PT.BDG

PUTUSAN Nomor 534/PDT/2016/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : ----------------------------------------------------------drg. SRI HEDY YATI, PNS pada Poltekes Kemenkes Kota Bandung yang bertempat tinggal di Jl. Laswi nomor 10, Kelurahan Kacapiring Kota Bandung, dengan ini memberikan kuasa kepada ADEETJE SUMENDAP, SH. MH, LUKY TIRTIONO, SH., ACHMAD RIVAI, SH TRISHNA S SANUBARI . S.H M.H dan IRWAN TRIJOKO, SH, para Advokat dan Konsultan Hukum

dari Kantor Hukum

LEX

JUSTITIA,

beralamat di Jl. Cendana Nomor 8, Kelurahan Cihapit, Kota Bandung; berdasarkan surat kuasa khusus ter tanggal 26 Mei 2016, Selanjutnya disebut sebagai; ----------------------------------------Pembanding,

semula

Penggugat

dalam

Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi;----------LAWAN 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI cq Sekretaris Jendral Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,-----------------------beralamat di Jl. Pattimura nomor 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Dalam hal ini diwakili kuasanya YULI NURYAN, S.H., M.H., DINA SIMBOLON, S.H., M.H., RINA NURANINGSIH, S.H.,HIZRIANA SOLIKHAH, S.H., Drs. RADEN MOEHAMAD GOZALI, PRIYONO, S.Sos., mt., MUAT,

S.Sos.,

DAMAYANTI,

M.A., S.H.,

ROSIANA RENTHA

ATHIAH NATALIA

Halaman 1 dari 43 hal putusan No 534/PDT/2016/PT.BDG.

PARDEDE, S.H. KANIA WULANSATYA, S.H. Kesemuannya adalah Bagian Advokasi Hukum I pada Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang beralamat di Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Oktober 2015, selanjutnya disebut; -----------------------------Terbanding

I,

semula

Tergugat

I

dalam

konpensi/Penggugat dalam rekonpensi ;---------2. Departemen PU cq Balai Pendidikan dan Pelatihan Wilayah II Bandung,------------------------------------------------------------------------------beralamat di Jl. Jawa nomor 8-10, Kelurahan Sumur Bandung, Dalam hal ini diwakili kuasanya Drs. RADEN MOEHAMAD GOZALI, sebagai Kepala

Seksi

Penyelenggaraan

pada

Balai

Pendidikan dan Pelatihan IV yang beralamat di Jalan Jawa No. 8 – 10 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 02 Nopember 2015, selanjutnya disebut; Terbanding II, semula Tergugat II;------------------3. Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kota Bandung, beralamat di Jl. Soekarno Hatta nomor 586, Kota Bandung, selanjutnya disebut Terbanding III, semula Tergugat III;-----------------

Pengadilan Tinggi tersebut ; ------------------------------------------------------------Setelah membaca berkas perkara tanggal 17 Mei 2016 Nomor 408/Pdt.G/2015/PN.BDG, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; -----------------------------------------------------------------------------------------

TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 September 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 23 September 2015 dalam Register Nomor 408/Pdt.G/ 2015/PN .BDG, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -------


1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang ahli waris {anak} dari pasangan suami istri Almarhum R. SOEDARSONO B.A.E {meninggal dunia pada tahun 1978} dan Almarhumah TUNING AMBYARIN {meninggal dunia pada tahun 2014} 2. Bahwa semasa hidupnya, ayah Penggugat, Alm R SOEDARSONO adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, mulai diangkat sejak tahun 1949 hingga pensiun pada tahun 1974 ; 3. Bahwa pada tahun 1960 ayah Penggugat pindah tugas di Kota Bandung,menjabat sebagai Kepala Jawatan Gedung-gedung Negeri Daerah Bandung, dan tahun 1961 sesuai dengan surat keterangan pemberian ijin menghuni ter tanggal 16 Desember 1961, ayah Penggugat mendapatkan ijin untuk menghuni bangunan rumah yang baru selesai dibangun, terletak di Jl. Laswi nomor 10 {dahulu dikenal sebagai Jl. Riau nomor 166}; yang selanjutnya disebut sebagai tanah dan bangunan obyek sengketa; 4. Bahwa sejak tahun 1961 orang tua Penggugat beserta Penggugat secara terus menerus bertempat tinggal di tanah bangunan obyek sengketa, sehingga sudah lebih dari 50 tahun lamanya; 5. Bahwa pada tahun 1964, ayah Penggugat pindah tugas ke bagian Biro Operasi Departemen PU di Jakarta, akan tetapi domisili tempat tinggal /kediaman adalah tetap di tanah bangunan obyek sengketa, dikarenakan rumah yang bakal di tempati oleh ayah Penggugat di Jakarta, ternyata masih dihuni/ didiami oleh pegawai {PNS} dari Departemen PU yang lain; dan tidak ada kewenangan pada ayah Penggugat untuk memerintahkan pengosongan paksa; 6. Bahwa tiba-tiba pada tahun 1972, sewaktu ayah Penggugat masih dinas aktif pada Departemen PU, pernah ada surat dari Tergugat I, surat ter tanggal 18 Maret 1972, yang memerintahkan ayah Penggugat untuk mengosongkan tanah bangunan obyek sengketa, dengan alasan bahwa bangunan obyek sengketa akan dipergunakan untuk pegawai Akademi Pelatihan Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik {ATPUT}, 7. Bahwa terhadap surat perintah pengosongan dari Tergugat I tersebut diatas,

ayah Penggugat telah mengajukan tanggapan via surat ter

tanggal 7 April 1972, ditujukan kepada Meneteri PU, yang isinya antara lain kami kutip sbb :


o Bahwa waktu kami diharuskan pindah dari Bandung pada tahun 1964, ternjata rumah kami di Djakarta masih dihuni oleh salah satu keluarga pegawai negeri, o Bahwa lazimnya mengosongkan rumah jang ada di Djakarta kami harus mengeluarkan ongkos yang tidak sedikit, o Bahwa untuk pemetjahan persoalan tersebut oleh Bapak Pembantu Menteri dan Bapak Kepala Djawatan Gedung-2 Negara Pusat, menyetujui diberikan tanah

(jang terletak

disebelah rumah) kepada kami sebagai compensatie. o Bahwa pada tahun 1964, setelah kami dipindahkan ke Biro Operasi Departemen PUTGL, tanah tersebut kami minta kepada Sdr. Ir.Suwarna, pengganti kami selaku Kepala Djawatan Gedung2 Negara Bandung dan mendapatkan djawaban bahwa tanah tersebut akan dipakai oleh Negara. o Bahwa ternjata tanah tersebut kemudian dikuasai sendiri oleh Ir. Suwarna dan dibangunnja sebuah rumah pribadi yang sangat luas. o Bahwa kemudian karena tanah yang didjandjikan tidak djadi diberikan maka kami belum bersedia meninggalkan rumah yang kami diami sekarang. o Bahwa sampai sa’at ini kami tetap bersedia mengosongkan rumah yang kami diami tersebut asalkan mendapat pengganti kerugian sebagai compensastie sesuai dengan yang telah didjandjikan. o Bahwa prinsipnja Ir. Suwarna sebagai Kepala Djawatan Gedung2 Negara Bandung pada sa’at ini dapat menjetujui untuk memberikan tanah pengganti tersebut bilamana dapat persetujuan dari Dirdjen Tjipta Karja. o Kemudian kami mohon beribu maaf telah memberanikan diri mengemukakan fakta2 tersebut diatas dengan permohonan agar mendapatkan penjelesaian jang bidjaksana dari bapak Meneteri PUTL karena dengan adanja surat perintah tersebut kami merasa dirugikan dan seolah-oleh kami berada pada pihak yang salah.


8. Bahwa dari bunyi surat tanggapan diatas, terbukti tidak ada sama sekali indikasi bahwa ayah Penggugat berkeras dan bermaksud membantah dan atau mengadakan perlawanan atas perintah pengosongan dari Tergugat

I,

sebaliknya

surat

dari

ayah

Penggugat

sekedar

memperlihatkan bahwa ayah Penggugat telah dirugikan dengan adanya surat perintah pengosongan dan merasa seolah-olah telah dipersalahkan karena menempati tanah bangunan obyek sengketa; 9. Bahwa terbukti, terhadap tanggapan /jawaban tertulis dari ayah Penggugat ter tanggal 8 April 1972 tesebut diatas, Tergugat I dan Terggat II ternyata tidak pernah lagi mengusik orang tua Penggugat, bahkan ketika ayah Penggugat pensiun pada tahun 1978, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah lagi mengusik, memerintahkan orang tua Penggugat agar mengosongkan dan atau keluar dari tanah bangunan obyek sengketa; 10. Bahwa hal ini jelas-jelas merupakan bukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II memang telah menyetujui kepenghunian orang tua Penggugat atas tanah bangunan obyek sengketa yang sebelumnya memang sudah berlangsung sejak tahun 1961 hingga saat itu, dan setelah ayah Penggugat meninggal dunia tahun 1978, kepenghunian tersebut dilanjutkan oleh ibunda Penggugat {meninggal dunia tahun 2014} dan seterusnya Penggugat hingga kini; 11. Bahwa lebih jauh, dengan berlangsungnya penghunian orang tua Penggugat

atas

tanah

bangunan

obyek

sengketa

yang

bekesinambungan secara terus menerus sejak tahun 1961, hal mana memperlihatkan bahwa orang tua Penggugat dan kini Penggugat sebagai anak nya yang juga telah terus menerus bertempat tinggal di atas tanah bangunan obyek sengketa dalam rentang waktu lebih dari 40 tahun tanpa pernah terputus, sesungguhnya berdasarkan hukum mempunyai hak untuk mendapatkan dan atau memperoleh kepemilikan atas tanah tersebut; sesuai dengan bunyi ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 ) dan yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai lembaga rechtsverwerking, pelepasan hak ; 12. Bahwa terlebih pula dari saat ketika ayah Penggugat menyampaikan surat tertulis kepada Tergugat I tentang alasan-alasan keberatan atas perintah pengosongan dari Tergugat I, sebagaimana ter_urai pada butir {6}, {7} dan {8} di atas, sebenarnya sejak saat itu hingga tahun 2010,


Tergugat I tidak pernah mengusik, menghalangi orang tua Penggugat dan Penggugat untuk tetap mendiami, menguasai dan menghuni bangunan di atas tanah sengketa; Jadi sejak tahun 1972 hingga tahun 2011, terdapat rentang waktu sebanyak 39 tahun lamanya Tergugat I dan juga Tergugat II mendiamkan atau berdiam diri terhadap penguasaan, penghunian Penggugat atas tanah obyek sengketa. 13. Bahwa hal mendiamkan, membiarkan orang tua Penggugat dan juga Penggugat bertempat tinggal, menguasai tanah bangunan obyek sengketa selama bertahun-tahun secara terus menerus tanpa terputus {dari tahun 1972 hingga tahun 2011, selama 39 delapan tahun} , maka hal demikian mengisyaratkan bahwasanya Tergugat I dan Tergugat II sesungguhnya telah melepaskan hak nya atas tanah bangunan obyek sengketa, dengan kata lain dari peristiwa tersebut, hukum menganggap orang yang semula berhak {Tergugat I dan Tergugat II} – melepaskan haknya, sebaliknya orang yang menguasainya secara terus menerus memperoleh hak, Hal ini dikenal dengan istilah rechtsverwerking, pelepasan hak,. 14. Bahwa lembaga rechtsverwerking ini sudah diakui dalam tatanan hukum di negeri Indonesia ini, sesuai dengan yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung, antara lain : 

Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan

selama

persangkaan

itu

berat

membiarkan bahwa

keadaan

pendudukan

demikian, (bezit)

itu

adalah adalah

berdasarrkan hukum”. Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T. 241 i tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarrkan hukum”. Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T. 241 

Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur mendapatkan perlindungan hukum”. (Putusan RvJ Jakarta 12 Januari 1940, T 154 hal 269)



Dalam hukum adat tindakan yang menyebabkan pemindahan hak bersifat contant, sedangkan pendaftaran menurut UUPA dan peraturan pelaksanaannya bersifat administratif (MA 29 Agustus 1970 Nomor 123K/Sip/1970.).




Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan

selama

persangkaan

itu

berat

membiarkan bahwa

keadaan

pendudukan

demikian, (bezit)

itu

adalah adalah

berdasarrkan hukum”. Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T. 241 i tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarrkan hukum”. Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T. 241 

Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur mendapatkan perlindungan hukum”. (Putusan RvJ Jakarta 12 Januari 1940, T 154 hal 269)



Dalam hukum adat tindakan yang menyebabkan pemindahan hak bersifat contant, sedangkan pendaftaran menurut UUPA dan peraturan pelaksanaannya bersifat administratif (MA 29 Agustus 1970 Nomor 123K/Sip/1970.).

15. Bahwa dengan demikian mengacu pada lembaga rechtsverwerking tersebut di atas, seharusnya demi hukum Tergugat I dan atau Tergugat II telah kehilangan hak nya atas tanah obyek sengketa, dan sebaliknya Penggugat selaku pihak yang menguasai tanah bangunan obyek sengketa secara terus menerus lebih dari 35 tahun lamanya; penguasaan yang dilakukan dengan itikad baik (Penggugat membayar PBB setiap tahun, merawat, memelihara nya dan tidak pernah menelantarkan}; demi hukum menjadi pemilik atau setidaknya merupakan pihak yang paling berhak dan paling berkepentingan atas tanah dan bangunan obyek sengketa; 16. Bahwa akan tetapi tanpa sepengetahuan ibunda Penggugat dan Penggugat, ternyata pada tahun 2010, terhadap tanah obyek sengketa, Tergugat III telah menerbitkan sertifikat Hak Pakai nomor 17 Kacapiring, pemegang hak nya tertulis adalah Departemen PU cq Balai Pendidikan dan Pelatihan Wilayah II Bandung in casu Tergugat II, berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung ter tanggal 30/12/2009, No.21/HP/BPN.3273/2009 ; 17. Bahwa penerbitan sertifikat hak pakai aquo secara diam-diam tanpa melibatkan Penggugat dan atau ibunda Penggugat, adalah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dan kepentingan Penggugat yang terlebih


dahulu sudah menguasai dan sedang menguasai tanah obyek sengketa selama lebih dari 35 tahun secara terus menerus tanpa ada gangguan baik dari Tergugat I maupun dari Tergugat II, 18. Bahwa sebelum terbit nya sertifikat aquo, tanah sengketa jelas-jelas adalah merupakan tanah negara, dan bukan merupakan tanah hak atas nama Departemen PU atau departemen / instansi manapun juga; {Pada sertifikat hak pakai nomor 17 Kacapiring tsb tertulis : “Asal Hak adalah’: pemberian dari tanah negara} 19. Bahwa istilah atau terminologi dari tanah negara, sesuai dengan bunyi ketentuan pasal {1} huruf {2} dari Peraturan Kepala BPN RI nomor 2 tahun 2013, tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu Hak Atas Tanah, jadi istilah tanah negara tidak dimaksudkan sebagai tanah milik/ kepunyaan negara atau kepunyaan suatu instansi pemerintah tertentu. 20. Bahwa salah satu persyaratan untuk mengajukan permohonan hak atas tanah negara, mengacu pada peraturan Menteri Agraria Ka.BPN nomor 9 tahun 1999, di dalam ketentuan pasal {4} yang bunyi nya : ‘sebelum

mengajukan

permohonan

hak,

pemohon

harus

menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku’ Bahwa ketika proses pengajuan permohonan hak atas tanah sengketa terjadiantara tahun 2009 - 2010, adalah nyata bahwa baik Tergugat I dan atau khususnya Tergugat II bukanlah pihak yang secara fisik menguasai tanah dan bangunan obyek sengketa, sehingga terbukti bahwa baik Tergugat I maupun Tergugat II bukanlah pihak yang memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan hak atas tanah aquo, 21. Bahwa selain itu mengacu pada lembaga rechtsverwerking tersebut di atas, seharusnya demi hukum Tergugat I dan atau Tergugat II telah kehilangan hak nya atas tanah obyek sengketa, sebaliknya Penggugat lah pihak yang secara faktual menguasai tanah obyek sengketa sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, maka Penggugat mempunyai hak

yang

lebih

utama

berdasarkan

hukum

untuk

mengajukan


permohonan hak terhadap tanah obyek sengketa, sehingga demi hukum seharusnya Tergugat III wajib menolak permohonan pemberian hak pakai kepada Tergugat II. 22. Bahwa terbukti Tergugat III telah tidak menjalankan kewajiban nya dan atau lalai menjalankan tugas serta kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Peraturan Menteri Agraria nomor 9 tahun 1999 tersebut diatas juncto Peraturan Menteri Agaria nomor 7 tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksa Tanah, yang mewajibkan Panitia Pemeriksa Tanah dan atau Tim Peneliti Tanah untuk : 

mengadakan

pemeriksaan

terhadap

kelengkapan

berkas

permohonan pemberian Hak 

mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;



mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;



mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan;



meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat;



membuat hasil laporan dalam bentuk berita acara pemeriksaan lapang,



melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapang termasuk data pendukung lainnya, dan



memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh semua anggota Panitia/ Tim Peneliti;

23. Bahwa mengingat serangkaian ketentuan di atas, sepatut nya demi hukum Tergugat III bertindak secara obyektif dan cermat melakukan serangkaian pengkajian dan pemeriksaan ke lapangan {lokasi} guna mendapatkan keterangan yang akurat mengenai data fisik dan data yuridis tanah obyek sengketa, termasuk pula memastikan kenyataan /faktualitas penguasaan tanah nya, apakah benar dikuasai oleh Pemohon {dalam hal ini Tergugat II} ataukah pihak lain yang menguasai nya, guna


memastkan pula ada tidak nya keberatan dari pihak lain terhadap permohonan hak yang diajukan oleh Tergugat I dan atau Tergugat II. 24. Bahwa selain itu dengan mengacu pada lembaga rechtsverwerking tersebut di atas, seharusnya demi hukum Tergugat I dan atau Tergugat II telah kehilangan hak nya atas tanah obyek sengketa, maka oleh karena itu pula sepatutnya lah Tergugat III wajib menolak permohonan pemberian hak pakai kepada Tergugat II, terlecuali jika pada saat proses permohonan hak tersebut, terdapat persetujuan tertulis dari Penggugat selaku penghuni / pihak yang secara fisik menguasai tanah sengketa, pernyataan tidak keberatan dari Penggugat terhadap proses pengajuan hak dan pendaftaran nya yang sedang diajukan oleh Tergugat II. 25. Bahwa dengan terjadinya penerbitan sertifikat hak pakai nomor 17 Kacapiring Surat Ukur nomor 00003/2010 ter tgl. 25/01/2010 tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III telah terbukti terlibat dalam memanipulasi atau menyembunyikan data-data fisik maupun data yuridis mengenai keadaan tanah obyek sengketa yang sebenarnya; 26. Bahwa oleh karena Tergugat III telah lalai menjalankan tugas dan kewajiban nya in casu telah berlaku tidak cermat dan tidak teliti di dalam mengadakan pemeriksaan lapangan, sebalik nya malahan membuat berita acara serta laporan pemeriksaan lapangan yang isi nya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya {bersifat manipulatif}, maka demi hukum surat-surat berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan lapangan sedemikian yang dibuat oleh Tergugat III berikut dengan surat-surat lain nya yang penerbitan nya didasarkan pada isi / keterangan dari berita acara dan hasil pemeriksaan lapangan aquo, termasuk dalam hal ini Surat Keputusan Tergugat III, Surat Keputusan Pemberian Hak, Nomor 21/HP/BPN.3273/2009 ter tanggal 30/12/2009 berikut sertifikat hak pakai nomor 17/Kacapiring, Surat Ukur nomor 00003/2010 ter tgl. 25/01/2010, demi hukum haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 27. Bahwa perbuatan para Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III yang telah merekayasa sedemikian rupa , melakukan manipulasi atas data fisik dan data yuridis dari tanah obyek sengketa, serta mengabaikan kepentingan Penggugat selaku pihak yang secara nyata menguasai obyek sengketa dan memiliki alas hak untuk mengajukan permohonan hak atas tanah obyek sengketa termasuk juga serta memiliki hak untuk


mengajukan keberatan terhadap adanya permohonan hak yang diajukan oleh Tergugat II, maka adalah jelas terbukti bahwasanya Para Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mendatangkan kerugian bagi Penggugat; oleh karenanya adalah patut dan beralasan untuk menyatakan bahwa para Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar hak-hak / kepentingan Penggugat; 28. Bahwa terbukti setelah sertifikat hak pakai nomor 17/ Kacapiring terbit, Tergugat I di tahun 2011 mulai lagi menyampaikan somasi/ peringatan kepada ibunda Penggugat untuk mengosongkan tanah bangunan obyek sengketa, dengan memberitahu bahwa Tergugat I dan II adalah selaku pihak yang berhak atas tanah bangunan obyek sengketa dan sekaligus juga memperlihatkan warkat berupa copy dari sertifikat hak pakai tersebut; 29. Bahwa perbuatan Tergugat I melakukan somasi pengosongan adalah tidak beralasan hukum, mengingat bahwa sertifikat hak pakai nomor 17 Kacapiring terbukti mengandung cacat hukum dalam penerbitannya, dan terlebih pula mengacu pada lembaga rehtsverwerking tsb diatas, Tergugat I dan Tergugat II telah kehilangan hak nya terhadap tanah bangunan obyek sengketa, sehingga surat-surat somasi perintah pengosongan dari Tergugat I khususnya yang dikeluarkan setelah penerbitan sertifikat hak pakai nomor 17 Kacapiring aquo, haruslah dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 30. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum dari para Tergugat I, II dan Tergugat III, Penggugat telah mengalami kerugian baik secara idiil maupun materiil, kerugian idil adalah berupa hilangnya ketenangan hidup, stress dan gelisah/ was was atas tidak pastinya status tanah bangunan obyek sengketa yang sedang dihuni / dikuasai oleh Penggugat; dan adapun kerugian materiil, berupa semua biaya-biaya dan atau

ongkos

yang

mempertahankan

hak

telah serta

dikeluarkan

Penggugat

kepentingan

dalam

Penggugat

atas

rangka tanah

bangunan obyek sengketa, untuk itu atas semua bentuk kerugian tersebut, mohon ditetapkan sebesar Rp.1.000.000.000,- {satu milyard rupiah} kerugian yang harus dibayarkan secara tanggung renteng oleh Para Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III kepada Penggugat, secara tunai dan sekaligus;


31. Bahwa saat ini Tergugat I sedang bermaksud mengadakan pengosongan paksa atas tanah bangunnan obyek sengketa, maka oleh karena itu mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung menetapkan dalam provisi bahwasanya tanah bangunan obyek sengketa, terletak di Jl. Laswi nomor 10, Kelurahan Kacapiring, Kota Bandung, dalam keadaan status quo, dan melarang Tergugat I untuk mengadakan aksi pengosongan paksa atas tanah bangunan obyek sengketa aquo hingga terdapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap; Bahwa berdasarkan semua uraian diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung memutuskan : DALAM PROVISI : 

MENYATAKAN TANAH OBYEK SENGKETA dalam keadaan STATUS QUO, dan Melarang Tergugat I mengadakan pengosongan paksa atas tanah

bangunan

aquo

hingga

terdapat

putusan

hakim

yang

berkekuatan hukum tetap; DALAM POKOK PERKARA : 1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA, 2. MENYATAKAN PENGGUGAT ADALAH SALAH SEORANG AHLI WARIS YANG SAH DARI R SOEDARSONO B.A.E , dan TUNING AMBYARIN SOEDARSONO 3. MENYATAKAN

SAH

dan

BERKEKUATAN

HUKUM

SURAT

KETERANGAN ter tanggal 16 Desember 1961, YANG MENGIJINKAN ORANG TUA PENGGUGAT R SOEDARSONO B.A.E. MENGHUNI BANGUNAN OBYEK SENGKETA; 4. MENYATAKAN SAH PENGHUNIAN ATAS OBYEK SENGKETA OLEH PENGGUGAT, 5. MENYATAKAN PENGGUGAT MEMPUNYAI ALAS HAK GUNA MENGUASAI DAN MEMLIKI TANAH BERIKUT BANGUNAN OBYEK SENGKETA 6. MENYATAKAN PERBUATAN

PARA

TERGUGAT

MELAWAN

HUKUM

TELAH YANG

MELAKUKAN

MENDATANGKAN

KERUGIAN BAGI PENGGUGAT, 7. MENYATAKAN SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR 17 KACAPIRING, TERTULIS ATAS NAMA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM CQ BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN WILAYAH II BANDUNG, SERTA SURAT-SURAT YANG BERKAITAN YANG DIJADIKAN


DASAR PENERBITAN NYA, i.c. Surat Keputusan Pemberian Hak Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung ter tanggal 30/12/2009, No.21/HP/BPN.3273/2009, dan Surat-surat Pendukung nya, SEBAGAI SURAT-SURAT YANG CACAT HUKUM, SEHINGGA DEMI HUKUM DINYATAKAN TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT, 8. MENYATAKAN

SEBAGAI

CACAT

HUKUM,

SURAT-SURAT

PERINTAH PENGOSONGAN YANG TELAH DITERBITKAN OLEH TERGUGAT I,i.c

YANG DIKELUARKAN SETELAH TERBITNYA

SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR 17 KACAPIRING, antara lain a. Berita acara Rapat Penertiban Rumah Jl. Laswi nomor 10, ter tanggal 8 Nopember 2011, b. Surat nomor : HK.02.03-8h/498 ter tanggal 26 Oktober 2011, c. Surat nomor : PW.05.01-Sj/393 ter tanggal 1 Nopember 2011, d. Surat nomor : HK.02.03-Mn/167 ter tanggal 26 Maret 2012, e. Surat nomor : HK.0401-Su/459 ter tanggal 19 September 2014, f. Surat nomor : HK.0401-Su /187 ter tanggal 29 April 2015 9. MENGHUKUM PARA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II SECARA TANGGUNG RENTENG MEMBAYAR GANTI KERUGIAN SEBESAR RP.1.000.000.000,-

{SATU

MILYARD

RUPIAH}

KEPADA

PENGGUGAT SECARA TUNAI DAN SEKALIGUS, 10. MENGHUKUM PARA TERGUGAT I dan TERGUGAT II SERTA TERGUGAT III UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA; Subsidair : BILAMANA PENGADILAN BERPENDAPAT LAIN, MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADIL NYA (EX AEQUO ET BONO) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------------Jawaban Tergugat 1 tertanggal 16 Desember 2015 : I. DALAM EKSEPSI : A. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT Pengadilan

Negeri

Bandung

tidak

berwenang

memeriksa

dan

mengadiliperkara a quo;


Bahwa dalam Petitum gugatan angka 7 dan 8 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk :  menyatakan sertifikat hak pakai Nomor 17 Kacapiring tertulis atas nama Departemen Pekerjaan Umum cq Balai Pendidikan dan Pelatihan Wilayah II Bandung serta surat-surat yang dijadikan dasar penerbitannya seperti Surat Keputusan Pemberian Hak Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 30 Desember 2009 No. 21/HP/BPN.3273/2009 sebagai surat-surat yang cacat hukum sehingga demi hukum dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;  menyatakan

sebagai

cacat

hukum

surat-surat

perintah

pengosongan yang telah diterbitkan oleh Tergugat I i.c yang dikeluarkan setelah terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 17 Kacapiring antara lain: a. Berita Acara Rapat Penertiban Rumah Jalan Laswi Nomor 10, tertanggal 8 November 2012, b. Surat Nomor: HK.02.03-8h/498 tertanggal 26 Oktober 2011, c. Surat Nomor: HK.05.01-Sj/393 tertanggal 1 Nopember 2011, d. Surat Nomor: HK.02.03-Mn/167 tertanggal 26 Maret 2012, e. Surat Nomor: HK.0401-Su/459 tertanggal 19 September 2014, f. Surat Nomor: HK.0401-Su/187 tertanggal 29 April 2015. Bahwa surat-surat yang dicantumkan dalam petitum angka 7 dan 8 tersebut merupakan objek gugatan dalam perkara Peradilan Tata Usaha Negara, bukan merupakan objek gugatan dalam Peradilan Umum Perdata. B. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI RELATIF 1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

a. Bahwa

Kedudukan Hukum/Kapasitas Penggugat dalam

gugatan a quo tidak jelas. -

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I terkait dengan aset negara berupa rumah negara, yang terletak di Jl. Laswi No. 10, Bandung, Kelurahan Kacapiring Kota Bandung;

-

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan karena Penggugat bukan pihak yang


mempunyai

kepentingan

langsung

terhadap

objek

sengketa; b. Dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batasbatas dari objek sengketa - Bahwa dalam posita gugatan, penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai batas-batas dari objek perkara a quo. - Bahwa dengan tidak disebutkannya letak/batas tanah oleh Penggugat secara jelas menyebabkan gugatan Penggugat kabur sehingga menurut hukum GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (Vide Yurisprudensi MA No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan “gugatan

yang

tidak

menyebutkan

batas-batas

objek

sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima”). - Oleh karenanya gugatan menjadi tidak sempurna, maka gugatan menjadi kabur/tidak jelas. 2. Eksepsi

Mengenai

Gugatan

Penggugat

Lewat

Waktu

Berdasarkan Ketentuan Pasal 32 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Bahwa gugatan Penggugat didaftarkan ke Pengadilan Negeri Bandung register Nomor: 408/Pdt.G/2015/PN.Bdg. tertanggal 23 September 2015. a. Bahwa Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun

1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi : “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”


b. Bahwa tanah yang menjadi objek perkara a quo adalah milik

Tergugat I oleh karena bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 17, dikeluarkan atau diterbitkan pada tanggal 9 Februari 2010, sehingga dengan merujuk Pasal 32 maka batas waktu untuk mengajukan pembatalan sertipikat Hak Pakai No. 17 selama-lamanya adalah 5 (lima) tahun setelah tanggal 9 Februari 2010, yaitu pada tanggal 9 Februari 2015. c. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka dalil-dalil Tergugat I

dalam eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Lewat Waktu berdasarkan Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24

Tahun

terbantahkan

1997

merupakan

kebenarannya,

dan

dalil-dalil

yang

karenanya

tidak

gugatan

Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. II. DALAM KONPENSI: Bahwa Tergugat I MENOLAK dan MENYANGKAL dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat tanpa pengecualian, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara benar oleh Tergugat I; 1. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak secara keseluruhan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali pada hal-hal yang diakui secara tegas-tegas kebenarannya oleh Tergugat I dan demi kepentingan hukum hal tersebut memberi manfaat dan keuntungan pada Tergugat I; 2. Bahwa Penggugat telah mengakui di dalam dalil gugatannya pada angka 2 yang menyatakan Semasa hidupnya, Ayah Penggugat, Alm R Soedarsono adalah Pegawai Negeri Sipil di Departemen Pekerjaan Umum diangkat sejak tahun 1949 hingga pensiun pada tahun 1974; Berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri sebagai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis

Pengadaan,

Pendaftaran

Penetapan

Status,

Penghunian,

Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara mengatur


bahwa yang boleh bertempat tinggal dan diberikan hak penghunian atas rumah negara adalah pegawai negeri sipil; 3. Bahwa dalam positanya angka 3 sampai dengan 4 yang pada intinya menyebutkan bahwa sesuai dengan surat keterangan pemberian ijin menghuni tertanggal 16 Desember 1961, orang tua Penggugat beserta Penggugat secara terus menerus (sudah lebih dari 50 tahun lamanya) bertempat tinggal di tanah bangunan objek perkara a quo; Bahwa perlu kami tegaskan dalil tersebut adalah tidak benar. Keberadaan orang tua Penggugat beserta Penggugat terhadap objek perkara a quo tanpa alasan yang benar dan tanpa hak (secara melawan hukum) karena pada tahun 1972 melalui Surat Perintah Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 25/SPRIN/SD/1972 tanggal 18 Maret 1972, Tergugat I telah memerintahkan Penggugat untuk segera mengosongkan objek sengketa yang senyata-nyatanya diakui Penggugat dalam posita gugatannya angka 6; 4. Bahwa dalam posita Penggugat angka 7 dan angka 8, menunjukan bahwa Penggugat mengajukan tanggapan terhadap surat dari Tergugat I. Sudah sepatutnya Penggugat mengetahui materi muatan dari Surat Perintah Menteri; Bahwa tertanggal 18 Maret 1972, Tergugat I mengeluarkan perintah untuk mengosongkan tanah bangunan objek sengketa, dengan alasan bahwa bangunan objek sengketa akan dipergunakan untuk pegawai Akademi Pelatihan Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (ATPUT); Bahwa Surat Perintah pengosongan oleh Menteri PUTL Nomor No. 25/SPRIN/SD/1972 tanggal 18 Maret 1972 merupakan tindakan administrasi pejabat negara berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat individual, konkrit dan final. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam penjelasan disebutkan bahwa konkrit artinya objek yang diputuskan dalam KTUN tidak abstrak tapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Individual artinya KTUN tidak ditujukan untuk umum tapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Final artinya sudah definitif dan karennya dapat menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang lahir dari tindakan hukum, dalam hal ini dengan dikeluarkannya Keputusan berarti muncul/lenyapnya hak dan kewajiban bagi subyek hukum tertentu segera setelah adanya keputusan tertentu.


Dengan adanya Surat Perintah pengosongan oleh Menteri PUTL Nomor 25/SPRIN/SD/1972 tanggal 18 Maret 1972 berakibat hukum bagi Penggugat yakni lenyapnya hak penghunian atas objek sengketa. Bahwa dalam posita angka 7 dan angka 9, ada perbedaan tanggal pada surat tanggapan yang diajukan oleh ayah Penggugat sehingga Penggugat tidak konsisten; Bahwa seandainya benar Menteri PUTL mengakui dan mengabulkan permohonan dari ayah Penggugat berdasarkan surat tertanggal 7 April 1972, pasti terdapat revisi terhadap SPRIN Menteri PUTL yang telah diterbitkan sebelumnya. Faktanya tidak pernah ada revisi terhadap SPRIN

oleh

Menteri

PUTL

Nomor

25/SPRIN/SD/1972.

Tidak

dijawabnya surat Penggugat tanggal 7 April 1972 yang disimpulkan bahwa suami penggugat diizinkan tinggal di rumah negara jalan Laswi nomor 10 Bandung adalah tidak berdasar; 5. Bahwa dalam posita gugatan angka 9, alasan Tergugat I tidak mengusik, memerintahkan orang tua Penggugat agar mengosongkan dan/atau keluar dari tanah bangunan objek sengketa karena Surat Perintah Menteri bersifat final, konkrit dan individual. Jika Penggugat merasa dirugikan dari Surat Perintah Menteri tersebut seharusnya Penggugat melakukan gugatan untuk menguji Surat Perintah Menteri bukan justru menanggapi via surat. Sudah sepatutnya Penggugat beritikad baik melaksanakan isi dari Surat Perintah Pengosongan yang dikeluarkan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No. 25/SPRIN/SD/1972 tertanggal 18 Maret 1972; 6. Berdasarkan Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, angka 3 Penjelasan Umum dinyatakan “Untuk menambah semangat dan kegairahan kerja bagi Pegawai Negeri, di samping gaji dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah memberikan fasilitas berupa rumah. Rumah ini diberikan kepada Pegawai Negeri dan Pejabat Pemerintah atau Pejabat Negara selama yang bersangkutan masih berstatus sebagai Pegawai Negari dan Pejabat Pemerintah atau Pejabat Negara. Apabila yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai Pegawai Negeri, Pejabat Pemerintah atau Pejabat Negara, maka Rumah Negara tersebut dikembalikan kepada Instansinya”. Dengan

tidak

dilakukan

pengosongan

terhadap

objek

sengketa


menunjukan tidak adanya itikad baik dari ayah Penggugat dalam menjalankan Surat Perintah Menteri serta telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak dijalankannya PP Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, bahkan pada saat ayah Penggugat pensiun pada tahun 1978 yang mengharuskan ayah Penggugat mengembalikan objek sengketa ke Kementerian Pekerjaan Umum; 7. Bahwa pada tahun 2010 Penggugat mengajukan pembelian rumah negara ke Kementerian Pekerjaan Umum melalui surat tertanggal 12 Mei 2010 atas nama RA. Tuning Ambyarin Soedarsono (Ibu Penggugat) untuk mendapatkan kepemilikan rumah dinas yang menjadi objek perkara a quo. Hal tersebut sangatlah kontradiktif dengan pernyataan Penggugat bahwa dia menguasai secara fisik objek perkara a quo karena jika Penggugat ingin mempunyai hak untuk mendapatkan kepemilikan atas tanah tersebut sebagaimana terdapat dalam posita 11 dan posita 12 maka seharusnya Penggugat langsung melakukan Pendaftaran Tanah yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), bukan mengajukan Permohonan Pembelian Rumah Negara ke Kementerian Pekerjaan Umum; Bahwa dengan demikian Penggugat justru mengakui objek sengketa merupakan Barang Milik Negara atas nama Kuasa Pengguna Barang Kementerian Pekerjaan Umum; 8. Penggugat tidak mempunyai hak atas objek perkara a quo yang merupakan aset negara, yang berada pada penguasaan Tergugat I. Ayah Penggugat hanya diberi ijin untuk menempati objek perkara a quo, bukan untuk menguasai atau memiliki objek perkara a quo yang merupakan rumah negara; 9. Bahwa terhadap posita angka 13 Tergugat I sampaikan jika Sertifikat merupakan alas hak yang kuat sehingga Tergugat I menolak dalil dalam posita gugatan angka 13; Bahwa objek perkara a quo telah didaftarkan dalam inventarisasi BMN Sekretariat Jenderal dan telah tercatat di dalam SIMAK BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dengan nama UAKPB yaitu Biro Umum, Kode UAKPB 033.01.01.898004.000.KP, dengan nomor Kartu

Identitas Barang (KIB) 1, kode barang


2.01.01.01.002.12. Perkara a quo sudah disertifikatkan Hak Pakai dengan nama pemegang hak Departemen Pekerjaan Umum cq Balai Pendidikan dan Pelatihan Wilayah II Bandung, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, tanggal 30 Desember 2009, nomor 21/HP/BPN.32.73/2009. Oleh karena itu sudah tepat dan benar sertifikat hak pakai nomor 17, yang diterbitkan oleh Tergugat II dan sama sekali tidak ada manipulasi data dan/atau tindakan penyembunyian data-data fisik dan data yuridis; Perlu kami tegaskan, Penggugat justru merupakan pihak yang tidak mempunyai hak atas objek perkara a quo. Objek perkara a quo berada dibawah penguasaan Tergugat I sehingga Tergugat I tidak mempunyai kewajiban untuk meminta persetujuan atau pernyataan tidak keberatan dari Penggugat untuk proses pengajuan hak dan pendaftaran objek perkara a quo sebagaimana dalil posita angka 24; 10. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo dengan alasan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena penerbitan sertifikat Hak Pakai Nomor 17 Kacapiring atas nama Departemen Pekerjaan Umum cq Balai Pendidikan Pelatihan Wilayah Bandung serta Surat Perintah Pengosongan yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum terhadap tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara a quo, adalah cacat hukum sebagaimana dicantumkan dalam posita angka 29. Bahwa Tergugat I menolak dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH), antara lain: a. Adanya perbuatan yang melawan hukum; Dikatakan melanggar hukum, tidak hanya hal yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut: - Bertentangan dengan hak orang lain; - Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri; - Bertentangan dengan kesusilaan; - Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.


b. Adanya kesalahan; Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur – unsur sebagai berikut: - adanya unsur kesengajaan, atau: - adanya unsur kelalaian (negligence, culpa), dan; - Tidak

ada

alasan

pembenar

atau

alasan

pemaaf

(rechtvaardigingsgrond), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain – lain. c. Adanya kerugian; Yaitu kerugian yang timbul karena PMH. Tiap PMH tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup. d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Unsur sebab-akibat dimaksudkan untuk meneliti adalah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 17 Kacapiring tertulis atas nama Departemen PU cq Balai Pendidikan sebagaimana terdapat dalam posita angka 27 merupakan tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum/undang-undang. Prosedur pengurusan dan penerbitan sertifikat yang dilaksanakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam mengurus sertifikat tanah a quo; Bahwa justru Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengabaikan surat perintah yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No. 25/SPRIN/SD/1972 tertanggal 18 Maret 1972; Bahwa dengan tetap tinggalnya Penggugat atas objek perkara a quo yang notabene adalah Rumah Negara, dimana dalam penghunian Rumah Negara diatur bahwa penghuni diwajibkan membayar uang sewa kepada Kas Negara namun kenyataannya Penggugat tidak


pernah membayar sewa kepada Negara bahkan sejak ayah Penggugat masih hidup dan menghuni Rumah Negara objek perkara a quo; Bahwa dengan tidak membayar uang sewa kepada Kas Negara justru Penggugat mengakibatkan kerugian materiil kepada Negara. Hal ini berarti Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. 11. Bahwa dalam posita gugatan angka 26, surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat I berkaitan dengan alas hak atas tanah objek sengketa serta perintah pengosongannya dikatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 12. Bahwa surat-surat yang dikeluarkan oleh Tergugat I tidak dapat diajukan sebagai objek gugatan Perdata, melainkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara; Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan Pengadilan Administrasi yang mengkhususkan pengujiannya pada Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Syarat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Apabila suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara telah memenuhi secara kumulatif ketentuan Pasal 1 Angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, maka seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang membuat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara; Jadi, apabila Penggugat merasa dirugikan kepentingannya atas suratsurat tersebut, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN); 13. Bahwa dalam perkara ini justru Negara yang mengalami kerugian karena Penggugat telah menyewakan Barang Milik Negara berupa tanah dan bangunan yang Penggugat huni dan uang sewa tidak


disetorkan ke kas negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 33/PMK.06/2012; 14. Bahwa Tergugat I telah mengeluarkan surat perintah pengosongan terakhir melalui Surat Nomor : HK.0401-Su/187 tertanggal 29 April 2015 (petitum Penggugat angka 7 huruf f)

dalam hal ini melaksanakan

Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 308/K/TUN/2013 tanggal 24 September 2013 yang pada intinya dalam rangka

memerintahkan

Penggugat

untuk

mengosongkan

objek

sengketa. III. 1.

DALAM REKONPENSI Bahwa seluruh dalil yang telah dikemukakan dalam KONPENSI adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan REKONPENSI ini, karenanya tidak perlu dikemukakan ulang seluruhnya;

2.

Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI adalah pemegang hak yang sah atas objek perkara a quo, berdasarkan: - Kartu Identitas barang (KIB), No KIB 1, kode barang 2.01.01.01.002.12 - Sertipikat Hak Pakai Nomor. 17 Tahun 2010 a.n Departemen Pekerjaan Umum cq Balai Pendidikan dan Pelatihan Bandung

3.

Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dalam gugatannya petitum angka 3 memohon agar Majelis Hakim "menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat keterangan tertanggal 16 Desember 1961 yang mengijinkan orang tua Penggugat R. Soedarsono B.A.E menghuni bangunan objek sengketa" Sesuai

ketentuan

Peraturan

Menteri

Pekerjaan

Umum

No.

22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara dalam Pasal 8 ayat 1, menyatakan "Penghunian rumah negara oleh pejabat atau pegawai negeri dilakukan berdasarkan surat izin penghunian yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang pada ayat 1 adalah: a. Pimpinan Instansi yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuk untuk Rumah Negara Golongan I/Rumah Jabatan; b. Pejabat Eselon I atau Pejabat yang ditunjuk untuk Rumah Negara Golongan II;


c. dst. Bahwa dengan demikian, surat keterangan tertanggal 16 Desember 1961 adalah tidak sah dan patut dinyatakan batal demi hukum karena bukan merupakan surat ijin penghunian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri tersebut diatas. 4.

Bahwa Penggugat dalam petitum angka 4 memohon agar Majelis Hakim "menyatakan sah penghunian atas objek sengketa oleh Penggugat". Bahwa berdasarkan fakta keberadaan Penggugat di Jalan Laswi Nomor 10 Bandung (objek perkara a quo) tidak sah, yaitu dengan dasar keberadaan Penggugat tidak prosedural (melawan hukum) karena tidak memiliki surat izin penghunian. Bahwa sesuai dengan peraturan, Rumah Negara yang dapat dibeli adalah Rumah Negara Golongan III dengan melalui proses: a. Penetapan Status Rumah Negara Golongan II; b. Penentuan Penghunian dengan persyaratan berdasarkan Pasal 10 dan lampiran IV.1 Peraturan Menteri PU No. 22/PRT/M/2008 tentang 2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara, yaitu: - Berstatus pegawai negeri; - mendapatkan surat izin penghunian dari Pejabat Eselon I atau pejabat yang ditunjuk; - membuat surat pernyataan untuk mentaati kewajiban dan larangan; - Belum pernah membeli dan memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari negara berdasarkan peraturan yang berlaku; - Tidak sedang menghuni Rumah Negara Golongan II lainnya atau Rumah Negara Golongan III atas nama suami-isteri; dan - Untuk rumah negara yang berbentuk rumah susun sudah mempunyai perhimpunan penghunian yang ditetapkan Pimpinan Instansi;


- Penunjukan penghuni Rumah Negara Golongan II berpedoman kepada kriteria penilaian faktor kedinasan dan faktor sosial pejabat atau pegaawai negeri yang bersangkutan.

(Contoh

Formulir

kriteria

penilaian

sebagaimana Lampiran IV.1. Peraturan Menteri PU No. 22/PRT/M/2008). Bahwa justru sikap Penggugat yang memaksakan diri tidak mau meninggalkan rumah negara di Jalan Laswi Nomor 10 Bandung (objek perkara a quo) sebagaimana telah diperintahkan oleh Surat Perintah yang dikeluarkan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No. 25/SPRIN/SD/1972, yaitu 30 (tiga puluh) hari terhitung dikeluarkannya surat keputusan. Surat Perintah Pengosongan tersebut tidak pernah diindahkan oleh ayah Penggugat dan Penggugat sampai sekarang. Bahwa Penggugat juga pernah mengajukan pembelian rumah negara ke Kementerian Pekerjaan Umum melalui surat tertanggal 12 Mei 2010 atas nama RA. Tuning Ambyarin Soedarsono (Ibu Penggugat) untuk mendapatkan kepemilikan rumah dinas yang menjadi objek perkara a quo. Bahwa bahkan Penggugat melalui almarhum Ibu Penggugat (Tuning Ambyarin Soedarsono) mengajukan gugatan Tata Usaha Negara atas objek gugatan berupa surat Nomor HK.02.03-Mn/107 tertanggal 26 Maret 2012 (turut masuk kedalam petitum gugatan Penggugat angka 7 huruf d). Terhadap pemeriksaan perkara Tata Usaha Negara tersebut telah ada putusan pengadilan yang bersifat in kracht berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 308 K/TUN/2013 tertanggal 24 September 2013 yang inti amar putusannya berbunyi : a. Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Tuning Ambyarin Soedarsono; b. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa dengan demikian patut dinyatakan bahwa justru Tergugat Rekonpensi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menempati Rumah Negara yang menjadi objek sengketa tanpa alas


hak sampai saat ini, serta tidak menghormati dan mematuhi Putusan pengadilan yang telah in kracht. 5.

Bahwa Penggugat dalam petitum angka 6 memohon agar Majelis Hakim "menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mendatangkan kerugian bagi Penggugat” Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi yaitu unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, jelas MERUPAKAN PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM, karena bertentangan dengan UU, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan keharusan, adanya unsur kesalahan, serta menimbulkan kerugian. Bahwa dalam salah satu persyaratan penghunian Rumah Negara adalah membuat surat pernyataan untuk menaati kewajiban dan larangan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara. Larangan Penghuni Rumah Negara yaitu: a. mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah tanpa izin tertulis dari instansi yang bersangkutan; b. menyerahkan sebagian atau seluruh rumah kepada pihak lain; c. menggunakan rumah tidak sesuai dengan fungsi yang ditetapkan; dan d. menghuni rumah negara dalam satu kota/daerah yang sama bagi masing-masing suami/isteri yang berstatus pegawai negeri.

6.

Bahwa diketahui Penggugat telah menggunakan objek perkara a quo telah mengubah sebagian bentuk dari rumah negara tanpa izin instansi yang berwenang serta menggunakan rumah tidak sesuai dengan fungsi yang ditetapkan, bahkan Penggugat menyewakan objek perkara a quo kepada orang lain. Bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Pasal 99 ayat (1) "Setiap kerugian Negara/Daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran


hukum atas pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" dan Ayat (2) "Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Negara/ daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"; Bahwa tindakan Penggugat yang menyewakan objek perkara a quo kepada

orang

lain

merupakan

tindakan

penyalahgunaan

atau

pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik negara yang mengakibatkan

kerugian

negara.

Berdasarkan

penghitungan

menggunakan NJOP sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, Penggugat seharusnya membayar sewa barang milik negara berupa tanah dan bangunan yang Penggugat huni ke kas negara sebesar ± Rp. 27.617.901,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu sembilan ratus satu rupiah) per tahun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara. Sehingga kerugian Negara selama 4 (empat) tahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp. 110.471.604,- (seratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat rupiah). Bahwa sejak perintah pengosongan pertama yakni tahun 1972 sampai dengan tahun 2010, Penggugat seharusnya membayar uang sewa tanah dan bangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolan Barang Milik Negara dengan taksiran sebesar ± Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah). Sehingga yang harus Penggugat setor ke kas negara sejak tahun 1972 (perintah pengosongan pertama) sampai tahun 2015 sebesar ± 210.471.604,(dua ratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat rupiah). Berdasarkan

hal-hal

yang

dikemukakan

Tergugat

I

Konpensi/Penggugat

Rekonpensi di atas, selanjutnya mohon kepada Ibu/Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memutus perkara dengan amar sebagai berikut: Dalam Eksepsi :


1.

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

2.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas gugatan a quo;

Dalam Provisi: -

Menolak

petitum

dalam

Provisi

Penggugat

Konpensi

untuk

seluruhnya. Dalam Konpensi : 1.

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas gugatan a quo;

Dalam Rekonpensi: 1.

Menerima

dan

mengabulkan

gugatan

Rekonpensi

Penggugat

Rekonpensi /Tergugat I Konpensi seluruhnya ; 2.

Menyatakan

Tergugat

Rekonpensi/

Penggugat

Konpensi

telah

melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Rekonpensi; 3.

Menyatakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi sebagai adalah pemegang hak yang sah atas objek perkara a quo berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Laswi No. 10 Bandung;

4.

Menghukum

dan

memerintahkan

kepada

Penggugat

Konpensi/

Tergugat Rekonpensi, untuk segera mengosongkan/meninggalkan tanah dan bangunan objek sengketa, yang terletak Jl. Laswi No. 10 Bandung, agar diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi tanpa suatu beban apapun juga. Apabila dalam waktu 10 hari tidak dilakukan pengosongan secara sukarela oleh Tergugat Rekonpensi maka akan dilakukan pengosongan secara paksa sesuai peraturan perundangundangan; 5.

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi sebesar ± 210.471.604,- (dua ratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat rupiah) yang disetor ke Kas Negara;

6.

Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi ;

7.

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.


Atau : Sekiranya Ibu / Bapak Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Jawaban Tergugat II tanggal 16 Desember 2015 : I.

DALAM EKSEPSI :

A.

EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo; Bahwa dalam Petitum gugatan angka 7 dan 8 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk:  menyatakan sertifikat hak pakai Nomor 17 Kacapiring tertulis atas nama Departemen Pekerjaan Umum cq Balai Pendidikan dan Pelatihan Wilayah II Bandung serta surat-surat yang dijadikan dasar penerbitannya seperti Surat Keputusan Pemberian Hak Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 30 Desember 2009 No. 21/HP/BPN.3273/2009 sebagai surat-surat yang cacat hukum sehingga demi hukum dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;  menyatakan sebagai cacat hukum surat-surat perintah pengosongan yang telah diterbitkan oleh Tergugat I i.c yang dikeluarkan setelah terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 17 Kacapiring antara lain: a. Berita Acara Rapat Penertiban Rumah Jalan Laswi Nomor 10, tertanggal 8 November 2012, b. Surat Nomor: HK.02.03-8h/498 tertanggal 26 Oktober 2011, c. Surat Nomor: HK.05.01-Sj/393 tertanggal 1 Nopember 2011, d. Surat Nomor: HK.02.03-Mn/167 tertanggal 26 Maret 2012, e. Surat Nomor: HK.0401-Su/459 tertanggal 19 September 2014, f.

Surat Nomor: HK.0401-Su/187 tertanggal 29 April 2015.

Bahwa surat-surat yang dicantumkan dalam petitum angka 7 dan 8 tersebut merupakan objek gugatan dalam perkara Peradilan Tata Usaha Negara, bukan merupakan objek gugatan dalam Peradilan Umum Perdata. B. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI RELATIF 1.Eksepsi Error in Persona


a. Bahwa Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatan terhadap Departemen PU cq. Balai Pendidikan dan Pelatihan Wilayah II Bandung. Departemen PU telah berganti nama menjadi Kementerian Pekerjaan Umum sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum berganti nama kembali menjadi Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat. b. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat jo. Peraturan Menteri

Pekerjaan

Umum

dan

Perumahan

Rakyat

Nomor

15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja jo. Peraturan Menteri

Pekerjaan

34/PRT/M/2015

Umum

tentang

dan

Perumahan

Kementerian

Rakyat

Pekerjaan

Nomor

Umum

dan

Perumahan Rakyat tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksa Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Pendidikan dan Pelatihan IV merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) yang notabene berada di bawah Menteri. Oleh karena itu Balai

Pendidikan

dan

Pelatihan

IV

merupakan

bagian

dari

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sehingga tindakan Penggugat menarik Tergugat II sebagai pihak yang berdiri sendiri adalah keliru dan menjadikan gugatan overlapping. c. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Tergugat II mohon untuk dapat dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara. 2.Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) a. Bahwa

Kedudukan Hukum/Kapasitas Penggugat dalam gugatan a

quo tidak jelas. - Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat II terkait dengan aset negara berupa rumah negara, yang terletak di Jl. Laswi No. 10, Bandung, Kelurahan Kacapiring Kota Bandung; - Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan

karena

Penggugat

bukan

pihak

yang

mempunyai

kepentingan langsung terhadap objek sengketa;


b. Dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas dari objek sengketa - Bahwa dalam posita gugatan, penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai batas-batas dari objek perkara a quo. - Bahwa

dengan

tidak

disebutkannya

letak/batas

tanah

oleh

Penggugat secara jelas menyebabkan gugatan Penggugat kabur sehingga

menurut hukum GUGATAN

PENGGUGAT

TIDAK

DAPAT DITERIMA (Vide Yurisprudensi MA No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan “gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima”). - Oleh karenanya gugatan menjadi tidak sempurna, maka gugatan menjadi kabur/tidak jelas. 3. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Lewat Waktu Berdasarkan

Ketentuan Pasal 32 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Bahwa gugatan Penggugat didaftarkan ke Pengadilan Negeri Bandung register Nomor: 408/Pdt.G/2015/PN.Bdg. tertanggal 23 September 2015. a. Bahwa Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi : “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya

sertifikat

itu tidak mengajukan

keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.” b. Bahwa tanah yang menjadi objek perkara a quo adalah milik Tergugat I oleh karena bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 17, dikeluarkan atau diterbitkan pada tanggal 9 Februari 2010, sehingga dengan merujuk Pasal 32 maka batas waktu untuk mengajukan pembatalan sertipikat Hak Pakai No. 17


selama-lamanya adalah 5 (lima) tahun setelah tanggal 9 Februari 2010, yaitu pada tanggal 9 Februari 2015. c. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka dalil-dalil Tergugat I dalam eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Lewat Waktu berdasarkan Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 merupakan dalil-dalil yang tidak terbantahkan kebenarannya,

dan

karenanya

gugatan

Penggugat

harus

dinyatakan tidak dapat diterima. II. DALAM KONPENSI: Bahwa Tergugat II MENOLAK dan MENYANGKAL dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat tanpa pengecualian, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara benar oleh Tergugat II; 1. Bahwa Tergugat II secara tegas menolak secara keseluruhan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali pada hal-hal yang diakui secara tegas-tegas kebenarannya oleh Tergugat II dan demi kepentingan hukum hal tersebut memberi manfaat dan keuntungan pada Tergugat II; 2. Bahwa Penggugat telah mengakui di dalam dalil gugatannya pada angka 2 yang menyatakan Semasa hidupnya, Ayah Penggugat, Alm R Soedarsono adalah Pegawai Negeri Sipil di Departemen Pekerjaan Umum diangkat sejak tahun 1949 hingga pensiun pada tahun 1974; Berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1955 tentang Penjualan RumahRumah Negeri sebagai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara mengatur bahwa yang boleh bertempat tinggal dan diberikan hak penghunian atas rumah negara adalah pegawai negeri sipil; 3. Bahwa dalam positanya angka 3 sampai dengan 4 yang pada intinya menyebutkan bahwa sesuai dengan surat keterangan pemberian ijin menghuni tertanggal 16 Desember 1961, orang tua Penggugat beserta


Penggugat secara terus menerus (sudah lebih dari 50 tahun lamanya) bertempat tinggal di tanah bangunan objek perkara a quo; Bahwa perlu kami tegaskan dalil tersebut adalah tidak benar. Keberadaan orang tua Penggugat beserta Penggugat terhadap objek perkara a quo tanpa alasan yang benar dan tanpa hak (secara melawan hukum) karena pada tahun 1972 melalui Surat Perintah Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 25/SPRIN/SD/1972 tanggal 18 Maret 1972, Tergugat I telah memerintahkan Penggugat untuk segera mengosongkan objek sengketa yang senyata-nyatanya diakui Penggugat dalam posita gugatannya angka 6; 4. Bahwa dalam posita gugatan angka 9, alasan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengusik, memerintahkan orang tua Penggugat agar mengosongkan dan/atau keluar dari tanah bangunan objek sengketa karena Surat Perintah Menteri bersifat final, konkrit dan individual. Jika Penggugat merasa dirugikan dari Surat Perintah Menteri tersebut seharusnya Penggugat melakukan gugatan untuk menguji Surat Perintah Menteri bukan justru menanggapi via surat. Sudah sepatutnya Penggugat beritikad baik melaksanakan isi dari Surat Perintah Pengosongan yang dikeluarkan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No. 25/SPRIN/SD/1972 tertanggal 18 Maret 1972; 5. Berdasarkan Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, angka 3 Penjelasan Umum dinyatakan “Untuk menambah semangat dan kegairahan kerja bagi Pegawai Negeri, di samping gaji dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah memberikan fasilitas berupa rumah. Rumah ini diberikan kepada Pegawai Negeri dan Pejabat Pemerintah atau Pejabat Negara selama yang bersangkutan masih berstatus sebagai Pegawai Negari dan Pejabat Pemerintah atau Pejabat Negara. Apabila yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai Pegawai Negeri, Pejabat Pemerintah atau Pejabat Negara, maka Rumah Negara tersebut dikembalikan kepada Instansinya”. Dengan

tidak

dilakukan

pengosongan

terhadap

objek

sengketa

menunjukan tidak adanya itikad baik dari ayah Penggugat dalam menjalankan Surat Perintah Menteri serta telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak dijalankannya PP Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, bahkan pada saat ayah Penggugat pensiun pada


tahun 1978 yang mengharuskan ayah Penggugat mengembalikan objek sengketa ke Kementerian Pekerjaan Umum; 6. Bahwa pada tahun 2010 Penggugat mengajukan pembelian rumah negara ke Kementerian Pekerjaan Umum melalui surat tertanggal 12 Mei 2010 atas nama RA. Tuning Ambyarin Soedarsono (Ibu Penggugat) untuk mendapatkan kepemilikan rumah dinas yang menjadi objek perkara a quo. Hal tersebut sangatlah kontradiktif dengan pernyataan Penggugat bahwa dia menguasai secara fisik objek perkara a quo karena jika Penggugat ingin mempunyai hak untuk mendapatkan kepemilikan atas tanah tersebut sebagaimana terdapat dalam posita 11 dan posita 12 maka seharusnya Penggugat

langsung

melakukan

Pendaftaran

Tanah

yang

diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), bukan mengajukan Permohonan Pembelian Rumah Negara ke Kementerian Pekerjaan Umum; Bahwa dengan demikian Penggugat justru mengakui objek sengketa merupakan Barang Milik Negara atas nama Kuasa Pengguna Barang Kementerian Pekerjaan Umum; 7. Bahwa terhadap posita angka 13 Tergugat II sampaikan jika Sertifikat merupakan alas hak yang kuat sehingga Tergugat II menolak dalil dalam posita gugatan angka 13; Bahwa objek perkara a quo telah didaftarkan dalam inventarisasi BMN Sekretariat Jenderal dan telah tercatat di dalam SIMAK BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dengan nama UAKPB yaitu Biro Umum, Kode UAKPB 033.01.01.898004.000.KP, dengan nomor Kartu Identitas Barang (KIB) 1, kode barang 2.01.01.01.002.12. Perkara a quo sudah disertifikatkan Hak Pakai dengan nama pemegang hak Departemen Pekerjaan Umum cq Balai Pendidikan dan Pelatihan Wilayah II Bandung, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, tanggal 30 Desember 2009, nomor 21/HP/BPN.32.73/2009. Oleh karena itu sudah tepat dan benar sertifikat hak pakai nomor 17, yang diterbitkan oleh Tergugat II dan sama sekali tidak ada manipulasi data dan/atau tindakan penyembunyian data-data fisik dan data yuridis; Perlu kami tegaskan, Penggugat justru merupakan pihak yang tidak mempunyai hak atas objek perkara a quo. Objek perkara a quo berada


dibawah penguasaan Tergugat I dan sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai kewajiban untuk meminta persetujuan atau pernyataan tidak keberatan dari Penggugat untuk proses pengajuan hak dan pendaftaran objek perkara a quo sebagaimana dalil posita angka 24; 8. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo dengan alasan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena penerbitan sertifikat Hak Pakai Nomor 17 Kacapiring atas nama Departemen Pekerjaan Umum cq Balai Pendidikan Pelatihan Wilayah Bandung serta Surat Perintah Pengosongan yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum terhadap tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara a quo, adalah cacat hukum sebagaimana dicantumkan dalam posita angka 27. Bahwa Tergugat II menolak dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH), antara lain: a. Adanya perbuatan yang melawan hukum; Dikatakan melanggar hukum, tidak hanya hal yang bertentangan dengan UU, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut: -

Bertentangan dengan hak orang lain;

-

Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;

-

Bertentangan dengan kesusilaan;

-

Bertentangan

dengan

keharusan

(kehati-hatian,

kepantasan,

kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda. b. Adanya kesalahan; Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur – unsur sebagai berikut: -

adanya unsur kesengajaan, atau:

-

adanya unsur kelalaian (negligence, culpa), dan;

-

Tidak

ada

alasan

pembenar

atau

alasan

pemaaf

(rechtvaardigingsgrond), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain – lain.


c. Adanya kerugian; Yaitu kerugian yang timbul karena Perbuatan Melawan Hukum. Tiap Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup. d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Unsur sebab-akibat dimaksudkan untuk meneliti adalah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 17 Kacapiring tertulis atas nama Departemen PU cq Balai Pendidikan sebagaimana terdapat dalam posita angka 18 dan angka 19 merupakan tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum/undang-undang. Prosedur pengurusan dan penerbitan sertifikat

yang

berdasarkan

dilaksanakan

Peraturan

Badan

Pemerintah

Pertanahan No.

24

Nasional

Tahun

1997

(BPN) tentang

Pendaftaran Tanah, dalam mengurus sertifikat tanah a quo; Bahwa justru Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengabaikan surat perintah yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No. 25/SPRIN/SD/1972 tertanggal 18 Maret 1972; Bahwa dengan tetap tinggalnya Penggugat atas objek perkara a quo yang notabene adalah Rumah Negara, dimana dalam penghunian Rumah Negara diatur bahwa penghuni diwajibkan membayar uang sewa kepada Kas Negara namun kenyataannya Penggugat tidak pernah membayar sewa kepada Negara bahkan sejak ayah Penggugat masih hidup dan menghuni Rumah Negara objek perkara a quo; Bahwa dengan tidak membayar uang sewa kepada Kas Negara justru Penggugat mengakibatkan kerugian materiil kepada Negara. Hal ini berarti Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. 9. Bahwa dalam perkara ini justru Negara yang mengalami kerugian karena Penggugat telah menyewakan Barang Milik Negara berupa tanah dan bangunan yang Penggugat huni dan uang sewa tidak disetorkan ke kas negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012;


Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Tergugat II

di atas, selanjutnya mohon

kepada Ibu/Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memutus perkara dengan amar sebagai berikut: Dalam Eksepsi : 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya; 2. Menghukum

Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas

gugatan a quo; Dalam Provisi: -

Menolak petitum Dalam Provisi Penggugat Konpensi untuk seluruhnya.

Dalam Konpensi : 1. Menolak

gugatan

Penggugat

untuk

seluruhnya

atau

setidak-tidaknya

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas gugatan a quo; Atau : Sekiranya Ibu / Bapak Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Mei 2016 Nomor 408/Pdt.G/ 2015/PN .BDG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Eksepsi; -

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi; -

Menolak gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi; 1. Mengabulkan gugatan

Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi

untuk sebagian ; 2. Menyatakan

Tergugat

Rekonpensi/Penggugat

Konpensi

telah

melakukan perbuatan melawan hukum ; 3. Menyatakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi sebagai adalah pemegang hak yang sah atas objek perkara a quo berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Laswi No. 10 Bandung ;


4. Menghukum

dan memerintahkan kepada Penggugat Konpensi/

Tergugat Rekonpensi, untuk segera mengosongkan / meninggalkan tanah dan bangunan objek sengketa, yang terletak Jl. Laswi No. 10 Bandung, agar diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi tanpa suatu beban apapun juga ; 5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk yang lain dan selebihnya ; Dalam Konpensi-Rekonpensi; -

Menghukum

Penggugat

Konpensi/Tergugat

Rekonpensi

untuk

membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 2.161.000,- (dua juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permohonan banding Nomor : 71/PDT.B/2016/PN BDG yang dibuat oleh DR H ASEP DEDI SWASTA, S.H., M.H. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat

telah menyatakan

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 17 Mei 2016 Nomor 408/Pdt.G/2015/BDG dan telah diberitahukan kepada : - Terbanding I semula Tergugat I dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi, kepada Terbanding II semula

Tergugat II masing-masing

pada tanggal 15 Juni 2016. - Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 21 Juni 2016. Menimbang, bahwa Pembanding, semula Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Oktober 2016 yang diterima di Kepanitera Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 Oktober 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada : ------------------------------------------------------------------ Terbanding I semula Tergugat I dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi, kepada Terbanding II semula

Tergugat II masing-masing

pada tanggal 25 Oktober 2016. - Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 26 Oktober 2016.


Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 November 2016 yang diterima di Kepanitera Pengadilan Negeri Bandung tanggal 7 November 2016, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada : ---------------------------------------------------------------- Pembanding, semula dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi, pada tanggal 17 November 2016. - Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 11 November 2016. - Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 25 November 2016.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bandung masing-masing pada tanggal 30 September 2016, 4, 20 Oktober 2016 telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ; ---------------------------------------------------------------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding, semula Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; --------------------Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Oktober 2016 yang diterima di Kepanitera Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 Oktober 2016 yang pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut : - Bahwa secara jelas dan nyata, Pengadilan Negeri Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding ini telah tidak benar, keliru, tidak beralasan dan tidak beradasar hukum serta tidak menerapkan hukum dan atau tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya .


- Bahwa sejak April 1972 saat ketika ayah Pembanding menyampaikan keberatan secara tertulis kepada Para Terbanding tidak pernah mempersoalkan untuk mengosongkan obyek perkara. - Bahwa

bukti

kepemilikan

tanah

in

casu

sertifikatatas

nama

Terbanding II baru terbit tahun 2009/2010 baru ditetapkan sebagai rumah negera.bahwa oleh karena itu beralasan hokum untuk membatalkan putusan majelis Pengadilan Negeri Bandung. Dan mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini pada pokoknya : -

Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;

-

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klas I A Bandung tanggal 17 Mei 2016 Nomor 408/Pdt.G/2015/PN.Bdg. dengan mengadili sendiri, serta

-

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya .

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) .

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I, semula Tergugat I, mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 November 2016 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal

7

November 2016 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : ------

Bahwa Memori banding yang sekarang ini diajukan oleh Pembanding hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan saja dari apa yang sudah pernah dikemukakan oleh Pembanding (semula Penggugat) pada saat persidangan perkara ini di Pengadilan Negeri Bandung dan semuanya telah dipertimbangkan secara tepat, benar, cermat, adil dan berdasar hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung.

-

Bahwa mengenai dasar dan alasan keberatan-keberatan banding dari Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung, yang keliru, tidak benar dan tidak berdasar hukum adalah : -

Bahwa sejak pensiun tidak mempunyai alas hak lagi untuk menempati obyek perkara.


-

Bahwa berdasarkan pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1994 tentang rumah Negara dinyatakan hanya dapat diberikan kepada Pejabat atau Pegawai Negeri untuk dapat menghuni rumah Negara harus memiliki surat izin penghunian.

Dan mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya : -

Menerima permohonan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan oleh para Pembanding.

-

Menguatkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Bandung

Nomor

408/Pdt.G/2015/PN.Bdg.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan a quo, seluruh alasan - alasan keberatan baik yang dimuat dalam memori

banding

dari

Pembanding

semula

Penggugat

dalam

konpensi/Tergugat dalam rekonpensi dan kontra memori banding dari Terbanding I, semula Tergugat I dianggap telah termaktub pula dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan ; -------------------------

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memepelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 17 Mei 2016 Nomor 408/Pdt.G/2015/PN.Bdg

memori

banding

dari

Pembanding,

semula

Penggugat dalam konpensi/ Tergugat dalam rekonpensi Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ; --------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan Pembanding, semula Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ; ----------------------


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Klas I A Bandung tanggal 17 Mei 2016 Nomor 408/Pdt.G/2015/PN.Bdg. beralasan hukum untuk dikuatkan ; ----

Menimbang,

bahwa

oleh

karena

putusan

tingkat

pertama

dikuatkan sehingga Pembanding, semula Penggugat dalam konpensi/ Tergugat dalam rekonpensi berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ; ---

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan banding dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan ; ----------

MENGADILI -

Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding, semula Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi tersebut

-

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Bandung tanggal 17 Mei 2016 Nomor 408/Pdt.G/2015/PN.Bdg. yang dimohonkan banding;

-

Menghukum

Pembanding,

semula

Penggugat

dalam

konpensi/

Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; ------------------

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Selasa

tanggal 3 Januari 2017

oleh kami, DR. H. RIDWAN RAMLI, S.H., M.H.

sebagai Hakim Ketua,

MUCHTADI RIVAIIE, S.H., M.H. dan DR.H.LEXSY MAMUNTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yasng ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan

Ketua

Pengadilan

Tinggi

Jawa

Barat

Nomor

534/PEN/PDT/2016/PT.BDG. tanggal 14 Nopember 2016, putusan tersebut pada hari Jum’at

tanggal 6 Januari 2017 diucapkan

dalam persidangan

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ny.Deni Setiani, S.H.. Panitera


pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasa Hukumnya ,-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

MUCHTADI RIVAIE, S.H., M.H.

DR. H. RIDWAN RAMLI, S.H., M.H.

Ttd DR.H.LEXSY MAMUNTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti, Ttd Ny. Deni Setiani, S.H.

Perincian Biaya Perkara : - Materai Putusan Rp. 6.000,00,- Redaksi /putusan Rp. 5.000,00,- Pemberkasan Rp. 139.000,00,==========================================================+ Jumlah ………………………….. Rp.150.000,00,(Seratus lima puluh ribu rupiah)


PT.BDG

Recommend Documents