PT.BDG

PUTUSAN NOMOR 611/PDT/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara : HENDRO SUPENDI SOEJASIN, Bertempat tinggal di Jalan Terusan Pasirkoja

Nomor

257

Rt.

01/Rw.

04

Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada LAMSIHAR Advokat

M.P

dan

RUMAHORBO,

Pengacara

S.H,

berkantor

di

LAMSIHAR RUMAHORBO & ASSOCIATES Advocates, Lega Corporates & Land Affair di Jalan Jurang Nomor 37 Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Pembanding, semula Penggugat ; MELAWAN: PEMERINTAH

RI

Cq.

KEMENTERIAN

KEUANGAN

REPUBLIK

INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Cq. KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT

I

PAJAK

Cq.

KANTOR

PELAYANAN

PRATAMA

BANDUNG,

berkedudukan hukum di Jalan Soekarno Hatta

Nomor

216

Kota

Bandung,

selanjutnya disebut sebagai Terbanding, semula Tergugat ; PENGADILAN TINGGI tersebut ; 1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 28 Desember 2016, Nomor 611/PEN/PDT/2016/PT.BDG. ; 2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA : Menimbang,

bahwa

Penggugat

dengan

surat

gugatannya

tertanggal 23 Mei 2016 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I-A Bandung pada tanggal 31 Mei 2016 dengan Register:

214/Pdt.G/2016/PN.Bdg.

yang

pada

pokoknya

telah

mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Penggugat adalah pengusaha kecil yang dahulu berusaha dibidang apotek yang terdaftar sebagai waiib paiak berdasarkan Nomor Pokok Waiib Pajak (NPWP) 06.646.371.422.000 yang mana menurut peraturan perundang-undangan

perpajakan

ditentukan

untuk

melaksanakan

kewajiban perpajakan. 2. Bahwa

berdasarkan

Surat

Paksa

Nomor

:

0000146/WPJ.09/

KP.0504/2008 tertanggal 17 April 2008, Tergugat telah menerbitkan surat paksa yang diturukan kepada Penggugat selaku Penangung pajak yang beralamat di Ialan Peta No. 256 RT.004 RW. 006, Kel. Suka Asih, Kec. Boiongloa Kaler Bandung dengan alasan bahwa Penggugat telah menungak paiak berdasarkan jenis Paiak PPh Pasal 21 Tahun Paiak 2006 sebesar Rp.221.130 (dua ratus dua puluh satu ribu seratus tiga puluh rupiah), PPN Tahun Paiak 2006 sebesar Rp.8.688.702 (delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tuiuh ratus dua ribu rupiahJ, PPN Tahun Pajak 2006 sebesar Rp.l.379.115 (satu jua tiga ratus tuiuh puluh sembilan ribu seratus lima belas ribu rupiah) sehingga jumlah total paiak yang harus dibayarkan sebesar Rp.l0.288.947.00 (sepuluh iuta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tuiuh rupiah). 3. Bahwa

berdasarkan

Surat

Paksa

Nomor

:

0000147/WPJ.09/

KP.0504/2008 tertanggal 17 April 2008, Tergugat juga telah menerbitkan surat paksa yang dituiukan kepada Penggugat selaku Penanggung pajak yang beralamat di Jalan Peta No. 256 RT.004 RW. 006, Kel. Suka Asih, Kec. Boiongloa Kaler Bandung dengan alasan, bahwa Penggugat telah menunggak pajak berdasarkan jenis Paiak PPh Pasal 25 Tahun Paiak 2006 sebesar Rp.6.10.403.620 (enam milyar lima ratus sepuluh juta empat ratus tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah), PPh Pasal 25 Tahun Pajak 1996 sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah) dengan iumlah total tunggakan pajak sebesar Rp.6.510.453.620.00 (enam milyar lima ratus sepuluh iuta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah).

Halaman 2, Putusan Nomor 611/PDT/2016/PT.BDG.

4. Bahwa berdasarkan Iaporan Pelaksanaan Surat Paksa Nomor : S095/WPJ.09/KP.0504/2008 tertanggal 22 Aprtl2008, Tergugat menerbitkan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang ditujukan kepada Penggugat selaku penanggung pajak yang beralamat di lalan Peta No. 256 RT.004 RW. 006, Kel. Suka Asih, Kec. Boiongloa Kaler Bandung untuk pelaksanaan utang paiak berdasarkan lenis Paiak PPh Pasal 21 Tahun Paiak 2006 sebesar Rp.221.130 (dua ratus dua puluh satu ribu seratus tiga puluh rupiah), PPN Tahun Paiak 20A6 sebesar Rp.8.688.702 (delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tuiuh ratus dua ribu rupiah), PPN Tahun Pajak 2006 sebesar Rp. 1379.115 (satu iuta tiga ratus tuiuh puluh sembilan ribu seratus lima belas ribu rupiah) sehingga iumlah total paiak yang harus dibayarkan sebesar Rp. 10.288.947.00 (sepuluh iuta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tuiuh rupiah). 5. Bahwa demikian iuga berdasarkan laporan Pelaksanaan Surat Paksa Nomor : S- 096/WPJ.09/KP.0504/2008 tertanggal 22 April 2008, Tergugat juga telah menerbitkan laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang dituiukan kepada Penggugat selaku Penanggung pajak yang beralamat di jalan Peta No. 256 RT.004 RW. 006, Kel. Suka Asih, Kec. Boiongloa Kaler Bandung untuk pelaksanaan utang pajak berdasarkan jenis Pajak PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2006 sebesar Rp.6.510.403.620 (enam milyar lima ratus sepuluh juta empat ratus tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah), PPh Pasal 25 Tahun Pajak 1996 sebesar Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah) dengan iumlah total tunggakan pajak sebesar Rp.6.510.453.620.00 (enam milyar lima ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah). 6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tertanggal 22 Apil 2008, Tergugat telah membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa yang mana berdasarkan surat tersebut Tergugat menyatakan telah memberikan

dengan

resmi

kepada

Penggugat

(Hendro

Supendi)

bertempat tinggal di jalan Peta No. 256 Bandung berkedudUkaii Sebagai Waiib Pajak dan Jurlisita Paiak yang mewakili Tergugat menyatakan telah menyerahkan salinan surat paksa ini kepada Waiib Paiak/Penanggung Paiak dan dilakukan di tempat tinggal/kedudukan orang pribadi/badan yang menanggung pajak 7. Bahwa

namun

sebagaimana

berdasarkan

bukti

Berita

Acara


Pemberitahuan Surat Paksa tertanggal 22 April 2008 sebagaimana disebut diatas, TERGUGAT BERDASARKAN FAKTA HUKUM TIDAK MEMBERITAHUKAN

SECARA

RESMI

SURAT

PEMBERITAHUAN

SURAT PAKSA TERSEBUT KEPADA PENGGUGAT DAN BAHKAN SURAT PAKSA TERSEBUT DISERAHKAN OLEH TERGUGAT KEPADA ORANG

LAIN

YANG

TIDAK

MEMPUNYAI

HUBUNGAN

HUKUM

DENGAN PENGGUGAT. Bahwa sebagaimana berdasarkan hal-hal tersebut, maka Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tertanggal 22 April 2008 tersebut adalah TIDAK SAH DAN BATAT (Nietig) sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum yang diinginkan karena tidak memenuhi Syarat yang ditentukan oleh hukum/undang-undang. 8. Bahwa berdasarkan Surat Paksa Nomor 0000319/WPJ.09/KP.05 A4(2008 tertanggal 21 Agustus 2008, Tergugat juga kemudian menerbitkan surat paksa yang dituiukan kepada Penggugat selaku Penanggung pajak yang beralamat di jalan Peta No. 256 RT.004 RW. 006, Kel. Suka Asih, Kec. Bojongloa Kaler Bandung dengan alasan bahwa Penggugat telah menunggak paiak berdasarkan fenis Paiak PPh Pasal 25 Tahun Paiak 2007 sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah] sehingga jumlah total pajak yang harus dibayarkan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah). 9. Bahwa berdasarkan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa Nomor : LAP226/WPJ.09/ KP- 0504/2008 tertanggal 2 September 2008, Tergugat menerbitkan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang ditujukan kepada Penggugat selaku Penanggung pajak yang beralamat di Jalan Peta No. 256 RT.004 RW. 006, Kel. Suka Asih, kec. Bojongloa Kaler Bandung untuk pelaksanaan utang paiak berdasarkan jenis Paiak PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2007 sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah total tunggakan pajak sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah). 10. Bahwa pada tanggal 2-9-2008, berdasarkan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tertanggal 2 - 9 -2008, Tergugat telah menerbitkan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa yang mana berdasarkan surat tersebut Tergugat menyatakan telah memberikan dengan resmi kepada Penggugat (Hendro Supendi) bertempat tinggal di Ialan Peta No. 256 Bandung berkedudukan sebagai Wajib Paiak dan Jurusita Paiak yang mewakili Tergugat menyatakan telah menyerahkan salinan surat paksa ini kepada Waiib Paiak/Penanggung Paiak dan dilakukan di tempat


tinggal/kedudukan orang pribadi/badan yang menanggung paiak 11. Bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tertanggal

2-9-2008

sebagaimana

disebut

diatas,

TTRGUGAT

BERDASARKAN FAKTA HUKUM JUGA TIDAK MEMBERITAHUKAN SECARA RESMI SURAT RERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA TERSEBUT . KEPADA PENGGUGAT DAN BAHKAN SURAT PAKSA TERSDEBUT DISERAHKAN OLEH TERGUGAT KEPADA ORANG LAIN YANG TIDAK MEUPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PENGGUGAT. Bahwa sebagaimana berdasarkan hal-hal tersebut, maka Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tertanggal 2-9-2008 tersebut adalah TIDAK SAH DAN BAT AT (Nietig) sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum yang diinginkan karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum/undang-undang. 12. Bahwa pada tanggal 03 April 2009, Tergugat lalu menerbitkan Surat Perintah

Melaksanakan

KP.0504/2009

tertanggal

Penyitaan

Nomor

03

2009

April

:

yang

SIT-00001/WPJ.09/ ditujukan

kepada

Penggugat selaku Penanggung pajak yang beralamat di Jalan Peta No. 256 RT.004 RW. 006, Kel. Suka Asih, Kec. Bojongloa Kaler Bandung dengan alasan bahwa Tergugat telah melakukan penagihan dengan surat

paksa

berdasarkan

Nomor

Surat

Paksa

5-0000147

/WPJ.09/KP.0504/2008 tertanggal 17 April 2008 dan memerintahkan kepada Jurusita Paiak pada KPP Pratama Bandung Tegallega untuk melakukan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan atau barang tidak bergerak) milik wajib pajak/Penanggung Pajak. 13. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Penyitaan Nomor : Pem00001/WPJ .09/KP/0504/2009 tertanggal 03 April 2009, Tergugat kemudian menerbitkan Surat Pemberitahuan Penyitaan yang ditujukan kepada Penggugat selaku Penanggung pajak yang beralamat di jalan Peta No. 256 RT.004 RW. 006, Kel. Suka Asih, Kec. Bojongloa Kaler Bandung dengan alasan bahwa Penggugat masih mempunyai tunggakan pajak walaupun sudah dilakukan surat paksa yaitu jenis Paiak PPh Pasal 25/29 OP Tahun Pajak 2006 dengan jumlah tunggakan Paiak sebesar Rp.6.510.403.620 (enam milyar lima ratus sepuluh juta empat ratus tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah)


14. Bahwa pada akhir tahun 2009 setelah tempat tinggal Penggugat disita dan dilelang oleh Baiik Penggugat sudah tidak bertempat tinggal di jalan Peta No. 256 RT.004 RW. 006, Kel. Suka Asih, Kec. Boiongloa Kaler Bandung tersebut. 15. Bahwa

berdasarkan

Surat

Paksa

Nomor

:

SP-00282/WPJ.09/

KP.0504/2009 tertanggal 09 Desember 2009, Tergugat menerbitkan surat paksa yang ditujukan kepada Penggugat selaku Penanggung paiak yang beralamat di jalan Peta No. 256 RT.004 RW. 006, Kel. Suka Asih, Kec. Boiongloa Kaler Bandung dengan alasan bahwa Penggugat telah menunggak pajak berdasarkan jenis Paiak PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2007 dengan tanggal jatuh tempo pembayaran tanggal 17-03-2009 sebesar Rp.205.220.00 (dua ratus lima ribu dua ratus dua puluh rupiah), PPN Dalam Negeri Tahun Pajak 2008 tanggal jatuh tempo pembayaran tanggal 02-09-2009 sebesar Rp.60.077.00 (enam puluh ribu tuiuh puluh tuiuh rupiah). 16. Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tertanggal 08- 03-2010, Tergugat membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat

Paksa

yang

mana

berdasarkan

surat

tersebut

Tergugat

menyatakan telah memberikan dengan resmi kepada Penggugat (Hendro Supendi) bertempat tinggal di jalan Peta No. 256 Bandung berkedudukan sebagai Waiib Paiak dan jurusita Paiak yang mewakili Tergugat menyatakan telah menyerahkan salinan surat paksa ini kepada Waiib Paiak/Penanggung Pajak dan dilakukan di tempat tinggal/ kedudukan orang pribadi/badan yang menanggung pajak. 17. Bahwa

sebagaimana

berdasarkan

bulrti

Surat

Berita

Acara

Pemberitahuan Surat Paksa tertanggal 08-03-2010 sebagaimana disebut pada point 16 tersebut diatas, TTRGUGAT BERDASARKAN FAKTA HUKUM TIDAK MEMBERITAHUKAN SECARA RESMI SURAT BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAK$A TERSEBUT KEPADA PENGGUGAT

DAN

BAHKAN

SURAT

PAKSA

TERSEBUT

DISERAHKAN OLEH TERGUGAT KEPADA ORANG LAIN YANG TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PENGGUGAT, Bahwa selain dari pada itu, sebagaimana diuraikan pada point 14 tersebut diatas, bahwa pada akhir tahun 2009 tempat tinggal Penggugat telah disita dan dilelang oleh Bank sehingga demikian Penggugat sudah tidak bertempat tinggal di Jalan Peta No. 256 RT.004 RW. 006, Kel. Suka Asih,


Kec. Boiongloa Kaler Bandung tersebut. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tertanggal 08-03-2010 tersebut adalah TIDAK SAH DAN BATAL (Nietig) sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum yang diinginkan karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum/undang-undang. 18. Bahwa kemudian berdasarkan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa Nomor : LAP-00039 / WPJ.09/KP.0504/2010 tertanggal 22 Maret 2010, Tergugat menerbitkan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang ditujukan kepada Penggugat selaku Penanggung pajak yang beralamat di jalan Peta No. 256 Suka Asih Bandung untuk pelaksanaan utang pajak berdasarkan jenis Pajak PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2007 dengan jumlah pajak yang masih hams dibayar sebesar Rp.205.220 (dua ratus lima ribu dua ratus dua puluh rupiah), PPN Tahun Pajak 2008 dengan jumlah pajak yang masih hams dibayar sebesar Rp.60.077 (enam puluh ribu tujuh puluh tujuh mpiah). 19. Bahwa

kemudian

berdasarkan

00056/WPJ.09/KP.0504/2012

Surat

tertanggal

Paksa 21

Maret

Nomor 2012

;

SP-

Tergugat

menerbitkan surat paksa yang ditujukan kepada Penggugat selaku Penanggung pajak yang beralamat di jalan Peta No. 256 Suka Asih Bandung dengan alasan bahwa Penggugat telah menunggak pajak berdasarkan jenis Pajak PPh Pasal 21 Tahun Paiak 2010 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 16-04- 2011 sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu mpiah), PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2010 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 16-04-2011 sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu mpiah), PPh Pasal 21 Tahun Paiak 2010 dengan iatuh tempo pembayaran tanggal 16-04-2011 sebesar Rp. 100.00000 (seratus ribu mpiah), PPh Pasal 21 Tahun Paiak 2010 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 16-04-2011 sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah tunggakan pajak sebesar Rp.400.000,00 (empat ratUS ribu rupiah). 20. Bahwa pada tanggal 12 April 2A12, berdasarkan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tertanggal 12 April 2012 Tergugat menerbitkan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa yang mana berdasarkan surat tersebut Tergugat menyatakan telah memberikan dengan resmi kepada Penggugat (Hendro Supendi) bertempat tinggal di


Jalan Peta No. 256 Suka Asih RT. 004 RW. 06 Bandung berkedudukan sebagai Wajib Pajak dan jurusita Pajak yang mewakili Tergugat menyatakan telah menyerahkan salinan surat paksa ini kepada Wajib Pjiak /Penanggung Pajak dan dilakukan di tempat tinggal/kedudukan orang pribadi/badan yang menanggung paiak 21. Bahwa berdasarkan bukti Surat Berita Acara Pemberiahuan Surat Paksa tertanggal 12 April 2012 sebagaimana disebut diatas, TERGUGAT JUGA TIDAK MEMBERITAHUKAN SECARA RESMI SURAT BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA TERSEBUT KEPADA PENGGUGAT DAN BAHKAN SALINAN SURAT PAKSA TERSEBUT DISERAHKAN OLEH TERGUGAT KEPADA ORANG LAIN YANG TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PENGGUGAT. Bahwa selain daripada itu, sebagaimana yang telah disebut pada point 14 di atas, bahwa pada akhir tahun 2009 tempat tinggal Penggugat telah disita dan dilelang oleh Bank sehingga dengan demikian Penggugat sudah tidak bertempat tinggal di Jalan Peta No.256 RT.004 RW 006 Kel. Suka Asih, Kec. Bojongloa Kaler Bandung. Bahwa sebagaimana berdasarkan hal-hal tersebut, maka Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tertanggal 12 April 2012 tersebut adalah TIDAK SAH DAN BATAT (Nietig) sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum yang diinginkan karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum/undang-undang. 22. Bahwa kemudian berdasarkan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa Nomor : LAP-00002 /WPJ.09/KP.0504/2A12 tanggal 18 April 2012, Tergugat membuat Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang ditujukan kepada Penggugat selaku Penanggung pajak yang beralamat di jalan Peta No. 255 Suka Asih RT. 04 RW. 06 Bandung untuk pelaksanaan utang pajak berdasarkan jenis Pajak PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2010 dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), PPh Pasal 21 Tahun Paiak 2010 dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2010 dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), PPh Pasal 2L Tahun Pajak 2010 dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).


23. Bahwa

berdasarkan

Surat

Paksa

Nomor

:

SP-00969/WPJ.09/

KP.0504/2013 tertanggal 03 Oktober 2013, Tergugat menerbitkan Surat paksa yang ditujukan kepada Penggugat selaku Penanggung pajak yang beralamat di jalan Peta No. 256 RT.04 RW. 06 Bandung dengan alasan bahwa Penggugat telah menunggak pajak berdasarkan lenis Pajak PPN Dalam Negeri Tahun Pajak 2012 dengan tanggal jatuh tempo pembayaran tanggal 16-08-2013 sebesar Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), PPN Dalam Negeri Tahun Pajak 20L3 tanggal jatuh tempo pembayaran tanggal 16-08-2013 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Tahun Pajak 2010 tanggal jatuh tempo pembayaran 11-08-2013 dengan jumlah tunggakan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah tunggakan pajak sebesar Rp. 1.100.000,- (seiuta saratus ribu rupiah) ; 24. Bahwa demikian juga berdasarkan Surat Paksa Nomor :SP/WPI.091KP.050412013

tertanggal

03

Oktober

2013,

00970 Tergugat

menerbitkan surat paksa yang ditujukan kepada Penggugat selaku Penanggung pajak yang beralamat di Jalan Peta No. 256 RT.04 Rw. 06, Bandung dengan alasan bahwa Penggugat telah menunggak pajak berdasarkan jenis Pajak PPN Dalam Negeri Tahun Pajak 2013 dengan tanggal

jatuh

tempo

pembayaran

tanggal

t6-08-2013

sebesar

Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), PPN Dalam Negeri Tahun Pajak 2013 tanggal jatuh tempo pembayaran tanggal 16-08-2013 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), PPN Dalam Negeri Tahun Pajak 2013 dengan tanggal jatuh tempo pembayaran tanggal 15- 08-2013 sebesar Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), PPN Dalam Negeri Tahun Pajak 20L3 tanggal jatuh tempo pembayaran tanggal 16-08-2013 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah tunggakan pajak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). 25. Bahwa kemudian berdasarkan laporan Pelaksanaan Surat Paksa Nomor : SP- 00969/WPJ.09/KP.0504120L3 tertanggal 20 Nopember 2013 Tergugat menerbitkan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang ditujukan kepada Penggugat selaku Penanggung pajak yang beralamat di jalan Peta No. 256 RT. 04 RW. 06 Suka Asih Bandung untuk pelaksanaan utang pajak berdasarkan lenis Pajak PPN Dalam Negeri Tahun Pajak 20L2 dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), PPN Dalam Negeri Tahun Pajak


2013 dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), dan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Tahun Pajak 2010 dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp. 100.000 (seratus rib'u rupiah). 26. Bahwa demikian juga berdasarkan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa Nomor : SP- 00970/WPJ.09/KP.0504/2013 tertanggal 20 Nopember 2013 Tergugat menerbitkan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang ditujukan kepada Penggugat selaku Penanggung pajak yang beralamat di jalan Peta No. 256 RT. 04 RW. 06 Suka Asih Bandung untuk pelaksanaan utang pajak berdasarkan jenis Pajak PPN Dalam Negeri Tahun Pajak 2013 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), PPN Dalam Negeri Tahun Pajak 2013 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), PPN Dalam Negeri Tahun Pajak 2013 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), PPN Dalam Negeri Tahun Pajak 2013 dengan iumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah]. 27. Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tertanggal 20- 11-2013, Tergugat kemudian menerbitkan Berita Acara Pemberi tahuan Surat paksa yang mana berdasarkan surat tersebut Tergugat

menyatakan

telah

memberikan

dengan

resmi

kepada

Penggugat (Hendro Supendi ) bertempat tinggal di Jalan Peta No. 256 Suka Asih RT. 004 RW. 06 Bandung berkedudukan -sebagai Wajib Pajak dan

jurusita

Pajak

yang

mewakili

Tergugat

menyatakan

telah

menyerahkan salinan surat paksa ini kepada Wajib Pajak/ penanggung pajak dan dilakukan di tempat tinggal/kedudukan orang pribadi/ badan yang menanggung Pajak Bahwa sebagaimana yang telah ditegaskan Penggugat sebelumnya pada point 14 tersebut di atas, bahwa sejak akhir tahun 2009 tempat tinggal Penggugat telah disita dan dilelang oleh Bank, sehingga dengan demikian Penggugat sudah tidak bertempat tinggal di Jalan Peta No. 256 RT.004 RW.-006, Kel. Suka Asih, Kec. Boiongloa Kaler Bandung. Bahwa sebagaimana berdasarkan hal-hal tersebut, maka Berita Acara Pemberitahuan Surat paksa tertanggal 20- 11- 2013 tersebut adalah TIDAK SAH DAN BATAL (Nietig) SEHINGGA DENGN SENDIRINYA TIDAK MEMPUNYAI AKIBAT HUKUM YANG DIINGINKAN KARENA


TIDAK MEMENUHI SYARAT YANG DITENTUKAN OLEH HUKUM/ UNDANG-UNDANG. 28. Bahwa kemudian atas permintaan Tergugat kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk pencegahan Penggugat Keluar Negeri, kemudian Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1085/KMK.03/2015 tertanggal 30 Oktober 2015 Tenang Penetapan Pencegahan Wajib pajak Bepergian ke Luar Negeri atas nama Penggugat (Hendro Supendi) yang menetapkan pencegahan bepergian ke luar negeri selama 6 (enam bulan, terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2016 terhadap penggugat sebagaimana berdasarkan Salinan Keputusan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomo:

1085/KMK.03/2015 tertanggal 30 Oktober 20L5. 29. Bahwa dikarenakan tidak adanya landasan hukum atas penerbitan Keputusan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

No.

1085/KMK.03/2015 tertanggal 30 Oktober 2015 Tentang penetapan Pencegahan Wajib Pajak Bepergian ke Luar Negeri atas nama Penggulat (Hendro Supendi) yang telah menetapkan pencegahan bepergian ke luar negeri selama 6 (enam)- bulan terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2016 terhadap Penggugat sebagaimana atas permintaan Tergugat kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk pencegahan Penggugat ke Luar Negeri tersebut, Penggugat kemudian mengajukan Gugatan terhadap keputusan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

No.

1085/KMK.03/2015 tertanggal 30 Oktober 2016 tersebut Kepaniteraan Pajak sebagaimana terdaftar dalam register sengketa pajak No. 99098499-2006 tertanggal 22 Desember 2015 sebagaimana berdasarkan Tanda Terima Surat Gugatan Nomor : TT-329/PAN.Wk/ BG.2/2015 tertanggal 22 Desember 2015 dan perkara sengketa paiak tersebut hingga saat ini masih diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim di Pengadilan Pajak ; 30. Bahwa pada tanggal 22 April 2016, Tergugat kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan Nomor: SPRINDERA- 00001/WPJ.09/ KP.05/20L6 tertanggal 22 April 2016 yang mana memerintahkan Jurusita Pajak Negara KKP Pratama Bandung Tegallega untuk melakukan Penyanderaan Pajak dengan identitas sebagai berikut:


Nama

: Hendro Supendi.

Tempat / Tanggal Lahir

: Rembang, 2 April 1961.

Alamat

: Jl.Peta No. 256 Suka Asih Kota Bandung.

Pekerjaan

: Swasta.

Kewarganegaraan

: Indonesia.

Agaman

: Kristen.

Untuk dilakukan penyanderaan dengan alasan Penggugat sebagai Penanggung

Pajak

mempunyai

utang

pajak

sebesar

Rp.6.519.181.540,00 (enam milyar lima ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh satu lima ratus empat puluh rupiah) dan melaksanakan penyanderaan untuk 6 (enam) bulan dan menempatkan Penggugat di Rumah Tahanan Negara Kelas I Kebonwaru Kota Bandung. 31. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2016, berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan

Nonior:

SPRINDERA

-

00001/WPJ.09/KP.05/2016

tertanggal 22 April 2016 tersebut, Jurusita Pajak Negara KKP Pratama Bandung

Tegalega

yang

mewakili

Tergugat

telah

ffienyandera

Penggugat sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penyampaian Surat Perintah

Penyanderaan

Nomor

:

BA-00001/WPJ.09/KP.05/2016

tertanggal 09 Mei 2015 yang diterbitkan Tergugat. 32. Bahwa pada waktu Tergugat melaksanakan penyanderaan terhadap Penggugat di tempat tinggal Penggugat di jalan Terusan Pasirkoja No. 257 RT/RW.001/004 Kel. Sukahaii, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung Tergugat telah membawa Media Cetak maupun media elektronik untuk meliput dan menyiarkan pelaksanaan penyanderaan tersebut. 33. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan Nomor : SPRINDERA 00001/WPJ.09/KP.05/2016 tertanggal 22 April 2016 dan Berita Acara Penyampaian

Surat

Perintah

Penyanderaan

Nomor

:

BA-

0000L/WPJ.09/KP.O5/20L6 tertanggal 09 Mei 2015 sebagaimana yang diterbitkan Tergugat kemudian telah menyandera dan menempatkan Penggugat di Rumah Tahanan Negara Kelas I Kebon warn Kota Bandung. 34. Bahwa

sebagaimana

berdasarkan

hal-hal

yang

telah

didalilkan

Penggugat pada point 28, 29, dan poin 30 tersebut di atas, hal mana bahwa atas permintaan Tergugat kepada Menteri Keuangan Republik


Indonesia untuk pencegahan Penggugat Keluar Negeri dan kemudian Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1085/KMK.03/2015 tertanggal 30 Oktober 2015 Tentang Penetapan Pencegahan Wajib Pajak Bepergian ke Luar Negeri atas nama Penggugat (Hendro Supendi ) yang menetapkan pencegahan bepergian ke luar negeri selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2016 dan atas penerbitan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1085/KMK.03/2015 tertanggal 30 Oktober 2015 Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1085/KMK.03/2015 tertanggal 30 Oktober 2015 tersebut di Kepaniteraan Pajak sebagaimana terdaftar dalam register sengketa pajak No. 99-098499-2006 tertanggal 22 Desember 2015 dan hingga saat ini proses perkara sengketa pajak tersebut masih di diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim di Pengadilan Pajak, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN MAKA PENERBITAN SURAT PERINTAH

PENYANDERAAN

NOMOR

:

SPRINDERA

00001/WPJ.09/I0.05/ 2016 TERTANGGAL 22 APRIL 2016 YANG MANA MEMERINTAHKAN PENYANDERAAN

JURUSITA PAJAK

PAJAK

TENHADAP

UNTUK

MELAKUKAN

PENGGUGAT

ADALAH

PREMATUR Dengan demikian maka Surat Perintah Penyanderaan Nomor : SPRINDERA 00001/WPJ.09/KP.05/2016 tertanggal 22 April 2016 dan Berita Acara Penyampaian Surat Perintah Penyanderaan Nomor: BA00001/WPJ,.09/KP.05/20L6 tertanggal 09 Mei 2015 yang diterbitkan Tergugat adalah TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM. 35. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyanderaan Nomor : SPRINDERA - 00001/WPJ.09/KP.05/2016 tertanggal 22 April 20L6 yang mana memerintahkan jurusita Paiak Negara KKP Pratama Bandung Tegallega untuk melakukan Penyanderaan PaJak terhadap Penggugat dan menempatkan Penggugat di Rumah Tahanan Negara Kelas I Kebonwaru

Kota

Bandung,

serta

pada

waktu

dilaksanakannya

penyanderaan Tergugat telah membawa Media Cetak dan media elektronik untuk meliput dan menyiarkan pelaksanaan penyanderaan tersebut jelas-jelas tindakan Tergugat tersebut merugikan Penggugat yang mana akibat dari liputan media tersebut membuat nama baik


Penggugat dicemarkan. 36. Bahwa akibat tindakan Tergugat tersebut sebagaimana yang telah diuraikan di atas mengakibatkan kerugian Materil dan lmmateril terhadap Penggugat berupa: 1. Bahwa Tergugat tidak dapat melaksanakan pekeijaannya sehingga dengan demikian maka Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian Materil kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.,(Seratus ribu rupiah) setiap hari selama Penggugat menjalani masa penyanderaan. 2. Bahwa dikarenakan Penggugat juga merasa nama baiknya dicemarkan atas pelaksanaan penyanderaan sebagaimana yang telah dilaksanakan Tergugat tersebut telah diliput media Cetak maupun media Elektronik untuk disiarkan sehingga membuat nama baik Penggugat dicemarkan maka layaklah Tergugat dihukum untuk mengganti

kerugian

lmmateril

kepada

Penggugat

sebesar

Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah). 3. Bahwa dikarenakan Penggugat juga merasa nama baiknya dicemarkan akibat pelaksanaan penyanderaan yang dilaksanakan Tergugat tersebut diliput media Cetak maupun media Elektronik sehingga membuat nama baik Penggugat dicemarkan maka layaklah

Tergugat

dihukum

untuk

memulihkan

nama

baik

Penggugat dengan Rehabilitasi nama baik dalam bentuk 1 (satu] kali pengumuman pada media cetak harian berskala nasional dengan ukuran I halaman. 4. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat yakni diberikannya ganti rugi baik Materil dan lmmateril serta Rehabilitasi nama baik Penggugat, maka untuk menghindari agar gugatan ini tidak sia-sia Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Klas I A Bandung berkenan untuk meletakkan Sita jaminan (Beslag) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di jalan Soekamo Hatta No. 2 1 6 Bandung. 5. Bahwa begitu pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uaUg paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,-/hari (seratus juta per hari), setiap ia lalai


memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Bandung berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan : DALAM PROVISI : -

Memerintahkan

Tergugat

melepaskan

Penggugat

dari

Rumah

Tahanan Negara Kelas I Kebonwaru Kota Bandung selama dalam proses perkara sengketa pajak yang diajukan Penggugat sebagaimana terdaftar dalam register sengketa paiak No. 99-098499-2006 di Kepaniteraan Pengadilan Pajak sampai dengan adanya putusan perkara tersebut yang berkekuatan hukum tetap (lnkrach van gewijsde). -

PRIMAIR : 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; 2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ; 3. Menyatakan TIDAK SAH DAN BATAT (Nietig) sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum/undang-undang Surat Paksa Nomor : 0000146/WPJ/KP.0504/2008 tertanggal 17 April 2008 yang diterbitkan Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat selaku Penanggung pajak 4. Menyatakan TIDAK SAH DAN BATAL (Nietig) sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum/undang-undang Surat Paksa Nomor : 0000147/WPJ/KP.0504/2008 tertanggal 17 April 2008 yang diterbitkan Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat selaku Penanggung pajak 5. Menyatakan TIDAK SAH DAN BATAL (Nietig] sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai akibat huklim karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum/undang-undang Laporan Pelaksanaan Surat Paksa Nomor : diterbitkan

S- 095/WPJ.09/KP.0504/2008 tertanggal 22 April 2008 yang Tergugat

yang

ditujukan

kepada

Penggugat

selaku

Penanggung pajak. 6. Menyatakan TIDAK SAH DAN BATAL (Nietig) sehingga dengan


sendirinya tidak mempunyai akibat hukum karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum/undang-undang laporan Pelaksanaan Surat Paksa Nomor :

S- 096/WPJ.09/KP.0504/2008 tertanggal 22 Aprill 2008

yang diterbitkan Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat selaku Penanggung pajak. 7. Menyatakan TIDAK SAH DAN BATAL (Nietig) sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum/undang-undang Berita Acara Pemberiahuan Surat Paksa tertanggal 22 April 2008. 8. Menyatakan TIDAK SAH DAN BATA1 (Nietig) sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum/undang-undang Surat Paksa Nomor : 0000319/WPJ.09/KP.0504/2008 diterbitkan

Tergugat

yang

tertanggal ditujukan

21

Agustus

kepada

2008

Penggugat

yang selaku

Penanggung pajak 9. Menyatakan TIDAK SAH DAN BATAL (Nietig) sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum/undang-undang Laporan Pelaksanaan Surat Paksa Nomor :

LAP- 226/WPJ.09/KP-0504/200B tertanggal 2 September

2008 yang diterbitkan Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat selaku Penanggung pajak. 10. Menyatalran TIDAK SAH DAN BATAL (Nietig) sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum/undang-undang Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tertanggal 2-9-2008. 11 .Menyatakan TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan

Nomor

:

SIT-00001/WPj.09/KP.0504/2009

tertanggal 03 April 2009 yang diterbitkan Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat selaku Penanggung pajak. 12. Menyatakan

TIDAK

SAH

DAN

BATAL

DEMI

HUKUM

{

Surat

Pemberitahuan Penyitaan Nomor: Pem-00001/WPJ.09/KP/0504/2009 tertanggal 03 April 2009 yang diterbitkan Tergugat yang ditukjukan kepada Penggugat selaku Penanggung Pajak. 13. Menyatakan TIDAK SAH DAN BATAL (Nietig) sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum karena tidak memenuhi syarat


yang ditentukan oleh hukum/undang-undang Surat Paksa Nomor : SP00282 /WPJ.09/KP.0504/2009 tertanggal 09 Desember 20A9 yang diterbitkan

Tergugat

yang

ditujukan

kepada

Penggugat

selaku

Penanggung pajak. 14. Menyatakan TIDAK SAH DAN BATAL (Nietig) sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum karena tidak memenuhi syarat yang

ditentukan

oleh

hukum/undang-undang

Berita

Acara

Pemberitahuan Surat Paksa tertanggal 08-03- 2010. 15. Menyatakan TIDAK SAH DAN BATAL (Nietig) sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum/undang-undang Laporan Pelaksanaan Surat Paksa Nomor : LAP-00039 /WPJ.O9/ KP.05.04/2010 teranggal 22 Maret 2010 yang diterbitkan Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat selaku Penanggung pajak. 16. Menyatakan TIDAK SAH DAN BATAL (Nietig) sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum/undang-undang Laporan Pelaksanaan Surat Paksa Nomor : SP-00056/WPJ.09/KP.0504/20L2 tertanggal 21 Maret 2012 yang diterbitkan Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat selaku Penanggung pajak ; 17. Menyaakan TIDAK SAH DAN BATAL ( Nietig) sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum karena tidak memenuhi syarat yang

ditentukan

oleh

hukum/undang-undang

Berita

Acara

Pemberitahuan Surat Paksa tertanggal 12 April 20L2. 18 Menyatakan TIDAK SAH DAN BATAL (Nietig) sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh hulmm/undang-undang Laporan Pelaksanaan Surat Paksa Nomor : UIP-00002 /WPJ.09/ KP.0504/ 2012 tanggal 18 April 2012 yang diterbitlon Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat selaku Penanggung pajak 19. Menyatakan TIDAK SAH IIAN BATAL (Nietig) sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum karena tidak memenuhi syarat yang ditenhrkan oleh hukum/undang-undang Surat Paksa Nomor : SP00969 /WPJ.09/KP.0504/2013 tertanggal 03 Oktober 2013 yang diterbitkan

Tergugat

yang

dituiukan

kepada

Penggugat

selaku


Penanggung pajak 20. Menyatakan TIDAK SAH DAN BATAL (Nietig) sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukumfundang-undang Surat PaksaNomor : SP00970

/WPJ.09/KP.0504/2013

diterbitkan

Tergugatyang

teranggal

ditujukan

03

kepada

Oktober

2013

Penggugat

yang selaku

Penanggung pajak 21. Menyatakan TIDAK SAH DAN BATAL (Nietig) sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum/undang-undang

Laporan

Pelaksanaan

Surat Paksa Nomor : SP-00969/WPJ.09/ KP. 0504/ 20L3 tertanggal 20 Nopember 2013 yang diterbitkan Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat selaku Penanggung pajak ; 22. Menyatakan TIDAK SAH DAN BATAL (Nietig) sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum/undang-undang

Laporan

Pelaksanaan

SP-

Surat Paksa Nomor

:

00970/WPJ.09/

KP. 0504 /2013 tertanggal 20 Nopember 2013 yang diterbitkan Tergugat yang dituiukan kepada Penggugat selaku Penanggung pajak. 23. Menyatakan TIDAK SAH DAN BATAL (Nietig) sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum karena tidak memenuhi syarat yang

ditentukan

oleh

hukum/undang-undang

Berita

Acara

Pemberitahuan Surat Paksa tertanggal 20 - 11- 2013. 24. Menyatakan TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1085/KMK. 03/2013 tertanggal 30 OKtober 2015. 25. Menyatakan SAH Gugatan Penggugat atas keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1085/KMK 03/2015 tertanggal 30 Oktober 2015 tersebut di Kepaniteraan Pajak sebagaimana terdaftar dalam register sengketa paiak No. 99- 098499-2006 tertanggal 22 Desember 2015 yang diajukan Penggugat berdasarkan Tanda Terima Surat Gugatan Nomor :TT-329/PAN.Wk/BG.2 /2015 tertanggal 22 Desember 2015. 26. Menyatakan TIDAK SAH DAN DAN BATAL (Nietig) sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum karena tidak memenuhi syarat yang

ditentukan

oleh

hukum/undang-undang

Surat

Perintah


Penyanderaan Nomor : SPRINDERA - 00001/WPJ.09/KP.05/20L6 tertanggal 22 Aprill 2016 yang diterbitkan Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat selaku Penanggung pajak. 27. Menyatakan Surat Perintah Penyanderaan Nomor : 00001/WPJ.09/KP.05/2016

SPRINDERA

tertanggal 22 April 2016 yang mana

memerintahkan Jurusita Pajak Negara KKP Praama Bandung Tegallega untuk melakukan Penyanderaan Pajak terhadap Penggugat adalah PREMATUR 28'. Menyatakan TIDAK SAH DAN BATAL (Nietig) sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum/undang-undang Berita Acara Penyampaian Surat Perintah penyanderaan Nomor : BA-00001/WPJ.09/KP.05/2016 tertanggat 09 Mei 2015 yang diterbitkan Tergugat 29. Menyatakan TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM pelaksanaan penyanderaan yang telah dilaksanakan Tergugat terhadap Penggugat 30. Memerintahkan Tergugat melepaskan Penggugat dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Kebonwaru Kota Bandung. 31. Menghukum Tergugat memberikan rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.,- (Seratus ribu rupiah) setiap hari selama Penggugat menjalani masa penyanderaan. 32. Menghukum Tergugat memberikan ganti rugi Immaterial kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah). 33. Menghukum Tergugat untuk memulihkan nama baik Penggugat dengan Rehabilitasi nama baik dalam bentuk 1 (satu) kali pengumuman pada media cetak-harian berskala nasional dengan ukuran 1 halaman. 34. Meletakkan sita jaminan (Beslag) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di jalan Soekamo Hatta No. 2L6 Bandung setempat

dikenal

dengan

Kantor

Pelayanan

pajak

pratama

BandungTegallega. 35. Menyatakan sah dan berharga sita iaminan yang diletakkan terhadap tanah dan bangunan milik- tergugat yang terletak di falan Soekamo Hatta tto. ifO Bandung setempat dikenal dengan l(antor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. 36. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) kepada


penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus iuta rupiah)-/hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan. 37. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. 38. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uivoerbaar bij voorraad), meskipun ada perlawanan (verzet), upaya hukum Banding dan Kasasi ; Apabila Pengadilan Negeri Klas IA Bandung berpendapat lain: SUBSIDAIR; - Mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ; Menimbang, bahwa atas surat gugatan dari Kuasa Penggugat tersebut diatas, Kuasa Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 4 Agustus 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut : I.

Bahwa Objek Gugatan dalam perkara a quo menurut Penggugat adalah: a. Pelaksanaan: - Surat Paksa Nomor: SP-0000146AVPJ/KP.0504/2008 tertanggal 17 April 2008 ; - Surat Paksa Nomor: SP-0000147/WPJ/KP.0504/2008 tertanggal 17 April 2008 ; - Surat

Paksa

Nomor:

SP-0000319/WPJ.09/KP.0504/2008

tertanggal 21 Agustus 2008 ; - Surat

Paksa Nomor:

tertanggal

SP-00282/WPJ.09/KP.0504/2009

09 Desember 2009 ;

- Surat Paksa Nomor: SP-00056/WPJ.09/KP.0504/2012 tertanggal 21 Maret 2012; - Surat Paksa Nomor: SP-00969/WPJ.09/KP.0504/2013 tertanggal 03 Oktober 2013; - Surat

Paksa Nomor :

SP-00970/WPJ.09/KP.0504/2013

tertanggal 20 Nopember 2013. yang oleh Penggugat dianggap tidak sah karena tidak disampaikan kepada Penggugat. b. Pelaksanaan

Surat

Perintah

Penyitaan

SIT-

00001/WPJ.09/KP.0504/2009 tertanggal 03 April 2009 yang oleh Penggugat dianggap tidak sah karena tidak disampaikan kepada


Penggugat. c. Keputusan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.l085/KMK.03/2015 tertanggal 30 Oktober 2015 tentang Penetapan Pencegahan Wajib Pajak Bepergian Ke Luar Negeri Atas Nama Hendro Supendi yang oleh Penggugat dianggap tindak sah karena tidak ada landasan hukumnya. d. Tindakan

Penyanderaan

yang

dilakukan

Tergugat

kepada

Penggugat, yang dianggap oleh Penggugat prematur. II. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat. Selanjutnya, terhadap dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut, Tergugat berikan bantahan dan tanggapan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT Bahwa Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo mengenai Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Pencegahan karena objek gugatan a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak. 1. Berdasarkan Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPSP) jo, Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (selanjutnya disebut PP Nomor 137 Tahun 2000), dinyatakan bahwa: “Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada Pengadilan Negeri ” Dalam ketentuan di atas, telah disebutkan secara tegas bahwa objek gugatan yang dapat diajukan Penanggang Pajak kepada Pengadilan Negeri terbatas hanva nada pelaksanaan penvanderaan. 2. Bahwa objek gugatan dalam perkara a quo tldak hanya mengenai


pelaksanaan

penyanderaan,

tetapi

juga

mempermasalahkan

mengenai Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Keputusan Pencegahan Bepergian ke Luar Negeri, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita dan petitum gugatan: Posita Penggugat: Halaman 4 angka 7 “bahwa namun sebagaimana berdasarkan bukti Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tertanggal 22 April 2008 sebagaimana disebut di atas, TERGUGAT BERDASARKAN FAKTA HUKUM TIDAK MEMBERITAHUKAN SECARA RESMI SURAT BERITA ACARA PEMBERITAHUAN PENGGUGAT

DAN

SURAT BAHKAN

PAKSA

TERSEBUT

SURAT

PAKSA

KEPADA TERSEBUT

DISERAHKAN OLEH TERGUGAT KEPADA ORANG LAIN YANG TIDAK MEMPUNYAIHUBUNGANHUKUMDENGANPENGGUGAT ” Selanjutnya Petitum Penggugat: Halaman 12 angka 3 “Menyatakan Tidak Sah Dan Batal (Nietig) sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum/undang-undang Surat Paksa Nomor 0000146/WPJ/KP.0504/2008 tertanggal 17 April 2008 yang diterbitkan Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat selaku Penanggung Pajak. ” Halaman 13 angka 11 “Menyatakan TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor: SIT-00001/WPJ.09/KP. 0504/2009 tertanggal 03 April 2009 yang diterbitkan Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat selaku Penanggung Pajak. ” Halaman 15 angka 24 “Menyatakan Tidak Sah Dan Batal Demi Hukum Keputusan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 1085/KMK.03/2015 tertanggal 30 Oktober 2015. ” 3. Bahwa sengketa yang timbul dalam Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Keputusan Pencegahan Bepergian ke Luar Negeri dalam rangka penagihan pajak merupakan


sengketa pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (untuk selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), yang mengatur sebagai berikut: 1) Pasal 1 Angka 5 : “Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang benvenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau Gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. ” 2) Selain itu menurut Tjia Siauw Jan, S.E, Ak., S.H., B.K.P., M.A. dalam bukunya Pengadilan Pajak : Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Wajib Pajak: 2013. halaman 2-3 menyatakan bahwa objek sengketa pajak menurut Purwito M. Ali dan Rukiah Komarih terdiri atas 3 (tiga) jenis, yaitu: 1. Sengketa pajak yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil. 2. Sengketa pajak yang timbul dari tindakan penagihan. 3. Sengketa pajak yang timbul dari keputusan yang berkaitan dengan

pelaksanaan

keputusan

perpajakan,

di

samping

ketetapan pajak dan keputusan keberatan (Ahmadi, 2006:52) 4. Bahwa oleh karena sengketa a quo adalah sengketa pajak maka sesuai dan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU KUP), Pasal 37 UU PPSP serta Pasal 2 dan Pasal 31 ayat (1) dan (3) UU Pengadilan Pajak maka satu-satunya lembaga peradilan yang dibeVikan kewenangan secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa a quo adalah Pengadilan Pajak. a. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah Halaman 23, Putusan Nomor 611/PDT/2016/PT.BDG.

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP) yang menegaskan: “Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap: a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang; b. Keputusan pncegahan dalam rangka penagihan pajak; c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau d. Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak. ” b. Demikian halnya, Pasal 37 ayat (1) UU PPSP yang menyatakan: “Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa,

Surat

Perintah

Melaksanakan

Penyitaan,

atau

Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak. ” Penielasan Pasal 37 ayat (1) “Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan hak kepada Penanggung Pajak untuk mengajukan gugatan kepada badan peradilan pajak dalam hal Penanggung Pajak tidak setuju dengan pelaksanaan penagihan pajak yang meliputi pelaksanaan Surat Paksa,

Surat

Perintah

Melaksanakan

Penyitaan

atau

Pengumuman Lelang. ” c. Pasal 2 UU Pengadilan Pajak: “Pengadilan Pajak adalah badan/peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak ” Penielasan Pasal 2 Pengadilan Pajak adalah badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dan merupakan Badan Peradilan sebagaimana


dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. d. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) a. Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus seneketa vaiak. b ....... c. Pengadilan Pajak dalam hal gugalan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku. 5. Selain itu, mengenai sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Keputusan Pencegahan dalam rangka melakukan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa merapakan sengketa pajak juga dinyatakan dalam Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 152/Pdt/G/2014/PN.Bdg antara Hendro Supendi Melawan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega tanggal 30 September 2014. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan: “Menimbang, bahwa oleh karena sengketa a quo adalah Sengketa Pajak maka sesuai dan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 2 UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU KUP) Pasal 37 UU PPSP serta Pasal 2 dan Pasal 31 ayat 1 dan Pasal 3 UU Pengadilan Pajak Pajak maka satusatunya Lembagayang diberikan kewenangan secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus

sengketa

a

quo

adalah

Pengadilan Pajak. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pemblokiran/ penyitaan Giro, Deposito dan Tabungan atas nama Penggugat yang dilakukan Tergugat dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa yang Halaman 25, Putusan Nomor 611/PDT/2016/PT.BDG.

dijadikan objek sengketa dalam perkara ini merupakan sengketa pajak yang

merupakan

kewenangan

dari

Pengadilan

Pajak

bukan

merupakan kewenangan Pengadilan Negeri KL IA Bandung, dengan demikian maka Pengadilan Negeri KL IA Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan demikian dasar eksepsi dari Tergugat tersebut beralasan hukum. 6. Bahkan, Penggugat sendiri sebenamya juga telah memahami terkait dengan sengketa pajak yang timbul dalam Pelaksanaan Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak untuk memeriksa, memutus dan mengadilinya. Hal ini dapat dilihat dalam dalil gugatan Penggugat halaman 9 angka 29 yang menyatakan: “ Bahwa dikarenakan tidak adanya landasan hukum atas penerbitan Keputusan

Menteri

keuangan

Republik

Indonesia

No,

1085/KMK.03/2015 tertanggal 30 Oktober 2015 Tentang Penetapan Pencegahan Wajib Pajak Bepergian ke Luar Negeri atas nama Penggugat (Hendro Supendi) yang telah menetapkan pencegahan bepergian keluar negeri selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2016 terhadap Penggugat sebagaimana atas permintaan Tergugat kepada Menteri keuangan Republik Indonesia untuk pencegahan Penggugat

ke

Luar

Negeri

tersebut,

Penggugat

kemudian

mengajukan Gugatan terhadap Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia No, 1085/KMK.03/2015 tertanggal 30 Oktober 2015 tersebut di Kepaniteraan Pajak sebagaimana terdaftar dal am register sengketa pajak No, 99-098499-2006 tertanggal 22 Desember 2015,,, ” 7. Selanjutnya, dalam dunia intemasional prinsip kekhususan dalam wewenang mengadili telah diakui sebagai salah satu prinsip dasar kemerdekaan peradilan oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Ketujuh tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Kejahatan, yang Diselenggarakan di Milan dari tanggal 26 Agustus sampai 6 September 1985 dan disahkan dengan resolusi Majelis Umum 40/32 tanggal 29 November 1985, dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985 dalam butir 3 yang diambil dari Buku Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M.Zen beijudu Instrumen Intemasional Pokok hak Asasi penerbit Obor Manusia menyatakan:


“Peradilan harus memiliki yurisdiksi atas semua pokok masalah yang bersifat hukum dan harus mempunyai kekuasaan ekslusif untuk memtuskan apakah suatu pokok masalah yang diajukan untuk memperoleh keputusannya adalah berada di dalam kewenangannya sepertiyang ditentukan oleh hukum," 8. Bahwa meskipun terdapat “asas hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya” sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “ Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurangjelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. ” 9. Hal tersebut tidak dapat diartikan bahwa semua perkara hams diperiksa dan diputus ke pengadilan di manapun perkara berada, karena pada asasnya pula hakim terikat dengan kompetensi jenis perkara yang diadilinya. Dalam hal hakim tidak berwenang untuk mengadili, Hakim secara ex officio hams menyatakan diri tidak berwenang. Hal ini secara lazim dalam lingkungan hukum acara perdata dipertegas dalam Pasal 132 Rv, yang berbunyi : “ Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka

ia

meskipun

tidak

diajukan

tangkisan

tentang

ketidakwewenangnya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang. ” Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, jelaslah bahwa objek sengketa terkait Pelaksanaan Surat Paksa, Surat

Perintah Melaksanakan

Penyitaan

yang

dan

Keputusan

Pencegahan

dipermasalahkan

Penggugat merupakan objek sengketa pajak yang pengaturannya bersifat khusus sesuai dengan asas lex specialis derogat lesi seneralis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga menjadi jelas pula apabila terjadi sengketa seperti dalam perkara a quo merupakan sengketa pajak. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo adalah kewenangan absolut Pengadilan Pajak. Dengan demikian jelaslah demi kepastian hukum dan tegaknva keadilan yang didasari oleh ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yang digunakan dengan tepat dan benar,


Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung untuk terlebih dahulu mengeluafkan Putusan Sela dan menyatakan menolak gugatan terhadap Tergugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvantkelijk Verklaard). B. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dan kabur karena mengandung kekeliruan yang mendasar dengan mencampuradukan objek gugatan sebagai berikut: 1. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan Tergugat dalam Eksepsi Kompetensi

Absolut

di

mempermasalahkan penyanderaan,

atas,

tidak

tetapi

gugatan

hanya

juga

Penggugat

mengenai

mempermasalahkan

selain

pelaksanaan mengenai

Pelaksanaan Surat Paksa & Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Keputusan Pencegahan Bepergian ke Luar Negeri. 2. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan dengan penggabungan berbagai objek {kumulasi objektif), yang dapat Tergugat rinci sebagai berikut: a.

Penggabungan Objek (Kumulasi Objektif) Pihak

Penggugat dengan Tergugat

Objek Gugatan Pelaksanaan - Surat

Paksa

Nomor:

0000146/WPJ/KP.0504/2008

;tertanggal 17 April 2008; - Surat

Paksa

Nomor:

0000147/WPJ/KP.0504/2008

tertanggal 17 April 2008; - Surat Paksa Nomor: 0000319/WPJ.09/KP .0504/2008 tertanggal 21 Agustus 2008; - Surat Paksa Nomor: SP- 00282/WPJ.09/KP.0504/2009 tertanggal 09 Desember 2009; - Surat Paksa Nomor: SP- 00056/WPJ.09/KP.0504/2012 tertanggal 21 Maret 2012; - Surat Paksa Nomor: SP- 00969/WPJ.09/KP.0504/2013 tertanggal 03 Oktober 2013; - Surat Paksa Nomor: SP- 00970/WPJ.09/KP.0504/2013 tertanggal 20 Nopember 2013. yang oleh Penggugat dianggap tidak sah karena tidak disampaikan kepada Penggugat


Pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan SIT00001/WPJ.09/KP. 0504/2009 tertanggal 03 April 2009 yang oleh

Penggugat

dianggap

tidak

sah

karena

tidak

disampaikan kepada Penggugat. Keputusan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.l085/KMK.03/2015 tertanggal 30 Oktober 2015 tentang Penetapan Pencegahan Wajib Pajak Bepergian Ke Luar Negeri Atas Nama Hendro Supendi yang oleh Penggugat dianggap tindak sah karena tidak ada landasan hukumnya Tindakan Penyanderaan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, yang dianggap oleh Penggugat

3. Bahwa formulasi gugatan a quo telah disusun secara tidak terstruktur, bercampur aduk satu sama lain dan merupakan gugatan dengan penggabungan

berbagai

objek

{kumulasi

objektif)

yang

tidak

dibenarkan. 4.

Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya “Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) pada halaman 107 s.d. 109 menjelaskan mengenai kumulasi objektif yang tidak dibenarkan, sebagai berikut: “A. Kumulasi Objektif Dalam bentuk ini, yang digabung adalah gugatan. Penggugat menggabung beberapa gugatan dalam satu surat gugatan. Jadi yang menjadi faktor kumulasi adalah gugatan, yaitu beberapa gugatan

digabung

dalam

satu

gugatan.

Namun

agar

penggabungan sah dan memenuhi syarat, diantara gugatan itu harus terdapat hubungan erat” (Halaman 107). 5. Beberapa Penggabungan yang Tidak Dibenarkan Pada bagian ini, akan dijelaskan beberapa penggabungan yang tidak dapat

dibenarkan.

penggabungan

Dengan

yang

kata

dilarang

lain,

oleh

terdapat

hukum.

beberapa

Larangan

itu,

bersumber dari hasil pengamatan praktik pengadilan. a.

Pemilik Objek Gugatan Berbeda Penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa objek, dan masing-masing objek gugatan, dimiliki oleh pemilik


yang berbeda atau berlainan. Penggabungan yang demikian secara subjektif dan objektif, tidak davat dibenarkan. b. Gugatan yang Digabungkan Tunduk pada Hukum Acara yang Berbeda Penggabungan gugatan bertitik tolak pada prinsip, perkara yang digabungkan tunduk pada hukum acara yang sama. Tidak dibenarkan menggabungkan beberapa gugatan yang tunduk kepada hukum acara yang berbeda. Meskivun antara susatan terdapat hubunsan erat, faktor ini harus disinekirkan avabila masins-masins susatan tunduk kevada ketentuan hukum acara vans berbeda. Penerapan yang demikian ditegaskan dalam Putusan MA No. 377K/Sip 1972. (Halaman 108. Cetak tebal dan garis bawah oleh Tergugat). c. Gugatan Tunduk pada Kompetensi Absolut yang berbeda Telah disinggung, jika terdiri dari beberapa gugatan, yang masingmasing tunduk pada kewenangan

absolut yang berbeda,

penggabungan tidak dapat dibenarkan. ” (Halaman 108. Cetak tebal dan garis bawah oleh Tergugat). 6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, penggabungan objek (kumulasi objektif) yang dilakukan Penggugat termasuk penggabungan objek yang tidak dapat dibenarkan secara hukum karena: a. Pemilik objek-objek gugatan berbeda, yaitu: 1) Tindakan: (a) Pelaksanaan Surat Paksa Nomor:

0000146/WPJ/

KP.0504/2008 tertanggal 17 April 2008; Surat Paksa Nomor: 0000147/WPJ/KP. 0504/2008 tertanggal 17 April 2008; Surat Paksa Nomor: 0000319/WPJ.09/KP.0504/2008 tertanggal 21 Agustus

2008;

Surat

Paksa

Nomor:

SP-

00282/WPJ.09/KP.0504/2009 tertanggal 09 Desember 2009; Surat

Paksa

Nomor:

SP-00056/WPJ.09/KP.0504/

tertanggal 21 Maret 2012; Surat Paksa Nomor:

2012

SP-

00969/WPJ.09/KP.0504/2013 tertanggal 03 Oktober 2013; Surat

Paksa

Nomor:

SP-00970/WPJ.09/KP.0504/2013

tertanggal 20 Nopember 2013. (b) Pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan SIT00001/WPJ.09/KP.0504/2009 tertanggal 03 April 2009. (c) Tindakan

penyanderaan

berdasarkan

Surat

Perintah


Penyanderaan No. 05/WPJ.22/KP. 12/2015 tertanggal 21 Agustus tertanggal

2015, 20

Sprindera Oktober

No. 2015,

01/WPJ.33/KP.03/2015 dan

Sprindera

No.

02/WPJ.33/KP.03/2015 tertanggal 26 Oktober 2015. diterbitkan dan dilakukan oleh Katttor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega in casu Tergugat; 2) Keputusan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.l085/KMK.03/2015 tertanggal 30 Oktober 2015 tentang Penetapan Pencegahan Wajib Pajak Bepergian Ke Luar Negeri Atas Nama Hendro Supendi, diterbitkan oleh Menteri Keuangan b. Hukum acara atas sengketa beberapa objek gugatan merupakan hukum acara yang berbeda-beda, sebagai berikut: 1) Terhadap tindakan Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Keputusan Pencegahan, berlaku upaya hukum dan hukum acara: -

Gugatan ke Pengadilan Pajak (Pasal 23 ayat (2) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 37 UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak).

2) Terhadap tindakan penyanderaan, berlaku upaya hukum dan hukum acara sebagai berikut: -

Gugatan kepada Pengadilan Negeri (Pasal 34 Ayat (3) UU PPSP Paksa jo. Pasal 15 Ayat (1) PP Nomor 137 Tahun 2000).

c. Objek gugatan tersebut tunduk pada kompetensi absolut yang berbeda: 1) objek sengketa berupa tindakan Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Keputusan Pencegahan merupakan kompetensi absolut Petlgadilan Pajak. 2) namun sebagaimana telah Tergugat jelaskan dalam Eksepsi Kompetensi Absolut di atas, bahwa objek sengketa berupa pelaksanaan/tindakan

penyanderaan

merupakan

kompetensi absolut Pengadilan Negeri; Berdasarkan uraian di atas jelas, gugatan yang diajukan Penggugat tidak


jelas dan kabur karena mengandung kekeliruan yang mendasar dengan mencampuradukan objek gugatan. Sehingga sangat beralasan bagi Tergugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menyatakan bahwa Gugatan obscuur libel atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard). DALAM PROVISI Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat ungkapkan dalam Eksepsi di atas dianggap termasuk pula dalam Provisi ini, dan merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Permohonan Provisi Penggugat dalam provisinya halaman 12 menyatakan: “Memerintahkan Tergugat melepaskan Penggugat dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Kebonwaru Kota Bandung selama dalam proses perkara sengketa pajak yang diajukan Penggugat sebagaimana terdaftar dalam register sengekta pajak No. 99- 098499-2006 di Kepaniteraan Pengadilan Pajak, sampai dengan putusan perkara tersebut berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ” Bahwa terhadap permohonan provisi Penggugat tersebut dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut: a. Bahwa petitum Penggugat dalam provisi yang meminta melepaskan Penggugat dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Kebonwaru Kota Bandung selama dalam proses perkara sengketa pajak yang diajukan Penggugat sebagaimana terdaftar dalam register sengekta pajak No. 99-098499-2006 di Kepaniteraan Pengadilan Pajak, sampai dengan putusan perkara tersebut berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) adalah permintaan yang mengada-ada. b. Bahwa Pasal 34 ayat (1) UUPSP Jo Pasal 10 ayat (1) PP 137 Tahun 2000 Jo Pasal 14 ayat (1) Keputusan Direktur JeMeral Pajak Nomor: KEP-218/PJ/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan Dan Pemberian

Rehabilitasi

Nama

Baik

Penanggung

Pajak

Yang

Disandefa selanjutnya disebut (Kepdiijen 218 Tahun 2003), mengatur: “ Penanggung Pajak yang disandera dilepas, jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. apabila utangpajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas; b. apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah dipenuhi; c. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai Halaman 32, Putusan Nomor 611/PDT/2016/PT.BDG.

kekuatan hukum tetap; atau d. berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan atau Gubernur ” Merujuk ketentuan di atas, sandera dapat dilepas apabila telah membayar lunas utang pajak dan biaya penagihannya, atau jangka waktu sandera telah selesai atau berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau berdasarkan Menteri Keuangan sehingga alasan yang digunakan Penggugat agar dilepaskan karena mengikuti sidang di Pengadilan Pajak tidaklah memenuhi kritera untuk dilepaskan. b. Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij vooraad) dan Provisionil (Selanjutnya disebut SEMA 3 Tahun 2000), Mahkamah Agung memberikan petunjuk untuk tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal: 1. “Gugatan didasarkan pada bukti surat auntentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti. 2. Gugatan tentang Hutang - Piutangyang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah. 3. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik. 4. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap. 5. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv. 6. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan. 7. pokok sengketa mengenai bezitsrecht. ” c. Selanjutnya, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Putusan Provisionil (Selanjutnya disebut SEMA 4 Tahun 2001): “Setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan: Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama'. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh adapelaksanaanputusan serta merta.”


Merujuk pada ketentuan SEMA 3 Tahun 2000 dan SEMA 4 Tahun 2001, permohonan provisi yang boleh dijatuhkan hanyalah dalam hal-hal tertentu dan setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta harus ada jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian

hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan

Pengadilan Tingkat Pertama tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Berdasarkan uraian diatas, karena alasan permohonan provisi Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (1) UUPSP Jo Pasal 10 ayat (1) PP 137 Tahun 2000 Jo Pasal 14 ayat (1) dan Kepdiijen 218 Tahun 2003 dan oleh karena permohonan provisi Penggugat tidak termasuk dalam hal-hal yang boleh dijatuhkan putusan provisi sebagaimana diatur dalam SEMA 3 Tahun 2000 serta karena Penggugat juga tidak memberikan

jaminan

yang

nilainya

sama

dengan

utang

pajaknya

sebagaimana diatur dalam SEMA 4 Tahun 2001 maka sangatlah beralasan dan berdasar hukum apabila Tergugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan menolak permohonan provisi Penggugat tersebut. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi di atas termasuk pula dalam pokok perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan dan selanjutnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat. 2. Tindakan Penyanderaan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dilakukan karena Penggugat tidak juga melunasi utang pajaknya sebesar Rp 6.519.181.514,00 (enam milyar lima rams sembilan belas juta serams delapan puluh satu ribu lima rams empat belas rupiah) meskipun terhadap Penggugat telah dilakukan tindakan penagihan pajak aktif selama kurang lebih 8 (delapan) tahun sejak tahun 2008 hingga tahun 2016, yaitu dengan penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Surat Pencegahan Bepergian ke Luar Negeri. 3. Penggugat yang memiliki utang sebesar Rp 6.519.181.514,00 (enam milyar lima ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus empat belas rupiah) dan tidak melunasinya utang pajaknya selama kurang lebih 8 (delapan) tahun sejak tahun 2008 hingga tahun 2016


meskipun telah dilakukan tindakan penagihan aktif menunjukkan bahwa Penggugat memiliki itikad tidak baik dalam melunasi utang pajak, sehingga Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan Penyanderaan

sebagaimana

diatur

dalam

Pasal

33

UU

PPSP.

Berdasarkan alasan di atas maka Tergugat melakukan penyanderaan kepada Penggugat dengan tujuan agar Penggugat melunasi utang pajaknya kepada kas negara. 4. Penggugat yang memiliki utang sebesar Rp 6.519.181.514,00 (enam milyar lima ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus empat belas rupiah) dan tidak melunasinya utang pajaknya selama kurang lebih 8 (delapan) tahun sejak tahun 2008 hingga tahun 2016 meskipun telah dilakukan tindakan penagihan aktif menunjukkan bahwa Penggugat memiliki itikad tidak baik dalam melunasi utang pajak, sehingga Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan Penyanderaan

sebagaimana

diatur

dalam

Pasal

33

UU

PPSP.

Berdasarkan alasan di atas maka Tergugat melakukan penyanderaan kepada Penggugat dengan tujuan agar Penggugat melunasi utang pajaknya kepada kas negara. 5. Selanjutnya terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut: A. Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat telah diberitahukan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 1. Bahwa dalil Penggugat halaman 2 sampai dengan 9, angka 3 sampai dengan angka 27 pada intinya menyatakan penyampaian Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak sah dan batal demi hukum, karena Surat Paksa tersebut tidak disampaikan kepada Penggugat dan bahkan Surat Paksa tersebut diserahkan kepada orang yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat

dan

laporan

pelaksanaan

Surat

Paksa

tidak

disampaikan kepada Penggugat. 2. Bahwa mengenai permasalahan Surat Paksa dapat Tergugat sampaikan, apabila Penggugat tidak setuju dengan pelaksanaan Surat Paksa seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, UU

PPSP

telah

memberikan

sarana

bagi

Penggugat

menyampaikan ketidaksetujuaannya yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 14 (empat


belas) hari sejak Surat Paksa dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan: Pasal 37 ayat (l) : “Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa,

Surat

Perintah

Melaksanakan

Penyitaan,

atau

Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak. ” Penjelasan Pasal 37 ayat U) : “Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan hak kepada Penanggung Pajak untuk mengajukan gugatan kepada badan peradilan pajak dalam hal Penanggung Pajak tidak setuju dengan

pelaksanaan

penagihan

pajak

yang

meliputi

pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang. ” Pasal 37 avat (2) “Gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ay at (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat betas) hari sejak Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang dilaksanakan. 3. Bahwa dengan demikian sangat keliru dan tidak berdasar apabila Penggugat mempermasalahkan mengenai pelaksanaan Surat Paksa dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan dalam waktu kurang lebih 8 (delapan) tahun setelah Surat Paksa dan Surat Perintah diberitahukan kepada Penggugat karena sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU PPSP telah secara tegas

mengatur

pelaksanaan

apabila

Surat

Paksa

Penggugat Penggugat

tidak

setuju

dapat

dengan

mengajukan

gugatannya ke Pengadilan Pajak. 4. Meskipun dalil Penggugat keliru namun dapat Tergugat jelaskan bahwa Tergugat telah memberitahukan Surat Paksa kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan alasan: 5. Bahwa mengenai penyampaiaan Surat Paksa telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU PPSP, yaitu: “Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada : a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;


b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai; c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi. ” 6. Merujuk ketentuan di atas sangat jelas aturannya, bahwa Surat Paksa dapat disampaikan bukan hanya kepada Wajib Pajak namun juga kepada orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekeija di tempat usaha Penanggung Pajak. 7. Bahwa dalam perkara a quo, atas Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat, Tergugat telah sampaikan kepada Saudara Eneng yang merupakan karyawan dan Penggugat. Berdasarkan uraian diatas, karena Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat telah diterima oleh karyawan Penggugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ay at (3) UU PPSP penyampaian Surat Paksa yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sah. Dengan demikian Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak dalil Penggugat. Tindakan Penyanderaan Yang Dilakukan Oleh Tergugat Terhadap Penggugat Telah Sesuai dengan Prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 1. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya halaman 11 angka 34 yang menyatakan: “Bahwa sebagaimana berdasarkan hal-hal yang telah di dalilkan penggugat pada point 28,29 dan point 30 tersebut diatas, hal mana bahwa atas permintaan tergugat kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk pencegahan penggugat keluar Negeri dan kemudian Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Keputusan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

No.l085/KMK.03/2015 tertanggal 30 Oktober 2015 Tentang penetapan pencegahan wajib pajak berpergian keluar Negeri atas nama

penggugat

(Hendro

Supendi)

yang

menetapkan

pencegahan berpergian keluar Negeri selama 6 (enam) bulan


terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2016 terhadap penggugat sebagaimana berdasarkan salinan

keputusan

mentri

Keuangan

Republik

Indonesia

No.l085/KMK03/2015 tertanggal 30 Oktober 2015 tersebut di kepaniteraan

pajak

sebagaimana

terdaftar

dalam

register

sengketa pajak No.99-098499-2006 tertanggal 22 Desember 2015 dan hingga saat ini proses perkara sengketa pajak tersebut masih diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN MAKA PENERBITAN SURAT PERINTAH PENYANDERAAN NOMOR:

SPRINDERA-

00001/WPE 09/KP.05/2016 TERTANGGAL 22 APRIL 2016 YANG MANA

MEMERINTAHKAN

MELAKUKAN

JURUSITA

PENYANDERAAN

PAJAK

PAJAK

UNTUK

TERHADAP

PENGGUGAT ADALAH PREMATUR. Dengan

demikian

Surat

Perintah

Penyanderaan

Nomor:

SPRINDERA- 00001/WPJ.09/KP.05/2016 Tertanggal 22 april 2016 dan berita acara penyampaian sural perintah penyanderaan Nomor BA- 00001/WPJ.09/KP.05/2016 tertanggal 9 Mei 2016 yang 2.

diterbitkan

tergugat

adalah

TIDAKSAHDANBATAL

DEMIHUKUM. ” Bahwa dalil Penggugat di atas yang menyatakan Penerbitan Surat Perintah Penyanderaan Nonor:

SPRINDERA-

00001/WPJ.09/ KP.05/2016 TERTANGGAL 22 APRIL 2016 yang memerintahkan jurusita pajak untuk melakukan penyanderaan pajak terhadap Penggugat adalah prematur karena terkait Surat Pencegahan masih diperiksa di Pengadilan pajak adalah dalil yang keliru. 3.

Bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan Pajak, mengatur: “Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak atau kewajiban perpajakan. ”

4.

Bahwa sesuai dengan ketentuan di atas jelas, gugatan tentang pencegahan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Pajak tidak menunda Tergugat untuk melaksanakan tindakan penyanderaan

yang

merupakan

bagian

dari

pelaksanaan

penagihan pajak. 5.

Selanjutnya Tergugat akan menjelaskan alasan, kewenangan


dan proses penyanderaan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat: a. Penggugat sebagai Penanggung Pajak telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan Penyanderaan. 1) Bahwa Penggugat sebagai Penanggung Pajak memiliki utang pajak sebesar Rp 6.519.181.514,00 (enam milyar lima ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus empat belas rupiah). 2) Bahwa terhadap utang pajak tersebut, Penggugat selaku Penanggung Pajak diharuskan melunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan SKP/STP sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UU KUP sebagai berikut: “Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. ” 3) Bahwa, dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka terhadap Penanggung Pajak tersebut diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan, atau surat lain sejenis sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU PPSP sebagai berikut: “Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. “ Merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU PPSP di atas, oleh karena Penggugat sebagai Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka terhadap Penggugat diterbitkan Surat Teguran, dengan rincian sebagai berikut : - Surat Teguran Nomor: 0000034/WPJ.09/KP.0504/2008

tanggal 20 Februad 2008;


- Surat Teguran Nomor: 0000035/WPJ.09/KP.0504/2008 -

tanggal 20 Februari 2008; Surat Teguran Nomor: 0000036/WPJ.09/KP.0504/2008 tanggal 20 Februari 2008; Surat Teguran Nomor: 0000037/WPJ.09/KP.0504/2008 tanggal 20 Februari 2008; Surat Teguran Nomor: 0000454/WPJ.09/KP.0504/2008 tanggal 2 Juni 2008; Surat Teguran Nomor: 00569/WPJ.09/KP.0504/2009 tanggal 10 September 2009; Surat Teguran Nomor: 01312/WPJ.09/KP.0504/2013 tanggal 6 September 2008; Surat Teguran Nomor: 01313/WPJ.09/KP.0504/2013 tanggal 6 September 2008.

4) Selanjutnya apabila telah diterbitkan Surat Teguran, Surat Peringatan

atau

surat

jenis,

Penggugat

sebagai

Penanggung Pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya, maka terhadap Penggugat sebagai Penanggung Pajak tersebut akan diterbitkan Surat Paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a UU PPSP sebagai berikut: “Surat Paksa diterbitkan apabila : a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis... ” Merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU PPSP di atas, oleh karena Penggugat sebagai Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dalam setelah diterbitkan Surat Teguran, maka terhadap Penggugat diterbitkan Surat Paksa, dengan rincian sebagai berikut: - Surat Paksa Nomor: SP-0000146/WPJ/KP,0504/2008 tertanggal 17 April 2008; - Surat Paksa Nomor: SP-0000147/WPJ/KP.0504/2008 tertanggal 17 April 2008; - Surat Paksa Nomor: SP-0000319/WPJ.09/KP.0504/2008 tertanggal 21 Agustus 2008; - Surat Paksa Nomor: SP-00282/WPJ.09/KP.0504/2009 tertanggal 09 Desember 2009; - Surat Paksa Nomor: SP-00056/WPJ.09/KP.0504/2012 tertanggal 21 Maret 2012; - Surat Paksa Nomor: SP-00969/WPJ.09/KP.0504/2013 tertanggal 03 Oktober 2013; - Surat Paksa Nomor: SP-00970/WPJ.09/KP .0504/2013 tertanggal 20 Nopember 2013. 5) Selanjutnya, dalam hal Penanggung Pajak masih belum melunasi utang pajaknya, pelaksanaan penagihan pajak


dengan Surat Perintah Melaksanakan Sita (SPMP) akan dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 x 24 jam setelah diterbitkannya Surat Paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU PPSP sebagai berikut: ”Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. ” Bahwa, oleh karena Penanggung Pajak Penggugat selaku Penanggung Pajak masih belum melunasi utang pajaknya, setelah

lewat

jangka

waktu

2

x

24

jam

setelah

diterbitkannya Surat Paksa, Tergugat menerbitkan Surat Perintah

Melaksanakan

Penyitaan

Nomor

SIT-

00001/WPJ.22/ KP.1104/2015 tanggal 6 April 2015 ; 6) Selanjutnya, karena Penggugat sebagai Penanggung Pajak tidak juga melunasi utang pajaknya maka Penggugat sebagai Penanggung Pajak diusulkan untuk dilakukan pencegahan

bepergian

ke

luar

negeri.

Tergugat

mengajukan usulan pencegahan terhadap Penggugat, melalui surat nomor S-4954/WPJ.09/KP.05 /2015 tanggal 24 Agustus 2015 hal Permintaan Pencegahan Bepergian ke Luar Negeri kepada Menteri Keuangan a.n. Hendro Supendi dan Menteri Keuangan telah mengeluarkan Keputusan Nomor:1085/KMK.03/2015 tentang Penetapan Pencegahan Wajib Pajak Bepergian Ke Luar Negeri Atas Nama Hendro Supendi. (1) Bahwa tindakan Penggugat tidak melunasinya utang pajaknya selama kurang lebih 8 (delapan) tahun sejak tahun 2008 hingga tahun 2016 meskipun telah dilakukan tindakan

penagihan

aktif,

menunjukkan

bahwa

Penggugat sebagai Penanggung Pajak diragukan itikad baiknya dalam pelunasan utang pajak. Hal sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d Kepdiijen 218 Tahun 2003, yang menyatakan beberapa indikasi yang dapat menunjukkan Penanggung Pajak diragukan itikad baiknya dalam pelunasan utang pajak antara lain: 1. Penanggung Pajak tidak merespon himbauan untuk melunasi utang pajak;


2. Penanggung Pajak tidak menjelaskan/tidak bersedia melunasi utang pajak baik sekaligus maupun angsuran; 3. Penanggung Pajak tidak bersedia menyerahkan hartanya untuk melunasi utang pajak; Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama- lamanya atau berniat untuk itu; 4. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia; Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan 5. usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya. Berdasarkan uraian di atas, Penggugat yang memiliki utang sebesar Rp 6.519.181.514,00 (enam milyar lima ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus empat belas rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang

pajaknya,

telah

memenuhi

persyaratan

untuk

dilakukan Penyanderaan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU PPSP, yaitu: “Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak sekurangkurangnya sebesar Rpl 00.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak; Bahwa kewenangan, prosedur dan kronologi penyanderaan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut: 1) Bahwa telah Tergugat sampaikan sebelumnya, Penggugat yang memiliki utang sebesar Rp 6.519.181.514,00 (enam milyar lima ratus sembilan beias juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus empat belas rupiah) dan diragukan itikad baiknya

dalam

melunasi

utang

pajaknya.

Perbuatan

Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penyanderaan sebagaimana diatur dalam ketentuan: > Pasal 33 ayat (1) UU PPSP “Penyanderaan Penanggung

hanya

Pajak

dapat

yang

dilakukan

mempunyai

terhadap

utang

pajak

sekurang-kurangnya sebesar Rpl00.000.000,00 (seratus


juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. ” > Pasal 3 ayat (1) PP 137 Tahun 2000 “Penyanderaan

hanya

dapat

dilakukan

terhadap

Penanggung Pajak yang: a. mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang pajak ” 2) Bahwa oleh karena Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penyanderaan, Tergugat menyampaikan permohoiiaii

izin

melakukan

penyanderaan

terhadap

Penggugat sebagai Penanggung Pajak dengan surat nomor S-6827/WPJ.09/ KP.05/2015 tanggal 17 Nopember 2015 hal Permohonan Ijin Melakukan Penyanderaan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Kepdiijen 218 Tahun 2003, yaitu: "Permohonan izin penyanderaan diajukan oleh Kepala Kantor kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak u.p. Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak dengan tembusan kepala kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang bersangkutan dengan memuat: ” 3)

Direktur Jenderal Pajak kemudian menindaklanjuti surat tersebut

dengan

menyampaikannya

kepada

Menteri

Keuangan melalui Nota Dinas Rahasia Nomor: NDR2441/PJ/2015 tanggal 31 Desember 2015. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP 137 Tahun 2000, yaitu : “Permohonan izin penyanderaan diajukan oleh Pejabat atau atasan Pejabat kepada Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat atau kepada Gubernur untuk penagihan pajak daerah. ” 4) Menteri Keuangan kemudian menerbitkan surat nomor SR79/MK.03/2016 tanggal 15 Pebruari 2016 hal Pemberian Izin untuk Meiakukan Penyanderaan atas nama Hendro Supendi. 5) Berdasarkan Izin dari Menteri Keuangan tersebut, Tergugat


menerbitkan

Surat

Perintah

Penyanderaan

atas

Penanggung Pajak Hendro Supendi tersebut yaitu Surat Perintah

Penyanderaan

Nomor

SPRINDERA-

00001/WPJ.09/KP.05/2016 tanggal 22 April 2016. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP 137 Tahun 2000, yaitu: “Surat Perintah Penyanderaan diterbitkan oleh Pejabat seketika setelah diterimanya izin tertulis dari Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat atau dari Gubernur untuk penagihan pajak daerah ”. 6) Bahwa dalam meiakukan penyanderaan Tergugat meminta bantuan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Up. Direktur Reserse dan Kriminal Khusus dengan surat Nomor SR-15/WPJ.09/KP.05/2016 tanggal 28 April 2016 hal Permintaan Bantuan untuk Menangkap Penanngung Pajak yang

akan

Disandera

yang

Melarikan

Diri

atau

Bersembunyi dan Surat Nomor: SR-17/WPJ.09/KP.05/2016 tanggal 3 Mei 2016 hal Permintaan Bantuan untuk Menangkap Penanggung Pajak yang akan Disandera yang melarikan diri atau Bersembunyi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) PP Nomor 137 Tahun 2000 yang menyatakan: (1)“Penyanderaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak disaksikan oleh 2 (dua) orang penduduk Indonesia yang telah dewasa, dikenal oleh Juru sita Pajak dan dapat dipercaya. (2) Dalam melaksanakan penyanderaan Juru Sita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan. ” 7) Bahwa

Tergugat

melalui

menyampaikan Surat Perintah Nomor:

Juru

Sita

Pajak

telah

Penyanderaan

SPRINDERA-00001/WPJ.09/KP.05/2016

tanggal 22 April 2016 langsung kepada Penggugat dan Penggugat telah menerimanya dengan

membubuhkan

tanda tangannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 PP 137 Tahun 2000, yaitu: “Jurusita Pajak harus menyampaikan Surat Perintah Penyanderaan langsung kepada Penanggung Pajak dan salinannya disampaikan kepada kepala tempat penyanderaan. ” 8) Kemudian,

setelah

menyampaikan

Surat

Perintah


Penyanderaan

Nomor:

00001/WPJ.09/KP.05/2016

tanggal

SPRINDERA22

April

2016,

Tergugat membuat Berita Acara Penyampaian Surat Perintah

Penyanderaan

Nomor

BA-

00001/WPJ.09/KP.05/2016 tanggal 9 Mei 2016 dan Penggugat membubuhkan tanda tangannya. 9) Kemudian

setelah

Tergugat

penyanderaan

Tergugat

membuat

melaksanakan Berita

Acara

Pelaksanaan Penyanderaan BA00002/WPJ.09/KP.05/2016

tanggal

9

Mei

2016

dan

Penggugat membubuhkan tanda tangannya Selanjutnya, Penggugat dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Bandung dengan Berita Acara Serah Terima Tahanan Baru tanggal 9 Mei 2016. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Kepdiijen 218 Tahun 2003, yaitu: “Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyanderaan pada saat Penanggung Pajak ditempatkan di Rumah Tahanan Negara yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Kepala Rumah Tahanan Negara dan saksisaksi. ” 10) Berdasarkan uraian di atas jelas, penyanderaan yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan UU PPSP, PP 137 Tahun 2000 dan Kepdiijen 218 Tahun 2003. Berdasarkan uraian di atas, terbukti keliru dalil Penggugat yang menyatakan Penyanderaan adalah prematur karena sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 PP 137 Tahun 2010 dan Pasal 2 Kepdirjen 18 Tahun 2003 syarat dilakukan penyanderaan adalah 14 (empat betas) hari setelah surat paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak tidak harus dilakukan didahului dengan mengusulkan pencegahan terlebih dahulu dan terbukti tindakan penyanderaan yang dilakukan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan prosedur sebagaimana dalam ketentuan undang-undang perpajakan yaitu dalam UU PPSP, PP Nomor 137 Tahun 2000 dan Kepdiijen 18 Tahun 2003. Dengan demikian, oleh karena terbukti keliru dalil Penggugat maka sangat beralasan apabila Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak dalil Penggugat tersebut.


GANTI RUGI, REHABILITASI, UANG PAKSA DAN PERMINTAAN PENYITAAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT MENGADA-ADA ; Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 11 dan 12 angka 36 menyatakan: “Bahwa

akibat tindakan tergugat tersebut sebagaimana yang telah

diuraikan diatas mengakibatkan kerugian materil dan immateril terhadap penggugat berupa: 1. Bahwa tergugat tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sehingga dengan demikian maka tergugat dihukum untuk mengganti kerugian materil kepada penggugat sebesar Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah) setiap hari selama penggugat menjalani masa penyanderaan 2. Bahwa dikarenakan penggugat juga merasa nama baikknya dicemarkan atas pelaksanaan penyanderaan sebagaimana yang telah dilaksanakan tergugat tersebut telah diliput media cetak maupun media elektronik disiarkan sehingga membuat nama baik penggugat dicemarkan maka layaklah tergugat dihukum untuk mengganti kerugian immateril kepada penggugat sebesar Rp. 500.000.000.000,- (Lima ratus milyar rupiah) 3. Bahwa dikarenakan penggugat juga merasa nama baiknya dicemarkan akibat pelaksanaan penyanderaan yang dilaksanakan tergugat tersebut diliput media cetak maupun media elektronik sehingga membuat nama baik penggugat dicemarkan maka layaklah

terguggat

dihukum

untuk

memulihkan

nama

baik

penggugat dengan rehabilitasi nama baik dalam bentuk l(satu)kali pengumuman pada media cetak harian berskala nasional dengan ukuran 1 (satu) halaman. 4. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan penggugat yakni diberikannya ganti rugi baik materil maupun immaterial serta rehabilitasi nama baik penggugat, maka untuk menghindari agar gugatan ini tidak sia-sia penggugat mohon agar pengadilan negeri kela IA bandung berkenan untuk meletakan sita jaminan (Beslag) terhadap tanah dan bangunan milik tergugat yang terletak di jalan soekarno hatta No.216 Bandung. 5. Bahwa begitu pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh tergugat, maka penggugat mohon agar tergugat dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) kepada penggugat


sebesar Rp. 100.000.000,00/hari (seratus juta per hari), setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan. Bahwa terhadap dalil tersebut di atas, dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut: a. Bahwa ganti rugi materiil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan a quo sangatlah tidak tepat permohonan ganti rugi dapat diajukan kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan setelah gugatan Penanggung Pajak dikabulkan oleh pengadilan dan putusan pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal PP 137 Tahun 2000 yang menyatakan: Pasal 16 (1) Dalam hal gugatan Penanggung Pajak dikabulkan oleh pengadilan dan putusan pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan rehabilitasi nama baik dan ganti rugi. (2) Permohonan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ay at (1) diajukan kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan. (3) Rehabilitasi nama baik dilaksanakan oleh Pejabat dalam bentuk l (satu) kali pengumuman pada media cetak harian yang berskala nasional dengan ukuran yang memadai, yang dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (4) Besarnya ganti rugi yang diberikan Pejabat kepada Penanggung Pajak adalah sebesar Rp.l00. 000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari selama masa penyanderaan yang telah dijalaninya. b. Selanjutnya, mengenai jumlah ganti kerugian immateriil yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut di atas sama sekali tidak didukung dengan perincian bentuk kerugian yang menjadi dasar tuntutannya apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan. Oleh karena permohonan ganti kerugian yang dimohonkan tidak didukung dengan perincian, maka sudah sepatutnya apabila Majelis

Hakim

Pengadilan

mengesampingkan

Negeri

permohonan

Bandung

Penggugat

menolak

mengenai

dan ganti

kerugian ini. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah


Agung tanggal 16 Desember 1970 No. 492K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI No, 1720K/Pdy/1986 tanggal 18 Agustus 1988 dengan tegas menyatakan: “Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna ” c. Mengenai permintaan Penggugat agar Pengadilan Negeri Klas I A Bandung berkenan meletakkan sita jaminan (Beslag) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Soekamo Hatta No. 216 Bandung adalah merupakan dalil yang sangat keliru dan mengada-ada karena tanah dan bangunan yang merupakan Barang Milik Negara (BMN) tidak dapat disita oleh pihak manapun. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu: “Pasal 50 Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap: a.

uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;

b.

uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada

negara/daerah; c.

barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;

d.

barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;

e.

barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang

diperlukan

untukpenyelenggaraan

tugas

pemerintahan. ” Dengan demikian, oleh karena tindakan penyanderaan yang dilakukan oleh Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan ganti rugi serta permintaan penyitaan yang diminta Penggugat sangat mengada-ada dan keliru maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak permohonan ganti rugi, uang paksa dan permohonan untuk melakukan


penyitaan yang diminta oleh Penggugat. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan oleh karena terbukti dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tidak benar, keliru, mengada-ada,

dan

merupakan

upaya

untuk

menghindari

kewajiban

perpajakan, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa, mengadili perkara a quo berkenan untuk memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut : Dalam Eksepsi: 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo; 3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 4. Menyatakan gugatan Penggugat Obscuur Libel, 5.

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvantkelijke Verklaard).

Dalam Provisi -

Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk

seluruhnya. Dalam Pokok Perkara : 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum: -

Surat Paksa Nomor: 0000146/WPJ/KP.0504/2008 tertanggal 17 April

2008; -

Surat Paksa Nomor: 0000147/WPJ/KP.0504/2008 tertanggal 17 April

2008; -

Surat Paksa Nomor: 0000319/WPJ.09/KP.0504/2008 tertanggal 21

Agustus 2008; -

Surat Paksa Nomor: SP-00282/WPJ.09/KP.0504/2009 tertanggal 09 Desember 2009;

-

Surat Paksa Nomor: SP-00056/WPJ.09/KP.0504/2012 tertanggal 21

Maret 2012; -

Surat Paksa Nomor: SP-00969/WPJ.09/KP.0504/2013 tertanggal 03

Oktober 2013; -

Surat Paksa Nomor: SP-00970/WPJ.09/KP.0504/2013 tertanggal 20 Nopember 2013.


3. Menyatakan

tindakan

penyanderaan

yang

dilakukan

oleh

Tergugat terhadap Penggugat adalah tindakan yang sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan; 4. Menyatakan Surat Perintah

Penyanderaan

Nomor

SPRINDERA-001/WPJ.09/KP.05/2016 tanggal 22 April 2016 dan Berita

Acara

Pelaksanaan

Penyanderaan

Nomor

BA-00001

/WPJ.09/KP. 05/2016 tanggal 09 Mei terhadap Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum; 5. Memerintahkan kepada Penggugat tetap dalam penyanderaan di Rumah Tahanan Kelas I Kebonwaru Kota Bandung; 6. Menyatakan ganti rugi dan permintaan rehabilitasi nama baik yang diajukan Penggugat mengada-ada dan tidak beralasan sehingga haras ditolak; 7. Menolak permohonan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik tergugat yang diajukan oleh Penggugat ; 8. Menghukum Penggugat untuk membayar selurah biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adiladilnya (Ex Aequo Et Bono) Mengutip dan memperhatikan uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 September 2016 Nomor 214/Pdt/G/2016/PN.Bdg, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : - Mengabulkan Eksepsi Tergugat ; - Menyatakan Pengadilen Negeri Bandung tersebut tidak berwenang untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini. - Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp 1.191.000,- ( satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh SUGENG WAHYUDI, SH. MM., Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 September 2016 Kuasa Pembanding, semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 September 2016 Nomor 214/Pdt/G/ 2016/PN.Bdg., agar diperiksa dan diadili dalam Pengadilan Tingkat Banding ;


Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh

Juru

Sita

Pengganti

pada

Pengadilan

Negeri

Bandung

yang

menerangkan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding, semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding, semula Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2016 ; Menimbang,

bahwa

Pembanding

maupun

Kuasanya

tidak

mengajukan/menyerahkan memori banding dalam perkara ini ; Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 214/Pdt.G/2016/PN.Bdg., jo Nomor 214/Pdt/B/2016/PN.Bdg., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 November 2016 yang menerangkan bahwa berkas perkara tersebut telah selesai diminutasi, untuk itu kepada Pembanding, semula Penggugat diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 214/Pdt/G/2016/ PN.Bdg., yang dimohonkan bandingnya tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diberikan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat ; Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 214/Pdt.G/2016/PN.Bdg., jo Nomor 124/Pdt/B/2016/PN.Bdg., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 22 November 2016 yang menerangkan bahwa berkas perkara tersebut telah selesai diminutasi, untuk itu kepada Terbanding, semula Tergugat diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 214/Pdt/G/2016/ PN.Bdg., yang dimohonkan banding oleh Pembanding, semula Penggugat tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diberikan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut dijatuhkan pada tanggal 8 September 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat,

dan

Kuasa

Tergugat.

Dengan

perantaraan

kuasanya

Pembanding, semula Penggugat tersebut mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 September 2016, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

tata cara yang

ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;


Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta lampirannya, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 September 2016, Nomor 214/Pdt.G/ 2016/PN.Bdg.,

maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa

eksepsi absolut yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, lagi pula dari tuntutan Pembanding semula Penggugat yang termuat dalam petitum gugatannya, ternyata

sebagian besar tuntutan tersebut berkaitan

dengan kewenangan Pengadilan Pajak sebagaimana yang terlihat dalam petitum angka 3 (tiga) sampai dengan angka 36 (tiga puluh enam), sedangkan yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri hanyalah petitum angka 26 (dua puluh enam) sampai ddengan angka 30 (tiga puluh) ; Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding dikabulkannya eksepsi kewenangan absolut dalam perkara ini lebih disebabkan tuntutan dalam gugatan Pembanding semula Penggugat

lebih banyak menjadi kewenangan Pengadilan Pajak untuk

memeriksa dan mengadilinya, maka sekiranya substansi gugatan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri diajukan lagi ke Pengadilan Negeri, hal tersebut tidaklah menjadi Ne bis in idem, karena putusan ini belum memeriksa dan memutuskan tentang pokok perkaranya ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 September 2016, Nomor 214/Pdt.G/2016/PN.Bdg., dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karena itu haruslah dikuatkan ; Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut, maka Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam peradilan tingkat banding, sehingga biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepadanya ; Mengingat Peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta KUH Perdata ;


MENGADILI: - Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 September 2016, Nomor 214/Pdt.G/2016/PN.Bdg., yang dimohonkan banding tersebut ; -

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari : Kamis tanggal 2 Februari 2017, oleh kami H. SUTOTO HADI, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, H. HANIFAH HIDAYAT NOOR, S.H. M.H., dan DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip., S.H. M.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan H. NANANG PRIATNA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

H. HANIFAH HIDAYAT NOOR, S.H. M.H

H. SUTOTO HADI, S.H., M.Hum.

ttd DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip., S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H. NANANG PRIATNA, S.H.


Perincian biaya perkara : Redaksi putusan

Rp.

5.000,-

Meterai

Rp.

6.000,-

Pemberkasan

Rp. 139.000,-

Jumlah

Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)


PT.BDG

Recommend Documents