PT.BDG

PUTUSAN Nomor . 90/PDT/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI BANDUNG yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----------------------------------------------------DINAH, IDA ROSITA, HEWIYATI, ADEN HENDRIYANA dan INDAH ARYANI, semua ahli waris dari Alm. ABDUL MAJID, yang kesemuanya memilih domisili di Jalan Kampung Pasir Konci Rt.016 Rw.006, Kelurahan Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Ibrahim Aziz, SH. dan Mahardi Andianata, SH., Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AB & Partners, beralamat di Jl. Komplek Sentra Bisnis Posh Blok SS-22, No.8, Harapan Indah, Bekasi 17131, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2016, selanjutnya disebut PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT ; Melawan: 1. PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, Wisma Mandiri, dalam hal ini diwakili oleh JASMIN, Senior Vice President PT Bank Mandiri yang bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan SEVP PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor KEP.SEVP/218/2015 tanggal 30 Juli 2015 dan Surat Kuasa Nomor SK.DIR/210/2015 tanggal 5 Agustus 2015,

berkedudukan di Jakarta Selatan, Plaza Mandiri

Jalan Gatot Subroto Kav 36-38, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Rahimi Syoekri, SH.MM., TL Legal pada Business Support – Regional IV/Jakarta 2, Direktorat Distribution PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk; 2. Sudjatmiko Kurniadi, SH., Legal Officer pada Business Support – Regional IV/Jakarta 2, Direktorat Dsitribution PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ; 3. Lasbani Dwi Pamungkas, SH., Legal Officer pada Business Support – Regional IV/Jakarta 2, Diretorat Distribution PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ; 4. Retno Palupi, SH., Legal Officer pada Business Support – Regional IV/Jakarta 2, Direktorat Distribution PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ; 5. Yusuf Anshori, SH., Professional Staff pada Retail Credit Recovery Group ; 6. Robertus Seta Dyaksa Hanindya, SH. Professional Staff pada

Halaman.1 dari 14 halaman put. No. 90/Pdt/2017/PT.BDG

Retail Credit Recovery Group Dan 7. Niken Rury Anggraeni, Product Manager pada Retail Credit Collection, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri

berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal

Desember 2015, selanjutnya disebut

23

TERBANDING I semula

TERGUGAT I; 2. Sdri. ELIN HERLINA, beralamat Perumahan Griya Persada Indah Blok B5 No.5 Rt.01. Rw.10 Desa Sukadami, Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi,

yang

selanjutnya

disebut

TERBANDING

II

semula

TERGUGAT II ; 3. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, berkedudukan Komplek Lippo Cikarang Jalan Daha Blk B4 Cikarang Kabupaten Bekasi 17550, yang selanjutnya disebut TERBANDING III semula TERGUGAT III ; 4. Notaris & PPAT Ny. Siti Yulia Irfany Syarifuddin, SH., beralamat Jalan Sultan Hasanudin No.545 Kelurahan Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, yang selanjutnya disebut TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I ; 5.

Notaris & PPAT Elisabeth Retna Ambarwati, SH., beralamat Ruko Plaza Menteng Blok A-23 Jalan MH. Thamrin Lippo Cikarang Bekasi, yang selanjutnya disebut TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II ;

6. ASEP PRIYATNA, beralamat Taman Sentosa Blok C-7 No.1 Rt.26, Rw.07 Desa

Pasirsari

Cikarang

Selatan,

Kabupaten

Bekasi,

yang

selanjutnya disebut TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III ; PENGADILAN TINGGI tersebut . Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ; -----------------------------TENTANG DUDUK PERKARANYA ----------------------------Membaca dan memperhatikan bahwa Para Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 19 Oktober 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 19 Oktober 2015 dalam

Halaman.2 dari 14 halaman put. No. 90/Pdt/2017/PT.BDG

register Nomor : 513/Pdt.G/2015/PN.Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : 1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Aim. ABDUL MAJID, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 25 September 2015, Abdul Majid meninggal dunia pada tanggal 27 April 2014, dengan meninggalkan ahli waris yaitu 1 (satu) isteri dan 5 (lima) anak kandung yaitu 4 orang Penggugat, dan Turut Tergugat III; 2. Bahwa semasa hidupnya Aim. ABDUL MAJID memiliki bidang tanah yang terletak di Kampung Pasir konci Rt. 016/06 Kel. Pasir sari, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dengan Sertipikat Hak Milik nomor: 3131/Pasirsari atas nama ABDUL MAJID , dengan Luas 592 M2 dengan batas-batas : -

Sebelah Utara

: Abdul Majid;

-

Sebelah Timur

: Indra Triyono/tanah wakaf;

-

Sebelah Selatan

: Jalan Desa;

-

Sebelah Barat

: Indra Triyono;

Yang pada saat ini masih dikuasai dan dikelola serta ditempati oleh Para Penggugat selanjutnya disebut tanah a quo; 3. Bahwa setelah Aim. ABDUL MAJID meninggal dunia, Para Penggugat sepakat untuk membagi harta warisan dari Abdul majid (aim) tanah dan rumah yang ditempati, namun setelah Para Penggugat mencari suratsurat atas tanah seluas 592 M2, ternyata Sertipikat Hak Milik Nomor : 1313/Pasirsari atas nama Abdul Majid (aim) tidak temukan oleh Para Penggugat, sedangkan fisik tanah tetap dalam penguasaan Para Penggugat dan sampai saat ini tidak ada orang yang mengakui tanah peninggalan Abdul Majid sebagai miliknya atau jaminan hutang dan serta pajak masih tetap atas nama Abdul Majid; 4. Bahwa pada sekitar bulan September, dari tetangga rumah ada yang mengantarkan surat dari Tergugat I, tertanggal tanggal 08 September 2015, yang ditujukan kepada Tergugat II, perihal : Eksekusi Agunan Kredit A.n Elin Herlina(Tergugat II) terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 3131/Pasirsari dengan nilai limit lelang sebesar Rp. 1.150.000.000,(satu milyar seratus lima puluh juta rupiah). 5. Bahwa Para Penggugatpun merasa heran kenapa Sertipikat Hak Milik Nomor 3131/Pasirsari atas nama Abdul Majid (aim) berada ditangan

Halaman.3 dari 14 halaman put. No. 90/Pdt/2017/PT.BDG

Tergugat I dan Penggugat mengenal Tergugat II adalah istri Turut Tergugat III; 6. Bahwa Para Penggugat, mencari Tergugat II, untuk meminta kejelasan terkait hal tersebut, akan tetapi usaha Para Penggugat mencari Tergugat II, tidak membuahkan hasil, akhirnya Para Penggugat melakukan

pengecekan

terhadap

Sertifikat

Hak

Milik

tersebut

kepadaTergugat III. 7. Bahwa berdasarkan informasi dari Tergugat III, berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 630.1/1374/Ket-32.16/X/2015 tanggal 08/10/2015, diketahui SHM No 1313, telah diletakan hak Tanggungan No. 3574/2012 peringkat pertama APHT PPAT Ny Siti Yulia Irfany Syarifuddin, SH,Mkn (Turut Tergugat I) nomor. 16/2012 tanggal 30/04/2012 atas nama Tergugat I dan Hak Tanggungan No. 11039/2012 peringkat kedua APHT PPAT Elisabeth Retna A,SH (Turut Tergugat II) nomor 420/2012 tanggal 24/10/2012 dengan pemegang hak tanggungan Tergugat I. 8. Bahwa Para Penggugat terus mencari informasi hal tersebut dari Turut Tergugat II, Para Penggugat mengetahui bahwa sertifikat hak milik tersebut dijadikan Jaminan atas kredit Tergugat II kepada Tergugat I. 9. Bahwa sepengetahuan Para Penggugat, Almarhum Abdul Majid Tidak pernah menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3131/Pasirsari atas nama Abdul Majid (alm) tersebut kepada Tergugat I ataupun menghadap Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II, terlebih lagi Penggugat ( Dinah) selaku istri dari alm Abdul Majid tidak pernah menandatangani Akta Pembebanan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Turut Tergugat I

maupun Turut Tergugat II untuk jaminan hutang

Tergugat II. 10. Bahwa patut diduga Akta Pembebanan Hak Tanggungan terhadap SHM No 3131/Pasirsari atas nama Abdul Majid (Alm), adalah rekayasa Para Tergugat, sebagai jaminan atas kredit yang diajukan Tergugat II, 11. Bahwa walaupun Sertipikat Hak Milik nomor : 3131/Pasirsari atas nama aim Abdul .Majid kini telah ada Hak Tanggungan I dan Hak Tanggumngan Ke II, namun atas fisik tanah tetap dalam penguasaan dan pengelolaan Para Penggugat dan sampai dengan saat ini tidak pernah ada orang yang mengaku sebagai pemilik dan sampai dengan

Halaman.4 dari 14 halaman put. No. 90/Pdt/2017/PT.BDG

saat ini Pajak Bumi dan Bangun (PBB) masih terdaftar atas nama abdul Majid (alm) dan Para Penggugat yang membayar pajaknya; 12. Bahwa oleh karena Para Penggugat menduga telah terjadi tindak pidana pemahuan atas Akta Pembebanan Hak Tanggungan Peringkat Pertama dan Peringkat Kedua, karena bukan dilakukan oleh orang yang berhak, maka patut dan wajar apabila Akta Pembeban Hak Tanggungan (APHT) batal

demi

hukum

karena

legal

standing/subyek

hukum

yang

menandatangi APHT tersebut bukan dilakukan orang yang berhak atas Sertifikat Hak Milik tersebut, 13. Bahwa oleh karena pada saat ini Sertipikat Hak Milik Nomor : 3131/Pasirsari atas nama Abdul Majid berada dalam kekuasaan Tergugat I sebagai pemegang Hak Tanggungan, sedangkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 3574/2012 peringkat pertama APHT PPAT Turut Tergugat I nomor. 16/2012 tanggal 30/04/2012 atas nama Tergugat I dan Hak Tanggungan No. 11039/2012 peringkat kedua APHT PPAT Turut Tergugat II, nomor 420/2012 tanggal 24/10/2012, maka patut dan wajar apabila Tergugat I dihukum untuk mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan bebas dari segala bentuk jaminan ataupun haktanggungan. 14. Bahwa untuk menjamin dan melindungi agar tuntutan Para Penggugat terpenuhi dan tidak menjadi sia-sia, , maka adalah wajar apabila Pengadilan Negeri Bekasi berkenan meletakkan SITA JAMINAN terhadap barang tidak bergerak milik Para Penggugat yang dikuasai Tergugat I (ex. Pasal 227 HIR), yaitu berupa Sertipikat Hak Milik nomor: 3131/ Pasirsari atas nama ABDUL MAJID , dengan Luas 592 M2 dengan batas-batas - Sebelah Utara

: Abdul Majid;

- Sebelah Timur

: Indra Triyono/tanah wakaf ;

- Sebelah Selatan wakaf : Jalan Desa; - Sebelah Barat

: Indra Triyono ;

Berdasarkan ALASAN dan BUKTI-BUKTI serta FAKTA-FAKTA HUKUM tersebut diatas, selanjutnya Para Penggugat MOHON kepada Pengadilan Negeri Bekasi Cq. MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan kiranya memberikan Amar Putusan sebagai berikut:

Halaman.5 dari 14 halaman put. No. 90/Pdt/2017/PT.BDG

MENGADILI: 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. 3. Menyatakan

batal

demi

Hukum

dengan

segala

akibatnya,

Akta

Pemasangan Hak Tanggungan No. 3574/2012 peringkat pertama APHT PPAT Ny Siti Yulia Irfany Syarifuddin, SH,Mkn (Turut Tergugat!) nomor. 16/2012 tanggal 30/04/2012 atas nama Tergugat I dan Hak Tanggungan No. 11039/2012 peringkat kedua APHT PPAT Elisabeth Retna A,SH (Turut Tergugat II) nomor 420/2012 tanggal 24/10/2012 dengan pemegang hak tanggungan Tergugat I. 4. Menghukum kepada Tergugat III, Mencoret APHT No. 3574/2012 peringkat pertama APHT PPAT Ny Siti Yulia Irfany Syarifuddin, SH,Mkn (Turut Tergugat I) nomor. 16/2012 tanggal 30/04/2012 atas nama Tergugat I dan Hak Tanggungan No. 11039/2012 peringkat kedua APHT PPAT Elisabeth Retna A,SH (Turut Tergugat II) nomor 420/2012 tanggal 24/10/2012, terhadap SHM No.3131/Pasirsari atas nama Abdul Majid. 5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3131/Pasirsari atas nama Abdul Majid, kepada Penggugat secara sukareia dan tanpa paksaan serta bebas segala dari jaminan hutang atau setidaktidaknya dikembalikan seperti semula. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Error in Persona karena Penggugat keliru untuk menjadikan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai Tergugat I karena tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I. 2. Eksepsi gugatan premature a. Bahwa Para Penggugat sesuai gugatannya pada angka 12 dan 13 halaman 5 mendalilkan telah terjadi tindak pidana pemalsuan terhadap APHT No. 3574/2012 dan SHM No. 3131/Pasirsari atas nama Abdul Majid. b. Bahwa dalil pemalsuan yang diajukan oleh Para Penggugat belum dibuktikan melalui suatu putusan Pengadilan Pidana yang berkekuatan

Halaman.6 dari 14 halaman put. No. 90/Pdt/2017/PT.BDG

hukum tetap sehingga dalil pemalsuan yang diajukan Para Penggugat tidak berdasar hukum. c.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (8) HIR pada intinya telah mengatur jika penyelidikan mengenai kebenaran bukti surat yang bersangkutan menimbulkan dugaan adanya pemalsuan surat terhadap seseorang yang masih hidup, maka pengadilan negeri menyampaikan surat-surat itu kepada pejabat penuntut umum dan perkara yang ada pada pengadilan negeri yang bersangkutan, ditunda sampai perkara pidananya diputus. Oleh karena Para Penggugat mendalilkan adanya tindak pidana yaitu pemalsuan maka menurut hukum harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana pemalsuan tersebut melalui suatu proses peradilan pidana hingga memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap.

d. Bahwa oleh karena dalil pemalsuan yang disampaikan oleh Para Penggugat belum terbukti melalui suatu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, maka gugatan a quo menjadi premature dan karenanya Pengadilan Negeri Bekasi harus menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima. II.

DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I. 2. Bahwa sebelum Tergugat I menanggapi gugatan Penggugat, Tergugat I sampaikan fakta-fakta hukum sbb: a. Bahwa Elin Herlina (Tergugat II) telah memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Tergugat I) dengan total limit sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) sesuai: - Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.JKB/135/KMK/2012 tanggal 02 April 2012 beserta addendum-addendumnya dengan limit kredit Rp. 250.000.000,- (duaratus limapuluh juta rupiah); dan - Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.JKB/136/KI/2012 tanggal 02 April 2012 beserta addendum-addendumnya dengan limit kredit Rp. 750.000.000,-(tujuhratus limapuluh juta rupiah), b. Bahwa sebagai agunan atas fasilitas kredit tersebut, Tergugat II menyerahkan asset berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kampung Pasir Konci, RT.016/RW.06 Kelurahan Pasir Halaman.7 dari 14 halaman put. No. 90/Pdt/2017/PT.BDG

Sari,

Kecamatan

Cikarang

Barat,

Kabupaten

Bekasi

sesuai

Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3131/Pasirsari atas nama Abdul Majid. c. Bahwa Sertifikat Hak Milik nomor 3131/Pasirsari atas nama Abdul Majid tersebut telah diikat dan dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama secara yuridis formal oleh Tergugat I sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 3574/2012 tanggal 09 Februari 2012 dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Kedua No. 11033/2012 tanggal 03 Desember 2012 sehingga pengikatan Sertifikat Hak Milik nomor 3131/Pasirsari atas nama Abdul Majid sebagai agunan kredit Tergugat II pada Tergugat I adalah sah sesuai ketentuan hukum penjaminan yang berlaku. d. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2013, fasilitas kredit Tergugat II pada Tergugat I digolongkan sebagai kredit macet dan sejak Desember 2013. Tergugat II tidak dapat melunasi kewajibannya pada Tergugat I sampai dengan saat ini. e. Bahwa posisi

kewajiban Tergugat II

kepada Tergugat I

per

tanggal 14 Maret 2016 adalah sebesar Rp. 1.652.164.670,06 dengan perincian sbb: - Hutang Pokok

Rp. 893.948.160,00

- Bunga

Rp. 337.226.949,16

- Denda

Rp. 417.564.690,80

- Biaya Lain-lain

Rp.

Total kewajiban

3.424.870,64

Rp.1.652.164.670,06

3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas posita gugatan butir 10 yang menyatakan APHT terhadap SHM No. 3131/Pasirsari adalah rekayasa Para Tergugat sebagai jaminan atas kredit yang diajukan oleh Tergugat II, dengan alasan sbb: a. Bahwa Tergugat I secara sah menerima obyek agunan dari pemilik yang sah sehingga sebagai kreditur yang beritikad baik tergugat I harus dilindungi secara hukum. b. Bahwa Tergugat I telah memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat II sesuai dengan standar prosedur yang berlaku, sehingga Tergugat I adalah kreditur yang beritikad baik.

Halaman.8 dari 14 halaman put. No. 90/Pdt/2017/PT.BDG

c. Bahwa sebagai kreditur pemegang Hak Tanggungan yang telah melakukan penguasaan dan pengikatan terhadap obyek Hak Tanggungan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU Hak Tanggungan), maka hak Tergugat I sebagai pihak ketiga yang beritikad baik haruslah dilindungi. 4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas posita gugatan butir 14 dikarenakan merugikan kepentingan Tergugat I sebagai kreditur Pemegang Hak Tanggungan atas SHM No. 3131/Pasirsari mengingat dengan tuntutan dibatalkannya APHT Sertifikat yang sudah dibebani dengan hak tanggungan menyebabkan hutang Tergugat II menjadi tidak lagi dijamin dengan agunan yang mencukupi. Dengan demikian Tergugat I berisiko menderita kerugian karena hutang kredit atas nama Tergugat II yang dijaminkan dengan SHM No. 3131/Pasirsari kepada Negara cq Tergugat I menjadi tidak lagi dijamin dengan agunan yang memadai. 5. Bahwa seandainya SHM No. 3131/Pasirsari diatas yang telah diikat dan dibebani

dengan

hak

tanggungan

oleh

Tergugat

I

dibatalkan,

mengakibatkan hutang Tergugat II menjadi tidak tercover karena tidak ada jaminan hutang, sehingga dalam hal Tergugat II melakukan wanprestasi Tergugat I akan menderita kerugian berupa hutang yang tidak dapat dilunasi karena salah satu cara sumber pelunasan kredit adalah dari eksekusi agunan. 6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas petitum gugatan butir 2 yang menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan sbb: a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Hak Tanggungan, Pemberi hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan. b. Bahwa Tergugat I menerima Obyek Agunan Kredit dari pemilik yang sah (Abdul Majid) sehingga sebagai Kreditur yang beritikad baik Tergugat I Harus Dilindungi Secara Hukum c. Bahwa dengan demikian pembebanan Hak Tanggungan atas SHM No. 3131/Pasirsari telah sesuai ketentuan Undang-undang Hak

Halaman.9 dari 14 halaman put. No. 90/Pdt/2017/PT.BDG

Tanggungan sehingga tuntutan dari Para Penggugat adalah tidak mempunyai dasar dan harus ditolak. 7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas petitum gugatan butir 3 yang menyatakan batal demi hukum dengan segala akibatnya APHT No. 3574/2012 peringkat pertama APHT PPAT Ny Siti Yulia Irfany Syarifuddin dan Hak Tanggungan No. 11039/2012 peringkat kedua APHT PPAT Elisabeth Retna A, SH karena pengikatan hak tanggungan telah dilaksanakan oleh Tergugat I secara sah dan berdasarkan ketentuan yuridis yang berlaku. 8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas petitum gugatan butir 5 yang menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik nomor 3131/Pasirsari atas nama Abdul Majid kepada Penggugat karena sebagai Pemegang Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik nomor 3131/Pasirsari merupakan pemegang HT yang telah melaksanakan pengikatan dan pembebanan SHM No. 3131/Pasirsari sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan sehingga tuntutan Para Penggugat adalah tidak relevan dan harus ditolak. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat I mohon

kepada

Majelis

Hakim

yang

memeriksa

perkara

No.

513/Pdt.G/2015/PN.Bks agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut: I. DALAM EKSEPSI: a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I. b. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard). c. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara. II. DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Namun apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, maka kami mohon agar dapat memutuskan Perkara a quo dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri

Halaman.10 dari 14 halaman put. No. 90/Pdt/2017/PT.BDG

Bekasi tanggal 14 Juni 2016 Nomor. 513/Pdt.G/2015/PN.Bks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI - Menerima eksepsi Tergugat I ; DALAM POKOK PERKARA 1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.801.000,-(satu juta delapan ratus satu ribu rupiah). Mengingat akan Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor. 513/Pdt.G/2015/PN.Bks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Juni 2016, Para Penggugat melalui kuasanya tersebut diatas telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut, masing-masing kepada Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal pada tanggal 29 Juni 2016 , Kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 25 Juli 2016 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ; --------------------Memperhatikan memori banding tertanggal 15 Nopember 2016 yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 15 Nopember 2016, memori banding mana telah diberitahukan dan di serahkan dengan cara seksama dan patut, masing-masing kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 21 Desember 206, kepada Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal pada tanggal 23 Desember 2016 dan Kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 03 Januari 2017 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ; -------------------------------------------------------------------------------------

Halaman.11 dari 14 halaman put. No. 90/Pdt/2017/PT.BDG

Menimbang,

bahwa

dalam

perkara

ini Para Terbanding tidak

mengajukan kontra memori banding sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Nomor. 513/Pdt.G/2015/PN.Bks; --------------------------------------------Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak berperkara telah di berikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas

perkaranya

di

Kepaniteraan

Pengadilan

Negeri

Bekasi,

yaitu

sebagaimana tersebut dalam relaas / surat pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan diterima masing-masing yaitu kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 15 September 2016, kepada Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal pada tanggal 19 September 2016, Kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 6 Oktober 2016 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kelurahan Medan Satria; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TENTANG HUKUMNYA ; -----------------------------Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; ------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pembanding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan bunyiputusan Judex Factie baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara tersebut, karena putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Para Pembanding dimana didalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama lebih banyak berpihak kepada Terbanding sejak semula digelar dipersidangan sedangkan kepentingan Para Pembanding tidak dipertimbangkan; -------------------------------Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 14 Juni 2016 Nomor. 513/Pdt.G/2015/PN.Bks, telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan

Halaman.12 dari 14 halaman put. No. 90/Pdt/2017/PT.BDG

oleh Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis

Hakim

Tingkat

Pertama

oleh

karena

dalam

pertimbangan-

pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut ; --------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka ongkos perkara untuk kedua tingkat peradilan

harus

dibebankan

kepada

Para

Pembanding

semula

Para

Penggugat, yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; ----------------------------------------------------------------------------------------Mengingat pasal 136 HIR serta ketentuan- ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; ------------------------------------------------------------------------------------M E N G A D I L I -

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat; ------------------------------------------------------------------------------------

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 14 Juni 2016 Nomor. 513/Pdt.G/2015/PN.Bks, yang dimohonkan banding tersebut; -------

-

Menghukum Para Pembanding, semula Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); ------------------------Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : Senin tanggal 17 April 2017, oleh kami: SUBARYANTO, S.H.M.H Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, SUGITO, S.H.M.H dan EDDY PANGARIBUAN,

S.H.M.H

masing-masing

sebagai

Hakim

Anggota,

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, Tanggal 20 Februari 2017, Nomor . 90/PEN/PDT/2017/PT.BDG, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh HENDAYANI, S.H. Panitera Pengganti pada

Halaman.13 dari 14 halaman put. No. 90/Pdt/2017/PT.BDG

Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

SUGITO, S.H.M.H

SUBARYANTO, S.H.M.H

Ttd EDDY PANGARIBUAN, S.H M.H PANITERA PENGGANTI Ttd HENDAYANI, SH

Perincian biaya perkara : - Redaksi putusan ………………….. Rp.

5.000,-

- Materai…………………………….

Rp.

6.000,-

- Pemberkasan……………..……….. Rp.

139.000,-

- Penggandaan ……………………

Rp.

-

Pengiriman ………………………... Rp.

-

J u m l a h…………………………..

Rp.

+

150.000,-

Halaman.14 dari 14 halaman put. No. 90/Pdt/2017/PT.BDG