PUTUSAN Nomor 210/Pdt/2015/PT.Bdg. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ---------------------------------------------------------------------------
TARMA WIJAYA, laki-laki , 26 tahun, beralamat di Kampung Depong No.74 Rt/Rw 015/006 Kel. Parigimulya, Kec. Cipunagara, Kabupaten Subang, Jawa Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Mike Mariana Siregar, S.H. dan Nina Zainab, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada ABM Law Office, beralamat kantor di Grand Permata Blok F No.8 Mustika Jaya, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 12 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai : ------------------------------------PEMBANDING semula PENGGUGAT ; ---------------------L a w a n: 1. SURYANA, SE, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PDAM Tirta Rangga, Kabupaten Subang, berkedudukan di Jalan Darmodiharjo No.2 Subang 41251 Jawa Barat, yang dalam tingkat banding ini telah memberikan kuasanya kepada Abdul Syukur, S.H., M.H., Dekasari, S.H., Jiji Tinwikhaji dan Maryani Sri Rahayu, S.H. berdasarkan Surar Kuasa Khusus Nomor 180/181/PDAM, tanggal 02 Juli 2014 selaku Jaksa Pengacara Negara beralamat kantor di Jalan Mayjen Sutoyo No.3 Subang, selanjutnya disebut sebagai : --------------------------------------------------TERBANDING semula TERGUGAT ; ------------------------2. H. OJANG SOHANDI, S.ST.P.M.Si, dalam kedudukannya selaku Bupati
Kabupaten Subang, berkedudukan di Jalan Dewi Sartika No.2 Subang, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai; ----TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT ; --Putusan Nomor 210/Pdt/2015/PT.Bdg, Halaman 1 dari 15
Pengadilan Tinggi tersebut : -----------------------------------------------------------------Setelah membaca meneliti surat-surat sebagai berikut : -------------------------------1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, 15 Mei 2015 Nomor 210/PEN/PDT/2015/PT.Bdg,
tentang
penunjukan
Majelis
Hakim
yang
memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas ; 2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Subang, tanggal 02 Desember 2014 Nomor 25/Pdt/G/2014/PN.Sng. ; ------------------------------------
TENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 19 Juni 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang dengan register perkara Nomor : 25/Pdt.G/2014/PN.Sng., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ------------------------------------------------1. Bahwa PENGGUGAT merupakan anak dari Alm Bapak AWAD RASYAD Bin WARTA dan Ibu Hj. Siti Aisyah, sehingga oleh karena itu, maka Penggugat adalah Ahli Waris dari Alm Bapak AWAD RASYAD Bin WARTA, sesuai dengan Surat Keterangan Waris No. 141/095/Pem/2013 tertanggal 25 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Parigimulya Kec. Cipunagara Kabupaten Subang; 2. Bahwa Alm. AWAD RASYAD Bin WARTA dan atau dikenal dengan sebutan AWAD, merupakan pemilik sebidang tanah seluas 1715 m² yang terletak di JI. Pagaden Cipunagara Blok Kaduwangi Desa Jati Kec. Cipunagara Kabupaten Subang Jawa Barat sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 94 atas nama AWAD yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang; 3. Bahwa sekitar tahun 1995, Alm. AWAD RASYAD Bin WARTA telah melakukan perjanjian lisan dengan pihak bertindak untuk dan atas nama Proyek Peningkatan Sarana Air Bersih (P2SAB) Umum Jawa Barat dengan isi pokok perjanjian tersebut adalah bahwa diatas tanah dan/atau lahan milik Alm. AWAD RASYAD Bin WARTA sebagaimana yang termuat dalam SHM No. 94 atas nama AWAD akan dibangun INSTALASI AIR BERSIH yang terdiri dari Sumur Dalam, Rumah Operator, dan Rumah Genset; 4. Bahwa perjanjian lisan dimaksud pada dasarnya mewajibkan pihak Proyek Peningkatan Sarana Air Bersih (P2SAB) Umum Jawa Barat yang instalasinya saat ini telah berada dibawah kewenangan dan kekuasaan
Putusan Nomor 210/Pdt/2015/PT.Bdg, Halaman 2 dari 15
PDAM Tirta Rangga Kabupaten Subang, untuk membeli secara keseluruhan luas tanah milik Alm. AWAD RASYAD Bin WARTA dan/ atau tanah seluas 1715 m² yang terletak di Jl. Pagaden Cipunagara Blok Kaduwangi Desa Jati Kec. Cipunagara Kabupaten Subang Jawa Barat, dimana pada tahap awal, untuk melaksanakan isi perjanjian ini, luas tanah dan/ atau lahan yang digunakan untuk pembangunan instalasi dimaksud seluas 340 m², untuk kemudian sisa lahan a quo akan segera dilunasi; 5. Bahwa kemudian terhitung sejak tahun 1995, lahan milik Alm. AWAD RASYAD Bin WARTA tersebut telah dimanfaatkan oleh pihak PDAM Tirta Rangga Kabupaten Subang sebagai bagian dari pelaksanaan Proyek Peningkatan Sarana Air Bersih (P2SAB) Umum Jawa Barat dengan mendirikan instalasi perairan di lokasi a quo diatas tanah seluas 340 m², tanpa menyelesaikan kewajiban hukumnya untuk melakukan pelunasan dan/ atau pembayaran atas sisa luas lahan dan/ atau pelunasan atas tanah seluas 1375 m²; 6. Bahwa kemudian PENGGUGAT sebagai Ahli Waris dari Alm. AWAD RASYAD Bin WARTA telah mengupayakan untuk membicarakan masalah ini dengan pihak PDAM Tirta Rangga dengan mencoba menghubungi atau mendatangi kantor PDAM Tirta Rangga secara langsung, namun tidak mendapat tanggapan seperti yang diharapkan; 7. Bahwa oleh karena itu, untuk mempertahankan haknya selaku Ahli Waris Alm. AWAD RASYAD Bin WARTA, maka PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya telah melayangkan peringatan dan/ atau somasi I sesuai dengan Surat No. 01/X/ABM-Kel/2013 tertanggal 16 Oktober 2013 perihal : Mohon Informasi sekaligus Peringatan I Perihal Pemanfaatan Tanah di JI. Pagaden-Cipunagara
Blok
Kaduwangi
Desa
Jati
Kec.
Cipunagara
Kabupaten Subang; 8. Bahwa terhadap Peringatan dan/atau Somasi I ini, maka pada tanggal 1 November 2013 telah berlangsung pertemuan antara PENGGUGAT (yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya) dan Ibu kandung Penggugat dengan pihak PDAM Tirta Rangga, bertempat di Kantor PDAM Tirta Rangga JI. Darmodiharjo No. 2 Subang, namun pertemuan tersebut tidak membuahkan penyelesaian dan/ atau kesepakatan diantara Para Pihak; 9. Bahwa kemudian dikarenakan PDAM Tirta Rangga tidak berinsiasi untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud, maka PENGGUGAT kernbali mengirimkan Somasi dan/ atau Peringatan II Penyelesaian Permasalahan Pemanfaatan Tanah di JI. Pagaden - Cipunagara Blok Kaduwangi Desa Jati
Putusan Nomor 210/Pdt/2015/PT.Bdg, Halaman 3 dari 15
Kec. Cipunagara Kabupaten Subang sesuai dengan surat No. 01/I/ABMKeI/2014 tertanggal 13 Januari 2014; 10. Bahwa atas surat Somasi dan/ atau Peringatan II dimaksud, PDAM melayangkan balasan sebagaimana termuat dalam surat No. 590/35/PDAM tertanggal 5 Februari 2014 perihal Jawaban atas Somasi 2 yang pada intinya memberikan jawaban bahwasanya PDAM akan mengundang kembali PENGGUGAT untuk mendiskusikan masalah a quo lebih jauh; 11. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Maret 2014 melalui surat No. 590/74/PDAM perihal Pertemuan Membahas Tanah DW 04 Desa Jati Kecamatan Cipunagara, PDAM mengundang PENGGUGAT untuk kembali mengadakan pertemuan pada tanggal 20 Maret 2014 bertempat di Kantor PDAM Tirta Rangga; 12. Bahwa pertemuan tertanggal 20 Maret 2014 tersebut selain dihadiri oleh PENGGUGAT dan pihak PDAM Tirta Rangga juga dihadiri oleh perwakilan Pemda Kabupaten Subang, dimana pada pertemuan tersebut, PDAM menyatakan bersedia untuk menyelesaikan masalah a quo dengan cara melakukan pembayaran atas sisa tanah seluas 1375 m² namun harus mengikuti ketentuan tentang Pengadaan Tanah yang berlaku dengan tawaran harga yang menurut hemat Penggugat sangat tidak masuk akal dan/ atau sekitar Rp. 36.000 per meter persegi; 13. Bahwa guna memahami permasalahan pengadaan tanah, maka terdapat beberapa aturan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut, diantaranya adalah : a. Pasal 1 angka 2 Ketentuan Umum Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum,
maka
dinyatakan,
"Pengadaan
tanah
adalah
kegiatan
menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak; b. Pasal 1 angka 9 Ketentuan Umum Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dinyatakan, "Pelepasan hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui Lembaga Pertanahan; c. Pasal 1 angka 10 Ketentuan Umum Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dinyatakan, "Ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah":
Putusan Nomor 210/Pdt/2015/PT.Bdg, Halaman 4 dari 15
14. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2012 semakin memperjelas tentang defenisi pengadaan tanah dimana Pasal tersebut menyatakan, "Pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan
Pengadaan
Tanah
untuk
kepentingan
umum
setelah
pemberian ganti kerugian atau berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"; 15. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka terbukti jika PDAM Tirta Rangga telah memanfaatkan lahan dan/atau tanah milik Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas mengingat terhitung sejak tahun 1995 sampai dengan gugatan ini diajukan, belum terjadi pelepasan hak dari Penggugat terhadap PDAM Tirta Rangga terkait tanah a quo; 16. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum'. Beberapa ciri penting dari negara hukum menurut Julius Sthal adalah (1) perlindungan HAM, (2) Pembagian kekuasaan, (3) Pemerintahan berdasarkan Undang - Undang, dan (4) adanya peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan pendapat dari A.V. Dicey ciri Penting Negara Hukum (the Rule of Law) yaitu (1) Supremacy of law, (2) Equality of law, (3) due process of law. The International Commission of Jurist juga menambahkan prinsip-prinsip negara hukum adalah (1) Negara harus tunduk pada hukum, (2) Pemerintahan menghormati hak hak individu, dan (3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak; 17. Bahwa mengingat Negara Republik Indonesia berdasarkan hukum, maka keseluruhan tindakan-tindakan baik tindakan warga negaranya maupun tindakan pelaksana negara, haruslah tunduk pada hukum yang berlaku. Setiap perbuatan yang tidak tunduk pada hukum tidak lain dan tidak bukan merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan, ''Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian dimaksud; 18. Bahwa sejak tahun 1919, defenisi Perbuatan Melawan Hukum kemudian semakin luas maknanya, yakni mencakup salah satu perbuatan-perbuatan sebagai berikut : a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (inbreuk opeens anders recht) termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUHPerdata, dimana hak yang dilanggar itu adalah hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada
Putusan Nomor 210/Pdt/2015/PT.Bdg, Halaman 5 dari 15
hak pribadi (persoonlijkheidsrechten), hak kekayaan (vermogensrecht), hak atas kebebasan, dan hak atas kehormatan dan nama baik; b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, yakni perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban oleh hukum baik tertulis maupun tidak terhadap seseorang; c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik; 19. Bahwa sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata diatas, maka Perbuatan Melawan Hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut : a. Adanya suatu perbuatan. Bahwa dalam perkara a quo, TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT telah memanfaatkan lahan dan/ atau tanah milik PENGGUGAT seluas 340 m² untuk digunakan sebagai tempat instalasi perairan sejak tahun 1995 dan tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi sisa luas tanah sekitar 1375 m² sebagaimana yang telah diperjanjikan secara lisan sebelumnya; b. Perbuatan tersebut melawan hukum. Bahwa dalam perkara a quo, tindakan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang memanfaatkan lahan milik PENGGUGAT dan/ atau membiarkan proses pemanfaatan lahan tersebut berlangsung sejak tahun 1995 merupakan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar hak PENGGUGAT untuk dapat memperoleh manfaat dari pemanfaatan lahan dimaksud dan/ atau mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat menggunakan lahan mllik kepunyaannya; c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku. Bahwa dalam perkara a quo, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT terbukti telah melakukan kesalahan sehingga dapat diminta tanggungjawabnya secara hukum karena terdapat unsur kelalaian (culpa, negligence) dan unsur kesengajaan karena dengan sengaja memanfaatkan lahan milik PENGGUGAT seluas 340 m² dan tidak menyelesaikan kewajiban hukumnya untuk melakukan pelunasan terhadap sisa tanah seluas 1375 m² sehingga mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT; d. Adanya kerugian bagi korban. Bahwa tindakan dan perbuatan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang memanfaatkan lahan milik kepunyaannya telah menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril bagi PENGGUGAT karena mengakibatkan PENGGUGAT
Putusan Nomor 210/Pdt/2015/PT.Bdg, Halaman 6 dari 15
tidak bisa memperoleh manfaat atas tanah tersebut sejak tahun 1995 hingga sekarang; 20. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT telah mengalami kerugian baik materil berupa kemungkinan hasil dan/atau pendapatan yang bisa PENGGUGAT peroleh apabila PENGGUGAT dapat mengelola dan memanfaatkan lahan tersebut sejak tahun 1995, yang apabila diasumsikan hasil pemanfaatan lahan tersebut sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta)/ tahun, maka total kerugian materil yang telah diderita oleh PENGGUGAT selama lebih kurang 19 tahun terhitung sejak tahun 1995, maka diperkirakan PENGGUGAT telah mengalami kerugian sebesar Rp. 1.900.000.000,-(satu milyar sembilan ratus juta rupiah), termasuk juga kerugian immateril yang tidak bisa dinilai harganya, namun demi kepastian hukum, PENGGUGAT memohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar kerugian immateril terhadap PENGGUGAT sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); 21. Bahwa apabila TERGUGAT tidak segera melaksanakan putusan ini, maka TERGUGAT harus dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya pada PENGGUGAT terhitiung sejak perkara ini mendapat Putusan pada tingkat Pengadilan Negeri, jika TERGUGAT lalai melaksanakan putusan ini: 22. Bahwa PENGGUGAT memohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau verzet; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT memohon pada Ketua Pengadilan Negeri Subang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini agar berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut : DALAM PROVISI : -
Menetapkan
pemanfaatan
dan/
atau
penggunaan
lahan
milik
PENGGUGAT yang dimanfaatkan oleh TERGUGAT sejak tahun 1995 dinyatakan untuk dihentikan sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap; DALAM POKOK PERKARA : 1.
Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena memanfaatkan lahan milik PENGGUGAT seluas 340 m² dari total seluas 1715 m² yang terletak di JI. Pagaden Cipunagara Blok Kaduwangi Desa Jati Kec. Cipunagara Kabupaten Subang Jawa Barat sebagaimana
Putusan Nomor 210/Pdt/2015/PT.Bdg, Halaman 7 dari 15
termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 94 atas nama AWAD tanpa menyelesaikan
kewajiban
hukumnya
untuk
melakukan
pelunasan
terhadap sisa tanah seluas 1375 m²; 3. Menyatakan
TERGUGAT
tidak
memiliki
kewenangan
untuk
memanfaatkan lahan seluas 340 m² dari total seluas 1715 m² yang terletak di JI. Pagaden Cipunagara Blok Kaduwangi Desa Jati Kec. Cipunagara Kabupaten Subang Jawa Barat sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 94 atas nama AWAD tanpa menyelesaikan kewajiban hukumnya untuk melakukan pelunasan terhadap sisa tanah seluas 1375 m²; 4. Menyatakan TURUT TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena kelalaiannya membiarkan TERGUGAT memanfaatkan lahan mllik PENGGUGAT seluas 340 m² dari total seluas 1715 m² yang terletak di JI. Pagaden Cipunagara Blok Kaduwangi Desa Jati Kec. Cipunagara Kabupaten Subang Jawa Barat sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 94 atas nama AWAD tanpa menyelesaikan kewajiban hukumnya untuk melakukan pelunasan terhadap slsa tanah seluas 1375 m²; 5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari secara tunai dan sekaligus apabila TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan ini; 6. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, atau kasasi; 7. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar biaya perkara; Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Subang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa setelah mengutip dan mempelajari uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Subang, tanggal 02 Desember 2014,
Nomor
25/Pdt.G/2014/PN.Sng. yang
amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -------------------------------------------DALAM PROVISI -
Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;
-
Menolak Tuntutan Provisi Turut Tergugat;
Putusan Nomor 210/Pdt/2015/PT.Bdg, Halaman 8 dari 15
DALAM EKSEPSI -
Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA -
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
-
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.371.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); Membaca
Risalah
Pernyataan
25/Pdt.G/2014/PN.Sng. dibuat oleh Sekretaris Pengadilan Negeri
Permohonan
Banding
Nomor
CIK MAMAT YS, S.H.,M.H. Panitera /
Subang yang menerangkan MIKE MARIANA
SIREGAR, S.H., Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12 Desember 2014 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan
Negeri
25/Pdt.G/2014/PN.Sng.
Subang
tanggal
02
Desember
2014
Nomor
selanjutnya permohonan banding tersebut telah
diberitahukan secara patut dan seksama yaitu masing-masing kepada ;-----------1. Terbanding semula Tergugat pada tanggal 06 Januari 2015 ; --------------------2. Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 07 Januari 2015 ; ----Membaca memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 02 Maret 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 02 Maret 2015, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu masingmasing kepada : -----------------------------------------------------------------------------------1. Terbanding semula Tergugat pada tanggal 03 Maret 2015 ; -------------------2. Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 03 Maret 2015 ; ------Membaca kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 19 Maret 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 26 Maret 2015, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada
Pembanding semula Penggugat
pada tanggal
05 Mei
2015 dan
kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 31 maret 2015 ; Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Sng., yang dibuat oleh Dedy Kurniadi dan Yuyun Yunali Jurusita
Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan Jurusita
Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Subang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan
Putusan Nomor 210/Pdt/2015/PT.Bdg, Halaman 9 dari 15
adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung secara patut dan seksama yaitu kepada : ------------1. Pembanding semula Penggugat pada tanggal 27 Maret 2015 ; ----------------2. Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 Januari 2015 ; --------------------3. Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 30 Januari 2015 ; ----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undangundang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; --------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
kuasa
Pembanding
/
Penggugat
telah
mengajukan memori banding tertanggal 02 Maret 2015 yang dapat disimpulkan sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------------------
Bahwa Pengadilan Negeri Subang telah keliru dalam menilai dan memahami pokok permasalahan a quo dengan menyatakan bahwasanya tidak ada kewajiban hukum bagi TERBANDING/DAHULU TERGUGAT untuk melakukan pelunasan atas tanah seluas 1375 m 2 dari total tanah seluas 1715 m2 milik PEMBANDING sesuai dengan SHM No. 94 atas nama Awad Bin Warta yang terletak di Jl. Pagaden Cipunagara Blok Kaduwangi Desa Jati Kec. Cipunagara Kabupaten Subang Jawa Barat;
Bahwa PEMBANDING/DAHULU PENGGUGAT melalui surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2014 point 3, point 4, dan point 5 telah menjelaskan jika pada tahun 1995, Alm. AWAD RASYAD Bin WARTA telah melakukan perjanjian lisan dengan pihak yang bertindak untuk dan atas nama Proyek Peningkatan Sarana Air Bersih (P2SAB) umum Jawa Barat dengan isi pokok perjanjian bahwa dilahan milik Alm. AWAS RASYAD Bin WARTA sebagaimana tertuang dalam SHM No. 94 seluas 1715 m 2 yang terletak di Jl. Pagaden Cipunagara Blok Kaduwangi Desa Jati Kec. Cipunagara Kabupaten Subang Jawa Barat akan dibangun instalasi air bersih yang terdiri dari sumur dalam, rumah operator, dan rumah genset, dengan isi perjanjian pada pokoknya mengharuskan Proyek Peningkatan Sarana Air Bersih (P2SAB) umum Jawa Barat untuk membayar keseluruhan tanah seluas 1715 m2, namun untuk tahap awal tanah yang digunakan dan
Putusan Nomor 210/Pdt/2015/PT.Bdg, Halaman 10 dari 15
dibayarkan pada PEMBANDING/DAHULU PENGGUGAT adalah seluas 340 m2;
Bahwa Pengadilan Negeri Subang telah dengan tidak cermat dan mengesampingkan
alat-alat
bukti
yang
ada
selama
persidangan
berlangsung dalam menjatuhkan putusan; antara lain :
Bukti T-3, maka terbukti jika Terbanding/dahulu Tergugat telah menerima penyerahan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sistim Penyediaan Air Bersih di Wilayah Cipunagara;
BUKTI T-4 TERBANDING/DAHULU TERGUGAT Jo BUKTI TT-1 TURUT TERBANDING/DAHULU TURUT TERGUGAT yang menerangkan perihal penyerahan aset Eks Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih (P2AB) dari Departemen Pekerjaan Umum pada Pemerintah Kabupaten Tingkat II Subang dan untuk selanjutnya diserahkan pada TERBANDING/DAHULU TERGUGAT, tidak pernah menerangkan perihal adanya penyerahan secara hukum atas tanah dan/atau lahan yang menjadi objek perkara, melainkan hanya penyerahan berupa instalasi perairan. Sehingga dengan kata lain, lahan milik PEMBANDING/DAHULU PENGGUGAT sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 94 atas nama AWAD bin WARTA seluas 1715 m2 yang terletak di Jl. Pagaden Cipunagara Blok Kaduwangi Desa Jati Kec. Cipunagara Kabupaten Subang Jawa Barat tidak pernah beralih secara yuridis pada TERBANDING atau pihak manapun juga;
Bahwa fakta hukum yang berhasil didapat selama proses persidangan membuktikan jika tidak pernah terjadi jual beli dan/atau peralihan hak atas tanah dari PEMBANDING/DAHULU PENGGUGAT kepada TERBANDING/ DAHULU TERGUGAT, mengingat perjanjian lisan yang terjadi antara PEMBANDING/DAHULU PENGGUGAT dengan Pimpinan P2SAB adalah penjualan lahan seluas 1715 m2 yang terletak di Jl. Pagaden Cipunagara Blok Kaduwangi Desa Jati Kec. Cipunagara Kabupaten Subang Jawa Barat yang akan digunakan untuk tempat instalasi air bersih yang terdiri dari sumur dalam, rumah operator, dan rumah genset, dengan isi perjanjian pada pokoknya mengharuskan Proyek Peningkatan Sarana Air Bersih (P2SAB) umum Jawa Barat untuk membayar keseluruhan tanah seluas 1715 m2, namun untuk tahap awal tanah yang digunakan dan dibayarkan pada PEMBANDING adalah seluas 340 m2.
Putusan Nomor 210/Pdt/2015/PT.Bdg, Halaman 11 dari 15
Hal mana terhadap perjanjian lisan tersebut, TERBANDING/TURUT TERGUGAT tidak pernah berhasil memenuhinya dan/atau tidak membayar sisa lahan seluas 1375 m2 sampai dengan saat ini, sehingga secara yuridis berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata, maka JUAL BELI dan/atau perjanjian dengan mana pihak yang satu (Penjual) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain (Pembeli) untuk membayar harga yang telah dijanjikan, TIDAK PERNAH TERJADI, sehingga oleh karena itu, lahan seluas 340 m 2 secara yuridis TETAP MENJADI
MILIK
PEMBANDING/DAHULU
TERBANDING/DAHULU
TERGUGAT
tidak
PENGGUGAT pernah
karena
menyelesaikan
kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas sisa lahan seluas 1375 m2. Sehingga oleh karenanya, pemanfaatan lahan seluas 340 m 2 oleh TERBANDING/DAHULU
TERGUGAT
dilahan
milik
PEMBANDING/
DAHULU PENGGUGAT adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM; Menimbang, bahwa kuasa Terbanding / Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 19 Maret 2015 yang dapat disimpulkan sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------------Pertanyaan yang terlebih dahulu harus dijawab adalah : Apakah saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding di depan persidangan adalah saksi-saksi yang pernah melihat secara langsung atau mendengar secara langsung perjanjian lisan antara Awad bin Warta dengan pihak proyek peningkatan sarana air bersih (P2SAB) umum Jawa Barat terkait lahan yang didalamnya terdapat bangunan instalasi air bersih yang terdiri dari sumur dalam, rumah operator, dan rumah genset yang berlokasi di JI. Pagaden Cipunagara Blok Kaduwangi Desa Jati Kec. Cipunagara Kab. Subang Jawa Barat .... ? Apakah keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding bernilai sebagai alat bukti saksi ..... ? Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Penggugat) adalah saksi- saksi yang keterangannya tidak dapat dinilai sebagai alat bukti karena tidak ada satupun saksi Pembanding (dahulu penggugat) yang melihat ataupun mendengar secara langsung bahwa antara Awad bin Warta dengan pihak proyek peningkatan sarana air bersih (P2SAB) umum Jawa Barat melakukan perjanjian lisan dan untuk melunasi sisanya.
Putusan Nomor 210/Pdt/2015/PT.Bdg, Halaman 12 dari 15
Bahkan sebaliknya bahwa pembanding (dahulu penggugat) gagal membuktikan gugatannya dan tidak ada alat bukti satupun yang mendukung pembanding Bahwa
dengan
demikian
Putusan
Pengadilan
Negeri
Subang
No.
25/Pdt.G/2014/PN. SNG. tertanggal 2 Desember 2014 sudah benar, tepat, baik pertimbangan maupun analisa hukumnya; Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Subang, tertanggal 02 Desember 2014, Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Sng. serta memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 02 Maret 2014
dan kontra memori banding dari kuasa hukum
Terbanding semula Tergugat
tertanggal 19 Maret 2014, Pengadilan
Tinggi
berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar
menurut hukum, oleh karenanya
diambil alih menjadi
pertimbangan dalam mengadili perkara a quo pada tingkat banding ; --------------Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding semula Tergugat, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi apa yang diajukan dalam memori banding maupun dalam kontra memori banding telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama dan tidak terdapat hal-hal yang baru, maka memori banding dan kontra memori banding tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ; ---------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka putusan Pengadilan
Negeri
Subang
tanggal
02
Desember
2014
Nomor
25/Pdt.G/2014/PN.Sng., dapat dipertahankan dan dikuatkan ; ---------------------Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka
dihukum untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan ; ---------------------------------------------------------------Mengingat
HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan : ----------------------------------------------------------MENGADILI : Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat ; --------------------------------------------------------------
Putusan Nomor 210/Pdt/2015/PT.Bdg, Halaman 13 dari 15
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang, tanggal Desember
2014,
Nomor
25/Pdt.G/2014/PN.Sng.,
02 yang
dimohonkan banding tersebut ;----------------------------------------------- Menghukum Pembanding semula Penggugat
untuk membayar
biaya dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-Demikianlah
diputus
dalam
rapat
musyawarah
majelis
hakim
Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis, tanggal 25 – Juni - 2015 oleh Kami :
ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, S.H., M.H.,
Hakim Tinggi pada
Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan H. NERIS, S.H., M.H. dan RUSSENDAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 - Juni - 2015 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi
oleh
Hakim-Hakim
Anggota
serta
dibantu
YUNTHA
DHARMANSYAH S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.
HAKIM ANGGOTA,
ttd
HAKIM KETUA,
ttd
H. NERIS, S.H.,
ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, S.H., M.H.,
ttd RUSSENDAR, S.H.,
PANITERTA PENGGANTI,
ttd
YUNTHA DHARMANSYAH S., S.H.
Putusan Nomor 210/Pdt/2015/PT.Bdg, Halaman 14 dari 15
Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai ..............…………
Rp.
6.000,-
2. Biaya Redaksi putusan ……….…
Rp.
3. Biaya Pemberkasan ……….…….
Rp. 139.000,-
J u m l a h ………………………..
5.000,-
Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)
Putusan Nomor 210/Pdt/2015/PT.Bdg, Halaman 15 dari 15
