PT.BDG

PUTUSAN

Nomor 236/PDT/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili

perkara-perkara perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -------------------------------------------------------

ARDJA bin BURON, beralamat di Kp. Alastua Bulak Rt. 02, Rw.05,

Kel. Pedurenan, Kecamatan Gunung Sindur, kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi Kuasa kepada LAW FIRM HR & PARTNERS yang diwakili oleh: RUKHIYAT

AUDITIAR,S.H., HENDRA HERMAWAN,S.H., Advokat – Pengacara, beralamat di Jl. Mikro Hidro 2 Nomor: 5,

Komplek Duren Tiga Selatan, Pancoran, Jakarta Selatan12950, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari

2016,

untuk

selanjutnya

disebut

sebagai

PEMBANDING semula PENGGUGAT;----------------------

--------------------------------------------------Lawan---------------------------------------------Ny.

MARIA AGATHA PRASETYO, beralamat di Kp. Bulak

Rt.02, Rw.05, Desa Pedurenan, Kecamatan Gunung

Sindur, Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT;-------------

---------------------------------------------------Dan------------------------------------------------1. U J A N G, Kesemuanya selaku ahli waris Marjuk Yahya dan

kesemuanya beralamat di Kp. Bulak Tuba Desa Cibinong,

Rt.02, Rw.07 , Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I;--------------------------------

2. Kepala Desa

Pedurenan,

Kecamatan Gunung

Sindur,

Kabupaten Bogor, beralamat di Kantor Desa Pedurenan , Jl. Pedurenan 5, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten

Halaman 1 dari 27 halaman putusan perkara Nomor 236/PDT/2016/PT.BDG.

Bogor,

TURUT

untuk

selanjutnya

TERBANDING

disebut

II

semula

sebagai

TURUT

TERGUGAT II;-------------------------------------------------------

3. Notaris MIRANTI TRISNANING TIMUR, S.H, beralamat di

Jalan Raya Puncak 529, RT.006/06, Cisarua, Kabupaten Bogor,

untuk

selanjutnya

disebut

sebagai

TURUT

TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III;--4. Pemerintah

Republik

Indonesia

cq.

Kementerian

Agraria dan tata ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional

cq.

Pertanahan

Kepala

Nasional

Kantor

Propinsi

Wilayah Jawa

Badan

Barat

cq.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, beralamat

di Jalan Tegar Beriman, Komplek Pemda Cibinong, Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT

TERBANDING

IV

semula

TURUT

TERGUGAT IV;------------------------------------------------------

Pengadilan Tinggi tersebut; ----------------------------------------------------Telah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong

tanggal 18 Januari 2016 Nomor 68/Pdt.G/2015/PN.Cbi. dan berkas perkara yang berhubungan dengan perkara bersangkutan;----------------------------------------

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan surat-surat yang

berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;--------------------------

-------------------------------Tentang Duduk Perkaranya------------------------------Mengutip

serta

memperhatikan

uraian-uraian

tentang

hal

yang

tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal

18 Januari 2016 Nomor 68/Pdt.G/2015/PN.Cbi., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------------Dalam Eksepsi-------------------------------------------------------------------------------------


-

Menerima Eksepsi dari Turut Tergugat IV;---------------------------------------------

Dalam Pokok Perkara----------------------------------------------------------------------------

Menyatakan

Gugatan

Penggugat

tidak

dapat

diterima

(Niet

Onvankelijkverklaard/N.O);-----------------------------------------------------------------

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini

ditetapkan sejumlah Rp.6.526.000,- (Enam juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);----------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Tergugat, TurutTergugat I, Turut Tergugat II, Turut

Tergugat III dan Turut Tergugat IV digugat oleh Pihak Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 17 Maret 2015, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 24 Maret 2015 dibawah register perkara Nomor 68/Pdt.G/2015/PN.Cbi. dan berdasarkan surat gugatan tertanggal 3 Juni 2015

Pihak Penggugat telah mengajukan perubahan hanya mengenai Pihak Turut Tergugat I yang semula terdiri dari 7 (tujuh) orang menjadi 1 (satu) orang

yaitu UJANG, beralamat di Kp. Bulak Tuba Desa Cibinong, RT. 02, RW. 07,

Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, sehingga gugatan tersebut berbunyi sebagai berikut:-------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah seluas 5.000 m2 yang terletak di

Blok Miring 61/d.I ex tanah garapan, Desa Pedurenan, Kec. Pedurenan,

Kab. Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Sementara Tanda Pemilikan Tanah dari Redistribusi Tanah Kongsi/Partikulir/Guntaj/KELEBIAH X No. 365/8m/VIII-54/1964 yang diberikan oleh

kantor badan pekerja panitya

landreform daerah tingkat II bogor kepada Penggugat (Bukti P-1);--------------

2. Bahwa tanah sengketa bersama

dengan

tanah

tersebut Penggugat kuasai sejak tahun 1964 milik

Penggugat

lainnya

yang

letaknya

bersebelahan dengan tanah sengketa, jadi tanah milik Penggugat secara keseluruhan adalah seluas 12.000 m2, sebagaimana Pernyataan yang dibuat Penggugat mengenai

Pemilikan Tanah ex tanah garapan yang

diketahui, dibenarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa, RT dan RW setempat tertanggal 31 Desember 1973 (Bukti P-2);--------------------------------

3. Bahwa seluruh tanah tersebut sampai saat ini masih dikuasai oleh Penggugat, namun karena keterbatasan dana Penggugat baru dapat melakukan permohonan sertifikasi sebagian tanahnya seluas 2000 m2. Halaman 3 dari 27 halaman putusan perkara Nomor 236/PDT/2016/PT.BDG.

Sementara sisanya yang 10.000 m2 akan Penggugat sertifikasi jika Penggugat sudah memiliki dana (Buki P-3);-------------------------------------------

4. Bahwa saat ini Penggugat hendak mengajukan sertifikasi sisa tanah tersebut, namun ternyata Penggugat tidak dapat melakukan

sertifikasi

terhadap sisa tanah yang seluas 10.000 m2 tersebut, karena sebagian tanah Penggugat yaitu seluas 4.585 m2 telah disertifikasi oleh Tergugat

dengan SHM No. 208, Desa Pedurenan, Kab. Bogor, Kec. Gunung Sindur, Kel. Pedurenan atas nama MARIA AGATHA PRASETYO (in casu Tergugat);---------------------------------------------------------------------------------------

5. Bahwa kemudian Penggugat menelusuri asal usul terbitnya SHM No. 208

dan ditemukan fakta bahwa dasar penerbitan SHM No. 208 atas nama Tergugat didasarkan atas adanya AJB No. 1692/JB/21/VI/1999 tanggal 25

Juni 1999, yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat II dimana Tergugat membeli dari Alm. Marjuk yahya (tidak digugat karena telah

meninggal dunia) namun posisinya digantikan dalam perkara aqua oleh

Turut Tergugat I selaku salah satu ahli waris dari Marjuk Yahya. Bahwa alm. Marjuk Yahya menjual kepada Tergugat dengan dasar girik tanah milik adat No. 441, Persil 61 D (tanah darat kelas I) atas nama alm. Marjuk Yahya;-----

6. Bahwa dari hasil penelusuran diperoleh fakta penerbitan girik No. 441,

Persil 61 D atas nama alm. Marjuk Yahya merupakan hasil rekayasa yang dilakukan secara melawan hukum oleh alm. Marjuk Yahya yang saat itu

bekerja di kantor Kecamatan Pedurenan dengan tujuan agar dapat menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat;-----------------------------------------------

7. Bahwa salah satu bukti adanya rekayasa adalah alm. Marjuk Yahya tidak mengetahui posisi batas tanah sengketa yang sebenarnya padahal jika alm. Marjuk Yahya adalah pemilik sah tanah sengketa tersebut maka sudah pasti alm. Marjuk Yahya dapat menunjukan batas-batas yang benar. Kesalahan

akan batas-batas yang ditunjukan oleh alm. Yahya Marjuk mengakibatkan adanya kesalahan pada batas-batas tanah sengketa dalam sertifikat, dimana batas fisik tanah sengketa dalam sertifikat SHM No. 208 adalah:----- Sebelah Utara

- Sebelah Timur

: Jl. Ds Timur Sairan Mizan;-----------------------------------

: Sairan Mizan;----------------------------------------------------

- Sebelah Selatan : Maak Bomang;--------------------------------------------------


- Sebelah Barat

: Mail Nihin;---------------------------------------------------------

Sedangkan fakta yang sebenarnya batasnya berdasarkan Pernyataan yang dibuat Penggugat mengenai

Pemilikan Tanah ex tanah garapan yang

diketahui, dibenarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa, RT dan RW setempat tertanggal 31 Desember 1973 seluas 12.000 m2 adalah:------------- Sebelah Utara

: dengan darat milik Kamin Balok;---------------------------

- Sebelah Timur

: dengan darat PTP XI/sekarang Ardja Bin Buron;-------

- Sebelah Barat

: dengan darat milik Djonil/sekarang Ma’ing Ni’in;-------

- Sebelah Selatan : dengan darat milik Mail Nihin/Djonil/Bapak Ri’ih;-------

8. Bahwa selain itu bukti adanya rekayasa dalam sertifikat SHM No. 208 atas nama TERGUGAT yaitu adanya perbedaan No. Surat Ukur dalam Sertifikat

dengan gambar dalam Sertifikat, dimana dalam Surat Ukur dalam Sertifikat adalah Surat Ukur No. 313/Pedurenan/1999, sedangkan No. Surat Ukur

dalam gambar pada Sertifikat adalah Surat Ukur No. 314/1999, jelas sekali terlihat kejanggalan dalam sertifikat tersebut bagaimana mungkin dalam

sertifikat yang sama terdapat 2 (dua) No. Surat Ukur yang berbeda, hal ini jelas membuktikan ada rekayasa dalam pembuatan sertifikat tersebut;--------

9. Bahwa bukti rekayasa lainnya adalah dalam Sertifikat tersebut disebutkan bahwa selaku Pemohon oengajuan sertifikat adalah Marjuk Yahya, dan

batas-batasnya pun sebagaimana Sertifikat ditunjukan oleh Marjuk Yahya

namun sertifikat justru diterbitkan atas nama Maria Agatha Prasetyo (in casu Tergugat), hal tersebut juga merupakan kejanggalan dan bukti rekayasa

dalam penertiban SHM tersebut sebab seharusnya apabila Permohonan

SHM diajukan oleh Marjuk Yahya dan batas-batas diajukan oleh Marjuk Yahya maka Sertifikat terbit pun seharusnya atas nama Marjuk Yahya bukan atas nama Maria Agastha Prasetyo/in casu Tergugat;---------------------

10. Bahwa selain sebagaimana disebutkan dalam point 7 di atas, bukti rekayasa

lainnya yaitu girik tersebut dibuat setelah adanya bukti hak milik dari Penggugatyang terbit tahun 1964, jauh sebelum munculnya girik No. 441, Persil 61 D atas nama alm. Marjuk Yahya;---------------------------------------------

11. Bahwa adanya girik No. 441, Persil 61 D atas nama alm. Marjuk Yahya

tersebut sungguh mengherankan atau tidak masuk akal dan bahkan cacat


hukum karena bagaimana mungkin ada/bisa terbit girik pada tanah milik

penggugat yang jelas-jelas asal usulnya adalah tanah negara bukan tanah adat. dengan demikian maka girik no 441, persil 61d atas nama marjuk

yahya merupakan hasil rekayasa yang dilakukan secara melawan hukum

oleh alm. Marjuk Yahya sehingga cacat hukum. bahwa tujuan alm. marjuk

yahya merekayasa girik tersebut adalah agar dapat menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat;--------------------------------------------------------------

12. Bahwa perlu penggugat sampaikan bahwa hampir seluruh tanah di kelurahan pedurenan termasuk milik penggugat asal usulnya adalah tanah

negara bukan tanah adat sehingga seharusnya tidak ada tanah adat yang melekat pada tanah negara karena statusnya berbeda, bagaimana bisa satu objek memiliki status yang tumpang tindih yaitu berstatus tanah negara dan

tanah adat. seandainyapun ada maka salah satunya pasti tidak sah sehingga harus diuji kebenarannya. bahwa tanah yang berstatus tanah

negara tidak dapat dirubah statusnya menjadi tanah adat sehingga bila hal ini terjadi maka sudah pasti cacat hukum karena hasil rekayasa secara melawan hukum;-------------------------------------------------------------------------------

13. Bahwa selain hal tersebut di atas, sejak tahun 1964 tanah sengketa telah dikuasai oleh Penggugat sehingga apabila memang benar alm. Marjuk

Yahya adalah pemiliknya maka sudah pasti alm. Marjuk Yahya adalah pihak yang menguasai tanah sengketa atau setidak-tidaknya alm. Marjuk Yahya

akan melakukan tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan haknya atas tanah tersebut;---------------------------------------------------------------------------

14. Bahwa akan tetapi kenyataannya selama Penggugat menguasai tanah sengketa tersebut, tidak ada pihak manapun termasuk alm. Marjuk Yahya

yang mencoba complain, mengambil, memanfaatkan tanah sengketa sehingga hal ini membuktikan jika tidak ada pemilik lainnya selain Penggugat;--------------------------------------------------------------------------------------

15. Bahwa bahkan sampai saat ini, meskipun Tergugat telah memiliki sertifikat

No. 208 akan tetapi Tergugat menelantarkan tanah tersebut dengan tidak

pernah muncul untuk mengurus, menguasai dan memanfaatkan atau

melakukan tindakan apapun terhadap tanah sengketa, dengan demikian

kemungkinan besar sikap Tergugat tersebut dikarenakan bahwa Tergugat

menyadari penerbitan SHM No. 208 adalah dilakukan secara melawan hukum;-------------------------------------------------------------------------------------------


16. Bahwa

karena girik No. 441, Persil 61 D adalah hasil rekayasa maka

dengan demikian secara hukum alm. Marjuk Yahya bukanlah pemilik tanah yang sah sehingga jual beli antara alm. Marjuk Yahya dengan Tergugat adalah cacat hukum;--------------------------------------------------------------------------

17. Bahwa oleh karena jual beli antara Marjuk Yahya dengan Tergugat tidak

sah dan cacat hukum maka oleh sebab itu SHM No. 208, Desa Pedurenan, Kab. Bogor, Kec. Gunung Sindur, Kel. Pedurenan atas nama MARIA

AGATHA PRASETYO (in casu Tergugat) seluas 4.585 M2 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan yang sah;-----------

18. Bahwa jual beli antara alm. Marjuk Yahya dengan Tergugat dan terbitnya SHM No 208, Desa Pedurenan, Kab. Bogor, Kec. Gunung Sindur, Kel.

Pedurenan atas nama MARIA AGATHA PRASETYO (in casu Tergugat) seluas 4.585 m2 yang dilakukan secara melawan hukum telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materiil maupun imateriil;---------------------------

19. Bahwa kerugian materiil Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah seharusnya dapat mengajukan

sertifikasi pada kantor pertanahan serta

dapat memanfaatkan tanah tersebut dimana tanah tersebut semula ada

yang hendak menyewa selama 5 (lima) tahun sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) akan tetapi karena adanya setifikat yang diterbitkan

atas nama Tergugat maka Penggugat tidak dapat mengajukan sertifikasi dan calon penyewa membatalkan sewa tanah Penggugat tersebut, sedangkan kerugian morill yang diderita Penggugat yaitu dengan terbitnya

SHM secara melawan hukum tersebut sangat mengganggu pikiran dan

batin membuat tidak tenang Penggugat karena tanah yang Penggugat urus sejak lama dan sudah dimiliki Penggugat ternyata diakui oleh Tergugat

sebagai miliknya dengan cara yang melawan hukum, yang apabila dinilai dengan uang maka Penggugat menderita kerugian moril sebesar Rp.

100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dengan demikian Penggugat mohon

kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo memutuskan

menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan moril kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);-------------------

20. Bahwa pembuatan girik dan jual beli serta penerbitan sertifikat No. 208 atas tanah milik orang lain (dalam hal ini Penggugat) merupakan perbuatan yang


melanggar undang-undang dan merugikan Penggugat sehingga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum;-------------------------------------------------------PERMOHONAN SITA JAMINAN--------------------------------------------------------------21. Bahwa untuk mencegah agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan untuk mencegah agar tidak dialihkannya tanah milik Penggugat tersebut oleh Tergugat, ataupun pihak lainnya maka dengan ini mohon agar Pengadilan meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap tanah milik Penggugat seluas 4.585 M2

sebagaimana SHM No. 208, Desa

Pedurenan, Kab. Bogor, Kec. Gunung Sindur, Kel. Pedurenan atas nama MARIA AGATHA PRASETYO (in casu Tergugat) seluas 4.585 M2 , dengan

batas-batas sebagai berikut:---------------------------------------------------------------- Sebelah Utara

: Jl. Ds. Timur Sairan Mizan;----------------------------------

- Sebelah Timur

: Sairan Mizan;----------------------------------------------------

- Sebelah Barat

: Mail Nihin;---------------------------------------------------------


22. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan tidak terbantahkan, maka tidak berlebihan apabila Penggugat

meminta agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit voerbaar bij voorraad);----------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas , maka Penggugat mohon

kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong agar berkenan kiranya memeriksa, mengadili dan selanjutnya memutuskan perkara ini sebagai berikut:-----------------

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-------------------------------

2. Menyatakan tanah sengketa yang terletak dan dikenal umum di Kampung

Bulak, RT. 002, RW. 05, Desa Pedurenan, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, seluas 4.585 M2 sebagaimana SHM No. 208, Desa Pedurenan,

Kab. Bogor, Kec. Gunung Sindur, Kel. Pedurenan, dengan batas-batas sebagai berikut:-------------------------------------------------------------------------------- Sebelah Utara


- Sebelah Timur

: Sairan Mizan;----------------------------------------------------

- Sebelah Barat

: Mail Nihin;---------------------------------------------------------



Adalah milik PENGGUGAT;----------------------------------------------------------------

3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;-------

4. Menyatakan Girik No. 441, Persil 61 D seluas 5000m2 atas nama alm. MarjukYahya tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;----------------------

5. Menyatakan Jual beli antara Alm. Marjuk Yahya dengan Tergugat atas

tanah seluas 4.585m2, Desa Pedurenan, Kab. Bogor, Kec. Gunung Sindur, Kel. Pedurenan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;-------------------

6. Menyatakan Akta Jual Beli tanah No. 1692/JB/VI/1999, tanggal 25 Juni 1999 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;---------------------------------

7. Menyatakan SHM No. 208, Desa Pedurenan, Kab. Bogor, Kec. Gunung Sindur, Kel. Pedurenan atas nama MARIA AGATHA PRASETYO/Tergugat tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan yang sah;----------------------------------------------------------------------------------------

8. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir beslaag) sah berharga atas tanah milik Penggugat seluas 4.585 M2 sebagaimana SHM

No. 208, Desa

Pedurenan, Kab. Bogor, Kec. Gunung Sindur, Kel. Pedurenan atas nama MARIA AGATHA PRASETYO/Tergugat seluas 4.585 M2 , dengan batasbatas sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------ Sebelah Utara


- Sebelah Timur

: Sairan Mizan;----------------------------------------------------

- Sebelah Barat

: Mail Nihin;---------------------------------------------------------


9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan moril kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);-------------------

10. Memerintahkan Turut Tergugat I , Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk mematuhi isi putusan ini;------------------------------------

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit voerbaar bij voorraad);----------------------------------------------------------------------------------------

12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;--------------------------------------------------------------------


Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono);--------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut

Turut

Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, masing-masing melalui Kuasanya mengajukan jawaban tertulis pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------------------------------Jawaban Turut Tergugat II, tertanggal 1 Oktober 2015:-----------------------------DALAM EKSEPSI;-------------------------------------------------------------------------------EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK

JELAS (OBSCUUR LIBEL);--------------------------------------------------------------------Bahwa gugatan yang disampaikan oleh Penggugat terhadap Turut Tergugat II adalah tidak jelas/kabur dalam hal menyatakan unsur perbuatan melawan

hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II karena secara ketentuan tidak ada

satu aturan pun yang dilanggar oleh Turut Tergugat II dengan demikian tidak ada relevansinya apabila Penggugat menempatkan Turut Tergugat II sebagai

pihak dalam perkara sebagai pihak dalam perkara aquo. Hal ini sesuai pula

dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah agung RI Nomor 4 K/Rup/1958 tertanggal 13 desember 1958 yang menyebutkan : “Bahwa untuk dapat

menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa

harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara “, oleh karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II maka dalil Penggugat yang menarik Turut Tergugat II dalam perkara aquo tidak tepat dan tidak beralasan sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat II harus ditolak

atau setidak-tidaknya

dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk Verklaard;--------------------------

DALAM POKOK PERKARA:------------------------------------------------------------------1. bahwa terlebih dahulu Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini, agar segala sesuatu yang diuraikan oleh Turut Tergugat II dalam bagian eksepsi dimasukkan dalam pokok perkara;----------

2. bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil

Penggugat sebagaimana yang dikemukakan dalam gugatannya kecuali


untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenaraannya oleh Turut Tergugat II;---------------------------------------------------------------------------------------------------

3. bahwa di samping itu, untuk dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, harus ada perselisihan hukum antara Turut Tergugat II dengan

Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958 yang

menyebutkan : “Bahwa untuk dapat menuntut seseorang di depan

pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara”;-------------------------------------------

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya memberikan putusan sebagai berikut:--------------------------------------------------------

DALAM EKSEPSI:--------------------------------------------------------------------------------1. Menerima eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;----------------------------2. Menyatakan eksepsi Turut Tergugat II telah tepat dan beralasan;--------------

DALAM POKOK PERKARA:------------------------------------------------------------------1.

Menolak gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat II atau setidak-

2.

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;------------

tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;---------------------------------------------

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);------------------------------Jawaban Turut Tergugat III, tertanggal 23 September 2015:----------------------1. Bahwa TURUT TERGUGAT III menegaskan dan menolak dengan keras seluruh dalil dan tuntutan PENGGUGAT dalam surat gugatannya kecuali secara

tegas

dan

nyata-nyata

diakui

kebenarannya

oleh

TURUT

TERGUGAT III;--------------------------------------------------------------------------------

2. Bahwa apabila dilihat dari kronologis riwayat terbitnya Akta Jual Beli No. 1692/JB/21/1999 tertanggal 25 Juni 1999 adalah berdasarkan:-----------------a. KTP Para Pihak (Bukti T.T.III);-------------------------------------------------------


b. Surat kematian Mardjuki Yahya No. 474.4/03/VI/99 (Bukti T.T. III B);-----c.

Surat Kuasa Waris yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala

Desa

Pedurenan tertanggal 22 Juni 1999 (Bukti T.T. III C);----------------

d. Surat keterangan waris yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Pedurenan tertanggal 22 Juni 1999 (Bukti T.T. III D);------------------

e. Leter C/kektir/Kohir No. 411, wajib ipeda atas nama MARDJUKI YAHYA (Bukti T.T. III E);--------------------------------------------------------------------------

f. PBB atas nama MARDJUKI YAHYA (Bukti T.T. III F);--------------------------Berdasarkan uraian tersebut diatas, TURUT TERGUGAT III selaku Pejabat

Pembuat Akta Tanah adalah benar dan tidak menyalahi tugas dan

wewenangnya selaku PPAT karena telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----------------------------------------------------------

Jawaban Turut Tergugat IV, tertanggal 7 Oktober 2015:----------------------------DALAM EKSEPSI:--------------------------------------------------------------------------------1. Bahwa Turut Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan

Penggugat kecuali yang secara tegas diakui, kebenarannya berdasarkan fakta hukum dan menguntungkan Turut Tergugat IV;-------------------------------

2. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI (ABSOLUTE COMPETENTIE):---

Bahwa tanpa mengurangi rasa keadilan/upaya untuk mencari keadilan, Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong, karena tuntutan gugatan pada bagian petitum angka 7 adalah “Menyatakan SHM.No. 208, Desa Pedurenan Kab. Bogor, Kec. Gunung Sindur

Kel.

Pedurenan

atas

nama

MARIA

AGATHA

PRASETYO/ Tergugat tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan yang sah“. Yang tentunya tuntutan tersebut

merupakan tuntutan untuk dinyatakan batal demi hukum atas Sertipikat obyek sengketa--------------------------------------------------------------------------------

Bahwa tuntutan mengenai Batal demi hukum sertipikat obyek sengketa (65

Sertipikat hak milik ) berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun

1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan

menyatakan batal suatu keputusan tata usaha negara ada pada Peradilan Halaman 12 dari 27 halaman putusan perkara Nomor 236/PDT/2016/PT.BDG.

Tata Usaha Negara;-------------------------------------------------------------------------Sehingga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta

Pasal 5 dan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1985 pasal 4, pasal 62 ayat ( 1 ) huruf a Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan

Tata Usaha Negara tanggal 14-10-1993 Nomor : 224/Td.TUN/X/1993

perihal juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Keterampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara;-------------------------------------------------------------

Tahapan II Tahun 1993 yang ditunjukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia, pada angka V butir 1 menegaskan:--------------------------

Bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai Sertipikat Tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai

dengan

sedangkan

ketentuan

mengenai

soal

perundang-undangan

kepemilikan

adalah

yang

berlaku,

wewenang

dari

Peradilan Umum;-----------------------------------------------------------------------------

Bahwa sedangkan pokok permasalahan/duduk perkara yang diajukan oleh Penggugat

dalam

gugatannya

adalah

mempermasalahkan

tentang

prosedural yang telah dilanggar oleh Turut Tergugat IV dalam menerbitkan sertipikat

obyek

perkara

berdasarkan

Akta

Jual

Beli

No.

1692/JB/21/VI/1999, tanggal 25 Juni 1999 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat III dengan alasan hak Girik No. 441/ Persil 61.D yang direkayasa sebagaimana dalil gugatan pada posita angka 5 dan 6. Bahwa

dikarenakan tuntutan Penggugat yang menginginkan sertipikat obyek perkara untuk dinyatakan batal demi hukum, dengan dasar dalil gugatan

adalah tentang adanya hal-hal yang dilanggar dalam prosedural penerbitan seripikat a quo, selaku demikian permasalahan a quo murni kewenangan

pengujiannya berada pada Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Jo. Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004;--------------------------------

Bahwa dengan mempedomani dalil-dalil gugatan Penggugat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana uraian-uraian


tersebut diatas gugatan a quo diajukan melalui Pengadilan Negeri Cibinong (Perdata) adalah telah menyalahi kewenangan mengadili secara absolut, sehingga gugatan a quo patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet onvankelijk verklaard );----------------------------------------------------------------------3. TENTANG GUGATAN ERROR IN OBJECTO.--------------------------------------Bertitik tolak pada dalil gugatan Penggugat yang dasar kepemilikannya

adalah berasal dari tanah Garapan ( Tanah Negara ) dengan bukti

berdasarkan Surat Sementara Tanda pemilikan tanah dari Redistribusi Tanah Kongsi/partikulir/Guntaj/kelebiah X No. 365/8m/VIII-54/1964 dari Kantor Badan Pekerja Panitya Lendreform daerah tingkat II sedangkan terhadap tanah obyek sengketa (Sertipikat hak Milik No. 208 /Pedurenan)

atas hak kepemilikannya berasal dari Tanhah Milik Adat sebagaimana yang

telah diketahui oleh Penggugat yang faktanya akan dibuktikan kemudian pada acara pembuktian;---------------------------------------------------------------------

Bahwa, berdasarkan fakta hukum dan fakta lapangan tersebut diatas, telah

nyata-nyata dalil gugatan Penggugat dimaksud telah salah obyek, hal mana

Penggugat telah salah menunjuk obyek yang sebenarnya, yang mana

terhadap alas hak kepemilikan atas tanah a quo adalah berdasarkan dari tanah milik adat, sedangkan tanah yang dikuasai oleh Penggugat

merupakan tanah Negara. Sehingga dengan demikian Penggugat tidak dapat semena-mena dan tidak berdasarkan hukum untuk dapat menyatakan

cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sertipikat-sertipikat obyek sengketa;-------------------------------------------------------------------------------

Bahwa, dikarenakan dalil gugatan Penggugat dimaksud error in objecto maka sudah sepatutnya gugatan tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet onvankelijk verklaard );------------------------------------------4. TENTANG GUGATAN DALUWARSA.------------------------------------------------Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 32 angka (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menegaskan “ Dalam hal atas suatu bidang tanah

sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak


atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut

apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak

mengajukan

keberatan

secara

tertulis

kepada

pemegang

sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikatnya”;--------------------------------------------------------Bahwa,

berdasarkan

fakta

yang

ada

terhadap

sertipikat

in

tilis

penerbitannya pada tanggal 3-12-1999, sedangkan Penggugat baru merasa

mempunyai kepentingan dan mengajukan keberatan baik secara tertulis kepada pemegang hak, maupun mengajukan gugatan ke Pengadilan

setelah masa berlaku 5 (lima) tahun terlewati sebagaimana ditentukan dalam pasal 32 angka (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997;---------Sehingga dengan mempedomani ketentuan pasal 32 angka (2) Peraturan

Pemerintah No.24 Tahun 1997 tersebut gugatan yang diajukan oleh

Penggugat terdaftar di Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 24 maret 2015 dalam Perkara Nomor : 68/Pdt.G/2015/PN.Cbi telah melewati masa

tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, yang konsekwesinya hak

mengajukan keberatan tentang penguasaan atau penerbitan sertipikatnya telah daluwarsa.;-------------------------------------------------------------------------------

Karena gugatan aquo telah melewati masa tenggang waktu dalam mengajukan gugatan sudah sepatutnya gugatan dimaksud

untuk

dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard );---------------------

5. TENTANG GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL);-----------------------------Bahwa gugatan Penggugat yang didalilkan dalam posita poin 1 tanah yang

dikuasai Penggugat seluas 5000 M2 terletak di Blok Miring 61/d.I ex tanah Garapan berdasarkan Surat Sementara Tanda pemilikan Tanah dari

Redistribusi tanah Kongsi/partikulir/Guntaj/kelebiah X No. 365/8m/VIII54/1964 dari Kantor Badan Pekerja Panitya Lendreform daerah tingkat II

Bogor, pada posita poin 2 menyatakan tanah sengketa dikuasai sejak tahun

1964 bersamaan dengan tanah milik penggugat lainnya karena letaknya bersebelahan sehingga luas seluruhnya 12.000 M2. Kemudian pada posita

poin 3 didalilkan sebagian tanah tersebut seluas 2000M2 telah terbit sertipikat sehingga sisanya 10.000 m2 namun setalah diajukan permohonan


sertipikatnya sebagian seluas 4585 M2 telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 208 Pedurenan atas nama Tergugat;----------------------------------------------------

Bahwa setelah dicermati posita tersebut diatas yang berkaitan dengan obyek gugatannya tidak jelas mengingat tanah yang dikuasai penggugat

yang belum terbit sertipikatnya atau yang sedang diajukan Sertipikatnya

seluas 10.000 m2 namun penggugat tidak mendalilkan secara detail tentang

alas hak dan asal usulnya. Demikian halnya dengan tanah yang dikuasai oleh Penggugat namun telah terbit sertipikat Hak Milik No. 208/Pedurenan

hanya seluas 4585 M2, Penggugat tidak menjelaskan sisa luas 5415 M2 apakah juga termasuk obyek sengketa atau hanya sebatas yang telah terbit sertipikatnya;------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:

565 K/Sip/ 1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “ kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima “Jo.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1149/ KI / Sip /1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan “karena suatu Gugatan

tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima “ Dengan demikian fakta telah terungkap dalil gugatan pada

gugatan aquo dapat diklasifikasikan sebagai gugatan kabur ( obscuur libel )

dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dimaksud untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);--------------------DALAM POKOK PERKARA;------------------------------------------------------------------1. Bahwa segala apa yang diuraikan oleh Turut Tergugat IV dalam bagian

eksepsi mohon dianggap berlaku mutatis muntadis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkaranya, sehingga apa yang telah didalilkan dalam bagian eksepsi mohon dianggap telah pula didalilkan dalam bagian pokok perkaranya;-----------------------------

2. Bahwa , Turut Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat yang khususnya ditujukan kepada Turut Tergugat IV yang pada

prinsipnya Turut Tergugat IV dalam menerbitkan Sertipikat obyek perkara telah melanggar hukum, dikarenakan Turut Tergugat IV dalam menerbitkan sertipikat in litis telah sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Jo.


Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 sehingga

Turut Tergugat IV menolak dengan tegas dalil Petitum Penggugat Poin 7.

Bahwa tindakan administratif Turut Tergugat IV dalam menerbitkan sertipikat in litis adalah dalam rangka melaksanakan fungsi Pelayanan

Publik di Bidang Pertanahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3), Jo. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960

Pasal 2 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional: 3 Tahun 1997

Jis Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9 Tahun 1999, serta TELAH MEMENUHI Asas-Asas Umum Pemerintah yang

baik/AAUPB (algemene behoorlijk bestuur/principle of good administration) sebagaimana yang diuraikan oleh W. RIAWAN TJANDRA, SH dalam

bukunya HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA, halaman 68 dan halaman 69 bahwa menurut CRINCE LE ROY (PRINCIPLE OF GOOD ADMINISTRATION) terutama asas kepastian hukum (principle of

3. legal security), asas bertindak cermat (principle of carefulnes) dan oleh

KOENTJORO PUBROPRANOTO, pada asas Kebijaksanaan (principle of sapiently;-----------------------------------------------------------------------------------------

Sehingga Turut Tergugat IV TIDAK menggunakan wewenang yang

menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang ( detournement

de povoir ) dan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut TIDAK

bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta TANPA wewenang yang sah menurut hukum melakukan tindakan hukum yang merugikan Para Penggugat ( willekeur ) dan TIDAK bertentangan

dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, pasal 53 ayat (2) huruf a dan b;---------------------------------------------------

4. Bahwa Turut Tergugat IV menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat point 8 dan point 9 yang pada pokoknya menyatakan penerbitan

sertipikat Hak Milik No. 208/Pedurenan penuh dengan rekayasa dan

kejanggalan. Bahwa prosedural pencatatan pendaftaran pertama kali penerbitan sertipikat obyek perkara yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV


telah ditempuh sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 dan pasal 14 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, seperti

terbitnya Surat Ukur sebagai lampiran sertipikat Hak Milik obyek sengketa

didasarkan pada hasil pengukuran yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV, dengan dasar penunjukan batas dari pemiliknya, kemudian ditindak lanjuti

penelitian data fisik dan yuridis oleh Tim Panitia A, dalam hal ini pihak Kepala Desa selaku anggota Tim Panitia A;-------------------------------------------

Setelah terdapatnya kecocokan dan atau kesesuaian antara data fisik dan

data yuridis untuk memenuhi ketentuan pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah

No.24

Tahun

1997

tentang

Pendaftaran

Tanah,

hasil

pengumpulan data fisik dan yuridis atas bidang-bidang tanah a quo telah dilakukan pengumuman selama 60 (enam puluh ) hari, untuk memberikan kesempatan

kepada

pihak-pihak

yang

berkepentingan

mengajukan

keberatan-keberatan menegenai pengumuman tanah tersebut. Bahwa dikarenakan batasan waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana diatur dalam

pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tidak terdapat adanya upaya keberatan dari pihak-pihak yang berkepentingan, maka pencatatan

pendaftaran

tanah

pertama

kali

ditindaklanjuti

dengan

penerbitan sertipikatnya;---------------------------------------------------------------------

Dikarenakan Turut Tergugat IV sebagai lembaga/instansi yang diantaranya

mempunyai tugas pokok dan fungsi mencatat pendaftaran tanah yang ada di Indonesia, dan tindakan administratif Turut Tergugat IV dalam

menerbitkan sertipikat in tilis adalah dalam rangka melaksanakan fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan, maka sangat tidak berdasarkan hukum dan tidak ada relevansinya apabila Penggugat menyatakan Turut

Tergugat IV telah merekayasa proses penerbitan sertipikat obyek perkara sehingga ikut melakukan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga memohonkan dinyatakan Batal demi hukum atas sertipikat obyek sengketa;

5. Bahwa, untuk memperjelaskan duduk permasalahan tanah sengketa bersama ini disampaikan kronologis penerbitan sertipikat in tilis sebagai berikut:-------------------------------------------------------------------------------------------

Sertipikat

Hak

Milik

No.

208/Pederunan

Surat

Ukur

No.313/Pedurenan/1999 tanggal 22-03-1999 luas 4585 M2 terbit pada


-

tanggal 3-12-1999 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Bogor tanggal 01-12-1999 No. 500.1/4069/HM/XII/1999 tercatat atas nama Ny. MARIA AGATHA PRASETYO terletak di Desa

-

Pedurenan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor;--------------------

-

Bahwa berdasarkan Riawayat Tanah dari Kepala Desa Padurenan dan

hasil penelitian data fisik dan yuridis yang dilakukan oleh Panitia A. Tanah tersebut berasal dari bekas tanah milik adat yang tercatat atas nama MARDJUK JAHYA terdaftar dalam C.No. 411 P.612.D.I dimiliki sejak sebelum tanggal 24-09-1960;-------------------------------------------------

-

Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1998 beralih ke atas nama UJANG

R.Dkk. ( 4 orang ) karena warisan sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Waris tanggal 22 Juni 1999;------------------------------------------

-

Berikutnya pada tanggal 25 Juni 1999 beralih ke atas nama Ny. Maria

AGATHA

PRASETYO

berdasarkan

Akta

jual

beli

nO.

1692/

JB/21/VI/1999 yang dibuat oleh dan dihadapan MIRANTI TRESNANING

TIMUR, SH. Selaku PPAT. DENGAN DAERAH KERJA SEMUA Kecamatan di Kabupaten D.T. II Bogor;-------------------------------------------Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas penerbitan sertipikat-sertipikat

a quo telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997 sehingga:----------------------------------------------------------------------------------------

 Telah sesuai dengan azas legalitas;------------------------------------------------ Tidak berbuat sewenang-wenang ( De tornement de pouvior);--------------

 Tidak berbuat sekehendak hati ( Willekeur );--------------------------------------

 Sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintah Yang Baik ( AAUPB );-----Atas dasar uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutus:----------------------------------------------

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat IV;----------------------------


2. Menolak

gugatan

Penggugat

seluruhnya

atau

setidak-tidaknya

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet onvankelijk verklaard );---------------------------------------------------------------------------------

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;------------------------------------------------------------------------

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

(ex aequo et bono);---------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Pihak: Turut

Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 13 Oktober 2015;--

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Pihak Penggugat,

Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik secara tertulis masing-masing tertanggal 21 Oktober 2015;------------------Membaca

surat

68/Pdt.G/2015/PN.Cbi.

/

relas

pemberitahuan

isi

putusan

Nomor:

yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri

Cibinong, yang menerangkan telah memberitahukan dan menyerahkan isi

putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 18 Januari 2016 Nomor 68/Pdt.G/2015/PN.Cbi. kepada:

Turut Tergugat IV pada tanggal 9 Februari

2016, kepada: Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III masing-masing

pada tanggal 23 Februari 2016 dan kepada: Turut Tergugat I pada tanggal18 Maret 2016;-------------------------------------------------------------------------------------------

Membaca akta permohonan banding Nomor: 68/Pdt.G/2015/PN.Cbi.

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Januari 2016 Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya,

Pengadilan

telah

mengajukan

Negeri

Cibinong

permohonan tertanggal

banding

18

terhadap

Januari

2016

putusan Nomor

68/Pdt.G/2015/PN.Cbi. dalam perkara antara Ardja bin Buron sebagai Pembanding semula Penggugat lawan Ny. Maria Agatha Prasetyo sebagai Terbanding dan Ujang dkk sebagai Para Turut Terbanding

semula Turut

Tergugat I, Turut Terbanding II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV;--------------Membaca

surat

pemberitahuan

pernyataan

banding

Nomor


68/PDT.G/2015/PN.Cbi. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, yang menyatakan bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada:

Terbanding semula Tergugat, Turut

Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 5 Pebruari 2016 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 9 Pebruari 2016;---------------------------------------------------------------

Membaca memori banding tertanggal 4 April 2016 diajukan oleh Kuasa

Pembanding semula Penggugat yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri

Cibinong pada tanggal 8 April 2016;----------------------------------------------------------Membaca surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor

68/PDT.G/2015/PN.Cbi, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, yang menyatakan bahwa telah diberitahukan memori banding dari Pembanding semula

Penggugat tersebut

dengan resmi kepada: Turut

Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV masing-masing pada

tanggal 14 April 2016, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 18 April 2016 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 19 April 2016;----------------------------------------------------------------------------Nomor:

Membaca surat

pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage)

68/PDT.G/2015/PN.Cbi.,

yang

dibuat

oleh

Jurusita

Pengganti

Pengadilan Negeri Cibinong, yang menerangkan bahwa berkas pemeriksaan

perkara telah selesai diminutasi dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari diberikan kesempatan untuk melihat, membaca dan memeriksa berkas perkara Nomor 68/Pdt.G/2015/PN.Cbi. tersebut, kepada: Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV masing-masing pada

tanggal 30 Maret 2016, kepada: Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I,

Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 31 Maret 2016, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 6 April 2016 dan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 8 April 2016;---------------------------------------------------------------------------------------------------

Membaca surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Cibinong

tertanggal 3 Mei 2016 Nomor 68/Pdt.G/2015/PN.Cbi, yang menerangkan bahwa


sampai berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 3 Mei

2016, Terbanding maupun Kuasa Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;-----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------Tentang Pertimbangan Hukum----------------------------Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula

Penggugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat

yang

ditentukan

oleh

Undang-Undang,

oleh

karena

itu

permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;--------------------------

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori

bandingnya mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:-------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa Pembanding dahulu Penggugat keberatan dengan amar putusan

dan pertimbangan Majelis Hakim yang pada intinya menyatakan gugatan Pembanding dahulu Penggugat kabur (obscure libel), sebab Majelis Hakim meragukan kebenaran bukti kepemilikan Pembanding dahulu Penggugat

yang tidak didukung oleh bukti-bukti lainnya dan Pembanding dahulu Penggugat dianggap salah menunjukan objek adalah hal yang sangat tidak -

tepat dan sangat keliru;----------------------------------------------------------------------

Bahwa kekeliruan dalam pertimbangan tersebut dikarenakan Majelis Hakim

mengabaikan fakta-fakta dipersidangan berupa 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang telah menerangkan/membuktikan kebenararan dalil-dalil

-

Penggugat dahulu Pembanding yang telah sangat jelas memperkuat bukti

Pembanding dahulu Penggugat selain bukti surat dan bukti-bukti yang diajukan Pembanding dahulu Penggugat adalah bukti yang valid, sehingga berakibat pada kelirunya putusan yang dijatuhkan;----------------------------------

-

Bahwa Pembanding dahulu Penggugat sangat keberatan dengan alasan

Majelis Hakim tidak mengabulkan gugatan Pembanding dahulu Penggugat

karena tidak ada pemeriksaan setempat karena jelas dalam persidangan

Pembanding dahulu Penggugat menanyakan kepada Majelis Hakim apakah

perlu dilakukan pemeriksaan dan dijawab tidak perlu, dan juga batas tanah telah dibenarkan oleh saksi Pembanding dahulu Penggugat serta tidak ada


sanggahan dari Terbanding dahulu Tergugat, sehingga Pembanding dahulu

Penggugat

tidak

mengajukan

permohonan

pemeriksaan

setempat.

Meskipun demikian seharusnya untuk memastikan kebenaran objek dan

batas-batas tanah sengketa selain atas permintaan Pembanding dahulu

Penggugat maupun Terbanding dahulu Tergugat secara ex officio Majelis Hakim

karena

jabatannya

menetapkan

dilaksanakan

pemeriksaan

setempat, apabila hal tersebut dianggap penting bagi Hakim untuk

mengetahui secara pasti objek sengketa maka wajib dilaksanakan

pemeriksaan setempat sebagaimana diamanatkan SEMA RI Nomor 7 tahun 2001;----------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa dalam perkara aquo Majelis HakimPengadilan Negeri Cibinong tidak

memerintahkan pemeriksaan setempat dengan demikian Majelis Hakim

dapat dikatakan telah memiliki keyakinan akan kebenaran batas-batas tanah yang diajukan Pembanding dahulu Penggugat, sehingga tidak ada

alasan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa objek mengenai batasbatasnya kabur, karenanya pertimbangan tersebut haruslah ditolak;-----------

Bahwa terbukti dalam persidangan Pembanding dahulu Penggugat adalah

pemilik ex

tanah

tanah

seluas

garapan,

5.000

Desa

m2

terletak

Pedurenan,

di

Kab.

Blok

Bogor,

Miring

Jawa

61/d.i Barat

berdasarkan surat sementara tanda pemilikan tanah dari Redistribusi Tanah kongsi/Partikulir/Guntaj/KELEBIHAN X

Nomor 365/8m/VIII-54/1964 yang

diberikan oleh kantor badan pekerja panitya landreform daerah tingkat II Bogor kepada Pembanding dahulu Penggugat dan terbukti pula tanah sengketa tersebut dikuasai Pembanding dahulu Penggugat sejak tahun -

1964 bersama tanah lainnya yang letaknya bersebelahan, jadi tanah milik

Pembanding dahulu Penggugat secara keseluruhan adalah seluas 12.000 m sebagaimana pernyataan yang dibuat Penggugat mengenai tanah ex tanah garapan yang diketahui/dibenarkan dan ditanda tangani oleh Kepala

Desa, RT dan RW setempat tertanggal 31 Desember 1973 (Vide bukti P-1, bukti P-2) yang sampai saat ini masih dikuasai Pembanding Penggugat,

namun karena keterbatasan dana baru dapat melakukan permohonan

sertifikasi tanahnya seluas 2.000 m2 dan sisanya 10.000 m2 akan Pembanding dahulu Penggugat sertifikasi jika sudah memiliki dana;-----------


-

Bahwa Pembanding dahulu Penggugat tidak dapat melakukan sertifikasi

terhadap tanah sisa seluas 10.000 m2 tersebut, karena sebagian tanah milik

Pembanding dahulu Penggugat yaitu seluas 4.585 m2 telah disertifikasi oleh Terbanding dahulu Tergugat dengan SHM No. 208, Desa Pedurenan, Kab.

Bogor, Kec. Gunung Sindur, Kel. Pedurenan atas nama Maria Agatha

Prasetyi (in cassu Terbanding dahulu Tergugat), dan setelah Pembanding dahulu Penggugat telusuri ternyata dasar terbitnya SHM No. 208, atas

nama Terbanding dahulu Tergugat (Maria Agatha Prasetyo) karena adanya AJB No/1692/JB/21/VI/1999 tanggal 25 Juni 1999 yang dibuat oleh dan

dihadapan Turut Terbanding II dahulu Turut Tergugat II, yang dibeli dari Alm. Marjuk Yahya yang posisinya digantikan oleh ahli warisnya: Jajang selaku Turut Terbanding I dahulu Turut Tergugat I;----------------------------------

Bahwa terbukti dipersidangan adanya rekayasa surat bukti:--------------------- SHM No. 28 atas nama Terbanding dahulu Tergugat yaitu adanya perbedaan

No. surat ukur dalam sertifikat dengan gambar dalam

sertifikat (dalam sertifikat surat ukur No. 313/Pedurenan/1999, dalam

gambar surat ukur No.314/1999), jelas terlihat kejanggalan dalam

sertifikat tersebut bagaimana mungkin dalam sertifikat yang sama terdapat 2 (dua) nomor surat ukur yang berbeda;---------------------------------

 Girik No. 441 persil 61 D atas nama alm. Marjuk Yahya yang cacat

hukum (dilakukan secara melawan hukum), karena bagaimana mungkin

ada/bisa terbit girik yang jelas-jelas asal-usulnya adalah tanah negara bukan tanah adat;--------------------------------------------------------------------------

Bahwa terbukti dalam persidangan tidak ada pemilik lain selain Pembanding

dahulu Penggugat, sejak tahun1964 tanah sengketa telah dikuasai oleh

Pembanding dahulu Penggugat dan tidak ada pihak lain termasuk alm. Marjuk Yahya yang mencoba complain, mengambil, memanfaatkan tanah sengketa, meskipun Terbanding dahulu Tergugat telah memiliki sertifikat

No. 208, akan tetapi Terbanding dahulu Tergugat menelantarkan tanah

tersebut dengan tidak pernah muncul untuk mengurus, menguasai dan memanfaatkan atau melakukan tindakan apapun terhadap tanah sengketa;-

Bahwa terbukti dalam persidangan jual beli antara alm Marjuk Yahya


dengan Terbanding dahulu Tergugat dan terbitnya SHM No. 208, Desa

Pedurenan, Kab. Bogor, Kec. Gunung Sindur, Kel. Pedurenan atas nama Maria Agatha Prasetyo (in casu Terbanding dahulu Tergugat) seluas 4.585

m2 dilakukan secara melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi Pembanding dahulu Penggugat baik materiil maupun immateriill/moril,

dengan demikian Pembanding dahulu Penggugat mohon kepada Majelis

Hakim Tinggi menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar kerugian materiil/moril kepada Pembanding dahulu Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);----------------------------------------------

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding, memeriksa

dan mempelajari secara cermat dan seksama berkas perkara, serta turunan

resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 18 Januari 2016 Nomor 68/Pdt.G/2015/PN.Cbi., memori banding dari Pembanding semula Penggugat,

Replik dari Pihak: Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding II semula

Turut Tergugat II, Turut Tergugat III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV dan Duplik dari Pihak Pembanding semula

Penggugat, Pengadilan Tinggi Bandung sependapat dengan pertimbangan hukum

Peradilan

Tingkat

Pertama

dalam

putusannya,

karena

telah

dipertimbangkan secara tepat dan benar dan telah sesuai dengan keadaan-

keadaan serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku, lagi pula dalam pemeriksaan ini tidak ditemukan adanya pelanggaran/penyimpangan

dalam

Hukum Acara;----------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi sebagaimana dalam

pertimbangan diatas, telah sependapat dengan pertimbangan Hukum Peradilan

Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan Hukum Peradilan Tingkat

Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;------------------

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Pembanding

semula Penggugat tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan

karena sudah turut dipertimbangkan oleh Peradilan Tingkat Pertama dalam putusannya;------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas

Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibinong


tertanggal 18 Januari 2016 Nomor 68/Pdt.G/2015/PN.Cbi. tetap dipertahankan dan dikuatkan; --------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat, tetap

dinyatakan dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos

perkara yang timbul di Kedua Tingkat Peradilan dan di Tingkat Banding akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini; ----------------------------------------------

Mengingat:---------------------------------------------------------------------------------

Pasal 1365 KUH. Perdata;--------------------------------------------------------

-

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulang di

-

Jawa dan Madura;------------------------------------------------------------------Undang-Undang

Nomor

8

Tahun

2009

tentang

Kekuasaan

Kehakiman;---------------------------------------------------------------------------Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;---Dan Peraturan lain yang terkait;-------------------------------------------------

----------------------------------------M e n g a d i l i:----------------------------------------- Menerima

permohonan

banding

dari

PEMBANDING

semula

PENGGUGAT;------------------------------------------------------------------------

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 18 Januari 2016 Nomor

68/Pdt.G/2015/PN.Cbi., yang dimohonkan

banding tersebut; ------------------------------------------------------------------- Menghukum

PEMBANDING

semula

PENGGUGAT,

untuk

membayar ongkos perkara di kedua Tingkat Peradilan, dan di Tingkat

Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).---------------------------------------------------------------------------------Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis

Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini: Selasa, tanggal

2 Agustus

2016 oleh kami: DR. (HC) Satria US. Gumay, S.H., Tinggi

dengan

pada

Pengadilan

Djernih

Tinggi

Sitanggang,

Bandung Bc.

sebagai

Ip.,

Hakim

S.H.,

Hakim

M.H.

Hakim

Ketua, dan


Hendrik Pardede, S.H., M.H.,

masing-masing sebagai Hakim Anggota,

berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 23 Mei 2016, Nomor: 236/PEN/PDT/2016/PT.BDG., untuk memeriksa dan

mengadili perkara ini dalam Tinggkat Banding dan putusan tersebut pada hari: Kamis, tanggal 4 Agustus 2016, diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh: Hj. NENDEN KHAERANI, S.H. Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Kedua Belah Pihak dalam perkara ini.--------------------------------------------------------------------------------------------

Hakim Ketua,

Hakim Anggota, Ttd

Ttd DR. (HC) Satria US. Gumay, S.H.

Djernih Sitanggang, Bc.Ip, S.H., M.H. Ttd Hendrik Pardede, S.H., M.H. Panitera Pengganti, Ttd Hj. Nenden Khaerani, S.H. Perincian Biaya Perkara:

- Redaksi Putusan …………. Rp. 3.000,- Materai Putusan…………… Rp.

6.000,-

- Pemberkasan….…………… Rp.139.000,-

Jumlah…..……….………..… Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).


PT.BDG

Recommend Documents