PT.BDG

PUTUSAN NOMOR 235/PDT/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : INDRA GUNAWAN, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sukamulya Nomor. 40, RT. 003, RW. 012, Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, yang dalam tingkat banding ini telah memberikan kuasanya kepada : RADEN LIANI AFRIANTY, S.H. Afrianty, S.H.

Advokat pada Kantor Hukum Liani

& Partner, beralamat di Komplek Blok C

Jalan Kemuning 2 Nomor 2 Cihanjuang, Kota Cimahi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Pebruari 2017, selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING SEMULA TERGUGAT II ; Lawan: TUAN SUBUR CHRISTIO CHANG, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Saad Nomor: 12, Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada AHMAD HUSEIN BATUBARA, SH. Advokat, beralamat kantor di Jalan

Muchammad

Yunus I Nomor 11 A, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING SEMULA PENGGUGAT ; Dan: FAMELIA TANUJAYA, Swasta, semula bertempat tinggal di Jalan Sukamulya Nomor 40, RT. 003, RW. 012, Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, sekarang bertempat tinggal

Putusan Nomor 235/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 1 dari 15

di Jalan Jendearal Ahmad Yani No. 757A, RT. 003, RW. 005, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai ; TURUT TERBANDING SEMULA TERGUGAT I; Pengadilan Tinggi tersebut ; Setelah membaca meneliti surat-surat sebagai berikut : 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 9 Mei 2017 Nomor 235/PEN/PDT/2017/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas; 2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 26 Januari 2017, Nomor 305/Pdt.G/2016/PN.Bdg ; TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 5 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 12 Agustus 2016 dibawah Register Nomor: 305/Pdt/G/2016/PN.Bdg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : TENTANG DUDUKNYA PERKARA : 1. bahwa, di Bandung pada tanggal 5 Januari 2010, Penggugat atas permintaan Tergugat I telah meminjamkan dan memberi pinjaman kepada Tergugat I yang sebaliknya telah meminjam dan menerima pinjaman dari Penggugat, jumlah uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sebagaimana temyata dan terbukti dari Akta Pengakuan Hutang tertanggal 5 Januari 2010 ; vide surat bukti Product P-l. 2. bahwa, atas pinjaman uang tersebut di atas, Tergugat I dikenakan bunga yang harus dibayar kepada Penggugat sebesar 1% (satu persen) sebulan terhitung mulai tanggal hari ini, yaitu tanggal lima Januari dua ribu sepuluh (5-1-2010) secara berturut-turut setiap bulannya ; Vide Pasal 2 Akta Pengakuan Hutang tersebut. 3. bahwa, pinjam meminjam uang tersebut di atas, harus dibayar kembali oleh Tergugat I kepada Penggugat sebelum atau selambat-lambatnya pada tanggal lima Januari dua ribu tiga belas (5-1-2013). Setelah jangka waktu


tersebut di atas berakhir, maka hutang uang ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan dengan syarat-syarat yang akan disetujui terlebih dahulu oleh Penggugat dan Tergugat I; 4. bahwa, sebelum jangka waktu pinjaman uang tersebut di atas berakhir Tergugat 1 telah menghubungi dan bertemu dengan Penggugat, yang menjelaskan, bahwa pinjaman uang tersebut akan diperpanjang serta meminjam kembali sebagai tambahan pokok hutang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sehingga jumlah hutang seluruhnya menjadi sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut harus dibayar kembali oleh Tergugat I kepada Penggugat dengan uang tunai dan sekaligus sebelum atau selambat-lambatnya pada tanggal lima Juli dua ribu enam belas (5-7-2016) ; 5. bahwa, pinjaman tambahan pokok hutang sebesar Rp. 300.000.000,(tigaratus juta rupiah) tersebut, menurut Tergugat I pada waktu itu untuk penebusan Sertipikat Hak Milik rumah Tergugat I yang terletak di jalan Sukamulya Nomor 40 Bandung dan sebagai jaminan hutang Tergugat I pada PT. Bank UOB Indonesia Cabang Bandung serta setelah ditebus akan Tergugat I serahkan Sertipikat a quo kepada Penggugat sebagai Jaminan Hutang ; 6. bahwa, pada tanggal 6 Agustus 2015, Tergugat I telah menyerahkan kepada dan diterima oleh Penggugat 1 (satu) Sertipikat Hak Milik Nomor : 5692/Kelurahan Kopo, luas 100 m2 (seratus meter persegi) A.N Famelia Tanujaya, Jalan Sukamulya No. 40 (dh. Blok Sukabirus) Bandung ; 7. bahwa, Tergugat I dan Tergugat II adalah suami isteri yang terikat dalam tali perkawinan yang sah pada saat Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat, tanpa membuat perjanjian perkawinan dan oleh karena itu menurut ius constitutum Tergugat II haruslah bertanggung-jawab atas hutang yang dibuat oleh Tergugat I semasa perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II masih berlangsung ; 8. bahwa, segera setelah lewat tanggal 5 Juli 2016 Penggugat telah beberapa kali menghubungi dan bertemu dengan Tergugat I, baik langsung maupun tidak langsung, dan menegornya agar supaya la/Tergugat I segera membayar lunas hutang pokok sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), karena bunganya telah dibayar lunas, akan tetapi temyata Tergugat I tidak melaksanakannya sampai sekarang, melainkan hanya janji-janji yang


tidak ada kenyataannya ; 9. bahwa, tindakan dan perbuatan Tergugat I tersebut di atas merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap dan membawa kerugian kepada Penggugat ; 10. bahwa, adalah patut dan layak kiranya apabila Pengadilan menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kembali/melunasi hutangnya kepada dan pada alamat Penggugat Pinjaman Pokok sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ditambah bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulannya terhitung sejak tanggal gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bandung sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; 11. bahwa, untuk menghindarkan gugatan Penggugat dalam perkara ini menjadi illusoir karena tidak ada barang-barang yang oleh Penggugat dapat dijadikan verhaals-object, demikian juga karena Penggugat merasa khawatir bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan berusaha untuk menghilangkan (buiten het bereik stellen) harta kekayaannya dari gugatan/tuntutan Penggugat : maka : -

oleh karena Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng berhutang uang karena pinjaman tersebut, kiranya telah terdapat cukup alasan sebagaimana disyaratkan oleh Ketentuan-Ketentuan yang telah ditetapkan dan dimaksudkan oleh pasal 227 H.I.R. untuk s e b e 1 u m materie pokok dalam perkara ini diperiksa di muka persidangan, terlebih dahulu meletakan Sita Jaminan (Conservatoir - Beslag) terhadap :

-

Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 5692/Kelurahan Kopo, luas 100m2 (seratus meter persegi), Surat Ukur tanggal 24 - 7 - 2001, Nomor : 133/Kopo/2001, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegallega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahari Kopo, setempat dikenal sebagai jalan Sukamulya Nomor 40, tertulis atas nama Nona Famelia Tanujaya.

12. bahwa, Penggugat pada waktu sekarang ini sangat memerlukan uang tersebut, ditambah bahwa gugatan Penggugat didasarkan oleh Surat-Surat Bukti yang pada dasarnya telah memenuhi syarat-syarat yang telah


ditetapkan dan dimaksudkan oleh pasal 180 H.I.R.,maka : oleh karena ada urgensinya, karena Penggugat sangat terdesak akan kebutuhan keuangan tersebut dan lagipula ternyata bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai harta kekayaan yang nilainya jauh melebihi dengan yang digugat/dituntut oleh Penggugat, kiranya pada dasarnya Pengadilan menetapkan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya. 13. bahwa, berlandaskan pada segala sesuatu yang oleh Penggugat telah diuraikan di atas, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bandung terlebih dahulu memeriksa hal ikhwal mengenai Sitaan Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohonkan oleh Penggugat, dalam hal ini karena Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng berhutang kepada Penggugat sebagaimana dimaksudkan di dalam pasal 227 ayat (1) H.I.R., maka sebelum materie pokok dalam perkara ini disidangkan : -

Menetapkan untuk memerintahkan kepada Jurusita (Deurwaarder) pada Pengadilan Negeri Bandung atau orang yang ditunjuk menggantikannya untuk meletakan Sitaan Jaminan (Conservatoir - Beslag) atas harta Kekayaan Tergugat I dan Tergugat II seperti yang dimohonkan oleh Penggugat pada butir 11 di atas. Selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan memeriksa

materie pokok dalam perkara ini (bodem-geschil) dan menjatuhkan putusan sebagai berikut : PRIMAIR: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya ; 2. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang tertanggal 5 Januari 2010 dan Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan tertanggal 5 Juli 2014 adalah sah dan berharga ; 3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng berhutang kepada Penggugat jumlah uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ; 4. Menyatakan Tergugat I telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap dan membawa kerugian kepada Penggugat ; 5. Menyatakan sah dan berharga Sitaan Jaminan (Conservatoir - Beslag) tersebut ;


6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar lunas hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 700.000.000,(tujuh ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; 7. Menetapkan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya ; 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. SUBSIDIAIR : - Seandainya Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan ex aequo et bono (mohon keadilan) dan untuk itu Penggugat memohon pula : - Agar Pengadilan/Hakim karena Jabatannya (ambtshalve)

menambah

gugatan Penggugat, apabila dianggap perlu. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertanggal 13 Oktober 2016, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA : Bahwa, Tergugat I dengan ini mengajukan jawaban terhadap Materie pokok dalam perkara ini sebagai berikut: 1. bahwa,

Tergugat I

menyangkal

dan

menolak semua dalil serta

argumentasi Penggugat, kecuali apa yang diakui oleh Tergugat I dengan tegas dan bulat; 2. bahwa, benar Tergugat I, pada tanggal 5 Januari 2010 meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yaitu berdasarkan Akta Pengakuan Hutang dibawah tangan tertanggal 5 Januari 2010 ; 3. bahwa, kemudian untuk keperluan Pelunasan Pinjaman Tergugat I ke Bank UOB Cabang Bandung, maka pada tanggal 5 Juli 2014, Tergugat I mengajukan Pinjaman uang kembali kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana berdasarkan Pengakuan Hutang Dengan Jaminan dibawah tangan tertanggal 5 Juli 2014 ; 4. bahwa, Tergugat I sudah membayar kewajibannya atas bunga pinjaman


sebesar 1 (satu) persen setiap bulannya atas pinjaman Tergugat I kepada Penggugat tersebut; 5. bahwa, Tergugat I pernah beberapa kali bertemu dengan Penggugat untuk membicarakan masalah pinjaman Tergugat I agar diberi tenggang waktu agar pinjamannya dapat diperpanjang kembali ; 6. bahwa, Tergugat I, berkeberatan atas dalil Penggugat pada poin 10 Gugatannya, yang pada pokoknya berbunyi : "....... Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar kembali/melunasi hutangnya kepada dan pada alamat Penggugat Pinjaman Pokok sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ditambah bunga sebesar 1 % (satu persen) setiap bulannya terhitung sejak tanggal gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bandung ... .dst-nya" Karena berdasarkan Undang-Undang, bunga yang perbolehkan adalah bunga Moratoir yaitu sebesar 6 (enam) persen pertahun ; 7. bahwa, Tergugat I berkeberatan terhadap dalil Penggugat dalam poin 11 gugatannya untuk diletakkan Sita Jaminan atas SHM No 5692/K.elurahan Kopo tertulis atas nama Nona Famelia Tanujaya, karena Sertipikat Hak Milik aquo telah disimpan dan dipegang oleh Penggugat; Bahwa berlandaskan kepada segala

sesuatu yang

oleh

Tergugat I

telah dikemukakan diatas, sudilah kiranya Pengadilan berkenan menjatuhkan putusan: - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; - Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertanggal 20 Oktober 2016, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut : 1. Bahwa pada pokoknya Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang telah diakuinya secara tegas dan bulat. 2. Bahwa benar, Tergugat I dan Tergugat II dahulu pernah terikat hubungan perkawinan, yaitu sebagaimana yang dilangsungkan secara Katolik di Gereja St. Mikael Jl. Waringin Kota Bandung pada tanggal 8 Agustus 2008, dan kemudian pada tanggal 26 Februari 2009 barulah perkawinan tersebut


didaftarkan serta dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut sebagaimana yang diterangkan dalam Akta Perkawinan Nomor 3205CPK2602200900121. 3. Bahwa pada sekitar bulan Maret 2015, Tergugat II menerima salinan Akta Perceraian dari Tergugat I, dimana sebelumnya Tergugat II sama sekali tidak pernah mengetahui proses maupun pemberitahuan mengenai adanya gugatan cerai dari Tergugat I tersebut. Namun demikan berdasarkan Kutipan Akta Perceraian Nomor 3273-CR-05112014-0001 bertanggal 5 Nopember 2014 tersebut yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Bandung Nomor 337/Pdt.G/2014/PN.Bdg bertanggal 15 Oktober 2014, maka terhitung sejak terbitnya akta cerai tersebut hubungan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II telah putus akibat perceraian. 4. Bahwa benar, pada tanggal 5 Mei 2010 pada saat Tergugat I dan Tergugat II masih terikat dalam hubungan pernikahan, Tergugat I dan Tergugat II pernah membeli sebidang tanah dan bangunan berupa rumah tinggal di atasnya seluas 100 m2 yang terletak di Jl. Sukamulya No. 40 Bandung, atau tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam SHM Nomor 5692/Sukamulya. 5. Bahwa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tersebut di atas dahulu dibeli oleh Tergugat I dan Tergugat II seharga Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta ruplah), dibayarkan menggunakan fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Bank UOB Buana, dimana pembayaran DP awal sebesar Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) sebagian diambil dari penarikan kartu kredit milik Tergugat II, sedangkan cicilannya sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Tergugat II setiap bulannya. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terhadap objek tanah dan bangunan rumah tinggal tersebut merupakan harta bersama antara Tergugat I dan Tergugat II. 6. Bahwa terlepas benar atau tidaknya hutang yang dimiliki oleh Tergugat I kepada Penggugat, nyatanya selama terikat dalam hubungan perkawinan Tergugat II sama sekali tidak pernah mengetahui bila Tergugat I pernah memiliki maupun meminjam sejumlah uang kepada Penggugat, namun demikian adanya hubungan hutang piutang antara Tergugat I dengan Penggugat tersebut barulah Tergugat II ketahui pada sekitar bulan September 2016, yaitu pada saat Tergugat II menerima relaas panggilan


sidang dan menerima berkas gugatan perkara No.305/Pdt.G/2016/PN.Bdg. 7. Bahwa terhadap hutang Tergugat I tersebut, faktanya selama ini setiap kali Tergugat I mengajukan pinjaman kepada Penggugat tidak pernah sekalipun memberitahu dan/atau setidak-tidaknya meminta ijin kepada Tergugat II selaku suami yang sah dari Tergugat I itu sendiri. Begitupula terhadap Penggugat, apabila Penggugat hendak dianggap sebagai kreditur yang beritikad baik, maka seharusnya pula Penggugat memberitahukan kepada Tergugat II atau setidak-tidaknya mengingatkan Tergugat I agar meminta persetujuan Tergugat II terlebih dahulu sebelum memberikan pinjaman kepada Tergugat I, terlebih lagi pada saat proses pengajuan pinjaman tersebut Penggugat secara jelas dapat mengetahui status daripada Tergugat I itu sendiri melalui status pada tanda pengenalnya yang nyata-nyata telah memiliki seorang suami. 8. Bahwa dengan demikian Tergugat II jelas-jelas sangat tidak sependapat dengan dalil Penggugat sebagaimana yang ia tuangkan pada poin 7 (tujuh) posita gugatannya, mengingat hubungan hutang piutang dengan Penggugat itu sendiri telah dibuat dan dijalankan secara pribadi oleh Tergugat I tanpa persetujuan maupun sepengetahuan Tergugat II, dan oleh karenanya pertanggungjawaban atas kewajiban Tergugat I kepada Penggugat sama sekali tidak dapat dibebankan kepada Tergugat II, walaupun faktanya pada saat itu Tergugat I masih berstatus sebagai isteri Tergugat II. 9. Bahwa benar secara hukum pengertian harta bersama bukan hanya meliputi harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, melainkan pula meliputi piutang yang timbul saat perkawinan berjalan. Namun demikian dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara jelas ditegaskan bila tindakan terhadap harta bersama haruslah mendapat persetujuan keduabelah pihak (suami dan isteri), hal mana yang kemudian ditegaskan pula melalui Putusan Mahkamah Agung No. Reg: 2691 PK/Pdt/1996 dinyatakan bahwa, "Tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau isteri harus mendapat persetujuan suami isteri. 10. Bahwa menyoal ketentuan sebagaimana tersebut di atas khususnya dikaitkan dengan permasalahan piutang yang timbul selama perkawinan, menurut Prof. Soebekti, S.H., hutang dalam perkawinan terdiri dari hutang pribadi (hutang prive) dan hutang persatuan (hutang gemeenschap). Oleh


karenanya terhadap hutang pribadi Tergugat I tidak dapat dituntutkan pula kepada Tergugat II, begitu juga terhadap sitaan maupun jaminan atas hutang tersebut haruslah merupakan harta pribadi dari Tergugat I itu sendiri dan tidak dapat diiakukan terhadap harta benda milik Tergugat II ataupun harta bersama antara Tergugat I dan Tergugat II. 11. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat I dalam mengajukan pinjaman kepada Penggugat bukanlah merupakan sebuah kewajiban yang dapat dibebankan kepada Tergugat II, karena secara hukum tindakan Tergugat I tersebut merupakan tindakannya secara pribadi, dan oleh karenanya pertanggungjawaban atas hutang pribadi Tergugat I tidaklah dapat dimintakan pula kepada Tergugat II. 12. Bahwa

apabila

Penggugat

masih

bersikukuh

menganggap

piutang

Terggugat I sebagai kewajiban yang haruslah pula ditanggung oleh Tergugat II, sudah seiayaknya pula Penggugat dapat membuktikan bila dalam Akta Pengakuan Hutang bertanggal 5 Januari 2010 tersebut terdapat persetujuan dan tandatangan Tergugat II itu sendiri di dalamnya. 13. Bahwa dalam gugatan aquo, sebagaimana tertuang dalam poin 11 (sebelas) positanya, Penggugat telah memohon pula agar diletakan sitaan terhadap sebidang tanah dan bangunan berupa rumah tinggal di atasnya seluas 100 m2 yang terletak di Jl. Sukamulya No. 40 Bandung, atau tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam SHM Nomor 5692/SukamuJya. 14. Bahwa sebelumnya telah Tergugat II sampaikan bila sebidang tanah dan bangunan berupa rumah tinggal sebagaimana yang dimaksud dalam SHM Nomor 5692/Sukamulya, merupakan bagian harta bersama antara Tergugat I dan Tergugat II. Oleh karenanya bagaimana mungkin terhadap harta benda yang merupakan harta bersama tersebut dapat dimintakan sebagai jaminan atas hutang pribadi Tergugat I, terlebih lagi dalam proses penyerahan sertifikat (Incasu SHM Nomor 5692/Sukamulya) dilakukan secara cacat hukum. 15. Bahwa

mohon

5692/Sukamulya

perhatian,

pada

kepada Penggugat

saat

proses

faktanya

penyerahan

SHM

telah dilakukan

tanpa

sepengetahuan dan/atau seijin Tergugat II. Padahal di dalam sertifikat dan/atau tanah tersebut telah terdapat sebagian milik Tergugat II, sehingga proses pemindahtanganan sertifikat tersebut jelas merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, dan oleh karenanya terhadap permohonan


Penggugat agar diletakan sita jaminan dalam perkara aquo sangatlah patut untuk ditolak dan/atau dikesampingkan. 16. Bahwa terlebih lagi terhadap permohonan Penggugat yang tertuang dalam poin 12 dan 13 positanya, jelas harus ditolak dan/atau dikesampingkan karena tidak sesuai dengan alasan-alasan sebagaimana yang disyaratkan dalam poin 4 (empaf) pada SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang "Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad dan Provisionil”. 17. Bahwa mengingat terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 5692/Sukamulya atas sebidang tanah dan bangunan berupa rumah tinggal di atasnya seluas 100 m2 yang terletak di Jl. Sukamulya No. 40 Bandung tersebut telah berada dalam penguasaan Penggugat tanpa sepengetahuan dan/atau seijin Tergugat II selaku pemilik yang sah atas sebagian objek tersebut oleh karenanya sangat beralasan hukum bila dalam perkara aquo Majelis Hakim memerintahkan dan/atau menghukum Penggugat untuk menyerahkan sertifikat tersebut secara sukarela kepada Tergugat II. Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan : PRIMAIR : 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N/ef Ontvantkelijke Verklaard); 2. Menyatakan

hutang

Tergugat

/

kepada

Penggugat

sejumlah

Rp.

700.000.000,- (tujuh ratusjuta rupiah) sebagai hutang Tergugat I secara pribadi; 3. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan berupa rumah tinggal di atasnya seluas 100 m2 yang terletak di Jl. Sukamulya No. 40 Bandung atau sebagaimana yang dimaksud dalam SHM Nomor 5692/Sukamulya sebagai harta bersama milik Penggugat d.R/Tetgugat II d.K. dengan Tergugat II d.R/Tergugat I d.K.; 4. Memerintahkan Tergugat d.R/Penggugat d.K untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5692/Sukamulya atas sebidang tanah dan bangunan berupa rumah tinggal di atasnya seluas 100 m2 yang terletak di Jl. Sukamulya No. 40 Bandung kepada Penggugat d.R/Tergugat II d.K secara utuh dan sukarela;


5. Menyatakan agar isi putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya. (Uit Voerbaarbij Voraad); 6. Menetapkan biaya menurut hukum. SUBSIDAIR : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan/atau mengadili perkara aquo memiliki pedapat lain yang berkaitan dengan kepentingan Tergugat II d.K./Penggugat d.R., mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo ef bono) sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat II d.K/Penggugat d.R. serta masih diperkenankan pula oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menimbang bahwa telah mengutip dan memperhatikan tentang hal hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 26 Januari 2017

Nomor

305/Pdt.G/2016/PN.Bdg,

yang amarnya

berbunyi sebagai berikut : DALAM PROVISI : -

Menolak permohonan provisi dari Penggugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; 2. Menyatakan sah Surat Pengakuan Hutang tertanggal 5 Januari 2010 dan Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan tertanggal 5 Juli 2014 ; 3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng berhutang uang kepada Penggugat sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ; 4. Menyatakan Tergugat I telah ingkar janji (wanprestasi) ; 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar lunas hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.700.000.000,(tujuh ratus juta rupiah) ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) setahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap ; 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.561.000,- (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;


Menimbang, bahwa telah membaca Surat Pernyataan Permohonan Banding

Nomor

WAHYUDI,

09/Pdt.B/2017/PN.BDG,

S.H.,M.H.

menerangkan bahwa

Panitera

mengajukan permohonan tanggal

dibuat

Pengadilan Negeri

RADEN LIANI AFRIANTY, S.H.

Pembanding semula Tergugat II Bandung,

yang

26

pada tanggal

07

oleh

SUGENG

Bandung

yang

Kuasa Hukum

Pebruari

2017 telah

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Januari

2017,

Nomor

305/Pdt.G/2016/PN.Bdg.

selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada : 1. Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 Pebruari 2017; 2. Turut Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 16 Pebruari 2017 ; Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II hingga putusan ini akan diputus Pembanding semula Tergugat II tidak mengajukan memori banding ; Menimbang, bahwa telah membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing Nomor 305/PDT/G/2016/PN.BDG. Jo. Nomor 09/PDT/B/2017/PN.BDG yang dibuat oleh EKA SURYANI, Bc.IP., S.H. Jurusita

Pengganti pada

Pengadilan Negeri Bandung, bahwa kepada

Pembanding semula Tergugat II,

Terbanding semula Penggugat dan Turut

Terbanding semula Tergugat I telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung secara patut dan seksama yaitu masing-masing kepada : 1. Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 1 Maret 2017 ; 2. Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Pebruari 2017 ; 3. Turut Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 23 Pebruari 2017 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh

Kuasa

Hukum Pembanding semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata-cara serta

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-

undang, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;


Menimbang, bahwa Pembanding semula

Tergugat II

tidak

mengajukan memori banding, maka tidaklah terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara yang terdiri dari surat-surat, berita acara persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 26 Januari 2017, Nomor 305/Pdt.G/2016/PN.Bdg., yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding

berpendapat bahwa

pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dan alasan dalam memutus perkara ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan pertimbangan hukumnya, tersebut

oleh karena itu

pertimbangan hukum

diambil alih dan dijadikan sebagai alasan pertimbangan hukumnya

sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding didalam mengadili dan memutus perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 26 Januari 305/Pdt.G/2016/PN.Bdg.,

yang

dimohonkan

banding

2017, Nomor tersebut

dapat

dipertahankan dan haruslah dikuatkan ; Menimbang,

bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat II

tetap sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat II harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan. Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI :  Menerima Permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat II ;  Menguatkan 26

Januari

putusan 2017,

Pengadilan Nomor

Negeri

Bandung,

305/Pdt.G/2016/PN.Bdg.,

tanggal yang

dimohonkan banding tersebut ;


 Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding

ditetapkan sebesar

Rp.150.000.00 (seratus lima puluh

ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Kamis, tanggal 06 - Juli - 2017 oleh kami H. YULIUSMAN S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan

EDWARMAN, S.H.,

dan

SIR JOHAN, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 - Juli - 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh NENOY APRILOSANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut, tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. HAKIM ANGGOTA, Ttd

HAKIM KETUA, Ttd

H. EDWARMAN, S.H.

H. YULIUSMAN, S.H.

Ttd SIR JOHAN , S.H.,M.H. PANITERA PENGGANTI, Ttd

NENOY APRILOSANA, S.H. Perincian biaya perkara : Redaksi Putusan ………… Rp. 5.000.00 Materai …………………… Rp. 6.000.00 Pemberkasan ……………. Rp. 139.000.00 Jumlah Rp. 150.000.00 (Seratus lima puluh libu rupiah)


PT.BDG

Recommend Documents