PT.BDG

PUTUSAN Nomor 268/Pdt/2015/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara : HARTONO TANUJAYA, dahulu beralamat di Jalan Ragunan Nomor 1, Rt.014/Rw.011,

Kelurahan

Ragunan,

Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Namun sekarang tidak tahu keberadaannya baik

di

wilayah

Hukum

Negara

Republik

Indonesia maupun di luar negeri, namun dalam pemeriksaan tingkat banding Pemohon banding, semula Tergugat diwakili oleh kuasanya : 1. HARYONO, S.H., 2. YUTCESYAM, S.H. Para Advokat berkantor di

HARENCIA & Co,

beralamat di Jalan Kotabumi No. 21 Kebon Melati,

Tanah

Abang-Jakarta

Pusat,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai Pembanding, semula Tergugat ; MELAWAN 1. PROF. DR. IPING NURYADIN, pekerjaan Pensiunan, alamat Jl. H. Muhamad Iskat Nomor 03, Rt.008/Rw.006, Kelurahan

Pasirkaliki,

Kecamatan

Cicendo,

Kota Bandung ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya DR. M. SIANTUR1, SH.MM.MH., ADRI OF PATRAS, SH., VICTOR S. P. C SIANTURI, SH., INGRID T. PAAT, SH., EFENDI MANALU, SH., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI SINAR PERS INDONESIA (LBH-ASPI), yang beralamat di Jl. Inspeksi Kalimalang No. 12 B (Depan Mesjid Al-Azhar), Jakasampurna, Bekasi Barat, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2014, selanjutnya disebut sebagai Terbanding, semula Penggugat ; 2. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta cq Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat di Jakarta, cq Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat di Bandung, cq Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kota Bandung, yang beralamat Jalan Soekarno Hatta No. 586, Bandung, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding, semula Turut Tergugat ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; 1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 19 Juni 2015, Nomor 268/PEN/PDT/2015/PT.BDG. ; 2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARANYA : Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Bandung tertanggal 30

April 2014 dibawah Register Nomor 223/Pdt.G/2014/ PN.Bdg., tertanggal 30 April 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut : 1.

Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan dengan Hak Eigendom Verponding 565 seluas 3021 M2 (tiga ribu dua puluh satu meter persegi) yang terletak di Jl. Otto Iskandardinata No. 3, Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, berdasarkan Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak No.6, tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Nelly Hutauruk, SH., dari ETI KOMARA kepada PENGGUGAT, dahulu dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Timur

: Jalan Kebun Kawung

- Sebelah Barat

: Eigendom Verponding 565

- Sebelah Utara

: Jalan Otto Iskandardinata

Halam 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt/2015/PT.BDG.

- Sebelah Selatan : Eigendom Verponding 565 Sekarang batas-batasnya menjadi sebagai berikut: - Sebelah Timur

: Kantor Perumka

- Sebelah Barat


- Sebelah Utara

: Kebun Sirih

- Sebelah Selatan : Kantor Perumka Tanah a-quo tidak pernah dialihkan hak, diperjualbelikan ataupun disewakan, untuk selanjutnya disebut sebagai "OBJEK SENGKETA", 2.

Bahwa dalam Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak tersebut diatas pula telah jelas disebutkan PENGGUGAT telah membayar ganti rugi kepada pemilik awal atas tanah a-quo yaitu ETI KOMARA sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah) sehingga secara hukum kepemilikan

objek

sengketa

telah

sepenuhnya

menjadi

hak

PENGGUGAT; 3.

Bahwa berdasarkan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan : "Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu";

4.

Bahwa di atas tanah a-quo, tanpa sepengetahuan dan izin dari PENGGUGAT, oleh TERGUGAT secara melawan hak menguasai, memanfaatkan, memakai dan mengambil keuntungan atas tanah milik PENGGUGAT tersebut dengan cara TERGUGAT mendirikan dan mengoperasionalkan hotel yang dahulu dikenal umum dengan Hotel Sahara sekarang menjadi Hotel Vue Palace, dengan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 481 tanggal 4 Februari 2004 berdasarkan Surat ukur No.00511/1983, tanggal 22 Desember 1983 yang diperoleh Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli No. 171/2006, tanggal 22 Desember 2006;

5.

Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 481, tanggal 4 Februari 2004 atas nama TERGUGAT berdasarkan Akta Jual Beli No. 171/2006, tanggal 22 Desember 2006 adalah tidak sah dan melawan hukum. Karena pada kenyataannya diatas tanah tersebut, dahulu telah berdiri bangunan Hak Eigendom Verponding 565 seluas 3.021 M2


(tiga ribu dua puluh satu meter persegi), berdasarkan terjemahan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 981 yang sepenuhnya telah menjadi milik Penggugat secara sah sesuai prosedur hukum; 6.

Bahwa selain itu penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 481, tanggal 4 Februari 2004 atas nama TERGUGAT dan Akta Jual Beli No. 171/2006, tanggal 22 Desember 2006 sangat tidak masuk akal karena adanya prosedur yang tidak lazim atau cacat hukum dalam proses penerbitan Sertifikat tersebut. Dimana dalam perkara ini, Sertifikat Hak Milik No. 481, tanggal 4 Februari 2004 atas nama TERGUGAT lebih dulu diterbitkan sebelum Akta Jual Beli No. 171/2006, tanggal 22 Desember 2006, yang notabene Akta Jual beli tersebut menjadi dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 481 tersebut, Sehingga menurut PENGGUGAT penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 481, tanggal 4 Februari 2004 atas nama TERGUGAT yang tumpang tindih dengan Eigendom Verponding 565 milik PENGGUGAT tersebut adalah penerbitan yang tidak Sah dan Melawan Hukum dan haruslah dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

7.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, yang menyatakan : "Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah".

8.

Bahwa penguasaan tanah a-quo milik PENGGUGAT oleh TERGUGAT dengan mengaku sebagai pemilik tanpa pernah membeli dari PENGGUGAT; dan selanjutnya telah mendirikan bangunan Hotel Sahara atau sekarang menjadi Hotel Vue Palace di atas tanah a-quo dengan

tanpa

sepengetahuan,

tanpa

hak

dan

tanpa

seizin

PENGGUGAT, merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT; 9.

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan : "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut." : Dengan demikian, terhadap TERGUGAT dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada

PENGGUGAT

karena

TERGUGAT

telah

melakukan

Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi


PENGGUGAT; 10. Bahwa adapun unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT yaitu : a. Melawan Hukum : TERGUGAT

menguasai

/

menduduki

tanah

a-quo

milik

PENGGUGAT berdasarkan Sertifikat Hak Malik No. 481, tanggal 4 Februari 2004 atas nama TERGUGAT, yang sudah jelas diatas tanah milik PENGGUGAT berdasarkan Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak No. 06, tanggal 25 Oktober 2010 dari pemilik awal atas tanah a-quo yaitu ETI KOMARA; b. Adanya kesalahan : Perbuatan TERGUGAT yang menguasai dan menduduki tanah aquo adalah suatu kesengajaan karena TERGUGAT mengetahui sebenarnya tanah tersebut pemilik yang Sah yaitu PENGGUGAT; c. Adanya Kerugian : Akibat

Perbuatan

Melawan

Hukum

yang

dilakukan

oleh

TERGUGAT telah menimbulkan kerugian yang sangat berarti bagi PENGGUGAT; yaitu kerugian Material dan Immaterial, terlebih tanah a-quo tersebut telah dijadikan bisnis/mata pencaharian dengan mendirikan Hotel Sahara sekarang menjadi Hotel Vue Palace yang menguntungkan bagi TERGUGAT yang seharusnya hal tersebut merupakan hak PENGGUGAT; d. Adanya sebab akibat : Dalam hal sebab akibat, sangat jelas dan tegas bahwa kerugian yang timbul dan di derita oleh PENGGUGAT adalah sebab adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT ; 11. Bahwa

akibat

Perbuatan

Melawan

Hukum

TERGUGAT

yang

menguasai tanah a-quo dan dengan mendirikan bangunan hotel Sahara sekarang menjadi Hotel Vue Palace, hal ini sangatlah merugikan PENGGUGAT baik secara Material karena tidak dapat menikmati

miliknya

sendiri

dan

Immaterial

yaitu

kehilangan

keuntungan / mata pencaharian yang diperoleh / diharapkan atas tanah tersebut; maka karenanya wajar PENGGUGAT menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT, dengan perincian sebagai berikut : KERUGIAN MATERIIL : - Luas Tanah :

3.021M2 (tiga ribu dua puluh satu meter

persegi)


- Harga Tanah

:

Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

per meter persegi Luas Tanah x Harga Tanah per meter persegi 3.021M2 (tiga ribu dua puluh satu meter persegi) x Rp. 15.000.000,(lima belas juta rupiah) Total Kerugian Materiil = Rp. 45.315.000.000,- (empat puluh lima milyar tiga ratus lima belas juta rupiah) KERUGIAN IMMATERIIL : - Biaya Jasa Advokat : Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); - PENGGUGAT selaku Pemilik, tidak dapat memanfaatkan tanahnya dan hilang mata pencaharian, walaupun tidak dapat dihitung, namun dianggap cukup ditetapkan sebesar : Rp. 5.000.000.000,(lima milyar rupiah). Total Kerugian Immateriil PENGGUGAT : = Rp. 200.000.000,- + Rp. 5.000.000.000,= Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) TOTAL KESELURUHAN KERUGIAN MATERIIL dan IMMATERIIL PENGGUGAT : Rp. 45.315.000.000,- (empat puluh lima milyar tiga ratus lima belas juta rupiah) + Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) = Rp. 50.515.000.000,- (lima puluh milyar lima ratus lima belas juta rupiah). Bahwa jumlah kerugian PENGGUGAT, baik secara Materiil maupun Immateriil dibebankan kepada TERGUGAT, dan diberikan kepada PENGGUGAT selaku pemilik tanah a-quo tersebut secara Tunai / Kontan dan seketika. 12. Bahwa karena PENGGUGAT adalah pemilik Sah atas tanah a-quo, dengan demikian TERGUGAT harus dihukum bertanggungjawab untuk mengembalikan dan menyerahkan Objek Sengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik dan kosong dari segala beban yang melekat diatasnya, termasuk kepada Pihak manapun yang atas ijin TERGUGAT menguasai Tanah Objek Sengketa, apabila perlu dengan bantuan Alat Negara; 13. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2439K/PDT/2002 yang berbunyi: "Pemakaian tanah oleh pihak yang bukan pemilik yang sah, menimbulkan akibat hukum


kepada yang menguasai tanah tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada pemiliknya yang sah; 14. Bahwa telah jelas terbukti berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas, karena TERGUGAT telah terbukti secara jelas bukanlah pemilik yang sah atas tanah a-quo, maka

menimbulkan

TERGUGAT

yaitu

akibat segera

hukum

yang

menyerahkan

harus

dipenuhi oleh

seluruh

tanah

milik

PENGGUGAT tersebut dalam keadaan baik kepada PENGGUGAT dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan; 15. Bahwa oleh karena adanya kerugian yang diderita PENGGUGAT, akibat dari Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT tersebut, sudah sepatutnya TERGUGAT dihukum untuk membayar kerugian baik Materiil maupun Immateriil tunai dan sekaligus secara tanggung renteng; 16. Bahwa dikhawatirkan selama proses perkara ini disemua tingkat Peradilan,

TERGUGAT

melakukan

pemecahan

(splitsing),

memindahtangankan / mengalihkan serta memperjualbelikan kepada Pihak Ketiga, dengan dalil mempunyai Sertifikat Hak Milik No. 481, tanggal 4 Februari 2004 atas nama TERGUGAT, yang berada tumpang tindih diatas Eigendom Verponding 565 milik PENGGUGAT, maka putusan Pengadilan akan menjadi sia-sia dan akan mempersulit PENGGUGAT untuk menguasai kembali tanah Hak Milik tersebut, untuk itu mohon Pengadilan Negeri Bandung untuk berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah a-quo dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam posita tersebut di atas untuk kepentingan PENGGUGAT; 17. Bahwa dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Bandung ditarik dalam Gugatan ini sebagai TURUT TERGUGAT, karena telah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No. 481, berdasarkan Surat Ukur No. 00511/1983, tanggal 22 Desember 1983 atas nama TERGUGAT, yang pengajuan Sertifikat Hak Milik tersebut dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum, sehingga TURUT TERGUGAT harus tunduk dan patuh terhadap isi Putusan; 18. Bahwa agar TERGUGAT tidak mengabaikan Putusan Pengadilan, PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum secara tanggung renteng untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp.


1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan TERGUGAT dalam tidak melaksanakan Putusan Pengadilan; 19. Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan yang didukung dengan Bukti-bukti yang outentik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan, maka mohon agar Gugatan PENGGUGAT, dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi dari TERGUGAT, bila ada pihak-pihak lain supaya turut dan taat kepada isi Putusan. Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung atau Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut : 1.

Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2.

Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah Objek yang di Sengketakan;

3.

Menyatakan

PENGGUGAT

adalah

pemilik

sebidang

tanah

sebagaimana termuat dalam Eigendom Verponding 565 seluas 3.021 (tiga ribu dua puluh satu meter persegi), berdasarkan Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak No.06 tanggal 25 Oktober 2010 dari ETI KOMARA

kepada PENGGUGAT

yang terletak di Jalan Otto

Iskandardinata No. 3, Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, dahulu dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Timur


- Sebelah Barat


- Sebelah Utara



: Kantor Perumka

- Sebelah Barat


- Sebelah Utara

: Kebun Sirih

- Sebelah Selatan : Kantor Perumka 4.

Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad), karena menguasai tanpa Hak (wilde occupatie) serta memperoleh hasil dan keuntungan atas penguasaan tanah;

5.

Menyatakan bahwa penguasaan TERGUGAT atas bidang tanah milik PENGGUGAT, yaitu : • Sebidang tanah sebagaimana termuat dalam Eigendom Verponding


565 seluas 3.021 (tiga ribu dua puluh satu meter persegi) dan berdasarkan Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak No.06 tanggal 25 Oktober 2010 dari ETI KOMARA kepada PENGGUGAT yang terletak di Jalan Otto Iskandardinata No. 3, Kelurahan Babakan Ciamis,

Kecamatan

Sumur

Bandung,

Kota

Bandung,

milik

PENGGUGAT, dahulu dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Timur


- Sebelah Barat


- Sebelah Utara



: Kantor Perumka

- Sebelah Barat


- Sebelah Utara

: Kebun Sirih

- Sebelah Selatan : Kantor Perumka Sebagai penguasaan tanpa alas hak yang Sah (menurut hukum) dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT. 6.

Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 481, tanggal 4 Februari 2004, yang tercatat atas nama TERGUGAT, tidak Sah dan tidak memiliki kekuatan bukti apapun;

7.

Menghukum TERGUGAT untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi pada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus uang sebesar Rp. 50.515.000.000,- (lima puluh milyar lima ratus lima belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut: KERUGIAN MATERIIL : - Luas Tanah :

3.021M2 (tiga ribu dua puluh satu meter

persegi) - Harga Tanah

:

Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

per meter persegi Luas Tanah x Harga Tanah per meter persegi 3.021M2 (tiga ribu dua puluh satu meter persegi) x Rp. 15.000.000,(lima belas juta rupiah) Total Kerugian Materiil = Rp. 45.315.000.000,- (empat puluh lima milyar tiga ratus lima belas juta rupiah) KERUGIAN IMMATERIIL : - Biaya Jasa Advokat : Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);


- PENGGUGAT selaku Pemilik, tidak dapat memanfaatkan tanahnya dan hilang mata pencaharian, walaupun tidak dapat dihitung, namun dianggap cukup ditetapkan sebesar : Rp. 5.000.000.000,(lima milyar rupiah). Total Kerugian Immateriil PENGGUGAT : = Rp. 200.000.000,- + Rp. 5.000.000.000,= Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) TOTAL KESELURUHAN KERUGIAN MATERIIL dan IMMATERIIL PENGGUGAT : Rp. 45.315.000.000,- (empat puluh lima milyar tiga ratus lima belas juta rupiah) + Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) = Rp. 50.515.000.000,- (lima puluh milyar lima ratus lima belas juta rupiah). 8.

Menghukum TERGUGAT atau siapa menempati

tanah

Objek

Sengketa

saja yang menguasai /

untuk

menyerahkan

Objek

Sengketa dalam keadaan kosong serta bebas dari segala beban apapun

yang

melekat

diatasnya

untuk

diserahkan

kepada

PENGGUGAT dan bila mana perlu dengan Bantuan Alat Negara; 9.

Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap kali TERGUGAT lalai / mangkir dalam memenuhi Putusan Pengadilan semenjak teguran pertama sampai terlaksananya Putusan;

10. Menghukum kepada TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan mentaati Putusan perkara ini; 11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya Hukum, Verzet, Banding maupun Kasasi dari TERGUGAT; 12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau, Apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). Membaca serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 13 Januari 2015, Nomor 223/Pdt.G/2014/PN.Bdg., yang amar selengkapnya sebagai berikut : Halam 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt/2015/PT.BDG.

Dalam Eksepsi : - Menolak eksepsi Turut Tergugat seluruhnya ; Dalam Pokok Perkara : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ; 2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Objek Sengketa yaitu berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Otto Iskandardinata No. 3, Kel. Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung; 3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sebidang tanah sebagaimana termuat dalam Eigendom Verponding 565 seluas 3.021 m2 (tiga ribu dua puluh satu meter persegi), berdasarkan Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak No.06 tanggal 25 Oktober 2010 dari Eti Komara kepada Penggugat yang terletak di Jalan Otto Iskandardinata No. 3, Kel. Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, dahulu dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Timur


- Sebelah Barat


- Sebelah Utara



: Kantor Perumka

- Sebelah Barat


- Sebelah Utara

: Kebun Sirih

- Sebelah Selatan : Kantor Perumka 4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad), karena menguasai tanpa Hak (wilde occupatie) serta memperoleh hasil dan keuntungan atas penguasaan tanah; 5. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat atas bidang tanah milik Penggugat, yaitu : • Sebidang tanah sebagaimana termuat dalam Eigendom Verponding 565 seluas 3.021 m2 (tiga ribu dua puluh satu meter persegi) dan berdasarkan Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak No.06 tanggal 25 Oktober 2010, dari Eti Komara kepada Penggugat, yang terletak di Jalan Otto Iskandardinata No. 3, Kel. Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, milik Penggugat, dahulu dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Timur



- Sebelah Barat


- Sebelah Utara



: Kantor Perumka

- Sebelah Barat


- Sebelah Utara

: Kebun Sirih

- Sebelah Selatan : Kantor Perumka Sebagai penguasaan tanpa alas hak yang Sah (menurut hukum) dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat ; 6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 481/Kel. Babakan Ciamis, tanggal 4 Februari 2004, yang tercatat atas nama Tergugat adalah tidak memiliki kekuatan bukti apapun ; 7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai / menempati tanah Objek Sengketa untuk menyerahkan Objek Sengketa dalam keadaan kosong serta bebas dari segala beban apapun yang melekat diatasnya untuk diserahkan kepada Penggugat dan bilamana perlu dengan Bantuan Alat Negara ; 8. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati Putusan perkara ini ; 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.259.000,- (Tiga Juta Dua ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ; 10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; Menimbang,

bahwa

Relaas

Pemberitahuan

isi

Putusan

Pengadilan Negeri Bandung tanggal 13 Januari 2015, Nomor 223/Pdt.G/ 2014/PN.Bdg., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2015 telah memberitahukan kepada Tergugat/Pembanding,

mengenai isi putusan

Pengadilan Negeri Bandung tersebut dan kepadanya diberi kesempatan untuk mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung ;


Menimbang,

bahwa

Relaas

Pemberitahuan

isi

Putusan

Pengadilan Negeri Bandung tanggal 13 Januari 2015, Nomor 223/Pdt.G/ 2014/PN.Bdg., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung, menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2015 telah memberitahukan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding, mengenai isi putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut dan kepadanya diberi kesempatan untuk mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas)

hari

setelah

pemberitahuan

tersebut

melalui

Kepaniteraan

Pernyataan

permohonan

Pengadilan Negeri Bandung ; Mengingat

akan

Akta/Risalah

Banding Nomor 16/Pdt.B/2015/PN.Bdg., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2015 Pembanding semula Tergugat dengan perantaraan kuasanya tersebut diatas telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana masingmasing pada tanggal 6 Maret 2015 telah diberitahukan kepada : Turut Tergugat/Turut Terbanding dan kepada Penggugat/Terbanding

tanggal

13 Maret 2015 ; Memperhatikan

memori

banding

yang

diajukan

Kuasa

Pembanding semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 25 Maret 2015, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Penggugat dan kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 1 April 2015 ; Memperhatikan pula kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding/Pengugat tertanggal 20 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21 April 2015,


kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 27 April 2015 dan pada tanggal 29 April 2015 kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat ; Menimbang,

bahwa

sebelum

berkas

perkara

dikirim

ke

Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari

dan

memeriksa

berkas

perkaranya

di

Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Bandung, yaitu masing-masing pada tanggal 17 Maret 2015 kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat, tanggal 23 Maret 2015, kepada Terbanding/Penggugat dan tanggal 25 Maret 2015 kepada Pembanding/Tergugat ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut dijatuhkan pada tanggal 13 Januari 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat, dan Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya tersebut mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Pebruari 2015, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ; Menimbang,

bahwa

kuasa

Pembanding/Tergugat

didalam

memori bandingnya telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : A. Dalam Eksepsi : 1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum yang sah atas obyek

perkara

yaitu

bidang

tanah

terletak

di

Jalan

Otto

Iskandardinata Nomor 3 Bandung karena tanah obyek perkara


tersebut sesuai Sertipikat Hak Milik No. 481 telah terdaftar sah atas nama Pemohon banding

yang diperoleh pemohon banding

berdasarkan Akta Jual Beli No. 171/2006 tanggal 22 Desember 2006, dibuat dihadapan Faijah Ryanasari Wiratmoko, SH., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Bandung, sedangkan Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak No. 06 dibuat dihadapan Notaris Nelly Hutauruk, SH., antara Penggugat dan Eti Komara yang dibuat pada tahun 2006, yaitu setelah Akta Jual Beli pemohon banding dibuat pada tahun 2006 ; 2. Gugatan Penggugat kurang pihak, karena Eti Komara yang erat kaitannya dengan peristiwa hukum yang melatarbelakanginya gugatan ini tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan ; B. Dalam Pokok Perkara : -

Bahwa bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo bukan alat bukti yang sah karena tidak disertai terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia ;

-

Bahawa sesuai data Yuridis dalam buku Tanah sebagaimana bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Bandung), bahwa Tanah Negara eks Eigendom No. 3 Bandung sesuai Akta Van Eigendom tanggal 8 Desember 1951 No. 1471, dahulu adalah milik Halimah Rais dan sesuai Sertipikat Hak Milik No. 481, bahwa pemohon banding adalah pemilik sah bidang tanah yang terletak di Jalan Otto Iskandardinata No. 3 Bandung, Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung ;

-

Bahwa Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan hukum, karena sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun


1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, maka pasal 584 KUH Perdata telah dicabut atau tidak berlaku terhadap Hak Atas Tanah (benda tetap) ; Menimbang, bahwa selebihnya Terbanding/semula Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 20 April 2015 telah memohon agar Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 223/Pdt.G/2014/PN.Bdg., tanggal 13 Januari 2015 serta menolak permohonan banding dari Pembanding/dahulu Tergugat ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mencermati semua bukti dan fakta hukum serta membaca dan mencermati dengan seksama putusan Pengadilan tingkat pertama, tidak sependapat dengan alasan/pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding ; Menimbang, bahwa Pemohon Banding/semula Tergugat telah menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 223/Pdt.G/2014/PN.Bdg.,

tanggal

13

Januari

2015,

sesuai

Akta

Pernyataan banding tanggal 6 Pebruari 2015 melalui Kuasa Hukumnya Haryono, SH., ; Menimbang, bahwa karena pada persidangan Hakim tingkat pertama telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, ini berarti para pihak telah masuk kedalam pembuktian kebenaran dalil gugatan maupun dalil bantahan masing-masing ; Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara pada tingkat pertama hanya dihadiri oleh Penggugat dan Turut Tergugat, sedangkan pemohon banding/semula Tergugat tidak hadir dengan alasan bahwa ia tidak mendapat pemberitahuan/Relaas Panggilan dari pihak Pengadilan Negeri Bandung ;


Menimbang, bahwa pemohon banding/semula Tergugat pada tahap pemeriksaan tingkat banding selain mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda T1 sampai dengan T9 ; Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sebagai Judex Factie masih mempunyai kewenangan untuk memeriksa materi perkara, dengan demikian bukti-bukti yang dikemukakan oleh

pemohon

banding/semula

Tergugat

masih

relevan

untuk

dipertimbangkan ; Menimbang, bahwa atas keberatan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa isi dari surat gugatan adalah merupakan dasar dari pemeriksaan suatu perkara perdata di pengadilan, sehingga dalam memeriksa, mengadili maupun memberikan pertimbangan

hukum dalam suatu

perkara, maka Majelis Hakim harus konsisten dan tetap berpatokan serta tidak boleh menyimpangi dalil atau posita maupun petitum gugatan, juga harus memperhatikan dalil-dalil keberatan, sehingga tercipta suatu keseimbangan (equal) bagi para pihak ; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan oleh pemohon banding/semula Tergugat, bahwa Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kepentingan hukum atas obyek tanah sengketa serta gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak mengikutsertakan Eti Komara sebagai pihak dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan pertimbangan Hakim tingkat pertama dimana telah dipertimbangkan keberatan-keberatan yang dimaksud dengan seksama serta menurut Pengadilan Tinggi hal-hal yang disampaikan berupa


keberatan oleh pemohon banding/semula Tergugat adalah masuk dalam materi pokok perkara, dengan demikian keberatan tersebut haruslah ditolak ; Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama pertimbangan Hakim tingkat pertama, dimana dalam uraian pertimbangan terlalu sumir dalam mengambil suatu kesimpulan bahwa Penggugat/Terbanding dapat membuktikan dalil gugatan dan menyatakan Penggugat/Terbanding adalah pemilik tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Otto Iskandardinata No. 3 Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung hanya berdasarkan bukti-bukti yang menurut Pengadilan Tinggi tidak tepat/lemah dalam pembuktian ; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari bukti-bukti yang dikemukakan oleh Turut Tergugat (Badan Pertanahan Kota Bandung) yaitu bukti TT1, sesuai Buku Tanah bukan Tanah Negara eks Eigendom No. 565 yang terletak di Jalan Otto Iskandardinata No. 3 sesuai akta van eigendom tanggal 8 Desember 1951 No. 1471 adalah milik Halimah Rais dan bukan milik John Hendri Van Blommestein ; Menimbang, bahwa

untuk diketahui, Buku Tanah adalah

dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data Yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya (lihat pasal 1 angka 19 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah) ; Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti Sertipikat Hak Milik No. 481 tanah seluas 3.021 M2 terdaftar atas nama Hartono Tanujaya yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 171/2006 tanggal 22 Desember 2006 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Faijah Ryanasari Wiratmoko, SH., (bukti T1, T2) ;


Menimbang,

bahwa

pemindahan/peralihan

hak

bidang

tanah/bagian Sertipikat Hak Milik No. 481 telah dilaksanakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan

PP

No. 24

Tahun

1997 tentang

Pendaftaran Tanah, yakni dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta berdasarkan suatu itikad baik dalam pembelian tanah oleh pemohon

banding/semula

Tergugat,

dengan

demikian

menurut

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 821 K/Sip/1974 tanggal 28 April 1976 : Pembeli dengan itikad baik harus mendapat perlindungan hukum ; Menimbang, bahwa bukti T3, putusan Perkara Perdata No. 295/Pdt.G/2011/PN.Bdg., tanggal 12 Januari 2012 telah menguatkan kedudukan pemohon banding selaku pemilik yang sah atas bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 481, seluas + 3.021 M2 yang terletak di Jalan Otto Iskandardinata No. 3 Bandung telah berkekuatan hukum tetap, bukti T4 putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 223/Pdt/2012/PT.Bdg., tanggal 11 Juli 2012, Bukti T5 Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 3478 K/2012 tanggal 28 Pebruari 2014 ; Menimbang,

bahwa

pertimbangan

Majelis

Hakim

tingkat

pertama yang berdasarkan bukti P7 dan P8 : bahwa ternyata pula setelah Nyi Mas Siti Aminah alias Nyi Mas Entjih meninggal dunia pada tahun 1944 maka ketiga anaknya tersebut meninggalkan Indonesia pada tahun 1946 dan menjadi Warga Negara Belanda, sehingga berdasarkan putusan Pengadilan

Negeri

Bandung

No.

142/Pdt.G/2006/PN.Bdg.,

jo

No.

386/Pdt.G/2010/PN.Bdg., yang menjadi ahli waris satu-satunya dari Nyi Mas Siti Aminah alias Nyi Mas Entjih adalah Mas Umar (orang tua Penggugat yaitu suami Eti Komara) dan menyatakan tanah Hak Eigendom Verponding 565 luas 3.021 M2 yang terletak di Jalan Otto Iskandardinata


No. 3 Keluarahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung adalah milik sah Penggugat (Eti Komara) ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan bukti P7 dan P8 yang ternyata bukti-bukti tersebut telah dibatalkan dengan bukti T3, T4 dan T5 yang telah berkekuatan hukum tetap dimana putusan perkara No. 142/Pdt.G/2006/PN.Bdg., tanggal 18 Oktober 2006 dan putusan perkara No. 386/Pdt.G/2010/ PN.Bdg., tanggal 15 Desember 2010 tidak mempunyai kekuatan hukum (non executable) terhadap Pelawan, dengan demikian bukti P7, P8 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap pemohon banding; Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tentang paralihan/pelepasan hak atas tanah sebagaimana pasal 584 KUH Perdata adalah tidak tepat oleh karena sejak berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria, dimana ketentuan pasal 584 KUH Perdata tersebut telah dicabut atau tidak berlaku terhadap hak atas tanah (benda tetap), dan hal ini masih dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ; Menimbang, bahwa untuk diketahui bersama tentang sah tidaknya suatu pemindahan hak atas tanah, adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendafataran Tanah, dimana ketentuan pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 mengatur : Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;


Menimbang, bahwa dari bukti P10, yakni Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak No. 6 tanggal 25 Oktober 2010 dihadapan Notaris Nelly Hutauruk, SH., antara Penggugat dan Eti Komara bukanlah berupa Akta Jual Beli tanah yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seihingga menurut pendapat Pengadilan Tinggi hal tersebut bukan termasuk Perbuatan Hukum Pemindahan Hak atas Tanah sebagaimana ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga dapat dikatakan Pemindahan hak atas Tanah yang tidak sah menurut hukum ; Menimbang,

bahwa

dari

pertimbangan-pertimbangan

sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Penggugat/Termohon banding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, selebihnya Tergugat/Pemohon banding dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 13 Januari 2015 Nomor 223/Pdt.G/2014/PN.Bdg., haruslah dibatalkan ; Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 13 Januari 2015 Nomor 223/Pdt.G/2014/PN.Bdg., telah dibatalkan, maka terhadap tanah obyek perkara yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Otto Iskandardinata No. 3 Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung yang telah diletakan Sita Jaminan sebagaimana Penetapan Sita dan Berita Acara Sita No. 223/Pdt.G/2014/PN.Bdg., tanggal 22 Desember 2014 tidak sah dan haruslah diangkat ; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Termohon banding dibatalkan, maka sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;


Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI: -

Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding/semula Tergugat ;

-

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 13 Januari

2015

Nomor

223/Pdt.G/2014/PN.Bdg.,

yang

dimohonkan banding, dan

MENGADILI SENDIRI : Dalam Eksepsi : -

Menolak

eksepsi

Tergugat/Pemohon

banding

untuk

seluruhnya ; Dalam Pokok Perkara : -

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

-

Menyatakan tidak sah Sita Jaminan terhadap obyek perkara berdasarkan Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2014/PN.Bdg., tanggal 22 Desember 2014, oleh karenanya Sita Jaminan tersebut harus diangkat/dicabut ;

-

Menghukum Penggugat/Termohon banding untuk membayar biaya perkara ini dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : KAMIS tanggal 10 SEPTEMBER 2015 oleh kami H. LEXSY MAMONTO, S.H. M.H., sebagai


Ketua Majelis, KAREL TUPPU, S.H. M.H., dan H. EDWARMAN, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan mana pada hari SELASA tanggal 15 SEPTEMBER 2015 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakimhakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh H. NANANG PRIATNA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

KAREL TUPPU, S.H. M.H.

H. LEXSY MAMONTO, S.H. M.H.

ttd

H. EDWARMAN, S.H. PANITERA PENGGANTI,

ttd H. NANANG PRIATNA, S.H. Perincian biaya perkara : Redaksi putusan

Rp.

5.000,-

Meterai

Rp.

6.000,-

Pemberkasan

Rp. 139.000,-

Jumlah

Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)


PT.BDG

Recommend Documents