PT.BDG

P U T U S A N Nomor 111/PDT/2017/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : ------------------------------------------------------------------------------------Ny. Sri Mulyathie, S.H., bertempat tinggal di Jalan Bogor Nomor 20, RT. 2, RW. 8, Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota

Bandung,

selanjutnya

disebut

sebagai

Pembanding semula Penggugat ; -------------------------Lawan : 1. Ny. Siti Halimah, bertempat tinggal di Dusun Kliwon, RT. 1, RW. 1, Desa Surawangi,

Kecamatan

Jatiwangi,

Kabupaten

Majalengka dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Alwan Husein S.H., dan Saroh, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Habib & Rekan, berkantor di Bumi Asri Dawuan Blok A.10-22 Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2017 yang didaftarkan

di

Kepanteraan

Pengadilan

Negeri

Majalengka tanggal 09 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ; ----------------2. Tn. Finney Henry Katuari, bertempat tinggal di Jalan Perdatam Raya Nomor 2, RT.8, RW.2, Kelurahan Pancoran,Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan selaku Direktur PT Multi Inti Parahiyangan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Titus Suhari, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II ; --------------------------3. PT Bank Mega Tbk. Cabang Bandung, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 283 Bandung, diwakili oleh Madi Darmadi Lazuardi dan Erni selaku Direktur PT Bank Mega Tbk. Berkedudukan di Kantor Pusat Gedung Menara Bank Mega Jalan Kapt. Tendean Kav. Nomor 12-14A Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada John

Putusan Nomor 111/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 1 dari 71 hal.

Eric Pontoh, S.H., dkk selaku karyawan PT Bank Mega Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari

2017

yang

didaftarkan

di

Kepanteraan

Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 07 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai

Terbanding III

semula

Tergugat III ; --------------------------------------------------------4. Ny. Iis Wiharsini, S.H., Notaris berkedudukan di Jalan Kartini Nomor 49 Majalengka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Alwan Husein S.H., dkk. Advokat pada Kantor Hukum ”HSP & Associates”, beralamat di Jalan Kalibaru Selatan Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ; 5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka, berkedudukan di Jalan Gerakan Koperasi Nomor 41 Majalengka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riyanto S. Tosse S., SIT., M.Si. dkk. selaku pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Majalengka,

berdasarkan

Surat

Kuasa

Khusus tanggal 12 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II; Pengadilan Tinggi tersebut ; -------------------------------------------------------------------Telah membaca : ---------------------------------------------------------------------------------1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 27 Februari 2017, Nomor 111/PEN/PDT/2017/PT.Bdg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara

kedua belah pihak

tersebut di atas ; -------------------------------------------------------------------------------2. Berkas perkara berikut

surat-surat

lainnya yang berhubungan dengan

perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 15 Desember 2016, Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Mjl ; ------------------------TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 2 Mei 2016 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Mjl, telah mengajukan gugatan dan telah diubah sebagaimana Surat Perbaikan


Gugatan tanggal 14 Juli 2016 diajukan dalam sidang tanggal 14 Juli 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut : -------------------------------------------------------------1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang dikenal dengan pabrik genteng KHARISMA dan pabrik penggilingan padi SRI MULYA JATIWANGI, di Desa Jatisura, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Provinsi Jawa Barat. 2. Bahwa pada tanggal 3 januari 2011, antara Penggugat dengan suami Tergugat I (H. Kilam Abdul Rohim, Alm. telah membuat kesepakatan jual beli dibawah tangan atas sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang dikenal dengan pabrik genteng KHARISMA dan pabrik penggilingan padi SRI MULYA JATI WANGI, di Desa Jatisura, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 378 surat ukur Nomor 112/1994. Luas 3.050 meter persegi yang

terletak

di

Desa

Jatisura,

Kecamatan

Jatiwangi,

Kabupaten

Majalengka. Provinsi Jawa Barat. Atas namaTergugat I dan SHM Nomor 251 surat ukur Nomor 142/1983, luas 6.700 meter persegiyang terletak di Desa Jatisura, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Provinsi Jawa Barat. Atas nama Tergugat I yang mana perjanjian jual beli terbebut dilakukan atas persetujuan Tergugat I. dengan harga Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) dengan uang muka Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 3. Bahwa selain dibuatkan perjanjian jual beli dibawah tangan antara Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 25 januari 2011 antara Penggugat dengan suami Tergugat I serta Penggugat dibuatkan pula surat kuasa untuk menjaminkan atas sebidang tanah berikut banguna diatasnya yang dikenal dengan pabrik Genteng KHARISMA dan pabrik penggilingan padi SRI MULYA JATIWANGI, di Desa Jatisura, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan sertifikat yaitu sertifikat hak milik Nomor378 surat ukur Nomor 112/1914. Luas 3.050 meter persegi dan SHN Nomor251 surat ukur Nomor 142/1983, luas 6.700 meter persegi, yang terletak di Desa Jatisura, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Provinsi Jawa Barat. Atas nama Tergugat I yang dibuat oleh dan dihadapan notaris Wiwin Widiyaningsih, S.H., Akta Nomor 102, beralamat Jalan Suha Nomor219, Majalengka. 4. Bahwa setelah surat kuasa untuk menjaminkan atas sebidang tanah berikut bangunan yang diatasnya yang dikenal dengan pabrik Genteng KHARISMA dan pabrik padi SRI MULYA JATIWANGI, di Desa di Desa Jatisura,


Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan sertifikat yaitu sertifikat hak milik Nomor378 surat ukur Nomor 112/1994. Luas 3.050 meter persegi dan SHN Nomor 251 surat ukur Nomor 142/1983, luas 6.700 meter persegi, yang terletak di Desa Jatisura, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Atas nama Tergugat I, maka diajukanlah oleh Penggugat permohonan kredit kepada Tergugat III (PT. BANK MEGA, Tbk.) cabang Bandung Jalan Gatot Subroto Nomor 283 Bandung dan pada tanggal 17 Februari 2012 Permohonan kredit tersebut disetujui oleh Tergugat III, PT. BANK MEGA, Tbk. sebesar Rp950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan debitur 12230050029380. 5. Bahwa atas kedua bidang sertifikat tersebut diletakan 1 (satu) hak tanggungan yaitu sertifikat hak milik Nomor 378 surat ukur Nomor 112/1994 luas 3.050 meter persegi dan SHM Nomor 142/1983, luas 6.700 meter persegi, yang terletak di Desa Jatisura, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Provinsi Jawa Barat. Atas nama Tergugat I, dengan hak tanggungan Nomor 898/2012 sebesar Rp625.000.000,00 ( enam ratus dua puluh lima juta) 6. Bahwa setelah penggugat menerima pencairan dana dari PT. BANK MEGA Tbk tersebut maka uang tersebut di pakai oleh Penggugat untuk membeli peralatan produksi Genteng serta menambah modal, sehingga kondisi pabrik kondusif layak kembali berjalan normal bahkan maju sampai dengan mengerjakan 50 orang buruh pabrik Genteng dan pabrik heleur/ penggilingan padi; 7. Bahwa selama produksi berjalan penggugat rutin membayar cicilan kepada Tergugat III (PT. BANK MEGA, Tbk.) tiap bulannya atas pinjamannya sesuai perjanjian yang di buat antara Penggugat dengan PT BANK MEGA Tbk. sewaktu akan kredit diajukan. 8. Bahwa pada bulan juli 2012, H. Kilam Abdurohim meninggal dunia Tergugat I merasa atas perjanjian dibawah tangan yang dibuat antara Penggugat dan H. Kilam Abdurohim diluar tanggung jawabnya, sehingga Terguat I janda dari H. Kilam Abdurohim, Alm. memberi kuasa kepada Dadang Sumirta yang mana beliau adalah seorang polisi aktif yang berdinas di POLDA JABAR untuk mengambil alih pabrik genteng dan penggilingan padi tersebut, dengan cara cara radikal dengan mengusir seluruh pekerja pabrik dan menggembok pabrik serta menjual peralatan produksi yang ada di dalam pabrik genteng tersebut milik Penggugat.


9. Bahwa sebagai dampak penyerangan/ pengambil alihan yang dilakukan oleh Tergugat I melalui kuasanya mengakibatkan usaha Penggugatsama sekali tidak berjalan, seluruh pekerja berhenti bekerja sehingga produksi pun berhenti. 10. Bahwa akibat dari berhentinya produksi yang dikarenakan pengambilan alihan yang dilakukan oleh Tergugat I secara paksa, sehingga pembayaran kredit kepada Tergugat III,

PT. BANK MEGA tidak berjalan sebagai

mestinya. 11. Bahwa adanya keterlambatan Penggugat atas pembayaran cicilan tersebut Penggugat pengirimkan surat kepada Tergugat III PT. BANK MEGA, Tbk. dengan tujuan untuk permohonan keinginan pembayaran bunga supaya Penggugat dapat melunasi hutangnya, akan tetapi surat permohonan yang ditunjukan kepada Tergugat III (PT. BANK MEGA, Tbk.) tidak ada jawaban, karena

surat

permohonan

tidak

ada

balasan

sehingga

pengugat

menghadap Tergugat III (PT. BANK MEGA, Tbk.), dan bernegosiasi dengan staf PT. BANK MEGA, Tbk. yaitu Bapak Yana dan Bapak Reza. Mengenai teknis pelunasan utang Penggugat. 12. Bahwa Penggugat datang kembali menghadap Tergugat III (PT. BANK MEGA, Tbk.) untuk menyelesaikan pelunasan sesuai dengan nilai yang sudah dibicarakan dengan staf Tergugat III (PT. BANK MEGA, Tbk.) yaitu Bapak Yana dan Bapak Reza, akan tetapii Penggugat alangkah kagetnya menerima pemberitahuan dari salah seorang staf Sdr Bapak Yunus bahwa sertifikat yang menjadi jaminan tersebut oleh Tergugat III (PT. BANK MEGA, Tbk.) telah diserahkan kepada Tergugat I. 13. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I danTergugat III (PT. BANK MEGA, Tbk.) jelas merugikan pihak Penggugat dan sudah melanggar kesepakatan yang telah disepakati, baik kesepakatan yang dilakukan antara Penggugat dengan pihak Tergugat I yang dituangkan dalam perjanjian jual beli dibawah tangan tertanggal 03 januari 2011, maupun kesepakatan yang di buat antara Penggugat dengan pihak Tergugat III (PT. BANK MEGA, Tbk.). Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 17 Febuari 2012 Nomor195/PKSME/WEIL-BDG/12. 14. Bahwa pada akhir Febuari 2013 Tergugat I bersama Tergugat III (PT. BANK MEGA, Tbk.) menjual pabrik tersebut kepada Tergugat III (PT. MULTI INTI PARAHYANGAN) tanpa memperhatikan hak hak Penggugat sebagai Debitur

pemegang

tanggungan

Nomor

898/2012,

Nomor

kredit

123005029380 di PT. BANK MEGA cabang Bandung.


15. Bahwa jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II dilakukan dengan mekanisme dibuatkan perjanjian perngikatan jual beli Nomor 69 tanggal 30 mei 2014, yang dibuat oleh dihadapan IIS WIHARSINI, S.H. Notaris di Majalengka antara Tergugat I dengan Sdr. Gani Sujanti dan Sdr. Gari Kurniawan yang keduanya adalah kuasa dari Tergugat II Sdr. Finney Hendry Katuari selaku direktur PT. MULTI INTI PARAHYANGAN. 16. Bahwa setelah meningkatakan jual beli dibuat maka pada tanggal 2 maret 2012, SHM Nomor 142/983, luas 6.700 meter persegi atas permohonan Sdr. Gani Sujanti dan Sdr. Gari Kurniawan diajukan pelepasan hak kenegara melalui turut Tergugat II dan dimohon kembali permohonan haknya sehingga setstus sertifikat tersebut menjadi HGB Nomor 003 surat ukur Nomor 142/1983 atas nama Tergugat I yang terletak di Desa Jatisura, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat dan SHN Nomor 378 surat ukur Nomor 112/1994. Berubah menjadi HGB Nomor 002 surat ukur Nomor 112/1994 surat ukur Nomor 112/1994. Yang terletak di Desa Jatisura, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Provinsi Jawa Barat. Atas nama Tergugat I sehingga pada proses jual beli dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II PT. MULTI INTI PARAHIYANGAN status tanah tersebut sudah berubah menjadi SHGB. 17. Dengan adanya jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II PT. MULTI INTI PARAHIYANGAN atas SHGB Nomor 003 surat ukur Nomor 142/1983, luas 6.700 meter persegi , dan di buatkan akta jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II PT. MULTI INTI PARAHIYANGAN yang dibuat oleh dan dihadapan Iis Wiharisini, S.H. Notaris di Majalengka dengan Nomor Akta 109/2015, tanggal 9 Maret 2015 dan untuk Sertifikat Hak Guna Bangun Nomor 002 surat ukur Nomor 112/1994. Luas 3.050 meter persegi dan dibuatkan akta jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II PT. INTI MULTI PARAHIYANGAN yang di buat oleh dan di hadapan IIS WIHARSINI, S.H. Notaris di Majalengka dengan Nomor akta 98/2015. Tanggal 3 maret 2015. 18. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III adalah perbutan melawan hukum karena sebelum jual beli dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II sebelumnya pengguat telah melakukan pemblokiran yang di tujukan kepada Turut Tergugat II, atas sertifikat di maksud atas dasar sedang dalam perkara di Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung dengan Nomor perkara 608/Pdt.G/2012/PN Bdg. Tanggal 29 Desember 2014.


Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sehingga Tergugat mengalami kerugian dan selayaknya Tergugat I, II, III Mengganti atas kerugian Penggugat yang rinciannya adalah sebagai berikut : 1. Penggugat telah kehilangan 1 (satu) bidang tanah hak milik seluas 9784,89 meter persegi berikut satu bangunan pabrik KHARISMA dan 1 (satu) bangunan pabrik penggilingan padi SRI MULYA, yang terletak di Desa Jatisura Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, yang harganya Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah). 2. Perbaikan pabrik renovasi mesin, pembelian barang bahan material sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). 3. Kerusakan pabrik karena adanya pengrusakan yang di lakukan oleh Tergugat I, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus jut rupiah) 4. Membeli perlengkapan mesin open Genteng dan conveyor lengkap senilai Rp1.350.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh rupiah) Bahwa agar gugatan ini tidak sia sia (illusolir) mohon agar terhadap objek sengketa satu bidang tanah seluas 9748,89 meter persegi yang terletak di Desa Jatisura Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Provinsi Jawa Barat Nomor SHGB Nomor 003 surat ukur Nomor 142/1983, atas nama Tergugat II PT. MULTI INTI PARAHIYANGAN dan SHGB Nomor 003 surat ukur

Nomor

142/1983.

Atas

namaTergugat

II

PT.

MULTI

INTI

PARAHIYANGAN diletakan sita jamin. Berdasarkan uraian yang telah di uraikan di atas maka para Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut PRIMER : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan sah dan berharga jual beli di bawah tanggal 3 januari 2011, antara Penggugat dengan suami Tergugat I (H. Kilam Abdulrohim, Alm. Atas sertifikat hak milik Nomor 378 surat ukur Nomor 112/1994. Luas 3.050 meter persegi yang terletak di Desa Jatisura, Kecamatan Jatiwangi, kabupaten Majalengka. Provinsi Jawa Barat atas nama Tergugat I (Hj. SITI HALIMAH). Dan SHM Nomor 251 surat ukur Nomor 142/1983, luar 6.700 meter persegi yang terletak di Desa Jatisura Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat atas nama Tergugat I (Hj. SITI HALIMAH).


3. Menyatakan sah surat kuasa untuk menjaminkan atas sebidang tanah berikut bangunan yang di atasnya yang di kenal dengan pabrik Genteng KHARISMA dan pabrik penggilingan padi SRI MULYA JATIWANGI, di Desa Jatisura Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Provinsi Jawa Barat. atas dua sertifikat yaitu sertifikat hak milik Nomor 378 surat ukur Nomor 112/1994. Luas 3.050 meter persegi yang sekarang telah berubah menjadi HGB Nomor 002 dan SHM Nomor 251 surat ukur Nomor 142/1983, luas 6.700 meter persegi atas nama Tergugat I (Hj.SITI HALIMAH ) yang sekarang telah berubah menjadi HGB Nomor 003. Yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris WIWIN WIDIANINGSIH, S.H. akta Nomor 102. beralamat Jalan Suha Nomor 219, Majalengka 4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, dan III adalah perbuatan melawan hukum 5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum akta jual beli Nomor 109/2015, tanggal 9 Maret 2015 dan akta jual beli Nomor 98/2015. 3 Maret 2015. Antara Tergugat I dengan Tergugat II. Yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat I (Iis Wiharsini, S.H.) Notaris di Majalengka 6. Menyatakan SHGB Nomor 003 surat ukur Nomor 142/1983, luas 6.700 meter

persegi

atas

nama

Tergugat

II

(PT.

MULTI

INTI

PARAHIYANGAN) dan SHGB Nomor 002 surat ukur Nomor 112/1994. Luas 3.050 meter persegi atas nama Tergugat II (PT. MULTI INTI PARAHIYANGAN) cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas SHGB Nomor 003 surat ukur Nomor 142/1983 atas nama Tergugat II PT. MULTI INTI PARAHIYANGAN terletak di desa Jatisura ,Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Dan HGB Nomor 002, surat ukur Nomor 112/1994 surat ukur Nomor 112/1994. Yang terletak di Desa Jatisura, Kecamatan, Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat atas nama Tergugat II PT. MULTI INTI PARAHIYANGAN 8. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan diatasnya seluas 9.784,89 meter persegi yang terletak di Desa Jatisura, Kecamatan, Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan SHGB Nomor 003 surat ukur Nomor 142/1983 atas nama Tergugat II PT. MULTI INTI PARAHIYANGAN dan HGB Nomor 002, surat ukur Nomor 112/1994 surat ukur Nomor 112/1994


atas nama Tergugat II PT. MULTI INTI PARAHIYANGAN kepada Penggugat dalam keadaan baik 9. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) secara tanggung renteng. 10. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat

lalai

melaksanakan

putusan

pengadilan

yang

telah

mempunyai kekuatan hukum tetap. 11. Memerintahkan Turut Tergugat II BADAN PERTANAHAN NASIONAL dan Turut Tergugat I untuk taat dan patuh pada putusan. 12. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini SUBSIDAIR Seandainya majelis hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : ------------------------Dalam Eksepsi 1. Penggugat tidak memiliki kapasitas (error in persona). Penggugat, tidak memahami kedudukan hukumnya sendiri. ketidakpahaman itu tertulis dengan jelas pada: -

Posita ke-1 halaman 2, Penggugat menyebut dirinya sebagai PEMILIK;

-

Posita ke-2 halaman 2, Penggugat menyebut dirinya sebagai Pihak Dalam Kesepakatan Jual Beli;

-

Posita ke-3 halaman 2, Penggugat menyebut dirinya sebagai Penerima Kuasa Menjaminkan, dalam Akta Nomor 102 yang dibuat dihadapan Notaris Wiwin Widiyaningsih, S.H.;

-

Posita ke-4 halaman 2, menyebut dirinya sebagai Pemohon Kredit kepada Tergugat III

-

Posita ke-6 halaman 3, PENGGUGAT menyebut dirinya sebagai Pengelola Usaha Pabrik Genteng Dan Penggilingan Padi;

Bahwa penyebutan kedudukan hukum Penggugat dalam gugatan perdata sangat penting. Kedudukan hukum Penggugat menentukan hubungan hukum yang terjadi dengan segala kewajiban dan hak keperdataannya berikut akibat hukumnya.


M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai PENGGUGAT harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai error in persona. Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Penggugat tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari Tergugat I. Dengan kata lain, Penggugat tidak berkapasitas adalah orang yang tidak berhak untuk melakukan gugatan. Karena itu Tergugat I, mohon kepada majelis hakim agar menyatakan kedudukan Hukum Penggugat dalam perkara aquo, tidak jelas. Dapat dikualifisir sebagai cacat formal. Karenanya gugatan Penggugat menurut hukum wajib dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO). 2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) BerdasarkanSurat

Kematian

Nomor470/Pemdes/I-2014,

menerangkan

bahwa H. Kilam Abdurrochim, meninggal dunia hari Sabtu, 29-06-12. Dengan demikian terputuslah hubungan hukum perjanjian jual beli antara Penggugat dengan almarhum H. Kilam Abdurrohimdan berakhir pula hubungan perkawinan dengan TERGUGAT I (vide hurup hurup a Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan menjadi putus karena kematian). Surat Perjanjian Jual Beli 3 Januari 2011, demi hukum haruslah dinyatakan tidak berlaku lagi. Apabila SPJB itu tidak cacat formal dan materil, maka apa yang perjanjikan oleh Penggugat dengan almarhum H. Kilam Abdurrohim dapat diteruskan oleh ahli warisnya termasuk pula oleh Tergugat I. Bahwa para pihak yang diajukan sebagai TERGUGAT tidak lengkap, karena masih hidup: 2.1. Nyonya Kardem binti Jaswa, adik kandung almarhum H. Kilam Abdurrohim, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di blok Rebo RT.001/RW.04 desa Jatiwangi kecamatan Jatiwangi kabupaten Majalengka. 2.2. Nyonya Sulem binti Jaswa, adik kandung almarhum H. Kilam Abdurrohim, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di


dusun

Pahing

RT.

2,

RW. 2,

Desa

Surawangi,

Kecamatan

Jatiwangi,Kabupaten Majalengka. 2.3. Ahli waris pengganti dari almarhum R. Hasan Sudia, adik kandung almarhum H. Kilam Abdurrohim, bertempat tinggal di blok Salasa RT. 3, RW. 2, Desa Jatiwangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Ketiga

ahli waris almarhum H. Kilam Abdurrohim tersebut

harus

diikutsertakan dijadikan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara, sehingga sengketa aquo dapat diselesaikan secara tuntas. Kurang Para Pihak dalam gugatan perkara aquo, menjadi gugatan tidak lengkap, dapat dikualifisir sebagai cacat formal. Karenanya gugatan Penggugat menurut hukum wajib dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO). 3. Orang Yang Ditarik Sebagai Tergugat Salah/ Keliru (Gémis Aanhoeda Nigheid). Tergugat I, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli, Tanggal 3 Januari 2011, kedudukan hukumnya bukanlah pihak yang diikutsertakan sebagai dalam perjanjian itu. Adalah fakta hukum, memang benar Tergugat I adalah isteri almarhum H. Kilam Abdurrohim, tetapi baik formal maupun dalam komparisinya, Tergugat I, tidak dimintai persetujuannya untuk membuat perjanjian pelepasan hak milik tanah dan bangunan pabrik tersebut (vide pasal 36 ayat (1) UndangUndang Perkawinan menyatakan, “tindakan hukum apapun terkait dengan harta bersama harus melalui persetujuan suami dan istri”. SPJB dibuat Penggugat, ditandatangani oleh almarhum H. Kilam Abdurrohim sebagai Penjual dan Penggugat, sebagai Pembeli. dr. Lucky Noviathie, anak kandung Penggugat sebagai Saksi I. dan Arief Budiman, adik kandung mantan suami Penggugat sebagai Saksi II. Gugatan Penggugat, menarik Tergugat I sebagai pihak dihadapan persidangan aquo adalah kekeliruan tentang subjek hukum, Tergugat I tidak memiliki hak penuh untuk melakukan pelepasan hak milik atas tanah dan bangunan pabrik dimaksud. Karenanya, salah menarik pihak dalam perkara ini haruslah dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Niet Ontvankelijke Verklaard/ NO). 4. Gugatan

Penggugat

Mencampuradukkan Antara

Gugatan Perbuatan

Melawan Hukum Dengan Wanprestasi.


Bahwa alas hak Penggugat mengajukan gugatan aquo, adalah Surat Perjanjian Jual Beli, Tanggal 3 Januari 2011. Terbaca dengan jelas pada halaman 3 posita ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dan ke-6 dengan posita ke-8 halaman 8. Di dalam praktik sendiri terdapat beberapa yurisprudensi yang tidak membenarkan adanya penggabungan antara Wanprestasi dengan PMH. diantaranya yakni Putusan MA Nomor 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986, dan Putusan MA Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara dengan alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri. Begitu

juga

dalam

Putusan

MA

Nomor

2452

K/Pdt/2009.

Dalam

pertimbangannya MA menyatakan, "Bahwa karena gugatan Penggugat merupakan

penggabungan

antara

perbuatan

melawan

hukum

dan

wanprestasi. maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscur libel)". Ada juga Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 194/Pdt.G/2011/PN Ska, yang telah berkekuatan hukum tetap dengan berdasarkan dua Yurisprudensi MA. dalam pertimbangannya menyatakan "Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat. Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam

gugatannyaPenggugat

telah

menggabungkan

dalilnya

antara

perbuatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 897 K Sip/Pdt/1997 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tertib beracara, karena keduanya harusdiselesaikan secara sendiri-sendiri, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat yang seperti itu adalah kabur". Kemudian

ada

juga

beberapa

Yurisprudensi

yang

membenarkan

penggabungan antara Wanprestasi dengan PMH. Seperti Putusan MA Nomor 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987, yang mana dalam putusan tersebut dikatakan bahwa meskipun dalil gugatan yang dikemukakan dalam gugatan adalah PMH. sedangkan peristiwa hukum yang sebenarnya adalah Wanprestasi. namun gugatan dianggap tidak obscur lible. Apabila hakim menemukan kasus seperti ini.dia dapat mempertimbangkan. bahwa dalil gugatan itu dianggap Wanprestasi.


Ada juga Putusan MA Nomor 2157 K/Pdt/2012.yang mana dalam pokok perkara

ini.

Penggugat

menyebutkan

gugatannya

sebagai

gugatan

Wanprestasi dan PMH. namun dalam dalilnya menjelaskan tentang Wanprestasi

dan

pembuktiannya

membuktikan

tentang Wanprestasi.

Terhadap perkara ini MA dalam pertimbangannya menyatakan; Bahwa walaupun dalam surat gugatan menggunakan istilah perbuatan melawan hukum (PMH). tidak berarti gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena posita gugatan telah secara jelas menguraikan hubungan hukum para pihak, yaitu adanya Perjanjian Jual Beli dan Penggugat telah mendalilkan Tergugat I telah wanprestasi: Mengingat asas peradilan cepat, sederhana dan murah, penyebutan istilah perbuatan melawan hukum (PMH) dalam surat gugatan padahal fakta-fakta persidangan menggambarkan hubungan perjanjian para pihak tidak mengakibatkan surat gugatan cacat atau tidak dapat diterima: Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur. Mohon majelis menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. 5. Objek Yang Digugat Salah (Error In Objecto). Bahwa pengakuan Penggugat sebagai Pemilik sebidang tanah berikut bangunan di atasnya sebagaimana posita ke-1, adalah pengakuan yang bertentangan dengan bukti kepemilikan sah. Dimana sertifikat hak milik adalah bukti kepemilikan hak atas tanah. (Pasal 19 ayat [2] huruf c Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UNDANG-UNDANGPA”) jo. Pasal 1 angka 20Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”). Ditegaskan dalam Pasal 32 PP 24/1997 yang berbunyi: (1). Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data

yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang

bersangkutan. -

Bahwa objek yang diakui sebagai milik Penggugat, terdiri atas 2 (dua) bidang tanah, bukan sebidang tanah, seperti didalilkan Penggugat, yaitu: 1. Bidang tanah dengan bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor 378 desa Jatisura, Tanggal 11 Nov 1994, Gambar Situasi Nomor 1112/1994 (bukan 112/1994 seperti yang ditulis Penggugat pada posita ke-2, posita ke-3, posita ke-4, posita ke-5, posita ke-16, posita ke-17, dan pada petitum ke-2, petitum ke-3, petitum ke-6, petitum ke-7, dan petitum ke-8),


Tanggal 8 Oktober 1995, luas 3.050 meter persegi; atas nama: Hajjah Siti Halimah; dan 2. Bidang tanah dengan bukti hak Buku Tanah Nomor 251 desa Jatisura, Tanggal 2 November 1982, Gambar Situasi Tgl, 1 Februari 1983Nomor 142/1983, luas 6.700 meter persegi; atas nama: H. Siti Halimah Abdurrochim. Penyebutan objek yang salah dalam suatu gugatan perdata adalah cacat formil karenanya menurut hukum acara, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Niet Ontvankelijke Verklaard/ NO). 6. Pengadilan Negeri Majalengka Tidak Berwenang Memeriksa Dan Memutus Perkara Aquo Bahwa perkara yang dimohon untuk diperiksa dan diputus oleh Penggugat adalah sengketa antara almarhum H. Kilam Abdurrohim dengan Penggugat adalah sengketa yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Tanggal 3 Januari 2011. SPJB tersebut dijadikan alas hak untuk menuntut Tergugat I, melanjutkan isi perjanjian yang disepakati. Bahwa gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Majalengka adalah gugatan wanprestasi bukan gugatan perbuatan melawan hukum. Guggatan demikian haruslah Pengadilan Negeri Majalengka menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo, karena itu haruslah dinyatakan gugatan Penggugattidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO). Dalam Pokok Perkara Untuk menghindari penulisan berulang-ulang dan tidak efektif, mohon terhadap: -

Surat Perjanjian Jual Beli, Tanggal 3 Januari 2011 disebut SPJB.

-

Bidang tanah dengan bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor 378 Desa Jatisura, tanggal 11 Nov 1994, Gambar Situasi Nomor 1112/1994 atas nama: Hajjah Siti Halimah; dan Bidang tanah dengan bukti hak Buku Tanah Nomor 251 Desa Jatisura, Tanggal 2 November 1982, Gambar Situasi tanggal1 Februari 1983 Nomor 142/1983, luas 6.700 meter persegi; atas nama: H. Siti Halimah Abdurrochim. Disebut Objek.

1. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Tidak Sah Dan Tidak Memiliki Kekuatan Mengikat. Bahwa SPJB, pada dasarnya adalah perjanjian untuk membeli tanah dan bangunan di atasnya berupa pabrik genteng dan pabrik penggilingan padi. Dimana almarhum H. Kilam Abdurrohim berjanji pada suatu saat yang tidak


ditentukan akan menjual tanah dan 2 (dua) buah bangunan kepada Penggugat, dan Penggugat berjanji pada suatu saat yang tidak ditentukan akan membeli tanah dan bangunan di atasnya dari almarhum H. Kilam Abdurrohim, bukan dari Tergugat I. Bahwa SPJB dibuat sebagai perikatan sebelum Penggugat dengan almarhum H. Kilam Abdurrohim membuat Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Apabila SPJB dimaksud dipahami sebagai bukti peralihan Objek dari suami Tergugat I kepada Penggugat adalah kesesatan berpikir. Bahwa scara formal dan materil SPJB,

tidak

membuktikan adanya hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I, karena Tergugat I bukan pihak yang diminta persetujuannya dalam SPJB tersebut. Baik dalam format maupun komparisinya (Bagian dari suatu akta yang memuat keterangan tentang orang/ pihak yang bertindak mengadakan perbuatan hukum), seperti termuat dalam SPJB dimaksud. -

SPJB adalah suatu perbuatan dimana almarhum H. Kilam Abdurrohim mengikatkan diri terhadap Penggugat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”).

-

Menurut J. Satrio dalam buku Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya (hal. 50), perikatan SPJB 3 Januari 2011 (yang dilahirkan melalui perjanjian ini) dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu: 1.

Untuk memberikan sesuatu;

2.

Untuk melakukan/ berbuat sesuatu;

3.

Untuk tidak melakukan sesuatu.

Dalam gugatan ini, maka perikatan yang terjadi adalah perikatan untuk melepaskan hak milik atas Objek melalui perbuatan hukum dengan cara jual beli. Perjanjian atau perikatan antara Penggugat dengan almarhum H. Kilam Abdurrohim dapat berakhir karena: (lihat Pasal 1381 BW). 1. pembayaran; 2. penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; 3. pembaruan utang; 4. perjumpaan utang atau kompensasi; 5. percampuran utang; 6. pembebasan utang; 7. musnahnya barang yang terutang; 8. kebatalan atau pembatalan;


9. berlakunya suatu syarat pembatalan; dan 10. lewat waktu. Berpijak pada ketentuan di atas, pada dasarnya, dengan meninggalnya almarhum H. Kilam Abdurrohim, pihak dalam SPJB 3 Januari 2011 tidak serta merta membuat kewajiban almarhum H. Kilam Abdurrohim hilang/tidak perlu dilakukan. Penggugat belum membahas masalah ini terlebih dulu kepada para ahli waris dari almarhum H. Kilam Abdurrohim. Ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari pewaris, sekaligus berkewajiban membayar utang dan kewajiban-kewajiban pewaris. (Pasal 833 dan Pasal 1100 KUHPer). Ini dinamakan hak saisine. Masih menurut J. Satrio, S.H. dalam buku Hukum Waris (hal. 87) mengatakan bahwa hak saisine adalah hak daripada ahli waris untuk tanpa berbuat suatu apa, otomatis/demi hukum menggantikan kedudukan si pewaris dalam lapangan hukum kekayaan. Hak dan kewajiban pewaris (secara otomatis menjadi hak dan kewajiban ahli waris), sekalipun si ahli waris belum/ tidak mengetahui adanya pewarisan. Sehubungan dengan itu, maka dalam hal adanya suatu hubungan hukum antara dua orang yang telah ditetapkan oleh suatu keputusan pengadilan, maka matinya salah satu pihak, tidak menghilangkan atau membatalkan hubungan hukum tersebut, tetapi hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum tersebut beralih kepada para ahli waris. Jika para ahli waris menolak untuk melaksanan isi SURAT Perjanjian Jual Beli Dengan Penggugat, maka Penggugat dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata atas dasar wanprestasi. Perlu diketahui bahwa wujud wanprestasi itu ada 3 (tiga) sebagaimana dijelaskan oleh J. Satrio (J. Satrio: Hukum Perjanjian, hal. 122), yaitu: 1.

debitur sama sekali tidak berprestasi;

2.

debitur keliru berprestasi;

3.

debitur terlambat berprestasi.

Untuk diingat bahwa dalam hal perikatan tersebut timbul dari suatu perjanjian timbal balik (sehingga pada Penggugat dan almarhum H. Kilam Abdurrohim ada kewajiban prestasi dari Penggugat kepada almarhum H. Kilam Abdurrohim, demikian pula sebaliknya) maka sebelum Penggugat dapat menuntut debitur atas dasar wanprestasi, harus dipenuhi syarat lebih dahulu, yaitu Penggugat sendiri harus telah memenuhi kewajibannya terhadap almarhum H. Kilam Abdurrohim sebagai lawan janjinya (J. Satrio:


Hukum Perjanjian, 134). Yang mana dalam hal ini Penggugat telah memenuhi kewajiban Penggugat, yaitu dengan menyerahkan sejumlah uang yang diakui sebagai uang muka. Kemudian, akibat dari wanprestasi itu sendiri antara lain (J. Satrio: Hukum Perjanjian, hal 144): 1. Penggugat berhak menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkosongkos, kerugian dan bunga. Akibat hukum seperti ini menimpa calon pembeli baik dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu (Pasal 1236 dan Pasal 1243 KUHPer). 2. Sejak almarhum H. Kilam Abdurrohim atau ahli warisnya wanprestasi, risiko atas objek perikatan menjadi tanggungan ahli waris (Pasal 1237 KUHPer). 3. Kalau perjanjian itu berupa perjanjian timbal balik, maka berdasarkan Pasal 1266 KUHPer, Penggugat berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi. Bahwa hak dan kewajiban pewaris secara otomatis menjadi hak dan kewajiban ahli waris setelah pewaris meninggal dunia, dapat dilihat dalam Putusan

Mahkamah

Agung

Nomor

1030

K/Pdt/2007.Dan

Putusan

Mahkamah Agung Nomor 1159 K/Pdt/2012. Atas jawaban kami, mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara sengketa ini, menyatakan gugatan penggugat ditolak. 2. Apa Yang Dilakukan Penggugat Sesuai Kaidah Hukum Adat Dalam posita ke-6 halaman 3, “Penggugat membeli peralatan produksi genteng serta menambah modal … dst” adalah suatu perbuatan yang dibenarkan menurut hukum, patut dan pantas karena usaha pabrik genteng dan penggilingan padi, dikelola dan dinikmati hasilnya oleh Penggugat; -

Penggugat menikmati fasilitas kredit dari TERGUGAT III.

-

Penggugat menikmati fasilitas kredit dari PT. BPR Artha Karya Usaha, sebesar Rp72.453.731,00

3. Tergugat I Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Mohon Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (“MEGA UKM”) Nomor: 195/PK-SME/WIL-BDG/12, Tanggal 17 Februari 2012 disebut Perjanjian Kredit. Penggugat mendalilan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah fakta hukum yang tidak benar. -

Bahwa dalih perjanjian jual beli tersebut dilakukan atas pesetujuan Tergugat I, dengan harga Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus


limapuluh juta rupiah) adalah penaksiran harga yang tidak didukung oleh parameter dan indikator yang pasti, serta tidak melibatkan jasa appraisal. -

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lunas, Tanggal 30 Mei 2014, dari Kepala

Regional

PT.

BANK

MEGA

Tbk

Bandung,

Nomor:

838/REMEDIAL/RBDG/14, Perihal Pelunasan Fasilitas Kredit, disebutkan “bahwa fasilitas kredit atas nama SRI MULYANI: o Fasilitas kredit KUK-FL RESTRUK & KUK-FL RESTRUK dinyatakan telah lunas, pada tanggal 30 Mei 2014. -

Dan

berdasarkan

Tanda

Terima

Kembali

Dokumen,

Nomor:

195/STTA/RBDG-UKM/V/14, Tanggal 31 Mei 2014, berikut lampirannya, terbukti dan tidak terbantahkan bahwa DEBITUR pada “Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (“MEGA UKM”) Nomor: 195/PK-SME/WIL-BDG/12, Tanggal 17 Februari 2012 adalah Sri Mulyani. -

Sri Mulyani, adalah subjek hukum yang tidak dikenal oleh Tergugat I, bertempat tinggal di Jalan Bogor Nomor 20, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008 kelurahan Kacapiring kecamatan Batununggal kota Bandung provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1050104609620002.

-

Berdasarkan Akta Cerai Nomor 94/AC/1995/PA.SRG, Tanggal 11 April 1995, diketahui Debitur dalam dokumen perjanjian tersebut adalah janda Dadang Sudrajat bin H. YUSUF.

-

Bahwa dari fotokopi Akta Cerai Nomor 94/AC/1995/PA.SRG, Tanggal 11 April 1995, yang menjadi dokumen jaminan kredit, didapat keterangan dengan nama lengkap Sri Mulyani binti H. Kilam, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di blok 12 Nomor6 RT.09/03, desa Kedaleman kecamatan Cibeber Kabupaten/Kotamadya DT. II Serang.

-

Bahwa oleh karena Tergugat I, tidak memiliki hubungan hukum dengan Sri Mulyani, selaku Debitur pada “Perjanjian Kredit”. Menurut hukum haruslah dinyatakan “Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah” (“MEGA UKM”) Nomor: 195/PK-SME/WIL-BDG/12, Tanggal 17 Februari 2012, adalah perjanjian tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Tergugat III dengan Tergugat I serta segala akibat hukumnya.

-

Bahwa selain menggunakan menggunakan AKTA CERAI Nomor 94/AC/1995/PA.SRG, Tanggal 11 April 1995, Sri Mulyani, menggunakan: Putusan Nomor 111/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 18 dari 71 hal.

1. Kartu Keluarga Nomor 105010/97/01400, Tanggal 20/06/2010, atas nama Kepala Keluarga: Kilam, alamat Jalan Bogor Nomor 20, RT/RW: 002/008 kelurahan Kacapiring kecamatan Batununggal kota Bandung provinsi Jawa Barat. 2. Kartu Tanda Penduduk atas namaSiti Halimah, Tanggal 20/06/2010, alamat

Jalan Bogor Nomor 20,

RT/RW: 002/008 kelurahan

Kacapiring, kecamatan Batununggal, kota Bandung provinsi Jawa Barat. 3. Kartu Tanda Penduduk atas namaKilam, Tanggal 20/06/2010, alamat Jalan Bogor Nomor 20, RT/RW: 002/008 kelurahan Kacapiring kecamatan Batununggal kota Bandung provinsi Jawa Barat. 4. kartuNPWP Nomor: 44.656.996.4.424.000 atas nama SRI MULYANI, alamat

Jalan Bogor Nomor 20,

RT/RW: 002/008 kelurahan

Kacapiring kecamatan Batununggal kota Bandung provinsi Jawa Barat. 5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6153/IST/2008, Tanggal 22 Mei 2008, atas nama Sri Mulyani, anak pertama perempuan dari suami isteri Kilam dan Siti Halimah, Tergugat I aquo. 6. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 89/2012, Tanggal 11 Juni 2012; dan 7. SKMHT Nomor 2, Tanggal 18 Mei 2012; Bahwa selama perkawinan antara Tergugat I, dengan almarhum H. Kilam Abdurrohim, tidak dikarunia anak pun.Tergugat I dengan almarhum H. Kilam Abdurrohim, tidak pernah mengajukan Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23/ 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2006

Tentang

Administrasi

Kependudukan. Berdasarkan dalil-dalil dan argumentasi hukum di atas, kami mohon kepada majelis hakim menolak gugatan penggugat dan menyatakan tidak sah serta tidak memiliki berkekuatan hukum dokumen jaminan yang serahkan oleh Penggugat kepada Tergugat III. -

Bahwa dalam posita ke-6, Penggugat mengakui menerima pencairan dana dari TERGUGAT III, namun tidak disebutkan jumlah nominalnya. Adalah suatu yang tidak sesuai dengan fakta hukum, Penggugat, bukanlah


DEBITUR dalam “PERJANJIAN KREDIT melainkan Sri Mulyani binti H. Kilam, janda dari Dadang Sudrajat bin H. Yusuf, sebagaimana Akta Cerai Nomor: 94/AC/1995/PA.SRG, tanggal 11 April 1995 dari Pengadilan Agama Serang. -

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga NOMOR 105010/97/01400, SRI MULYANI, adalah anak dari Kilam – Siti Halimah, penduduk Jalan Bogor Nomor 20, RT/RW.002/008 kelurahan Kacapiring kecamatan Batununggal kota Bandung.

-

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6153/IST/2008, tanggal 22 Mei 2008, SRI MULYANI adalah anak pertama dari Kilam – Siti Halimah.

-

Adalah tidak benar menurut hukum, dan etika serta diluar kepatutan, “agunan dipinjam dari almarhum H. Kilam Abdurrohim-Tergugat I, debiturnya Sri Mulyani, pencairan diterima oleh Penggugat, utangnya dilunasi oleh Tergugat I”. Bahwa sangat jelas dan tidak terbantahkan, Penggugat adalah calon pembeli objek yang tidak beritikad baik. Dalih pengelolaan pabrik genteng dan penggilingan padi, adalah merupakan cara-cara Penggugat untuk dapat mengambil keuntungan dan tidak memberi manfaat kepada Tergugat I dan ahli waris almarhum H. Kilam Abdurrohim. Dalih Penggugat

“telah

membeli peralatan produksi genteng serta

menambah modal. Sehingga kondisi pabrik kondusif layak kembali berjalan normal bahkan maju sampai dengan mengerjakan 50 orang buruh pabrik genteng dan pabrik heleur/penggilingan padi” adalah pernyataan yang tidak rasional dan tidak proposional. Karena Tergugat I, yang membayar lunas hutang pribadi Penggugat kepada PT. BPR ARTHA KARYA USAHA, sebesar Rp72.453.731,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga tujuh ratus tiga puluh satu rupiah). Ditambah hutang kepada PT. BANK MEGA Tbk, sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah). Lagi pula Penggugat, tidak pernah menyampaikan laporan keuangan yang berpegang pada prinsip-prinsip akuntansi. Dalih Penggugat, imajiner dan ilusionir. Penggugat mengalami kerugian materiil dan immaterial adalah gugatan yang kabur. Dengan demikian haruslah dinyatakan gugatan Ditolak. -

Gugatan Penggugat tidak secara jelas dan rinci. Perjanjian antara Penggugat

dengan

Tergugat

III,

karena

Perjanjian

Kredit

Fasilitas

Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (“MEGA UKM”) Nomor: 195/PKSME/WIL-BDG/12, Tanggal 17 Februari 2012 dibuat antara Sri Mulyani binti


H. Kilam, , selaku DebiturdenganTergugat III selaku Kreditur, bukan dengan Penggugat. -

Bahwa “pengambilalihan pabrik genteng dengan penggilingan padi, dengan cara-cara radikal … dst”. Adalah cerita Penggugat, yang tidak didukung oleh putusan hukum yang membuktikan bahwa pengambilalihan pabrik tersebut secara

nyata

telah

terjadi.

Cerita

demikian,

sudah

seharusnya

dikesampingkan. Karena tidak didukung oleh fakta hukum. 4. Penggugat Memiliki Itikad Tidak Baik -

Posita ini, hanyalah trik, akal-akalan dan ekspresi Penggugat untuk menunda pembayaran utang Sri Mulyani, kepada Tergugat III. Menurut hukum, Penggugat a quo tidak memiliki kewajiban untuk melunasi utang Sri Mulyani kepada Tergugat III.

-

Bahwa

tindakan

Tergugat

III

yang

telah

menyerahkan

“dokumen

jaminankredit” kepada Tergugat I, Krishna Sonjaya (mantan suami Penggugat), Euis Mulyani, dan Arief Budiman adalah penyerahan yang dapat dibenarkan menurut hukum guna menyelamatkan hak milik Tergugat I dan penyalahgunaan jaminan oleh Sri Mulyani. Dimana Sri Mulyani, subjek hukum yang tidak dikenal oleh Tergugat I. Berdasarkan Pemberitahuan Tertulis dari Dinas Komunikasi Dan Informatika Pemerintah Kota Bandung, 21 Juli 2016 dan Perihal: Permohonan Informasi Publik dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung, 19 Juli 2016, Nomor: 470/748-Disdukcapil, diperoleh jawaban, bahwa: dari hasil pengecekan data tersebut di atas, Kartu Keluarga Nomor: 105010/07/01400 atas nama Kilam tidak tercatat dalam data base Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (“BW”), dalam Buku III BW, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat: 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku; 2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;


3. Bertentangan dengan kesusilaan; dan 4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. TERGUGAT I, telah menerima pengembalian “DOKUMEN JAMINAN”, dari TERGUGAT III atas nama SRI MULYANI selaku Debbitur, adalah perbuatan hukum yang sesuai dengan haknya sebagai pemilik objek, tidak melanggar hak subjektif Penggugat, tidak bertentangan dengan kesusilaan serta tidak bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Dari jawaban terurai di atas, Tergugat I memohon jawaban sebagai berikut: Permohonan Dalam Eksepsi: 1. Menerima eksepsi dari Tergugat I dalam Konvensi. 2. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara. Permohonan Dalam Pokok Perkara: 1. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya; 2. Menyatakan perbuatan Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi adalah sah menurut hukum; 3. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 03-01-2011; 4. Menyatakan tidak berharga Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 03-01-2011, dengan segala akibat hukumnya; 5. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum mengikat Akta Jual Beli Nomor: 97/2015, tanggal 03 Maret 2015; 6. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum mengikat Akta Jual Beli Nomor: 109/2015, tanggal 09 Maret 2015; 7. Menolak permohonan Penggugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian materil

dan

immaterial

yang

diderita

Penggugat

sebesar

Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); 8. Menolak membebankan Tergugat I dari kewajiban membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat; 9. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 2, Tanggal 18-05-2012 atas nama debitur Sri Mulyani, dengan segala akibat hukumnya; 10. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 89/2012, Tanggal 11 juni 2013, debitur Sri Mulyani, dengan segala akibat hukumnya;


11. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Kartu Keluarga Nomor: 105010/97/01400, Tanggal 22/06/2010 atas nama Kepala Keluarga: Kilam, dengan segala akibat hukumnya; 12. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6153/IST/2008, Tanggal 22 Mei 2008,

dengan

segala akibat hukumnya; 13. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Akta Cerai Nomor: 94/AC/19.95/PA.SRG, Tanggal 11 April 1995, dengan segala akibat hukumnya; 14. Menyatakan pembayaran atas nama Debitur Sri Mulyani, sebesar Rp1.200.000.000,00

oleh

Tergugat

I

kepada

Tergugat

III

adalah

pembayaran tidak sah; 15. Menyatakantidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (“MEGA UKM”) Nomor: 195/PK-SME/WIL-BDG/12, Tanggal 17 Februari 2012; 16. Memerintahkan Tergugat III untuk mengembalikan uang pembayaran kepada Tergugat I. 17. Menghukum Penggugat dalam Konpensi untuk membayar seluruh biaya perkara. Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,Tergugat II memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : ------------------------Dalam Eksepsi 1. Error in Persona Bahwa Penggugat adalah Penggugat dengan idenditas yang tidak jelas, dalam gugatan aquo tercantum atas nama Ny. Sri Mulyathie, namun di sisi lain sebagaimana dalam Perjanjian Kredit yang tercantum antara Bank Mega in casu Tergugat III adalah Ny. Sri Mulyani selaku debitur dengan PT. Bank Mega selaku kreditur dan bukan Sri Mulyathie sebagaimana dalam gugatan aquo; Bahwa karena adanya kekaburan dan perbedaan identitas tersebut, apalagi yang di permasalhkan oleh Penggugat dalam gugatan aquo antara lain berkaitan dengan pemberian kredit antara Tergugat III dengan Penggugat, maka sudah seyogyalah dan sepantasnyalah kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar dapat memutuskan bahwa


Penggugat adalah Pihak yang tidak mempunyai kapasitas hukum/ legal standing dalam gugatan aquo di muka Pengadilan yang terhormat ini, sehingga dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan di tolak atau

setidak-tidaknya

gugatan

aquo

tidak

dapat

diterima

(Niet

Ontvankelijik Verklaard); Bahwa berkaitan dengan adanya ketidakjelasan identitas Penggugat ini, maka kami juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara aquo, agar dapat mempertimbangkan dan meminta semua pembuktian dan/ ataupun dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dan digunakan sebagai alat bukti baik oleh Tergugat I maupun Tergugat III, khususnya

yang

berkaitan

dan

berhubungan

dengan

idenditas

Penggugat dalam kaitannya dengan kepentingan hukum Tergugat I dan II terhadap Penggugat, serta apa yang dijadikan sebagai alat-alat bukti berkaitan dengan idenditas Penggugat tersebut baik yang berasal dari Tergugat I dan Tergugat III merupakan bagian integral dalam jawaban kami; 2. Diskualifikasi In Persona/ Kedudukan Hukum Penggugat Bukan Sebagai Pihak Yang Berhak Bahwa Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang sah atas kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud dalam SHGB Nomor 003, dahulu SHM Nomor 251, yang terletak di blok Pal, desa Jatisura, kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka Propinsi Jawa Barat dengan luas 6.700 METER PERSEGI, dengan tanda-tanda batas yang dijelaskan dalam surat ukur/ gambar sitauasi saat ini Nomor 142 tahun 2003 (dahulu Nomor 142 tahun 2003), masing-masing batas: tembok a-b- dan c-d yang berdiri di dalam dan juga atas SHGB Nomor 002 dahulu SHM Nomor 378, yang terletak di Blok Pal Desa Jatisura Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka Propinsi Jawa Barat, dengan luas 3.050 meter persegi, dengan tandatanda batas : Besi 1 sampai dengan III yang berdiri di luar dan tembol c-d yang berdiri di dalam sebagaimana dimaksud dan dijelaskan dalam surat ukur/ gambar situasi saat ini Nomor 1112/ 1994 (dahulu Nomor 1112/ 1994) yang meburut Penggugat atas batas-batas masing- masing tanah tersebut adalah sebelah Utara berbatasan dengan H. Cartim/ H. Oman, Sebelah Timur dengan jalan raya, sebelah Selatan dengan H. Iwan/ H. Oman dan sebelah barat dengan H. Cartim, yang lebih juga dikenal sebagai pabrik genteng Kharisma dan pabrik penggilingan padi Sri Mulya


Jatiwangi di atas tanah-tanah tersebut (selanjutnya dalam Jawaban Tergugat II disebut sebagai Objek Sengketa); Bahwa alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah atas sebidang tanah jelas dan tak terbantahkan adalah sertifikat kepemilikan atas tanah. Hal ini secara terang dan tegas diatur dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang menyatakan “…(1) untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia; (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi : a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah, b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat…” jo Pasal 1 ayat 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan “… sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UNDANG-UNDANGPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan…” Bahwa dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Thaun 1997 menyatakan, “…Sertifikat merupakan surat tanda bukti yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan…” Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka jelas dalam faktanya dan tidak terbantahkan bahwa Penggugat tidak memiliki alat bukti yang sah dan kuat atas objek sengketa, sehingga Penggugat bukanlah Pihak yang mmepunyai kapasitas/ legal standing sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa; Bahwa bahkan atas hak kepemilikan objek sengketa sendiripun sebenarnya telah diakui sendiri oleh Penggugat dimana hak atas objek sengketa adalah milik dari Tergugat I sebagaimana diakui ditegaskan dan dinyatakan oleh Penggugat dalam point 2 posita gugatan aquo, yakni: “…berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 378, surat ukur Nomor 112/1994 (seharusnya 1112/1994) Luas 3050 meter persegi yang terletak di desa Jatisura, kecamatan Jatiwangi, kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat atas nama Tergugat I, dan SHM Nomor 251 surat ukur


Nomor 142/1983, luas 6700 meter persegi, yang terletak di Desa Jatisura, kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat atas nama Tergugat I…” Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka cukup jelas dan terang di mata hukum bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak memiliki hak apapun

atas

objek

sengketa,

bahkan

pengakuan

Penggugat

sebagaimana dalam gugatan aquo sebagai pemilik atas objek sengketa adalah sesuatu yang menyesatkan dan jelas beritikad tidak baik; Bahwa berdasarkan hal ini, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar dapat memutuskan bahwa Penggugat adalah Pihak yang tidak mempunyai hak atas objek sengketa dan tidak berhak untuk dapat mengajukan gugatan aquo aquo di muka Pengadilan yang Terhormat ini, sehingga dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan di tolak atai setidak-tidaknya gugatan aquo tidak dapat diterima (niet ontvankelijik verklaard); 3. Gugatan Obscur Libel 3.1 Penggugat tidak dapat membuktikan alas hak yang sah dan berharga atas objek sengketa Bahwa dalam Pasal 1865 KUHPerdata Jo Pasal 163 HIR cukup jelas, dasar gugatan (grondslag van de lis) adalah landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang wajib dibuktikan oleh Penggugat yang menegaskan bahwa setiap yang mendalilkan suatu hak atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut. Sehingga cukup jelas bahwa Penggugat melalui gugatan aquo juga berkewajiban untuk dapat membuktikan haknya; Bahwa atas dasar tersebut di atas maka dapatlah kami katakana gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas/ obscur libel. Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa di dalam gugatan Penggugat hanya melulu menyatakan dan menguraikan terjadinya suatu peristiwa-peristiwa tetapi tidak satupun yang disertai serta

menunjang keabsahan

dan/

atau membuktikan adanya

landasan dan pijakan hukum yang jelas terdang dan diakui oleh hukum

atas

peristiwa-peristiwa

yang

dinyatakan

tersebut

sebagaimana dalam gugatan aquo tanpa dapat membuktikan secara terang benderang dan sesuai hukum yang berlaku atas bukti kepemilikan yang sah dan berharga atas objek sengketa;


Bahwa penggugat dalam surat gugatannya point 1 dan 2 menyatakan sebagai pemilik tanah-tanah aquo berdasarkan kesepakatan jual beli di bawah tangan dengan H. Kilam Abdrochim Almarhum suami Tergugat I, yang jelas dinyatakan, didalilkan dan dituntut oleh Penggugat menurut hemat kami adalah sesuatu yang menyesatkan dan jelas beritikad tidak baik; Bahwa terang hukumnya kesepakatan jual beli di bahwa tangan tanpa di dasarkan pada akta otentik tidak diakui di mata hukum dan dianggap batal. Hal tersebut secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 617 KUHPerdata yang menyatakan “… tiap-tiap akta dengan hak kebendaaan tak bergerak dijual, dihibahkan, dibagi, dibebani atai dipindahtangankan, harus dibuat dalam bentuk otentik atas ancaman kebatalan..” Bahwa Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan “…suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undangundang dibuat oleh atau dihadapan pengawai-pegawai umum berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya…” berdasarkan Pasal ini jelas bahwa jual beli tanah harus dibuat dihadapan pegawaipegawai yang berwenang dan bentuk aktanya ditentukan oleh undang-undang, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Bahwa kembali vide Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, ditegaskan secara terang benderang dimana setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak atas tanah. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5/ 1960 menyebutkan “…pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat…”; Bahwa berdasarkan aturan-aturan hukum tersebut diatas, kemudian timbul

pertanyaan

yang

sangat

mendasar,

jikapun

dilakukan

kesepakatan jual beli (quad non), lalu apakah secara hukum kesepakatan yang diakui dan sudah sesuai menurut undang-undang? Apakah transaksi kesepakatan jual beli yang dilakukan Penggugat dengan Almarhum suami Tergugat I H. Kilam Abdurrohim sudah sah/ bahkan diakui oleh hukum tanpa adanya persetujuan dan/ ataupun bahkan sepengetahuan Tergugat I selaku Pihak yang memiliki dan/ ataupun beratas nama di atas objek sengketa? Apakah kesepatan


jual beli tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dalam transaksi jual beli tanah? Bahwa berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, dapat kami katakan atas segala transaksi kesepakatan bawah tangan tersebut antara Penggugat dengan Almarhum H. Kilam Abdurrohim suami Tergugat I adalah transaksi yang tidak sah dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dengan ancaman kebatalan; Pasal 1471 KUHPerdata menyebutkan “jual beli barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain”. Jelas dalam faktanya, penggugat mengetahui bahwa obejk sengketa adalah milik dari Tergugat I in casu Siti Halimah dan bukan milik orang

lain,

sehingga

sudah

selayaknyalah

dan

seharusnya

kesepakatan tersebut dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I selaku pemilik dan bukan dilakukan dengan pihak lainnya yang bukan sebagai pemilik; Bahwa disebutkan vide Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 “… Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku…” Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini, agar memutuskan gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak berlandaskan pada alas hak yang sempurna dan tidak diakui di mata hukum dengan ancaman kebatalan, sehingga atas gugatan aquo wajib ditolak atau setidak-setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijik Verklaard); 3.2 Penggugat tidak membedakan kapasitas dan kewenangan hukum antara debitur (in casu Penggugat) dengan penjamin (in casu Tergugat I) yang nota bene Penjamin (in casu Tergugat I) adalah sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa. Bahwa kemudian Penggugat dalam point 3, 4 dan 5 yang secara gambling dan jelas diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam gugatan aquo mendalilkan dengan adanya Surat Kuasa untuk


menjaminkan

atas

membingungkan

Objek

Sengketa,

dan menyesatkan

Namun

adalah

yang

apakah

sangat

Penggugat

sebenarnya mengerti dan mengetahui secara jelas bahwa Penggugat bertindak dalam kapasitas hukum hnaya sebagai Debitur dari Tergugat III ataukah bertindak juga sebagai Penjamin selaku Pemilik Sertifikat atas objek sengketa atas kredit yang diberikan Tergugat III kepada Penggugat; Bahwa jelas berbeda kapasitas, kewenangan dan pengakuan hukum antara Debitur in casu Penggugat dan Penjamin in casu Tergugat I. Tergugat III tentunya sangat mengerti siapa yang mempunyai kapasitas, kewenangan, kedudukan dan pengakuan hukum sebagia Penjamin yang nota bene adalah sebagai pemilik jaminan yang sah dan valid in casu objek sengketa di mata hukum; Jelas di sini bahwa Penjamin in casu Tergugat I adalah Pemilik yang sah atas hak atas objek sengketa yang dijaminkan, sehingga sangat tepat, wajar dan bahkan seharusnya serta sewajibnya menurut Undang-Undang, dimana pihak kreditur in casu Tergugat III meminta kepada Penjamin in casu Tergugat I untuk melakukan perbuatan hukum berupa turut terikat sebagai persetujuannya agar tanah-tanah jaminan in casu objek sengketa diikat oleh suatu Akte Hak Tanggungan, yakni masing-masing akte Hak Tanggungan Nomor 898/2012 tertanggal 11 Juni 2012 untuk sertifikat dahulu SHM Nomor 378 dan Akte Hak Tanggungan Nomor 898/2012 tertanggal 11 Juni 2012 untuk dahulu SHM Nomor 251; Bahwa sedangkan Debitur sendiri in casu Penggugat adalah jelas bukan sebagai pemilik yang sah dan diakui hukum atas objek sengketa, hal ini jelas dan dapat dibuktikan dimana faktanya yang menandatangani atas surat-surat kuasa memasang hak tanggungan dan akte hak tanggungan tersebut adalah Penjamin in casu Tergugat I; sehingga beralasanlah jika gugatan aquo sangat membingungkan dan menyesatkan dan tidak jelas serta bertabrakan/ berbenturan satu sama lainnya, dimana di satu sisi Penggugat mengaku-aku dalam gugatannya sebagai Pemilik atas objek sengketa, namun di sisi lain mengakui bahwa Tergugat I adalah selaku pemilik yang sebenarnya dan

sah

atas

objek

sengketa

yang

mempunyai

kapasitas,

kewenangan dan kedudukan hukum untuk dapat menandatangani


surat

kuasa

memasang hak

tanggungan

dan

akte-akte

hak

tanggungan tersebut; Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutuskan gugatan Penggugat adalah gugatan

yang

tidak

jelas,

membingungkan,

bertabrakan

dan

berbenturan antara dalil yang satu dan yang lainnya, sehingga atas gugatan aquo ditolak atau setidak-tidaknya Tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijik verklaard); 3.3 Penggugat Tidak Dapat membedakan antara debitur (in casu Penggugat) dengan pemegang hak Tanggungan/ Kreditur (in casu Tergugat III) Bahwa dalam gugatan aquo posita point 14 Penggugat menyatakan “… bahwa pada akhir Februari 2013 Tergugat I bersama dengan Tergugat III menjual pabrik tersebut kepada Tergugat II tanpa memperhatikan hak-hak Penggugat sebagai Debitur Pemegang Hak Tanggungan Nomor 898/2012, Nomor Kredit 123005029380 di PT. Bank Mega Tbk Cabang Bandung…” Bahwa, jelas, Terang dan Fakta dimana atas gugatan aquo sangat kabur dan tidak jelas dimana Penggugat sangat tidak dapat membedakan antara perbedaan Debitur dengan pemegang hak tanggungan, hal ini dapat dilihat dari anak kalimat “…debitur pemegang hak tanggungan…’; Bahwa Pemegang hak Tanggungan jelas adalah Kreditur (in casu Tergugat III) sedangkan Debitur adalah bukan sebagai pihak yang memegang

hak

tanggungan

sebagaimana

dijelaskan

dalam

UNDANG-UNDANG Nomor 4 Tahun 1966 Pasal 1, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka kami memohon kepada Majelis Hakim

yang

terhormat

untuk

menolak

setidak-tidaknya

tidak

menerima gugatan aquo (Niet Ontvankelijik Verklaard); 3.4 Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukumnya Tergugat II Bahwa dalam praktek beracara jelas dan fakta bahwa apa yang dimintakan dalam Petitum harus terlebih dahulu diuraikan secara jelas dan lengkap dalam bagian Posita; Bahwa Penggugat telah mendalilkan secara jelas khususnya dalam point 18 dimana Tergugat in casu Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan aquo jelas dan terang


bahwa Penggugat tidak dapat mengakualifikasikan dan membuktikan secara nyata dan sesuai kaidah hukum, dimana letak Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II; Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata unsur-unsur yang harus terkandung dalam Perbuatan Melawan Hukum adalah …”1.Adanya perbuatan; 2. Perbuatan tersebut melawan hukum, yaitu perbuatan tersebut melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar haknya orang lain yang dijamin oleh hukum, atau perbuatan yang melanggar hukum si pelaku, atau perbuatan yang melanggar kesusilaan (goeddezeden), atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain; 3. Adanya kesalahan dari pelaku, yaitu adanya kesengajaan dan kelalaian (negligence dan culpa) dan tidak ada alasan pembenar atau pemaaf (rech vaar digingsgrond), 4. Adanya kerugian bagi korban dan terakhir, 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian (vide “Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), Anwar Fuadi., S.H., M.H., L.LM, hal 10-13); Bahwa kemudian sampai sejauh mana dapat dibuktikan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat sementara seluruh tindakan dan perbuatan jual beli yang dilakukan penjual in casu Tergugat I dengan pembeli in casu Tergugat II dan diketahui dan disetujui Bank/ Kreditur in casu Tergugat III adalah bukan Perbuatan Melawan Hukum, melainkan Perbuatan yang menurut dan harus dilindungi oleh undang-undang karena telah melulu memenuhi sebagaimana seluruh kaidah-kaidah

hukum

yang

berlaku

baik

yang

diatur

dalam

KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1996 Jo Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 dan UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996; Bahwa jelas dalam azaz hukum prinsipnya pembeli yang beritikat baik harus dilindungi oleh hukum, tidak terkecuali pemenang lelang. Jika kemudian terbit putusan lain yang telah berkekuatan hukum tetap, namun tumpeng tindih dengan putusan yang telah berkekuatan hukum

tetap

lainnya,

langkah

yang

memungkinkan

bukan


membatalkan lelang dan produknya yang bernama risalah lelang maupun berita acara eksekusi pengosongan sebagai turunannya; Bahwa studi kasus Mahkamah Agung RI No 1068 K/ Pdt/2008 tanggal 21 Januari 2009 tersebut diatas telah disepkatai oleh Mahkamah Agung sebagai yurisprudensi secara resmi sebagaimana tertuang dalam Soeroso Ono, Kaidah Hukum: Kasus-kasus Menarik Perhatian, Rakernas 2011 Mahkamah Agung dengan Pengadilan seluruh Indonesia, Jakarta, 18-22 September 2011; Sehingga dari kaidah hukum ini jelas dan faktanya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II adalah bukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak ada satu unsurpun dari Perbuatan Melawan Hukum yang melekat atas perbuatan Tergugat II, melainkan sebaliknya sebagai Perbuatan yang sah dan harus dilindungi oleh Undang-undang sebagaimana yang diamanatkan dengan adanya vide Putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Yang terhormat untuk menolak setidak-tidaknya tidak menerima gugatan aquo (Niet Ontvankelijik Verklaard); 4. Gugatan Tidak Dibubuhkan Materai Bahwa selain hal-hal yang dikemukakan di atas, gugatan aquopun tidak membubuhkan adanya materai secukupnya dalam surat gugatan aquo. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 13 Tahun 1985 tentang Bea Mataerai Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Penggunaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai, hal mana ini sejalan pula dengan Hasil Rakernas Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh

Indonesia

Tahun

1986

butir

1000,

yang

pada

intinya

mensyaratkan surat Gugatan Di bubuhi mataerai yang cukup. Sehingga cukuplah beralasan bagi majelis hakim yang terhormat yang memeriksa perkara aquo untuk menolak setidak-tidaknya Majelis Hakim yang terhormat tidak menerima gugatan aquo (Niet Onvankelijik Verklaard); Dalam Pokok Perkara 1. Bahwa untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, maka hal-hal yang telah Tergugat II uraikan dan jelaskan dalam bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap juga merupakan sebagai bagian yang terintegrasi atau tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya degan jawaban dalam pokok perkara ini;


2. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat II menolak pendapat, dalil-dalil tuntutan dan segala esuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan aquo, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II; 3. Bahwa apa yang telah Tergugat II kemukakan, Tergugat II tidak mengakui dalil jika Penggugat adalah sebagai pemilik (semata-mata hanya dengan bawah tangan) dengan berdasarkan sesutau yang menyesatkan dan jelas beritikad tidak baik sebagaimana dalam gugatan aquo point 1, 2 dan 3; 4. Bahwa kepemilikan di dalam hukum atas suatu objek tanah/ tanah dan bangunan/ benda tidak bergerak lainnya adalah Sertifikat kepemilikan atas hak atas tanah/ tanah dan bangunan/ benda-benda tidak bergerak tersebut. Hal ini jelas diatur dalam tujuan pokok Undang-Undang Pokok AgrariaNomor 5 Tahun 1960; dimana dalam Undang-undang tersebut di atur macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh setiap orang/ badan hukum, diantaranya adalah hak milik atas tanah vide Pasal 20 dan Hak Guna Bangunan atas tanah dan bangunan Pasal 35 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960; 5. Bahwa sebagaimana diketahui Undang-Undang Pokok AgrariaNomor 5 Tahun 1960 adalah bersandarkan pada Hukum Adat vide Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, sehingga dari dasar dan bersandarkan inilah traksaksi jual beli tanah adalah transaksi yang bersifat tunai, terang dan riel; 6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan aquo point 1, 2 dan 3 bahwa Penggugat telah membeli objek sengketa dengan kesepakatan jual beli bawah tangan bahkan dengan orang yang tidak berhak dan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat I adalah sesuatu yang menyesatkan dan beritikad baik, bahkan apalagi dengan dan membuat suatu opini atau alibi seolaholah oleh Penggugat adalah sebagai pemilik atas objek sengketa; 7. Mengapa Kami Tergugat II katakan menyesatkan dan tidak berdasar dalam bagian Pokok Perkara ini?, dalam hukum perdata bahkan sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, pengertian pembuktian di bawah tangan tetaplah harus mengacu kepada kaidah hukum dimana atas jual beli tersebut tetap dibuatkan suatu bukti diantara Para Pihak (Pihak yang berhak), di lakukan dihadapan kepala Desa dan disaksikan pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung,


hal ini jelas dan terang di atur dala Pasal 3 Peraturan Menter Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1997; 8. Bahwa lebih jauh disebutkan surat jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan dapat dijadikan alat bukti/ pembuktian yang kuat untuk dilakukannya pendaftaran konversi atas hak tanah adatnya, maka setidak-tidaknya memnuhi ketentuan dalam vide Peraturan Meneteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Pasal 3 berbunyi: “… Permohonan untuk penegasan tersenut dalam Pasal 1 mengenai hakhak yang di uraikan di dalam sesuatu hak atas tanah sebagai yang dimasudkan

dalam

Pasal

2,

diajukan

kepada

Kepala

Kantor

Pendaftaraan Tanah yang bersangkutan dengan disertai; a. Tanda bukti haknya, yaitu bukti surat pajak hasil bumi/ vervonding Indonesia atau bukti surat pemebrian hak oleh instansi yang berwenang; b. Surat keterangan kepala desa, yang dikuatkan oleh asisten wedana, yang: -

Membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu;

-

Menerangkan apakah tanahnya tanah perumahan atau tanah pertanian;

-

Menerangkan siapa yang mempunyai hak itu, kalua ada disertai turunan surat jual belinya

c. Tanda bukti kewarganegaraan yang sah dari yang mempunyai hak, sebagi yang dimaksud dalam Pasal 2 sub b; Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1997 (2) huruf g berbunyi: “… Akte pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh kepala adat/ kepala desa/ kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau…” Pasal 60 (3) Jo Pasal 76 (2) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1997 yang masing-masing bunyinya sama yakni: “…apabila bukti kepemilikan sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak lengkap atau tidak ada, pembuktian atas tanah itu dapat dilakukan dengan bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang di dapat percaya dari sekurangkurangnya 2 orang saksi dari lingkungan masyrakat setempat yang tidak


mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertical maupun horizontal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik bidang tanah tersebut…” 9. Bahwa kemudian adapun yang dimaksudkan jual beli secara di bawah tangan wajib diketahui kepala adat/ kepala desa sebagaimana yang di maksud dalam vide penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 24 ayat 1 huruf f yang menyatakan bahwa “… Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh kepala adat/ kepala desa/ kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini., atau .. dst; 10. Bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas, serta apalagi dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 serta peraturan-peraturan lainnya di bidang pertanahan, maka apa yang di dalilkan oleh Tergugat II dalam pokok perkara ini jelas bertentangan dengan apa yang dilakukan Penggugat, dimana faktanya Penggugat dalam gugatan aquo tidak memiliki sama sekali atas bukti-bukti tersebut dan hanya mendalilkan pada kesepakatan jual beli secara di bahwa tangan yang tidak dapat dipertanggungjawabka, sehingga dapat dikatakan, bahwa apa yang didalilkan, dikatakan dan dituntut oleh Penggugat adalah menyesatkan dan beritikad tidak baik; 11. Bahwa disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 350 K/Sip/1968 Yurisprudensi) yang menyatakan “…jual beli adalah bersifat obligatoir sedangkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan baru berpindah bila barang tersebut telah diserahkan secara yuridis…”. Pengertian diserahkan secara yuridis jelas maknanya, dimana hak atas tanah tersebut telah lunas seluruh pembayarannya dan telah memenuhi syarat formal dengan telah di balik namakan hak atas kepemilikannya dari pihak penjual kepada pihak pembeli; 12. Bahwa terdapat kesalahpahaman, kekeliruan dalam memahami bukti kepemilikan, akta hak tanggungan dan surat kuasa menjaminkan yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan aquo, hal ini sebagaimana dimaksud dalam point 3, 4, dan 5 gugatan aquo; 13. Bahwa perlu kami tegaskan dan sampaikan bahwa surat kuasa menjaminkan pada prinsipnya adalah bukan suatu alas hak melainkan hanya suatu perjanjian antara pemberi kuasa dan penerima kuasa sebagaimana diatur dalam vide KUHPerdata Pasal 1792 s/d Pasal 1819


KUHPerdata. Sehingga cukup jelas bahwa perjanjian kuasa tidak dapat membuktikan keterkaitan Penggugat sebagai pemilik yang sah, serta tidak dapat membuktikan dan/ ataupun sebagai dasar untuk sebagai pemegang alas hak atas objek sengketa. Sedangkan untuk hak tanggungan dapat membuktikan siapa pemilik alas hak atas objek sengketa, hal ini sesuai dengan ketentuan dibawah ini vide UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 adalah khususnya dalam Pasal 11 yang menyebutkan: (1) Didalam Akra Pemberian Hak Tanggungan wajib dicantumkan: a. Nama dan idenditas pemegang dan pemberi hak tanggungan; b. Domisili pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan apabila diantara mereka ada yang berdomisili di luar Indonesia, baginya harus pula dicantumkan suatu domisili pilihan di Indonesia, dan dalam hal domisili pilihan itu tidak dicantumkan, kantor PPAT tempat pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dianggap sebagai domisili yang dipilih; c. Penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 10 ayat (1); d. Nilai tanggungan; e. Uraian yang jelas mengenai objek Hak Tanggungan. Berdasarkan hal tersebut khususnya dalam anak kalimat (1) huruf a “… nama dan identitas pemberi hak tanggungan…” maka cukup beralasan bahwa vide Akte Hak Tanggungan Nomor 898/2012 tertanggal 11 Juni 2012 dahulu SHM Nomor 378 dan Akte Hak Tanggungan Nomor 898/2012 tertanggal 11 Juni 2012 dahulu SHM Nomor 251 sudah sangat membuktikan dimata dan hadapan hukum bahwa Penjamin in casu Tergugat I lah yang memiliki hak atas Objek Sengketa; 14. Bahwa sudah cukup terang dan jelaslah proses jual beli objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II, semua prosesnya telah sesuai serta mengindahkan seluruh ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan tidak

ada

menyimpang/

sama

sekali

bertentangan

melakukan dari

perbuatan-perbuatan

kaidah

hukum

yang

yang berlaku

sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan aquo point 18 yakni telah melakukan perbuatan melawan hukum atas haknya Penggugat;


15. Bahwa dapat Tergugat II jelaskan mengenai proses jual beli atas objek sengketa itu sendiri secara umum adalah sebagai berikut; 1. Tergugat II selaku pembeli telah sepakat dengan Tergugat I, yang juga telah disetujui oleh ahli waris Tergugat I selaku penjual; 2. Atas dasar kesepakatan tersebut, kemudian Tergugat I pun menghubungi Tergugat III untuk dapat menembus objek sengketa; 3. Setelah Pihak Tergugat I menghubungi Tergugat III. Atas dasar sepengetahuan dan perseutujuan Tergugat III, objek sengketa baru dapat ditebus/ diambil kembali oleh Tergugat I dengan cara melunasi seluruh kewajiban/ hutang-hutang Tergugat I dengan cara melunasi seluruh kewajiban/ hutang-hutang Penggugat kepada Tergugat II terlebih dahulu; 4. Atas dasar tersebut, maka dibuatlah Perjanjian Pengikatan jula beli terlebih dahulu antara Tergugat I dengan Tergugat II atas objek sengketa dihadapan Turut Tergugat I dengan tujuan agar Tergugat I dapat membayar seluruh hutang/ kewajiban Penggugat kepada Tergugat III dan Tergugat I dapat menebus/ mengambil objek sengketa dari Tergugat III; 5. Setelah objek sengketa ditebus dan seluruh hutang/ kewajiban Penggugat dilunasi oleh Tergugat I, kemudian dibuatlah Akte Jual Beli dihadapan Turut Tergugat I berdasrkan Perjanjian Pengikatan jual beli yang telah dibuat oleh Tergugat I dengan Tergugat II; 6. Yang kemudian setelah dilakukannya Roya atas objek sengketa, dibuatkan akte jual beli yang kemudian dilakukanlah proses pendaftaran dan balik nama atas objek sengketa pada lembaga negara in casu Turut Tergugat II; 16. Bahwa adapun dasar dan landasan hukum ats proses jual beli sebagaimana dalam point 14 jawaban Tergugat II dalam pokok perkara ini dapat kami sampaikan sebagai berikut: Bahwa dengan memperhatikan pula pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya Perjanjian (1. Ada kesepakatan, 2. Cakap dalam melakukan perbuatan, 3. Adanya hal tertentu dan 4. Suatu sebab yang halal), Jo Pasal 1457 KUHPerdata (jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan) Jo Pasal 5 Undang-UndangNomor 5 Tahun 1960 dimana syarat jual beli tanah harus dilakukan secara terang, tunai dan seketika, maka sahlah di mata hukum bahwa apa yang dilakukan Tergugat II telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku sesuai dengan apa


yang juga diakui oleh Penggugat dalam gugatan aquo point 14, 15, 16, dan 17; Sepakat artinya para pihak in casu Tergugat I dengan Tergugat II saling menyepakati dan menyetujui untuk melaksanakan perjanjian jual beli, yang didahului oleh perjanjian pengikatan jual beli terlebih dahulu atas objek sengketa; Cakap artinya para pihak in casu Tergugat I (selaku pemilik sah dan diakui hukum) dengan Tergugat II memang cakap dalam melakukan perbuatan hukum tersebut, disamping telah dewasa, serta memang cakap dalam melakukan perbuatan hukum tersebut tanpa adanya suatu pembatasan menurut undang-undang (tidak dibawah perwalian, cakap umur, tidak dalam keadaan yang menurut undang-undang tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum), dan yang utama adalah bahwa Tergugat I adalah memang pihak yang berhak dan sah atas objek sengketa; Adanya suatu hal tertentu, artinya para pihak in casu Tergugat I dan Tergugat II sepakat untuk melakukan jual beli atas suatu objek yang jelas yakni atas objek sengketa; Sutau sebab yang halal, artinya bahwa pelaksanaan jual beli ini didasarkan karenan adanya dan atas dasar sebab yang halal dan suatu idikad baik serta dengan persetujuan pihak bak in casu Tergugat III selaku pemegang hak tanggungan yang peruntukan dari hasil jual beli ini adalah untuk melunasi hutang Penggugat kepada Tergugat III vide Pasal 832 KUHPerdata yang secara umum menyatakan dimana “…tiap-tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan, seperti seorang yang turut berutang atau seseorang penanggung hutang…”. Bahkan kemudian disebutkan dalam Pasal yang sama dimana suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi juga oleh seorang yang pihak ketiga, yang tidak mempunyai kepentingan, asal saja pihak ketiga itu bertindak atas nama (Penanggung) dan untuk melunasi utangnya si berutang…” Tunai artinya bahwa Tergugat II memang benar telah membayar secara tunai dan seketika atas transaksi jual beli objek sengketa; Terang artinya proses jual beli atas objek sengketa dilakukan dihadapan pejabat umum yang diakui oleh negara sebagaimana juga yang telah dibenarkan oleh Penggugat dalam gugatan aquo, dimana proses jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan kaidah hukum vide Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo


Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah (PPAT), diatur bahwa dalam melakukan jual beli hak atas tanah harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang, dalah hal tanah adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang daerah kerjanya meliputi daerah tempat tanah yang diperjualbelikan itu berada. Selain itu akta pemindahan haknya (akta jual belinya) juga dibuat oleh Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT) in casu keseluruhannya dibuat dihadapan Turut Tergugat I dan akta jual beli tersebutpun merupakan akta otentik, dimana bentuk dan isinya telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 17. Bahwa telah diakui kebenarannya oleh Penggugat sendiri bahwa Penggugat adalah debitur bermasalah dari Tergugat III, dikarenakan atas hal tersebut, maka Tergugat I terlebih dahulu meminta persetujuan Tergugat II untuk menebus objek sengketa, yang kemudian oleh Tergugat III selaku pemegang hak tanggungan atas objek sengketa diperbolehkan sepanjang telah menyelesaikan seluruh hutang/ kewajiban Penggugat; 18. Berdasarkan hal tersebut, serta berdasarkan keterangan Tergugat I, maka untuk mejamin kepastian hukum jual beli objek sengketa, maka Tergugat II dan Tergugat I setuju dan sepakat membuat suatu perjanjian pengikatan jual beli dihadapan Turut Tergugat I, yang salah satu isinya dalam halaman 4 paragraf keempat dan Pasal 8 Perjanjian Pengikatan Jual Bei Nomor 69 tertanggal 30 Mei 2014; Halaman 4 paragraf ke empat yang menyatakan “…bahwa berhubungan hal-hal tersebut diatas kedua belah pihak sepakat untuk terlebih dahulu mengikatkan diri mereka untuk kemudian hari melaksanakan jual beli/ pengoperan/ pemindahan hak atas tanah tersebut setelah sertfikat hak milik tersebut ada pihak kedua kemudian dilakukan roya dan balik nama kepada pihak pertama, penurunan hak dan pembayaran telah diuangkan seluruhnya oleh pihak pertama…; Dan ketentuan sebagaimana disebutkan Pasal 8, yang menyatakan: “…pembuatan akta jua beli tanah tersebut akan dibuatkan setelah proses roya sertifikat hak milik nomor 251 dan sertifikat hak milik nomor 378 serta balik nama sertifikat hak dst…”; Bahwa kemudian setelah dilunasinya seluruh hutang/ kewajiban dilakukanlah proses roya yang kemudian setelah proses roya tersebut dibuatkanlah akte jual beli Nomor 97/2015 tertanggal 3 Maret 2015 dan


Akte Jual Beli Nomor 109/2015 tertanggal 9 Maret 2015 atas objek sengketa dihadapan Notaris PPAT Iis Wiharsini, S.H., Notaris/ PPAT di Kabupaten Majalengka in casu Turut Tergugat I; Untuk memenuhi dan taat kepada hukum yang berlaku, setelah dilakukannya

proses

jual

beli

tersebut,

Tergugat

II

melakukan

pendaftaraan tanah sebagaimana yang diamanatkan dalam vide UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1960 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1967 kepada Badan/ Lembaga Pemerintah yang berweang in casu Turut Tergugat II, dengan tujuan agar keabsahan atas transaksi jual beli tanah atas objek sengketa tersebut diakui oleh negara, dan negara pun berkewajiban untuk menyajikan data yang benar sebagaimana dalam buku tanah dan surat ukur tanah, sehingga mengahsilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 19 ayat 2 JA Pasal 23 ayat 2 JA Pasal 38 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; 19. Bahwa dikarenakan seluruh proses jual beli atas objek sengketa telah sesuai dan memenuhi amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dengan mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku (telah memenuhi syarat formil dan materiel dalam proses jual beli tanah), maka sangatlah tidak belarasan, tidak mempunyai dasar dan landasan yang jelas serta tidak ada satupun unsur-unsur yang terpenuhi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata apabila Tergugat II dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam gugatan aquo point 18; 20. Bahwa masih dalam dalil Penggugat point 18, jelas kami juga menolak dengan keras dan tegas dalil Perbuatan Melawan Hukum hanya karena Penggugat telah melakukan gugatan perdata terhadap Tergugat I, saat proses pendaftaran dan balik nama atas tanah-tanah aquo; Bahwa perlu kami tegaskan keputusan hukum tidak dapat menghentikan suatu perbuatan hukum jika atas keputusan hukum terhadap perbuatan hukum tersebut belom mempunyai kekuatan hukum yang tetap walaupun ada persangkaan, tuduhan dan tuntutan atas perbuatan hukum tersebut (in krach van gewisde). Terang dan jelas disebutkan vide Pasal 195 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (“HIR”) sebagai ketentuan hukum acara perdata di Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut:


Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu. Hak ini memang sudah selayaknya, sebab kalua tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya. Dalam hal ini tidak ada jalan lain bagi pihak yang menang dari pada menggunakan

haknya

itu

dengan

perantaraan

hakim

untuk

melaksanakan putusan tersebut, akan tetapi putusan itu harus benarbenar telah dijalankan, telah memperoleh kekuatan pasti, artinya semua jalan hukum untuk melwan keputusan itu sudah dipergunakan, atau tidak dipergunakan karena lewat waktunya kecuali, kalua putusan itu dinyatakan dapat dijalankan dengan segera, walaupun ada perlawanan, bading atau kasasi. Sehingga berdasarkan ketentuan dan aturan-aturan tersebut di atas, maka tidak ada alasan apapun dan sudah cukup beralasan dan jelas bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat terhadap Tergugat II sangat megada-ada, menyesatkan dan mempunyai idikat baik. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini kami mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksaan yang dimilikinya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majaelngka yang memeriksa perkara gugatan ini berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut: Dalam Eksepsi 1. Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya; 2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelihjk Verklaard) Dalam Pokok Perkara 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelihjk Verklaard) 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Atau : Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,Tergugat III memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : ------------------------Dalam Eksepsi :


I.

Eksepsi Kompetensi Absolut 1. Bahwa Para Penggugat dalan surat Gugatannya menyatakan Akta Jual Beli Nomor 109/2015 tanggal 09-Maret-2015 dan Akta Jual beli Nomor 98/2015, Tanggal 3 Maret 2015 tidak sah dan batal demi hukum dan Penggugat juga menyatakan SHGB Nomor 003 Surat Ukur Nomor 142/1983, luas 6.700 METER PERSEGI atas nama Tergugat II cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dimana hal tersebut merupakan kewenangan Notaris dan Badan Pertanahan Nasional dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 620 K /Pdt / 1999 tertanggal 29 Desember 1999 menyebutkan : Bila yang digugat adalah badan atau pejabat dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan negeri ; 2. Bahwa yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata usaha Negara adalah keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan/ Pejabat TUN. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku “ Sedangkan Pasal 1 angka 9 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dari rumusan pasal tersebut, persyaratan keputusan TUN yang dapat menjadi obyek di Pengadilan TUN meliputi : 1. Penetapan Tertulis; 2. Dikeluarkan oleh Badan / Pejabat TUN; 3. Berisi tindakan hukum TUN;


4. Berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Bersifat konkrit, individual dam final; 6. menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. 3. Bahwa secara faktanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka tidak

berwenang

memeriksa

dan

mengadili

perkara

ini

dan

berdasarkan Pasal 134 HIR menyebutkan: Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang ; II.

Eksepsi Kompetensi Relatif Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 195/PK-SME/WIL-BDG/12 tanggal 17 Februari 2012 yang dibuat dan disepakati bersama menyebutkan dalam Pasal 7 menyebutkan untuk segala akibat hukum yang timbul dari Perjanjian Kredit, para pihak sepakat untuk memilih domisili yang umum dan ditetapkan di Kantor Kepanitera Pengadilan Negeri Kelas I di Bandung (domisili pilihan) dan berdasarkan Pasal 118 HIR menyebutkan Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutannya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu ;

III.

Eksepsi Gugatan Penggugat Nebis In Idem Bahwa Para Pembantah telah terbukti dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa subjek dan obyek serta materi perkara a quo adalah sama dengan perkara Nomor : 362 / Pdt.G / 2014 / PN Bdg dan Perkara Nomor: 608/Pdt.G/2014/PN Bdg, maka sudah sepantasnya gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)

IV.

Eksepsi Plurium Litis Konsorsium (Kurangnya Pihak Yang Diikutsertakan Dalam Gugatan) 1. Bahwa

Pemohon

tidak

melibatkan

Notaris

Cahya

Ningsih

Tedjawisastra, S.H., M.Kn. dimana Notaris/ PPAT tersebut yang membuat Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (“MEGA UKM”) Nomor : 195 / PK-SME / WIL - BDG / 12, tanggal 17 Februari 2012 ; 2. Bahwa dengan tidak diikutsertakan pihak tersebut diatas dalam suatu Gugatan menjadi subyek hukum selaku Tergugat tidak lengkap


(Plurium Litis Consortium), sehingga bantahan Pembantah beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 1409 K/Pdt/1996 tanggal 21 Oktober 1997 jo. Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 jo. Nomor 566 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang kaidah hukumnya menyatakan : “gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Gugatan tidak sempurna atau setidaktidaknya yang dituntut kurang jelas” jo Yurisprudensi Nomor : 663 K/Sip/1970 tanggal 6 Agustus 1971 jo Yurisprudensi Nomor : 1038 K /Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973 kaidah hukumnya adalah : “ Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata ; V.

Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Obscuur Libelium (Kabur/ Tidak Jelas ) 1. Bahwa Gugatan Pemohon tidak jelas/ tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk)

serta

Posita

atau

fundamentum

petendi

tidak

menjelaskan dasar hukum (rechts ground) dan dasar fakta (fetelik ground) kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatan dalam hal ini dalil Gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil ; 2. Bahwa Pemohon dalam Gugatannya tidak menyebutkan batas-batas tanah milik Pemohon yang telah dijaminkan kepada Termohon dimana

dalam

Yurisprudensi

Mahkamah

Agung

Nomor

:

1559K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984, jo PT Medan Nomor 402/1982, yang kaidah hukumnya menyebutkan Gugatan tidak dapat diterima karena tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batasbatas tanah sengketa ; 3. Bahwa dari uraian diatas maka menjadi terbukti dan tidak dapat dibantah lagi Gugatan Pemohon telah nyata-nyata kabur, tidak tepat, tidak berdasarkan hukum dan tidak jelas (obscuur libelium) sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1968 yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa : “suatu Gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima“ (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;


Dalam Pokok Perkara: Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Jawaban Terrgugat III terhadap Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : 1.

Bahwa Tergugat III membantah dengan tegas dan keras dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas tentang kebenarannya ;

2.

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi secara mutatis-mutandis merupakan suatu satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ;

3.

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat III mempunyai hubungan hukum atas Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (“MEGA UKM”) Nomor : 195 / PK - SME / WIL-BDG /12, dimana Tergugat III telah memberikan Fasilitas Kredit kepada Penggugat berupa

Fasilitas

Kredit

Modal

Kerja

–

Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan

Fixed

Loan

sejumlah

Rp450.000.000,- (empat

ratus lima puluh juta rupiah) total fasilitas sejumlah Rp950.000.000,(sembilan ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 17 Februari 2012, dalam hal ini Penggugat memberikan jaminan berupa : - Sertipikat Hak Milik Nomor 251/Desa Jatisura, seluas 6700 meter persegi, terletak di Desa Jatisura, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Propinsi Jawa Barat, terdaftar atas nama Siti Halimah Abdurrochim (Tergugat I) ; - Sertipikat Hak Milik Nomor 378/Desa Jatisura, seluas 3050 meter persegi, terletak di Desa Jatisura, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Propinsi Jawa Barat, terdaftar atas nama Siti Halimah (Tergugat I) . 4.

Bahwa oleh karena Penggugat telah cidera janji/ Wanprestasi atas kewajibannya kepada Tergugat III maka untuk pemenuhan kewajiban Penggugat kepada Tergugat III berdasarkan Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (“MEGA UKM”) Nomor : 195 / PK - SME / WIL-BDG /12, Penggugat sudah beberapa kali diberikan peringatan melalui Surat Peringatan : - Nomor 1140/FE-COLL/BDG/III/13, tanggal 25 Februari 2013; - Nomor 50/FE-COLL/BDG/III/13, tanggal 5 Maret 2013; - Nomor 568/FE-COLL/BDG/III/13, tanggal 13 Maret 2013.


Bahwa berdasarkan Lampiran Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (“Perjanjian MEGA UKM”) yang telah disepakati

bersama

dimana

dalam

Pasal

8

Peristiwa

Kelalaian

menyebutkan : Bank berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian MEGA UKM dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus

lunas dari jumlah-jumlah

yang terhutang

oleh

Debitur

berdasarkan Perjanjian MEGA UKM, baik karena hutang pokok, bunga, provisi, dan karenanya pemberitahuan dengan surat juru sita atau suratsurat lain yang berkekuatan serupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana Debitur dan/ atau Penjamin : i)

Oleh Pengadilan Negeri dinyatakan pailit;

ii)

Meminta penundaan pembayaran hutang-hutangnya (surseance van betaling);

iii)

Meninggal dunia (bagi debitur perorangan);

iv)

Tidak membayar bunga pada waktu yang telah ditentukan atau lalai/tidak memenuhi kewajibannya menurut Perjanjian MEGA UKM atau perjanjian lainnya dengan Bank;

v)

Dinyatakan lalai/wanprestasi atau tidak memenuhi kewajiban menurut perjanjian lainnya dengan kreditur/pihak ketiga lainnya;

vi)

Terlibat dalam suatu perkara pengadilan dan/atau lembaga peradilan lainnya;

Bahwa dengan demikian terbukti, kondisi wanprestasi/ cidera janji Penggugat

bukanlah

hal

terjadi

dalam

waktu

singkat

(tiba-tiba)

sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatan a quo akan tetapi sudah terlebih dahulu melalui tahapan teguran/ peringatan namun tidak pernah ada itikad baik untuk segera menyelesaikan seluruh kewajiban tersebut kepada Tergugat III ; 5.

Bahwa Penggugat menyebutkan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat, dimana suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut : a.

Ada suatu perbuatan, adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh pelaku. Secara umum perbuatan ini mencakup berbuat sesuatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk berbuat, kewajiban itu timbul


dari hukum; b.

Perbuatan Itu Melawan Hukum, Perbuatan yang dilakukan itu, harus melawan hukum, unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya, sehingga meliputi hal-hal sebagai berikut: -

Perbuatan melanggar Undang-undang

-

Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum

-

Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

c.

Perbuatan yang bertentangan kesusilaan (geode zeden);

Ada Kesalahan dari Pelaku, untuk dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia, maka pada pelaku harus mengandung unsur kesalahan

(schuldelement).

mengandung

unsur

Suatu

kesalahan,

tindakan

sehingga

dapat

dianggap diminta

pertanggungjawaban hukum, jika memenuhi unsur- unsur sebagai berikut : -

Ada unsur kesengajaan

-

Ada unsur kelalaian (negligence, culpa) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras dan lain-lain;

d.

Ada Kerugian Korban, Ada kerugian (schade) yang nyata bagi korban;

e.

Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian. Ada hubungan yang erat antara kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi.

Bahwa berdasarkan unsur – unsur Perbuatan Melawan Hukum yang diuraikan di atas, maka Tergugat III tidak sedikitpun melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat, bahwa Penggugat yang tidak memenuhi Prestasi untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Tergugat III ; 6.

Bahwa dalam hal ini Penggugat juga telah melanggar asas hukum perbankan dalam pemahaman ilmu hukum perbankan setidaknya dalam ketentuan Umum Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yakni dalam Pasal 1 butir 2 : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan Putusan Nomor 111/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 47 dari 71 hal.

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dengan demikian secara asasi Bank mengadakan fungsi pembayaran dengan cara mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat untuk menumbuh kembangkan fungsi ekonomi masyarakat. Berkenaan dengan asas tersebut ; Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI ; menetapkan bahwa “gugatan pihak yang justru bersalah harus ditolak” ; dengan kata lain yang bersalah tidak dapat menggugat ; 7.

Bahwa oleh karena keseluruhan Gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak maka tentang biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara hukum haruslah dibebankan kepada pihak Pemohon tersebut . Berdasarkan uraian – uraian dan dasar hukum sebagaimana tersebut

diatas, Terbantah mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : Dalam Eksepsi -

Menerima seluruh Eksepsi Tergugat III dalam perkara a quo;

-

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ont vankelijke verklaard);

Dalam Pokok Perkara -

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ont vankelijke verklaard);

-

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : ---------Dalam Eksepsi Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I.


1. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum Dalam Perkara A Quo (Legal Standing) Bahwa Penggugat, bukanlah pihak dalam Akta Jual Beli Nomor: 97/2015, tanggal 03 Maret 2015; dan bukan pula pihak dalam Akta Jula Beli Nomor: 109/2015, tanggal 9 Maret 2015 antara Tergugat I dengan Tergugat II, yang dibuat oleh Turut Tergugat I. kami mohon agar Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/ NO). 2. Gugatan Penggugat Salah Orang (Error In Persona) Bahwa tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I sebagai Notaris.Karena sangat nyata, jelas dan terang benderang, bahwa kedua Akta Jual Beli yang disebut dalam gugatannya dibuat oleh Turut Tergugat I sebagai PPAT bukan oleh Notaris.Oleh karena Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara ini, kami mohon agar Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/ NO). Bahwa Turut Tergugat I adalah Pejabat Akta Tanah, pejabat umum yang kedudukan, tugas pokok dan kewenangannya diatur dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah; Bahwa

Penggugat,

menarik

Turut

Tergugat

I,

sebagai

Notaris,

Penyebutan Jabatan Profesi sebagai Notaris adalah kekeliruan. Turut Tergugat I adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum jual beli hak atas tanah dari Tergugat I kepada Tergugat II, yang merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah. Bahwa benar Turut Tergugat I, membuat akta jual beli Nomor: 97/2015, tanggal 03 Maret 2015 hak milik Tergugat I kepada Tergugat II dan Akta Jual Beli Nomor: 109/2015, tanggal 09 Maret 2015 hak milik Tergugat I kepada Tergugat II; Bahwa Peraturan

Perundang-undangan mengenai Notaris adalah

Undang-Undang Nomar 30 Tahun 2004 tetang Jabatan Notaris (“UUJN”), sedangkan mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PP 37/ 1998”).


Notaris dan PPAT adalah dua profesi yang berbeda dengan kewenangan yang juga berbeda. Walaupun, dalam keseharian kita banyak temui notaris yang juga berprofesi sebagai PPAT.Rangkap jabatan profesi Notaris dan PPAT memang dimungkinkan oleh peraturan perundangundangan (pejelasan selengkapnya simak artikel Rangkap Jabatan Profesi Hukum). Berikut perbandingan profesi notaris dan PPAT sebagai gambaran umum mengenai kedua profesi tersebut: NOTARIS Pengertian

Notaris umum

adalah yang

PPAT pejabat Pejabat

berwenang Tanah,

untuk membuat akta otentik disebut dan

Pembuat

kewenangan

sebagaimana

Akta

selanjutnya PPAT,

adalah

lainnya pejabat umum yang diberi

dimaksud kewenangan

untuk

dalam Undang-undang ini membuat akta-akta otentik (Pasal 1 angka 1 UUJN)

mengenai

perbuatan

hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun (Pasal 1 angka 1 PP 37/1998) Kewenangan

(1) Notaris

berwenang

(1) PPAT bertugas pokok

membuat akta otentik

melaksanakan

mengenai

sebagian

semua

perbuatan, dan

perjanjian

ketetapan

diharuskan

kegiatan

pendaftaran

tanah

yang

dengan membuat akta

oleh

sebagai berikut telah

peraturan

perundang-

undangan

dan/atau

dilakukannya perbuatan

hukum

yang dikehendaki oleh

tertentu mengenai hak

yang

atas tanah atau hak

berkepentingan

untuk dinyatakan dalam

milik

akta otentik, menjamin

rumah

kepastian

akan dijadikan dasar

tanggal

atas susun,

pembuatan

akta,

bagi

menyimpan

akta,

perubahan

satuan yang

pendaftaran dta

memberikan

grosse,

pendaftaraan

Salinan

kutipan

yang diakibatkan oleh

akta,

dan

semuanya

itu

tanah

perbuatan hukum itu.


sepanjang

pembuatan

(2) Perbuatan

hukum

akta-akta itu tidak juga

sebagaimana

ditugaskan

dimaksud pada ayat

atau

dikecualikan

kepada

(1)

adalah

sebagai

pejabat lain atau orang

berikut:

yang

a. Jual beli;

ditetapkan

oleh

undang-undang. (2) Notaris

b. Tukar menukar;

berwenang

pula:

c. Hibah; d. Pemasukan

a. Mengesahkan

dalam perusahaan

tandatangan

dan

menetapkan kepastian surat

di

bawah dengan

mendaftar

dalam

buku

khusus

(legalisasi); di

tangan

bawah dengan

mendaftar buku

dalam khusus

(waarmerking);

bersama; f. Pemberian guna hak

hak

bangunan/ pakai

atas

tanah hak milik;

surat-surat

dibawah

hak

tanggungan; h. Pemberian

kuasa

membebankan hak tanggungan. (lihat

Pasal

2

Peraturan

c. Membuat kopi dari asli

hak

g. Pemberian

b. Membukukan suratsurat

(inbreng); e. Pembagian

tanggal

tangan

ke

Pemerintah 37/1998)

tangan

berupa Salinan yang memuat

uraian

sebagaimana ditulis dan dalam

digambarkan surat

yang

bersangkutan; d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan

surat

aslinya; e. Memberikan penyuluhan

hukum


sehubungan dengan pembuatan akta; f. Membuat akta yang berkaitan

dengan

pertanahan; atau g. Membuat

akta

risalah lelang. (3) Selain

kewenangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (lihat Pasal 15 UUJN)

Penyebutan Notaris pada Jabatan Profsi Turut Tergugat I, adalah kekeliruan menurut hukum. Karenanya gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/ No); 3. Gugatan Penggugat Adalah Gugatan Yang Kabur Bahwa Penggugat

telah

mendalilkan dalam gugatannya

dengan

menyatakan diri Turut Tergugat I yakni : “Iis Wiharsini, SH Notaris Jl. Kartini Nomor 49, Majalengka”. Dengan penyebutan identitas Turut Tergugat I tersebut, maka yang menjadi subjek dalam jabatan Turut Tergugat I sebagai notaris dan bukan dalam kapasitas Turut Tergugat I sebagai PPAT.Lagi pula kantornya terletak di jalan Kartini Nomor 45 Majalengka, bukan Jl. Kartini Nomor 49 Majalengka, sebagaimana didalilkan Penggugat. Bahwa karena Subjek Turut Tergugat I adalah sebagai Notaris, maka Gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I adalah Gugatan yang kabur, tidak jelas sekaligus error in persona, karena tidak ada hubungan hukum antara Turut Tergugat I dengan Penggugat terkait dengan Akta Jual Beli atas 2 (dua) bidang tanah sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya. Sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvakelijke verklaard/ NO). 4. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) Bahwa sabtu, 29 Juni 2012, H. Kilam Abdurrochim, meninggal dunia karena sakit di rumah Tergugat I. ke-2 bidang tanah, yang kini menjadi


objek sengketa adalah harta yang diperoleh selama perkawinan almarhum H. Kilam Abdurrohim dengan Tergugat I. Semasa perkawinannya almarhum H. Kilam Abdurrohim dengan Tergugat I, tidak meninggalkan keturunan. Menurut norma ayat (2) Pasal 36

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

“Pelepasan hak Peninggalan atas tanah milik tersebut harus dilakukan oleh ahli warisnya”. Menurut Yahya Harahap, untuk tuntas dan lengkapnya pemeriksaan dan Putusan perkara ini, seharusnya ahli waris dari almarhum H. Kilam Abdurrochim, turut pula ditarik sebagai pihak. Oleh karena Penggugat tidak menarik sebagai pihak, maka gugatan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/ NO). Dalam Pokok Perkara 1. Bahwa peralihan hak milik atas tanah dan bangunan pabrik dalam perkara ini, dari Tergugat I kepada Tergugat II, telah mendapat persetujuan para ahli waris almarhum Haji Kilam Abdurrochim sebagai suaminya, maka pelepasan hak milik atas tanah dan bangunan pabrik tersebut telah mendapat persetujuan dari para ahli waris almarhum Haji Kilam Abdurrohim, karenanya, haruslah dinyatakan sah menurut hukum. 2. Bahwa dalam transaksi jual beli tanah, baik Tergugat I sebagai penjual maupun Tergugat II sebagai pembeli dikenakan pajak. Untuk penjual, dikenakan Pajak Penghasilan (“PPh”). Dasar hukum pengenaan PPh untuk penjual tanah adalah Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 48 Tahun 1994 tentang

Pembayaran

Pajak

Penghasilan

atas

Penghasilan

dari

Pengalihan Hak atas tanah dan/ atau Bangunan: baik Tergugat I maupun Tergugat II, telah pula membayar pajak pembelian. Untuk pembeli, dikenakan Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (“BPHTB”), yaitu pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dana tau bangunan. Hal ini disadarkan pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2000 Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; RUMUS

DASAR HUKUM

Pajak Penjual (PPh) = NJOP/ Pasal 4 PP Nomor 71 Tahun 2008 harga jual X 5 %

tentang Perubahan ketiga

Karenanya haruslah dinyatakan sah menurut hukum. Putusan Nomor 111/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 53 dari 71 hal.

Atas dasar dan alasan tersebut di atas, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo memberikan putusan; Dalam Eksepsi 1. Menerima eksepsi Turut Tergugat I; 2. Menyatakan Penggugat tidak punya kapasitas; 3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena error in persona; 4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak jelas, kabur dan tidak lengkap; Dalam Pokok Perkara 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat I, bukan Perbuatan Melawan Hukum; 3. Menyatakan sah pembayaran pajak penjualan dan pembayaran pajak pembelian atas objek tanah yang diterangkan dalam Akta Jual Beli Nomor: 97/2015, tanggal 03 Maret 2015 dan akta jual beli Nomor: 109/2015 tanggal 09 Maret 2015; 4. Menyatakan sah dan berharga serta mengikat secara hukum Akta Jual Beli Nomor: 97/2015 tanggal 03 Maret 2015 dan Akta Jual Beli Nomor: 109/2015 tanggal 09 Maret 2015; 5. Melepaskan Turut Tergugat I sebagai pihak dalam Perkara ini; 6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan. Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut,Turut Tergugat II memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : --------Dalam Eksepsi 1. Bahwa Gugatan Penggugat a quo dalam perkara ini yang diajukan dengan gugatan tanggal 02-05-2016, dan oleh karenanya harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima, karena atas perkara Nomor 05/Pdt.G/2016/PN Mjl ini adalah kewenangan hakim. 2. Bahwa gugatan Penggugat a quo dalam perkara ini bukan mengenai proses pembuatan sertifikat akan tetapi atas kompensasi kerugian oleh karena itu turut tergugat II telah menjalankannya tugasnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;


3. Bahwa berdasarkan Aka Jual Beli No 109/2015 tanggal 09 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT IIs Wiharsini, S.H PPAT untuk wilayah Kabupaten Majalengka pada tanggal 18 Maret 2015 telah dilakukan peralihan kepada PT. MULTI INTI PARAHYANGAN yang berkedudukan di Cirebon; Dalam Pokok Perkara 1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan Turut Tergugat II dalam Eksepsi mohon dianggap untuk dikemukakan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara; 2. Bahwa dalil yang dijadikan dasar Gugatan yang diuraikan dalam halaman 2 (dua) kalimat 5 (lima) angka satu sampai dengan angka sepuluh menguraikan silsilah utang piutang yang diakuinya berupa dua bidang tanah berstatus hak milik Nomor 251/Jatisura seluas 6700 meter persegi, Hak milik Nomor 378/Jatisura seluas 3050 meter persegi, dan berdasarkan hal ini tidak benar dan tidak mendasar sama sekali, dengan alasan hukum sebagai berikut; A. Sertifikat Hak Milik Nomor 251/Jatisura, gambar Sitasi Nomor 142/1985 tanggal 1 Februari 1985, Seluas 6700 meter persegi tercatat atas nama Hajjah Siti Halimah -

Bahwa pada tahun 1984 sampai dengan tahun 1995 sertifikat tersebut telah beberapa kali dibebani dengan hak Hipotik (sekarang hak Tanggungan);

-

Pada tahun 2012 sertifikat SHM 378 Desa Jatisura dibebani dengan Hak Tanggungan I dengan Nomor 898/2012 dengan nilai sebesar Rp625.000.000; berdasarkan Akta tanggal 11 Juni 2012 Nomor 89/2012 yang dibuat dihadapan Dini Nandini, S.H PPAT untuk wilayah Kabupaten Majalengka atas nama PT Bank Mega Tbk. Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta;

-

Pada tahun 2014 dilakukan Roya berdasarkan surat permohonan Roya dari PT Bank Mega Tbk. Kantor Regional Bandung Nomor 194/Roya/RBDG-LG 14 tanggal 30 Mei 2014 atas Hak Tanggungan I Nomor 898/2012

B. Sertifikat Hak Milik Nomor 378/Jatisura, Gambar sitasi Nomor 1112/1994 tanggal 8 Oktober 1994 seluas: 3050 meter persegi tercatat atas nama Hajjah Siti Halimah;


-

Bahwa pada tahun 1984 sampai dengan tahun 1995 sertifikat tersebut telah beberapa kali dibebani dengan hak Hipotik (sekarang Hak Tanggungan);

-

Pada tahun 2012 sertifikat SHM 378 Desa Jatisura dibebani dengan Hak Tanggungan I dengan Nomor 898/2012 dengan nilai sebesar Rp552.5000.000; berdasarkan Akta tanggal 11 Juni 2012 Nomor 89/2012 yang dibuat dihadapan Dini Nandini, SH PPAT untuk wilayah Kabupaten

Majalengka

atas

nama

PT

Bank

Mega

Tbk.

Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta; -

Pada tahun 2014 dilakukan Roya berdasarkan surat permohonan roya

dari

PT

Bank

Mega

Tbk

Regional

Bandung

Nomor

194/Roya/RBDG-LG 14 tanggal 30 Mei 2014 atas Hak Tanggungan I Nomor 898/2012; 3. Bahwa pada tanggal 2014 sdri. Sri Moelyani, S.H melalui Surat tanggal 4 Juni 2014 melakukan pemblokiran atas SHM 378/Jatisura yang didaftar pada tanggal 23 Juni 2014; 4. Bahwa pada tahun 2014 adanya pemberitahuan Penyidikan atas SHM 378/Jasitura dan 251/Jatisura dari Polres Majalengka sesuai surat Nomor B/448/VIII/2014/Sat Reskrim tanggal 22 Agustus 2014 sehingga status dari SHM 378/Jatisura menjadi status a quo; 5. Bahwa pemblokiran tersebut dinyatakan dihapus setelah adanya surat dari Polda Jabar tanggal 17 Juli 2014 nomor B/482/VIIII/2014/DitReskrim Um tentang pemberitahuan Perkembangan hasil penyelidikan yang intinya tidak cukup bukti untuk ditingkatkan ke penyidikan jo surat dari Polres Majalengka Nomor B/987/XII/2014/Sat Reskrim tanggal 24 Desember 2014 tentang Permohonan Bantuan yang intinya pelepasan blokir dan untuk menindaklanjuti proses balik nama; 6. Berdasarkan keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16/1997 tanggal 9 desember 1997 Hak Milik 378 dan Hak Milik 251 Jatisura dihapus dan diubah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 03/Jatisura berlaku selama 20 tahun dan berakhir hak tanggal 02 Maret 2035; 7. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No 109/2015 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT IIs Wiharsini, S.H PPAT untuk wilayah Kabupaten Majalengka pada tanggal 18 Maret 2015 beralihke atas nama PT. Multi inti Parahyangan yang berkedudukan di Cirebon;


Adalah dianggap tidak pernah ada dan batal demi hukum, dengan alasanalasan hukum sebagai berikut: 1. Bahwa

Gugatan

perkara

Pengadilan

Majalengka

Nomor

05/Pdt.G/2016/Pn Mjl dilandasi itikad dari saudara Penggugat karena Sesungguhnya atas perikatan Usaha sudah mengetahui Sertifikat Hak Milik Nomor 251/Jatisura, Nomor 378/Jatisura dijadikan Agunan atau dibebani Hak Tanggungan Peringkat P pada tercatat PT. Bank Mega Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dan telah memenuhi kewajiban dalam suatu perikatan keadaan lunas maka ini dapat dibuktikan dengan adanya pencatatan Roya. 2. Bahwa

Gugatan

Perkara

Nomor

34/Pdt.G/2016/PTUN

Bdg

di

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah diputuskan yang berbunyi: MENGADILI; 1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh Sembilan ribu Rupiah); 3. Bahwa dalil Gugatan Perlawanan yang diuraikan dalam halaman tiga angka satu sampai dengan halaman lima angka delapan haruslah dikesampingkan. Dasar hukum yang Turut Terlawan I dapat diuraikan pada perbuatan-perbuatan hukum sebagai berikut: 1) Bahwa dalil yang menyatakan tindakan Turut Tergugat II yang telah menerbitkan objek sengketa tersebut telah melakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang dasar pembenaran dari Penggugat selain telah diuraikan pada uraian di atas diperkuat dengan: a. Bahwa secara keperdataan dengan dilakukannya melalui penurunan Hak atas tanah objek sengketa yang telah terjadi pada saat itu kepemilikan telah beralih kepada PT. Multi Inti Parahyangan II adapun peralihan di Kantor Pertanahan hanyalah merupakan pencatatan perubahan data pendaftaran; b. Bahwa syarat-syarat dari prosedur pendaftaran perubahan data berupa atas SHM. 251/Jatisura dan SHM. 378/Jatisura dan Penurunan Hak Atas nama Hajjah Siti Halimah Tergugat I (pemegang hak guna bangunan), telah sesuai ketentuan yang


dismpaikan

kepada

Kepala

Kantor

Pertanahan

berupa

dokumen-dokumen atau persyaratan-persayaratan; c. Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 tentang Perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dan Hak Guna Menjadi Hak Pakai; d. Syarat-syarat yang ditentukan tersebut seluruhnya terpenuhi, selanjutnya

akan

dibuktikan

pada

persidangan

tahap

berikutnya “berupa Pendaftaran Peralihan Hak Atas SHM Nomor 251/Jatisura dan SHM Nomor 378/Jatisura atas permohonan yang bersangkutan menjadi HGB Nomor 02 dan 03/Jatisura tetap tercatat atas nama Hajjah Siti Halimah beralih ke atas nama PT. Multi Inti Parahyangan selaku Tergugat II yang dilakukan sesuai Peraturan Perundangundangan yang berlaku, dengan memperhatikan Azas-azas Pemerintah

yang

baik

dan

tidak

menjalankan

aturan

sewenang-wenang, oleh karena itu Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah turut Tergugat II uraikan di atas, baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan; Dalam Eksepsi: 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara: 1. Menyatakan sah pencatatan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II berupa pendaftaran Hak SHM Nomor 251/Jatisura dan Penurunan Hak menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 003/Jatisura Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka tercatat atas nama Hajjah Siti Halimah dan beralih ke atas nama PT. Multi Inti Parahyangan; 2. Menyatakan sah pencatatan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II berupa pendaftaran Hak SHM Nomor 378/Jatisura dan Penurunan Hak menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 02/Jatisura Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka tercatat atas nama Hajjah Siti Halimah dan beralih ke atas nama PT. Multi Inti Parahyangan;


3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Bahwa apabila ketua Pengadilan Negeri Up. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Pengadilan Negeri Majalengka telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Desember 2016, yang amar nya berbunyi sebagai berikut : --------------------------Dalam Provisi - Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Majalengka, atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah, dengan disertai 2 (dua ) orang saksi yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 197 HIR, untuk mengangkat Sita Jaminan yang telah diletakkan pada tanggal 10 Agustus 2016 berdasarkan penetapan Nomor 5/Pen.Pdt.G/2016/PN Mjl, terhadap : 1. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 3.050 meter persegi terletak di Blok Pal, Desa Jatisura, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka SHM Nomor 378 atas nama Hj Siti Halimah sekarang SHGB Nomor 2/Jatisura atas nama PT. Multi Inti Parahiyangan; 2. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 6.700 meter persegi terletak di Blok Pal, Desa Jatisura, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka SHM Nomor 251 atas nama Hj Siti Halimah sekarang SHGB Nomor 3/Jatisura atas nama PT. Multi Inti Parahiyangan; Dalam Konvensi Dalam Eksepsi -

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; Dalam Rekonvensi 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi untuk sebagian; 2. Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 3 Januari 2011 antara H. Kilam Abdurohim dengan Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 3. Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya; Putusan Nomor 111/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 59 dari 71 hal.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi 1. Menghukum

Penggugat

Konvensi/

Tergugat

Rekonvensi

untuk

membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara inisejumlah Rp.8.355.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah); Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penyataan Permohonan Banding Nomor : 05/Pdt.G/2016/PN.Mjl. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Majalengka yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 28 Desember 2016 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 15 Desember 2016, Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Mjl, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepadaTerbanding I, II dan III semula Tergugat I, II, III serta kepada Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat I dan II sampai V masing-masing tanggal 05 Januari 2017 ; ---------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan banding tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Januari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 25 Januari 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan seksama kepada kepadaTerbanding I, II dan III semula Tergugat I, II, III serta kepada Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat I dan II sampai V masing-masing tanggal 26 Januari 2017 : ------------Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Februari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 2 Maret 2017 ; ----------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 Maret 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 10 Maret 2017 ; ---------------------------------------Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Majalengka berdasarkan Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara (inzage) yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Majalengka, telah diberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka selama 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini disampaikan, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk pemeriksaan pada tingkat banding ; -------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Putusan Nomor 111/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 60 dari 71 hal.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -------------------------Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat telah tertanggal 16 Januari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Majalengka

pada

tanggal

25

Januari

2017,

pada

pokoknya

mengemukakan sebagai berikut : ------------------------------------------------------------TANGGAPAN TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTI. Bahwa terhadap Putusan Judex Facti / Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 15 Desember 2016, Nomor.05/Pdt.G/2016/PN.Mjl tersebut, Pembanding / Semula Penggugat menyatakan mengajukan Permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, oleh karena tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Majalengka, baik terhadap pertimbangan hukumnya maupun terhadap amar putusannya, dengan tanggapan sebagai berikut : A.

PERTIMBANGAN Majalengka,

HUKUM

JUDEX

FACTI

/

Pengadilan

Negeri

Putusan tanggal 15 Desember 2016 No.05/Pdt.G/2016/

PN.Mjl, yang akan ditanggapi ( yang dimintakan banding) adalah sebagai berikut : 1.

Pada halaman 89 dan 90 , tentang Bukti Surat Perjanjian Jual Beli, tertanggal 3 Januari 201, antara Sri Mulyatie (Penggugat) dengan H.Kilam Abdurohim (Suami Tergugat-I); Pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Objek Sengketa bukanlah hak H.Kilam Abdurohim seorang diri untuk menjual, maka sebagaimana diamanatkan Pasal 35 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (1) UU No.1 tahun 1974, tentang Perkawinan, Tergugat-I sebagai pemilik Objek Sengketa bersama sama dengan H.Kilam Abdurohim haruslah pula dilibatkan dalam perbuatan hukum atas Objek Sengketa. Akan tetapi sebagaimana termuat dalam Bukti Surat P-5, nyata dan terang bahwa Tergugat-I sama sekali tidak terlibat ataupun melibatkan diri, dengan demikian syarat “ Sepakat “ sebagaimana Pasal 1320 BW, sebagai syarat Subjektif sahnya perjanjian tidaklah terpenuhi ; -----------------

2.

Pada halaman 91, baris ke 15 .....dst, tentang Saksi Saksi yang diajukan

Penggugat

Menimbang …….dst,

........dst;

Pertimbangan

Majelis

Hakim

:

dari keterangan Saksi Saksi yang diajukan

Penggugat tidak satupun yang mengetahui secara pasti peristiwa jual beli dua bidang tanah tersebut. .....dst, dengan demikian keterangan Putusan Nomor 111/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 61 dari 71 hal.

saksi saksi tidak dapat dipertimbangkan dan keterangan saksi mana tidak memiliki nilai sebagai alat bukti keterangan saksi ; ----------B.

TANGGAPAN PEMBANDING . Bahwa

atas

pertimbangan

hukum

Majelis

Hakim

tersebut,

Pembanding berpendapat Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Facti / Pengadilan Negeri Majalengka, yang memeriksa dan memutus perkara a quo, atas dasar pertimbangan hukum yang keliru dan kurang pertimbangan (Onvoeldoende Gemotiveerd), dan oleh karenanya merupakan suatu kesalahan, karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti dan keterangan saksi saksi dari Penggugat sebagaimana mestinya, oleh karena itu : Pembanding,menyatakan menolak pertimbangan hukum Judex Facti / Pengadilan Negeri Majalengka, pada halaman 89 dan 90, yang menyimpulkan bahwa Surat Perjanjian

Jual Beli

tanggal 03

Januari 2011, antara H.Kilam Adurahman dengan Penggugat tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian . Adapun

alasan

Pertimbangan

penolakan

hukum

Judex

pertimbangan Facti

tersebut

adalah,

tidak

cukup

yang

dipertimbangkan, Majelis Hakim telah keliru dalam menilai dan mempertimbangkan fakta dipersidangan terhadap

bukti

keterangan Saksi saksi bersesuaian, keterangan saksi

dan menurut

Catatan Panitera maupun Catatan Penggugat, yang pada pokoknya menguatkan bukti Surat ; BUKTI SURAT dan KETERANGAN SAKSI ; - Bukti Surat Perjanjian Jual Beli,

tanggal 03 Januari 2011,

antara Sri Mulyatie (Penggugat) dengan H.Kilam Abdurohim ( Suami Hj.Siti Halimah /Tergugat-I), tentang Jual Beli 2 (dua) bidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.251 seluas 6.700 m2 dan Sertifikat Hak Milik No.378, seluas 3.050 m2, keduanya satu hamparan yang terletak di Blok Pal, Desa Jatisura, Kec.Jatiwangi, Kab. Majalengka . - Bahwa

oleh

karena

bukti

surat

asli

hilang,

Penggugat

mengajukan bukti foto copy bukti Surat Perjanjian Jual Beli tersebut, dan sebagaimana diketahui Surat Bukti foto copy, harus dikuatkan dengan Keterangan Saksi saksi dan alat buti lainnya - Bahwa untuk menguatkan Bukti Surat Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 03 Januari 2011 tersebut, Penggugat mengajukan Saksi


Saksi sebagaimana tersebut dalam Putusan No.05/Pdt.G/2016/ PN.Mjl, halaman 63 s/d halaman 68, dan sesuai catatan Pengguat dalam persidangan . KESIMPULAN TANGGAPAN PEMBANDING. 1. Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan adalah dalam rangka mencari keadilan dan kebenaran, bukan hanya formalitas hukum semata , pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli tidak memenuhi syarat sah nya perjanjian, karena Tergugat-I tidak tanda tangan, adalah tidak benar,Majelis Hakim tidak mempertimbangkan latar belakang kejadian dan keterangan Saksi saksi secara seksama. 2. Bahwa

pada

kenyataanya atau

faktanya jual beli tersebut

diketahui oleh Tergugat-I, hal ini jelas berdasarkan keterangan Saksi Saksi, setelah meninggalnya H.Kilam, Tergugat-I secara aktif

dan

anak

anaknya

berusaha

menagih

kekurangan

pembayaran Jual Beli tanah tersebut, kepada Penggugat antara lain melalui Saksi-1 dan Saksi-2. 3. Bahwa

pertimbangan

Majelis

Hakim

Pengadilan

Negeri

Majalengka jauh dari rasa keadilan dan menyesatkan, jual beli adalah merupakan kehendak dan keinginan Para Pihak , setidaknya Penggugat membeli bagian/hak H.Kilam Abdurohim . 4. Bahwa dalam perkara ini Penggugat pernah ditawari ganti rugi, baik dari Pihak Tergugat-I maupun dari Pihak Tergugat-II, dan karena besarnya tidak sesuai dengan kerugian Penggugat, maka tidak disetujui oleh Penggugat, hal ini menguatkan adanya jual beli 5. Bahwa sebelum memutus perakara Majelis Hakim tidak menggali latar belakang jual beli tersebut, dimana situasi H.Kilam dan keluarga waktu itu dalam keadaan bangkrut, hutang

dimana

mana, di Bank dan pihak lain tidak bisa terbayar,aset dijual tidak laku karena terikat pada hutang bank, kemudian muncul Penggugat / Pembanding

mantan menantu Tergugat-I

yang

bersedia membantu mencari jalan keluar agar aset tidak disita sia sia 6. Bahwa dalam hal ini Judex facti tidak berlaku adil dalam menilai dan mempertimbangkan bukti bukti dan Saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat,oleh karena itu Pembanding mohon kepada


Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Selaku Judex Pacti, yang menyidangkan perkara a quo, berkenan memeriksa kembali keterangan Saksi Saksi, karena terdapat perbedaan pemahaman antara Majelis Hakim dengan Pembanding . Bahwa akibat pertimbangan dan penilaian yang keliru dari Judex Pacti / Pengadilan Negeri Majalengka, dalam putusannya jauh dari rasa keadilan, yang menjadi inti sari dan tujuan hukum, putusan seharusnya sejalan dengan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman No.14 tahun 1970, yang menjadi pedoman dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan cermat, teliti, adil dan bijaksana,serta menjamin kepastian hukum . Bahwa oleh karena itu Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Judex Pacti, berwenang untuk memeriksa kembali Fakta fakta Persidangan, khususnya terhadap Saksi Saksi , yang mengetahui dan menyatakan adanya jual beli antara Penggugat / Pembanding dengan H.Kilam (alm) , yaitu : 1.Saksi Ade Andali Sudrajat ; 2.Saksi Dedi Rohendi ; 3.Saksi A.Ikhsan; -Untuk memenuhi rasa keadilan dan kebenaran, Pembanding mohon kepada

Pengadilan

Tinggi

Bandung

cq.Majelis

Hakim

yang

menyidangkan perkara ini, berkenan memeriksa kembali Saksi saksi dalam hubungannya dengan Pembuktian Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 03 Januari 2011 tersebut . Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo, berkenan mempertimbangkan tanggapan yang terurai dalam Memori Banding, selanjutnya berkenan memeriksa kembali Saksi saksi, dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : Menerima permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya .Menyatakan, bahwa Surat Perjanjian Jual Beli tanggal,03 Januari 2016, adalah sah menurut hukum .---------------------------------------------------------1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Majalengka, tanggal 15 Desember 2016, No.05/Pdt.G/2016/PN.Mjl ----------------------------------2. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan .------------------------------------------


Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding III semula Tergugat III tertanggal 13 Februari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka .pada tanggal 29 November 2016,, yang pada pokoknya sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------1.

Bahwa Terbanding III menolak dengan tegas seluruh dalil Pembanding di dalam Memori Bandingnya tertanggal 16 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan bahwa “ Pertimbangan dan Putusan judex factie telah keliru, tidak benar dan merugikan Pembanding”. Bahwa Terbanding III menolak dengan tegas dalil Pembanding tersebut karena sangat tidak beralasan dan mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum sama sekali sebab justru Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka / Judex Factie dalam pertimbangan hukum maupun putusannya telah memenuhi rasa keadilan dan telah menerapkan hukum sesuai ketentuan Hukum yang berlaku;

2. Bahwa seluruh pertimbangan hukum Judex Factie dalam putusannya No. 5 /

Pdt.G/2016/PN.Mjl tanggal 15 Desember 2016 telah berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar, dalam Pertimbangan Hukum pada halaman 93 paragraf 4 dst menyebutkan Menimbang, bahwa setelah Tergugat I mengetahui obyek sengketa dua bidang tanah SHM Nomor 251/Jatisura dan SHM Nomor 378/Jatisura keduanya atas nama Hj. Siti Halimah terancam akan dilelang, sebagai pemilik jaminan Tergugat I berupaya melakukan tindak penyelamatan aset dengan melakukan pelunasn kepada Tergugat III dan akhirnya Tergugat I dapat mengambil SHM Nomor 251/Jatisura dan SHM Nomor 378/Jatisura keduanya atas nama Hj. Siti Halimah tersebut (vide bukti surat T.I-16). Tergugat III selaku Kreditur dan sebuah lembaga perbankan yang berorientasi profit tidak dilarang sama sekali menerima pelunasan dari selain debitur, karena pihak ketiga dalam hal ini Tergugat I yang memiliki hubungan hukum dengan obyek jaminan yaitu sebagai pemilik secara hukum dapat melakukan pelunasan demi menyelamatkan asetnya sendiri, dalam hal ini Majelis hakim berpendapat perbuatan Tergugat III sebagai perbuatan yang beralasan hukum dan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku ; 3. Bahwa dalam hal ini ternyata dalil-dalil Pembanding/Penggugat dalam

Memori Bandingnya, tidak ada hal-hal baru yang disampaikan, dan dalil-dalil Pembanding yang disampaikan dalam Memori Bandingnya tersebut hanyalah merupakan pengulangan dalil-dalil Pembanding sebelumnya yang sudah dipertimbangkan oleh Judex Factie.


Selain itu Judex Factie juga telah mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terbanding III dengan pertimbangan yang sudah sangat tepat dan benar, karena dalil-dalil yang Terbanding III kemukakan telah didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 285 RBG, sehingga sudah merupakan dasar, fakta yang sempurna dan cukup bagi Judex Factie untuk memberikan putusan a quo. Berdasarkan seluruh alasan dan uraian Terbanding III tersebut diatas, Terbanding III mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berkenan untuk memeriksa perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut : 1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Majalengka No. 5 / Pdt . G / 2016 / PN . Mjl tanggal 15 Desember 2016 ; 2. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara baik di tingkat pertama maupun pada tingkat banding; Atau : Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Bandung cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 9 Maret 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka .pada tanggal 10 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------------------------1. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara perdata ini adalah Penggugat merasa memilki hak atas tanah dan bangunan ; 2. Bahwa Pengadilan Negeri Majalengka sudah tepat dan sesuai hukum dalam pertimbangan hukumnya yang menolak gugatan Penggugat / Pembanding ; 3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan sesuai

dengan

ketentuan

hukum

yang

berlaku

serta

telah

mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara secara adil sehingga dalil Pembanding ini patut untuk ditolak ; 4. Mohon kepada Pengadilan Tinggi Bandung untuk memutus perkara ini ; 1. Menolak permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 15 Desember 2016 Nomor : 5/Pdt.G/2016/PN.Mjl. 3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul ;


Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, semua alasan dan keberatan yang diuraikan dalam memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III, dianggap telah termaktub dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan ; ----------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 15 Desember 2016 Nomor : 5/Pdt.G/2016/PN.Mjl. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbanganpertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding, akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ; ----------------------------------------------------------------------------------DALAM PROVISI : Menimbang, bahwa putusan provisi bersifat sangat segera dan mendesak dan merupakan tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan ; -------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo Penetapan Sita Jaminan Nomor : 5/Pen.Pdt/2015/PN.Mjl. tanggal 9 Agustus 2016 adalah merupakan bagian dari proses perkara yang bersangkutan, maka tidak tepat mencantumkan pengangkatan sita jaminan tersebut dalam Provisi dalam amar putusan perkara ini, dengan demikian maka pencantuman provisi dalam amar putusan tersebut harus dihilangkan, sehingga putusan Hakim tingkat pertama harus diperbaiki sepanjang mengenai provisi dalam amar putusan tersebut ; ---DALAM KONPENSI : DALAM EKSEPSI : Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama mengenai eksepsi yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya sudah tepat dan benar, karenanya putusan mengenai eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -------------------------------Putusan Nomor 111/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 67 dari 71 hal.

DALAM POKOK PERKARA : Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menolak seluruh gugatan Penggugat sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan dalam pokok perkara tersebut dapat dipertahankan sehingga harus dikuatkan, dan oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka berdasarkan pasal 227 HIR dan ketentuan lainnya yang terkait tidak ada alasan untuk tetap mempertahankan sita jaminan yang diletakkan dalam perkara a quo pada tanggal 10 Agustus 2016 tersebut, sehingga harus diangkat dan Penetapan Pengangkatan Sita Jaminan tersebut menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding lebih tepat dicantumkan dalam amar putusan dalam Konpensi dalam pokok perkara ; ---------------------------------DALAM KONPENSI dan REKONPENSI : Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam Konpensi dan Rekonpensi yang menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sudah tepat dan benar, sehingga harus dipertahankan dan dikuatkan dan ditingkat banding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagaimana ditentukan nanti dalam amar putusan ini ; -----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar didalam pertimbangan putusan Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding dengan perbaikan sepanjang amar putusan mengenai

penghapusan

penulisan

Provisi

dan

penambahan mengenai

pengangkatan sita jaminan dalam Konpensi dalam pokok perkara, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 15 Desember 2016 Nomor : 5/Pdt.G/2016/PN.Mjl. harus diperbaiki ditingkat banding, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena pada peradilan tingkat pertama pihak Pembanding semula Penggugat dipihak yang kalah dan putusan tersebut pada tingkat banding tetap dipertahankan dan dikuatkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat ; -----------------------------------------------------------Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari HIR, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang


Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan perundang-undangan lain yang yang bersangkutan ; ------------------------------------------------------------------------------------MENGADILI 

Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ; -----



Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 15 Desember 2016 Nomor : 5/Pdt.G/2016/PN.Mjl. yang dimohonkan banding sepanjang mengenai amar putusan dalam provisi dan perintah pengangkatan sita jaminan

dalam

Konpensi

dalam

pokok

perkara,

sehingga

amar

selengkapanya berbunyi sebagai berikut : -------------------------------------------DALAM KONPENSI : DALAM EKSEPSI : -

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya ; ---------------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -------------------------------------------2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Majalengka atau jika berhalangan diganti oleh Wakilnya yang sah, dengan disertai 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal 197 HIR untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan pada tanggal

10

Agustus

2016

berdasarkan

Penetapan

Nomor

:

5/PEN/PDT/2016/PN.Mjl. terhadap : ------------------------------------------------1. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya seluas 3.050 meter persegi terletak di Blok Pal, Desa Jatisura, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 378 atas nama Hj. Siti Halimah, sekarang Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 2/Jatisura atas nama PT. Multi Inti Parahyangan ; -------------------------2. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya seluas 6.700 meter persegi terletak di Blok Pal, Desa Jatisura, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 251 atas nama Hj. Siti Halimah, sekarang Sertifikat Hak Guna bangunan (SHGB) Nomor : 3/Jatisura atas nama PT. Multi Inti Parahyangan ; --------------------------


DALAM REKONPENSI : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi untuk sebagaian ; -------------------------------------------------------------------2. Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 3 Januari 2011 antara H. Kilam Abdurrohim dengan Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; --------------------------------------------------------------------3. Menolak gugatan Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ; -----------DALAM KONPENSI dan REKONPENSI : -

Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----------------------------------------------------------------

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 oleh kami Muchtadi Riva’ie, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. H. Ridwan Ramli, S.H., M.H. dan Dr. H. Lexsy Mamonto, S.H., M.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan dihadiri oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Asnuri, S.H. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya,Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. RIDWAN RAMLI, S.H., M.H.

MUCHTADI RIVA’IE, S.H., M.H.

Ttd Dr. H. LEXSY MAMONTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti, Ttd SAIFUL ASNURI, S.H.


Perincian biaya banding : 1. Materai ………………………………………….. Rp. 6.000,2. Redaksi ………………………………………….. Rp. 5.000,4. Pemberkasan ………………………………………….. Rp. 139.000,………………………………………………………………………………..………... J u m l a h ………………………………………….. Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah).


PT.BDG

Recommend Documents