P U T U S A N Nomor : 48/PDT/2015/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : 1. PT. INTI KARSA DAKSA, beralamat di Jl. Duren Tiga No. 18, Rt.004, Rw.001, Kel.Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan ; 2. Ir. H. TITO SANTOSO, beralamat di Komplek PELNI, Blok 1.3 No. 12, Rt. 02, Rw. 19, Kel. Baktijaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, dahulu beralamat di Jl. Duren Tiga, No. 18, Rt.004, Rw.001, Kel. Duren Tiga, Kec.Pancoran, Jakarta Selatan ; Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang
bernama
:
Dr.
SF.
MARBUN,
S.H.,
M.Hum.,
Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Firm “Marbun, Aria & Partners”, beralamat dan berkantor di Jalan Raya Pasar Minggu Kompleks Liga Mas, Kav. X Nomor : 6 Pancoran Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 01 April 2014 ; Sebagai Para Pembanding,semula sebagai Tergugat I dan Tergugat II ; Melawan: 1. HERU BARUNA, beralamat di Castle Garden, Blok H-5/8, Perumahan Citra Grand, Kel. Jati Karya, Kec. Jati Sampurna, Kota Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama : ZAINI MUSTOFA, SH, KN, Advokat, berkantor di Law Office “Zaini Mustofa & Partners”, beralamat di Florence H-6/34, Kota Wisata, Ciangsana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dibawah register No. 501/SK/PDT/2012 tanggal 26 Desember 2012 ; Sebagai Terbanding, semula sebagai Penggugat ; Hal 1 dari 15 halaman putusan PT. Bdg No. 48/Pdt/2015/PT.Bdg.
2. Ir. H. EDDY KUNTADI, beralamat di Jl. Daksa I No. 5, Rt. 004, Rw. 002, Kel. Selong, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama : SAFRIADI,
SH,
Advokat pada Law Office “Safriadi & Partners”, beralamat di Jalan Condet Baru No. 62 C-2, Batu Ampar, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa tanggal 04 Februari 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dibawah register No. 48/SK/PDT/2013 tanggal 07 Februari 2013 ; Sebagai Terbanding, semula sebagai Tergugat III PENGADILAN TINGGI tersebut ; Telah membaca : 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 2 Februari 2015 Nomor : 48/Pen/Pdt/2015/PT. Bdg tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ; 2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 187/Pdt.G/2012/PN.DPK, tanggal 27 Maret 2014 berikut suratsurat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; TENTANG DUDUK PERKARA : Mengutip dan memperhatikan uraian mengenai duduk perkaranya sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 27 Maret 2014, Nomor : 187/Pdt.G/2012/PN.DPK yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : -
Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
DALAM POKOK PERKARA : 1.
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2.
Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi;
3.
Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama Pengembangan, Pembangunan dan Pemasaran Perumahan tanggal 09 Agustus 2006, sah menurut hukum dan mengikat Penggugat dan Tergugat I;
4.
Menyatakan Addendum Atas Surat Perjanjian Kerjasama Pengembangan, Pembangunan dan Pemasaran Perumahan tanggal 09 Agustus 2006, yang
Hal 2 dari 15 halaman putusan PT. Bdg No. 48/Pdt/2015/PT.Bdg.
dibuat dan ditandatangani tanggal 04 Desember 2006, sah menurut hukum dan mengikat Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II; 5.
Menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama No. 66 tanggal 23 Maret 207, dibuat dihadapan Syamsul Faryeti, SH, Notaris di Kota Depok, sah menurut hukum dan mengikat Penggugat dan Tergugat I;
6.
Menyatakan Perjanjian Penyelesaian Pinjaman dan Pengakhiran Kerjasama tanggal 03 Februari 2009, sah menurut hukum dan mengikat Penggugat dan Para Tergugat;
7.
Menyatakan tanah yang dibebaskan oleh Penggugat dengan luas seluruhnya 5.032 M2 adalah menjadi satu kesatuan dengan kawasan Perumahan Puri Sriwedari Cibubur;
8.
Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk merevisi site plan Perumahan Puri Sriwedari Cibubur dengan memasukkan tanah yang dibebaskan Penggugat dengan luas seluruhnya 5.032 M2 menjadi satu kesatuan dengan Perumahan Puri Sriwedari Cibubur, dalam satu site plan Perumahan Puri Sriwedari Cibubur; --
9.
Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.699.000.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
10. Membebankan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.841 (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah); 11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor
:
187/PDT.G/2012/PN.DPK, yang ditanda tangani oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Depok, pada hari Selasa tanggal 08 April 2014, Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembanding telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 187/Pdt.G/2012/PN.DPK, tanggal 27 Maret 2014 ;
Membaca,
Pemberitahuan
187/Pdt.G/2012/PN.DPK, Pengadilan
Negeri
yang
Depok,
Pernyataan
ditandatangani
pengajuan
Banding
oleh
Jurusita
permohonan
banding
Nomor
:
Pengganti oleh
para
Pembanding, semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas telah Hal 3 dari 15 halaman putusan PT. Bdg No. 48/Pdt/2015/PT.Bdg.
diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding dan kepada Tergugat III / Terbanding masing-masing tanggal 28 Mei 2014 dan tanggal 06 Juni 2014 secara patut dan seksama ; Bahwa, untuk melengkapi permohonan bandingnya tersebut, para Pembanding, semula Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat memori banding tertanggal 13 Juni 2014, memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 18 Juni 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara syah dan patut kepada Terbanding
semula Penggugat dan kepada
Terbanding semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 01 Juli 2014 dan tanggal 16 Juli 2014 ; Bahwa, untuk menanggapi memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II, Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat kontra memori banding tertanggal 15 Juli 2014, kontra memori banding tersebut di diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 15 Juli 2014, dan telah diberitahukan / diserahkan kepada Para pihak yang berperkara pada tanggal 11 Agustus 2014 secara patut dan seksama ; Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor : 187/Pdt.G/2012/PN.DPK, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahunan ini diberitahukan sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan pada tanggal 8 April 2014 sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 27 Maret 2014 dengan dihadiri kuasa hukum dari Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembanding, dengan demikian pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan Hal 4 dari 15 halaman putusan PT. Bdg No. 48/Pdt/2015/PT.Bdg.
menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I dan Tegugat II dalam memori bandingnya memuat alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : 1.
Putusan Judex factie tidak sah karena didasarkan pada bukti yang tidak sah : 1.1.
Bahwa judex factie Tingkat Pertama telah khilaf dan keliru baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam putusannya, karena tidak menerapkan secara benar ketentuan Hukum Acara Perdata, utamanya mengenai alat bukti autentik (asli). Judex factie dalam
pertimbangan
hukumnya
(putusan
halaman
41)
menyatakan :
Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata kalau tanah yang dibebaskan oleh Penggugat merupakan bagian dari Kawasan Perumahan Puri Sriwedari Cibubur namun belum dimasukkan dalam site plan Perumahan Puri Sriwedari Cibubur maka dengan terintegrasinya tanah yang
dibebaskan oleh
Penggugat kedalam Perumahan Puri Sriwedari Cibubur, tentunya tanah tersebut haruslah dimasukkan dalam site plan dimaksud, dan jika mencermati Pasal 3 angka (2) huruf (b) dari bukti P-1 berupa Surat Perjanjian Kerjasama Pengembangan, Pembangunan dan Pemasaran Perumahan tanggal 09 Agustus 2006, dapat diketahui kalau Tergugat I mempunyai tanggung jawab untuk menyiapkan site plan dari lokasi tanah yang telah dibebaskan oleh Penggugat yang akan dijadikan perumahan; Kemudian judex factie dalam pertimbangan hukumnya (putusan halaman 42) menyatakan :
Menimbang, bahwa karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat I diatur dalam suatu bentuk perjanjian, dan mengingat “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, maka dengan dituangkannya kewajiban untuk menyiapkan site plan dari lokasi tanah yang telah dibebaskan oleh Penggugat yang akan dijadikan perumahan kedalam Suatu Perjanjian oleh sebab Hal 5 dari 15 halaman putusan PT. Bdg No. 48/Pdt/2015/PT.Bdg.
itu ketentuan tersebut menjadi ketentuan yang mengikat yang harus dilaksanakan dan dipatuhi, dan karena dari fakta yang muncul
dipersidangan
terungkap
kalau
kewajiban
untuk
menyiapkan site plan dari lokasi tanah yang telah dibebaskan oleh
Penggugat
yang
akan
dijadikan
perumahan
tidak
dilaksanakan oleh Tergugat I sebagai pihak yang bertanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 angka (2) huruf (b) dari Surat Perjanjian Kerjasama Pengembangan, Pembangunan dan Pemasaran Rumah tanggal 09 Agustus 2006 tersebut, sehingga jika dihubungkan dengan bentuk dari wanprestasi seperti terurai di atas, majelis berpendapat bahwa Tergugat I telah dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 3 angka (2) huruf (b) dari Perjanjian Kerjasama dimaksud ; 3.2. Bahwa pertimbangan hukum judex factie tersebut nyata-nyata merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan menyesatkan, karena tidak didasarkan pada alat bukti yng autentik (asli), atau hanya didasarkan pada photocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Penggugat, sebagaimana dinyatakan judex factie dalam pertimbangan hukumnya (halam 24) sebagai berikut : Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan, kecuali terhadap bukti surat bertanda P-1, P-6, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, dan P-30, yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan; Kemudian pada putusan halaman 22 disebutkan yang dimaksud dengan Bukti P-1 adalah “Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Pengembangan dan Pemasaran Perumahan, tanggal 09 Agustus 2006; 3.3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara fotocopy baru bernilai sebagai alat bukti yang sah, apabila dapat menunjukkan aslinya dipersidangan.
Artinya,
selama
Penggugat
tidak
mampu
menunjukkan aslinya, maka fotocopy tidak bernilai sebagai alat
Hal 6 dari 15 halaman putusan PT. Bdg No. 48/Pdt/2015/PT.Bdg.
bukti yang sah. Hal ini ditegaskan dalam beberapa putusan Mahkamah Agung sebagai berikuit : * Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 701.K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976. “Putusan yang didasarkan pada surat bukti footocopy
tidak sah karena surat fotocopy tersebut dinyatakan sama dengan aslinya. Dengan demikian, judex factie telah memutus perkara bersasarkan bukti-bukti yang tidak sah” (Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun
1969-2008,
Diterbitkan
Perpustakaan
dan
Layanan
Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Adminstrasi Mahkamah Agung RI 2010, halaman 58; Lihat Juga M. Ali Boediarto, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, Penerbit Swara Justitia, Jakarta, Cetakan II, April 2006, halaman 149)
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3609.K/Sip/1986 tanggal 09 Desember 1987 ; “Surat fotocopy yang pernah diajukan tetapi tidak pernah ada aslinya
harus dikesampingkan sebagai surat bukti” (Yahya Harahap, Hukum Acara
Perdata,
tentang
Gugatan,
Persidangan,
Penyitaan,
Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, cet, kedelapan, 2008, halm. 622);
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 ; “Fotocopy suatu surat yang tanpa disertai dengan surat aslinya atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi maka fotocopy surat tersebut menurut Hukum Pembuktian acara Perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan” (M. Ali Boediarto, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah abad, Penerbit Swara Justisia, Jakarta, Cet II, April 2006, hlm. 152-153);
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2191.K/Pdt/2000 tanggal 14 Maret 2001; “Tergugat dalam proses persidangan Pengadilan Negeri telah mengajukan bukti surat berupa “fotocopy Sertifikat Hak Pakai” yang tidak dapat ditunjukkan kepada persidangan Sertifikat Aslinya atau tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, maka secara yuridis Hal 7 dari 15 halaman putusan PT. Bdg No. 48/Pdt/2015/PT.Bdg.
fotocopy Sertifikat Hak Pakai tanah tersebut, tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam gugatan yang sedang diadili di Pengadilan
(vide
701.K/Sip/1974),
Putusan sehingga
Mahkamah masalah
ini
Agung
Nomor
:
sudah
merupakan
“Yurisprudensi tetap” dari Mahkamah Agung. (M.Ali Boediarto, Kompilasi Kaidah HUkum Putusan Mahkamah Agung Hukum acara Perdata Masa Setengah Abad, Penerbit Swara Justisia Jakarta, Cet II, April 2006, hlm 154-155); Berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, maka pertimbangan hukum judex facti tersebut nyata-nyata merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan menyesatkan serta tidak sah, karena didasarkan pada fotocopy yang tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah. Dengan demikian judex facti telah memutus perkara berdasarkan bukti yang tidak sah. Oleh karenanya putusan judex fati tersebut haruslah dibatalkan atau setidaktidaknya tidak dapat diterima; 2. Judex
Facti
tidak
mempertimbangkan
surat
perjanjian
penyelesaian pinjaman dan pengakhiran kerjasama yang dibuat 03 Februari 2009 secara adil dan berimbang : 2.1
Bahwa judex facti Tingkat Pertama telah khilaf dan keliru dalam pertimbangan hukumnya yang hanya mempertimbangkan : 2.1.1.
Surat Perjanjian Kerjasama Pengembangan, Pembangunan dan Pemasaran Perumahan, 09 Agustus 2006 ;
2.1.2.
Akta
Addendum
atas
Surat
Perjanjian
Kerjasama
Pengembangan, Pembangunan dan Pemasaran Perumahan, 04 Desember 2006 ; 2.1.3.
Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 66 tanggal 29 Maret 2007;
2.2.
Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan secara adil dan seimbang bukti P-4 yang diajukan sendiri oleh Penggugat, pada hal bukti P-4 tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan, sebagaimana dinyatakan oleh judex facti dalam putusannya halaman 24 paragrap terakhir dari bawah ;
Hal 8 dari 15 halaman putusan PT. Bdg No. 48/Pdt/2015/PT.Bdg.
2.3.
Bahwa bukti P-4 yang “dengan sengaja” tidak dipertimbangakan secara adil dan berimbang oleh judex facti adalah “Surat Perjanjian Penyeselaian Pinjaman dan Penghakhiran Kerjasama” yang dibuat pada 03 Februari 2009 (Bukti P-4 dan bukti T.III-5) utamanya ketentuan Pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 8 : PENGAKHIRAN KERJASAMA : (1)
Para pihak sepakat dan saling mengikatkan diri satu dengan yang lainnya untuk mengakhiri dan tidak memperpanjang kerjasama diantara para pihak sebagaimana dimaksud akta Perjanjian Kerjasama jo Perjanjian Kerjasama berikut addendum Perjanjian Kerjasama ;
(2)
Dengan berakhirnya Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini maka para pihak sepakat dan saling mengikatkan diri satu dengan yang lainnya untuk mengakhiri seluruh ketentuan dalam akta perjanjian kerjasama jo Perjanjian Kerjasama berikut addendum Perjanjian Kerjasama;
(3)
Dengan berakhirnya Kerjasama sebagaimana dimaksud, maka segala perselisihan yang telah timbul antara pihak kedua dengan warga permumahan Sriwedari Cibubur dalambentuk apapun juga maupun yang akan timbul pada nantinya merupakan tanggung-jawab pihak kedua sepenuhnya, dan untuk itu pihak kedua membebaskan pihak pertama dari segala tuntutan huum baik pidana maupun perdata dari pihak manapun juga, akan tetapi termasuk dan tidak termasuk terbatas adanya tuntutan dalam bentuk apapun juga dari warga perumahan Puri Sriwedari Cibubur dan untuk itu merupakan tanggung jawab pihak kedua sepenuhnya;
2.4.
Bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum judex facti menyatakan berdasakan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata “bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi metreka yang membuatnya” (Putusan halm. 41).MAKA Surat Perjanjian Penyelesaian Pinjaman dan Pengakhiran Kerjasama” yang dibuat pada 03 Februari 2009 haruslah juga ditaati dan dipatuhi sebagai Undang-undang yang mengikat bagi Penggugat :
Hal 9 dari 15 halaman putusan PT. Bdg No. 48/Pdt/2015/PT.Bdg.
2.5.
Bahwa oleh karena Surat Perjanjian Penyelesaian Pinjaman dan Pengakhiran Kerjasama” yang dibuat pada 03 Februari 2009, utamanya ketentuan pasal 8 telah dengan tegas menyatakan mengakhiri dan tidak memperpanjang kerjasama serta mengakhiri seluruh ketentuan dalam akta perjanjian kerjasama jo Perjanjian Kerjasama berikut addendum Perjanjian Kerjasama (tanggal 09 Agustus 2006 dan 04 Desember 2006 serta 23 Maret 2007) Maka seluruh ketentuan dalam perjanjian itu telah berakhir dan tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat. Dengan demikian pertimbangan hukum judex facti yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 angka (2) huruf (b) Surat Perjanjian Kerjasama Pengembangan, Pembangunan dan Pemasaran Rumah, 09 Agustus 2006, adalah pertimbangan hukum yang keliru dan menyesatkan ;
2.6.
Bahwa dengan berakhirnya seluruh ketentuan dalam Perjanjian (tanggal 09 Agustus 2006 dan 04 Desember 2006 serta 23 Maret 2007)
sebagaimana
ditentukan
dalamPerjanjian
Penyelesaian
Pinajaman dan Pengakhiran Kerjasama” yang dibuat pada 03 Februari 2009, utamanya ketentuan pasal 8, MAKA sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, Perjanjian Penyelesaian Pinjaman dan Pengakhiran Kerjasama” yang dibuat pada 03 Februari 2009, sudah sah sebagai suatu perjanjian, karena kedua belah pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri untuk mengakhiri seluruh ketentuan dalam Kerjasama tersebut ; 2.7.
Bahwa
judex
facti
telah
keliru
memahami
karakteristik
dari
wanprestasi dalam hukum perdata. Dalam hukum perdata, terjadinya wanprestasi
senantiasa
diawali
dengan
hubungan
kontraktual
(Characteristic ofdefault is always preceded by a contractual relationshil). Kontrak dibuat sebagai instrument yang secara khusus mengatur “hubungan hukum” antara kepentingan-kepentingan yang bersifat
privat
atau
perdata-yang
apabila
dilanggar
akan
menimbulkan konplik kepentingan antara hak dan kewajiban (Lihat Hasil Kajian Beberapa Putusan tentang Hubungan Kontrak Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI-Periksa Data Base Yurisprudensi). Dengan demikian, terdapat “hubungan hukum” antara para pihak. Oleh karena Pasal 8 telah menyatakan dengan tegas mengakhiri dan Hal 10 dari 15 halaman putusan PT. Bdg No. 48/Pdt/2015/PT.Bdg.
tidak memperpanjang kerjasama serta mengakhiri seluruh ketentuan dalam akta perjanjian kerjasama jo Perjanjian Kerjasama berikut addendum Perjanjian Kerjasama (tanggal 09 Agustus 2006 dan 04 Desember 2006 serta 23 Maret 2007) MAKA seluruh ketentuan dalam Perjanjian itu telah berakhir dan tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi mempunyai “hubungan hukum” sehingga mustahil terjadi peristiwa hukum berupa wanprstasi ; 2.8.
Bahwa judex facti dalam petitumnya tidak pernah menyatakan batal dan tidak sah menurut hukum “Perjanjian Penyelesaian Pinjaman dan Pengakhiran Kerjasama 03 Februari 2009. Bahkan sebaliknya, judex facti dalam Putusannya petitum angka 6 dengan tegas menyatakan “Perjanjian Penyelesaian Pinjaman dan Pengakhiran Kerjasama 03
Februari 2009, sah menurut hukum dan mengikat Penggugat dan Para Tergugat”; 3.1. Pertimbangan Hukum Judex Facti Keliru Dan Menyesatkan Karena Menyatakan Surat Perjanjian 09 Agustus 2006 Belum Barakhir Disebabkan Masih ada Wanprestasi : Bahwa Pemohon tidak sependapat dan menolak pertimbangan hukum judex facti (halaman. 36) yang menyatakan : Menimbang, bahwa oleh karena menurut majelis masih ada masalah yang harus dibuktikan baik oleh Penggugat dan Para Tergugat mengenai ada atau tidaknya wanprestasi yang didalilkan oleh Penggugat sehingga meskipun ada Surat Perjanjian Penyelesaian Pinjaman dan Pengakhiran Kerjasama tertanggal 03 Februari 2009 tapi bukan berarti secara seketika menjadi telah selesai, dengan demikian terhadap eksepsi keempat ini pun menurut majelis harus ditolak karena tidak mendasar; 3.2. Bahwa judex facti ternyata telah mengungkap kembali atau menghidupkan kembali masalah yang sesungguhnya telah dinyatakan selesai melalui “Perjanjian Penyelesaian Pinjaman dan Pengakhiran Kerjasama” yang dibuat 03 Februari 2009. Dalam Bagian Pendahuluan Perjanjian tersebut pada huruf s) dan huruf t) dinyatakan : Huruf s : bahwa untuk menghindari kerugian lebih lanjut bagi Pihak
Pertama, maka Para Pihak sepakat dan saling mengikatkan dirinya satu dengan lainnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 Akta Perjanjian Kerjasama berupa pengakhiran kerjasama Hal 11 dari 15 halaman putusan PT. Bdg No. 48/Pdt/2015/PT.Bdg.
oleh Para Pihak serta tidak memperpanjang kerjasama tersebut ; Huruf t : bahwa Perjanjian ini juga dibuat dalam rangka penyelesaian
dan/atau tidak memperpanjang atau menuruskan kembali Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud di atas, Perjanjian Kerjasama mana dibuat antara Pihak Pertama denganPihak Kedua ; Bahwa yang dimaksud Perjanjian Kerjasama dalam Perjanjian Kerjasama tersebut adalah Perjanjian yang disebut pada Bagian Pendahuluan huruf a), b), yaitu Perjanjian Kerjasama yang dibuat pada 09 Agustus 2006 dan 04 Desember 2006 serta 27 Maret 2007 ; Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 187/Pdt.G/2012/PN.DPK tanggal 27 Maret 2014, maupun membaca dan memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Tergugat I dan II Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa judex Factie Tingkat Pertama dalam putusan mengenai Eksepsi sudah benar, oleh karena itu sepanjang mengenai Eksepsi majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut untuk memutus perkara a quo dalam tingkat banding ; Dakam Pokok Perkara : Terhadap memori banding ad 1 dari Pembanding di pertimbangakan sebagai berikut : Meskipun berupa foto copy sebagai bukti akan tetapi kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) mengakui dan membenarkan apa yang menjadi isi dari foto copy tersebut (tanpa sangkalan) maka surat foto copy tersebut menjadi bukti sempurna yang mengikat kedua belah pihak ; Pasal 1925 KUHPerdata menyebutkan : Pengakuan yang dilakukan dimuka Sidang (Hakim) memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang melakukannya baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus di kuasakan untuk itu ; - Bahwa perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat/Pembanding, sama-sama diakui benar adanya dan isi perjanjian kerja sama tersebut sebagaimana termuat dalam (foto copy sebagai bukti), karena itu memori banding ad 4 dari Pembanding/Tergugat I dan II harus dikesampingkan; Hal 12 dari 15 halaman putusan PT. Bdg No. 48/Pdt/2015/PT.Bdg.
Terhadap memori banding ad 2 dari Pembanding di Pertimbangkan sebagai berikut : - Bahwa alasan-alasan Pembanding dalam point 1, 2, 3, 4 dapat di benarkan, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa antara Penggugat dan Terguat I dan II/Pembanding telah mengakui dan membenarkan telah sepakat dan membuat perjanjian-perjanjian sebagai berikut : 1. Surat
Perjanjian
Kerjasama
Pengembangan,
Pembangunan
dan
Pemasaran Perumahan tanggal 9 Agustus 2006 ; 2. Surat
Addendum
atas
Perjanjian
Kerjasama
Pengembangan,
Pembangunan dan Pemasaran Perumahan tanggal 9 Agustus 2006; tanggal 4 Desember 2006 ; 3. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 66 tanggal 23 Maret 2007, tanggal 23 Maret 2007 ; 4. Perjanjian Penyelesaian Pinjaman dan Pengakhiran Kerjasama tanggal 3 Februari 2009 ; - Menimbang terhadap semua perjanjian Nomor : 1 sampai dengan 4 harus diartikan dalam hubungannya satu sama lain, tiap-tiap janji, harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya. (Pasal 1348 KUHPerdata) ; - Jika suatu perjanjian telah jelas, tidak di perkenankan untuk menyimpang dari padanya dengan jalan penafsiran ; - Jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran harus di pilih dengan menyelidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu, dari pada memegang teguh arti kata-kata menurut huruf ; - Jika suatu janji dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus di pilih pengertian yang sedemikian yang memungkinkan janji itu dilaksanakan, dari pada memberikan pengertian yang tidak memungkinkan suatu pelaksanaan ; - Jika kata-kata perjanjian dapat diberikan dua macam pengertian maka harus di pilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian (Pasal 1345 KUHPerdata) ; - Bahwa dengan adanya Perjanjian Pengakhiran Kerjasama antara Penggugat dengan Terugat sudah sangat jelas (Pasal 8) “Pengguat dan Tergugat tidak memperpanjang kerjama serta mengakhiri seluruh ketentuan-ketentuan dalam akta perjanjian kerjasama, berikut addendum Perjanjian Kerjasama tanggal 9 Agustus 2006 dan 4 Desember 2006 serta 27 Maret 2007, maka
Hal 13 dari 15 halaman putusan PT. Bdg No. 48/Pdt/2015/PT.Bdg.
seluruh ketentuan dalam perjanjian tersebut itu telah berakhir dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat ; - Menimbang dengan kesepakatan kedua belah pihak
untuk mengakhiri
kerjasama, maka hubungan hukum yang timbul dan di ikat dalam perjanjianperjanjian sebelumnya menjadi berakhir pula. Hal ini secara mutatis mutandis telah di sepakati kedua belah pihak pada Pasal 8 Pengakhiran Kersajama antara Penggugat dan Tergugat ; Menimbang, bahwa dengan pertimbangan dan bukti tersebut maka seluruh dalil-dalil yang di kemukakan Penggugat menjadi terbantahkan sebagai tersebut dalam memori banding Pembanding/Tergugat I dan II, oleh karena itu seluruh gugatan Penggugat harus ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka biaya perkara di bebankan kepadanya baik dalam Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding yang besarnya dalamTingkat banding sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ; Mengingat pasal 199 sampai dengan 215 HIR, Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal-pasal dari Undang-undang lain yang bersangkutan ; MENGADILI: -
Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II ;
-
Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 187/Pdt.G/2012/PN.Dpk, tanggal 27 Maret 2014 tersebut ; MENGADILI SENDIRI :
Dalam Eksepsi : -
Menolak Eksepsi Tergugat I, II/Pembanding untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara : -
Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya ;
-
Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Hal 14 dari 15 halaman putusan PT. Bdg No. 48/Pdt/2015/PT.Bdg.
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 13 April 2015 oleh kami DJAMER PASARIBU, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua, dengan JOHN PITER, S.H., M.H., dan Hi. A. SANWARI H.A, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SOETJIPTO. Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, putusan mana pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera pengganti, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; HAKIM KETUA,
Ttd HAKIM ANGGOTA,
DJAMER PASARIBU, S.H.
Ttd JOHN PITER, S.H., M.H. Ttd Hi. A. SANWARI H.A, S.H., M.H. PANITERA PENGGANTI, Ttd S O E T J I P T O.
Perincian biaya perkara : 1. Materai putusan …………… …
Rp.
6.000,-
2. Redaksi putusan …………… ...
Rp.
5.000,-
3. Pemberkasan …………………..
Rp. 139.000,Rp. 150.000,-
Hal 15 dari 15 halaman putusan PT. Bdg No. 48/Pdt/2015/PT.Bdg.
