat amar (diktum) bahwa atas objek perkara yang sama dengan perkara a quo justru Penggugat telah terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum, dengan telah terbukti melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dan, "penyerobotan" (berada dalam rumah dengan melawan hukum) sebagaimana diatur dalam Pasai 167 ayat (1) KUHP. Lebih jauh, baik ketentuan hukum HIR, R8G dan Ry maupun Surat Edaran MA tersebut seluruhnya menandaskan bahwa sifat penerapan putusan sertamerta adalah fakultatif dan bukan imperatif. Oleh karena itu. Tergugat memohon kepada. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk rnenolsK tuntutan tuntutan tentang putusan serta meria (uitvoerbaar bij voarraad) yang diajukan Penggugat karena hal itu bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan ; 32 Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruhnya dalil dan argumen Penggugat dalam alinea-alinea selebihnya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak mengabulkan seiuruh permohonan dan tuntutan selebihnya. 33 Bahwa, berdasarkan seluruh bantahan di atas, yang didasarkan pada landasan hukum yang sahih dan juga dilandasi oleh fakta hukum yang sebenarnya dan didukung oleh bukti-bukti yang sahih, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima eksepsi Tergugat dan menolak seluruh dalil Penggugat dalam pokok perkara yang telah didaftarkan di Pengadilan Halaman 40 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
Negeri Bekasi dengan register perkara No. 132/Pdt.G/2015/PN.BKS tentang perbuatan melawan hukum, pada tanggai 13 Maret 2015, karena gugatan tersebut tidak didasarkan pada fakta hukum dan sama sekali tidak mempunyai landasan hukum dan juga dalilnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. 34. Bahwa, karena gugatan a quo tidak beralasan dan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, rnska Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam pekara ini. Berdasarkan seluruh uraian dan alasan alasan hukum tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelh Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara Ini berkenan untuk menerima jawaban Tergugat dan kemudian memberikan putusan dengan amar sebagal berikut: DALAM EKSEPSI
1.
Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergug3t untuk seluruhnya.
2.
Menyatakan gugatân perbuatan melawan hukum dengan register perkara No. 132/Pdt.G/2015/PM 8KS tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet onvankefijke verklard)
DALAM POKOK PERKARA
1.
Menolak
gugatan
perbuatan
melawan
hukum
Penggugat
untuk
seluruhnya.
2.
Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. ---------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban; ---------------------------------------------------Mengutip uraian tentang hal ini, segala pertimbangan yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tertanggal
Halaman 41 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
13 Januari 2016, Nomor 132/Pdt/G/2015/PN.Bks., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI Menolak seluruh Eksepsi Tergugat; DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan bahwa: atas Ruko Komplek Cikarang Center Blok A8 & A9 yang terdiri dari 3 (tiga) sertifikat Hak Milik yaitu (1) Sertifikat Hak Milik Nomor 4013/Pasir Sari/2007, luas tanah 68m2 yang diterbitkan Turut Tergugat, yang dibuat atas nama ERSIH LUKMINTA, (2) Sertifikat Hak Milik Nomor 4014/Pasir Sari/2007, luas tanah 60m2 yang diterbitkan Turut Tergugat, yang dibuat atas nama ERSIH LUKMINTA, (3) Sertifikat Hak Milik Nomor 4016/Pasir Sari/2007, luas tanah 17m2 yang diterbitkan Turut Tergugat, yang dibuat atas nama ERSIH LUKMINTA ditambah 2 (dua) lantai gedung jembatan yang dibuat atas nama ERSIH LUKMINTA adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat; 1. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan hukurn; 2. Memerintahkan agar Turut Tergugat taat pada isi Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukurn tetap, adalah cukup beralasan sehingga haruslah dikabulkan; 3. Menyatakan harga penjualan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat atas harta bersama dibagi dua dengan porsi setengah bahagian untuk Penggugat dan setengah bahagian lagi untuk Tergugat; 4. Menghukum Tergugat untuk rnembayar biaya yang timbul dalarn perkara ini Rp 1.156.000,00 (satu juta serratus lima puluh enam ribu rupiah); Menimbang, PERMOHONAN
bahwa
BANDING”
menurut Nomor
“SURAT
PERNYATAAN
132/Pdt/G/2015/PN.Bks.
Jo.
No.
6/Bdg/2016/PN.Bks., yang dibuat oleh BEBET UBAEDILAH AFFANDI, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, bahwa pada tanggal 22 Januari 2016 ERSIH LUKMINTA melalui Kuasanya MARIANTO SAMOSIR, S.H., S.FIL, telah mengajukan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut diatas, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 10 Maret 2016 kepada Turut Terbanding, semula Turut Tergugat dan tanggal 26 Februari 2016 kepada Terbanding, semula Penggugat ; ---------------------------Halaman 42 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam tingkat banding ini, Pembanding, semula Tergugat
telah mengajukan memori
banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 26 Mei 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak Terbanding, semula Penggugat pada tanggal 3 Juni 2016 dan kepada pihak Turut Terbanding, semula Turut Tergugat pada tanggal 13 Juni 2016 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa pihak Terbanding, semula Penggugat melalui Kuasanya telah telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 12 Juli 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak Pembanding, semula Tergugat pada tanggal 15 Juli i 2016 ; ----------------------Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara masing – masing pada tanggal 27 Juli 2016 kepada Turut Terbanding, semula Turut Tergugat, tanggal 15 Juli 2016 kepada Pembanding, semula Tergugat (melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), dan tanggal
19 Juli 2016 kepada
Terbanding, semula Penggugat ; ---------------------------------------------------------Memperhatikan
Surat
Keterangan
Tidak
Menggunakan
Hak
Melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) Nomor 132/Pdt/G/2015/ PN.Bks., tanggal 5 Agustus 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi Penggugat
yang menerangkan bahwa pihak Terbanding semula dan
Turut
Terbanding,
semula
Turut
Tergugat
tidak
menggunakan haknya melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) sampai lewat waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang ; -------------Memperhatikan Salinan Akta Kesepakatan Damai tanggal 26 September 2016 Nomor 5 yang dibuat dan ditandatangani oleh
PUTRY
SETIA. NINGSIH, SH., M.Kn., Notaris dan PPAT beralamat kantor di Griya Karang Asri 2 Jalan Mawar Blok G/27 Karang Tengah, Kabupaten Sukabumi. Dalam Kutipan Akta Kesepakatan Damai tersebut, dinyatakan bahwa antara PIHAK PERTAMA ERSIH LUKMINTA dengan PIHAK KEDUA Drs. ANDY ISWANTO SALIM telah sepakat untuk BERDAMAI dan SETUJU akan mencabut segala bentuk gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Bekasi terhadap perkara Perdata Nomor 132/Pdt.G/2015/PN.Bks., jo Nomor 06/Bdg/ 2016/PN.Bks., jo Nomor 363/Pdt/2016/PT.Bdg., (dalam proses banding) dan Halaman 43 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
Nomor 133/Pdt.G/2015/PN.Bks., jo Nomor 07/Bdg/2016/PN.Bks., jo Nomor 364/Pdt/2016/PT.Bdg., (dalam proses banding) ; ------------------------------------Menimbang, bahwa Akta Perdamaian Nomor 247/Pdt.G/2016/ PN.Bks., tanggal 6 Oktober 2016, menyatakan bahwa para pihak yang bersengketa dalam perkata gugatan
Nomor 133/Pdt.G/2015/PN.Bks., jo
Nomor 07/Bdg/2016/PN.Bks., jo Nomor 364/Pdt/2016/PT.Bdg., (dalam proses banding) yang di tuangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama Nomor 247/Pdt.G/2016/ PN.Bks., tanggal 6 Oktober 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut : MENGADILI : -
Menghukum Penggugat/Pihak ke-II dan Tergugat/Pihak ke-I untuk mentaati isi Salinan Akta Kesepakatan Damai Nomor 05, tanggal 26 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Putry Setia N, SH., M.Kn., ;
-
Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.011.000,00 (satu juta sebelas ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa Akta Kesepakatan Damai Nomor 05, tanggal
26 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Putry Setia N, SH., M.Kn., pada pokoknya sebagai berikut : KESEPAKATAN DAMAI Nomor: 05. -
Pada hari ini, Senin, tanggal 26-09-2016 (dua puluh enam September dua ribu enam belas)
-
Pukul 16.30 (enam belas lewat tiga puluh menit) waktu Indonesia Barat.
-
Menghadap kepada saya, PUTRY SETIA NINGSIH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sukabumi, dengan Wilayah Jabatan Propinsi Jawa Barat dan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:
1. Nyonya ERSIH LUKMINTA, lahir di Jakarta, pada tanggal 10-04-1968 (sepuluh April seribu Sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Bekasi, jalan Pulosirih Boulevard Blok FE 393, Rukun tetangga 002, Rukun warga 015, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Halaman 44 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
Propinsi Jawa Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3275045004680015; -
Untuk selanjutnya disebut: PIHAK PERTAMA
2. Tuan Doktorandus Andy Iswanto Salim (dalam kartu tanda penduduk tertulis ANDY ISWANTO SALIM, Drs. ), lahir di Palembang, pada tanggal 06-09-1976 (enam September seribu Sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Cut Mutia Raya Komp Mutiara Mas Blok B3, Rukun tetangga 003, Rukun warga 001, Kelurahan Sepanjang jaya, Kecamatan rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3275040609670016 -
Untuk selanjutnya disebut: PIHAK KEDUA
-
Para penghadap saya, Notaris kenal.
-
Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, mengaku, menerangkan Bahwa dengan ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sadar dan beralaskan Itikad Baik, sepakat dan setuju mengikatkan diri dalam perjanjian berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur sebagai berikut:
A. Tentang duduk permasalahannya - Pihak Pertama dan Pihak Kedua saat ini sedang berperkara di Pengadilan Negeri Bekasi dengan gugatan sebagai berikut: - 1. NO.132/Pdt.G/2015/PN.BKS J.o. no.06/Bdg/2016/PN.Bks (dalam proses banding) - 2. NO. 133/Pdt.G/2015/PN.BKS J.o.no.O7/Bdg/2016/PN.Bks (dalam proses banding) - 3. NO.247/Pdt.G/2016/PN.BKS dalam proses pembuktian dan sidang sedang berjalan Dalam gugatan perkara tersebut diatas terdapat sejumlah asset property yang terdaftar atas nama Pihak Pertama (Ersih Lukminta) sebagai berikut dibawah ini, yang telah menjadi obyek perkara diantara Para Pihak 1. Tanah dan Bangunan ( Ruko ) dengan Sertifikat HGB No. 568 Kel. Margajaya, Bekasi Selatan, yang setempat di kenal sebagai Komplek Sentral Niaga Kalimalang Blok A8 No 11. 2. Tanah dan Bangunan ( Ruko ) dengan Sertifikat HGB No. 530 Halaman 45 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
Kel. Margajaya, Bekasi Selatan, yang setempat di kenal sebagai Komplek Bekasi Mas Blok D no 3 yang sedang disewakan ke PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. 3. Tanah dan Bangunan ( Ruko ) dengan Sertifikat HGB No. 5702 / Kel. Kayuringin jaya, Bekasi Selatan, yang setempat di kenal sebagai Komplek Sentral Niaga Kalimalang Blok B4 No 34 4. Tanah dan Bangunan ( Rumah ) dg Sertifikat Hak Milik No. 5311 Kel. Jaka Setia, Bekasi Selatan, yang setempat di kenal sebagai Komplek Perum Galaxy FE 393 5. Tanah dan Bangunan ( Rumah ) dengan Sertifikat Hak Milik No. 542/ Kel. Jaka sampurna, Bekasi Barat, yang setempat di kenal sebagai Komplek Perumahan Jaka Permai. 6. Tanah dan Bangunan ( Ruko ) dengan Sertifikat HGB No. 5644 Kel. Kayuringin, Bekasi Selatan, yang setempat di kenal sebagai Komplek Sentral Niaga Kalimalang Blok A5 No 5 yang sedang disewakan ke PT. Bank Syariah Mandiri. 7. Tanah dan Bangunan ( Ruko ) dengan Sertifikat HGB No. 472 Kel. Margajaya, Bekasi Selatan, yang setempat di kenal sebagai Komplek Bekasi Mas Blok B no 7 yang sedang disewakan ke PT. Exelcomindo Tbk. (X L) 8. Tanah dan Bangunan ( Ruko ) dengan Sertifikat HGB No. 5634 Kel. Kayuringin jaya, Bekasi Selatan, yang setempat di kenal sebagai Komplek Sentral Niaga Kalimalang Blok A3 No 2 yang sedang disewakan ke PT. Bank Tabungan Negara 9. Tanah dan Bangunan ( Ruko ) dengan Sertifikat Hak Milik No. 2091 Kel. Margajaya, Bekasi Selatan, yang setempat di kenal sebagai Komplek Sentral Niaga Kalimalang Blok A8 No 12. 10.Tanah dan Bangunan ( Ruko ) dengan Sertifikat HGB No 615/ Kel. Margajaya, Bekasi Selatan, yang setempat di kenal sebagai Komplek Sentral Niaga Kalimalang Blok A10. no 9 yang sedang disewakan ke ADVAN 11.Tanah dan Bangunan ( Ruko ) dengan Sertifikat HGB No. 4013/ Kel. Pasirsari, Cikarang, yang setempat di kenal sebagai Komplek Cikarang Commercial Centre Blok A No. 8 12.Tanah dan Bangunan ( Ruko ) dengan Sertifikat HGB No. 4014 / Kel. Pasirsari, Cikarang, yang setempat di kenal sebagai Komplek Cikarang Commercial Centre Blok A no 9 Halaman 46 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
13.Tanah dan Bangunan ( Ruko ) dengan Sertifikat HGB No. 4016 / Kel. Pasirsari, Cikarang, yang setempat di kenal sebagai Komplek Cikarang Commercial Centre Blok A no 9 B. Bahwa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk Berdamai dan setuju akan mencabut segala bentuk gugatan Perdata dan laporan Pidana di Kepolisian Republik Indonesia, yang paling lambat akan dilakukan pencabutan terhadap hal-hal tersebut 1 (minggu) sejak Kesepakatan ini ditandatangani oleh Para Pihak adalah sebagai berikut: -PIHAK PERTAMA akan mencabut Laporan Kepolisian dengan Nomor Laporan :LP/2065/IV/2016/PMJ/Dit. Reskrimum tertanggal 28 April 2016; -PIHAK KEDUA akan mencabut Gugatan Perdata yang terdaftar melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor Gugatan sebagai berikut
No. 132/Pdt.G/2015/PN.Bks J.o. No. 06/bdg/2016/PN.Bks
(dalam Proses Banding)
No. 133/Pdt.G/2015/PN.Bks J.o. No. 07/Bdg/2016/PN.Bks
(Dalam Proses Banding)
No. 247/Pdt.G/2016/PN.Bks
Dalam Proses pembuktian dan sidang sedang berjalan C. Bahwa dengan Perdamaian ini Pihak Pertama sepakat dan setuju menyerahkan Sertifikat dan semua dokumen terkait dengan Pengalihan nama atas 4 (empat) obyek asset dibawah ini apa adanya berikut beban biaya pengalihan kepada Pihak Kedua, yaitu: 1. Tanah dan Bangunan ( Ruko ) dengan Sertifikat Hak Milik No. 2091 / Kel. Margajaya, Bekasi Selatan, yang setempat di kenal sebagai A Komplek Sentral Niaga Kalimalang Blok A8 No 12. 2. Tanah dan Bangunan ( Ruko ) dengan Sertifikat HGB No. 568 Kel. Margajaya, Bekasi Selatan, yang setempat di kenal sebagai Komplek Sentral Niaga Kalimalang Blok A8 No 11. 3. Tanah dan Bangunan ( Rumah ) dg Sertifikat Hak Milik No. 5311/ Kel. Jaka Setia, Bekasi Selatan, yang setempat di kenal sebagai Komplek Perum Galaxy FE 393. 4. Tanah dan Bangunan ( Ruko ) dengan Sertifikat HGB No. 5702/ Halaman 47 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
Kel. Kayuringin jaya, Bekasi Selatan, yang setempat di kenal sebagai Komplek Sentral Niaga Kalimalang Blok B4 No 34 D. Sebagai syarat Kesepakatan Damai dengan Pihak Kedua ini, Pihak Pertama akan menghibahkan kepada Anak2 dengan cara di buatkan Akta Hibah dari Pihak Pertama kepada masing2 anak untuk 1 (satu) obyek, yang diatur sebagai berikut: 1. Tanah dan Bangunan ( Ruko ) dengan Sertifikat HGB No. 530/ Kel. Margajaya, Bekasi Selatan, yang setempat di kenal sebagai Komplek Bekasi Mas Blok D no 3 yang sedang disewakan ke PT. Bank Danamon lndonesia Tbk. Dihibahkan untuk Anak ke 1. Stella Kirana Salim 2. Tanah dan Bangunan ( Ruko ) dengan Sertifikat HGB No. 472/ Kel. Margajaya, Bekasi Selatan, yang setempat di kenal sebagai Komplek Bekasi Mas Blok B no 7 yang sedang disewakan ke PT. Exelcomindo Tbk. ( X L Axiata) DiHibahkan untuk Anak Ke 2. Gabriella Paramitha Salim 3. Tanah dan Bangunan ( Ruko ) dengan Sertifikat HGB No. 5634/ Kel. Kayuringin jaya, Bekasi Selatan, yang setempat di kenal sebagai Komplek Sentral Niaga Kalimalang Blok A3 No 2 yang sedang disewakan ke PT. Bank Tabungan Negara. Tbk Dihibahkan untuk Anak ke 3, Adeline Triana Salim E. Terhadap Asset lain tersisa yang belum diatur diatas menjadi Hak mutlak sepenuhnya Pihak Pertama, sebagai berikut: 1. Tanah dan Bangunan ( Rumah ) dengan Sertifikat Hak Milik No. 542/ Kel. Jaka sampurna, Bekasi Barat, yang setempat di kenal sebagai Komplek Perumahan Jaka Permai, jl Cemara Raya no. 57. 2. Tanah dan Bangunan ( Ruko ) dengan Sertifikat HGB No. 5644/ Kel. Kayuringin, Bekasi Selatan, yang setempat di kenal sebagai Komplek Sentral Niaga Kalimalang Blok A5 No 5 yang sedang disewakan ke PT. Bank Syariah Mandiri. 3. Tanah dan Bangunan ( Ruko ) dengan Sertifikat HGB No. 615 / Kel. Margajaya, Bekasi Selatan, yang setempat di kenal sebagai Komplek Sentral Niaga Kalimalang Blok A10. no 9 yang sedang disewakan ke ADVAN 4. Tanah dan Bangunan ( Ruko ) dengan Sertifikat HGB No. 4013 / Kel. Pasirsari, Cikarang, yang setempat di kenal sebagai Komplek Cikarang Commercial Centre Blok A No. 8 Halaman 48 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
5. Tanah dan Bangunan ( Ruko ) dengan Sertifikat HGB No. 4014 / Kel. Pasirsari, Cikarang, yang setempat di kenal sebagai Komplek Cikarang Commercial Centre Blok A no 9 6. Tanah dan Bangunan ( Ruko ) dengan Sertifikat HGB No. 4016 / Kel. Pasirsari, Cikarang, yang setempat di kenal sebagai Komplek Cikarang Commercial Centre Blok A no 9, Berikut dengan Bangunan Jembatan 2 Lantai yang dikerjasamakan dengan PT. Royal Persada untuk usaha My Place Spa. F. Bahwa Pihak Kedua sepakat dan setuju akan melakukan pencabutan Blokir di Kantor Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) atas semua obyek perkara setelah perdamaian ini, dan akan dilakukan oleh Pihak Kedua paling lambat 3 (tiga) hari sejak Kesepakatan ini ditandatangani oleh Para Pihak; G. Bahwa sebelum terlaksananya Kesepakatan Damai dari Para Pihak, maka para pihak sepakat dan setuju menitipkan semua sertifikat dan dokumen terkait kepada Notaris yang ditunjuk para pihak dan penitipan dokumen tersebut atas nama Pihak Pertama dan Pihak Kedua, termasuk Sertifikat Hak Bangunan No. 615/ Marga Jaya Bekasi Selatan atas nama ERSIH LUKMINTA beserta lampirannya dan bukti2 pembeliannya, akta-akta dan semua bukti surat yang dijadikan oleh para pihak baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan, sehingga masing-masing Pihak tidak dapat menyalah gunakannya sebelum terlaksananya klausul2 isi Kesepakatan Damai ini pada poin Huruf (B), (E), (F) dan Huruf (I) perjanjian ini. H. Bahwa atas pengalihan hak tersebut diatas dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, maka segala beban biaya yang timbul yang disebabkan oleh Pengalihan Hak tersebut sepenuhnya akan ditanggung oleh Pihak Kedua. Sehingga Pihak Pertama tidak lagi terbeban atas biaya yang timbul dikarenakan pengalihan hak tersebut yang akan dilakukan dengan cara Hibah atau cara apapun yang seefisien dan terbaik buat para pihak dengan tidak merugikan dan membebani Pihak Pertama maupun Pihak Anak2. I. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju, dimana terkait segala hal bukti berupa apapun termasuk kwitansi, surat-surat, pernyataan, akta-akta dan lain-lainnya terkait asset milik Pihak Pertama yang dijadikan bukti oleh Pihak Kedua baik didalam persidangan maupun diluar muka persidangan dinyatakan sudah tidak Halaman 49 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
sah dan berkekuatan hukum lagi di kemudian hari sejak Kesepakatan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak. Sehingga segala bukti tersebut tidaklah lagi dapat dijadikan dasar oleh Pihak Kedua untuk melawan atau membuktikan apapun terhadap Pihak Pertama baik di muka persidangan maupun diluar pengadilan, dengan adanya perjanjian perdamaian ini; J. Bahwa Pihak Kedua selanjutnya akan menyerahkan 2 (dua) Akte Kelahiran milik anaknya yang bernama GABRIELLA PARAMITHA SALIM dan ADELINE TRIANA SALIM yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara, di hari Kesepakatan ini ditandatangani langsung kepada Pihak Anak2 untuk di hanguskan supaya tidak disalahgunakan dikemudian hari karena dari Pihak Anak2 sudah memiliki Akta Kelahiran sendiri masing -masing yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bekasi. K. Bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua beserta Pihak Anak2, sepakat dan setuju untuk tidak saling tuntut menuntut dan menggugat secara Perdata maupun Pidana di kemudian hari, tidak akan melakukan segala hal yang merugikan masing-masing pihak satu sama lain termasuk terhadap pihak satu sama lain, baik dalam bentuk ancaman-ancaman, gangguangangguan, serta tidak akan mengambil langkah hukum apapun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung sejak Kesepakatan ini ditandatangani bersama. L. Bahwa atas pelanggaran atau tidak terpenuhinya Prestasi yang disepakati oleh masing-masing pihak yang tercantum dalam klausul Kesepakatan ini, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju akan menerima konsekuensi atau akibat hukumnya dalam bentuk apapun sesuai peraturan perundang-undangan baik secara hukum perdata maupun hukum pidana; M. Kesepakatan Bersama untuk Berdamai ini didasarkan pada niat dan itikad baik para pihak untuk mengakhiri perseturuan dan semua permasalahan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, Bahwa Kesepakatan ini dapat batal dengan sendirinya jikalau salah satu Pihak dalam Kesepakatan ini dapat dibuktikan Ialai dalam melakukan Prestasinya atau tidak dapat memenuhi apa yang di sepakati dalam klausu-klausul Kesepakatan ini, maka Pihak Anak2 dapat menjadi mediator buat penyelesaiannya, bila tahapan itu sudah Halaman 50 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
terlampaui, maka tidak dibutuhkan persetujuan terlebih dahulu dari Para Pihak dalam hal batalnya Kesepakatan ini; N. Kesepakatan Bersama ini terjadi atas persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak dan diketahui Pihak Anak-anaknya isi dan maksud dalam Kesepakatan Damai ini yang dibuat dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tidak ada paksaan dari pihak manapun juga; -
Selanjutnya hadir di hadapan saya, Notaris dengan dihadiri oleh saksisaksi yang sama, yaitu: 1. Nona STELLA KIRANA SALIM, lahir di Jakarta, pada tanggal 22-121992 (dua puluh dua Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Bekasi, jalan Pulosirih Boulevard Blok FE 393, Rukun tetangga 002, Rukun warga 015, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3275046212920015; 2. Nona GABRIELLA PARAMITHA SALIM, lahir di Jakarta, pada tanggal 09-09-1994 (Sembilan September seribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Bekasi, jalan Pulosirih Boulevard Blok FE 393, Rukun tetangga 002, Rukun warga 015, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3275044909940023; 3. Tuan HADI SUNARYO (dalam kartu tanda penduduk tertulis HADI SUNARYO, SH) lahir di Kediri, pada tanggal 26-04-1968 (dua puluh enam april seribu Sembilan ratus enam puluh delapan) Warga Negara Indonesia, Karyawan swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Irida Barat 20 BLK E 1 nomor 06, Rukun tetangga 005, Rukun warga 014, kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Pemegang nomor Induk Kependudukan: 3275012604680006; 4. Tuan FENDY CHANDRA, lahir di Palembang, pada tanggal 18-091967 (delapan belas September seribu Sembilan ratus enam puluh tujuh) Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gebang Mutiara Blok D. 5/4, Rukun tetangga 003, Rukun warga 013, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung,
Halaman 51 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Pemegang nomor Induk Kependudukan: 3175061809670010; 5. Tuan MARYOKO, Sarjana Hukum (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulus MARYOKO, SH), lahir di tangerang, pada tanggal 07-02-1977 (tujuh Februari seribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pengacara, bertempat tinggal di Tangerang, Kosambi Barat Nomor 26, Rukun tetangga 007, Rukun warga 003, Kelurahan Kosambi Barat, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Pemegang nomor Induk Kependudukan: 3603140702770008; 6. Tuan CHRISTIAN JOHANNES INDRA LASROHA PANGABEAN (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis C. JOHANNES INDRA L.P) lahir di Jakarta, Pada tanggal 22-08-1985 (dua puluh dua agustus seribu Sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Surabaya Timur/3, Rukun Tetangga 001, Rukun warga 002, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Pemegang nomor Induk Kependudukan: 3171062208850002; -
Para penghadap yang terakhir ini menerangkan bahwa telah mengetahui dan membenarkan isi akta ini.
-
Para Penghadap dengan ini menyatakan, menjamin akan kebenaran semua identitas dan atau semua surat-surat atau dokumen yang mendasari pembuatan akta ini, yang diperlihatkan kepada saya, Notaris, adalah identitas dan atau dokumen yang sah dan benar adanya sesuai yang tercatat didalam surat-surat atau dokumen tersebut dan Para Penghadap bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.
-
Apabila dalam pegeluaran salinan/kutipan/petikan dari minuta akta (akta otentik) terhadap kekeliruan atau salah ketik, maka Notaris akan melakukan pembetulan kesalahan ketik yang disesuaikan pada minuta kata (akta otentik). DEMIKIAN AKTA INI Dibuat dan diselesaikan ditempat kedudukan Saya, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: 1. Nyonya SITI NURPUSPITA, lahir di Bogor, pada tanggal 11-091990 (sebelas September seribu Sembilan ratus Sembilan puluh ), Halaman 52 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Dramaga Haji Abas, Rukun Tetangga 01, Rukun warga 01, Kelurahan Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Pemegang nomor Induk Kependudukan: 3201305109900001; 2. Tuan IBNU CHOMIS, lahir di Jakarta, pada tanggal 29-11-1988 (dua puluh Sembilan November seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan), ), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Persada raya no 2, Rukun Tetangga 003, Rukun warga 011, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Pemegang nomor Induk Kependudukan: 3174012911880005; Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris dan untuk sementara berada di Kabupaten Sukabumi sebagai saksi-saksi. Setelah Saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, makan pada saat ini juga para penghadap mebubuhkan sidik jari tangannya pada lembaran tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta ini, segera penghadap, para saksi, dan saya, Notaris menandatangani akta ini. Dibuat dengan satu coretan dengan gentian. Minuta akta ini bermaterai cukup dan telah ditandatangani dengan secukupnya. Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. Notaris di Kabupaten Sukabumi PUTRY SETIA NINGSIH, S.H., M.Kn. TENTANG
HUKUMNYA
:
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut dijatuhkan pada tanggal 13 Januari 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat, Tergugat dengan perantaraan kuasanya tersebut mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Januari 2016, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut
tata cara yang ditentukan
dalam Undang-undang, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ; Halaman 53 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
Menimbang, bahwa akan tetapi Pembanding, semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 September 2016 telah mengadakan Akta Kesepakatan Damai dalam perkara perdata Nomor 132/Pdt.G/2015/PN.Bks., jo Nomor 06/Bdg/2016/PN.Bks., jo Nomor 365/Pdt/ 2016/PT.Bdg., sebagaimana tertuang dalam Akta Kesepakatan Damai Nomor 5 yang ditandatangani oleh Para Pihak yang berperkara tersebut ; Menimbang, bahwa Akta Kesepakatan Damai Nomor 05 tanggal 26 September 2016 dan Akta Perdamaian Nomor 247/Pdt.G/2016/PN.Bks., tanggal 6 Oktober 2016 tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jawa Barat masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2016 dan tanggal 2 November 2016 saat perkara tersebut belum diputus, sehingga permohonan Perdamaian tersebut dapat dikabulkan dan amar Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kesepakatan Damai tersebut ditetapkan dan dituangkan dalam putusan tingkat banding, adalah beralasan untuk membebankan biaya perkara sejauh pemeriksaan dalam tingkat banding ini kepada Pembanding, semula Tergugat dan kepada Terbanding, semula Penggugat ; Memperhatikan ketentuan – ketentuan dalam Undang – undang Nomor : 20 Tahun 1947, serta Ketentuan – ketentuan lain yang bersangkutan M E N G A D I L I 1.
:
Mengabulkan Akta Kesepakatan Damai dari Pembanding, semula Tergugat dan Terbanding, semula Penggugat
dalam perkara
Perdata Nomor 132/Pdt/G/2015/PN.Bks. ; 2.
Memerintahkan kepada
Para Pihak untuk mematuhi serta
melaksanakan isi Akta Kesepakatan Damai Nomor 05, tanggal 26 September 2016 yang telah disepakatinya tersebut ; 3.
Membebankan biaya perkara kepada kedua belah pihak dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan pada hari
DESEMBER 2016,
ini : KAMIS, tanggal, 22
dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Jawa Barat, oleh kami : A. FADLOL TAMAM, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan KAREL TUPPU, S.H. M.H., dan AMRIL, S.H., Halaman 54 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
M.Hum., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari KAMIS, tanggal 22 DESEMBER 2016, diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dihadiri oleh MARDONO, S.H.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-
HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA,
TTD
TTD
KAREL TUPPU, S.H. M.H.
A. FADLOL TAMAM, S.H., M.Hum.
TTD A M R I L, S.H., M.Hum.
PANITERA PENGGANTI, TTD
MARDONO, S.H.MH.
Perincian biaya perkara : - Materai ………………………
Rp.
6.000,-
- Redaksi ………………………
Rp.
5.000,-
- Pemberkasan ………………..
Rp. 139.000,- +_
Jumlah ………..............…….
Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).
Halaman 55 putusan Nomor 365/PDT/2016/PT.BDG.
