PT.BDG

PUTUSAN

NOMOR 368/PDT/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan

memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Ny. Sri Rahayu Kuswatiningsih, SH, umur 44 tahun, pekerjaan wiraswasta,

beralamat di Jalan Jeruk Purut Kav. A, Rt. 001/003, Cilandak Timur, Pasar Minggu Jakarta Selatan,

pemegang identitas kartu tanda

penduduk No. 3174044103710008, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus Mirzairul Chaidir, SH dan Saut M. Pasaribu, SH, masingmasing advokat yang tergabung dalam firma hukum MC LAW

Attorney at Law, berkantor di Jalan Tebet Timur Dalam VII No. 1 A,

Tebet, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2015

yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Depok No. 116/SK/PDT/2015/PN.DPK tanggal 24 Maret 2015, untuk

selanjutnya

PENGGUGAT;

disebut

sebagai

PEMBANDING

semula

LAWAN

1. Tn. Eko Prasetyo Soetrisno, umur 58 tahun pekerjaan pegawai BUMN,

beralamat di Jalan Jupiter Raya No. 5, Villa Cinere, Kecamatan Ciputat,

Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tohap Jefri Lumbantoruan,SH,MH,IPRC,BKP,

Saor Pasola,SH, Maiza Zarwenda

SH( Advokat Magang), Dian Wulansari Sutaryo,SH ( advokat Magang)

berdasarkan surat kuasa khusus No.09/Tjl&P/SK-Pdt/IV/2016 tanggal 17 Maret 2016, yang didaptarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok Tanggal 22 Juni 2016 Nomor. 290/SK/2016/PN.DPK, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;

2. Dr Gunawan Djajaputra, SH, SS, MH, Notaris di Kabupaten Tangerang,

berkantor di Jalan Ir H. Juanda No.50 Blok D 16, Ciputat, Kabupaten Tangerang untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 368/Pdt/2016/PT.BDG.

Setelah membaca berkas perkara Nomor 50/Pdt.G/2015/PN.Dpk, dan

surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; TENTANG DUDUK PERKARA : Maret

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 2015 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Depok

tertanggal

24

Maret

2015

dibawah

register

50/Pdt.G/2015/PN.Dpk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Nomor:

1. Bahwa adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini di Pengadilan Negeri Depok adalah karena sebelumnya antara Penggugat

dan Tergugat I telah sepakat tentang segala sesuatu hal yang timbul

sebagai akibat dari Akta Kesepakatan, Para Pihak memilih domisili hukum yang tetap pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok.

2. Bahwa oleh dan antara Penggugat dan Tergugat I pernah menikah

secara sah pada tanggal 15 Desember 2002 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan sebagaimana

terbukti dari Kutipan Akta Nikah No. 1091/10/XII/2002, tanggal 16 Desember 2002;

3. Bahwa setelah membina rumah tanggal selama ± 7 (tujuh) tahun, selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2009, Penggugat dan Tergugat I telah

mengakhiri perkawinan tersebut di atas melalui perceraian sebagaimana terbukti dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.

0905/Pdt.G//2009/PA.JS, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

sebagaimana tertuang dalam Akta Cerai Nomor. 1074/AC/2009/PA.JS, tanggal 01 Juli 2009.

4. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat I, Penggugat telah memiliki sebuah rumah dengan luas tanah 402 m2 dan luas bangunan 240 m2

yang terletak di Nuansa Batavia No. C 5, Pangkalan Jati, Limo, Depok. Rumah tersebut Penggugat beli pada bulan Maret 2002 seharga Rp.

615.000.000,- (enam ratus lima belas juta Rupiah) dengan waktu dan

cara pembayaran sesuai bukti kwitansi pembayaran dengan rincian sebagai berikut: No

1 2

Tanggal

20 Maret 2002 25 Maret 2002

Keterangan

Booking fee

Pembayaran Termin I

Jumlah

Rp. 50.000.000,-

Rp. 165.000.000,-


3

03April 2002

5

15 Mei 2002

4

22 April 2002

Pembayaran Termin II

Pembayaran Termin III

Rp. 130.000.000,-

Rp. 55.000.000,-

Pembayaran Termin IV Rp. 35.000.000,tahap 1

6

15 Juni 2002

7

15 Juli 2002

8

15 Agustus 2002 Pembayaran Termin IV Rp. 35.000.000,-

9

15

10

15 Oktober 2002

2002

Pembayaran Termin IV Rp. 35.000.000,-

tahap 2

Pembayaran Termin IV Rp. 35.000.000,tahap 3 tahap 4

September Pembayaran Termin IV Rp. 35.000.000,tahap 5

Pembayaran Termin IV Rp. 40.000.000,-

tahap 6

5. Bahwa pada saat proses perceraian Penggugat dan Tergugat I tengah

diperiksa di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Oleh dan antara Penggugat dan Tergugat I telah pula membuat Kesepakatan Pembagian

Harta Bersama (Gono Gini), sebagaimana tertuang dalam Akta No. 04, dibuat dihadapan Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Tangerang,

tanggal 29 Juni 2009. Dimana dalam akta kesepakatan tersebut, dinyatakan:

”Bahwa dalam perkawinannya tersebut, para pihak telah memperoleh harta

bersama (harta gono gini) dalam bentuk beberapa bidang tanah dan bangunan, mobil dengan perincian sebagai berikut: 1)

Sebuah rumah yang terletak di Perumahan Nuansa Batavia

2)

Sebuah rumah yang terletak di Perumahan Sutera Lavender Park Utama No. 5 Alam Sutera, Serpong Tangerang yang saat ini sedang dalam proses kredit di Bank Mandiri Sebuah mobil Kijang Innova warna hitam dengan nomor polisi B 737 EA

3)

No. C-5, Pangkalan Jati, Limo Depok;

6. Bahwa pada saat penandatanganan Akta Kesepakatan Pembagian Harta

Bersama tersebut, Penggugat sedang mengalami depresi sebagai akibat

beban pikiran yang berat, hal mana dapat terlihat dimana pada saat penandatanganan Akta Kesepakatan, Penggugat sempat jatuh pingsan


dan tidak sadar diri. Kondisi Penggugat tersebut telah membuat Penggugat tidak fokus dan konsentrasi pada isi Kesepakatan.

7. Bahwa setelah penandatanganan Akta Kesepakatan tersebut barulah Penggugat mengetahui dimana atas Sebuah rumah yang terletak di Perumahan Nuansa Batavia No. C-5, Pangkalan Jati, Limo Depok; yang

notabene adalah harta bawaan Penggugat telah dimasukkan menjadi harta bersama (gono gini). Bahwa Tergugat II telah keliru dan kurang

berhati-hati dalam membuat akta Selanjutnya Penggugat menanyakan perihal tersebut kepada Tergugat II pada saat itu Tergugat II telah mengakui kekeliruannya.

8. Bahwa Tergugat I mengetahui secara persis, dimana sebelum menikah, Penggugat telah memiliki rumah dengan luas tanah 402 m2 dan luas

bangunan 240 m2 yang terletak di Nuansa Batavia No. C 5, Pangkalan Jati, Limo, Depo

9. Bahwa belakangan ternyata, Tergugat I secara tanpa hak dan melawan

hukum telah memanfaatkan kekeliruan Tergugat II untuk keuntungan dirinya sendiri, dimana Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah

melayangkan Somasi kepada Penggugat dan Tergugat II yang pada intinya Tergugat I meminta pembagian atas harta bawaan Penggugat

yaitu rumah dengan luas tanah 402 m2 dan luas bangunan 240 m2

yang terletak di Nuansa Batavia No. C 5, Pangkalan Jati, Limo, Depok, somasi mana berdasarkan bukti:

a. Surat Kantor Hukum Darmoadira Law Firm No. 065/DnP-S/EPSSRK/II/2015, Perihal Somasi / Legal Notice, tanggal 16 Februari 2015;

b. Surat Kantor Hukum Darmoadira Law Firm No. 067/DnP-S/EPSSRK/II/2015, Perihal Somasi / Legal Notice ke-2, tanggal 27 Februari 2015;

10. Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut di atas adalah secara nyata-nyata

tidak sesuai dengan ketentuan hukum dimana Tergugat I telah mengetahui bahwa atas rumah

dengan luas tanah 402 m2 dan luas

bangunan 240 m2 yang terletak di Nuansa Batavia No. C 5, Pangkalan Jati, Limo, Depok adalah merupakan harta bawaan Penggugat, sehingga Tergugat I tidak memiliki hak untuk meminta bagian seolah-olah rumah tersebut adalah merupakan bagian dari harta bersama.

11. Bahwa perbuatan hukum Tergugat I tersebut di atas telah pula

menyebabkan timbulnya kerugian materiil bagi Penggugat, dimana


Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk operasional dalam rangka

urusan hukum terkait adanya surat somasi dari Tergugat I melalui kuasa

hukumnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah), membayar jasa penasehat hukum sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh

lima juta Rupiah), serta kerugian immateriil dikarenakan (i) jatuh dan terpuruknya harga diri Penggugat, (ii) hilangnya kepercayaan diri Penggugat dan (iii). Tercemarnya nama baik Penggugat. Kerugian

tersebut sejatinya tidak dapat diganti dengan nilai uang seberapapun jumlahnya, namun dalam hal ini demi pembelajaran hukum, Penggugat

menilainya dengan nominal uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah)

12. Bahwa oleh karena Penerbitan Akta Kesepakatan Pembagian Harta

Bersama (Gono Gini) No. 4 dibuat dihadapan Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Tangerang, tanggal 29 Juni 2009 oleh Tergugat II

berdasarkan kekeliruan atau kurang hati-hatinya dan berdasarkan informasi yang salah atau dengan melawan hukum, maka sangat

beralasan apabila Akta Kesepakatan tersebut sepanjang mengenai harta bawaan Penggugat yaitu

Sebuah rumah yang terletak di Perumahan

Nuansa Batavia No. C-5, Pangkalan Jati, Limo Depok; tersebut demi hukum harus dianggap tidak sah, atau tidak memiliki kekuatan hukum.

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, mengingat telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a. Adanya suatu perbuatan yang terbukti nyata

b. Adanya kerugian yang nyata bagi korban (Penggugat) c. Adanya hubungan kausal (sebab akibat)

14. Bahwa selanjutnya menurut Munir Fuady, SH, MH, LLM, dalam bukunya

yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, dalam halaman 3 pada

intinya menjelaskan bahwa : Dalam ilmu hukum, dikenal 3 kategori dari Perbuatan Melawan Hukum, yakni perbuatan melawan hukum karena

kesengajaan, perbuatan melawan hukum karena kelalaian dan perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan dan kelalaian). Sehinga berdasarkan hal tersebut maka perbuatan Tergugat I adalah tergolong kategori telah melakukan perbuatan melawan hukum karena


kesengajaan, dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum kategori karena kelalaian.

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat ini

didasarkan pada surat-surat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang cukup/sempurna untuk memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR,

sehingga sudah sepatutnya lah Tergugat I dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat ini

didasarkan pada surat-surat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang cukup/sempurna untuk memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR sehingga karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan yang

memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih

dahulu meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi (uit voerbaar bijvoorrad).

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, dengan ini Penggugat

mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok Cq Yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar dalam putusannya berkenan memutuskan dengan amar putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata;

3. Menyatakan atas sebidang tanah dan rumah dengan luas tanah 402 m2 dan luas bangunan 240 m2 yang terletak di Nuansa Batavia No. C 5, Pangkalan Jati, Limo, Penggugat ;

Depok adalah merupakan

harta bawaan

4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Kesepakatan Pembagian

Harta Bersama (Gono Gini), sebagaimana tertuang dalam Akta No. 04,

dibuat dihadapan Dr Gunawan Djajaputra, SH, SS, MH selaku Notaris di Kabupaten Tangerang, tanggal 29 Juni 2009, sepanjang mengenai harta

bawaan Penggugat yaitu sebidang tanah dan rumah dengan luas tanah 402 m2 dan luas bangunan 240 m2 yang terletak di Nuansa Batavia No. C 5, Pangkalan Jati, Limo, Depok.

5. MemerintahkanTergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;


6. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat

secara tunai dan sekaligus paling lambat dalam waktu 8 (delapan) hari sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, yakni:

a. Kerugian Materiil sebesar

b. Kerugian Immateriil sebesar

Rp. 100.000.000,-

Rp. 500.000.000,-

Rp. 600.000.000,-

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

8. Menyatakan

putusan

yang

dijatuhkan

dalam

perkara

ini

dapat

dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi (uit voerbaar bijvoorrad). Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

berdasarkan hukum. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I

dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : -

Tergugat I, pada pokoknya sebagai berikut :

I. EKSEPSI ATAS GUGATAN 1. GUGATAN ERROR IN PERSONA Bahwa Penggugat keliru dalam menarik pihak sebagai tergugat dalam

perkara a quo. Kekeliruan Penggugat dalam menarik pihak sebagai Tergugat I dapat dibuktikan karena Tergugat I dala perkara ini hanya

menjalankan apa yang telah menjadi kesepakatan bersama dalam Akta

Pembagian Harta Bersama No.04 tahun 2009. Penggugat membelokan fakta bahwa seakan-akan penandatanganan akta tersebut tidak sah. Padahal dalam faktanya, semua prosedur yang harus yang ditentukan

oleh Udang-undang untuk melakukan suatu perjanjian telah dipenuhi. Bahwa dengan telah dipenuhinya semua syarat-syarat dan unsur-unsur

untuk melakukan suatu perjanjian, maka perjanjian atau ksepakatan a quo adalah sah dan sifatnya mengikat bagi para pihak-pihak yang membuatnya. Sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdata “Semua perjanjian

yang dibuat secra sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan


sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yag oleh undang-

undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Karena hal diatas maka Tergugat I memohon kepada

Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat (niet ontvankelijke verklaard) karena KELIRU MENENTUKAN PIHAK UNTUK DITARIK SEBAGAI TERGUGAT

2. GUGATAN EXCEPTIO PREMTORIA Eksepsi yag dapat menyingkirkan (set aside) gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan, dengan alasan sebagai berikut: 2.1.

Bahwa

PERKARA

YANG

DIGUGAT

TIDAK

DAPAT

DIPERKARAKAN KARENA APA YANG DIPERKARAKAN TELAH TERSINGKIR ATAU TELAH SELESAI. Perkara yang digugat tidak

dapat diperkarakan karena telah tersingkir dan telah disepakati bersama oleh baik Tergugat maupun Penggugat dalam hal ini yang

menjadi pokok perkara adalah tentang rumah yang berada di perumahan Nuansa Batavia No.C-5, Pangkalan Jati, Limo Depok

dimana penggugat mempermasalahkan tentang seharusnya Rumah a quo tidak masuk dalam Pembagian akta bersama. Faktanya,

permasalahan yang digugat sebenarnya telah diselesaikan dengan menyepakati

isi

dari

pembagian

harta

bersama

dan

menandatanganinya di hadapan Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Tangerang;

2.2. Bahwa masalah yang digugat disini sebenarnya telah diselesaikan

lama sebelumnya, dan telah melewati beberapa tahap dalam

Pembagian HArta Bersama, baik dalam Kesepakatan Pembagian Harta Bersama, lalu ke tahap penanndatanganan surat persetujuan

Penjualan, lalu kemudian tahap penjualan. Dengan demikian masalah yang digugat disini telah tersingkir dan tidak dapat diperkarakan, karena telah adanya persetujuan dari Penggugat

tentang permasalahan ini sebelumnya. Karena hal-hal diatas maka

Tergugat I memohon epada Majelis Hakim untuk menyatakan

bahwa gugatan ini tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

3. GUGATAN EXCEPTIO LITIS CONSORTIUM


3.1. Bahwa, gugatan Penggugat dalam perkara a quo juga kekurangan pihak karena

Penggugat

tidak

menyertakan

pihak-pihak

lainnya

yang

seharusnya turut digugat dalam Perkara a quo karena Penggugat dalam Perkara a quo meminta agar Majelis Hakim membatalkan akta No.04

tahun 2009 yang tentang pembagian harta bersama milik Penggugat dan Tergugat I yang disepakati dan ditandatangani di depan

Tergugat II sebagai Notaris, dimana isi dari Akta tersebut adalah

mengenai harta apa saja yang masuk dalam harta bersama yang

kemudian harus dijual dan pembagiannya akan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat I setelah dikurangi segala macam biaya dan Pajak.

PERLU DIINGAT bahwa harta yang dimaksud dalam Akta tersebut TELAH DIJUAL oleh Penggugat dan telah terjadi serah terima terhadap harta yang dimaksud, dalam hal ini yaitu:

a, Sebuah rumah yang terletak di perumahan Nuansa Batavia No. C-5,

Pangkalan Jati, Limo Depok yang dijual kepada Ir. Widjaya

Hadinukarto yang dilaksanakan di hadapan PPAT Joko Purwanto S.H., M.Kn. selaku PPAT di Kota Depok yang dilakukan pada tanggal 20 oktober 2010 sesuai dengan AJB No.24 tahun 2010.

b, Sebuah Rumah yang terletak di perumahan Sutera Lavender Park

Utama No.5 Alam Sutera, Serpong Tangerang yang dijual kembali

kepada kepada Sdr. Budianto , seorang Karyawan swasta yag berdomisili di Cipinang Elok II Blok Y Nomor 2. Jatinegara Jakarta

Timur, yang dilaksanakan di hadapan sdri. Linda Hartono S.H., M.Kn. sebagai PPAT di Kota Tangerang yang berkantor di Ruko Alam

Sutera Niaga. Jl Raya Serpong Ruko Alam Sutera Niaga 1/ 29.

Dimana pada penjualan rumah ini telah disepakati bahwa hasil penjualannya akan terlebih dahulu dipotong untuk membayar segala

tunggakan dan denda kepada PT ALFA GOLDLAND REALTY sebagai developer dari Perumahan Sutera Lavender Park Utama.

3.2. Bahwa, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung yakni Putusan MA No. 621 K/Sip/ 1975 dinyatakan apabila sebagian objek harta

perkara tidak dikuasai oleh Tergugat, tetapi merupakan milik Pihak ketiga, dan oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium. Penggugat

memperkarakan keabsahan dari akta Pembagian Harta Bersama No. 04


tahun 2009, dimana sebagian dari harta bersama tersebut telah dijual dan berpindah hak miliknya dan berada dalam penguasaan pihak lain.

Namun dalam Gugatannya Penggugat tidak memasukan para pihak ketiga yang menguasai objek harta dan terkait dengan objek harta a quo

sebagai turut Tergugat yang merupakan syarat kelengkapan para pihak dalam gugatan. Yaitu untuk rumah yang terletak di perumahan Nuansa Batavia No. C-5, Pangkalan Jati, Limo Depok yaitu Ir. Widjaya

Hadinukarto sebagai Pembeli dan Joko Purwanto S.H., M.Kn.selaku PPAT di Kota Depok lalu untuk rumah di Alam sutera serpong, PT ALFA GOLDLAND REALTY sebagai Pengembang, Sdr. Budianto sebagai

Pembeli dan depan sdri. Linda Hartono S.H., M.Kn. sebagai PPAT di Kota Tangerang. Karena hal tersebut, sudah jelas dalam gugatan ini

Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium). Dengan ini Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat I memohon agar pernyataan dan dalil-dalil yang

disampaikan Tergugat I didalam eksepsi diatas, dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (mutatis mutandis) dari bagian jawaban ini;

2. Bahwa Tergugat I menolak dengan Tegas semua dalil-dalil Penggugat

dalam gugatan kecuali yang diakui dengan tegas dan nyata oleh Tergugat I ;

3. Bahwa Tergugat I mengakui dalil Penggugat pada angka 1 yang ada dalam gugatan yang menyatakan bahwa tergugat I dan penggugat

telah memilih domisili hukum tetap pada pengadilan Negeri Depok

tentang segala sesuatu yang timbul akibat dari akta kesepakatan yang ditanda tangan tentang pembagian harta bersama No. 4 tahun 2009 ... (BuktiT 1 -1);

4. Bahwa dalil gugatan pada angka 2 & 3 yang menyatakan bahwa

Tergugat I dan Penggugat Pernah menikah secara sah pada tanggal 15 Desember 2002, dan pernikahan tersebut berjalan selama 7 tahun dan berakhir pada 9 Juni 2009 melalui perceraian sebagaimana putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 0905/Pdt.G//

2009/PJAS, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana


tertuang dalam akta cerai Nomor.1074/AC/2009/PAJS, Tanggal 01 Juli 2009 (BuktiTI - 2);

5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh

Penggugat dalam angka 4 tentang pembelian dari rumah yang berada

di perumahan Nuansa Batavia No. C-5, Pangkalan Jati, Limo Depok

tersebut dan termin pembayarannya. Faktanya adalah bahwa uang yang dipakai oleh Penggugat untuk membeli rumah tersebut adalah sepenuhnya berasal dari Tergugat I yang pada saat itu masih

berpacaran dengan Penggugat, dimana karena profesi dari Tergugat I

merupakan seorang Pilot sedangkan Penggugat saat ini masih kuliah Magister kenotariatan. Selanjutnya rumah tersebut diatas namakan

kepemilikannya oleh Penggugat di luar sepengetahuan Tergugat I, namun karena selanjutnya menurut Penggugat pada saat Tergugat I mengetahui rumah tersebut adalah diatas namakan oleh Penggugat

dengan membujuk Tergugat I agar rumah tersebut tetap atas nama Penggugat karena dalam beberapa bulan ke depan Penggugat dan Tegugat I akan menikah jadi Tergugat I menerima bujuk rayu tersebut;

6. Bahwa dalil Penggugat dalam angka 4 tersebut adalah sangat

mengada-ada dan tidak benar karena pembelian rumah a quo

dilakukan pada tahun pada tahun 2002, dimana Perlu diketahui bahwa

pada Tahun 2002 Penggugat masih Tercatat sebagai seorang mahasiswi dan belum berpenghasilan tetap. Karena itu bagaimana

mungkin seorang mahasiswi dapat membeli sebuah rumah seharga Rp.615.000.000 (enam Ratus lima belas juta rupiah) dimana rata-rata

pembayarancicilannya berkisar antara Rp.70.000.000,- (tujuh puluh

juta rupiah) sampai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

setiap bulannya, bagaimana mungkin seorang mahasiswi yang belum bekerja dapat mempunyai penghasilan begitu besar tiap bulannya

untuk membayar cicilan pembayaran pembelian rumah a quo, dimana jika dibandingkan dengan Tergugat I yang merupakan Chief Pilot

Garuda yang pada saat itu baru pindah dari China Airlines setelah

bekerja selama 3 tahun, yang mempunyai pesangon cukup besar rencana pembelian rumah tersebut nantinya akan dipergunakan setelah

menikah.

Tergugat

I

mensoomer

Penggugat

untuk

membuktikan pada saat itu bekerja di perusahaan apa sehingga

memiliki gaji yang cukup membeli sebuah rumah dan mengklaim


membiayai rumah itu sendiri;

7. Bahwa Tergugat I mengakui dalil gugatan Penggugat pada angka 5

yang menyatakan bahwa pada saat proses perceraian penggugat dan tergugat I tengah diperiksa di pengadilan Agama Jakarta Selatan,

antara Penggugat dan Tergugat I telah membuat Kesepakatan

Pembagian harta bersama sebagaimana dituangkan dalam “akta No. 04 tahun 2009, yang dibuat di hadapan Tergugat II selaku notaris di Kabupaten Tangerang tanggal 29 Juni 2009, yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

1.

Sebuah rumah yang terletak di perumahan Nuansa Batavia No. C-

2.

Sebuah Rumah yang terletak di perumahan Sutera Lavender Park

3.

5, Pangkalan Jati, Limo Depok.

Utama No.5 Alam Sutera, Serpong Tangerang.

Sebuah mobil Kijang Innova warna hitam dengan nomor polisi B 737 EA.

Bahwa dalam akta kesepakatan tersebut, Pihak Penggugat dan Tergugat I telah SEPAKAT bahwa harta dan aset apa saja yang masuk dalam harta bersama dan kemudian akan dibagi menurut

ketentuan undang undang yang berlaku.Kompilasi Hukum Islam pasal Pasal 97 “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak

seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Bahwa Tergugat I mau untuk memasukan

Rumah a quo yang dibeli dengan Uang milik tergugat ke dalam harta Bersama adalah murni karena Tergugat 1 beritikad baik dan menghargai

Penggugat

yang

pernah

hidup

bersama

sebagai

pasangan suami Isteri, dan Karena hal itu juga Tergugat I mau untuk membagi

Rumah

itu

sebagai

harta

bersama

dengan

Penggugat.Rumah yang terletak di perumahan Nuansa Batavia No.C-

5, Pangkalan Jati, Limo Depok. adalah milik dari Penggugat yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan, maka dengan ditanda tanganinya Akta Pembagian Harta Bersama No 04 tahun 2009, maka

Penggugat dan Tergugat I telah sepakat bahwa Rumah a quo adalah

harta yang masuk dalam harta bersama, hal tersebut juga diatur dan dijamin

dalam

Undang-Undang

No

1

tahun

1974

Tentang

Perkawainan yaitu dalam Pasal 35 yang berbunyi (2) Harta bawaan

dari masing- masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh


masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi

kedua belah pihak dan ahli warisnya. Sebuahakta untuk mematuhi dan

menjalankan

kesepakatan

yang

telah

disepakati

dan

ditandatangani di hadapan seorang pejabat negara dalam hal ini Notaris;

8. Bahwa dalil-dalil dalam gugatan Penggugat mencoba memutarbalikan fakta, dimana fakta sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat I telah

menyepakati Harta apa saja yang masuk dalam Akta Pembagian Harta bersamadan kemudian menandatanganinya, setelah itu Penggugat bahkan telah meminta agar tergugat I menandatangani surat

persetujuan Penjualanyang ditandatangani di hadapan Tergugat II sebagai Notaris di kabupaten Tangerang sebagai langkah selanjutnya

sebelum tahap Penjualan dan pembagian hasil Penjualan harta bersama a quo. dengan demikian dapat terlihat dengan jelas bahwa

proses pembagian Harta bersama ini telah jauh melewati tahap

dimana rumah yang terletak di perumahan Nuansa Batavia No. C5, Pangkalan Jati, Limo Depok masuk dalam Akta pembagian Harta Bersama;

9. Bahwa setelah menjual rumah a quo dan harus membagi dua hasil penjualan rumah tersebut, Penggugat tiba-tiba mempermasalahkan isi dari akta pembagian harta bersama tersebut, dimana iika penggugat

setuiu dengan isi dari akta tersebut, maka Penggugat waiib membagi dua

hasil

penjualan

rumah

terebut.

Padahal

dari

saat

penandatanganan sampai penjualan rumah tersebut, penggugat tidak

pernah membahas atau menyampaikan keberatan apapun kepada Tergugat I. Dan keberadaan Tergugat II sebagai Notaris dalam

Penandatanganan Akta “Pembagian Harta Bersama” dan “ Surat

Persetujuan Penjualan” adalah merupakan yang dipilih dan ditunjuk oleh Penggugat sendiri bukan oleh Tergugat ;

10. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka

6, yang mengatakan bahwa pada saat menandatangani Akta

Pembagian Harta Bersama tersebut Penggugat sedang merasa depresi sebagai akibat dari beban pikiran yang berat, adalah TIDAK

BENAR, karena faktanya adalah, 30 (“tiga puluh”) menit setelah


menandatangani Akta Pembagian Harta Bersama tersebut, Penggugat

lantas meminta Tergugat I untuk menandatangani Surat Persetujuan

Penjualan untuk penjualan rumah yang berada di perumahan Nuansa Batavia No. C-5, Pangkalan Jati, Limo Depok tersebut. Dan menurut

Penggugat surat Persetujuan penjualan a quo akan dilegalisasi oleh

Tergugat II yang merupakan seorang Notaris di kabupaten Tangerang, namun setelah ditandatangani salinan dari surat persetujuan a quo tidak pernah diberikan kepada Tergugat I. Malah Penggugat kemudian

meminta Tergugat I untuk meneraktir Penggugat makan malam pada

restaurant yang letaknya tidak jauh dari tempat penandatanganan akta tersebut;

11. Bahwa kedudukan penggugat sebagai seorang Notaris seharusnya

paham benar isi dari segala akta yang dibuatnya, terlebih lagi dalam

akta No. 04 Tahun 2009 ini Penggugat sebagai pihak yang membuat

Perjanjian, maka pastilah Penggugat sudah mempertimbangkan dan memastikan isi dari Akta aquo. Bahwa kemudian Penggugat berubah pikiran dan berusaha untuk membatalkan Akta aquo, hanyalah

merupakan usaha dari Penggugat agar tidak perlu membagi hasil

penjualan rumah tersebut kepada Tergugat I karena hasil dari Penjualan rumah a quo telah habis dipakai sendiri oleh Penggugat;

12. Bahwa Tergugat I menolak dengan Tegas dalil gugatan Penggugat

pada Angka 7, yang mengatakan bahwa Tergugat II telah mengakui

kekeliruannya, Karena dalil Penggugat tersebut adalah hal yang tidak benar karena faktanya kesepakatan yang terjadi dalam proses penentuan Harta bersama yang kemudian ditingkatkan oleh pihak

Penggugat dan Pihak Tergugat I dalam Akta Pembagian Harta

Bersama, Karena Penggugat menyadari bahwa rumah yang berada di

perumahan Nuansa Batavia No. C-5, Pangkalan Jati, Limo Depok, adalah rumah yang dibeli dengan mengguganakan uang milik Tergugat I yang pada saat itu masih berpacaran dengan penggugat

dimana Tergugat I masih memiliki uang atas uang pesangon dari Perusahaan China Airlines selama 3 (Tiga) tahun bekerja sebagai pilot.;

13. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat

pada angka 8, yang mengatakan bahwa tergugat I mengetahui persis bahwa sebelum menikah dengan tergugat I, pengguggat telah memiliki


rumah dengan luas tanah 402 m2 dan luas bangungan 240 m2 yang

terletak di Nuansa Batavia NO. C-5, Pangkalan Jati, Limo, Depok.

Faktanya adalah bahwa Tergugat I lah yang memberikan uang kepada Penggugat untuk membeli rumah yang berada di Nuansa Batavia No. c-5 Pangkalan jati, Limo, depok. Perlu diingat bahwa

pembelian rumah yang berada di perumahan Nuansa Batavia No. C-5,

Pangkalan Jati, Limo Depok tersebut, awalnya diperuntukan untuk persiapan tempat tinggal Tergugat I dan Penggugat nanti pada saat setelah menikah yaitu beberapa bulan kemudian, tepatnya pada

Tanggal 15 desember 2002. Namuan dikuasai dan dimiliki diatas namakan Penggugat. Bahwa seperti yang dijelaskan pada dalil Jawaban Gugatan Tergugat I pada angka 6 bahwa Penggugat adalah

seorang mahasiswi yang tidak mempunyai penghasilan, mana mungkin dapat mempunyai uang untuk membeli rumah seharga

Rp.615.000.000 (enam ratus lima belas juta rupiah) dengan cicilan

hanya selama 8 ( delapan )bulan saja, sementara pada saat yang bersamaan mahasiswi tersebut sedang berpacaran dan berencana akan menikah dengan Tergugat I yang adalah seorang Chief Pilot

Garuda yang sebelumnya bekerja pada China Airlines selama 3 (tiga)

tahun dan kemudian pindah ke Garuda dimana dalam kepindahannya

itu Tergugat I mendapat Pesangon yang cukup besar yang dapat dipergunakan untuk pembelian sebuah rumah;

14. Bahwa Tergugat I Menolak dengan Tegas dalil gugatan Penggugat

pada angka 9 dan angka-10 yang menyatakan bahwa Tergugat I secara tanpa hak dan melawan Hukum telah memanfaatkan kekeliruan Tergugat II untuk keuntungannya sendiri. Tidak ada

kekeliruan yang terjadi dalam kronologis perkara ini, bahwa hak-hak dan kewajiban dari penggugat dan tergugat I telah disebutkan dengan

jelas dalam akta No. 04 tahun 2009, dimana kedua pihak yaitu tergugat I dan Penggugat telah sepakat bahwa harta yang masuk dalam harta bersama adalah sebagai berikut:

a)

Sebuah rumah yang terletak di perumahan Nuansa Batavia No. C-

b)

Sebuah Rumah yang terletak di perumahan Sutera Lavender Park

c)

5, Pangkalan Jati, Limo Depok.

Utama No.5 Alam Sutera, Serpong Tangerang

Sebuah mobil Kijang Innova warna hitam dengan nomor polisi B


737 EA Karena hal hal diatas maka dalil penggugat pada angka l0 yang mengatakan bahwa perbuatan Tergugat I adalah secara nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan hukum adalah TIDAK

BENAR, karena faktanya, apa yang dilakukan oleh Tergugat I hanyalah menuntut apa yang menjadi hak dari Tergugat I yang telah dijamin oleh Undang-undang;

15.Bahwa

Pasal

1870

yang berbunyi

“Bagi

para

pihak yang

berkepentingan beserta ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan

suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya” oleh karenanya klien kami Tergugat I memiliki hak yang dilindungi undang-undang;

16. Bahwa bila penandatanganan akta No. 04 yang dilakukan pada

tahun 2009, dan penjualan rumah yang terletak di perumahan

Nuansa Batavia No. C-5, Pangkalan Jati, Limo Depok dilakukan

pada tahun 2010. Maka jika isi dari Akta Pembagian Harta Bersama No. 04 tahun 2009 seluruhnya terdapat kekeliruan,

maka seharusnya Penggugat dapat langsung meminta Pembatalan Akta tersebut sesaat setelah penandatanganan akta tersebut.

Faktanya yang terjadi adalah, Penggugat kemudian menjual rumah aquo dan menikmati hasil penjualan rumah a quo sendiri saja. Dan

tergugat I harus segera pindah dan mengosongkan Rumah a quo. Kemudian Tergugat I melakukan Somasi I peringatan Hukum

kepada Penggugat untuk meminta haknya, namun dinikmati sendiri oleh Penggugat maka agar Tergugat I tidak meminta separuh hasil penjualan dengan cara meminta kepada Majelis Hakim agar membatalkan Akta No. 04 tahun 2009 yang telah ditandatangani oleh Penggugat sendiri. Kami heran (jarak waktu 6 tahun sejak ditandatanganinya Akta No.04 tahun 2009) tindakan wanprestasi yang telah Penggugat lakukan harus dipertanggung jawabkan di muka hukum untuk pembatalan;

17.Bahwa perlu diketahui harta bersama yang telah dijual oleh

Penggugat bukan hanya sebuah rumah yang terletak di Perumahan

Nuansa Batavia NO. C-5, Pangkalan Jati, Limo Depok saja, melainkan Penggugat juga telah menjual 1 (satu) buah Mobil

KIJANG INNOVA WARNA HITAM dengan Nomor Polisi B 737 EA


yang adalah Harta bersama dan lagi-lagi tidak memberikan apa yang menjadi milik Tergugat I sebagai mantan suaminya yang berhak atas setengah dari harta bersama;

18. Bahwa Tergugat I menolak dengan Tegas dalil gugatan Penggugat

pada Angka 11 yang menjelaskan tentang kerugiannya baik Materiil maupun Immatril. Karena kerugian Penggugat pada dalil ini sematamata disebabkan perbuatanPenggugat sendiri yang telah lalai melaksanakan kewajiban kontraktualnya ;

19.Bahwa Tergugat I menolak dengan Tegas dalil gugatan Penggugat

pada Angka 12 yang mengatakan bahwa Tergugat II Kurang hatihati dalam membuat Akta No. 04 tahun 2009 dan karena itu meminta akta a quo dianggap tidak sah dan batal, namun hanya

yang mengenai rumah yang terletak di Perumahan Nuansa Batavia No. C-5, Pangkalan Jati, Limo Depok saja. Bahwa dalil Penggugat

tersebut sangat tidak berdasar, karena menyalahkan Tergugat II sebagai Notaris atas keterangan dan isi dari Perjanjian yang diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat I dalam Akta No. 04

Tahun 2009. Mengenai isi dari Perjanjian merupakan sepenuhnya

kehendak dari para pihak yang membuat perjanjian. Terkait pengakuan Penggugat bahwa rumah tersebut adalah miliknya juga adalah tidak benar;

20.Bahwa Penggugat meminta agar Akta No.04 Tahun 2009 dibatalkan, namun di sisi lain Penggugat juga meminta agar Akta tersebut sah

dan mengikat. Bagaimana mungkin suatu akta yang dibuat sebagai suatu

kesatuan

sebahagian

perjanjian

tanpa

dapat

menggunakan

dibatalkan dasar

sepihak hukum

isinya yang

keseluruhannya telah dijual. Karena jika ingin merubah isi dari akta, maka telah ditentukan prosedurnya dalam Pasal 48 ayat (3) UU Jabatan Notaris bahwa perubahan atas akta berupa penambahan,

penggantian, atau pencoretan hanya sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan oleh para penghadap, saksi;

21.Bahwa, berdasarkan dalil-dalil Tergugat I tersebut diatas, maka terbukti tidak ada satupun dasar hukum dapat dibatalkannya

sebahagian dari seluruh isi Akta dengan dasar tanpa alasan hukum

sedang merasa depresi sebagai akibat dari beban pikiran yang berat, kondisi tidak sadarkan diri dan lain sebagainya. Seorang


Notaris tidak dapat membuat Akta bilamana salah satu pihak dalam

kondisi tidak sadarkan diri, dan terhadap keadaan ini tidak terbukti dan mengada-ada karena Akta Notarial telah dibuat dan bahkan dijual oleh Penggugat. Dalil Gugatan sebagaimana diwajibkan oleh

Pasal 163 HIR (Herziene Indonesia Reglement) Tergugat I

memohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak demi hukum gugatan Penggugat

atas dasar tidak dapat diterima [niet ontvankelijke verklaard) (buktiT 1-10);

III. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam Konpensi diatas dianggap dan dipergunakan lagi dalam ReKonpensi;

2. Bahwa dikarenakan kerugian yang diderita oleh Tergugat I atas

gugatan yang dibuat oleh Penggugat dan menurut hukum Acara Perdata diatur didalam suatu Gugatan dapat dilakukan dua tuntutan yang berbeda dalam satu gugatan maka sesuai dasar hukum tersebut

Tergugat I menuntut haknya maka sesuai hukum dalam gugatan Rekopensi. Bahwa Tergugat I dalam kedudukannya sekarang sebagai

Penggugat Rekonpensi, akan mengajukan Gugatan balik pada

Penggugat dalam pokok perkara dalam-kedudukannya sekarang sebagai Tergugat ReKonpensi, dan kepada Tergugat II dalam pokok perkara dalam kedudukannya sekarang menjadi Turut Tergugat ReKonpensi

;

3. Bahwa dalam Konpensi, Tergugat ReKonpensi I Penggugat Konpensi meminta untuk membatalkan seluruh isi Akta Pembagian Harta Bersama No. 04 tahun 2009, yang mencantumkan sebagai berikut:

a. Rumah yang terletak di perumahan Nuansa Batavia No. C-5,

Pangkalan Jati, Limo Depok.

b. Rumah yang terletak di perumahan Sutera Lavender Park Utama

No.5 Alam Sutera, Serpong Tangerang

c. Mobil Kijang Innova warna hitam dengan nomor polisi B 737 EA

sebagai harta bersama;

4. Bahwa Tergugat ReKonpensi I Penggugat Konpensi telah menjual

harta bersama yang tercatat dalam Akta Pembagian Harta Bersama, namun

tidak

melaksanakan

kewajibannya

yaitu

memberikan


setengah dari hasil penjualan harta bersama tersebut kepada Penggugat ReKonpensi I tergugat Konpensi.

4.1. Dalam penjualan Rumah di perumahan Nuansa Batavia No. C-5,

Pangkalan

Jati,

Limo

Depok,

yang

pada

pelaksanaan

penandatanganan Akta Jual Beli a quo tidak dihadiri oleh Penggugat ReKonpensi/ Tergugat Konpensi, karena Tergugat ReKonpensi/ Penggugat Konpensi menunjukan Surat Persetujuan

Penjualan yang telah ditandatangani oleh Penggugat ReKonpensi I Tergugat Konpensi. Namun setelah Penjualan dilakukan, Tergugat ReKonpensi I Penggugat Konpensi SAMA SEKALI tidak memberikan

bagian

yang

menjadi

ReKonpensi/ Tergugat Konpensi.

hak

dari

Penggugat

4.2. Terkait dengan perbuatan Tergugat ReKonpensi I Penggugat

Konpensi di atas, Penggugat ReKonpensi I Tergugat Konpensi

melalui kuasa hukumnya telah melaporkan Tergugat ReKonpensi/

Penggugat Konpensi kepada kopolisian Polda Metro Jaya terkait

dengan perbuatanPENGGELAPAN DAN ATAU MEMASUKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA OTENTIK yang diatur dalam pasal 372 KUHP dan atau 266 KUHP seperti dalam laporan

kami dengan Nomor LP/834/III/2015/PMJ/Dit Reskrimum tanggal 05 Maret 2015. (Bukti T 1 -11).

5. Bahwa penandatanganan Akta Pembagian Harta Bersama No. 4 tahun 2009 yang mencantumkan harta harta apa saja yang masuk

dalam akta aquo sebagai Harta Bersama adalah kesepakatan dan

Perjanjian yang dibuat sesuai dan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku sehingga memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian seperti di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdata:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3. suatu hal tertentu.

4. suatu sebab yang halal.

Bahwa Dengan terpenuhinya syarat-syarat sahnya suatu perjanjian,

maka kekuatan suatu perjanjian adalah mengikat bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat


secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, sudah

seharusnya pihak-pihak yang ada dalam akta pembagian Harta bersama aquo untuk patuh dan tunduk pada Akta aquo;

6. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi di

atas, Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi telah dua kali melakukan Somasi/ Peringatan Hukum yaitu: a.

b.

Surat Kantor Hukum Darmoadira Law Firm No. 065/DnP-s/EPSSRK/ll/2015, perihal somasi I Legal Notice, tanggal 16 Februari 2015

Surat Kantor Hukum Darmoadira Law Firm No. 067/DnP-s/EPSSRK/ll/2015, perihal somasi I Legal Notice, tanggal 27 Februari 2015.

Bahwa walaupun Somasi telah dua kali dilakukan namun sama sekali tidak

ada

tanggapan

dari

Tergugat

Rekonpensi/

Penggugat

Rekonpensi, yang manandakan bahwa tidak adanya itikad baik dari

Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi untuk menyelesaikan permasalahan ini;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, sudah jelas bahwa perbuatan

Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi yang tidak melakukan kewajibannya

untuk

memberikan

setennah

dari

seluruh

hasil

penjualan Harta Bersama seperti yang telah disepakati bersama dalam Akta Pembagian Harta Bersama No. 4 Tahun 2009 adalah perbuatan wanprestasi;

8. Bahwa mengenai tuntutan ganti rugi dan lainnya akibat wanprestasi

sesuai undang-undang di atur oleh Hukum Perdata Pasal 1243 yang

berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun

telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau

jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat

diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah

ditentukan”.

Bahwa

perbuatan

Tergugat

ReKonpensi

I

Penggugat Konpensi di atas telah melanggar kesepakatan bersama dalam Akta Pembagian Harta Bersama No. 04 tahun 2009 dan menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat Rekopensi/ Tergugat I


Konpensi sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sebagai bagian yang seharusnya menjadi hak Penggugat ReKonpensi/

Tergugat Konpensi atas penjualan harta bersama berupa sebuah rumah yang terletak di Perumahan Nuansa Batavia No.C-5 Pangkalan Jati, Limo Depok, dimana rumah tersebut ditaksir dengan harga

pasaran yaitu berharga dikisaran harga Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) maka adalah wajar dan pantas bila Penggugat Rekopensi I Tergugat I menuntut atas ganti rugi tersebut; 9. Bahwa

akibat

dari perbuatan

Tergugat

Rekonpensi/Penggugat

Konpesi tersebut di atas, telah pula menimbulkan kerugian Imateril pada Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi, karena itu

Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi memohon kepada ketua majelis hakim untuk menghukum Tergugat Rekonpensi I Penggugat

Konpesi untuk membayar Kerugian Imateril berupa Bunga Moratoir (bunga kelalaian) sebesar 6% (enam persen) setahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1267, Pasal 1250 , Pasal 1767 KUHPerdata dan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor 224 K/Sip/1973 Tanggal 24 September 1973, dan sebagaimana dalam staatsblaad 1948 Nomor 22 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 22). Pada Pasal 1767 KUHPerdata berbunyi ditegaskan

mengenai

nilai

bunga

sebesar

6%

(enam

persen) yaitu “Ada bunga menurut undang-undang dan ada yang

ditetapkan melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala

hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Besamya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (Bunga menunjt undang-undang adalah menurut Lembaran Negara Tahun 1848 No. 22: enampersen)“. Dan menurut Yurisprudensi Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 224 K/Sip/1973 Tanggal 24 September 1973 berbunyi “Karena bunga tidak diperjanjikan, tuntutan akan bunga dikabulkan untuk jumlah 6% setahun”. Maka Penggugat

Rekopensi I Terugugat I menuntut sebgai berikut: kerugian atas Bunga Moratoir :

= Rp.7.00.000.000 x 6% setahun = Rp.42.000.000 x 6 Tahun

= Rp. 252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah)

10. Bahwa atas hilangnya potensial bisnis (Opportunity lost) akibat dana


Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sejak tahun 2010 sampai tahun 2015 tidak diberikan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat selama 6 (enam) tahun yang lampau menimbulkan kerugian Imateril sebesar

Rp.721.140.000,- (tujuh ratus dua puluh satu serratus empat puluh

ribu rupiah) karena hilangnya kesempatan untuk berusaha atau

berbisnis untuk mengembangkan modal usaha yang hilang akibat hilangnya kesempatan untuk memutar uang dengan bunga deposito industri perbankan sebesar 17,17% di Bank Kesejahteraan Ekonomi yang rinciannya sebagai berikut:

Rp. 700.000.000 x 17,17% Setahun = Rp.120.190.000 x 6 Tahun

= Rp. 721.140.000,- (tujuh ratus dua

puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah)

11. Bahwa untuk menjamin terlaksananya dan terlindungnya hak dari Penggugat ReKonpensi/ Tergugat I Konpensi di atas, maka Penggugat

ReKonpensi/Tergugat I Konpensi memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakan sita jaminan pada asset-aset milik tergugat ReKonpensi I Penggugat Konpensi (conservatoir Beslag) berupa:

1. Sebuah Rumah milik TergugatReKonpensi I Penggugat Konpensi

yang terletak di Jalan Jeruk Purut Kav. A, RT.001 RW.003 Keluarahan Cilandak timur, Kecamatan Pasar minggu. Jakarta Selatan.

2. Sebuah Rumah milik Tergugat Rekonpensi I Penggugat Konpensi

terletak di Komplek 56, Jl. Pekayon 1. No. 56.B, RT 08/ RW 03, Pasar Minggu Jakarta Selatan ;

12. Bahwa Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi juga memohon

kepada yang mulia majelis hakim yang memutus perkara ini untuk berkenan memutuskan Dwangsom I uang paksa atas keterlambatan

membayar I melaksanakan isi putusan sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua

juta rupiah) kepada Tergugat Rekonpensi I Penggugat Konpensi sejak diputusnya putusan ini;

13. Bahwa Penggugat Rekonpensi I Tergugat Konpensi mohon agar

putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet Banding maupun kasasi (Uit voerbaar Bij Vorraad)

;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:


Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke

verklaard)

Dalam Pokok Perkara: 1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard);

2. Meyatakan bahwa Tergugat I tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

3. Menyatakan bahwa Akta kesepakatan Pembagian Harta Bersama No. 04 tahun 2009 yang ditandatangani di hadapan Dr. Gunawan, SH, SS,MH selaku notaris di Kabupaten Tangerang, tanggal 29 Juni 2009 adalah SAH dan mengikat para pihak yang membuat kesepakatan tersebut;

4. Menyatakan

Penggugat

sebagai Penggugat

beritikad

tidak

baik

dikarenakan membatalkan isi Akta untuk hanya kepentingan diri sendiri dimana keseluruhannya telah disepakati bersama;

5. Menetapkan isi Akta tidak dapat dirubah sebahagian atau separuh kecuali persetujuan Para Pihak;

6. Menyatakan Penggugat wajib menyerahkan hasil penjualan rumah di

perumahan Nuansa Batavia No. C-5, Pangkalan Jati, Limo Depok, dalam bentuk sekaligus dan seketika sejak putusan ini diputus;

7. Membebankan ongkos perkara kepada Penggugat;

8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu ( (uit voorbaar Bij Voorrad), meskipun ada Verzet Banding ataupun Kasasi; Dalam ReKonpensi:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PenggugatReKonpensi untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Tergugat ReKonpensi telah melakukan Wanprestasi.

3. Menyatakan bahwa Akta kesepakatan Pembagian Harta Bersama No. 04 tahun 2009 yang ditandatangani di hadapan Dr. Gunawan, SH, SS,MH selaku Notaris di Kabupaten Tangerang, tanggal 29 Juni 2009

adalah SAH dan mengikat para pihak yang membuat kesepakatan tersebut.


4. Menghukum Tergugat ReKonpensi untuk mengganti Kerugian dari Penggugat ReKonpensi sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus Juta rupiah)) atas penjualan harta bersama yaitu :

• Sebuah rumah yang terletak di perumahan Nuansa Batavia No. C5,Pangkalan Jati, Limo Depok.

5. Menghukum

Tergugat

Rekonpensi/

Penggugat

Konpensi

untuk

membayar ganti rugi berupa Bungan Moratoir sebesar 6% setahun yaitu sebesar Rp. 252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah)

6. Menghukum

Tergugat

Rekonpensi/

Penggugat

Konpensi

untuk

membayar ganti rugi terhadap hilangnya potensial bisnis [opportunity

loss) yaitu sebesar Rp.721.140.000,- (tujuh ratus dua puluh satu serratus empat puluh ribu rupiah) atas bunga deposit industry perbankan sebesar 17.17% pada Bank Kesejahteraan Ekonomi selama 6 Tahun.

7. Menyatakan Sah dan berharganya sita Jaminan (conservatoir Beslag) a.

b.

atas:

Sebuah Rumah milik TergugatReKonpensi I Penggugat Konpensi yang terletak di Jalan Jeruk Purut Kav. A, RT.001 RW.003 Keluarahan Cilandak timur, Kecamatan Pasar minggu. Jakarta Selatan.

Sebuah Rumah milik Tergugat Rekonpensi I Penggugat Konpensi terletak di Komplek 56, Jl. Pekayon 1. No. 56.B, RT 08/ RW 03, Pasar Minggu Jakarta Selatan.

8. Menghukum TERGUGAT REKONPENSIuntuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua Juta Rupiah) Tiap harinya jika Tergugat lalai menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan.

9. Menghukum Tergugat ReKonpensi untuk membayar biaya perkara.

10. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu ( (Jit voorbaarBij Voorrad), meskipun ada Verzet Banding ataupun Kasasi;

Subsidair

Atau, jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Tergugat memohon

perkara ini diputus dengan seadil-adilnya berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan (ex aequo etbono).

- Tergugat II, pada pokoknya sebagai berikut :


1. Bahwa benar oleh dan antara Penggugat dan Tergugat I pernah

membuat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini), sebagaimana tertuang dalam Akta No. 04, dibuat dihadapan Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Tangerang, tanggal 29 Juni 2009. Dimana dalam akta kesepakatan tersebut, dinyatakan:

”Bahwa dalam perkawinannya tersebut, para pihak telah memperoleh harta

bersama (harta gono gini) dalam bentuk beberapa bidang tanah dan bangunan, mobil dengan perincian sebagai berikut:

1)

Sebuah rumah yang terletak di Perumahan Nuansa Batavia No. C-5,

Pangkalan Jati, Limo Depok;

2)

3)

Sebuah rumah yang terletak di Perumahan Sutera Lavender Park

Utama No. 5 Alam Sutera, Serpong Tangerang yang saat I ni sedang dalam proses kredit di Bank Mandiri

EA

2. Bahwa

Sebuah mobil Kijang Innova warna hitam dengan nomor polisi B 737

benar

pada

saat

penandatanganan

Akta

Kesepakatan

Pembagian Harta Bersama tersebut, Tergugat II melihat kondisi Penggugat sedang mengalami depresi sebagai akibat beban pikiran

yang berat, hal mana dapat terlihat dimana pada saat penandatanganan Akta Kesepakatan, Penggugat sempat jatuh pingsan dan tidak sadar diri.

3. Bahwa benar setelah penandatanganan Akta Kesepakatan tersebut Penggugat pernah menanyakan perihal dimana atas Sebuah rumah

yang terletak di Perumahan Nuansa Batavia No. C-5, Pangkalan Jati, Limo Depok; yang notabene adalah harta bawaan Penggugat telah dimasukkan menjadi harta bersama (gono gini). Bahwa setelah

Tergugat II memeriksa kembali berkas berkas kepemiiikan aset, Tergugat II memang menyadari dan mengakui telah keliru dan kurang berhati-hati dalam membuat akta.

4. Bahwa Tergugat II pada saat itu hanya menerima data-data dari

Tergugat I, yang semestinya telah mengetahui secara persis, dimana sebelum menikah, Penggugat telah memiliki rumah dengan luas tanah 402 m2 dan luas bangunan 240 m2 yang terletak di Nuansa Batavia No. C 5, Pangkalan Jati, Limo, Depok

5. Bahwa Tergugat II meskipun tidak memiliki kepentingan apa-apa dalam

perkara ini, namun Tergugat II merasa memiliki obligasi moral atas


timbulnya permasalahan ini, dimana oleh karena Penerbitan Akta

Kesepakatan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) No. 4 dibuat dihadapan Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Tangerang, tanggal

29 Juni 2009 oleh Tergugat II berdasarkan kekeliruan atau kurang hatihatinya dan berdasarkan informasi yang salah, maka Tergugat II tidak

keberatan apabila Akta Kesepakatan tersebut sepanjang mengenai harta bawaan Penggugat yaitu Sebuah rumah yang terletak di

Perumahan Nuansa Batavia No. C-5 Pangkalan Jati, Limo Depok; tersebut demi hukum harus dianggap tidak sah, atau tidak memiliki kekuatan hukum.

6. Bahwa selanjutntya dengan pertimbangan kesibukan Tergugat II yang

tidak dapat ditinggalkan serta mengingat Tergugat II tidak memiliki

kepentingan apapun dalam perkara perdata ini, bersama ini Tergugat II mohon ijin kepada Majelis Hakim yang mulia, hal mana Tergugat II tidak

akan menghadiri persidangan persidangan selanjutnya, untuk itu

Tergugat II menyatakan akan tunduk dan patuh terhadap isi putusan Majelis Hakim dalam perkara perdata ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri

Depok telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Desember 2015 Nomor 50/Pdt.G/2015/PN.Dpk yang amarnya sebagai berikut : DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI -

Menolak Eksepsi Tergugat I seluruhnya;

-

Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk

DALAM POKOK PERKARA seluruhnya;

DALAM REKONVENSI -

-

Menyatakan Akta Kesepakatan Pembagian Harta Bersama No.4 Tahun

2009 tertanggal 29 Juni 2009 adalah sah dan mengikat para pihak yang membuatnya;

Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk

selain dan selebihnya;


DALAM KONVENSI REKONVENSI -

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya

perkara sebesar Rp. 1.831.000,- ( satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor :

50/Pdt.G/2015/PN.Dpk.

tanggal

10

Desember

2015

yang

dibuat

oleh

SRIYADI,SH, Panitera Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa Pembanding

semula Penggugat

telah

mengajukan/menyatakan

banding

terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 2 Desember 2015 Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN.Dpk, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Kepada Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 9 Juni 2016 dan tanggal 27 juni 2016 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat

telah mengajukan

Memori Banding tanggal 4 Mei 2016 yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 11 Mei 2016 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan seksama

oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok kepada Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 9 Juni 2016 dan tanggal 27 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II

semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 22 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 22 Juni 2016,dan Kotra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan seksama oleh Jurusita pengadilan Negeri Depok kepada Pembanding semula Penggugat /Kuasanya pada tanggal 29 Juli 2016 ;

Membaca relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage)

Nomor 50/Pdt.G/2015/PN.Dpk, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri

Depok

menerangkan

bahwa

Pembanding

semula

Penggugat,

Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masingmasing pada tanggal 11 Mei 2016, tanggal 9 Juni 2016 dan tanggal 27 Juni

2016 telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dalam

tenggang waktu 14 ( empat belas) hari, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding;


TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula

Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan

seksama berkas perkara tersebut serta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 50/Pdt.G/2015/PN.Dpk tanggal 2 Desember 2015, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan

Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan

putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena

pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar maka diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan Pembanding

semula Penggugat didalam Memori Bandingnya, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tidak

ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan

Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh

karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN.Dpk. tanggal 2 Desember 2015 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan tingkat pertama

dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-

undang Nomor 49 tahun 2009, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;


-

Menguatkan

putusan

Pengadilan

50/Pdt.G/2015/PN.Dpk, tanggal 2 banding tersebut ;

-

Negeri

Depok

Nomor

:

Desember 2015 yang dimohonkan

Menghukum Pembanding semula Penggugat

untuk membayar biaya

perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 oleh kami FRITZ JOHN POLNAJA,SH.M.H, sebagai Hakim Ketua,

KORNEL P.SIANTURI, S.H.MH dan RUSSEDAR,SH, masing-masing

sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor.368/PEN/PDT/2016/PT.BDG,tanggal 19 Agustus

2016, putusan tersebut pada hari Rabu Tanggal 14 September

2016 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

TATA KURNIA,SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA T.t.d.

KORNEL P.SIANTURI, S.H.MH.

FRITZ JOHN POLNAJA,SH.M.H.

T.t.d.. RUSSEDAR,SH,

PANITERA PENGGANTI T.t.d.

Rincian biaya perkara : - Redaksi : Rp. 5.000,- Materai : Rp. 6.000,- Pemberkasan : Rp. 139.000,Rp. 150.000,-

TATA KURNIA S.A., S.H.


PT.BDG

Recommend Documents