PT.BDG

P U T U S A N

Nomor : 284/PDT/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili

perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. H. AGUS BIN KARMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di

Kampung Ciomas RT. 008 / RW. 005, Desa Karangmukti,

Kecamatan

Cipeundeuy,

Kabupaten Subang ;

2. H. AEP SETIAWAN, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di

Kampung Ciomas RT. 007 / RW. 004, Desa Karangmukti,

Kecamatan

Cipeundeuy,

Kabupaten Subang, sebagai Penggugat II,

dalam hal ini Penggugat I. H. AGUS BIN KARMA

memberi

kuasa

Hak

Substitusi

kuasa

Hak

Substitusi

kepada Penggugat II. H. AEP SETIAWAN berdasarkan

surat

tertanggal 03 Maret 2016 ;

Sebagai Pembanding, semula Penggugat I dan II ;

Lawan: 1. H. NANANG WAHYUDIN BIN NUSORUDIN, umur 56 tahun,

pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kampung Ciloajaya RT. 07 / RW. 03, Desa Cibening,

Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, sebagai Terbanding semula Tergugat I;

2. HJ. NUNUNG MAROHANAH BINTI NUSORUDIN, umur 41 tahun, swasta,

bertempat

tinggal

di

Kampung

Sukamulya RT. 01 / RW. 06, Kelurahan Ciseureuh,

Kecamatan

dan

Purwakarta, sebagai Terbanding Tergugat II;

Kabupaten semula

halaman 1 dari 40 halaman perkara No.284/Pdt/2016/PT.BDG.

3. R.M. TRIMOERCAHYONO, bertempat tinggal di Jalan Pejaten Barat II No. 20 F, Pejaten Jakarta Selatan / Gedung SMESCO Lt. 10 Suite 6 Jalan Gatot Subroto

Kav. 94 Jakarta / Pondok Kelapa Indah A / 3 /

15, Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur, sebagai Terbanding semula Tergugat III;

4. R.M. DIDIET MOERDIATMO, bertempat tinggal di Jalan Perjuangan UU No. 4 A, Desa Meruyung, Kecamatan Limo,

Kota Depok, Jawa Barat, sebagai Terbanding semula Tergugat IV;

5. KANTOR LELANG NEGARA KELAS I Cq. KANTOR PELAYANAN

KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), Jl.

Siliwangi

No.

9

Purwakarta,

Terbanding semula Tergugat V;

sebagai

6. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq. KANTOR WILAYAH BADAN

PERTANAHAN PROPINSI JAWA BARAT, Cq. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KABUPATEN SUBANG, beralamat di Jalan Mayjen

Sutojo

S

No.

Subang,

Terbanding semula Tergugat VI;

sebagai

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung

tanggal 16 Juni 2016, Nomor : 284/PEN/PDT/2016/PT.BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17

Maret 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal

17 Maret 2015

dalam Register Nomor : 17/Pdt.G/2015/

PN.Sng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

halaman 2 dari 40 halaman perkara No. 284/Pdt/2016/PT.BDG.

1. Bahwa

semula diketahui Tergugat II (Hj. NUNUNG MAROHANAH bt.

NUSORUDIN) telah melakukan transaksi pinjam-meminjam uang kepada

Tergugat III (RM. TRIMOERCAHYONO), dengan memberikan jaminan 3 (tiga) buah Sertipikat, salah satunya diantaranya adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 325 atas nama NUSORUDIN;

2. Bahwa setelah diketahui adanya Tergugat II terjadi meminjam uang kepada

Tergugat III dengan menggunakan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor : 325 atas nama NUSORUDIN tersebut, pihak akhli waris lain dari almarhum Bapak NUSORUDIN dengan almarhumah Ny. UKEN SODJANINGSIH mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Subang dengan surat gugatannya tertanggal 21

Juli 2008 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dibawah Nomor :

956/Pdt.G/2008/PA.Sbg dan gugatan para Penggugat selaku akhli waris dari

almarhum NUSORUDIN dengan Ny. UKEN SODJANINGSIH tidak berlalu lama, mengingat kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, sebagaimana isi Putusan

Perdamaian tertanggal 26 Nopember 2008 Nomor : 956/Pdt.G/2008/PA.Sbg yang isi perdamaian tersebut pada pokoknya sepakat, bahwa : -

-

Pihak Tergugat menyatakan setuju dan sepakat adanya gugatan akhli waris

almarhum NUSORUDIN;

Menyatakan kelima bidang tanah dan bangunan adalah harta peninggalan

almarhum NUSORUDIN yang belum dibagi waris;

Menyatakan tidak sah dan bertentangan dengan hukum segala bentuk

perikatan Tergugat yang telah menjaminkan atau membebankan harta peninggalan obyek a dan d, yang belum terbagi kepada pihak lain;

Para Penggugat dan Tergugat tunduk dan taat pada ketentuan Hukum Waris

Islam (Parroid);

Pembagian pihak laki-laki mendapat 2 (dua) bagian, sedangkan pihak

perempuan 1 (satu) bagian (Lihat isi Putusan Pengadilan Agama Subang tertanggal 26 Nopember 2008 Nomor : 956/Pdt.G/2008/PA.Sbg);

3. Bahwa setelah adanya Putusan Perdamaian tersebut di atas, Tergugat I dalam perkara ini berinisiatif untuk menjual atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 325 yang sertipikatnya dijaminkan oleh Tergugat II kepada Tergugat III, dimana

penjualan atas tanah tersebut dilakukan antara Tergugat I sebagai Penjual dengan Penggugat I dan Penggugat II sebagai Para Pembeli sebagaimana

tersebut di bawah ini, yang untuk selanjutnya apabila Sertipikat sudah diterima akan diserahkan kepada Para Penggugat sebagai Pembeli yang sah yang kemudian guna proses lebih lanjut adanya Jual-Beli tersebut;


4. Bahwa untuk menebus Sertipikat yang dijadikan jaminan kepada Tergugat III

tersebut, khususnya terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 325, Gambar Situasi

tertanggal 23 Juli 1988 Nomor : 2698/1988, atas nama : NUSORUDIN, anak pertama dari almarhum NUSORUDIN yaitu : Tergugat I ( H. NANANG

WAHYUDIN) juga sebagai kakak kandung dari Tergugat II (Hj. NUNUNG MAROHANAH) telah melakukan transaksi JUAL-BELI secara adat kepada Penggugat I dan Penggugat II, dengan perincian sebagai berikut :

YANG DIBELI OLEH PENGGUGAT I (H. AGUS BIN KARMA), ADALAH : -

Sebidang tanah pertanian (kebun) yang dikenal terletak di Desa Karangmukti,

dahulu Kecamatan Pabuaran, sekarang termasuk wilayah Kecamatan

Cipeundeuy, Subang, seluas l.k 5.250 M2, Sertipikat Hak Milik Nomor : 325 a/n. NUSORUDIN, dengan batas-batas : Sebelah Utara

: Tanah milik Triwahyudi;

Sebelah Timur

: Tanah milik Saman;

Sebelah Barat

: Tanah milik H. Aep Setiawan;

Sebelah Selatan

: Jalan Desa;

Dengan harga pembelian sebesar Rp. 157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh

juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan jalan beberapa kali

pembayaran dan selanjutnya pada waktu pelunasan baru dibuatkan kwitansi tanda bukti pembayaran secara global dengan jumlahnya sebesar Rp. 157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana terbukti dari bukti kwitansi tertanggal 18 Agustus 2008;

YANG DIBELI OLEH PENGGUGAT II (H. AEP SETIAWAN), ADALAH : -

Sebidang tanah pertanian (kebun) yang dikenal terletak di Desa Karangmukti,

dahulu Kecamatan Pabuaran, sekarang termasuk wilayah Kecamatan

Cipeundeuy, Subang, seluas l.k 1.600 M2, Sertipikat Hak Milik Nomor : 325 a/n. NUSORUDIN, dengan batas-batas : Sebelah Utara

: Tanah milik Rohadi;

Sebelah Timur

: Tanah milik H.Agus;

Sebelah Barat

: Tanah milik Euis;

Sebelah Selatan

: Jalan Desa;

Dengan harga pembelian sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan 2 (dua) kali pembayaran :

1. Kwitansi tanda bukti pembayaran tertanggal 22 Nopember 2008 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);


2. Kwitansi tanda bukti pembayaran tertanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Bahkan dilengkapi dengan adanya Surat Pernyataan tertanggal 20 Januari 2009 yang dibuat oleh Penggugat II dengan diketahui oleh Tergugat I (H. NANANG WAHYUDIN) di hadapan saksi-saksi;

5. Bahwa setelah transaksi Jual-Beli secara adat tersebut dinyatakan selesai dan

lunas, dimana Penggugat I dan Penggugat II telah sama-sama menyerahkan uang hasil pembelian tersebut kepada Tergugat I (H. NANANG WAHYUDIN)

begitu pula Tergugat I telah menyerahkan tanah-tanah yang telah dijualnya kepada Penggugat I dan Penggugat II dan dari sejak itulah tanah-tanah yang

dibelinya itu sampai kini telah berada di bawah kepemilikan dan penguasaan Penggugat I dan Penggugat II, bahkan telah pula didirikan bangunan, mengingat Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagai pembeli yang sah dan beritikad baik, secara hukum harus dilindungi;

6. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam hal melakukan transaksi jual-beli

bermula niatnya beritikad baik dan jual-beli dilakukan secara terang-terangan,

namun Tergugat I (H. NANANG WAHYUDIN) setelah selesai transaksi jual-beli, pihak para pembeli, yaitu Penggugat I dan Penggugat II menunggu penyerahan

Sertipikat Hak Milik Nomor : 325 yang luasnya 9.920 M2, namun sampai sekarang tidak ada penyerahan Sertipikat tersebut, sedangkan pajak PBB pun sejak diberikannya atas tanah-tanah tersebut selalu dibayarkan oleh Para Penggugat, malah yang tidak dapat dimengerti timbul adanya gugatan antara : -

RM. TRIMOERCAHYONO, sebagai ................... Penggugat;

-

Ny. NUNUNG MAROHANAH, Dkk. sebagai ............ Para Tergugat;

Lawan :

Sedang para Penggugat dalam perkara ini sebagai Pembeli sah atas tanah dan juga yang menguasai tanah-tanah tersebut tidak dilibatkan sebagai pihak dalam

perkara tersebut, padahal secara hukum seharusnya para Penggugat dilibatkan sebagai pihak dalam perkaranya itu, maka oleh karenanya gugatan dimaksud

secara hukum haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima, sehingga secara hukum Tergugat I yang bekerja sama dengan Tergugat II, nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu telah menerima

hasil penjualan tanah-tanah dari Penggugat I dan Penggugat II, dan juga tidak menyerahkan Sertipikat No. 325 atas tanah-tanah yang dibeli Para Penggugat;

7. Bahwa disamping itu gugatan yang diajukan oleh RM. TRIMOERCAHYONO sebagai Penggugat diajukannya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta


Timur sebagaimana bukti dari Nomor 180/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim, sedangkan

Tergugat (Hj. NUNUNG MAROHANAH) bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta serta tanah yang diperkarakan berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang, sehingga secara hukum putusan atas gugatan tersebut telah nyata-nyata melawan hukum, seharusnya diajukannya

gugatan tersebut di wilayah hukum dimana tanah yang diperkarakan berada,

yaitu dalam hal ini Pengadilan Negeri Subang dan/atau di Pengadilan Negeri Purwakarta sesuai domicili Tergugat (Ny. Nunung Marohanah), ditambah lagi dengan tidak dimasukkan para Penggugat sekarang dalam perkawa Aquo sebagai pihak, mengingat para Penggugat sekarang adalah pemilik dan

menguasai tanah-tanah dimaksud, maka oleh karenanya gugatan yang diajukan

oleh RM. TRIMOERCAHYONO terhadap Hj. NUNUNG MAROHANAH secara

hukum harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima dan/atau batal demi hukum;

8. Bahwa oleh karena Penggugat I dan Penggugat II adalah pembeli yang beritikad

baik dengan melakukan pembelian atas tanah-tanah tersebut secara terangterangan, namun dari hasil pembelian tanah-tanah dari Tergugat I tersebut dan

Penggugat I dan Penggugat II atas pembelian serta pembayaran telah lunas, Tergugat I yang bekerja sama dengan Tergugat II, tidak saja menyerahkan suratsurat atas tanah-tanah yang dibelinya itu kepada Para Penggugat dan juga Tergugat III dengan jalan telah menyimpan dan mempergunakan Sertipikat

Nomor 325 tersebut ada di tangannya secara tidak sah, telah nyata-nyata, dimana Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah bekerja sama melakukan perbuatan melawan hukum dan haruslah dihukum untuk menyerahkan sertipikat atas tanah yang dibelinya oleh Penggugat I dan Penggugat II secara tanggung renteng dengan bebas dari segala ikatan hukumnya;

9. Bahwa yang sangat mengherankan bagi Penggugat I dan Penggugat II telah

menerima surat Panggilan Aanmaning dari Pengadilan Negeri Subang yang ditanda tangani oleh AYIP SUCIPTO, SH. selaku Jurusita-Pengganti pada

Pengadilan Negeri Subang sesuai dengan surat panggilan tertanggal 3 Maret 2015

Nomor

:

01/II/Pen.K/Eks.Pdt/2015/PN.Sbg

dengan

maksud

Para

Penggugat untuk dilakukan penegoran agar melakukan pengosongan atas tanah-tanah yang telah dibelinya dari Tergugat I (H. NANANG WAHYUDIN),

padahal atas tanah-tanah tersebut telah dibelinya secara adat, maka oleh karena dengan adanya tegoran Aanmaning tersebut guna dilakukannya pengosongan

atas tanah-tanah, pihak Penggugat I dan Penggugat II berakibat dirugikan


dengan adanya ulah diri Tergugat I dan Tergugat II, bahkan juga oleh Tergugat III;

10. Bahwa dengan diketemukannya proses tersebut, para Penggugat berprasangka dimana atas tanah-tanah yang telah dibelinya sebagaimana tersebut di atas telah

dilakukannya Pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat V (Kantor Lelang Negara dalam hal ini Kantor Lelang Kelas I pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta, dimana hasil lelang tersebut dimenang oleh

Pembeli Lelang adalah Tergugat IV (RM. DIDIET MOERDIATMO) berdasarkan

Risalah Lelang Nomor : 322/2014 tertanggal 12 September 2014 dan setelah itu

berlanjut dnegan adanya Panggilan Aanmaning kepada para Penggugat, maka oleh karenanya rangkaian proses dari awal hingga dengan adanya surat tegoran Aanmaning, pihak Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) merasa dirugikan,

mengingat atas tanah Sertipikat Nomor : 325/1988 sebagian dari luas tanah 8.920 M2 tersebut dan dari luas tanah tersebut Tergugat I telah menjualnya

kepada Penggugat I selluas 5.250 M2 dan kepada Penggugat II seluas 1.600

M2, sedangkan sisanya seluas 2.070 M2 masih dikuasai oleh akhli waris dari almarhum Bapak NUSORUDIN dan seharusnya yang dilakukan Lelang tersebut

atas sisa tanah tanah, yaitu seluas 2.070 M2 bukan dari luas tanah yang tercantum dalam sertipikat yang telah dibelinya oleh para Penggugat;

11. Bahwa adapun pihak Penggugat I dan Penggugat II belum melanjutkan proses dari kual-beli secara Adat tersebut ke arah pembuatan Akta Jual-Beli, mengingat dimana Tergugat I dan Tergugat II belum menyerahkan Sertipikat atas tanah yang dibelinya oleh para Penggugat

yang telah dijaminkan oleh Tergugat II

kepada Tergugat III, bahkan yang lebih fatal lagi kerugian yang diderita

Penggugat I dan Penggugat II dengan terjadinya Lelang yang dilakukan oleh

Tergugat V dengan pembeli lelangnya adalah Tergugat IV dan disamping itu pula

atas Sertipikat Nomor : 325 seluas 8.920 M2 oleh Tergugat VI (BPN KABUPATEN SUBANG) telah dibalik nama kepada atas nama Tergugat IV (RM. DIDIET MOERDIATMO), sehingga dengan demikian Penggugat I dan Penggugat II, berprasangka adanya permainan yang tidak terpuji antara Tergugat III dengan

Tergugat IV (Pemenang Lelang) dengan mempergunakan alat Kantor Lelang Negara Purwakarta dalam hal ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Lelang (KPKNL) Purwakarta; Padahal atas tanah-tanah yang seluas 6.850 M2

telah nyata-nyata dibelinya oleh Penggugat I dan Penggugat II dari Tergugat I,

bahkan jual-beli dimaksud dilakukan dengan itikad baik dan dilakukan secara terang-terangan, maka oleh karenanya rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh


para Tergugat, yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah merupakan rangkaian perbuatan melawan hukum

secara tanggung renteng dan secara hukum pula bahwa rangkaian perbuatan dimaksud haruslah dinyatakan suatu perbuatan melawan hukum serta haruslah dinyatakan batal demi hukum;

12. Bahwa oleh karena Penggugat I dan Penggugat II telah nyata-nyata membeli atas tanah-tanah sebagaimana tersebut di atas dari pihak Tergugat I (akhli waris

dari almarhum NUSORUDIN) yang bermula dengan niat itikad baik, dilakukan

secara terang-terangan, telah terjadinya adanya penyicilan, bahkan sekarang telah lunas, secara hukum dapat dinyatakan Jual-Beli menurut Hukum Adat

sudah terjadi dan sah (lihat Yurisprudensi No. 475K/Sip/1967) dan sesuai

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 126K/Sip/1967 menyatakan : Jual-Beli atas tanah dapat dinyatakan sah, tidak mutlak harus dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat pembuat akta tanah, skta Kampung dan disertai 2

(dua) orang saksi serta diterimanya harga pemberian oleh penjual, maka jual-beli sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan di hadapan PPAT

(lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 665K/Sip/1979, dengan demikian

dari ketiga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas, dapat dijadikan pertimbangan hukum di dalam memeriksa dan mengadili perkara

ini, sehingga dengan demikian Penggugat I dan Penggugat II dapat dilindungi hukum, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh para pencari keadilan;

13. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan melakukan

perbuatan melawan hukum yaitu dimana Penggugat I dan Penggugat II telah

membelinya atas tanah-tanah Sertipikat No. 325 dari Tergugat I dan hasil pembayarannya pun telah diterima dengan baik, tanah-tanah terperkara telah

langsung diserah-terimakan kepada Para Penggugat sebagai pembeli sah, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak menyerahkan Sertipikat Nomor : 325 yang dijadikan jaminan kepada Tergugat III, malah tetap berada di bawah

penguasaan Tergugat III, lagi-lagi telah terjadi pelelangan, maka secara

tanggung renteng telah melakukan rangkaian perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya harus dihukum untuk menyerahkan Sertipikat Nomor : 325

kepada Para Penggugat dengan bebas dari segala ikatan hukumnya dan dari rangkaian perbuatan melawan hukum tersebut di atas dan untuk kepentingan

Tergugat IV sebagai Pemenang Lelang yang bekerja sama dengan Tergugat III

dan Tergugat V haruslah dinyatakan batal demi hukum dengan mula pertama Tergugat VI mengembalikan atas nama Sertipikat Nomor : 325 tersebut kepada


atas nama semula, yaitu ke atas nama NUSORUDIN dengan bebas dari segala ikatan hukumnya pula termasuk pelaksanaan pengosongan atas tanah-tanah tersebut juga haruslah dibatalkan demi hukum;

14. Bahwa di samping itu atas tanah-tanah terperkara telah nyata-nyata adanya pencabutan/pengangkatan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) oleh Pengadilan Negeri

Subang

sebagaimana

terbukti

dari

Berita

Acara

Pencabutan/Pengangkatan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) oleh Jurusita Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 5 Nopember 2014 terhadap tanah

Sertipikat Hak Milik Nomor : 325 seluas 8.920 M2, GS. No. 2698/1988 atas nama Nusorudin terletak di Desa Karangmuukti, dahulu Kecamatan Pabuaran,

sekarang termasuk wilayah Kecamatan Cipeundeuy Subang, dan dengan adanya Pencabutan/Pengangkatan Sita Jaminan (CB) tersebut secara hukum

atas tanah-tanah tersebut tetap dikuasai dan di bawah penguasaan Penggugat I dan Penggugat II sebagai pemilik yang sah;

15. Bahwa untuk tidak menjadi sia-sia atas gugatan Penggugat I dan Penggugat II

dalam perkara ini dan juga untuk menjaga adanya itikad baik dari para Tergugat

untuk menghilangkan Sertipikat Nomor : 325 yang sekarang telah dialihkan nama ke atas nama Tergugat IV, Penggugat I dan Penggugat II memohon untuk

melaksanakan Sita Jaminan terhadap Sertipikat No. 325 tersebut di atas, baik melakukan

Sita

Jaminan

Revindicatoir Beslag;

(Conservatoir

Beslag)

atau

setidak-tidaknya

16. Bahwa oleh karena Para Tergugat, yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara tanggung renteng, maka dihukum pula

Para Tergugat tersebut untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng pula;

17. Bahwa dari uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat I dan Penggugat II dapat dikabulkan seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat I

dan Penggugat II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Subang, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat, yaitu Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;


2. Menyatakan secara hukum, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara tanggung renteng;

3. Menyatakan secara hukum, bahwa Penggugat I (H. AGUS bin KARMA) dan Penggugat II (H. AEP SETIAWAN) adalah Pembeli yang beritikad baik, secara hukum haruslah dilindungi hukum;

4. Menyatakan sah Jual-Beli atas tanah-tanah yang bersertipikat Hak Milik Nomor : 325/Karangmukti Tahun 1988, Gambar Situasi tertanggal 23 Juli 1988 No. :

2698/1988, seluas tanah 6.850 M2 dari luas tanah seluruhnya seluas 8.920 M2

yang dilakukan secara adat antara Tergugat I (H. NANANG WAHYUDIN) dengan:

1. Penggugat I (H. AGUS BIN KARMA), seluas 5.250 M2 dengan harga

pembelian sebesar Rp. 157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan beberapa kali pembayaran dan pelunasan baru dibuatkan kwitansi secara global

pada waktu

berjumlah sebesar Rp.

157.500.000,-, sebagaimana terbukti dari bukti kwitansi tanda bukti pembayaran tertanggal 18 Agustus 2008 dengan batas-batas : Sebelah Utara

: Tanah milik Triwahyudi;

Sebelah Timur

: Tanah milik Saman;

Sebelah Barat

: Tanah milik H. Aep Setiawan;

Sebelah Selatan

: Jalan Desa;

2. Penggugat II (H. AEP SETIAWAN), seluas 1.600 M2 dengan harga

pembelian sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pembayaran yaitu : 1. Bukti kwitansi

tertanggal 22 Nopember 2008 senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan 2. Bukti kwitansi tertanggal 20 Januari 2009 senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan batas-batas : Sebelah Utara

: Tanah milik Rohadi;

Sebelah Timur

: Tanah milik H.Agus;

Sebelah Barat

: Tanah milik Euis;

Sebelah Selatan

: Jalan Desa;

5. Menyatakan secara hukum, sah penguasaan, pemilikan atas tanah Sertipikat Hak Milik No. 325 atas tanah terperkara oleh Penggugat I dan Penggugat II;

6. Menyatakan bahwa Putusan Perdamaian Pengadilan Agama Subang tertanggal

26 Nopember 2008 Nomor : 956/Pdt.G/2008/PA.Sbg adalah mengikat kedua belah pihak;


7. Menyatakan secara hukum, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV di dalam menguasai, menyimpan dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan

perkara ini terhadap Sertipikat Hak Milik No. 325/Karangmukti, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

8. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk menyerahkan

Sertipikat Hak Milik No. 325/Karangmukti, semula tercatat atas nama : NUSORUDIN, sekarang telah berubah menjadi atas nama : RM. DIDIET

MOERDIATMO, kepada Penggugat I dan Penggugat II, dengan bebas dari segala ikatan hukumnya;

9. Menyatakan secara hukum adalah batal demi hukum pelaksanaan lelang dan

proses hukum lainnya sehubungan adanya Eksekusi Pengosongan atas tanah terperkara;

10. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk merobah dan mengembalikan atau pun

mengganti nama terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 325/Karangmukti dari atas nama : RM. DIDIET MOERDIATMO kepada atas nama semula, yaitu

NUSORUDIN dan menyerahkannya kepada Penggugat I dan Penggugat II, dengan bebas dari segala ikatan hukumnya;

11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) ataupun Revindicatoir

Beslag

(RB)

325/Karangmukti Tahun 1988;

terhadap

Sertipikat

Hak

Milik

Nomor

:

12. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair : Mohon putusan yang seadil-adilnya sebagaimana diharapkan oleh para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat

I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: I. DALAM EKSEPSI :

a. GUGATAN KURANG PIHAK

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah berupa sebidang tanah Hak

Milik Sertipikat No. 325 atas nama NUSORUDIN (Almarhum) yang terletak di desa Karangmukti, Kec. Cipeundeuy, Kab. Subang;

2. Bahwa ada 6 (enam) orang anak kandung dari Nusorudin (Alm) adalah Tergugat I, HJ. NUNUNG MAROHANAH, ADE YAYAN CHAIRIL, NY. EUIS HATININGSIH, NY. YANI MALIHAH dan NY. LINA MARHAH semuanya selaku Ahli Waris Alm. Nusorudin;


3. Bahwa objek sengketa adalah merupakan harta peninggalan Alm. Nusorudin dan menjadi hak bersama seluruh ahli waris, maka objek

sengketa sama sekali bukan hak Tergugat I sendiri, melainkan hak bersama para ahli waris;

Namun ternyata dalam perkara aquo hanya H. NANANG WAHYUDIN dan HJ. NUNUNG MAROHANAH saja yang ditarik sebagai Tergugat I

dan Tergugat II, sedangkan Ahli Waris yang lainnya tidak ditarik sebagai Tergugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak lengkap, sehingga karenanya gugatan Penggugat harus tegas dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima;

b. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR (OBSCURI LIBELLI)

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat ternyata telah menggugat pihak-pihak

yang status / kedudukannya berbeda yakni Tergugat I dan II status/ kedudukannya selaku ahli waris dari pemilik objek sengketa, sedangkan

Tergugat III dan IV status/kedudukannya berbeda dengan Tergugat I dan

II, terlebih-lebih Tergugat I sama sekali tidak ada hubungannya/kaitannya dengan Tergugat II dan IV;

2. Bahwa dari status yang berbeda tersebut di atas, ternyata dalam gugatan Penggugat disatu sisi mendalilkan tentang jual beli secara adat dengan Tergugat I dan II, dan disisi lain mengenai dalil tentang cacat hukumnya

pelaksanaan eksekusi dan lelang yang dilakukan Tergugat III dan IV dengan tuntutan pembatalan karena adanya perbuatan melawan hukum,

maka dengan demikian gugatan Penggugat menjadi sangat kabur dan

tidak jelas baik mengenai Subjek gugatan maupun yang menjadi objek

gugatan. Lebih dari pun gugatan Penggugat telah menggabungkan 2 (dua) objek gugatan yaitu mengenai syifat wanprestasi dengan syifat perbuatan melawan hukum.

Oleh karena itu gugatan Penggugat harus tegas dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat I memohon agar

gugatan

Penggugat

ontvankelijk verklaard);

dinyatakan

tidak

dapat

diterima

(Niet

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;


2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I

selaku ahli waris mengajukan gugatan pembagian harta peninggalan ke

Pengadilan Agama Subang dengan Putusannya No. 956/Pdt.G/2008/PA.Sbg setelah mengetahui adanya pinjam-meminjam uang Tergugat II dengan Tergugat III, karena Tergugat I sama sekali tidak mengetahui dan tidak

terkait dan atau tidak ada hubungannya dengan perikatan hutang piutang antara Tergugat II dengan Tergugat III;

3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan telah dilakukan jual

beli objek sengketa antara Tergugat I dengan Para Penggugat, yang benar adalah Tergugat I telah meminjam uang kepada Penggugat I sedangkan

Penggugat II tidak secara langsung dengan Tergugat I dengan perjanjian

secara lisan bahwa uang yang diterima Tergugat I dari Penggugat I dan

kemudian dari itupun dari Penggugat II dinyatakan akan diperhitungkan

dengan objek sengketa apabila Sertipikat Hak Milik No. 325 atas nama

Nusorudin yang keberadaannya ada pada pihak ketiga telah berhasil kembali kepada Para Ahli Waris in casu Terugat I, namun ternyata diluar pengetahuan Tergugat I dan Para Ahli Waris, kecuali Tergugat II telah terjadi

perkara gugatan antara Tergugat III dengan Tergugat II sampai adanya putusan Hakim berkekuatan hukum tetap dan kemudian Eksekusi;

4. Bahwa Tergugat I dan Para Ahli Waris, kecuali Tergugat II tidak terlibat dan

tidak terkait serta tidak mengetahui adanya perkara antara Tergugat III dengan Tergugat II baik di tingkat pertama, banding maupun kasasi, namun Tergugat I dan Para Ahli Waris baru mengetahui setelah adanya surat

pemberitahuan akan dilaksanakan eksekusi terhadap harta peninggalan

Alm. Nusorudin yang menjadi objek eksekusi, maka Tergugat I dan Para Ahli Waris lainnya kecuali Tergugat II mengajukan Gugatan Perlawanan

(DERDEN VERZET) terhadap Tergugat III, Tergugat II yang diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Nomor Perkara :

424/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim, namun karena adanya masalah internal Para

Ahli Waris yang pada saat itu tidak dapat menghadiri panggilan sidang Pengadilan akhirnya perkara gugatan perlawanan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Jakarta Timur;

5. Bahwa dengan sadarnya Tergugat I dan Para Ahli Waris bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 180/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim yang

diajukan Tergugat III tersebut adalah karena nyata-nyata telah merugikan hak-hak Tergugat I dan Para Ahli Waris atas harta peninggalan alm.


Nusorudin yang akan dilakukan Eksekusi dan dianggap Putusan No.

180/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim sebagai putusan Pengadilan yang cacat juridis dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Maka gugatan perlawanan

(derden verzet) tersebut adalah sebagai upaya hukum agar hak-hak

Tergugat I dan Para Ahli Waris atas harta peninggalan yang belum dilakukan pembagian tersebut dilindungi hukum;

Bahwa kendatipun upaya hukum gugatan perlawanan (derden verzet)

dibatalkan, namun Tergugat I dan Para Ahli Waris alm. Nusorudin akan segera mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Permohonan Peninjauan

Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI dan akan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat III yang tidak secara suka rela

mengembalikan/menyerahkan kepada Tergugat I dan Para Ahli Waris melainkan tetap masih terus menguasai dengan tanpa ada haknya atas Sertipikat Hak Milik No, 626/1985 atas nama Nusorudin dan No : 162;

6. Bahwa Tergugat I tetap beritikad baik terhadap Penggugat I maupun

Penggugat II untuk menyelesaikan masalah uang yang telah diterima, karena Para Penggugatpun telah mengetahui upaya hukum yang ditempuh

Tergugat I baik secara pidana maupun perdata, sehingga berakibat hukum

menangguhkan proses jual beli antara Tergugat I dan Para Ahli Waris dengan Para Penggugat;

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa jual beli tanah

sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara adat, karena

antara Penggugat dengan Tergugat I tidak pernah membuat kesepakatan atau perjanjian jual beli tanah menurut hukum adat, karena berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997

ditegaskan bahwa : “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data

perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

8. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan telah mendirikan bangunan

permanen di atas tanah sengketa adalah berlaku ketentuan pemerintah yang mewajibkan adanya perizinan mendirikan bangunan;

dari instansi yang berwenang untuk


9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah

melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak terlaksananya jual beli tanah antara Tergugat I dengan Penggugat adalah akibat adanya perkara

antara Tergugat II dengan Tergugat III vide Putusan No. 180/Pdt.G/1999/ PN.Jkt.Tim yang nyata-nyata putusan tersebut telah merugikan dan

menghilangkan hak-hak Tergugat I dan Para Ahli Waris atas objek sengketa yang statusnya harta peninggalan alm. Nusorudin yang belum terbagi;

10. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat I tidak sepatutnya dihukum dalam bentuk apapun;

Berdasarkan seluruh yang diuraikan tersebut diatas, dengan ini Tergugat

memohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang berkenan memberikan putusan : PRIMAIR : I.

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I seluruhnya;

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat I memohon putusan yang seadil-adilnya;


III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: DALAM EKSEPSI

1. Gugatan PARA PENGGUGAT salah sasaran (Error in Persona); -

Bahwa sebagaimana telah didalilkan oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT

II dalam butir 3 dan butir 4 gugatannya bahwa PENGGUGAT I dan

PENGGUGAT II telah membeli dari TERGUGAT I sebahagian tanah sengketa -

dengan Sertifikat Hak Milik No. 325;

Bahwa sesuai dengan asas yang ditegaskan dalam Pasal 1430 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata bahwa persetujuan hanya mengikat atau

berlaku antara pihak yang membuatnya, maka demikian juga jual beli yang dilakukan oleh TERGUGAT I dengan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II hanya mengikat dan berlaku bagi TERGUGAT I dengan PENGGUGAT I dan


PENGGUGAT II, sehingga dengan menarik TERGUGAT III yang tidak mempunyai hubungan hukum dalam perkara a quo, gugatan menjadi salah

sasaran atau keliru (error in persona) sehingga gugatan menjadi cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan Mahkamah Agung No. 1270 K/Pdt/1991);

2. Gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas atau kabur (obscuur libel); -

Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak jelas atau kabur (obscuur

libel) oleh karena yang menjadi dasar gugatan perkara aquo faktanya adalah perbuatan wanprestasi TERGUGAT I terhadap PENGGUGAT I dan

PENGGUGAT II karena TERGUGAT I tidak menyerahkan buku Sertifikat Hak Milik No. 325 atas tanah sengketa seluas 8.920 m2, yang telah dijaminkan kepada TERGUGAT III sebagaimana didalilkan Penggugat I dan Penggugat II

pada butir 3, butir 4 dan butir 6, namun gugatan perkara a quo menjadi kabur karena telah mencampur adukkan dengan perbuatan melawan hukum dalam

dalil gugatannya sebagaimana didalilkan Penggugat I dan Penggugat II pada

butir 8, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat I dan Penggugat II haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 2452 K/Pdt/2009, yang dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa karena gugatan

Penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel), demikian

juga

halnya

Putusan

Pengadilan

Negeri

Surakarta

No.

194/Pdt.G/2011/PN.Ska yang telah berkekuatan hukum tetap dengan berdasarkan

2

(dua)

Yurisprudensi

Mahkamah

Agung

dalam

pertimbangannya menyatakan : “Menimbang, bahwa terhadap gugatan

Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatannya Penggugat telah menggabungkan dalilnya antara perbuatan wanprestasi dengan perbuatan

melawan hukum. Oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah

Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 September 1970 jo Putusan

Mahkamah Agung Ri No. 897 K/Sip/1997 yang pada pokoknya menyatakan

bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tertib beracara, karena keduanya harus diselesaikan secara sendiri-sendiri, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat yang seperti itu adalah kabur.”;

3. Gugatan PARA PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum;


-

Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II mendalilkan dalam butir 4, butir

5, butir 9, butir 11 dan butir 12 gugatannya telah melakukan jual beli tanah

sengketa dengan total luas tanah 6.850 m2 yang merupakan bahagian dari sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 325, dari TERGUGAT I secara adat dan belum dibuatkan Akta jual belinya oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah

(PPAT), padahal Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Pasal 19 ayat (1) telah menentukan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh

Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah, dan pendaftaran tanah tersebut menurut ayat (2) huruf b Pasal

19 tersebut meliputi peralihan hak atas tanah. Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah

ditentukan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah

susun dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang

dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan

yang berlaku, sehingga dengan demikian jual beli tanah sengketa tersebut yang dilakukan PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I secara adat

adalah tidak sah, sehingga dalil gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II

tidak mempunyai dasar hukum dan harus ditolak atau setidak-tidaknya -

dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa selain dari pada itu, terhadap tanah sengketa tersebut juga telah

dilaksanakan sita jaminan oleh juru sita Pengadilan Negeri Subang sesuai Berita Acara Sita Jaminan No. 19/BA/Del.CB/1999/PN.Sbg tanggal 01

Desember 1999 dan memerintahkan kepada Sekretaris Desa untuk

diumumkan agar diketahui orang banyak, dan sesuai dengan Pasal 199 HIR ayat (1), terhitung sejak diberitahukannya salinan Berita Acara Sita Jaminan kepada Sekretaris Desa tersebut untuk diumumkan kepada khalayak, maka tanah sengketa tersebut dilarang untuk dialihkan, dijaminkan atau disewakan -

kepada pihak lain;

Bahwa ternyata tanah sengketa dengan total luas kurang lebih 6.850 m2 telah

dijualbelikan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, masing-masing sebagai berikut :

- Antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT I seluas 5.250 m2, dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2008, sesuai bukti kwitansi;


- Antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT II seluas 1.600 m2, dilakukan

pada tanggal 22 Nopember 2008 dan tanggal 20 Januari 2009, sesuai bukti kwitansi;

-

Sebagaimana didalilkan PARA PENGGUGAT pada butir 4 gugatannya;

Bahwa karena transaksi jual beli yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT

dengan TERGUGAT I atas tanah sengketa tersebut di atas dilakukan setelah

dilaksanakan sita jaminan atas tanah sengketa tersebut, maka sesuai Pasal

199 HIR ayat (1) tersebut, transaksi jual beli tanah sengketa tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Sedangkan perjanjian jual beli atas tanah

sengketa yang telah dibuat oleh PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I

tersebut sesuai dengan Pasal 199 ayat (2) HIR, tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan gugatan pembatalan lelang eksekusi atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 325/Karangmukti seluas 8.920 m2, yang telah

dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Subang melalui perantaraan Kantor Lelang Negara Kelas I pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Purwakarta, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum dan harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT III menolak seluruh dalil PARA PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, dan

mohon apa yang tertuang dalam jawaban dalam eksepsi secara mutatis mutandis terbaca kembali dalam pokok perkara;

2. Bahwa TERGUGAT III menolak dalil PARA PENGGUGAT pada butir 3, butir 4,

butir 5 dan butir 6 oleh karena sebagaimana TERGUGAT III kemukakan pada jawaban eksepsi butir 3 di atas bahwa transaksi jual beli antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I adalah tidak sah karena tidak dilakukan

menurut ketentuan hukum yang berlaku, yaitu dibuat di hadapan Pejabat

Pembuat Akta Tanah yang berwenang sebagaimana ditentukan pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tentang Pendaftaran Tanah;

3. Bahwa TERGUGAT III menolak dalil PARA PENGGUGAT pada butir 5, butir 6,

butir 8, butir 11 dan butir 12 gugatannya yang mendalilkan bahwa PARA

PENGGUGAT dalam melakukan transaksi jual beli an tanah sengketa dengan TERGUGAT I dilakukan dengan itikad baik, karena sebagaimana telah didalilkannya sendiri oleh PARA PENGGUGAT pada butir 4 gugatannya yang

mana PARA PENGGUGAT sebelumnya telah mengetahui bahwa tanah sengketa


yang merupakan bahagian dari sebidang tanah Sertifikat Haki Milik No.

325/Karangmukti seluas 8.920 m2 telah dijaminkan kepada TERGUGAT III, dan juga atas tanah sengketa tersebut telah dilaksanakan Sita Jaminan oleh juru sita Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 01 Desember 1999 berdasarkan Berita

Acara Sita Jaminan No. 19/BA/Del.CB/1999/PN.Sbg tanggal 01 Desember 1999, sehingga dengan demikian PARA PENGGUGAT telah tidak beritikad baik dalam

melakukan transaksi jual beli tanah sengketa dengan TERGUGAT I karena

dilakukan setelah tanah sengketa tersebut dilaksanakan sita jaminan sesuai

Berita Acara Sita Jaminan tersebut di atas, sebagaimana didalilkan PARA PENGGUGAT pada butir 4, yaitu sebagai berikut : -

PENGGUGAT I dengan TERGUGAT I tanggal 18 Agustus 2008 sesuai bukti

kwitansi;

PENGGUGAT II dengan TERGUGAT I tanggal 22 Nopember 2008 dan

tanggal 20 Januari 2009 sesuai bukti kwitansi;

4. Bahwa oleh karena transaksi jual beli tanah sengketa yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT

dengan

TERGUGAT

1999

berdasarkan

I

setelah

tanah

sengketa

tersebut

dilaksanakan sita jaminan oleh juru sita Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 01

Desember

Berita

Acara

Sita

Jaminan

No.

19/BA/Del.CB/1999/PN.Sbg tanggal 01 Desember 1999, sebagaimana didalilkan

PARA PENGGUGAT pada butir 4 gugatannya, yaitu antara PENGGUGAT I

dengan TERGUGAT I tanggal 18 Agustus 2008, antara PENGGUGAT II dengan TERGUGAT I tanggal 22 Nopember 2008 dan tanggal 20 Januari 2009, maka

sesuai Pasal 199 HIR ayat (1) transaksi jual beli tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;

5. Bahwa TERGUGAT III juga menolak dalil PARA PENGGUGAT pada butir 7

gugatannya oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor :

180/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim tanggal 15 Pebruari 2000 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 468/PDT/2001/PT.DKI tanggal 12 Maret 2002 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2345 K/PDT/2003 tanggal 12 Januari 2008 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) (Bukti T III-1a, T III-1b dan T III-1c);

6. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT pada butir 8 gugatannya yang menyatakan TERGUGAT III menyimpan dan

mempergunakan Sertifikat Hak Milik No. 325 secara tidak sah, oleh karena

memang Sertifikat Hak Milik No. 325 telah dijaminkan kepada TERGUGAT III dan

telah disahkan berdasarkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor :


180/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim tanggal 15 Pebruari 2000 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 468/PDT/2001/PT.DKI tanggal 12 Maret 2002 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2345 K/PDT/2003 tanggal 12 Januari 2008 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), yang amarnya dalam Konpensi dan Pokok Perkara pada butir 4 dan butir 5 adalah sebagai berikut : -

Butir 4 huruf c : “Menyatakan sah sebagai jaminan pembayaran pinjaman

TERGUGAT I (dalam perkara aquo Hj. NUNUNG MAROHANAH) kepada PENGGUGAT (dalam perkara aquo RM TRIMOERCAHYONO) sebidang tanah Hak Milik No. 325/Karangmukti, luas 8.920 m2, Gambar Situasi No.

2698/1988 tanggal 22 Juli 1988, atas nama Nusarudin, terletak di Desa -

Karangmukti, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang;” dan :

Butir 5 huruf d : “Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas sebidang

tanah Hak Milik No. 325/Karangmukti, luas 8.920 m2, Gambar Situasi No.

2698/1988 tanggal 22 Juli 1988, atas nama Nusarudin, terletak di Desa Karangmukti, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, Jawa Barat;”

(Bukti T III-1a, 1b dan 1c);

7. Bahwa TERGUGAT III juga menolak dalil PARA PENGGUGAT pada butir 9

gugatannya yang menyatakan bahwa adanya tegoran (Aanmaning) dari Ketua

Pengadilan Negeri Subang kepada PARA PENGGUGAT untuk mengosongkan tanah sengketa disebabkan oleh ulah TERGUGAT III, karena sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan telah ditetapkannya lelang eksekusi terhadap tanah sengketa oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan mendelegasikannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang serta

dengan perantaraan Kantor Lelang Negara yang berwenang untuk itu, maka

TERGUGAT IV selaku Pembeli Lelang yang sah menurut hukum berhak mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang untuk mengosongkan tanah sengketa yang diduduki PARA PENGGUGAT;

8. Bahwa TERGUGAT III menolak dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada butir 10,

karena Penetapan Lelang Eksekusi atas tanah sengketa yang merupakan bahagian dari sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 325/Karangmukti seluas 8.920 m2 tersebut oleh Ketua Pengadilan Jakarta Timur adalah untuk

melaksanakan putusan Putusan Mahkamah Agung No. 2345 K/PDT/2003 tanggal

12

Januari

2008

jo.

Putusan

Pengadilan

Tinggi

DKI

No.

468/PDT/2001/PT.DKI tanggal 12 Maret 2002 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 180/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim tanggal 15 Pebruari 2000

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), dan


sebagaimana juga telah dikemukakan TERGUGAT III pada jawaban butir 3

dalam Eksepsi maupun butir 2 dalam Pokok Perkara di atas bahwa transaksi jual beli tanah sengketa antara TERGUGAT I dengan PARA PENGGUGAT adalah tidak sah karena tidak

dibuat oleh dan di hadapan PPAT, dan juga atas tanah

sengketa tersebut juga telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana dikemukakan TERGUGAT III pada butir 6 dalam

Pokok Perkara di atas, dan juga telah dilaksanakan sita jaminan oleh juru sita Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 01 Desember 1999 berdasarkan Berita

Acara Sita Jaminan No. 19/BA/Del.CB/1999/PN.Sbg tanggal 01 Desember 1999, yang oleh karena transaksi jual beli tanah sengketa tersebut dilakukan setelah dilaksanakannya sita jaminan sebagaimana TERGUGAT III kemukakan pada

butir 3 dan butir 4 di atas, maka transaksi jual beli tanah sengketa tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum (Bukti T III-2);

9. Bahwa TERGUGAT III menolak dalil PARA PENGGUGAT pada butir 11, butir 13 dan butir 16 yang menyatakan Para Tergugat, yaitu TERGUGAT I, TERGUGAT

II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena sebagaimana TERGUGAT III

telah kemukakan pada jawaban dalam pokok perkara butir 8 di atas bahwa Lelang

Eksekusi

atas

tanah

sengketa

tersebut

di

atas adalah

untuk

melaksanakan Putusan Mahkamah Agung No. 2345 K/PDT/2003 tanggal 12

Januari 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 468/PDT/2001/PT.DKI

tanggal 12 Maret 2002 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor :

180/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim tanggal 15 Pebruari 2000 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);

10. Bahwa

PARA

PENGGUGAT

telah

keliru

dalam

memahami

pencabutan/pengangkatan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) oleh Pengadilan Negeri Subang dalam Berita Acara Pencabutan/Pengangkatan Sita Jaminan oleh juru sita Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 5 Nopember 2014 terhadap

sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 325/Karangmukti seluas 8.920 m2, yang menganggap dengan adanya pencabutan/pengangkatan sita jaminan tersebut secara hukum tanah sengketa yang merupakan bahagian dari sebidang tanah

Sertipikat Hak Milik No. 325/Karangmukti seluas 8.920 m2 tersebut tetap dikuasai dan dibawah penguasaan PARA PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah sebagaimana

didalilkan

pada

butir

14

gugatannya,

padahal

pencabutan/pengangkatan Sita Jaminan dimaksud adalah karena tanah sengketa dengan Sertifikat Hak Milik No. 325 tersebut telah dibeli oleh TERGUGAT IV


melalui lelang yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Subang pada tanggal

12 September 2014 dengan perantaraan Kantor Lelang Negara Kelas I pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta sebagaimana

Kutipan Risalah Lelang No. 322/2014 tanggal 24 September 2014 untuk selanjutnya didaftarkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Subang untuk dibaliknamakan ke atas nama Pembeli Lelang (TERGUGAT IV);

11. Bahwa berdasarkan apa yang telah TERGUGAT III uraikan di atas, telah jelas dan nyata bahwa transaksi jual beli atas tanah sengketa antara TERGUGAT I dengan PARA PENGGUGAT adalah tidak sah karena tidak dilakukan di hadapan

PPAT, dan juga batal demi hukum karena dilakukan setelah tanah sengketa

tersebut dilaksanakannya sita jaminan oleh juru sita Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 01 Desember 1999 sesuai Berita Acara Sita Jaminan No.

19/BA/Del.CB/1999/PN.Sbg tanggal 01 Desember 1999, dan juga oleh karena atas tanah sengketa telah dilakukan lelang eksekusi sebagai pelaksanaan

Putusan Mahkamah Agung No. 2345 K/PDT/2003 tanggal 12 Januari 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 468/PDT/2001/PT.DKI tanggal 12 Maret 2002

jo.

Putusan

Pengadilan

Negeri

Jakarta

Timur

Nomor

:

180/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim tanggal 15 Pebruari 2000 yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap maka TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim untuk

menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidak-tidaknya menyatakan tidak menerima;

Maka berhubung dengan itu, TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan tidak menerima;

2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara; Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);


IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI

1. PARA PENGGUGAT salah menarik TERGUGAT IV dalam gugatannya (Error in Persona);


-

Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT salah alamat dengan menarik

TERGUGAT IV sebagai pihak dalam perkara aquo karena gugatan aquo

adalah gugatan wanprestasi atas transaksi jual beli sebahagian tanah sengketa antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I sebagaimana

didalilkan PARA PENGGUGAT dalam gugatannya pada butir 3 dan butir 4, dengan demikian sesuai dengan Pasal 1430 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa persetujuan hanya maka

berlaku antara pihak yang membuatnya,

TERGUGAT IV dalam perkara a quo tidak mempunyai hubungan

hukum sama sekali dengan PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I sehingga gugatan salah alamat (Error in Persona)

dan harus dinyatakan

tidak dapat diterima sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1270 K/Pdt/1991;

2. Gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas atau kabur (obscuur libel); -

Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara aquo sesuai faktanya

adalah

gugatan

wanprestasi terhadap TERGUGAT I yang tidak

menyerahkan buku Sertifikat Hak Milik No. 325/Karangmukti atas sebidang tanah seluas 8.920 m2 kepada PARA PENGGUGAT, atas sebahagian tanah

sengketa, dengan total luas tanah kurang lebih 6.850 m2, yang dijual belikan oleh TERGUGAT I kepada PARA PENGGUGAT sebagaimana telah didalilkan

pada butir 4 dan butir 5 gugatannya, tetapi di dalam gugatannya oleh PARA PENGGUGAT telah dicampur adukkan dengan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan pada butir 8, dengan demikian gugatan

menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur libel) dan harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dalam Putusan

Mahkamah Agung No. 2452 K/Pdt/2009, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 September 1970 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 897 K/Sip/1997;

3. Gugatan PARA PENGGUGAT tidak mempunyai landasan hukum; -

Bahwa sesuai Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah telah ditentukan bahwa peralihan hak atas tanah

dan hak milik atas satuan rumah susun dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan

jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka transaksi jual beli tanah

sengketa dengan total luas tanah 6.850 m2 yang dilakukan oleh TERGUGAT I dengan PARA PENGGUGAT secara adat sebagaimana didalilkan PARA


PENGGUGAT dalam gugatannya pada butir 4, butir 5, butir 9, butir 11 dan butir 12 tidak mempunyai landasan hukum karena tidak dibuat oleh PPAT

yang berwenang sehingga gugatan PARA PENGGUGAT harus ditolak atau -

setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa di samping itu, terbukti pula bahwa transaksi jual beli yang dilakukan

PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I atas tanah sengketa dengan total luas tanah 6.850 m2 yang merupakan bahagian dari sebidang tanah Sertifikat

Hak Milik No. 325/Karangmukti, seluas 8.920 m2, sebagaimana didalilkan PARA PENGGUGAT pada butir 4, dilakukan setelah sebidang tanah Sertifikat

Hak Milik No. 325/Karangmukti, seluas 8.920 m2 tersebut dilaksanakan sita

jaminan oleh juru sita Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 01 Desember

1999 berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan No. 19/BA/Del.CB/1999/PN.Sbg tanggal 01 Desember 1999 dan memerintahkan kepada Sekretaris Desa -

untuk diumumkan agar diketahui orang banyak (Bukti T IV-1);

Bahwa PARA PENGGUGAT telah mendalilkan melakukan transaksi jual beli

tanah sengketa dengan TERGUGAT I sebagaimana pada butir 4 gugatannya sebagai berikut :

- Antara PENGGUGAT I dengan TERGUGAT I dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2008, seluas kurang lebih 5.250 m2, , sesuai bukti kwitansi;

- Antara PENGGUGAT II dengan TERGUGAT I dilakukan pada tanggal 22

Nopember 2008 dan tanggal 20 Januari 2009, seluas kurang lebih 1.600

-

m2, , sesuai bukti kwitansi;

Bahwa oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 199 HIR ayat (1) yang

menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal diberitahukannya salinan Berita Acara Sita Jaminan kepada aparat Desa

untuk dilakukan pengumuman,

maka barang yang disita tersebut tidak boleh dialihkan, dijaminkan atau disewakan kepada pihak lain, maka transaksi jual beli tanah sengketa yang

dilakukan PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I tersebut di atas adalah tidak sah dan batal demi hukum, dan berdasarkan pada ayat (2) Pasal 199 HIR yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak dapat digunakan untuk melakukan perlawanan terhadap barang sitaan

tersebut, sehingga dengan demikian transaksi jual beli tanah sengketa yang merupakan

bahagian

dari

sebidang

tanah

Sertifikat

Hak

Milik

No.

325/Karangmukti, seluas 8.920 m2 antara PARA PENGGUGAT dengan

TERGUGAT I sebagaimana didalilkan PARA PENGGUGAT pada butir 4 tidak dapat dijadikan dasar hukum oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo


untuk membatalkan lelang eksekusi atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 325/Karangmukti seluas 8.920 m2, sebagaimana didalilkan pada butir 13

dalam posita dan butir 9 dalam petitum, dan mohon agar Majelis Hakim untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT

atau setidak-tidaknya menyatakan

gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT IV menolak seluruh dalil PARA PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas,

dan mohon apa yang tertuang dalam jawaban dalam

eksepsi secara mutatis mutandis terbaca kembali dalam pokok perkara;

2. Bahwa TERGUGAT IV telah membeli sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 325/Karangmukti, luas 8.920 m2 (delapan ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi), terletak di Desa Karang Mukti, Kecamatan Pabuaran,

Kabupaten Subang melalui lelang yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 12 September 2014 dengan perantaraan Kantor Lelang

Negara Kelas I pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta

sebagaimana Kutipan Risalah Lelang Nomor : 322/2014 tanggal 24 September 2014 dan telah didaftarkan kepada kantor pertanahan setempat untuk dan telah

dibaliknamakan ke atas nama TERGUGAT IV. Pelelangan dimaksud adalah

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 25/2009 Eks.jo.No. 180/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim tanggal 21 Januari 2010 jo. Penetapan

Ketua Pengadilan Negeri Subang No, 02/X/Pen.K/Pdt.Eks.Del/2011/PN.SBG tanggal 03 Oktober 2011, sehingga dengan demikian TERGUGAT IV adalah

pembeli yang beritikad baik dan pemilik yang sah atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 325/Karangmukti, seluas 8.920 m2 tersebut, dan oleh karena itu

TERGUGAT IV menolak dalil PARA PENGGUGAT pada butir 11 yang

menyatakan bahwa TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidak-tidaknya menyatakan tidak menerima gugatan PARA PENGGUGAT. (Bukti T IV-2, T IV-3, T IV-4, T IV-5);

3. Bahwa sebagaimana TERGUGAT IV kemukakan dalam Eksepsi pada butir 3 di

atas, transaksi jual beli tanah sengketa dnegan total luas tanah kurang lebih 6.850 m2, yang merupakan bahagian dari sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.

325/Karangmukti, seluas 8.920 m2 tersebut di atas, yang dilakukan oleh

TERGUGAT I dengan PARA PENGGUGAT secara adat adalah tidak sah karena tidak dibuat oleh PPAT yang berwenang sebagaimana telah ditentukan dalam

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37


ayat (1) tersebut di atas, dan di samping itu atas sebidang tanah Sertifikat Hak

Milik No. 325/Karangmukti, seluas 8.920 m2 tersebut di atas telah dilaksanakan sita jaminan oleh juru sita Pengadilan Negeri Subang berdasarkan Berita Acara

Sita Jaminan No. 19/BA/Del.CB/1999/PN.Sbg tanggal 01 Desember 1999, maka sesuai dengan Pasal 199 HIR ayat (1), transaksi jual beli tanah sengketa tersebut antara TERGUGAT I dan PARA PENGGUGAT sebagaimana didalilkan PARA

PENGGUGAT pada butir 4 adalah tidak sah dan batal demi hukum karena dilakukan setelah dilaksanakannya sita jaminan atas tanah sengketa oleh juru

sita Pengadilan Negeri Subang tersebut dan memerintahkan kepada Sekretaris Desa Karang Mukti tanggal 01 Desember 1999 guna diumumkan kepada khalayak/orang banyak, sehingga dengan demikian PARA PENGGUGAT

dikualifikasikan sebagai Pembeli yang tidak beritikad baik dan tidak dilindungi hukum. Oleh karena itu TERGUGAT IV menolak dalil PARA PENGGUGAT pada butir 3 sampai dengan butir 6 yang mendalilkan bahwa PARA PENGGUGAT

telah memiliki sebahagian tanah sengketa yang dibeli oleh TERGUGAT I dengan total luas tanah kurang lebih 6.850 m2, dan mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;

4. Bahwa TERGUGAT IV menolak dallil PARA PENGGUGAT pada butir 14, karena PARA PENGGUGAT

telah salah atau keliru

“pencabutan/pengangkatan Sita Jaminan atas

memahami pengertian

tanah Sertifikat Hak Milik No.

325/Karangmukti, seluas 8.920 m2” sebagaimana didalilkan PARA PENGGUGAT pada

butir

14

yang

menyatakan

bahwa

dengan

pencabutan/pengangkatan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas

adanya tanah

Sertipikat Hak Milik No. 325/Karangmukti seluas 8.920 m2, GS No. 2698/1988

atas nama Nusorudin, terletak di Desa Karangmukti,berarti secara hukum atas tanah sengketa tersebut tetap dikuasai dan dibawah penguasaan PENGGUGAT I

dan

PENGGUGAT

II

sebagai

pemilik

pencabutan/pengangkatan Sita Jaminan atas

yang

sah,

padahal

tanah Sertipikat Hak Milik No.

325/Karangmukti seluas 8.920 m2 dimaksud adalah untuk kepentingan

pendaftaran balik nama ke atas nama TERGUGAT IV di Kantor Pertanahan Kabupaten Subang, karena sebidang tanah

Sertipikat Hak Milik No.

325/Karangmukti seluas 8.920 m2 tersebut telah dibeli oleh TERGUGAT IV

melalui lelang yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 12 September 2014 sebagaimana Kutipan Risalah Lelang No. 322/2014 tanggal 24 September 2014;


Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, TERGUGAT IV mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak menerima;

2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara; DALAM REKONPENSI

1. Bahwa TERGUGAT IV KONPENSI, sekarang dalam kedudukannya sebagai

PENGGUGAT REKONPENSI akan mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap

PARA PENGGUGAT KONPENSI dalam kedudukannya sekarang sebagai PARA TERGUGAT REKONPENSI;

2. Bahwa

dalil-dalil

yang

telah

dipergunakan

dipergunakan kembali dalam Rekonpensi;

dalam

Konpensi

dianggap

3. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 325/Karangmukti seluas 8.920 m2 (delapan ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi), terletak di Desa Karangmukti, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, terdaftar atas nama RM DIDIET

MOERDIATMO

(PENGGUGAT

REKONPENSI),

yang

diperoleh

PENGGUGAT REKONPENSI melalui Lelang Negara yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Subang dengan perantaraan Kantor Lelang Negara Kelas I pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta sebagaimana Kutipan Risalah Lelang No. 322/2014 tanggal 24 September 2014;

4. Bahwa selaku Pembeli Lelang dan pemilik yang sah atas sebidang tanah Sertipikat

Hak

Milik

No.

325/Karangmukti

seluas

8.920

m2

tersebut,

PENGGUGAT REKONPENSI kemudian mengajukan permohonan kepada Ketua

Pengadilan Negeri Subang untuk mengosongkan tanah sengketa yang ditempati PARA PENGGUGAT, dan oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang kemudian

PARA TERGUGAT REKONPENSI diberikan tegoran (aan maning) agar

mengosongkan tanah sengketa dimaksud sebagaimana surat Ketua Pengadilan Negeri Subang No. 01/II/Eks.Pdt/2015/PN. Sbg tanggal 03 Maret 2015

sebagaimana telah diakui PARA TERGUGAT REKONPENSI pada butir 9 dan butir 10 gugatannya;

5. Bahwa oleh karena itu, PENGGUGAT REKONPENSI mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan transaksi jual beli tanah sengketa secara adat antara

PARA TERGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT I KONPENSI, dengan total luas tanah kurang lebih 6.850 m2 yang merupakan bahagian dari sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 325/Karangmukti seluas 8.920 m2 milik PENGGUGAT


REKONPENSI, sebagaimana didalilkan PARA TERGUGAT REKONPENSI/PARA PENGGUGAT KONPENSI pada butir 4 gugatannya dalam Konpensi adalah tidak

sah dan batal demi hukum, dan membatalkan transaksi jual beli tanah sengketa tersebut

antara

PARA

TERGUGAT

REKONPENSI

dan

TERGUGAT

I

KONPENSI, serta menghukum PARA TERGUGAT REKONPENSI dan setiap

orang yang mendapat hak dari PARA TERGUGAT REKONPENSI untuk mengosongkan

dan

menyerahkan

PENGGUGAT REKONPENSI;

tanah

sengketa

tersebut

kepada

6. Bahwa gugatan PENGGUGAT REKONPENSI ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, sehingga

PENGGUGAT REKONPENSI mohon kepada Majelis

Hakim agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada verzrt, banding maupun kasasi;

Berdasarkan atas hal-hal sebagaimana PENGGUGAT DALAM REKONPENSI uraikan di atas, PENGGUGAT DALAM REKONPENSI mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memutuskan : 1. Mengabulkan seluruhnya;

gugatan

Rekonpensi

PENGGUGAT

REKONPENSI

untuk

2. Menyatakan PENGGUGAT REKONPENSI adalah pemilik yang sah atas

sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 325/Karangmukti, seluas 8.920 m2, terletak di Desa Karangmukti, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, terdaftar atas nama RM DIDIET MOERDIATMO (PENGGUGAT REKONPENSI);

3. Menyatakan PENGGUGAT REKONPENSI adalah pembeli yang beritikad baik dan dilindungi hukum;

4. Menyatakan PARA TERGUGAT REKONPENSI adalah pembeli yang tidak beritikad baik dan tidak dilindungi hukum;

5. Menyatakan transaksi jual beli tanah antara PARA TERGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT I KONPENSI dengan total luas tanah kurang lebih 6.850 m2 yang merupakan bahagian dari sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 325/Karangmukti seluas 8.920 m2 adalah tidak sah dan batal demi hukum;

6. Membatalkan transaksi jual beli tanah antara PARA TERGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT I KONPENSI dengan total luas tanah kurang lebih 6.850 m2 yang merupakan bahagian dari sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 325/Karangmukti seluas 8.920 m2;

7. Menghukum PARA TERGUGAT REKONPENSI dan setiap orang yang mendapatkan hak dari PARA TERGUGAT REKONPENSI untuk mengosongkan


dan menyerahkan tanah dengan total luas tanah kurang lebih 6.850 m2 yang merupakan

bahagian

dari

sebidang

tanah

Sertipikat

Hak

Milik

325/Karangmukti seluas 8.920 m2 kepada PENGGUGAT REKONPENSI;

No.

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

9. Menghukum PARA TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya perkara; Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;


V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap halhal yang diakui secara tegas kebenarannya;

2. EKSEPSI NON PERSONA STANDI IN JUDICIO

2.1 Bahwa gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Tergugat V harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima, karena penyebutan

Tergugat V yang tidak tepat dan keliru dengan adanya kesalahan dalam

penyebutan identitas Tergugat V, dimana Pemerintah Republik Indonesia,

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa

Barat tidak ikut serta dikaitkan dalam gugatan yang merupakan instansi atasan dari Tergugat V;

2.2 Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta (KPKNL Purwakarta) bukanlah merupakan badan hukum yang berdiri sendiri,

melainkan badan hukum yang merupakan bagian dari institusi Negara dimana

salah satu instansi atasan dari Tergugat V adalah Pemerintah Republik

Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat;

2.3 Bahwa kekeliruan Penggugat tersebut secara nyata tertera pada halaman 1 (satu) angka 5 (lima) dalam gugatan Penggugat, dimana Penggugat

menyebutkan Tergugat V dalam surat gugatannya ditujukan kepada Kantor

Lelang Negara Kelas I Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta tanpa mengkaitkan Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian


Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat. Perlu Tergugat V tegaskan, bahwa struktur organisasi Kementerian Keuangan

Republik Indonesia secara lengkap menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat

selaku instansi atasan Tergugat V. Dengan demikian, penyebutan identitas Tergugat V sebagaimana yang ada dalam gugatan a quo adalah keliru,

dikarenakan KPKNL Purwakarta bukanlah merupakan suatu organisasi yang

berdiri sendiri, akan tetapi merupakan bagian dari suatu badan hukum yang di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada

atasannya. Oleh karenanya, dalam hal adanya tuntutan di pengadilan dan pelaksanaan isi putusan juga harus dikaitkan dengan unit atasannya;

2.4 Bahwa

berdasarkan

pada

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

170/PMK.01/2012 tanggal 16 November 2012 tentang “Organisasi, dan Tata

Kerja Instansi Vertikal di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara”, dengan tegas dinyatakan bahwa tata urutan dan hirarki Tergugat V yang benar adalah

Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat cq. Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta. Oleh karena itu jelas bahwa penyebutan identitas Tergugat V salah dan keliru;

2.5 Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan yang

langsung ditujukan kepada Tergugat V tanpa mengkaitkan instansi atasannya

(Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat) adalah keliru dan kurang tepat. Oleh karena itu Tergugat V tidak memiliki kualitas untuk dapat dituntut di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum

induknya/instansi atasannya tersebut, dan selanjutnya hal ini berakibat pada gugatan yang kurang sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak

dapat diterima seluruhnya (Niet ontvankelijk Verklraad). Hal ini sesuai dengan RV Pasal 6 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada pemerintah pusat;

3. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (Obscuur Libel)


3.1 Dalam point 10 posita gugatannya Penggugat menyebutkan bahwa “..., para Penggugat berprasangka dimana atas tanah-tanah yang telah dibelinya sebagaimana tersebut di atas telah dilakukannya Pelelangan yang dilakukan

oleh Tergugat V (Kantor Lelang Negara dalam hal ini Kantor Lelang Negara Kelas

I

pada

Kantor

(KPKNL)Purwakarta, ...”

Pelayanan

Kekayaan

Negara

dan

Lelang

Bahwa dengan pernyataan gugatan tersebut maka Penggugat telah

mendasarkan gugatnnya pada Tergugat V atas dasar sangkaan, padahal selanjutnya disebutkan bahwa “..., dimana hasil lelang tersebut dimenangkan

oleh Pembeli Lelang adalah Tergugat IV (RM. DIDIET MOERDIATMO) berdasarkan Risalah Lelang No. 322/2014 tertanggal 12 September 2014 dan

setelah itu berlanjut dengan adanya Panggilan Aanmaning kepada para Penggugat,...”, yang menyatakan bahwa Lelang yang dilakukan telah memiliki

catatan akta berupa Risalah Lelang yang merupakan akta yang berkekuatan

hukum tetap. Selain itu, Penggugat juga tidak memberikan tanda baca kurung buka dan kurung tutup (()) secara benar sehingga menimbulkan kerancuan apabila membaca point gugatan Penggugat tersebut;

3.2 Dalam point 11 posita gugatannya Penggugat menyebutkan bahwa “...,

sehingga demikian Penggugat I dan Penggugat II berprasangka adanya permainan yang tidak terpuji antara Tergugat III dengan Tergugat IV

(Pemenang Lelang) dengan mempergunakan alat Kantor Lelang Negara

Purwakarta dalam hal ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Purwakarta;...”

Bahwa dengan pernyataan Penggugat tersebut maka kembali Penggugat

telah mendasarkan gugatannya pada Tergugat V atas dasar sangkaan dan

tidak secara jelas dan nyata dapat merumuskan permainan yang tidak terpuji yang seperti apa yang secara jelas dilakukan oleh Tergugat V. Penggugat

juga tidak dapat menunjukan secara jelas bahwa pelelangan yang dilakukan

Tergugat V merupakan tindakan yang disebut oleh Penggugat adalah permainan yang tidak terpuji;

3.3 Bahwa dalam point 11 posita gugatannya Penggugat juga menyebutkan

bahwa “..., maka oleh karenanya rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat, yaitu... (para pihak Tergugat), adalah merupakan rangkaian

perbuatan melawan hukum secara tanggung renteng dan secara hukum pula

bahwa rangkaian perbuatan dimaksud haruslah dinyatakan suatu perbuatan

melawan hukum serta haruslah dinyatakan batal demi hukum;” akan tetapi


Penggugat tidak secara jelas dan nyata merumuskan perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat V yang dapat dirumuskan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum serta tidak menyebutkan secara rinci hak subyektif Penggugat yang menjadi kerugiannya;

3.4 Bahwa atas dasar itu, gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil karena Penggugat telah keliru dan tidak jelas merumuskan gugatannya, sehingga gugatannya menjadi kabur dan sangat tidak jelas. Oleh karenanya sudah sewajarnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklraad) atau dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap

telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat V menolak seluruh dalildalil

Penggugat,

kebenarannya;

kecuali

terhadap

apa

yang

diakuinya

secara

tegas

2. Bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam surat gugatannya khususnya

yang ditujukan terhadap Tergugat V adalah sehubungan dengan pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat V atas 2 (dua) bidang tanah, yaitu:

a. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 165/Karangmukti seluas 2.060 m2 yang tercatat

atas nama Nusor berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Karangmukti, Kec. Pabuaran, Kab. Subang;

b. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 325/Karangmukti seluas 8.920 m2 yang tercatat

atas nama Musaridin berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Karangmukti, Kec. Pabuaran, Kab. Subang;

Sebagaimana yang termuat di dalam Risalah Lelang No. 322/2014 tertanggal 12

September 2014. Penggugat menganggap bahwa Tergugat V melakukan

tindakan yang disebut oleh Penggugat adalah permainan yang tidak terpuji dan hal tersebut dianggap sebagai suatu tindakan perbuatan melawan hukum;

3. Bahwa dalil/dalil /alasan-alasan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan sama sekali. Tergugat V telah memeriksa seluruh dokumen dalam

rangka melaksanakan pelelangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa lelalng yang dilaksanakan melalui perantara Tergugat V adalah atas permohonan Pengadilan Negeri Subang dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dapat Tergugat V jelaskan secara kronologis-yuridis sebagai berikut :


4.1 Prosedur lelang dimulai dari surat permohonan lelang Ketua Pengadilan Negeri Subang U.b. Panitera/Sekretaris sesuai dengan Surat Permohonan

Lelang Eksekusi Nomor : W11.U17/1317/HT.01.10/VII/2014 tertanggal 20 Februari 2013;

“Penjual/Pemilik Barang yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala KPKNL untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelang, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya”;

(Vide : Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor :

93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang);

4.2 Bahwa permohonan lelang dari Pemohon Lelang/Penjual in casu Ketua Pengadilan Negeri Subang U.b Panitera/Sekretaris ditindaklanjuti dengan

penelitian permohonan dan persyaratan lelang. Permohonan yang telah

lengkap dengan persyaratan lelang ditetapkan hari dan tanggal pelaksanaan lelang

oleh

Tergugat

V

sesuai

dengan

Surat

Kepala

KPKNL

Purwakarta/Tergugat V Nomor : S-789/WKN.08/KNL.04/2014 tanggal 12 Agustus 2014 hal Penetapan Jadwal Lelang;

“Kepala KPKNL/ Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan

lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas subyek dan obyek lelang;

(Vide : Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang);

4.3 Bahwa setelah ditetapkan hari dan tanggal lelang, selanjutnya diumumkan

melalui selebaran dan Surat Kabar Harian dan diberitahukan kepada

Termohon Eksekusi oleh Penjual in casu Ketua Pengadilan Negeri Subang

U.b Panitera/Sekretaris (berdasarkan Aanmaning/teguran kepada tereksekusi dari Ketua Pengadilan Jakarta Timur Nomor 25/2009 Eks Jo. No.

180/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim tanggal 2 Juli 1999 dan Penetapan Perintah Lelang Ketua Pengadilan Negeri Subang yang berkepala “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN

YANG

MAHA

01/VI/Pen.K/Eks.Del/2014/PN.Sbg tanggal 30 Juni 2014);

ESA”

Nomor

“Penjualan secara lelang wajib didahului dengan Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Penjual”;

(Vide : Pasal 41 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang);


4.4 Selanjutnya pelaksanaan lelang pada hari dan tanggal yang telah ditentukan dalam pengumuman;

5. Bahwa oleh karena permohonan lelang yang diajukan telah disertai dengan syarat dan dokumen yang diperlukan, sehingga telah memenuhi syarat untuk

dilaksanakan lelang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan tegas dinyatakan bahwa “KPKNL/ Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya

sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi

legalitas subyek dan obyek lelang”. Bahwa oleh karena permohonan lelang telah dilengkapi

dengan

persyaratan,

melaksanakan lelang tersebut;

maka

Tergugat

V

berkewajiban

untuk

6. Bahwa selain itu, terhadap rencana pelelangan tersebut telah dilakukan pengumuman melalui selebaran pada tanggal 14 Agustus 2014 sebagai

Pengumuman Lelang Pertama dan melalui surat kabar harian Pasundang Ekspres pada tanggal 05 September 2014 sebagai Pengumuman Lelang Kedua;

7. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan pada alasan-alasan tersbeut di atas maka

pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat V adalah telah sah menurut hukum dan

tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka berdasarkan Buku II

Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 100 dengan tegas menyatakan “ bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan”;

8. Bahwa oleh karena pelaksanaan lelang yang dilaksanakan melalui perantara Tergugat V atas permohonan

Ketua Pengadilan Negeri Subang U.b

Panitera/Sekretaris telah sah dan benar menurut hukum maka terhadap

pelaksanaan/prosedur/mekanisme lelang berikut Risalah Lelang No. 322/2014 tertanggal 12 September 2014 dimaksud memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dibatalkan;

9. Bahwa Tergugat V dengan tegas menolak sangkaan yang disangkakan Penggugat terhadap Tergugat V yang menyebutkan bahwa Tergugat V

melakukan permainan yang tidak terpuji bersama para Tergugat yang lain in casu melakukan pelelangan terhadap objek perkara a quo yang menurut Penggugat

merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. Dapat dilihat disini bahwa Penggugat jelas telah menuduhkan suatu oerbuatan tanpa adanya

dasar hukum atau alasan yang jelas. Pelelangan a quo yang telah dilaksanakan


oleh Tergugat V secara jelas dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan bukan merupakan suatu kegiatan sia-sia semata, apalagi yang oleh Penggugat

sebutkan yaitu permainan yang tidak terpuji. Pembatalan pelaksanaan lelang

yang sebagaimana dikehendaki oleh Penggugat adalah kehendak yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali sehingga patut ditolak;

Maka berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri SUBANG yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memutuskan dengan diktum sebagai berikut : Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat V;

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklraard);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan Ontvankelijk Verklraard);

tidak dapat diterima (Niet

2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang teritikad tidak baik;

3. Menyatakan bahwa Tergugat V tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

4. Menyatakan bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat V adalah sah dan benar secara hukum;

5. Menyatakan Risalah Lelang Nomor : 322/2014 tertanggal 12 September 2014 adalah sah dan benar secara hukum;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul; Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Pengadilan

Negeri Subang telah menjatuhkan putusannya tanggal 23 Pebruari 2016, Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Sng, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONPENSI : DALAM EKSEPSI :

Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI PENGGUGAT I REKONPENSI / TERGUGAT IV KONPENSI:


1. Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonpensi / Tergugat IV Konpensi untuk sebagian;

2. Menyatakan PENGGUGAT I REKONPENSI / Tergugat IV Konpensi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.

325/Karangmukti, seluas 8.920 m2, terletak di Desa Karangmukti, Kecamatan

Pabuaran, Kabupaten Subang, terdaftar atas nama RM DIDIET MOERDIATMO (PENGGUGAT I REKONPENSI / Tergugat IV Konpensi);

3. Menyatakan PENGGUGAT I REKONPENSI / Tergugat IV Konpensi adalah pembeli yang beritikad baik dan dilindungi hukum;

4. Menyatakan PARA TERGUGAT REKONPENSI / Para Penggugat Konpensi adalah pembeli yang tidak beritikad baik dan tidak dilindungi hukum;

5. Menyatakan transaksi jual beli tanah antara PARA TERGUGAT REKONPENSI / Para Penggugat Konpensi dan TERGUGAT I KONPENSI dengan total luas tanah

kurang lebih 6.850 m2 yang merupakan bagian dari sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 325/Karangmukti seluas 8.920 m2 adalah tidak sah ;

6. Menghukum PARA TERGUGAT REKONPENSI / Para Penggugat Konpensi dan

setiap orang yang mendapatkan hak dari PARA TERGUGAT REKONPENSI / Para Penggugat Konpensi untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dengan total luas tanah kurang lebih 6.850 m2 yang merupakan bagian dari sebidang

tanah Sertipikat Hak Milik No. 325/Karangmukti seluas 8.920 m2 kepada PENGGUGAT I REKONPENSI / Tergugat IV Konpensi;

7. Menolak gugatan Penggugat I Rekonpensi / Tergugat IV Konpensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI PENGGUGAT II REKONPENSI / TERGUGAT V KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat II Rekonpensi / Tergugat V Konpensi untuk seluruhnya :

2. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi adalah Para Penggugat yang beritikad tidak baik;

3. Menyatakan bahwa Penggugat II Rekonpensi / Tergugat V Konpensi melakukan

perbuatan

melawan

hukum

Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi;

yang

merugikan

Para

tidak

Tergugat

4. Menyatakan bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Penggugat II Rekonpensi / Tergugat V Konpensi adalah sah dan benar secara hukum;

5. Menyatakan Risalah Lelang Nomor : 322/2014 tertanggal 12 September 2014 adalah sah dan benar secara hukum;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :


Menghukum Penggugat I dan Penggugat II Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.021.000,- (lima juta dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akta pernyataan permohonan banding Nomor :

17/Pdt.G/2015/PN.Sng, tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat oleh RUDI SAFARI,

S.H., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Subang yang menerangkan bahwa

Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 23 Februari 2016 Nomor : 17/Pdt.G/2015/PN.Sng, pada tanggal 03 Maret

2016 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 8

Maret 2016, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 16 Maret 2016, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 21 Maret 2016, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 15

Maret

2016, kepada

Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 17 Maret 2016, dan kepada

Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 8 Maret 2016 secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pengguat telah mengajukan

Memori Banding pada tanggal 29 Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 29 Maret 2016, dan memori banding

tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 04

April 2016, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 04 April 2016,

kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 29 Maret 2016, kepada

Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 07 April 2016, kepada Terbanding V semula Tergugat V pada 04 April 2016, dan kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 30 Maret 2016, secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa Terbanding V semula Tergugat V telah mengajukan

Kontra Memori Banding tanggal 20 April 2016 yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding V semula Tergugat V, masing-masing : 1. ADRIAN VIVERYANTI, 2. AGUS

SALIM,

3.

LUCKY

AGUSTA,

4.

NANDANG

HIDAYAT,

5.

TRI

WAHYUNINGSIH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor : SKU-313/MK.6/2015 tanggal 13 April 2016, kontra memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal

20 April 2016, dan telah diberitahukan dan diserahkan salinan Kontra Memori

Banding tersebut kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 28 April


2016, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 25 April 2016, kepada

Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 25 April 2016, kepada Terbanding III

semula Tergugat III pada tanggal 2 Mei 2016, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 27 April 2016, kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 25 April 2016, secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 24 Maret

2016, telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat, dan kepada

Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 28 Maret 2016, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 29 Maret 2016, kepada Terbanding III semula

Tergugat III pada tanggal 1 April 2016, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV

pada tanggal 7 April 2016, kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 28

Maret 2016, dan kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 21 Maret 2016, untuk diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang

waktu 14(empat belah) hari setelah diberikannya pemberitahuan ini secara patut dans eksama ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula

Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang olek karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca dan

mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang

terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor : 17/ Pdt.G /2015/ PN.Sng, tanggal 23 Februari 2016, memori banding dari Pembanding semula

Penggugat dan Kontra memori banding dari Terbanding V semula Tergugat V, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim

Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut telah tepat

dan benar, sehingga pertimbangan Pengadilan Tingkat Perama, dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding

semula Penggugat didalam memori bandingnya, serta Kontra Memori Banding dari


Terbanding V semula Tergugat V tidak ada hal yang melemahkan, atau melemahkan putusan

Pengadilan

Tingkat

Pertama

tersebut,

karena

semua

yang

telah

dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh

karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak di pertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa

putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor : 17/Pdt.G/2015/PN.Sng, tanggal 23 Februari 2016 berdasarkan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang,bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama

dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undangan yang berlaku khususnya Undang-

undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun

1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta Peraturan Per-Undangundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 23 Februari 2016, Nomor : 17/Pdt.G/2015/PN.Sng, yang dimohonkan banding ;

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos

perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian

diputus

dalam

sidang

permusyawaratan

Majelis

Hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016,

oleh kami SUBARYANTO,S.H.,MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung selaku Ketua Majelis, dengan SUGITO,S.H.,M.H., dan I NYOMAN

DIKA,S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk


umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh SOETJIPTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ; Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

S U G I T O,S.H.,M.H.

S U B A R Y A N T O,S.H.,M.H.

Ttd. I NYOMAN DIKA,S.H.,MH.

Panitera Pengganti : Ttd.

S O E T J I P T O. Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai ..............……………

Rp.

2. Biaya Redaksi putusan ……………. Rp.

6.000,-

5.000,-

3. Biaya Pemberkasan …………………Rp 139.000,-

J u m l a h …………………………… Rp 150.000,-


PT.BDG

Recommend Documents