PT.BDG

PUTUSAN Nomor: 54 / PDT / 2017 / PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: 1. MUSRINAH Binti H. MASDI,

umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Wiraswata, tempat tinggal di Blok Karalangmalang RT.14 RW.04 Desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Pelawan I; 2. SUNERI Alias SANERI Binti SARDIAN, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Krimun RT.14 RW.04 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu,

selanjutnya

disebut

sebagai

Pembanding II semula Pelawan II; 3. WASRI Binti DARNA, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Blok Karangmalang Desa Krimun RT.14 RW.04 kecamatan Indramayu,

selanjutnya

Losarang Kabupaten disebut

sebagai

Pembanding III semula Pelawan III; 4. KARSEM Binti KARSAD, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Blok Karangmalang Desa Krimun RT.14 RW.04 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu,

selanjutnya

disebut

sebagai

Pembanding IV semula Pelawan IV; 5. SARTINIH Binti TARWAD, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Blok Karangmalang Desa Krimun RT.14. RW.04 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu,

selanjutnya

disebut

sebagai

Pembanding V semula Pelawan V; 6. KARCIWAN Bin SARNIDI, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal Blok Tanggul Desa Krimun RT.13 RW.03

Kecamatan

Losarang

Kabupaten

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 54 /PDT/2017/PT.BDG. .

Indramayu,

selanjutnya

disebut

sebagai

Pembanding VI semula Pelawan VI; 7. RASKIMEN Binti SARNIDI, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal Blok Tanggul Desa Krimun RT.13 RW.03

Kecamatan

Indramayu,

Losarang

selanjutnya

Kabupaten

disebut

sebagai

Pembanding VII semula Pelawan VII; 8. KENDA SETIAWATI Binti RUNDAM, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Manggungan

Rt.03

Rw.02

Kecamatan

Terisi

Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VIII semula Pelawan VIII; 9. YOYONG DARYONO, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal Desa Manggungan Rt.02 Rw.02 Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IX semula Pelawan IX; 10. RAHAYU, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Blok Karalangmalang RT.14 RW.04 Desa Krimun Kecamatan

Losarang

Kabupaten

Indramayu,

selanjutnya disebut sebagai Pembanding X semula Pelawan X; 11. ATIKA Binti TARIWAN, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Ranjeng Rt.10 Rw.02 Blok Ranjeng Tengah, Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu,selanjutnya disebut sebagai Pembanding XI semula Pelawan XI; 12. MUSTAPID Bin JAYADI, Umur 55 tahun, Agana Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal Desa Losarang Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu,selanjutnya disebut sebagai Pembanding XII semula Pelawan XII; 13. ROPIAH Binti SARGI (Alm), Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Ranjeng

Rt.04

Rw.03

Kecamatan

Losarang

Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 54 /PDT/2017/PT.BDG. .

Pembanding XIII semula Pelawan XIII; 14. HERLAMBANG Bin H. CARLI, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,

tempat

tinggal

Desa

Karangasem

Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu,selanjutnya disebut sebagai Pembanding XIV semula Pelawan XIV; Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. SYAMSUL BAHRI SIREGAR, S.H.,M.H., 2. AGUS NARTO, S.H., 3. AZIZI MUHAMAD,S.H., 4. YAHYA,S.H., kesemuanya Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu (LKBH FH UNWIR), berkantor di Jalan Raya Ir. H.Djuanda KM.3 Singaraja Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2016; Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Pelawan ; MELAWAN : I.

TERLAWAN PENYITA. ASNGAD bin LASTIMAN bin WALIWAS bin MARBAN, Usia 59 tahun, Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Krimun RT.07 RW. 02 Blok Kebon Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. H. TABAT, S.H., 2. SULASMO, S.H.,M.H., 3. BUDI WIDARTO, S.H., 4. PRATIWI, S.H., dan5. HENI ADIGAWATI, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum dari TRUST & Associates berkedudukan di Graha Arsa Lt.2 Jl. Siaga Raya Nomor:

31

Pasar

Minggu

Jakarta

Selatan

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2016, selanjutnya disebut

sebagai

Terbanding

semula Terlawan Penyita; II. TERLAWAN TERSITA. 1. ASDUTAN bin ASTIMAN, Usia 68, Agama Islam,Pekerjaan Tani, tempat tinggal

di

Kawedanan

Desa

Krimun

Kecamatan

RT.10 Losarang

RW.03

Blok

kabupaten

Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Terlawan Tersita I; 2. ASDUNYAN, tempat tinggal Desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 54 /PDT/2017/PT.BDG. .

Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Terlawan Tersita II; 3. RASIMAN, tempat tinggal Desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu,selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Terlawan Tersita III; 4. MADORI ALI, tempat tinggal Desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Terlawan Tersita IV; 5. H. URIP, tempat tinggal Desa Krimun Karangmalang Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu,selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Terlawan Tersita V; 6. DARNA, tempat tinggal Desa Krimun Karangmalang Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Terlawan Tersita VI; 7. KOSIM, tempat tinggal Desa Manggungan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Terlawan Tersita VII; 8. ASIM, tempat tinggal Desa Manggungan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII semula Terlawan Tersita VIII; 9. Hj. DARSINIH ahli waris dari (Alm. KARDIYAH), tempat tinggal di Desa Ranjeng

Kecamatan

Losarang

Kabupaten

Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IX semula Terlawan Tersita IX; 10. KIWUK, tempat tinggal Desa Krimun Karangmalang Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Terbanding X semula Terlawan Tersita X; 11. SEMA, tempat tinggal Desa Ranjeng Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XI semula Terlawan Tersita XI; 12. IYEK/NIYEM, tempat tinggal Desa Ranjeng Lor Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu,selanjutnya disebut sebagai Terbanding XII semula Terlawan Tersita XII; 13. SRETENG, tempat tinggal Desa Losarang Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Terbanding Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 54 /PDT/2017/PT.BDG. .

XIII semula Terlawan Tersita XIII; 14. TARIWAN, tempat tinggal Desa Ranjeng Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XIV semula Terlawan Tersita XIV; 15. JANURI ahli waris dari ( alm. BAMAN ), tempat tinggal Desa Puntang Kecamatan

Losarang

selanjutnya

disebut

Kabupaten sebagai

Indramayu,

Terbanding XV

semula Terlawan Tersita XV; 16. JAI, tempat tinggal Desa Krimun Karangmalang Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XVI semula Terlawan Tersita XVI; 17. SAJU Alias SAJUL, tempat tinggal Desa Krimun Karangmalang Kecamatan selanjutnya

Losarang disebut

Kabupaten

sebagai

Indramayu,

Terbanding

XVII

semula Terlawan Tersita XVII; 18. RUSTANA ahli waris dari (Alm.KARNI), tempat tinggal Desa Puntang Kecamatan

Losarang

Kabupaten

selanjutnya disebut sebagai

Indramayu,

Terbanding XVIII

semula Terlawan Tersita XVIII; 19. CASMAN, tempat tinggal Desa Puntang Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XIX semula Terlawan Tersita XIX; 20. KARSEM Alias ANDON, tempat tinggal Desa Krimun Karangmalang Kecamatan

Losarang

Kabupaten

Indramayu,

selanjutnya disebut sebagai Terbanding XX semula Terlawan Tersita XX; 21. SUPARDI, tempat tinggal Desa Krimun Karangmalang Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XXI semula Terlawan Tersita XXI; 22. RANIAH, tempat tinggal Desa Krimun Karangmalang Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XXII semula Terlawan Tersita XXII; 23. RUSTIM, tempat tinggal Desa Krimun Karangmalang Kecamatan Losarang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 54 /PDT/2017/PT.BDG. .

Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XXIII semula Terlawan Tersita XXIII; 24. DARSINAH, tempat tinggal Desa Krimun Karangmalang Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai

Terbanding XXIV semula Terlawan

Tersita XXIV; 25. KANDEG Alias KANDENG, tempat tinggal Desa Krimun Karangmalang Kecamatan

Losarang

Kabupaten

Indramayu,

selanjutnya disebut sebagai Terlawan Tersita XXV; 26. CASLIM Alias ASIM, tempat tinggal Desa Krimun Karangmalang Kecamatan selanjutnya

Losarang disebut

Kabupaten

sebagai

Indramayu,

Terbanding

XXVI

semula Terlawan Tersita XXVI; Dalam hal ini Terlawan Tersita I sampai dengan Terlawan Tersita XXVI telah memberi kuasa kepada : 1. MANSUR,S.H., dan 2. OMAN SULAKSONO, S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum “MANSUR, SH dan REKAN” yang beralamat di Perumahan Gerbang Kencana Blok KN 7 Nomor: 6 RT.041, RW.012 Desa Pekandangan Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2016, kecuali Terlawan Tersita VIII ASIM dan Terlawan Tersita XVII SAJU alias SAJUL; Selanjutnya Nomor: 1 sampai dengan Nomor: 26 disebut sebagai Para Terbanding semula Para Terlawan Tersita; Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 54/PEN.PDT/2017/PT.BDG, tanggal 30 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; TENTANG DUDUK PERKARA: Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat Perlawanannya tertanggal 24 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu pada tanggal 24 Maret 2016 dibawah register No.14/ PDT. Plw/2016/ PN. Idm, yang selanjutnya diperbaiki pada tanggal 24 Mei 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 54 /PDT/2017/PT.BDG. .

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 Juru Sita Pengadilan Negeri Indramayu telah melaksanakan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 10 Maret 2016 atas sejumlah obyek tanah sebagaimana dalam Perkara Nomor: 42/Pdt.G/2013/PN.Idm. Jo Perkara Nomor: 224/PDT/2015/PT.BDG. yang mana diantara tanah-tanah dimaksud adalah milik Para Pelawan baik berupa tanah darat kosong dan atau tanah darat berikut bangunan rumah permanen berdiri di atasnya, maupun tanah sawah yang terletak setempat dan dikenal di Desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu ; 2. Bahwa diantara tanah-tanah yang telah dilakukan Sita Eksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Indramayu dimaksud di atas bukan merupakan barang milik Terlawan lagi, akan tetapi sudah merupakan barang milik Para Pelawan ; 3. Bahwa berdasarkan surat kepemilikan yaitu Surat kitir dari Kantor Pelayanan PBB, Akta Hibah dan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPATS dan Notaris serta Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu oleh Para Terlawan Tersita, tanah-tanah dimaksud pada poin 1 di atas telah dijual kepada Para Pelawan; 4. Bahwa akan tetapi Para Pelawan yang bukan para pihak baik dalam Perkara Nomor: 40/Pts.Pdt.G/1991/PN.Idm. Jo Perkara Nomor: 42/PDT.G/2013/PN.Idm. Jo Perkara Nomor:

224/PDT/2015/PT.BDG., serta merta tanah-tanah milik Para Pelawan

diletakkan Sita Eksekusi; 5. Bahwa kepemilikan atas tanah-tanah Para Pelawan adalah berdasarkan: 5.1. Akta Jual Beli (AJB) Nomor. 242/2004 atas nama Musrina (Pelawan I) ; 5.2. Kitir Nomor. 1043 atas nama Saneri Alias Suneri (Pelawan II) ; 5.3. Akta Jual Beli (AJB) Nomor. 471/2006 atas nama Wasri (Pelawan III) ; 5.4. Akta Jual Beli (AJB) Nomor. 270/2001 atas nama Karsem (Pelawan IV); 5.5. Akta Jual Beli (AJB) Nomor. 607/2010 atas nama Sartinih (Pelawan V); 5.6. Kitir Nomor. 1374 atas nama Karciwan (Pelawan VI) ; 5.7. Kitir Nomor: 2283 atas nama Raskimen (Pelawan VII) ; 5.8. Akta Jual Beli (AJB) Nomor. 1128/2011 atas nama Kendah Setiawati (Pelawan VIII) ; 5.9. a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 278/1982 atas nama Yoyong Daryono (Pelawan IX) ; b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 279/1982 atas nama Yoyong Daryono

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 54 /PDT/2017/PT.BDG. .

(Pelawan IX) ; c. Akta Jual Beli (AJB) Nomor. 162/2002 atas nama Yoyong Daryono (Pelawan IX) ; 5.10. Akta Jual Beli (AJB) Nomor. 145/2010 atas nama Rahayu (Pelawan X) ; 5.11. Akta Jual Beli (AJB) Nomor. 199/Lsr.Ds.2003/2000 atas nama Atikah (Pelawan XI) ; 5.12. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 704/1994 atas nama Mustafid (Pelawan XII) ; 5.13. Akta Jual Beli (AJB) Nomor. 206/2001 atas nama Ropiah (Pelawan XIII) ; 5.14. Akta Jual Beli (AJB) Nomor. 852/2011 atas nama Herlambang (Pelawan XIV) ; 6. Bahwa lagi pula pemberian hibah, jual beli dan Sertifikat Hak Milik atas tanahtanahdimaksud telah dilakukan jauh sebelum Terlawan Penyita dan Para Terlawan Tersita berperkara serta Juru Sita Pengadilan Negeri Indramayu meletakkan sita eksekutorial, sehingga Para Pelawan selaku penerima hibah dan pembeli yang beritikad baik, menurut hukum harus dilindungi; 7. Bahwa

menurut

hukum

mengenai

sengketa

40/Pts.Pdt.G/1991/PN.Idm. Jo Perkara Nomor:

perdata

Perkara

Nomor:

42/PDT.G/2013/PN.Idm. di

Pengadilan Negeri Indramayu tersebut adalah merupakan persoalan mereka sendiri sesama ahli waris bapak Marban dan Ny. Siweng alias Kampen serta tidak boleh membawa akibat kerugian kepada Para Pelawan selaku pihak ketiga; 8. Bahwa Para Pelawan sebagai pemilik sah atas tanah-tanah dimaksud yang terletak setempat dan dikenal di Desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, sangat dirugikan karena telah diletakkan Sita Eksekusi tersebut; 9. Bahwa mengingat telah dilakukannya Sita Eksekusi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Indramayu berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 10 Maret 2016 tersebut, jelas menimbulkan adanya kerugian yang besar dan nyata, karena itu Para Pelawan mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Indramayu berkenan memutuskan : DALAM PROVISI: Menangguhkan Pelaksanaan Putusan/Eksekusi Perkara Nomor:

42/ Pdt.G/ 2013/

PN.Idm. tanggal 10 Desember 2014 Jo Perkara Nomor: 224/ PDT/ 2015/ PT.BDG terhadap tanah-tanah milik Para Pelawan yang terletak setempat dan dikenal di Desa Krimun KecamatanLosarang Kabupaten Indramayu tersebut di atas;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 54 /PDT/2017/PT.BDG. .

DALAM POKOK PERKARA: 1.

Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang jujur ;

2.

Menyatakan Para Pelawan adalah pemilik sah atas tanah-tanah yang terletak setempatdan dikenal di Desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu sebagaimana obyek tanah Perkara Nomor: 42/Pdt.G/2013/PN.Idm. Jo Perkara Nomor: 224/PDT/2015/PT.BDG.;

3.

Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Indramayu berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 10 Maret 2016 atas tanah-tanah yang tercantum dalam petitum 2 (dua) di atas;

4.

Menghukum Terlawan Penyita dan Para Terlawan Tersita secara tanggung renteng untukmembayar biaya perkara ini;

5.

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet atau banding ;

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Indramayu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono); Menimbang, bahwa terhadap surat perlawanan tersebut, Terlawan Penyita menyampaikan jawaban dipersidangan , tertanggal 30 Mei 2016 yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut : I. DALAM EKSEPSI A. PERLAWANAN YANG DIAJUKAN OLEH Para Pelawan KABUR KARENA Para Pelawan TIDAK MENYEBUTKAN SECARA JELAS DIMANA LETAK BATAS DAN LUAS TANAH YANG DIDALILKAN SEBAGAI “MILIK Para Pelawan” 1. Bahwa dalam surat perlawanannya poin 2, Para PELAWAN mendalilkan antara lain sebagai berikut : “Bahwa diantara tanah-tanah yang telah dilakukan sita eksekusi oleh juru sita Pengadilan Negeri Indramayu dimaksud diatas bukan merupakan barang milik Terlawan lagi, akan tetapi sudah merupakan barang milik Para PELAWAN.” 2. Bahwa akan tetapi Para PELAWAN ternyata tidak menyebutkan dengan jelas, dimana letak objek tanah-tanah yang didalilkan sebagai “milik” Para PELAWAN dimaksud, berapa luasnya dan apa saja yang menjadi batas-batas tanah yang didalilkan sebagai milik Para PELAWAN yang Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 54 /PDT/2017/PT.BDG. .

berada “diantara tanah-tanah yang telah dilakukan sita eksekusi” tersebut ; 3. Bahwa seharusnya Para PELAWAN sebagai pihak yang mendalilkan memiliki hak atas tanah, harus menjelaskan dengan tegas tentang objeknya, yakni apa saja batas-batas tanahnya, berapa luasnya dan dimana

letak

tanahnya,

karena

jika

tidak

demikian

maka

PERLAWANAN harus dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi MA Nomor: 1149 K/Sip/1974 tanggal 17 April 1976 yang menyatakan Bahwa : “bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima.”Dan Yurisprudensi MA Nomor: 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan : “Kalau objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak diterima.” ; 4. Bahwa dengan tidak jelasnya letak tanah, berapa luas dan apa saja batas-batas tanah yang menjadi objek perlawanan dan

didalilkan

sebagai “milik” Para PELAWAN yang berada diantara tanah-tanah yang telah dilakukan sita eksekusi dimaksud, maka jelas dan nyata Bahwa perlawanan Para PELAWAN telah kabur (obscure libell) dan tidak jelas, oleh karena itu PERLAWANAN harus dinyatakan untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard ); B. Para Pelawan ADALAH PEMBELI YANG BERITIKAD BURUK, TIDAK PERLU DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG DAN KARENA ITU Para Pelawan

BUKANLAH

PERLAWANAN

Para

HARUS

Pelawan

DITOLAK

YANG

UNTUK

JUJUR

SEHINGGA

SELURUHNYA

ATAU

SETIDAK TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA; 1. Bahwa Para PELAWAN mendalilkan dalam surat perlawanannya telah membeli/menerima peralihan hak dan mempunyai sertifikat atas tanah tanah

yang

diantaranya

merupakan

objek

perkara

Nomor:

42/Pdt.G/2013/PN.IM jo Nomor: 224/PDT/2015/PT.BDG dalam kurun waktu sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2011 (vide Surat Perlawanan poin 5); 2. Bahwa

tanah

42/Pdt.G/2013/PN.IM

yang jo

merupakan Nomor:

objek

perkaraNomor:

224/PDT/2015/PT.BDG,

tersebut

adalah tanah-tanah yang secara hukum sudah dinyatakan sebagai milik Terlawan Penyita berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 40/Pts.Pdt.G/1991/PN.Idm tanggal 10 Maret 1994 yang sudah Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 54 /PDT/2017/PT.BDG. .

berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 40/Pen.Pdt.G/1991 PN.Im, tertanggal 25 Juli 1994, kemudian pada tanggal 28 Juli 1994 Pengadilan Negeri Indramayu telah melakukan Eksekusi/pengosongan terhadap 64 bidang tanah pekarangan/sawah kemudian menyerahkan kepada Penggugat (sekarang Terlawan Penyita) sesuai dengan Berita Acara pengosongan Nomor: 40/BA.Pdt.G/1994 PN.Im, tanggal 28 Juli 1994, namun secara melawan hukum tanah yang sudah dieksekusi tersebut diduduki dan ditempati kembali oleh Para Terlawan Tersita I s/d 26, dan bahkan kemudian beberapa bidang tanah dijual/dialihkan dari Para Terlawan Tersita I s/d 26 kepada Para PELAWAN, sedangkan Para PELAWAN telah mengetahui bidang-bidang tanah yang dialihkan kepadanya dimaksud telah dinyatakan sebagai milik Terlawan Penyita sejak tahun 1994, namun tetap dibeli/dialihkan/didaftarkan haknya ke BPN, sehingga nyata Bahwa seluruh peralihan dan atau balik nama atas tanah-tanah yang sudah dinyatakan sebagai milik

Terlawan

Penyita berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 40/Pts.Pdt.G/1991/PN.IM tanggal 10 Maret 1994 dimaksud adalah batal demi hukum karena dilakukan secara melawan hukum dengan melawan putusan pengadilan inkracht yang sudah menyatakan Bahwa tanah dimaksud milik Terlawan Penyita sejak tahun 1994, sehingga tidak bisa dialihkan kepada Para PELAWAN setelah adanya putusan dimaksud; 3. Bahwa dengan fakta peralihan hak atas tanah yang didalilkan oleh Para PELAWAN sebagai milik Para PELAWAN yang berasal dari Para Terlawan Tersita 1 s/d 26 dan dilakukan pada kurun waktu tahun 2000 s/d tahun 2011, jauh setelah adanya putusan dan eksekusi atas putusan Nomor: 40/Pts.Pdt.G/1991/PN.IM pada tahun 1994 maka telah menjadi bukti yang tidak terbantahkan lagi Bahwa Para PELAWAN adalah pembeli yang beritikad buruk sehingga tidak dilindungi oleh UU, dan karenanya perlawanan merupakan perlawanan yang tidakjujur dan harus ditolak untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. C. PERLAWANAN YANG DIAJUKAN OLEH Para Pelawan ADALAH BERTENTANGAN DENGAN HUKUM ACARA KARENA Para Pelawan ADALAH PIHAK YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN DENGAN Terlawan Tersita 1 s/d 26, SEHINGGA BUKAN PIHAK KETIGA YANG BERHAK MENGAJUKAN PERLAWANAN (DERDEN VERZET); Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 54 /PDT/2017/PT.BDG. .

1. Bahwa Para PELAWAN mendalilkan menerima peralihan tanah dari Para Terlawan Tersita 1 s/d 26

antara tahun 2000 sampai dengan

tahun 2011 yakni setelah putusan Nomor: 40/Pts.Pdt.G/1991/PN.Idm tanggal 10 Maret tahun 1994, putusan mana telah inkracht yang menyatakan tanah aquo milik Terlawan Penyita ; 2. Bahwa

dengan fakta Para PELAWAN menerima peralihan hak dari

Para Terlawan Tersita 1 s/d. 26, padahal sudah diketahui Bahwa tanah dimaksud adalah milik Terlawan Penyita berdasarkan putusan hukum yang berkekuatan tetap, maka jelas dan nyata Bahwa Para PELAWAN dengan Para Terlawan Tersita 1 s/d.26 adalah satu kesatuan yang berkedudukan sebagai TERMOHON EKSEKUSI namun “berbagi peran” untuk menguasai secara melawan hukum atas tanah yang sudah dinyatakan sebagai milik

Terlawan Penyita, karena Para Terlawan

Tersita 1 s/d.26 dan Para PELAWAN adalah satu kesatuan yakni samasama memasuki tanah milik Terlawan Penyita secara melawan hukum; 3. Bahwa oleh karena Para PELAWAN adalah satu kesatuan dengan Para Terlawan Tersita1 s/d.26, yang merupakan Termohon Eksekusi, dan bukan pihak ketiga yang berhak mengajukan perlawanan (derden verzet), maka Para PELAWAN adalah Para PELAWAN YANG TIDAK JUJUR dan karena itu Perlawanan Para PELAWAN harus ditolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. II. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Terlawan Penyita mohon agar seluruh jawaban terlawan penyita yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas secara mutatis mutandis dianggap termasuk kedalam, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini ; 2. Bahwa Terlawan Penyita membantah seluruh dalil yang di kemukakan oleh para pelawan dalam perlawanannya kecuali yang secara tegas di akui oleh terlawan penyita; 3. Bahwa benar, Jurusita PN Indramayu telah melaksanakan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Wakil Ketua PN Indramayu tanggal 10 Maret 2016, dengan objek sita eksekusi berdasarkan putusan PN Indramayu dalam perkara Nomor: 42/Pdt.G/2013/PN.Idm jo Putusan PT. Bandung Nomor: 224/PDT/2015/PT.BDG, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 09/Pen.Pdt.Eks/2015/PN.Idm. Jo.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 54 /PDT/2017/PT.BDG. .

Nomor:

42/Pdt.G/2013/PN.Idm. Jo. Nomor:

214/Pdt/2015/PT.Bdg

tertanggal 10 Maret 2016, dan berita acara pelaksanaan sita eksekusi tertanggal 23 Maret 2016. 4. Bahwa gugatan Penggugat (sekarang Terlawan Penyita) dalam perkara Nomor:

42/Pdt.G/2013/PN.Idm

jo

Putusan

PT.

Bandung

Nomor:

224/PDT/2015/PT.BDG dimaksud adalah karena adanya putusan dalam perkara Nomor: 40/Pts.Pdt.G/1991/PN.Idm tanggal 10 Maret 1994 yang antara lain menyatakan tanah terperkara adalah milik Penggugat (sekarang Terlawan Penyita), putusan mana telah dieksekusi berdasarkan Penetapan

Ketua

Pengadilan

Negeri

Indramayu

Nomor:

40/Pen.Pdt.G/1991 PN.Im, tertanggal 25 Juli 1994, kemudian pada tanggal 28

Juli

1994

Pengadilan

Negeri

Indramayu

telah

melakukan

Eksekusi/pengosongan terhadap 64 bidang tanah pekarangan/sawah kemudian menyerahkan kepada Penggugat (sekarang Terlawan Penyita) sesuai dengan Berita Acara pengosongan Nomor: 40/BA.Pdt.G/1994 PN.Im, tanggal 28 Juli 1994, namun ternyata beberapa saat setelah dieksekusi Para Terlawan Tersita 1 s/d 26, kembali memasuki tanah terperkara secara melawan hukum, bahkan bukan hanya memasuki, menempati dan menggarap tanah milik Terlawan Penyita, tetapi juga mengalihkannya kepada Para Pelawan. Bahwa atas Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terlawan Tersita 1 s/d.26 dimaksud telah menjadikan Terlawan Penyita (dahulu Penggugat) kembali mengajukan gugatan kepada Para Terlawan Tersita 1 s/d. 26, sebagai Tergugat sebagaimana register Nomor: 42/Pdt.G/2013/PN.Idm, yang putusannya telah dikuatkan oleh Putusan PT. Bandung Nomor: 224/PDT/2015/ PT.BDG, dengan amar sebagaimana diuraikan diatas; 5. Bahwa

Terlawan Penyita (Penggugat) telah dimenangkan/gugatannya

dikabulkan sebagaimana Putusan Nomor: 42/Pdt.G/2013/PN.Idm yang dikuatkan oleh Putusan PT. Bandung Nomor: 224/PDT/2015/PT. BDG yang amarnya sebagai berikut : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan Tergugat 1 s/d Tergugat 43 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 54 /PDT/2017/PT.BDG. .

3. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat 43 dan atau siapapun juga yang telah memperoleh hak dari padanya dan atau yang menguasai secara melawan hak tanah milik Penggugat dalam perkara ini untuk segera menyerahkannya dalam keadaan kosong dan tanpa syarat kepada Penggugat dan jika diperlukan dengan menggunakan aparat negara (Polisi). 4. Menyatakan Bahwa peralihan hak dan sertifikat – sertifikat yang diterbitkan secara melawan hukum diatas tanah milik Penggugat yakni : - Sertifikat Hak Milik Nomor: M238 atas nama Rasiman Aminudin yang diterbitkan diatas tanah milik Penggugat Persil 134 S.II C.3733 seluas 25.887 m2 ; - Sertifikat Hak Milik Nomor: M368 atas nama Sarnidi yang diterbitkan diatas tanah Penggugat Persil 125 D. IV. C. 3991 seluas 1610 m2 ; - Sertifikat Hak Milik Nomor: M369 atas nama Sarnidi yang diterbitkan diatas tanah Penggugat Persil 125 D. IV. C. 1271 seluas 780 m2 ; Adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum; 5. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini ; 6. Menyatakan Bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij voorraad); 7. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu sebesar Rp. 22.984.000,(Dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah); 8. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya. 6. Bahwa gugatan Nomor: 42/Pdt.G/2013/PN.Idm dimaksud, didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat (Para Terlawan Tersita 1 s/d 26), yang memasuki dan atau menempati/ menguasai/ mengalihkan tanah yang sudah dinyatakan sebagai milik Penggugat (Terlawan Penyita) sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 40/Pts.Pdt.G/1991/PN.Idm tanggal 10 Maret 1994 yang amarnya antara lain menyatakan sebagai berikut : 1.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 54 /PDT/2017/PT.BDG. .

2.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan dalam perkara ini ;

3.

Menetapkan Bahwa Para Penggugat, Tergugat 1 s/d 14 dan Turut Tergugat 1,2 dan 3 adalah ahli waris dari almarhum suami istri Marban dan Ny.Kampen ;

4.

Menetapkan Bahwa tanah sawah dan pekarangan sengketa adalah merupakan harta peninggalan almarhum suami istri Marban dan Ny.Kampen yang belum dibagi waris di antara para ahli warisnya tersebut ;

5.

Menyatakan Bahwa jual beli yang telah dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat adalah batal demi hukum ;

6.

Menghukum Para Tergugat, Turut Tergugat untuk menyerahkan tanah sawah/pekarangan sengketa tersebut kepada para ahli waris almarhum Marban dan Ny.Kampen dan dibagi waris antara mereka ;

7.

Menghukum Para Tergugat, Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebanyak Rp.990.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

8.

Bahwa

putusan

dalam

perkara

Nomor:

40/Pdt.G/1991/PN.IM

tertanggal 10 Maret 1994 dimaksud telah berkekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) dan telah dilaksanakan berdasarkan Penetapan

Ketua

Pengadilan

Negeri

Indramayu

Nomor:

40/Pen.Pdt.G/1991 PN.Im, tertanggal 25 Juli 1994, Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 28 juli 1994 telah melakukan Eksekusi/pengosongan terhadap 64 bidang tanah pekarangan/sawah kemudian menyerahkan kepada Penggugat sesuai dengan Berita Acara pengosongan Nomor: 40/BA.Pdt.G/1994 PN.Im, tanggal 28 Juli 1994 ; 9.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka peralihan dari PARA Terlawan Tersita 1 s/d 26, kepada Para Pelawan adalah batal demi hukum, dan seluruh produk peralihan dan atau kepemilikan yang dihasilkan dari penyerobotan dan memasuki pekarangan tanpa ijin dari pemilik yang sah yakni

Terlawan Penyita dimaksud adalah

BATAL DEMI HUKUM ; 10. Bahwa Terlawan Penyita menolak dalil Para Pelawan pada poin 2 dan poin 3 perlawanan karena tidak berdasarkan hukum. Tanah dimaksud bukan milik Para Pelawan melainkan milik

Terlawan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 54 /PDT/2017/PT.BDG. .

Penyita sebagaimana putusan-putusan tersebut diatas, namun dialihkan secara melawan hukum oleh Para Terlawan Tersita 1 s/d. 26, kepada Para Pelawan sebagaimana diakui oleh Para Pelawan pada poin 3 surat perlawanannya, yakni dialihkan setelah tahun 1994 atau setelah ada putusan hukum yang menyatakan tanah terperkara milik Terlawan Penyita ; 11. Bahwa demikian pula Terlawan Penyita menolak dengan tegas dalil Para Pelawan pada poin 4, karena meskipun Para Pelawan bukan pihak dalam perkara di PN Indramayu sebagaimana putusan Nomor: 42/Pdt.G/2013/PN.Idm

jo

Putusan

PT.

Bandung

Nomor:

224/PDT/2015/ PT.BDG, namun perolehan dan atau peralihan hak yang berasal dari Para Terlawan Tersita 1 s/d 26, atas tanah milik Terlawan Penyita adalah melawan hukum, dan karena itu dalam gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat (sekarang Para Terlawan Tersita 1 s/d.26) boleh menentukan sendiri pihak yang akan digugat, tanpa harus mengikut sertakan Para Pelawan, terlebih lagi dasar gugatan adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni putusan dalam perkara Nomor: 40/Pts.Pdt.G/1991/PN.Idm, tanggal 10 Maret 1994 sehingga perbuatan Para Pelawan yang menerima peralihan dari Para Terlawan Tersita 1 s/d 26 merupakan “perbuatan turunan” dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terlawan Tersita 1 s/d 26, oleh karena itu secara hukum tanpa mengikutsertakan Para Pelawan, putusan pokok dalam perkara aquo

tetap

mengikat

dan

dapat

dilaksanakan

tanpa

perlu

ditangguhkan, sedangkan terhadap Para Pelawan, maka Para Terlawan

Tersita

1 s/d.26

mereservir

haknya

untuk

segera

melakukan gugatan perdata dan Laporan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, 266, 385 KUHP ; 12. Bahwa justru dari dalil perlawanan Para Pelawan pada poin 5, telah dapat dibuktikan Bahwa peralihan hak dari Para Terlawan Tersita 1 s/d. 26, yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2000 sampai tahun 2011 telah batal hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, karena sejak tahun 1994 berdasarkan putusan inkracht, tanah dimaksud telah dinyatakan sebagai milik Terlawan Penyita dan bahkan telah dieksekusi, sehingga produk hukum yang berasal dari turunan peralihan yang melawan hukum tersebut telah cacat hukum

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 54 /PDT/2017/PT.BDG. .

dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai tanda bukti kepemilikan ; 13. Bahwa dalil Para Pelawan pada poin 6 adalah mengada ada, memang peralihan yang dilakukan kepada Para Pelawan jauh sebelum

Terlawan Penyita dan Para Terlawan Tersita 1 s/d 26,

berperkara dalam Nomor: 42/Pdt.G/2013/PN.Idm jo Putusan PT. Bandung Nomor: 224/PDT/2015/ PT.BDG, namun ternyata Para Pelawan lupa atau pura-pura lupa Bahwa perkara tersebut lahir dari perkara sebelumnya yang telah dieksekusi yakni perkara Nomor: 40/Pts.Pdt.G/1991/PN.Idm yang telah dieksekusi sejak tahun 1994, namun ternyata Para Terlawan Tersita 1 s/d. 26, nekad memasuki kembali dan bahkan mengalihkan sebagian tanah milik

Terlawan

Penyita kepada Para PELAWAN, sehingga nyata peralihan hak dan atau pendaftaran hak atas nama Para Pelawan merupakan tindakan yang melawan hukum dan batal demi hukum ; 14. Bahwa Terlawan Penyita adalah pemilik yang sah atas tanah-tanah yang diantaranya beralih kepada Para Pelawan sebagaimana putusan-putusan diatas, sehingga sangat tidak jujur dan tidak beralasan hukum jika Para Pelawan menyatakan diri sebagai pemilik yang dirugikan, sedangkan dari fakta ternyata Para Pelawan merupakan satu kesatuan dengan Para Terlawan Tersita 1 s/d. 26, dan karenanya tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan perlawanan

pihak ketiga (derden verzet) dalam perkara antara

Terlawan Penyita DENGAN Para Terlawan Tersita 1 s/d. 26; 15. Bahwa dengan demikian tidak ada alasan hukum yang sah untuk mengabulkan perlawanan dan permohonan provisi Para Pelawan agar

menangguhkan

42/Pdt.G/2013/PN.IM 224/PDT/2015/PT.BDG,

eksekusi jo

Putusan

karena

Para

atas

perkara

Nomor:

PT.

Bandung

Nomor:

Pelawan

bukanlah

Para

Pelawan yang jujur dan beritikad baik, dan selain itu menurut hukum acara yang berlaku Perlawanan Tidak Menangguhkan Eksekusi, sehingga Perlawanan dari Para Pelawan Haruslah Ditolak Untuk Seluruhnya. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Terlawan Penyita mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 54 /PDT/2017/PT.BDG. .

perkara aquo, berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut : I.

DALAM EKSEPSI - Menerima Eksepsi Terlawan Penyita untuk seluruhnya; - Menyatakan Perlawanan tidak dapat diterima.

II.

DALAM POKOK PERKARA A.

DALAM PROVISI Menolak Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Putusan Perkara Nomor: 42/Pdt.G/2013/PN.IM tertanggal 10 Desember 2014 jo Nomor: 224/PDT/2015/PT.BDG;

B.

DALAM POKOK PERKARA - Menolak Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya; - Menyatakan Para Pelawan sebagai PELAWAN YANG TIDAK JUJUR; - Menghukum Para Pelawan dan Para Terlawan Tersita 1 s/d.26 untuk membayar biaya perkara; Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) Menimbang, bahwa terhadap surat Gugatan Pelawan tersebut, Terlawan Tersita menyampaikan jawaban dipersidangan, tertanggal 15 Juni 2016 yang pada pokoknya diuraikan dibawah ini: 1. Bahwa Perlawanan yang diajukan tersebut pada dasarnya karena adanya Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 10 Maret 2016 atas sejumlah obyek tanah sebagaimana dalam Perkara Nomor:

42/Pdt.G/2013/PN.Idm. Jo Perkara Nomor:

224/PDT/2015/PT.BDG; 2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 Juru Sita Pengadilan Negeri Indramayu telah melaksanakan Sita Eksekusi di Kantor Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu; 3. Bahwa Terlawan Tersita merasa bingung karena obyek Sita Eksekusi yang dilakukan Juru Sita Pengadilan Negeri Indramayu melebar dan tidak jelas

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 54 /PDT/2017/PT.BDG. .

obyek dan batas-batasnya; 4. Bahwa obyek atau tanah-tanah yang dalam Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 42/Pdt.G/2013/PN. Idm. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Perkara Nomor: 224/PDT/2015/PT.BDG. tidak sesuai dengan fakta yang terdapat di lapangan karena berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor:

09/Pen.Pdt.Eks/2015/PN.Im, dalam keterangannya

menjelaskan Bahwa sebagian besar obyek sita eksekusi yaitu luas tanah dan Nomor C Desa tidak sesuai dengan Penetapan; 5. Bahwa sebagian besar diantara tanah-tanah yang telah dilkakukan Sita Eksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Indramayu dimaksud diatas bukan merupakan obyek Sita Eksekusi, akan tetapi merupakan obyek milik Para Pelawan; 6. Bahwa

kami

Para

Terlawan

Tersita

tidak

pernah

menjual

atau

menghibahkan diantara tanah-tanah tersebut kepada Para Pelawan yang telah di Sita Eksekusi; 7. Bahwa Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 10 Maret 2016 atas sejumlah obyak tanah sebagaimana dalam Perkara Nomor: 42/Pdt.G/2013/PN.Idm. Jo Perkara Nomor:

224/PDT/2015/PT.BDG. terdapat kekeliruan dan kesalahan

mengenai obyek yang disengketakan sehingga sudah sepantasnya Sita Eksekusi dibatalkan atau dicabut; Menimbang, bahwa atas jawaban DARI Terlawan Penyita dan Para Terlawan Tersita tersebut, Pelawan melalui kuasa hukumnya menyampaikan Replik tertanggal 29 Juni 2016 dan atas Replik yang diajukan oleh Kuasa hukum Pelawan, Terlawan Penyita dan Para Terlawan Tersita menyampaikan Dupliknya masing-masing tertanggal 12 Juli 2016 dan tanggal 13 Juli 2016; Mengutip dan memperhatikan uraian tentang keadaan duduk perkaranya sebagaimana tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu tanggal 1 Nopember 2016, Nomor 14 / Pdt.Plw /2016 / PN.Idm, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 1. DALAM PROVISI: Menolak gugatan Provisi dari Para Pelawan; 2. DALAM EKSEPSI: Mengabulkan eksepsi dari Terlawan Penyita;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 54 /PDT/2017/PT.BDG. .

3. DALAM POKOK PERKARA: Menyatakan Perlawanan tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard); 4. Menghukum Para Pelawan untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 9.999.000 ,- ( Sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah ) ; Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 14 / Pdt.Plw / 2016/ PN.Idm. yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan

Negeri Klas I B

Indramayu, yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Nopember 2016, Para Pembanding semula Para Pelawan melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut di atas; Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada : Terbanding semula Terlawan Penyita Pada tanggal 1 Desember 2016; Terbanding I semula Terlawan Tersita I Pada tanggal 22 Nopember 2016; Terbanding II semula Terlawan Tersita II Pada tanggal 22 Nopember 2016; Terbanding III semula Terlawan Tersita III Pada tanggal 22 Nopember 2016; Terbanding IV semula Terlawan Tersita IV Pada tanggal 22 Nopember 2016; Terbanding V semula Terlawan Tersita V Pada tanggal 22 Nopember 2016; Terbanding VI semula Terlawan Tersita VI Pada tanggal 22 Nopember 2016; Terbanding VII semula Terlawan Tersita VII Pada tanggal 22 Nopember 2016; Terbanding VIII

semula Terlawan Tersita VIII Pada tanggal

22 Nopember

2016; Terbanding IX semula Terlawan Tersita IX Pada tanggal 22 Nopember 2016; Terbanding X semula Terlawan Tersita X Pada tanggal 22 Nopember 2016; erbanding XI semula Terlawan Tersita XI Pada tanggal 22 Nopember 2016; Terbanding XII semula Terlawan Tersita XII Pada tanggal 22 Nopember 2016; Terbanding XIII

semula Terlawan Tersita XIII Pada tanggal

22 Nopember

semula Terlawan Tersita XIV Pada tanggal

22 Nopember

2016; Terbanding XIV 2016; rbanding XV semula Terlawan Tersita XV Pada tanggal 22 Nopember 2016; Terbanding XVI

semula Terlawan Tersita XVI Pada tanggal

22 Nopember

2016; Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 54 /PDT/2017/PT.BDG. .

Terbanding XVII semula Terlawan Tersita XVII Pada tanggal 22 Nopember 2016; Terbanding XVIII semula Terlawan Tersita XVIII Pada tanggal 22 Nopember 2016; Terbanding XIX

semula Terlawan Tersita XIX Pada tanggal

22 Nopember

2016; Terbanding XX semula Terlawan Tersita XX Pada tanggal 22 Nopember 2016; Terbanding XXI

semula Terlawan Tersita XXI Pada tanggal

22 Nopember

2016; Terbanding XXII semula Terlawan Tersita XXII Pada tanggal 22 Nopember 2016; Terbanding XXIII semula Terlawan Tersita XXIII Pada tanggal 22 Nopember 2016; Terbanding XXIV semula Terlawan Tersita XXIV Pada tanggal 22 Nopember 2016; Terbanding XXV semula Terlawan Tersita XXV Pada tanggal 22 Nopember 2016; Terbanding XXVI semula Terlawan Tersita XXVI Pada tanggal 22 Nopember 2016; Membaca, memori banding dari kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan. bertanggal 1 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu tanggal 1 Desember 2016 dan salinan resmi memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada kuasa hokum para Terbandingf yang diterima oleh Heni Adigawati, SH pada tanggal 18 Januari 2017: Membaca, kontra memori banding dari kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan Penyita .bertanggal 7 Pebruari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu tanggal 13 Pebruari 2017 dan salinan resmi kontra memori banding tersebut oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu, telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan, pada tanggal 16 Pebruari 2017; Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas I I B

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 54 /PDT/2017/PT.BDG. .

Indramayu, yang menyatakan bahwa telah memberitahukan dan memberi kesempatan kepada: kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan, pada tanggal 14 Desember 2016; Terbanding semula Terlawan Penyita Pada tanggal 5 Desember 2016; Terbanding I semula Terlawan Tersita I Pada tanggal 9 Desember 2016; Terbanding II semula Terlawan Tersita II Pada tanggal 9 Desember 2016; Terbanding III semula Terlawan Tersita III Pada tanggal 9 Desember 2016; Terbanding IV semula Terlawan Tersita IV Pada tanggal 9 Desember 2016; Terbanding V semula Terlawan Tersita V Pada tanggal 9 Desember 2016; Terbanding VI semula Terlawan Tersita VI Pada tanggal 9 Desember 2016; Terbanding VII semula Terlawan Tersita VII Pada tanggal 9 Desember 2016; Terbanding VIII semula Terlawan Tersita VIII Pada tanggal 9 Desember 2016; Terbanding IX semula Terlawan Tersita IX Pada tanggal 9 Desember 2016; Terbanding X semula Terlawan Tersita X Pada tanggal 9 Desember 2016; erbanding XI semula Terlawan Tersita XI Pada tanggal 9 Desember 2016; Terbanding XII semula Terlawan Tersita XII Pada tanggal 9 Desember 2016; Terbanding XIII semula Terlawan Tersita XIII Pada tanggal 9 Desember 2016; Terbanding XIV semula Terlawan Tersita XIV Pada tanggal 9 Desember 2016; Terbanding XV semula Terlawan Tersita XV Pada tanggal 9 Desember 2016; Terbanding XVI semula Terlawan Tersita XVI Pada tanggal 9 Desember 2016; Terbanding XVII semula Terlawan Tersita XVII Pada tanggal 9 Desember 2016; Terbanding XVIII semula Terlawan Tersita XVIII Pada tanggal 9 Desember 2016; Terbanding XIX semula Terlawan Tersita XIX Pada tanggal 9 Desember 2016; Terbanding XX semula Terlawan Tersita XX Pada tanggal 9 Desember 2016; Terbanding XXI semula Terlawan Tersita XXI Pada tanggal 9 Desember 2016; Terbanding XXII

semula Terlawan Tersita XXII Pada tanggal

9 Desember

2016; Terbanding XXIII semula Terlawan Tersita XXIII Pada tanggal 9 Desember 2016; Terbanding XXIV semula Terlawan Tersita XXIV Pada tanggal 9 Desember 2016; Terbanding XXV semula Terlawan Tersita XXV Pada tanggal 9 Desember 2016; Terbanding XXVI semula Terlawan Tersita XXVI Pada tanggal 9 Desember 2016;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 54 /PDT/2017/PT.BDG. .

untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I I B Indramayu dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat, terhitung setelah tanggal pemberitahuan tersebut; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Klas IB Indramayu Nomor: 14/ Pdt.Plw/2016/ PN.Idm. di ucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu pada tanggal I November 2016 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Para Pelawan dan kuasa hukum Terlawan Penyita dan Kuasa hukum Para Terlawan Tersita selanjutnya kuasa hukum Para Pelawan bernama 1.Syamsul.Siregar,SH., MH. 2.us Narto,SH. 3. Azizi Muhammad,SH. 4.Yahya,SH. pada tanggal 14 Nopember 2016 mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa permohonan banding Para Pelawan tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang di tentukan dalam pasal 190 ayat ( I ) Reglement Indonesia yang dibaharuai, Juncto pasal 7 ayat ( I ) Undang – undang Nomor: 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dengan demikian pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat di terima; Menimbang,

bahwa

Pembanding

atau

kuasanya:

1.

Syamsul.

Siregar,SH., MH. 2. Agus Narto,SH. 3. Azizi Muhammad, SH. 4.Yahya, SH. Advokat & Pengacara pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu ( LBH FH UNWIR ),beralamat di Jalan Raya H.Ir. Djuanda KM.3 Singaraja Indramayu Telepon/Fax ( 0234)275599 semula Para Pelawan dalam memori bandingnya tertanggal 1 Desember 2016 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu pada tanggal 1 Desember 2016 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: 1. Bahwa secara keliru Pengadilan Negeri Indramayu dalam putusannya pada halaman 32 mendasarkan pendapatnya pada ketiadaan identitas tanah milik Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 54 /PDT/2017/PT.BDG. .

Para Pembanding dalam gugatan Perlawanannya yaitu mengenai letak, persil dan batas-batasnya. Pertimbangan Majelis Hakim mana tertuang dalam putusannya yaitu “… Majelis Hakim tidak menemukan uraian mengenai letak, batas-batas dan luas tanah untuk masing-masing Para Pelawan yang didalilkan sebagai milik Para Pelawan…”. Pertimbangan selanjutnya : “Menimbang, bahwa obyek eksekusi yang digugat oleh Para Pelawan lebih dari satu persil, di dalam gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak menyebutkan tanah mana atau persil mana yang dimaksud Pelawan sebagai milik Pelawan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak mengemukakan dalam Perlawanan Para Pelawan mengenai letak batas, luas tanah atau persil mana untuk masing-masing Para Pelawan berakibat menjadi Perlawanan tidak jelas dan kabur”. Selanjutnya “Menimbang bahwa berdasarkan uraian Majelis Hakim di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa eksepsi dari Terlawan Penyita pada poin A tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan”. Pada hal dalam sidang pembuktian Para Pembanding telah membuktikan alas hak sebagai bukti kepemilikan Para Pembanding yaitu berupa surat Sertifikat Hak Milik, Akta Jual Beli, Kitir yang nota bene di dalam bukti surat Para Pembanding tersebut tercantum identitas tanah dari masing-masing tanah milik Para Pembanding berikut nomor persil serta batas-batas tanahnya. 2. Bahwa menurut Pasal 206 ayat (6) RBG dijelaskan “Perlawanan, juga yang datang dari pihak ketiga, berdasarkan hak milik yang diakui olehnya, yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga semua sengketa mengenai upayaupaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim”. Berdasarkan pasal tersebut perlawanan adalah upaya hukum luar biasa yang tidak sama dengan gugatan biasa. 3. Bahwa dalam perkara ini merupakan perkara bantahan terhadap sita eksekusi, yang kemudian akan dilakukan pemeriksaan hanyalah sebatas sita eksekusinya saja dan bukan pada materi pokok dari putusan sebagai dasar dari sita ekseksusi tersebut. Pelaksanaan eksekusi terhadap obyek tanah dalam perkara ini, nyata-nyata data tanah tidak sesuai

atau tidak sama

dengan data tanah di lapangan , data tanah di Para Pembanding maupun data tanah di Kantor Desa Krimun sebagaimana keterangan Kades Krimun

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 54 /PDT/2017/PT.BDG. .

didalam Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Nomor : 09/ Pen. Eks/ 2015/ PN.Idm. (Bukti P.15). Dengan demikian jelas pelaksanaan eksekusi dalam perkara ini adalah tidak benar dan mengada-ngada serta terlalu dipaksakan, karena sejatinya tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tidak ada. Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1038. K/ Sip/ 1973, yang menyatakan:“Perkara ini merupakan perkara bantahan terhadap eksekusi perkara No.91.a/Pdt/SG/1964, maka yang harus diperiksa hanyalah eksekusi saja dan bukan materi pokoknya”. Menimbang, bahwa dalam rangka menanggapi Memori Banding dari Para Pembanding atau kuasanya tersebut di atas, kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan Penyita telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: Bahwa dalam memutus perkara a quo, telah nyata bahwa pertimbangan hukum judex factie telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh kedua belah pihak secara fair dan adil (audi et alterem), sehingga putusannya telah tepat dan adil; - Bahwa pertimbangan hukum pada putusan judex factie halaman 32 poin C yang menyatakan bahwa perlawanan yang diajukan oleh para Pembanding /Para Pelawan adalah bertentangan dengan hukum acara sudah tepat dan benar, oleh karena Para Pembanding adalah merupakan satu kesatuan dengan para turut terbanding I s/d 26 Para Terlawan Tersita 1 s/d 26 bukan pihak ketiga yang berhak mengajukan perlawanan; - Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) Rbg. - Bahwa oleh karena itu sudah tepat dan benar pertimbangan hukum pada putusan judex factie pada halaman 33 alinea ke 4 yang menyatakan , Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Terlawan Penyita sebagaimana pertimbangan tersebut diatas dikabulkan, maka menurut hemat Majelis Hakim, surat perlawanan pihak ketiga adalah kabur (obscuur Libel ); Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik dari dalil-dalil Perlawanannya, maupun jawaban dari Terlawan Penyita dan dari Terlawan Tersita, alat-alat bukti yang diajukan para pihak kemuka persidangan Pengadilan Negeri, faktafakta yang terungkap di Pengadilan Tefingkat Pertama, berita acara sidang Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 54 /PDT/2017/PT.BDG. .

Pengadilan Tingkat Pertama, pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama, alasan- alasan yang dikemukakan baik oleh Para Pembanding semula Para Pelawan, didalam memori bandingnya, dan alasanalasan dari Terbanding

semula Terlawan Penyita didalam kontra memori

bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar serta dapat disetujui, selanjutnya segala pertimbangan tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi untuk dijadikan dasar dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu tanggal 1 Nopember 2016 Nomor: 14/ Pdt.Plw/2016/ PN.Idm. dapat dipertahankan dan harus dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding, putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, hal mana berarti Para Pembanding, semula Para Pelawan berada di pihak yang kalah, maka sesuai pasal 181 ayat (1) HIR, Pembanding semula Para Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini; Memperhatikan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura juncto pasal 181 ayat (1) HIR, juncto Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; M E N G A D I L I: -

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan;

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu tanggal 1 Nopember 2016 Nomor: 14/ Pdt.Plw/2016/ PN.Idm. yang dimohonkan banding tersebut;

-

Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat banding sebesar Rp.150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ); Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada hari: SELASA tanggal: 7 MARET 2017 oleh Kami: TUMPAK SITUMORANG, SH.,MH. sebagai Hakim

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 54 /PDT/2017/PT.BDG. .

Ketua Majelis, dengan FIRZAL ARZY. SH.,MH. dan SULAIMAN.SH.,MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 54/PEN.PDT/2017/PT.BDG, tanggal 30 Januari 2017, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut pada hari : SELASA tanggal :14 MARET 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh AGUS SUHENDAR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya. Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

TTD FIRZAL ARZY. SH.,MH.

TTD TUMPAK SITUMORANG, SH.,MH.

TTD Panitera Pengganti, SULAIMAN.SH.,MH. TTD AGUS SUHENDAR, S.H.

Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai ..............………Rp.

6.000,00

2. Biaya Redaksi putusan ………Rp.

5.000,00

3. Biaya Pemberkasan ………….Rp.139.000,00 Jumlah ……………………………Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 54 /PDT/2017/PT.BDG. .