PT.BDG

P U T U S A N NOMOR 178/Pdt/2017/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1. Hj. LIYAH YULIANTI, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Blok Koyor, RT. 04, RW. 01, Desa Sukamelang, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu. Sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT; 2. TITIK RAHMAWATI, bertempat tinggal di Dusun Gotong Royong, RT. 001, RW. 001, Desa Baru Marta II, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Kome ring Ulu, Sumatera Selatan, sebagai Pembanding semula Turut Tergugat I ; 3. HEPI SUHAEPI, bertempat tinggal di Alamanda Ungu 18, Kelurahan Margadadi, RT. 03, RW. 07, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, sebagai Pembanding semula Turut Tergugat II ; PARA PEMBANDING dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama AGUS NARTO, S.H & MUSBIKHIN, S.H., kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Advokat AGUS NARTO, S.H., & REKAN, yang berkantor di Jalan Raya Terusan Sukadedel BTN Pepabri Blok H. 11 RT / RW. 026 / 009, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 berdasarkan Register Nomor : W.11u.12.01.10. /SK/32/II / 2017; L A W A N 1. SUWARTO, bertempat tinggal di Blok Koyor, RT. 04, RW. 01, Desa Sukamelang, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu; 2. SUCITRO HARTONO, bertempat tinggal di Blok Koyor, RT. 04, RW. 01, Desa Sukamelang, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu; 3. LENNA SARINENGSIH, bertempat tinggal di Jalan Kresna, No. 19, RT. 007, RW. 004, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung; Halaman 1 dari 27 Pts. No: 178/Pdt/2017/PT.Bdg

4. SARILAH, bertempat tinggal di Jalan Kembang, Gg. 18, No. 315, Pancuran Utara, RT. 005, RW. 005, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon; 5. Ir. SUWENDA ASMITA, Msi, bertempat tinggal di Jalan Siliwangi, No. 74, RT. 02, RW. 03, Kelurahan Paoman, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu; 6. Ir. SUDARSONO A, bertempat tinggal di Wisma Tajur, Blok C-3 / 11, RT. 003, RW. 007, Desa Tajur, Kecamatan Ciledug, Tangerang; Sebagai PARA TERBANDING semula PENGGUGAT . I, II, III, IV, V dan Penggugat VI, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama : 1. WAWAN HERMAWAN, S.H., M.H., 2. SUWANDI, S.H., 3. JUNAEDI, S.H., 4. RACHMAT CAHYONO, S.H., Advokat-Advokat yang berkantor di Cirebon Business Centre (CBC), Blok D, No. 12 A, Jalan Tuparev Kedawung, Kabupaten Cirebon, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

16 Februari

2017, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan Register Nomor : W. 11u-12.01.10./SK/50/II/ 2017 pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017. Sebagai PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT; DAN 1. Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, cq Pemerintah Provinsi Jawa Barat, cq Pemerintah Kabupaten Indramayu, cq Pemerintah Desa Sukamelang, yang berkantor di Jalan PU Sukamelang No. 1, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, Sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT III ; 2.

Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi Jawa Barat, cq Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu, yang berkantor di Jalan Golf, No. 01, Kabupaten Indramayu. Dalam hal ini diwakili kuasanya Cecep Ismail, S.H., M. Hum., Eka Hadipriyanto, A. Ptnh., Samuri, dan Rohmatulloh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2016 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 dengan Register Nomor : W.11u.12.01.10.152/2016; Sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT IV ;

Halaman 2 dari 27 Pts. No: 178/Pdt/2017/PT.Bdg

PENGADILAN TINGGI tersebut ; Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara : TENTANG DUDUKNYA PERKARA Membaca dan memperhatikan surat gugatan tertanggal 25 Juli 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 27 Juli 2016, dibawah Register No. 29/Pdt.G/2016/PN.Idm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa, telah hidup berumah tangga seorang laki-laki bernama Dayim dengan seorang perempuan bernama Ny. Sarmi dan terakhir bertempat tinggal di Blok Kroya, Rt 004, Rw. 001, Desa Sukamelang, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu; 2. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Dayim dengan Ny. Sarmi tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu : a. Tarjono Bin Dayim; b. Darinah Binti Dayim; c. Karliyah Binti Dayim; d. Mutiah Binti Dayim; 3. Bahwa, selain dikaruniai 4 (empat) orang anak sebagaimana tersebut di atas, Dayim dan Ny. Sarmi, selama hidup berumah tangga mempunyai harta bersama, berupa: Sebidang tanah darat Milik Adat, Persil No. 276, Kohir No. 3002, Luas 1750 M2 yang dahulu termasuk dalam wilayah atau terletak di Desa Gabus Kulon, Kecamatan Gabus Wetan, sekarang terletak di Desa Sukamelang, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu dengan batas-batas, sebagai berikut: Sebelah Utara

: Tanah H. Mariyah;

Sebelah Selatan

: Tanah Abdul Kahfi;

Sebelah Barat

: Jalan PU K ;

Sebelah Timur

: Gang Desa;

4. Bahwa, pada sekitar tahun 1971, dalam usia 51 tahun Dayim telah meninggal dunia di Indramayu karena sakit; 5. Bahwa, dengan meninggalnya Dayim, maka secara hukum terhadap harta yang ditinggalkannya (butir 3) tersebut, adalah merupakan harta warisan yang dapat dibagi-bagi kepada ahli warisnya dan anak-anak almarhum, yakni Tarjono Bin Dayim, Darinah Binti Dayim, Karliyah Binti Dayim, Mutiah Binti Dayim, serta Ny. Halaman 3 dari 27 Pts. No: 178/Pdt/2017/PT.Bdg

Sarmi selaku janda almarhum, adalah ahli waris yang sah dan berhak mewaris atas harta yang ditinggalkannya tersebut; 6. Bahwa, namun demikian para ahli waris tersebut, sepakat untuk kepentingan kehidupan Ny. Sarmi selaku janda almarhum Dayim, maka terhadap harta kekayaaan bersama yang ditinggalkan almarhum Dayim di atas, tidak dilakukan pembagian waris lebih dahulu, akan tetapi tetap dikelola dan dikuasi oleh Ny. Sarmi selama hidupnya; 7. Bahwa, pada tanggal 16 Agustus 2001 Ny. Sarmi meninggal dunia dalam usia sekitar 70 tahun, di Indramayu karena sakit; 8. Bahwa, dengan meninggalnya Ny. Sarmi, maka terhadap harta peninggalan sebagaimana tersebut (vide butir nomor 3) di atas, adalah merupakan boedel waris yang menjadi objek warisan yang dapat dibagi- bagi kepada seluruh ahli warisnya; 9. Bahwa, akan tetapi ketika para ahli waris, yakni anak-anak almarhum dan almarhumah, bermaksud melakukan pembagian waris, ternyata terhadap harta peninggalan almarhum Dayim dan almarhumah Ny. Sarmi tersebut telah dikuasai dan dikelola oleh Ny. Darinah Binti Dayim dengan suaminya Darma, dan bahkan kemudian diketahui terhadap sebagian dari harta peninggalan tersebut, yakni seluas 736 M2 dari luas seluruhnya 1750 M2 (dan berdiri di atasnya bangunan rumah permanen) telah dilakukan peralihan hak (milik) atas nama Darma dan Ny. Darinah sebagaimana telah terbit Sertipikat Hak Milik tanggai 29 Agustus 1977, No. 125 / Desa Gabus Kulon; 10. Bahwa, tindakan penguasaan dan pengalihan / peralihan hak dengan terbitnya sertipikasi atas sebagian lahan tanah waris milik Dayim almarhum dan almarumah Ny. Sarmi seluas 736 M2, menjadi atas nama Darma dan Ny. Darinah tersebut, adalah tanpa persetujuan atau tanpa sepengetahuan serta tanpa ijin dari pihak ahli waris lainnya; 11. Bahwa, oleh sebab tindakan penguasaan dan peralihan hak oleh Darma dan Ny. Darinah atas sebagian dari tanah adat peninggalan almarhum Dayim dan Ny. Sarmi tersebut tanpa persetujuan dan tanpa ijin ahli waris lainnya yang berhak, maka penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 125 / Desa Gabus Kulon atas nama Darma dan Ny. Darinah, oleh Turut Tergugat IV adalah tanpa alas hak yang sah sehingga cacat hukum; 12. Bahwa, oleh karena penerbitan Sertipikat Hak Milik tanggal 29 Agustus 1977, No. 125 / Desa Gabus Kulon atas nama Darma dan Ny. Darinah atas sebagian tanah peninggalan almarhum Dayim dan almarhumah Ny. Sarmi telah cacat Halaman 4 dari 27 Pts. No: 178/Pdt/2017/PT.Bdg

hukum, maka dengan demikian Sertipikat Hak Milik No. 125 / Desa Gabus Kulon tersebut, tidak mempunyai kekuatan hukum apapun dan batal demi hukum; 13. Bahwa, oleh karena Sertipikat Hak Milik No. 125 / Desa Gabus Kulon atas nama Darma dan Ny. Darinah tidak mempunyai kekuatan hukum apapun dan batal demi hukum, maka secara yuridis status tanah (sengketa) tersebut kembali kedalam kedudukan semula, sebagai bagian utuh dari sebidang tanah adat sebagaimana Persil No. 276, Kohir No. 3002, Luas 1750 M2 milik dari almarhum Dayim dan almarhumah Ny. Sarmi, yang merupakan boedel waris yang belum dibagi-bagikan kepada ahli warisnya; 14. Bahwa, pada tanggal 20 Juni 2003, anak laki-laki dari almarhum Dayim dan almarhumah Ny. Sarmi yang bernama Tarjono Bin Dayim meninggal dunia di Indramayu, dan dari perkawinannya dengan Ny. Waskinah, meninggalkan keturunan, yaitu 4 (empat ) orang anak yakni : Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV; 15. Bahwa, kemudian pada tanggal 24 Juli 2006, anak perempuan dari almarhum Dayim dan almarhumah Ny. Sarmi yang bernama Karliyah meninggal dunia di Indramayu dan dari perkawinannya dengan Asmita meninggalkan 2 (dua) orang anak yakni : Penggugat V dan Penggugat VI; 16. Bahwa, pada tanggal 18 Maret 2009 telah meninggal dunia di Indramayu, Darma suami dari Darinah Binti Dayim yang ketika menikah dengan Darinah Binti Dayim berstatus duda dengan 3 (tiga) anak, yakni Hj. Liyah Yulianti (Tergugat), Titik Rahmawati (Turut Tergugat I) dan Hepi Suhaepi (Turut Tergugat II); 17. Bahwa, pada tanggal 10 Februari 2013 anak keempat dari almarhum Dayim dengan almarhumah Ny. Sarmi, yaitu Mutiah Binti Dayim telah meninggal dunia, dan dari pernikahannya dengan Duriat tidak dikaruniai seorang anakpun; 18. Bahwa, kemudian pada tanggal 6 Agustus 2013, Ny. Darinah Binti Dayim isteri almarhum Darma, atau anak perempuan dari Dayim dan Ny. Sarmi telah meninggal dunia di Indramayu, dan dari pernikahannya dengan Darma tersebut, tidak meninggalkan seorang pun keturunan; 19. Bahwa, dengan demikian oleh sebab hanya anak dari almarhum Dayim dan almarhumah Ny. Sarmi, yang bernama Tarjono Bin Dayim, yang meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV, dan keturunan dari almarhumah Karliyah Binti Dayim, yakni Penggugat V, serta Penggugat VI, sedangkan anak yang lainnya Halaman 5 dari 27 Pts. No: 178/Pdt/2017/PT.Bdg

tidak meninggalkan keturunan, maka secara hukum cucu-cucu tersebut, adalah merupakan ahli waris pengganti yang sah yang berhak mewarisi atas harta peninggalan atau boedel waris dari almahum Dayim dan almarhumah Ny. Sarmi selaku kakek dan neneknya; 20. Bahwa, sepeninggalnya Darma dan Ny. Darinah Binti Dayim tersebut diatas, ternyata terhadap tanah dan bangunan rumah diatasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 125 / Desa Gabus Kulon tersebut, dikuasai dan ditempati oleh Tergugat anak kandung dari Darma atau anak tirinya almarhumah Ny. Darinah Binti Dayim tanpa ijin dari Para Penggugat; 21. Bahwa, Para Penggugat telah berulang kali melakukan upaya mediasi terhadap Tergugat, agar Tergugat secara sukarela dapat menyelesaikan sengketa tersebut secara musyawarah mufakat; 22. Bahwa, akan tetapi hingga sekarang ini musyawarah antara Tergugat dengan Para Penggugat tetap tidak tercapai kata sepakat, sehingga Para Penggugat mengajukan persoalan penyelesaian sengketa ini melalui Pengadilan; 23. Bahwa, oleh karena sebagaimana tersebut di atas, tindakan peralihan hak yang dilakukan atas sebagian dari tanah milik waris almarhum Dayim dan almarhumah Ny. Sarmi oleh Darma dan Ny. Darinah Binti Dayim tersebut, telah cacat hukum, sehingga Sertipikat Hak Milik No. 125 / Desa Gabus Kulon atas nama Darma dan Ny. Darinah tersebut, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum apapun dan batal demi hukum, maka penguasaan atas objek sengketa oleh Tergugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum; 24. Bahwa, oleh karena penguasaan dan pengelolaan tanah milik almarhum Dayim dan almarhumah Ny. Sarmi tersebut oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka secara yuridis kepada Tergugat atau siapapun yang telah menguasai, menempati atau yang mendapatkan hak dari padanya, secara hukum wajib untuk menyerahkan dan mengembalikan kepada boedel waris hak para ahli warisnya; 25. Bahwa, selain itu akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat, dengan menguasai, mengelola dan menempati boedel waris milik dari almarhum Dayim dan almarhumah Ny. Sarmi, telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat; 26. Bahwa, adapun kerugian yang diderita Para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah berupa kerugian dimana apabila terhadap tanah dan bangunan rumah tersebut dinilai secara bisnis dengan menyewakannya kepada pihak lain, maka akan menghasikan Halaman 6 dari 27 Pts. No: 178/Pdt/2017/PT.Bdg

pendapatan paling tidak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pertahun, sehingga kerugian yang diderita Para Penggugat selama 7 tahun, yaitu sejak Darma meninggal dunia tahun 2009 hingga gugatan ini diajukan tahun 2016 adalah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah); 27. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia, maka Para Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Indramayu, berkenan untuk meletakan Sita Jaminan, terhadap: Sebidang tanah darat Milik Adat, Persil No. 276, Kohir No. 3002, Luas 1750 M2 yang dahulu termasuk dalam wilayah atau terletak di Desa Gabus Kulon, Kecamatan Gabus Wetan, sekarang terletak di Desa Sukamelang, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu dengan batas-batas, sebagai berikut: Sebelah Utara

: Tanah H. Mariyah;

Sebelah Selatan


Sebelah Barat

: Jalan PUK ;

Sebelah Timur

: Gang Desa;

28. Bahwa, selain itu oleh karena terhadap gugatan ini didukung oleh alat bukti yang kuat, maka beralasan kiranya apabila terhadap putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu atau serta merta meskipun ada banding maupun kasasi, sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR; Berdasarkan uraian alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Indramayu, berkenan memberikan Putusan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut: A. DALAM PROVISI; -

Mengabulkan permohonan Sita Jaminan sebagaimana tersebut dalam posita gugatan butir 27 di atas;

B. DALAM POKOK PERKARA; 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Indramayu; 3. Menyatakan sebidang tanah Milik Adat, Persil No. 276, Kohir No. 3002, Luas 1750 M2 yang dahulu termasuk dalam wilayah atau terletak di Desa Gabus Kulon, Kecamatan Gabus Wetan, sekarang terletak di Desa Sukamelang, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas, sebagai berikut:


Sebelah Utara

: Tanah H. Mariyah;

Sebelah Selatan : Tanah Abdul Kahfi; Sebelah Barat

: Jalan PUK;

Sebelah Timur : Gang Desa; adalah merupakan harta peninggalan almarhum Dayim dan almarhumah Ny. Sarmi; 4. Menyatakan, tindakan penguasaan dan peralihan hak atas sebagian dari tanah adat milik almarhum Dayim dan almarhumah Ny. Sarmi, yakni seluas kurang lebih 736 M2 dari luas seluruhnya 1750 M2 menjadi atas nama Darma dan Ny. Darinah, sebagaimana telah terbit Sertipikat Hak Milik, tanggal 29 Agustus 1977, No. 125 / Desa Gabus Kulon adalah tanpa alas hak yang sah sehingga cacat hukum; 5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 125 / Desa Gabus Kulon atas nama Darma dan Ny. Darinah sebagaimana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apapun dan batal demi hukum; 6. Menyatakan status tanah yang telah bersertipikat No. 125 / Desa Gabus Kulon atas nama Darma dan Ny. Darinah tersebut kembali kedalam kedudukan semula yakni merupakan bagian dari satu kesatuan utuh sebidang tanah adat sesuai Persil No. 276, Kohir No. 3002, Luas 1750 M2 yang merupakan "Boedel Waris" milik dari almarhum Dayim dan almarhumah Ny. Sarmi yang belum dibagi-bagi kepada ahli warisnya; 7. Menyatakan Penggugat I, II, III, IV, V, dan VI, selaku cucu-cucu dari almarhum Dayim dan almarhumah Ny. Sarmi adalah merupakan ahli waris Pengganti yang sah yang berhak mewaris atas boedel waris tersebut; 8. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; 9. Menghukum Tergugat atau siapapun yang telah menguasai, menempati atau yang mendapatkan hak dari padanya, untuk menyerahkan tanah dan bangunan sengketa tersebut kepada Para Penggugat secara seketika, sekaligus serta tanpa beban apapun; 10. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat, secara tunai, seketika dan sekaligus; 11.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

12.

Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;


13.

Menyatakan terhadap putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu atau serta merta meskipun ada banding maupun kasasi, sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR;

ATAU Mohon putusan yang seadil-adilnya sebagaimana Hakim yang terhormat menganggap patut dan adil; Membaca dan memperhatikan jawaban Para Pembanding semula Tergugat I, II dan Tergugat III sebagai berikut : DALAM EKSEPSI; 1. Mengenai Kompetensi Absolut;a. Bahwa gugatan Para Penggugat telah secara keliru diajukan oleh Para Penggugat kepada Pengadilan Negeri Indramayu ; Bahwa sebagaimana pada poin 12, 13 Posita dan poin 5 Petitum Gugatan Para Penggugat, didalilkan : -

Poin 12 Posita : “…maka dengan demikian Sertifikat Hak Milik No. 125 / Desa Gabus Kulon tersebut, tidak mempunyai kekuatan hukum apapun dan batal demi hukum;

-

Poin 13 Posita : “…oleh karena Sertifikat Hak Milik No. 125 / Desa Gabus Kulon atas nama Darma dan Ny.Darinah tidak mempunyai kekuatan hukum apapun dan batal demi hukum…dst”;

-

Poin 5 Petitum : “Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 125 / Desa Gabus Kulon atas nama Darma dan Ny.Darinah, sebagaimana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apapun dan batal demi hukum”; Bahwa sertifikat hak milik adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional yang memiliki sifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

-

Pasal 1 butir 9 : "Keputusan Tata Usaha Nagara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; Halaman 9 dari 27 Pts. No: 178/Pdt/2017/PT.Bdg

Bahwa selanjutnya menurut Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 : -

Pasal 53 ayat (1): "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi" ; Bahwa dengan demikian jelas, apabila mengacu kepada Pasal 1 Undang- Undang Nomor: 51 Tahun 2009 jo Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tersebut di atas, gugatan Para Penggugat yang berkeinginan membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 125 / Desa Gabus Kulon atas nama Darma dan Ny. Darinah seharusnya gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kepada Pengadilan Negeri Indramayu, oleh karenanya sangat beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

b. Bahwa gugatan Para Penggugat pun telah secara keliru diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Indramayu; Bahwa sebagaimana pada poin 5, 8 dan 13 Posita dan poin 3, 6 dan 7 Petitum Gugatan Para Penggugat, didalilkan : -

Poin 5 Posita adalah merupakan harta warisan yang dapat dibagi- bagi kepada ahli warisnya dan anak-anak almarhum yakni Tarjono Bin Dayim, Darinah Binti Dayim, Karliyah Binti Dayim, Mutiah Binti Dayim, serta Ny. Sarmi selaku janda almarhum, adalah ahli waris yang sah dan berhak mewaris atas harta yang ditinggalkannya tersebut";

-

Poin 8 Posita :"...maka terhadap harta peninggalan sebagaimana tersebut (vide butir nomor : 3) di atas adalah merupakan boedel waris yang menjadi obyek warisan yang dapat dibagi-bagi kepada seluruh ahli warisnya”; Halaman 10 dari 27 Pts. No: 178/Pdt/2017/PT.Bdg

-

Poin 13 Posita :"...yang merupakan boedel waris yang belum dibagibagikan kepada ahli warisnya";

-

Poin 3 Petitum : "Menyatakan sebidang tanah milik adat ...........dst, adalah merupakan harta peninggalan almarhum Dayim dan almarhumah Ny. Sarmi";

-

Poin 6 Petitum : "Menyatakan status tanah yang telah bersertifikat... dst, merupakan 'boedel waris' milik dari almarhum Dayim dan almarhumah Ny. Sarmi yang belum dibagi-bagi kepada ahli warisnya";

-

Poin 7 Petitum : "Menyatakan Penggugat I...dst adalah merupakan ahli waris pengganti yang sah yang berhak mewaris atas boedel waris tersebut"; Bahwa menurut Pasal 49 Jo Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1986 Tentang Peradilan Agama yang isinya sebagai berikut:

-

Pasal 49 “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi syari'ah";

-

Pasal 50 ayat (2) :"Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beraga Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49". Bahwa dengan demikian jelas, apabila mengacu kepada Pasal 49 Jo Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1986 Tentang Peradilan Agama tersebut

di

atas,

gugatan

Para

Penggugat

yang

berkeinginan

sebagaimana pada poin 3, 6 dan 7 Petitum dalam gugatannya, seharusnya gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama bukan kepada Pengadilan Negeri Indramayu, oleh karenanya sangat beralasan hukum apabila gugatan Penggugat haruslah ditolak; 2. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas / Obscuur Libel; Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas / obscuur libel, karena : a. Judul gugatan tidak ada apakah "Gugatan Wanprestasi" atau "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum" atau "Sengketa Waris kah" ataupun lainnya;


b. Adanya dasar gugatan lebih dari satu dasar gugatan. Pertama, gugatan dengan dasar gugatan atas Pembatalan Terhadap Keputusan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara, hal tersebut dapat disimak pada poin 12, 13 Posita dan poin 5 Petitum gugatan. Kedua, gugatan dengan dasar gugatan atas Sengketa Waris, hal tersebut dapat disimak pada poin 5, 8,10,11,13,19 dan 24 Posita serta poin 3, 6 dan 7 Petitum gugatan. Ketiga, gugatan dengan dasar gugatan atas Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut dapat disimak pada poin 23 posita dan poin 8 Petitum gugatan. Andaipun dasar gugatan Para Penggugat adalah benar tentang Perbuatan Melawan Hukum, dalil-dalil Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas cara-cara atau dengan cara bagaimana Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga dengan format gugatan Para Penggugat yang demikian tersebut, gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur / obscuur libel, maka sangat beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 5 Juni 1975 Nomor :616 K / Sip / 1973; 3. Gugatan Para Penggugat Tidak Lengkap; Bahwa gugatan Para Penggugat tidak lengkap, karena sebagaimana dalil Para Penggugat dalam gugatannya yaitu poin 9, 10 Posita dan poin 4 Petitum gugatan menerangkan tanah sengketa adalah tanah yang dikuasai Tergugat yang luasnya 736 M2, sedangkan disisi lain sebagaimana pada poin 9, 13, 27 Posita dan poin 3, 4, dan 6 Petitum gugatan Para Penggugat mendalilkan luas tanah seluruhnya adalah 1750 M2. Keadaan demikian memang benar adanya akan tetapi semestinya Para Penggugat pun mesti tahu apabila berbicara luas tanah seluruhnya yaitu 1750 M2 dan dikurangi dengan luas tanah yang telah dikuasai Tergugat seluas 736 M2, artinya tanah tersebut masih ada sisanya yaitu seluas 1014 M2. Tanah sisa seluas 1014 M2 tersebut faktanya telah memiliki Sertifikat Hak Milik atas nama Karliyah dan sekarang tanah berikut surat kepemilikannya dikuasai oleh Penggugat V (Ir. Suwenda Asmita, MSi.) dan Penggugat VI (Ir. Sudarsono A.), yang tiada lain adalah anak-anak Karliyah. Dengan demikian gugatan Para Penggugat yang mendalilkan luas tanah sengketa seluruhnya 1750 M2 dan merupakan boedel waris yang belum dibagi adalah kurang atau tidak lengkap karena tidak memperkarakan luas tanah sisanya yaitu seluas 1014 M2. Oleh karena gugatan Para Penggugat tidak lengkap maka sangat beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat tidak


dapat diterima. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 28 Nopember 1956 Nomor : 195 K / Sip / 1955; Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai di atas, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Indramayu berkenan memutuskan : 1. Menyatakan Pengadilan Negeri Indramayu tidak berwenang mengadili perkara tersebut; 2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak, atau; 3. Menyatakan setidak-tidaknya Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; 4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini; Apabila Pengadilan Negeri Indramayu berpendapat lain maka : DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyangkal dalil-dalil yang telah diajukan Para Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II; 2. Bahwa benar dalil Para Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, 7, 14, 15, 16 dan 17 dalam gugatannya. Alm. Dayim selama hidupnya telah menikah dengan Almh. Sarmi dan dari pernikahannya tersebut Alm. Dayim dan Almh. Sarmi dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Tarjono bin Dayim, Darinah binti Dayim, Karliyah binti Dayim dan Mutiah alias Warjem binti Dayim. Dari keempat anak Alm. Dayim dan Almh. Sarmi dua diantaranya memiliki anak (Para Penggugat). Selain telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan cucu (Para Penggugat), Alm.Dayim dan Almh. Sarmi memiliki harta berupa tanah darat yang terletak setempat dan dikenal dahulu termasuk ke dalam wilayah Desa Gabus Kulon Kecamatan Gabus Wetan, sekarang masuk wilayah Desa Sukamelang Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu dengan identitas tanah : Persil No.276, Kohir No.3002, luas 1750 M2 dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara

: Tanah milik H. Mariyah;

Sebelah Selatan

: Tanah Milik Abdul Kahfi;

Sebelah Barat

: Jalan PU;

Sebelah Timur

: Gang Desa;

3. Bahwa tidak semuanya benar dalil Para Penggugat pada poin 5, 6, 7 dan 8 dalam gugatannya, karena sepeninggalnya Sdr. Dayim, in casu istri (Ny. Sarmi) dan anak-anaknya adalah benar sepanjang mengenai statusnya sebagai ahli Halaman 13 dari 27 Pts. No: 178/Pdt/2017/PT.Bdg

waris dari Alm. Dayim, tidak mengenai hak mewaris atas obyek dalam perkara a quo; 4. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada poin 9, 10, 11, 12 dan 13 dalam gugatannya, karena fakta sebenarnya setelah Sdr. Dayim meninggal dunia, tanah darat yang terletak setempat dan dikenal dahulu termasuk ke dalam wilayah Desa Gabus Kulon Kecamatan Gabus Wetan, sekarang masuk wilayah Desa Sukamelang Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu dengan identitas tanah : Persil No.276, Kohir No.3002, luas 1750 M2 dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara

: Tanah milik H. Mariyah;

Sebelah Selatan

: Tanah Milik Abdul Kahfi;

Sebelah Barat

: Jalan PU;

Sebelah Timur

: Gang Desa;

Pada tanggal 23 April 1975 seluas 736 M2 telah dijual oleh Ny. Sarmi kepada Sdr. Darma dan Sdri. Darinah atas persetujuan anak-anaknya yaitu Tarjono bin Dayim (orang tua Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV), Darinah binti Dayim, Karliyah binti Dayim (orang tua Penggugat V dan Penggugat VI) dan Mutiah alias Warjem binti Dayim. Selanjutnya berdasarkan persetujuan tersebut pada tanggal 24 Desember 1975 dibuatlah Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 71 / 162 / 1975 antara Ny. Sarmi dengan Sdr. Darma dan Sdri. Darinah, dan sekira tahun 1977 atas dasar Akta Jual Beli tersebut diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 125 atas nama Sdr. Darma dan Ny. Darinah. Selang beberapa waktu kemudian, sisa luas tanah darat tersebut yaitu seluas 1014 M2 telah dijual pula oleh Ny. Sarmi kepada anaknya yang bernama Sdr. Karliyah dan kemudian telah diterbitkan pula Sertifikat Hak Miliknya, tanah mana berikut surat kepemilikannya hingga sekarang dikuasai oleh Penggugat V dan Penggugat VI selaku anak-anak dari Sdri. Karliyah. Dengan demikian jelas tanah dimaksud dalam perkara ini bukan lagi boedel waris Alm. Dayim dan Almh. Sarmi sebagaimana dalil Para Penggugat ; 5. Bahwa tidak semuanya benar dalil Para Penggugat pada poin 18, 19 dan 20 dalam gugatannya karena meskipun Sdr. Darma dari pernikahannya dengan Sdri. Darinah tidak memiliki keturunan namun memiliki keturunan dari pernikahan sebelumnya yaitu Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan oleh karena obyek sengketa dalam perkara a quo adalah bukan boedel waris Sdr. Dayim dan Sdri. Sarmi, maka demi hukum anak-anak Sdr. Darma dan Sdri. Darinah (Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) berhak Halaman 14 dari 27 Pts. No: 178/Pdt/2017/PT.Bdg

mewaris atas harta peninggalan orang tuanya (Sdr. Darma dan Sdri. Darinah) serta tidak memerlukan izin kepada Para Penggugat untuk menguasainya karena obyek sengketa senyatanya adalah harta bersama kedua orang tua Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II; 6. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada poin 23 dan seterusnya, karena dalil Para Penggugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum menuduh Tergugat, dan atau Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, apalagi dengan meminta ganti rugi kepada Tergugat, sehingga sangat beralasan hukum apabila permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) Para Penggugat haruslah ditolak; -------- Berdasarkan segala apa yang telah terurai di atas, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya, atau; 2. Menyatakan setidak-tidaknya Gugatan Para penggugat tidak dapat diterima;3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara ini;

Atau; Apabila Pengadilan Negeri Indramayu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono); Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 30 Januari 2017, Nomor 29/Pdt.G./2016/PN.Idm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM PROVISI: -

Menolak Gugatan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI: -

Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA: 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan sebidang tanah Milik Adat, Persil No. 276, Kohir No. 3002, dahulu dengan luas 1750 M2 (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) sekarang menjadi luas tanah 1680 M2 (seribu enam ratus delapan puluh meter persegi) setelah dikurangi tanah Hak Tergugat seluas 70 M2 (tujuh puluh meter persegi) Halaman 15 dari 27 Pts. No: 178/Pdt/2017/PT.Bdg

atas dasar Jual Beli oleh Darma dan Nyi. Darinah dengan Ny. Sarmi, yang terletak di Desa Gabus Kulon, Kecamatan Gabus Wetan, sekarang terletak di Desa Sukamelang, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, dengan batasbatas, sebagai berikut: Sebelah Utara

: Tanah H. Mariyah;

Sebelah Selatan


Sebelah Barat

: Tanah Darma dan Nyi Darinah;

Sebelah Timur

: Gang Desa;

adalah merupakan harta peninggalan almarhum Dayim dan almarhumah Ny. Sarmi; 3. Menyatakan, tindakan penguasaan dan peralihan hak atas sebagian dari tanah adat milik almarhum Dayim dan almarhumah Ny. Sarmi, yakni seluas kurang lebih 736 M2 (tujuh ratus tiga puluh enam meter persegi) dari luas seluruhnya 1750 M2 (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) menjadi atas nama Darma dan Ny. Darinah, sebagaimana telah terbit Sertipikat Hak Milik, tanggal 29 Agustus 1977, No. 125 / Desa Gabus Kulon, adalah tanpa alas hak yang sah sehingga cacat hukum, kecuali atas tanah seluas 70 M2 (tujuh puluh meter persegi) sesuai Akta Jual Beli tanggal 24 Desember 1975 Nomor 71 / 162 / 1975; 4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 125 / Desa Gabus Kulon atas nama Darma dan Ny. Darinah sebagaimana tersebut cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun ; 5. Menyatakan status tanah yang telah bersertipikat Nomor 125 / Desa Gabus Kulon atas nama Darma dan Ny. Darinah, dengan luas 736 M2 (tujuh ratus tiga puluh enam meter persegi) setelah dikurangi luas 70 M2 (tujuh puluh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 24 Desember 1975 nomor 71 / 162 / 1975 sisanya kembali kedalam kedudukan semula yakni merupakan bagian dari satu kesatuan utuh sebidang tanah adat sesuai Persil No. 276, Kohir No. 3002, Luas 1750 M2 (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang merupakan boedel waris milik dari almarhum Dayim dan almarhumah Ny. Sarmi yang belum dibagi-bagi kepada ahli warisnya; 6. Menyatakan Penggugat I, II, III, IV, V, dan VI, selaku cucu-cucu dari almarhum Dayim dan almarhumah Ny. Sarmi adalah merupakan ahli waris Pengganti yang sah yang berhak mewaris atas boedel waris tersebut; 7. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;


8. Menghukum Tergugat atau siapapun yang telah menguasai, menempati atau yang mendapatkan hak dari padanya, untuk menyerahkan tanah dan bangunan sengketa tersebut kepada Para Penggugat secara seketika, sekaligus serta tanpa beban apapun; 9. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini; 10. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 3. 549.500,00. (tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah); 11. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya; Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut : 1. Risalah

Pernyataan Permohonan

2016/PN.Idm,

tanggal

09

Banding,

Februari

2017,

Nomor yang

:

29/PDT.G./ dibuat

oleh

H. SUPYANTORRO MUCHIDIN, SH.,MH, Panitera Pengadilan Negeri Indramayu, yang isinya menyatakan, bahwa pada tanggal, 09 Februari 2017, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I dan II yang bernama AGUS NARTO, SH dan MUSBHIKIN, SH menerangkan bahwa ia menyatakan memohon banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri

Indramayu,

tanggal

30

Januari

2017,

Nomor

:29/Pdt.G/2016/PN.Idm, tersebut ; 2. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing kepada Terbanding I, II, III, IV, V dan Terbanding VI semula Penggugat I, II, III, IV, V dan Penggugat VI, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat IV masing-masing tanggal 13 Februari 2017 dan tanggal 28 Februari 2017 yang dijalankan oleh TOIMAH

Jurusita

Pengganti

Pengadilan

Negeri

Indramayu

dan

NURLAELA TAMDANI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon yang memberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut ; 3. Risalah Pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Indramayu, yang dijalankan oleh TOIMAH Jurusita Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 10 Februari 2017. Telah memberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat III, tentang isi putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 30 Januari 2017 tersebut ; 4. Risalah Pemberitahun dan Penyerahan Memori Banding yang dijalankan oleh TOIMAH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu masingHalaman 17 dari 27 Pts. No: 178/Pdt/2017/PT.Bdg

masing tanggal 8 Maret 2017 kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat III dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat IV, serta tanggal 15 Maret 2017 yang dijalankan oleh WALUYO Jurusita Pengganti Penggadilan Negeri Cirebon, telah disampaikan kepada SUWANDI, SH.dkk Advokad-Advokad yang berkantor di Cirebon Bussines Canter (CBC) Blok D. No. 12.A Jln. Tuvarev Kedaung Kabupaten Cirebon, selaku kuasa dari Para Terbanding semula Penggugat I, II, III, IV, V dan VI tersebut ; 5. Surat tanda terima kontra memori banding yang diajukan oleh WAWAN HERMAWAN, SH dan SUWANDI, SH Advokad yang berkantor yang berkantor di Komplek Cirebon Bussines Canter (CBC) Blok D. No. 12.A Jln. Tuvarev Kedaung Kabupaten Cirebon, selaku kuasa dari Para Terbanding semula Penggugat I, II, III, IV, V dan VI , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 23 Maret 2017; 6. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, pada tanggal 24 Maret 2017 telah disampaikan oleh TOIMAH Jususita Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu kepada AGUS NARTO, SH dan MUSBHIKIN, SH Advokad berkantor Jln.Raya Turusan Sukadedel BTN Pepabri Blok H.11. Rt. 26/09 Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, selaku kuasa dari Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I dan II; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu, yaitu sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas ( inzage) perkara, Nomor : 29/PDT.G/2016/PN.Idm. yang disampaikan oleh TOIMAH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu kepada Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I an II dan Turut Terbanding I, dan II semula Turut Tergugat III dan IV serta Terbanding I, II, III, IV, V dan VI semula Para Penggugat, masing-masing masing-masing melalui kuasanya tanggal 08 Maret 2017 dan 15 Maret 2017;


TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah, 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan ; Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Indramayu, Nomor : 29/PDT.G/2016/PN.Idm , diucapkan pada tanggal 30 Januari 2017, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat IV tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat III ; Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Indramayu, Nomor 29/Pdt.G/2016/PN.Idm telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat III pada tanggal 10 Februari 2017 ; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

Risalah

Pernyataan

Permohonan

Banding, Nomor : 29/Pdt.G/ 2016/PN.Idm, tanggal 09 Februari 2017, yang dibuat oleh H. SUPYANTORRO MUCHIDIN, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Indramayu, tentang pernyataan permohonan banding bahwa

pada tanggal 09

Februari 2017, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I dan II telah menyatakan memohon banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Indramayu tersebut ; Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Putusan Pengadilan Negeri Indramayu, tanggal 30 Januari 2017, Nomor : 29/PDT.G/2016/PN.Idm, yang diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 13 Februari 2017 yang dijalankan olehTOIMAH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu tentang adanya permohonan banding tersebut, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diberitahukan, karenanya sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ; Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding

semula Tergugat, Turut Tergugat I dan II tersebut, telah

diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Halaman 19 dari 27 Pts. No: 178/Pdt/2017/PT.Bdg

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I dan II dalam memori banding tertanggal 06 Maret 2017 mengemukakan hal-hal, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : 1. Bahwa secara keliru Pengadilan Negeri Indramayu dalam putusannya pada halaman 43 menyebutkan “perbuatan Pembanding dapat dikatagorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum” dengan mendasarkan pendapatnya pada pertimbangan sebagaimana yang tertuang dalam putusan pada halaman : a. Halaman 35 :”Menimbang, bahwa jual beli sebidang tanah berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 24 Desember 1975 No.71/162/1975 tersebut adalah tanah yang tercatat dalam Buku C Desa No.3002 Persil No.276 atas nama Dayim Sarmi yang dilakukan oleh Ny.Sarmi dengan persetujuan dan mendapatkan kuasa dari ahli warisnya antara lain Tarjono bin Dayim, Nyi.Darinah binti Dayim, Nyi. Karliyah binti Dayim dan Nyi.Warjem binti Dayim sebagaimana Bukti TT.IV-3 dengan luas 70 M2 (tujuh puluh meter persegi)… dst”; b. Halaman 36 :”Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat IV tidak dapat meneguhkan dalil sangkalannya dan tidak dapat membuktikan alas hak penambahan luas tanah yang dalam Sertifikat Hak Milik No.125 sehingga menjadi 736 M2 (tujuh ratus tiga puluh enam meter persegi) sedangkan Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 125 tersebut berdasarkan Akta Jual Beli tanah seluas 70 M2 (tujuh puluh meter persegi) dan juga bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat atas nama Rastam bin Kaman yang menerangkan luas tanah yang dibeli oleh Bapak Darma luasnya 70 M2 (tujuh puluh meter persegi) lebih dan sekarang ditempati Ibu Liyah. Dengan demikian terbitnya Sertifikat Hak Milik No.125 atas nama Darma dan Nyi. Darinah dengan luas 736 M2 (tujuh ratus tiga puluh enam meter persegi) adalah cacat hukum”; 2. Bahwa secara keliru Pengadilan Negeri Indramayu dalam putusannya pada halaman 40, 41 dan 42 mendasarkan pendapatnya pada permasalahan yang bukan pokok permasalahan yang didalilkan Para Terbanding yakni adanya fakta Perbedaan luas tanah yang berakibat dirubahnya redaksi dalil Para Terbanding dalam bagian Petitum Gugatan Para Terbanding, sebagai berikut : Halaman 20 dari 27 Pts. No: 178/Pdt/2017/PT.Bdg

a. “Menimbang,…dst, dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat pada angka 3 (tiga) patut dikabulkan karena beralasan hukum akan tetapi redaksi dan batas tanah yang menjadi boedel waris sebelah Barat berubah menjadi menyatakan… dst”; b. “Menimbang,… dst, oleh karena itu petitum angka 4 (empat) patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan merubah redaksinya menjadi menyatakan penguasaan dan peralihan hak atas sebagian dari tanah adat… dst”; c. “Menimbang,…dst, maka petitum gugatan Para Penggugat angka 5 (lima) patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan mengubah redaksinya menjadi menyatakan Sertifikat Hak Milik No.125/Desa Gabus Kulon atas nama Darma dan Ny.Darinah sebagaimana tersebut cacat hokum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun”; d. “Menimbang…dst, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas petitum gugatan Para Penggugat angka 6 (enam) patut dan beralasan hukum

untuk

dikabulkan

dengan

merubah

redaksinya

menjadi

menyatakan…dst”; 3. Bahwa

pertimbangan-pertimbangan

Majelis

Hakim

tersebut

tidak

mencerminkan keadilan, karena : a. Pokok permasalahan

sebagai dalil Para Terbanding sebagaimana

tertuang di dalam surat gugatannya jelas-jelas adalah bukan adanya fakta perbedaan luas tanah yang dikuasai oleh Pembanding, akan tetapi pokok

permasalahan

“Bahwa,

tindakan

penguasaan

dan

pengalihan/peralihan hak dengan terbitnya sertifikat atas sebagian lahan tanah waris milik Dayim almarhum dan almarhumah Ny. Sarmi seluas 736 M2, menjadi atas nama Darma dan Ny. Darinah tersebut adalah tanpa persetujuan atau tanpa sepengetahuan serta tanpa ijin dari pihak ahli

waris

lainnya”

(Poin

10

Posita

Gugatan

Penggugat/Para

Terbanding); b. Selanjutnya dalam Poin 11 Gugatan Para Terbanding mendalilkan “Bahwa oleh sebab tindakan penguasaan dan peralihan hak oleh Darma dan Ny.Darinah atas sebagian dari tanah adat peninggalan almarhum Dayim dan Nyi.Sarmi tersebut tanpa persetujuan dan tanpa ijin ahli waris lainnya yang berhak,…dst”;


c. Apabila kita mau fairplay, jelas pertimbangan hakim keliru karena menurut Para Terbanding dalam gugatannya, tindakan Pembanding itu tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan Para Terbanding, bukan karena alasan luas tanahnya, bahkan kelirunya pertimbangan tersebut tidak menghubungkannya dengan Bukti T.I

(Surat Pernyataan Ahli Waris),

tapi dengan menghubungkannya pada Bukti TT.IV-3; d. Merubah redaksi petitum gugatan Para Terbanding seperti pada poin 2 (dua) di atas; 4. Bahwa berdasarkan pasal 178 ayat (1) dan (3) HIR, ditegaskan : a. Ayat (1) :”Hakim dalam waktu bermusyawarah karena jabatannya, harus mencukupkan alasan-alasan hukum, yang mungkin tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak”. Yang dimaksud dengan alasan hukum ialah kaidah hukum kanun (Regel Van Het Objectieve Recht). Apabila Penggugat dalam surat gugatannya tidak menyebut dasar gugatannya, atau secara keliru menggunakan dasar gugatan, maka Hakim dalam pertimbangannya akan mencukupkan segala alasan hukum supaya menang kalahnya salah satu pihak menjadi terang. Bukan melengkapi fakta keadaan suatu peristiwa hukum yang tidak menjadi pokok persoalan Para Terbanding; b. Ayat (3) :”Ia dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau meluluskan lebih dari apa yang dituntut”. Apabila Penggugat lupa untuk dalam petitum, menyebutkan, agar Tergugat dihukum diminta membayar biaya perkara, apabila ternyata Penggugat menang, tidak diperkenankan untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. Hal tersebut telah tidak diminta oleh Penggugat dan karenanya dilarang untuk dikabulkan. Dalam perkara a quo, merubah redaksi beberapa petitum seperti halnya poin 5 (lima) gugatan Para Terbanding yakni “Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.125/Desa Gabus Kulon atas nama Darma dan Ny. Darinah sebagaimana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apapun dan batal demi hukum”, oleh Majelis Hakim dirubah dengan menghilangkan kata-kata “batal demi hukum” dan hanya kata-kata “cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun” sebagaimana halaman 41 pertimbangan hukum dan poin 4 amar Putusan. Dengan demikian jelas


Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu telah keliru dan melanggar Pasal 178 ayat (1) dan (3) HIR; 5. Bahwa selanjutnya dengan merubah redaksi petitum gugatan Para Terbanding khususnya yakni dengan tidak menyebutkan kata-kata “batal demi hukum” menjadi “cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun” tidak serta merta Pengadilan Negeri Indramayu berwenang mengadili perkara ini. Penyebutan kata “batal demi hukum” atau “cacat hukum” intinya sama yaitu bertujuan agar Sertifikat Hak Milik No.125/Desa Gabus Kulon atas nama Darma dan Ny. Darinah tidak berlaku. Berdasarkan Pasal 48 jo Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 ditegaskan : ”Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”. Dengan demikian jelas, apabila mengacu kepada Pasal 48 Jo Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tersebut di atas, Eksepsi Pembanding seharusnya diterima dan beralasan hukum apabila gugatan Para Terbanding haruslah ditolak;

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai di atas, Pembanding mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung berkenan memutuskan : 1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 30 Januari 2017 Nomor : 29/Pdt.G/2016/PN.Idm., dan dengan mengadili sendiri : 2. Menyatakan menolak Gugatan Para Terbanding seluruhnya, atau setidaktidaknya Gugatan Para Terbanding tidak dapat diterima;


Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 22 Maret 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 23 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa, putusan Judex Factie, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Indramayu A Quo, adalah telah tepat dan benar, karena pertimbangan hukumnya telah didasarkan kepada fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan; 2. Bahwa, karena putusan Judex Factie telah tepat dan benar, maka segala keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding dalam Memori Bandingnya tersebut,

sama

sekali

tidak

beralasan

dan

mohon

kiranya

untuk

dikesampingkan atau ditolak; 3. Bahwa, selain itu terhadap keberatan Pembanding atas pertimbangan hukum judex factie dalam putusan halaman 43, adalah tidak beralasan, sebab Judex Factie telah memberikan pertimbangan hukumnya

dengan mendasarkan

kepada fakta yang terungkap dipesidangan yakni berupa bukti TT.IV-4 (Akta Jual Beli tanggal 24 Desember 1975 No, 71/162/1975) sertadidukung pula oleh keterangan saksi atas nama RASTAM Bin KAMAN; 4. Bahwa, demikian pula pertimbangan hukum

judex factie

dalam putusan

halaman 40. 41, 42, adalah telah tepat dan benar sebab pertimbangan hukum tersebut telah didasarkan atas bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Terbanding/Penggugat; 5. Bahwa, judex factie telah memberikan pertimbangan hukumnya yang benar dan sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam ketentuan Pasal 178 ayau (1) ) HIR, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum judex factie tersebut, secara yuridis formil

telah memenuhi cukup alasan hukum,

karenanya keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnnya a quo patut untuk ditolak atau dikesampingkan; 6. Bahwa, demikian pula pertimbangan hukum judex factie tersebut

di atas

adalah telah tepat dan benar, sebab apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim, telah tidak melanggar terhadap apa yang telah ditentukandalam ketentuan Pasal 178 ayat (3) Jo. Pasal 189 ayat (3) Rbg, dan Pasal 50 Rv. atau tidak melanggar asas ultra petitum partium;


7. Bahwa, selain itu pula keberatan Pembanding dalam butir 5 halaman 7 Memori Bandingnya,

adalah

merupakan

keberatan-keberatan

(eksepsi

tentang

kewenangan absolut) yang sama yang telah disampaikannya pada sidang tingkat pertama dan atas eksepsi manaPengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan

sela dengan menolak eksepsi Pembanding/Tergugat,

sehingga keberatan tersebuttidak relevan, dan karenanya mohon untuk ditolak; 8. Bahwa,

Para Terbanding, semula Para Penggugat

menolak dalil-dalil

sanggahan Para Pembanding, semula Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II selain serta selebihnya; Bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, putusan Judex factiea quo, telah merupakan putusan yang didasarkan atas penerapan hukum yang benar dan tepat, yang didasarkan kepada faktafakta hukum, serta bukti dan fakta sehingga karenanya beralasan

materiil yang terungkap dipersidangan.

apabila Pengadilan Tinggi Bandung dapat

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu, dengan menolak seluruh alasan-alasan keberatan dari Para Pembanding dalam memori bandingnya. Berdasarkan uraian alasan

tersebut di atas, maka Para Terbanding,

semulaPara Penggugat, mohon agar Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung, berkenan untuk memberikan putusan, sebagai berikut : 1. Menolak banding dari Para Pembanding, semula Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II seluruhnya ; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu, tertanggal 30 Januari November 2017, Nomor: 29/Pdt.G/2016/PN. Idm. 3. Menghukum Para Pembanding, semula Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama, Memori banding , Kontra Memori Banding, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 29/Pdt.G/2016/PN.Idm tanggal 30 Januari 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar Halaman 25 dari 27 Pts. No: 178/Pdt/2017/PT.Bdg

dalam putusannya oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ; Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Indramayu

tanggal

30 Januari 2017,

Nomor 29/PdtG/2016/PN.Idm haruslah dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I dan II tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ; 2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ; 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan ulangan di Jawa dan Madura ; 4. HIR dan pasal-pasal dari ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI -

Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I dan II tersebut ;

-

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu, tanggal 30 Januari 2017 Nomor : 29/PDT.G/2016/PN.Idm, yang dimohonkan banding tersebut ;

-

Menghukum Para Pembanding semula Tergugat, Turut Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari RABU tanggal 10 MEI 2017, oleh kami TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis dengan FIRZAL ARZY, SH., M.H. dan SULAIMAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 178/PDT./2017/PT.BDG, tanggal 11 April 2017, untuk memeriksa dan mengadili Halaman 26 dari 27 Pts. No: 178/Pdt/2017/PT.Bdg

perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari SENIN tanggal 22

MEI

2017 diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka

untuk

umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota serta

dibantu oleh ABDUL FATTAH, SH. Sebagai Panitera Pengganti tanpa

dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

FIRZAL ARZY, SH.,MH

TUMPAK SITUMORANG, SH.,MH

ttd SULAIMAN, SH.,MH

Pp

Panitera Pengganti ttd

ABDUL FATTAH, SH

Perincian biaya perkara : Redaksi Putusan ………………… Rp.

5.000,

Materai ………………………….

6.000,-

Rp.

Pemberkasan ……………………. Rp. 139.000,Jumlah

Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) .


PT.BDG

Recommend Documents