PT.BDG

PUTUSAN NOMOR 520/PDT/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Cq Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisadarung Cq SATUAN

KERJA

NON

VERTIKAL

TERTENTU

PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE, beralamat di jalan Patmawati NO , Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada NINDYO PURNOMO,

S.H.MH

Staf/Petugas

pada

satker

Pembangunan Bendungan , berkantor di Jalan Raya Bendungan Jatigede Km 5 Desa Cijeungjing Kecamatan Jatigede Sumedang, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

29

Pebruari 2016

selanjutnya disebut sebagai

NO.Hk.02.02/At-4/60,

yang

Pembanding I semula

Tergugat II ; Gubernur Propinsi Jawa Barat; Cq. Bupati Kabupaten Sumedang, beralamat di Jalan Prabu Tajimalela No. (Komplek Kantor Pemerintah Daerah Sumedang) di Sumedang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada YAN MAHAL RIZZAL, S.H.MH. Kasubag Bantuan Hukum Setda Sumedang, berkantor di Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 9 Kabupaten Sumedang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2016 Nomor 180/221/Huk/2016, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding II, semula Tergugat III ;

Lawan:

IOH BINTI INANTA

Jenis kelamin Perempuan, Umur 65 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, tempat tinggal di Dusun Cibungur Rt 003

Putusan Nomor 520/PDT/2016/PT.BDG, Halaman 1 dari 26

Rw

004

Desa

Jatibungur,

Kecamatan

Darmaraja Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding, semula Penggugat; DAIM

SUKARNA

BIN Jenis

INANTA,

kelamin

Laki-laki,

Umur 65

tahun,

Pekerjaan Petani, agama Islam, tempat tinggal di Desa Paseh Kidul, Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding , semula Tergugat I;

Pengadilan Tinggi tersebut ; Setelah membaca meneliti surat-surat sebagai berikut : 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 7 Nopember 2016 Nomor 520/PEN/PDT/2016/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas; 2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 20 Juli 2016, Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Smd ; TENTANG DUDUK PERKARANYA : Menimbang, gugatannya

bahwa Penggugat sekarang Terbanding

tertanggal

17 Februari

2016.

yang

telah

dalam

surat

didaftarkan

di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 19 Februari 2016, dalam register perkara perdata No. 10 / Pdt.G / 2016 / PN. SMD, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 

Bahwa dahulu telah hidup suami isteri Bapak Inanta dengan ibu Eram bertempat tinggal di bertempat tinggal di Dusun Cibungur, RT.003 Rw.004, Desa Jatibungur, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat;



Bahwa Bapak Inanta dengan ibu Eram memiliki rumah tinggal yang ditempatinya sebagai tempat tinggal yang berdiri diatas tanah Milik seluas 248 M2 kelas DII, No.C1375, Persil 32a yang terletak di Dusun Cibungur,


RT.003 Rw.004, Desa Jatibungur, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat ; 

Bahwa Bapak Inanta dengan ibu Eram mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu: 1. Anak laki-laki bernama Daim Sukarna (Tergugat I) ; 2. Anak perempuan bernama Ioh (Penggugat) ;



Bahwa Bapak Daim Sukarna (Tergugat I) memiliki rumah tinggal yang ditempatinya sebagai tempat tinggal berdiri diatas tanah

kelas DIII,

No.C1375, Persil 18b Peta Bidang Nomor Urut 25 dengan nomor Peta 387 yang terletak di Dusun Cibungur, RT.001 Rw.003, Desa Jatibungur, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat ; 

Bahwa pada tahun 1980 Bapak Inanta meninggal dunia dan ibu hidup menjada sampai akhir hayatnya ;



Bahwa pada sekitar tahun 1981 rumah tinggal Bapak Inanta dengan ibu Eram (orang tua Penggugat dan Tergugat I) dan Rumah tinggal Daim Sukarna (tergugat I) terdata dalam proyek Waduk Jati Gede oleh Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan yang dikenal dengan sebutan Panitia sembilan (Tergugat II) termasuk daerah genangan Waduk Jati Gede begitu pula rumah tinggal Bapak Daim Sukarna (Terggat I) juga termasuk daerah genangan Waduk Jati Gede ;



Bahwa rumah tinggal milik Bapak Inanta dengan Ibu Eram (orang tua Penggugat dan Tergugat I) berupa bangunan rumah tinggal panggung yang berdiri diatas diatas tanah Milik kelas DII, No.C1375, Persil 32a terdaftar dalam proyek jati gede dengan Peta Bidang Nomor Urut 34 dengan nomor Peta 326 yang terletak di Dusun Cibungur, RT.003 Rw.004, Desa Jatibungur, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat ;



Bahwa rumah tinggal milik Daim Sukarna Bin Inanta berupa bangunan rumah tinggal permanen yang berdiri diatas tanah Milik kelas DIII, No.C1375, Persil 18b terdaftar dalam proyek Waduk Jati Gede dengan Peta Bidang Nomor Urut 25 dengan nomor Peta 387 yang terletak di Dusun Cibungur, RT.001 Rw.003, Desa Jatibungur, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat ;



Bahwa karena Bapak Inanta telah meninggal dunia, dan Ibu Eram pada waktu pendataan sedang dalam keadaan sakit, sehingga

pada waktu

pendataan oleh Panitia sembilan (Tergugat III ) rumah tinggal milik Bapak Inanta dengan Ibu Eram (orang tua Penggugat dan Tergugat I) berupa


bangunan rumah tinggal permanen yang berdiri diatas diatas tanah Milik kelas DII, No.C1375, Persil 32a terdaftar dalam proyek Waduk Jati Gede dengan Peta Bidang Nomor Urut 34 dengan nomor Peta 326 yang terletak di Dusun Cibungur, RT.003 Rw.004, Desa Jatibungur, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat tersebut, diatas namakan Daim Sukarna Bin Inanta (Tergugat I ) ; 

Bahwa sekitar tahun 1984 rumah tinggal Bapak Inanta dengan Ibu Eram (orang tua Penggugat dan Tergugat I) dan rumah tinggal Daim Sukarna Bin Inanta (Tergugat I) yang kedua rumah tinggal tersebut dalam data proyek Waduk Jati Gede atas nama Tergugat I, mendapat ganti rugi dari pihak Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan yang dikenal dengan sebutan Panitia sembilan (Tergugat III ) ;



Bahwa rumah tinggal milik Bapak Inanta dengan Ibu Eram (orang tua Penggugat dan Tergugat I) berupa bangunan rumah tinggal permanen yang berdiri diatas diatas tanah Milik seluas 248 M2 kelas DII, No.C1375, Persil 32a Peta Bidang Nomor Urut 34 dengan nomor Peta 326 yang terletak di Dusun Cibungur, RT.003 Rw.004, Desa Jatibungur, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat tersebut mendapat ganti rugi sebesar Rp. 605.568,50 (enam ratus lima ribu lima lima ratus enam puluh delapan rupiah lima puluh sen) ;



Bahwa rumah tinggal milik Daim Sukarna Bin Inanta berupa bangunan rumah tinggal permanen yang berdiri diatas diatas tanah Milik seluas 238 M2 kelas DIII, No.C1375, Persil 18b terdaftar dalam proyek Waduk Jati Gede dengan Peta Bidang Nomor Urut 25 dengan nomor Peta 387 yang terletak di Dusun Cibungur, RT.003 Rw.004, Desa Jatibungur, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat tersebut, mendapat ganti rugi sebesar Rp. 157.212,00 (seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua belas



rupiah) ;

Bahwa waktu itu pihak proyek /pemerintah (Tergugat III) berjanji kepada warga daerah genangan waduk Jati Gede yang telah diganti rugi rumah tinggalnya akan direalokasikan tanah rumah tinggalnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 15 Tahun 1975 ;



Bahwa yang bertanggung jawab atas kerja Panitia sembilan yaitu Gubernur Jawa Barat yang didelegasikan kepada Bupati Kabupaten Sumedang (Tergugat I) ;



Peraturan Menteri Dalam Negeri RI.

Nomor 15 Tahun 1975 tersebut

menjanjikaan setiap rumah tinggal akan direalokasikan kembali sesuai


kepemilikan masing-masing warga genangan yaitu dalam artian walaupun memiliki rumah

tinggal lebih dari satu akan diganti sesuai dengan

banyaknya kepemilikan rumah ; 

Bahwa sampai sekarang apa yang dijanjikan dalam peraturan Meneteri Dalam Negeri RI. Nomor 15 Tahun 1975 tidak ada realisasi, akan tetapi Pemerintah malah memberikan pasilitas lain yaitu berupa uang santunan secara tunai dengan adanya Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 258/KPTS/M/2015;



Bahwa yang menangani pelaksanaan pemberian uang santunan dimaksud dilaksanakan oleh PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, Cq. Direktorat JenderaiSumber Cisadarung,

Daya

Cq.

Air

SATUAN

Balai

Besar

KERJA

Wilayah

NON

Sungai

VERTIKAL

Cimanuk

TERTENTU

PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE ( Tergugat II ) ; Bahwa rumah tinggal Bapak Inanta dengan Ibu Eram (orang tua Penggugat dan Tergugat I) berupa bangunan rumah tinggal permanen yang berdiri diatas diatas tanah Milik kelas DII, No.C1375, Persil 32a terdaftar dalam proyek Waduk Jati Gede dengan Peta Bidang Nomor Urut 34 dengan nomor Peta 326 yang terletak di Dusun Cibungur, RT.003 Rw.004, Desa Jatibungur, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat tersebut 

yang dahulu mendapat ganti rugi sebesar

Rp. 605.568,50 (enam ratus

lima ribu lima lima ratus enam puluh delapan rupiah lima puluh sen) terdaftar dalam data Tergugat II dengan nomor ID 1142 atas nama Daim Sukarna Bin Inanta ; 

Bahwa rumah tinggal milik Daim Sukarna Bin Inanta berupa bangunan rumah tinggal permanen yang berdiri diatas diatas tanah Milik kelas DIII, No.C1375, Persil 18b terdaftar dalam proyek Waduk Jati Gede dengan Peta Bidang Nomor Urut 25 dengan nomor Peta 387 yang terletak di Dusun Cibungur, RT.001 Rw.003, Desa Jatibungur, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat tersebut, yang dahulu mendapat ganti rugi sebesar Rp. 157.212,00 (seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua belas rupiah) terdaftar dalam data Tergugat II dengan nomor ID 870 atas nama Daim Suarna Bin Inanta ;




Bahwa Rumah tinggal Bapak Inanta dengan nomor ID 1142 dan Rumah tinggal Bapak Daim Sukarna Bin Inanta dengan nomor ID 870 berdasarkan Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 258/KPTS/M/2015 masingmasing termasuk kualifikasi katagori A dan berhak menerima uang santunan dari Tergugat II, sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) ;



Bahwa pada tanggal 3 September tahun 1987 Ibu Eram meninggal dunia ;



Bahwa karena Bapak Inanta dan Ibu Eram telah meninggal dunia maka yang berhak menerima uang santunan dari Tergugat II adalah para ahli warisnya yaitu Penggugat dan Tergugat I sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Sumedang Nomor : 2742/ Pdt.P/2015/PA.Smdg. tertanggal 7 Januari 2016 ;



Bahwa sekitar bulan Juli 2015 Penggugat mendapat informasi bahwa rumah tinggal milik Bapak Inanta dengan Ibu Erum Almarhum (orang tua Penggugat dan Tergugat I) yang dahulu tahun 1984 mendapat uang ganti rugi dari proyek Jatigede masing-masing sebesar ratus lima ribu tersebut,

Rp. 605.568,50 (enam

lima ratus enam puluh delapan rupiah lima puluh sen)

sekarang akan mendapat Uang santunan/Kadeudeuh/uang

karohiman berupa uang tunai masing-masing sebesar Rp. 122.000.000,(seratus dua puluh dua juta rupiah) dari SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE (Tergugat II) ; 

Bahwa Tergugat I telah menerima uang santunan dari Tergugat II atas rumah tinggalnya yang berdiri diatas diatas tanah Milik kelas DIII, No.C1375, Persil 18b terdaftar dalam proyek Waduk Jati Gede dengan Peta Bidang Nomor Urut 25 dengan nomor Peta 387 yang terletak di Dusun Cibungur, RT.001 Rw.003, Desa Jatibungur, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat tersebut, yang dahulu mendapat ganti rugi sebesar Rp. 157.212,00 (seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua belas rupiah ) terdaftar dalam data

Tergugat II dengan

nomor ID 870 atas nama Daim Suarna Bin Inanta ; 

Bahwa setelah menerima uang santunan dari Tergugat II bertempat tinggal di Dusun Sukamulya, RT.001 Rw.003, Desa Paseh Kidul, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat. ;



Bahwa pada bulan September 2015 Penggugat

mengajukan uang

santunan rumah tinggal milik Bapak Inanta dengan Ibu Eram (orang tua Penggugat dan Tergugat I) berupa bangunan rumah tinggal permanen


yang berdiri diatas tanah Milik kelas DII, No.C1375, Persil 32a Peta Bidang Nomor Urut 34 dengan nomor Peta 326 yang terletak di Dusun Cibungur, RT.003 Rw.004, Desa Jatibungur, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat tersebut yang dahulu tahun 1984 mendapat ganti rugi sebesar Rp. 605.568,50 (enam ratus lima ribu lima lima ratus enam puluh delapan rupiah lima puluh sen) terdaftar dalam data Tergugat II dengan nomor ID 1142 atas nama Daim Sukarna Bin Inanta (Tergugat I), Tergugat II menolaknya dan memblokir uang santunan tersebut ; 

Bahwa alasan Tergugat II menolak untuk memproses pemberian uang santunan rumah tinggal milik Bapak Inanta (almarhum) dan Ibu Eram (almarhum) berupa bangunan rumah tinggal permanen yang berdiri diatas tanah Milik kelas DII, No.C1375, Persil 32a terdaftar dalam proyek Waduk Jati Gede dengan Peta Bidang Nomor Urut 34 dengan nomor Peta 326 yang terletak di Dusun Cibungur, RT.003 Rw.004, Desa Jatibungur, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat tersebut yang dahulu tahun 1984 mendapat ganti rugi 605.568,50

sebesar Rp.

(enam ratus lima ribu lima lima ratus enam puluh delapan

rupiah lima puluh sen) terdaftar dalam data Tergugat II dengan nomor ID 1142 atas nama Daim Sukarna Bin Inanta (Tergugat I) tersebut, karena diprediksi satu Kartu Kelurga dengan Nomor ID 870 yang telah diterima oleh Tergugat I ; 

Bahwa sudah jelas antara Rumah tinggal milik Bapak Inanta (almarhum) dan Ibu Eram (almarhum) dengan rumah tinggal Daim Sukarna Bin Inanta rumah tinggal yang berbeda lokasinya dan dalam data proyek pun berbeda nomor Peta bidangnya begitu pula dalam data yang ada pada Tergugat II Nomor ID nya berbeda pula sehingga Penggugat sebagai ahli waris berhak atas uang santunan rumah tinggal milik Bapak Inanta (almarhum) dan Ibu Eram (almarhum) yang tergolong katagori A sebagaimana

Peraturan

Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 258/KPTS/M/2015 dimaksud ; 

Bahwa perbuatan Tergugat III yang menjanjikan akan merealokasikan rumah tinggal yang berada didaerah genangan Waduk Jati Gede ternyata tidak terealisasi dan perbuatan Tergugat II yang menolak memberikan uang santunan sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) sudah tentu merugikan dan mensengsarakan ahli waris Bapak Inanta


(almarhum) dan Ibu Eram (almarhum) terutama Penggugat, sehingga perbuatan tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum ; 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumedang / Majelis Hakim yang memeriksa untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut ; Berdasarkan Uraian-uraian diatas, Penggugat mohon kepada Bapak

Ketua Pengadilan Negeri Sumedang / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : PRIMAIRE : 1. Mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat ; 2. Menyatakan Penggugat dan tergugat I, sebagai pewaris sah atas rumah tinggal milik Bapak Inanta

(almarhum) dengan Ibu Eram (almarhum)

berupa bangunan rumah tinggal permanen yang berdiri diatas diatas tanah Milik kelas DII, No.C1375, Persil 32a terdaftar dalam proyek Waduk Jati Gede dengan Peta Bidang Nomor Urut 34 dengan nomor Peta 326 yang terletak di Dusun Cibungur, RT.003 Rw.004, Desa Jatibungur, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat tersebut, yang dahulu tahun 1984 mendapat ganti rugi sebesar Rp. 605.568,50 (enam ratus lima ribu lima lima ratus enam puluh delapan rupiah lima puluh sen) terdaftar dalam data Tergugat II dengan nomor ID 1142 atas nama Daim Sukarna Bin Inanta (Tergugat I) ; 3. Menyatakan Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum ; 4. Menyatakan Penggugat yang berhak menerima uang tunai untuk rumah pengganti sebesar Rp. 122.000.000,- ( seratus dua puluh dua juta rupiah ) sebagaimana

Peraturan Presiden RI. Nomor

1 Tahun 2015 dan

pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 258/KPTS/M/2015 dimaksud ; 5. Menghukum Tergugat II segera menyerahkan uang untuk rumah pengganti sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah ) secara tunai dan seketika kepada Penggugat ; 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng . SUBSIDAIR :


-

Apabila Pengadilan Negeri Sumedang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat

I,sekarang Turut Terbanding I

memberikan jawaban pada pokoknya sebagai

berikut: Yang Mulia Majelis Hakim, perkenankanlah Tergugat memberikan sanggahan/Jawaban

atas gugatan Penggugat yang menjadi prinsip efek

hukum terhadap tergugat I ; Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa pada pokoknya tergugat I membenarkan apa yang menjadi alasan Penggugat yang didalilkannya dalam surat gugatnya tersebut, akan tetapi dalil dalam posita surat gugat halaman 4 point ke 7 yaitu “Bahwa Perbuatan Tergugat I yang tanpa hak telah merubah/mengganti nama INANTA (Ayah Penggugat dan Tergugat I) pada data proyek menjadi atas nama DAIM SUKARNA BIN INANTA (Tergugat I), maka secara hukum Tergugat I

dikwalifikasikan sebagai perbuatan

melawan hukum” tergugat I sangatlah keberatan ; Yang Mulia Majelis Hakim, sebelum tergugat I mengemukan alasan keberatan tersebut diatas, tergugat I terlebih dahulu akan menerangkan apa yang menjadi alasan tergugat I mengganti data Penggugat dalam proyek menjadi data nama Tergugat I ; Yang Mulia Majelis Hakim, pada waktu itu sekitar tahun 1981 ada pendataan tanah dan bangunan yang berada di daerah genagan proyek Jati Gede, ketika itu tergugat I dan Bapak Inanta (ayah Penggugat dan Tergugat I) mempunyai rumah tinggal diatas tanah Milik seluas 248 M2 kelas DII, No.C1375, Persil 32a yang terletak di Dusun Cibungur, RT.003 Rw.004, Desa Jatibungur, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat; Yang Mulia Majelis Hakim, Tergugat I memiliki bangunan rumah tinggal permanen yang berdiri diatas tanah Milik tanah kelas DIII, No.C1375, Persil 18b yang terletak di Dusun Cibungur, RT.001 Rw.003, Desa Jatibungur, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat yang letaknya tidak jauh dari rumah tinggal orang tua Penggugat, sedangkan orang tua Penggugat memiliki bangunan rumah tinggal panggung yang berdiri diatas tanah Milik seluas 248 M2 kelas DII, No.C1375, Persil 32a yang terletak di Dusun Cibungur, RT.003 Rw.004, Desa Jatibungur, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat;


Yang Mulia Majelis Hakim, pada saat pendataan orang tua Penggugat dlam keadaan sakit sehingga pihak Panitia Proyek dalam hal ini Tergugat II mendapat kesulitan dalam pendataan tersebut ; Kemudian Tergugat I dan tergugat II (pihak Proyek Waduk Jati Gede pada waktu itu) dengan alasan untuk mempermudah pendataan, sehingga Rumah tinggal orang tua Penggugat tersebut dalam data proyek atas nama tergugat I dengan catatan bilamana mendapat uang ganti rugi atas rumah tersebut harus diberikan kepada orang tua Penggugat sebagai yang berhak atas rumah tinggal tersebut ; Yang Mulia Majelis Hakim, sekitar tahun 1984 tergugat I telah menerima uang ganti rugi hak Tergugat I sebesar Rp. 2.223.558,50 (dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima lima ratus lima puluh delapan rupiah lima puluh sen ) atas bangunan rumah tinggal permanen yang berdiri diatas tanah Milik kelas DIII, No.C1375, Persil 18b Peta Bidang Nomor Urut 25 dengan nomor Peta 387 yang terletak di Dusun Cibungur, RT.003 Rw.004, Desa Jatibungur, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat tersebut dan juga menerima uang ganti rugi hak milik Bapak Inanta (orang tua Penggugat) sebesar Rp. 605.568,50 (enam ratus lima ribu lima lima ratus enam puluh delapan rupiah lima puluh sen)

atas bangunan rumah

tinggal permanen yang berdiri diatas tanah tanah Milik kelas DII, No.C1375, Persil 32a Peta Bidang Nomor Urut 34 dengan nomor Peta 326 yang terletak di Dusun Cibungur, RT.003 Rw.004, Desa Jatibungur, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat ; Yang Mulia Majelis Hakim, sesuai dengan kesepakatan dan kesanggupan tergugat I pada waktu itu, setelah menerima uang ganti rugi hak milik Bapak Inanta (orang tua Penggugat) sebesar Rp. 605.568,50

(enam

ratus lima ribu lima lima ratus enam puluh delapan rupiah lima puluh sen) atas bangunan rumah tinggal permanen yang berdiri diatas tanah tanah Milik kelas DII, No.C1375, Persil 32a Peta Bidang Nomor Urut 34 dengan nomor Peta 326 yang terletak di Dusun Cibungur, RT.003 Rw.004, Desa Jatibungur, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat

tersebut

tergugat I langsung memberikannya kepada orang tua Penggugat (Bapak Inanta); Yang Mulia Majelis Hakim, pada waktu itu sekira tahun 1981 pemerintah dalam hal ini yang dikenal dengan Panitia Sembilan, menjajikan setiap rumah tinggal yang kena dampak genangan Waduk Jati Gede selain mendapatkan ganti rugi, akan diberi

realokasi Tanah dan Rumah Tinggal,


sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu Kep Mendagri No. 15 Tahun 1975, itu pun tergugat ingat ketika waktu itu diberi pengarahan dari pihak Panitia Proyek/Pemerintah; Yang Mulia Majelis Hakim, Penggantian data Rumah Tinggal atas nama orang tua Penggugat yang dirubah menjadi atas nama tergugat I, pada waktu itu tergugat I berpikir hanyalah untuk mempermudah proses dan tidak akan mengurangi ataupun menghilangkan hak-hak orang tua Penggugat atas Rumah tinggalnya yang kena dampak genangan Waduk Jati Gede tersebut, karena setiap ada hak yang diberikan dari Proyek Pembangunan Waduk Jati Gede akan selalu diberikan kepada Penggugat ; Yang Mulia Majelis Hakim, sampai sekarang apa yang dijanjikan pemerintah tentang realokasi tanah dan rumah tinggal tidak terealisasi, akan tetapi yang ada dari pihak pemerintah (tergugat II) memberikan dana konpensasi/ kerohiman berupa uang tunai Sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) atas rumah tinggal yang berada dalam daerah genangan Waduk Jati Gede yang telah mendapatkan ganti rugi pada tahun 1984 sampai tahun 1986 ; Bahwa sekitar bulan Agustus 2015 yang lalu tergugat telah menerima uang tunai dari Tergugat II sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) atas bangunan rumah tinggal permanen yang berdiri diatas tanah Milik kelas DIII, No.C1375, Persil 18b Peta Bidang Nomor Urut 25 dengan nomor Peta 387 dengan No. ID 870, yang terletak di Dusun Cibungur, RT.003

Rw.004,

Desa

Jatibungur,

Kecamatan

Darmaraja,

Kabupaten

Sumedang, Propinsi Jawa Barat tersebut, atas nama Tergugat I; Bahwa bangunan rumah tinggal panggung yang berdiri diatas tanah Milik kelas DII, No.C1375, Persil 32a Peta Bidang Nomor Urut 34 dengan nomor Peta 326 yang terletak di Dusun Cibungur, RT.003 Rw.004, Desa Jatibungur, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat tersebut, hak orang tua Penggugat, yang tercantun dalam data proyek atas nama Tergugat I dengan nomor ID 1142, oleh tergugat II tidak diberikan uang konpensasi / uang Kerohiman dengan alasan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI. Walaupun rumah tinggal dalam data proyek

lebih dari satu, akan tetapi uang tunai konpensasinya

hanya mendapatkan 1 (satu) hak saja sehingga Tergugat II memblokir dan mengembalikan uang santunan yang menjadi hak orang tua Penggugat kepada Pemerintah ;


Yang Mulia Majelis Hakim, bangunan rumah tinggal panggung yang berdiri diatas tanah tanah Milik kelas DII, No.C1375, Persil 32a Peta Bidang Nomor Urut 34 dengan nomor Peta 326 yang terletak di Dusun Cibungur, RT.003

Rw.004,

Desa

Jatibungur,

Sumedang, Propinsi Jawa Barat

Kecamatan

Darmaraja,

Kabupaten

tersebut, bukan milik tergugat I akan tetapi

benar-benar milik dan hak orang tua Penggugat ; Yang Mulia Majelis Hakim, perbuatan tergugat II tidak memberikan uang konpensasi/uang Kerohiman atas bangunan rumah tinggal panggung yang berdiri diatas tanah Milik kelas DII, No.C1375, Persil 32a Peta Bidang Nomor Urut 34 dengan nomor Peta 326 nomor ID 1142, yang terletak di Dusun Cibungur,

RT.003

Rw.004,

Desa

Jatibungur,

Kecamatan

Darmaraja,

Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat tersebut, tentu merugikan Penggugat ; Bahwa dahulu ketika pendataan, tidak ada yang dijanjikan pemerintah (tergugat III) mengenai uang konpensasi/uang kerohiman yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut diatas, tapi yang dijanjikan pada waktu itu tentang realokasi tanah dan rumah tinggal, sehingga setiap rumah tinggal penduduk yang berada di daerah genangan Waduk Jati Gede akan mendapatkan rumah tinggal yang disediakan pemerintah ; Yang Mulia Majelis Hakim, perbuatan perubahan data dalam proyek yang seharusnya atas nama orang Penggugat diganti atas nama tergugat I, tidaklah dapat dikualipikasikan perbuatan melawan hukum, karena perbuatan tergugat I tidak ada maksud untuk menguasai atau mengambil alih hak orang Penggugat, hal itu telah dibuktikan, ganti rugi pada tahun 1984 sebesar Rp. 605.568,50 (enam ratus lima ribu lima lima ratus enam puluh delapan rupiah lima puluh sen) atas bangunan rumah tinggal panggung yang berdiri diatas tanah tanah Milik kelas DII, No.C1375, Persil 32a Peta Bidang Nomor Urut 34 dengan nomor Peta 326 yang terletak di Dusun Cibungur, RT.003 Rw.004, Desa Jatibungur, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat

tersebut, tergugat I langsung serahkan kepada orang tua

Penggugat waktu itu juga; Yang Mulia Majelis Hakim, pada prinsipnya tergugat I, tidak keberatan dan membenarkan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat Gugatnya tersebut, dan tergugat I menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa, dan memberikan putusan yang seadil-adilnya ;


Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II memberikan Jawaban sebagai berikut : Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan perkara a quo berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan dalam jawaban sebagai berikut : I. DALAM EKSEPSI A. Eksepsi error in persona Bahwa Penggugat (Ioh binti Inanta) tidak ada kaitan dengan obyek sengketa. Bahwa berdasarkan data / dokumen : Model C : Daftar Pembayaran ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan

Desa Jatibungur, tanggal 29 April 1986,

Nomor Peta 326

pemilik Sukarna Bin Inanta, berupa

bangunan rumah tinggal panggung darurat, diterima langsung oleh pemiliknya Sukarna Bin Inanta, sebesar Rp. 473.442,50 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh dua rupiah dan lima puluh sen), dan Nomor Peta : 387, pemilik Sukarna Bin Inanta, berupa bangunan rumah tinggal panggung darurat ,

diterima

langsung oleh pemiliknya Sukarna Bin Inanta, sebesar Rp. 2.223.558,50 (dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah dan lima puluh sen). Model

B:Pendataan

Bangunan

yang

dilakukan

oleh

Panitia

Pembebasan Tanah Kabupaten Sumedang Nomor Urut : 84, Nomor Peta : 326, pemilik Sukarna Bin Inanta, berupa Rumah tinggal panggung darurat, dan Nomor Peta : 387, pemilik Sukarna Bin Inanta, berupa bangunan rumah tinggal panggung darurat. Bahwa Ioh binti Inanta sebagai Pengguat, tidak ada kaitan dengan kepemilikan

Rumah tinggal panggung darurat dan pembayaran

ganti rugi obyek sengketa, Penggugat tidak ada hubungan dengan obyek sengketa. Berdasarkan dalil diatas maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima. B. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)


Bahwa Penggugat terkesan mengada-ada dalam membuat dalil gugatan. Bahwa sejak pembayaran ganti rugi bangunan rumah tinggal panggung darurat tanggal 29 April 1986,

Desa

Jatibungur,

khususnya bangunan rumah tinggal panggung darurat, Nomor Peta 326 pemilik Sukarna Bin Inanta, diterima langsung oleh pemiliknya Sukarna Bin Inanta, sebesar Rp. 473.442,50 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh dua rupiah dan lima puluh sen), tidak ada komplen atau gugatan apapun, tentang kepemilikan bangunan rumah tinggal panggung darurat, namun sekarang setelah ada

kebijakan

Pemerintah

mengenai

pemberian

uang

tunai

pengganti rumah tinggal, yang sejatinya adalah uang relokasi, yang diberikan kepada Kepala Keluarga (KK),

baru timbul gugatan

mempermasalahkan kepemilikan bangunan rumah tinggal panggung darurat, terkesan gugatan tersebut mengada-ada. Bahwa berdasarkan dalil diatas maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidaktidaknya gugatan tidak dapat diterima. II. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa semua dalil yang dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara. 2. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh

Penggugat,

kecuali terhadap

hal-hal

yang

dinyatakan diakui

kebenarannya oleh Tergugat II. 3. Berdasarkan data / dokumen pada Satker Pembangunan Waduk Jatigede, yaitu Model B : Pendataan Bangunan yang dilakukan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Sumedang tanggal 18 Desember 1985, Nomor urut 84, nomor peta 326 milik Sukarna Bin Inanta, berupa Rumah tinggal panggung darurat, dan berdasarkan Model C : Daftar Pembayaran ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan Desa Jatibungur, tanggal 29 April 1986, nomor peta 326 pemilik Sukarna Bin Inanta, berupa bangunan , telah memperoleh ganti rugi, diterima langsung oleh pemiliknya Sukarna Bin Inanta, sebesar Rp. 473.442,50 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh dua rupiah dan lima puluh sen), disebut Rumah ke I. 4. Model B : Pendataan Bangunan yang dilakukan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Sumedang tanggal 18 Desember 1985, nomor peta 387 milik Sukarna Bin Inanta, berupa Rumah tinggal panggung darurat, dan


berdasarkan Model C : Daftar Pembayaran ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan

Desa Jatibungur, tanggal 29 April 1986,

pemilik Sukarna Bin Inanta, berupa bangunan

nomor peta 387

diterima langsung oleh

pemiliknya Sukarna Bin Inanta, sebesar Rp. 2.223.558,50 (du juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah dan lima puluh sen), disebut Rumah ke II. 5. Bahwa berdasarkan ID Nomor : 870, Daim Bin Inanta telah menerima “Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal (Uang Relokasi)” sebesar

Rp.

122.591.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). 6. Bahwa “Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal (Uang Relokasi)” sebesar Rp. 122.591.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), diberikan kepada Kepala Keluarga (KK) dan hanya satu kali diberikan, dimaksudkan agar KK tersebut segera pindah memperoleh rumah tinggal yang baru, yang lebih sesuai dengan keinginan mereka. 7. Bahwa “Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal (Uang Relokasi)” sebesar Rp. 122.591.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu

rupiah), bukan untuk membayar kembali rumah yang dimiliki,

meskipun rumah itu berjauhan atau beda lokasi, Rumah ke I maupun Rumah ke II, karena rumah yang dimiliki yaitu , Rumah ke I dan Rumah ke II sudah dibayarkan semua pada tanggal 29 April 1986, dan tidak ada pembayaran kedua kali. 8. Dari uraian dan fakta-fakta tersebut diatas maka kewajiban Pihak Tergugat atau Pemerintah sudah selesai. 9. Apabila Daim Sukarna pada waktu itu mendapatkan dua ID yaitu Nomor : 870 dan Nomor : 1142, maka diakui itu kesalahan Tim, namun waktu itu juga sudah dijelaskan oleh Tim Validasi dan Verifikasi Lapangan, bahwa Daim Sukarna berhak hanya 1 (satu)

ID saja, selanjutnya uang

dikembalikan kepada negara, bukan di konsinyasi. 10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tidak ada hal-hal, atau perbuataan - perbuatan dari Tergugat untuk perbuatan melawan hukum. 11. Penggugat kabur atau tidak jelas dalam menafsirkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975, Tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, Penggugat menafsirkan : “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tersebut menjanjikan setiap rumah tinggal akan direalokasikan kembali sesuai kepemilikan masing-masing warga genangan yaitu dalam artian walaupun


memiliki rumah tinggal lebih dari satu akan diganti sesuai dengan kepemilikan rumah”. Penggugat telah

mencampur adukan “pengertian relokasi” dengan

“pengertian ganti rugi rumah”, padahal kalau relokasi adalah untuk KK, hanya satu, sedangkan ganti rugi rumah ya memang adalah untuk semua kepemilikan rumah, memiliki bangunan rumah berapa saja pasti diganti rugi semua, dan itu sudah dilakukan oleh Pemerintah atau Tergugat. 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975, tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah : Pasal 13, Ayat (1) : Apabila pembebasan tanah oleh yang berkepentingan meliputi areal yang luas, dalam mana pelaksanaan pembebasan tanah tersebut mengakibatkan pemindahan pemukiman penduduk, maka pemberian ijin pembebasan tanah disertai pula kewajiban bagi pihak yang memerlukan tanah untuk menyediakan tempat penampungan pemukiman baru. Pasal 13, Ayat (2) : Kewajiban untuk menyediakan tempat penampungan dalam rangka pembebasan tanah tersebut dalam ayat (1) diatas merupakan keharusan disamping kewajiban ganti rugi sebagai dimaksud dalam pasal 6. 13. Pernyataan Penggugat yang mengatakan bahwa “tidak ada realisasi” adanya relokasi adalah tidak benar. Sebagai pelaksanaan kewajiban dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975, tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan

Tanah,

khususnya

mengenai

penyediaan

tempat

penampungan pemukiman baru, maka Pemerintah atau Kementerian Pekerjaan Umum, atau Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembagunan Waduk Jatigede telah melaksanakan langkah – langkah sebagai berikut : a. Pada tahun 1986 melaksanakan transmigrasi ke Lampung, Jambi, dan Kalimantan dengan sistim “Bedol Desa”, mereka mendapatkan tanah, rumah, kebun kelapa sawit, bantuan untuk kehidupan sementara waktu. Dalam perkembangannya ternyata

banyak diantara warga tersebut

yang kembali ke daerah asal, yaitu daerah genangan yang dulu telah dibebaskan, yang telah dibayarkan ganti ruginya. Mereka menempati kembali tanahnya yang dulu, mereka menggarap kembali sawahsawahnya, padahal tanah dan sawah tersebut sudah menjadi tanah negara, bukan miliknya lagi. Bahkan mereka beranak cucu dan mendirikan bangunan yang baru diatas tanah negara tersebut.;


b. Pemerintah sekitar tahun 1994 menyediakan kembali transmigrasi lokal yang letaknya didaerah Arinem di Kabupaten Garut, juga Koleberes dan Sukasari di Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat, yang berjumlah 105 (seratus lima) unit rumah. Mereka mendapatkan tanah, rumah dan bantuan sapi dari Australia, bantuan untuk kehidupan untuk sementara waktu. Namun dalam kenyataannya rumah, tanah, dan juga sapi banyak yang dipindah tangankan, dijual, dan mereka kembali lagi ke daerah genangan yang sudah dibebaskan dan sudah menjadi tanah negara. Bahkan mereka beranak cucu dan mendirikan bangunan yang baru diatas tanah negara tersebut. c. Pada tahun 2013 yaitu bersamaan dengan berjalannya pembangunan konstruksi

Bendungan

Jatigede,

Pemerintah

yaitu

Kementerian

Pekerjaan Umum Cq Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembagunan Waduk Jatigede membangun kembali pemukiman baru tepatnya didaerah

Sakurjaya

dan Conggeang di

Kabupaten Sumedang,

sebanyak 1.100 (seribu seratus) unit rumah, dilengkapi dengan sarana antara lain : jalan lingkungan, air bersih, listrik. Lokasi tersebut dipilih sesuai dengan arah minat yang masyarakat minta, namun dalam kenyataannya setelah rumah tersebut siap huni ternyata tidak ada warga yang bersedia pindah kesana, dengan berbagai alasan. 14. Dengan berbekal pada pengalaman-pengalaman tersebut diatas, yaitu memberikan tempat penampungan baru berupa rumah tinggal secara fisik, atau Transmigrasi keluar Pulau jawa, atau Transmigrasi Lokal untuk saat sekarang dipandang tidak tepat lagi. 15. Disamping

kewajiban

tersebut

diatas

yaitu

menyediakan

tempat

penampungan baru berupa rumah tinggal, Pemerintah yaitu Kementerian Pekerjaan Umum Cq Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembagunan Waduk Jatigede harus segera mengosongkan daerah genangan Waduk Jatigede, karena pengisian awal waduk akan segera dilakukan. Maka secara intensif telah dilakukan pembahasan yang diikuti oleh semua instansi terkait di bawah naungan Kementerian Koordinator Perekonomian, mencari solusi bentuk apa yang paling tepat diberikan kepada masyarakat OTD (Orang Terkena Dampak), untuk segera pindah dari lokasi genangan Waduk Jatigede. 16. Disimpulkan bahwa Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum Cq Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembagunan Waduk Jatigede memberikan tempat penampungan baru tersebut dalam bentuk uang tunai.


Dimaksudkan dengan uang tunai tersebut masyarakat OTD dapat mencari sendiri tempat lokasi pemukiman baru yang lebih sesuai dengan keinginannya. 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2015, tanggal 2 Januari 2015, Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede,; Pasal 2 ayat (1) : Masyarakat

yang

terkena

dampak

pembangunan

Waduk

Jatigede

sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2), adalah : a. Penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namum belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975, tentang Ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah, dan Pasal 3 ayat (1) : Kepada penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a. Diberikan tempat penampungan pemukiman baru berupa rumah pengganti dalam bentuk uang tunai. Pasal 3 ayat (2) : Uang tunai sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diperuntukkan sebagai : a. Penggantian bangunan, b. Penggantian pengadaan tanah, dan c. Tunjangan kehilangan pendapatan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumedang / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : PRIMAIRE : 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa bangunan rumah tinggal berdasarkan data pada Proyek Pembangunan Waduk Jatigede, Model B : Bangunan, Nomor Urut : 84, dengan Nomor Peta : 326, yang terletak di Dusun Cibungur, RT 003 RW 004, Desa Jatibungur, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, yang telah dibayarkan ganti ruginya sebesar

Rp.

473.442,50 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh


dua rupiah dan lima puluh sen), yang diterima oleh pemiliknya langsung Daim Sukarna, adalah milik Daim Sukarna seperti apa adanya. 3. Berkaitan dengan permohonan Nomor 2 tersebut diatas, tidak ada kewajiban Tergugat II untuk membayar Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal (Uang Relokasi) sebesar Rp. 122.591.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). 4. Menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan prosedur pembebasan tanah atas obyek sengketa sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. 5. Menyatakan syah secara hukum pembebasan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah atas obyek sengketa. 6. Menyatakan Tergugat II tidak ada unsur Perbuatan Melawan Hukum. 7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini. SUBSIDAIR : Apabila Pengadilan Negeri Sumedang / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). Menimbang, bahwa selanjutnya dilanjutkan dengan acara jawab jinawab namun Penggugat tidak mengajukan repliknya,berdasarkan Berita Acara Sidang tertanggal 24 Mei 2016 ; Menimbang bahwa telah mengutip dan memperhatikan tentang hal hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan tanggal 20 Juli

2016

Pengadilan Negeri Sumedang,

Nomor 10 / Pdt.G / 2016 / PN.Smd.,

yang amarnya

berbunyi sebagai berikut : Dalam Eksepsi -

Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat I, sebagai pewaris sah atas rumah tinggal milik Bapak Inanta (Alm) dengan Ibu Eram (alm) berupa rumah tinggal panggung darurat yang berdiri diatas tanah hak milik seluas 248 M2 kelas DII, No.C1375 Persil 32a terdaftar dalam proyek pembangunan waduk jati gede dengan Peta bidang Nomor urut 34 dengan nomor peta 326 yang terletak di Dusun Cibungur Rt.003 Rw.004 Desa Jatibungur Kecamatan

Darmaraja

(sekarang

menjadi

Kecamatan

Jatigede)

Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat dan pada tanggal 29 April 1986


telah mendapat ganti rugi sebesar sebesar Rp.473.442,50 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh dua rupiah koma lima puluh sen) tercatat atas nama Sukarna Bin Inanta (alm) tersebut; 3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum; 4. Menyatakan Bapak Inanta (alm) dan Ibu Eram (alm) (orang tua Penggugat dan Tergugat I) berhak menerima ganti rugi atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat yang besarnya akan ditentukan oleh Pemerintah sesuai prosedur yang berlaku; 5. Memerintahkan Tergugat II untuk menyerahkan uang pengganti rumah tinggal kepada Penggugat dengan besaran sesuai dengan Prosedur yang berlaku; 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.461.000,- (satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng; 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa telah membaca Surat Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Smd, tanggal 28 Juli 2016 dan Akta Pernyataan Permohonan banding Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Smd tanggal 3 Agustus 2016, masing-masing yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumedang yang menerangkan bahwa NINDYO PURNOMO,S.H.MH kuasa hukum Pembanding I semula Tergugat II dan YAN MAHAL RIZZAL, S.H.MH. Kuasa Hukum Pembanding II, semula Tergugat III, masing-masing telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 20 Juli 2016 Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Smd. selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada : 1. Terbanding ,semula Penggugat pada tanggal 9 Agustus 2016 ; 2. Turut Terbanding I, semula

Tergugat I pada tanggal 5 Agustus 2016 ;

3. Pembanding II, semula Tergugat III pada tanggal 4 Agustus 2016 ; 4. Pembanding I, semula Tergugat II pada tanggal 9 Agustus 2016 ; Menimbang, bahwa Pembanding I, semula Tergugat II telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Oktober 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 4 Oktober 2016 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan secara patut dan seksama pada, tanggal 12 Oktober 2016 dan tanggal 13 Oktober 2016 ;


Menimbang,

bahwa terbanding semula Penggugat telah mengajukan

kontra memori banding tertanggal 19 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 20 Oktober 2016 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan Pembanding I, semula Tergugat II pada tanggal 20 Oktober 2016 ; Menimbang, bahwa telah membaca

Risalah surat pemberitahuan

memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Smd

bahwa

kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat secara patut dan seksama yaitu masing-masing kepada ; 1. Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 Agustus 2016 ; 2. Turut Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 5 Agustus 2016 ; 3. Pembanding I semula Tergugat II pada tgl.16 Agustus 2016 ; 4. Pembanding II, semula Tergugat III pada tanggal 4 agustus 2016 ; Menimbang, bahwa Pembanding II, semula Tergugat III telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Oktober 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 13 Oktober 2016 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan secara patut dan seksama pada, tanggal 14 Oktober 2016 ; Menimbang,

bahwa terbanding semula Penggugat telah mengajukan

kontra memori banding tertanggal 19 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 20 Oktober 2016 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan Pembanding II, semula Tergugat III pada tanggal 20 Oktober 2016 ; Menimbang, bahwa telah membaca

Risalah surat pemberitahuan

memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Smd

bahwa

kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat secara patut dan seksama yaitu masing-masing kepada ; 1. Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 Agustus 2016 ; 2. Turut Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 5 Agustus 2016 ; 3. Pembanding I semula Tergugat II pada tgl.16 Agustus 2016 ; 4. Pembanding II, semula Tergugat III pada tanggal 4 agustus 2016 ;


TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh

kuasa

hukum Pembanding I,II semula Tergugat II, III telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undangundang, maka oleh karenanya pemohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa keberatan-keberatan dalam memori banding dari Pembanding I, semula Tergugat II yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa uang tunai pengganti rumah tinggal (uang relokasi) diberikan hanya satu kali meskipun keluarga tersebut mempunyai rumah lebih dari satu unit; 2. Bahwa pemberian uang tunai pengganti rumah tinggal (uang relokasi) diberikan berdasarkan Peraturan Presiden R.I Nomor I tahun 2015, beserta kelengkapannya

yaitu

Keputusan

Menteri

Pekerjaan

Umum

dan

Perumahan rakyat dan Keputusan Gubernur Jawa Barat ; 3. Bahwa Daim Sukarna Bin Inanta memiliki dua unit rumah, namun uang pengganti rumah tinggal sebesar Rp.122.591.200,- adalah diberikan kepada kepala keluarga hanya satu kali saja ; 4. Sedangkan uang tunai pengganti rumah tinggal sebesar Rp.122.591.200,sudah diberikan kepada Daim Bin Inanta, maka dengan sendirnya tidak dapat diberikan lagi ; Menimbang, bahwa

kontra memori banding dari Terbanding

semula

Penggugat pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang sudahlah tepat dan memenuhi rasa keadilan sehingga permohonan banding I dari pemohon bandig haruslah dikesampingkan ; Menimbang, bahwa keberatan-keberatan dalam memori banding dari Pembanding II, semula Tergugat III yang pada pokoknya sebagai berikut : 1 Bahwa berdasarkan pasal 163 HIR, Penggugat (Terbanding) berkewajiban untuk membuktikan Tergugat III (Pembanding II) telah melakukan Perbuatan melawan hukum atas adanya perubahan nama dalam data kepemilikan rumah Bapak Inanta (alm) dengan ibu Eran (alm) ;


2. Bahwa Majelis Hakim (Judex Factie) telah salah dan keliru memutus sengketa a quo, berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa penetapan Pengadilan

Agama

menetapkan

Nomor

bahwa

Daim

2742/Pdt.G/2015.PA.Smd Sukarna

Bin

Inanta

yang

dan

telah

Ioh

Binti

Mahdani seingga dapat dinyatakan bahwa Daim Sukarna Bin Inanta (Tergugat I) dan Ioh Binti Inanta (Penggigat) berhak atas waris atas tanah milik seluas 248 M, kelas D2, Nomor C 1375 Persil 32A terdaftar proyek pembangunan Jatigede dengan peta bidang nomor urut dengan no peta 326 yang terletak di dusun Cibungur RT.003 Rw.004 Desa Jatibungur Kecamatan

Darmaraja

(sekarang

Kecamatan

Jatigede

Kabupaten

Sumedang Provinsi Jawa Barat) ; 3. Bahwa Majelis Hakim (Judex Factie) yang menyatakan Penggugat berhak menerima

ganti

rugi

atas

bangunan

rumah

tinggal,

haruslah

diatalkan/ditolak karena senyatanya Penggugat bukan sebagai pemilik mutlak atas bangunan seluas 248 M kelas D2, Nomor C 1375 Percil 32A terdaftar dalam proyek pembangunan waduk Jatigede dengan peta bidang nomor urut 34 dengan no peta 326 yang terletak di dusun Cibungur RT.003 RW.004 Desa Jatibungur Kecamatan Darmaraja (sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat), bangunan tersebut adalah harta warisan dari Bapak Inanta (alm) degan Ibu Eran (alam) (orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat I), ada pihak lain yang berhak untuk mendapatkan

harta

waris,

terhadap

pertimbangan

Majelis

yang

menyatakan Penggugat selaku pemilik rumah tinggal adalah pertimbangan salah dan keliru, sudah selayaknya Majelis Hakim tingkat banding untuk mengadili sendiri atau setidak-tidaknya menyatakan batal putusan Majelis Hakim tingkat pertama (Judex Factie) ; Menimbang, bahwa

kontra memori banding dari Terbanding

semula

Penggugat pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang sudahlah tepat dan memenuhi rasa keadilan sehingga permohonan banding II dari pemohon banding haruslah dikesampingkan ; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Pembanding I,II semula Tergugat II, III dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat telah dianggap termaktub dalam putusan ini ;


Menimbang, bahwa mengenai memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pembanding I, II semula Tergugat II, III dan Terbanding

semula Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim Tinggi pada

Pengadilan Tinggi Jawa Barat, apa yang diajukan dalam memori banding dan kontra memori banding telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim tingkat pertama dan tidak terdapat hal-hal yang baru, maka memori banding dan kontra memori

banding

tersebut

tidak

perlu

dipertimbangkan

lagi

dan

harus

dikesampingkan ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, mempelajari serta meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari surat-surat, berita acara persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 20 Juli 2016, Nomor 10 / Pdt.G / 2016 / PN.Smd., yang dimohonkan banding tersebut, Majelis

Hakim

tingkat banding, berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dan alasan dalam

memutus perkara

ini oleh Majelis Hakim tingkat pertama

tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan pertimbangan hukumnya oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai alasan pertimbangan hukumnya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding di dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 20 Juli 2016, Nomor 10 / Pdt.G / 2016 / PN. Smd, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding I, II semula Tergugat II, III tetap sebagai pihak yang kalah, maka Para Pembanding I,II semula Tergugat II, III dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; Mengingat, ketentuan dalam Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan

peraturan perundang-

undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; M E N G A D I L I : 

Menerima Permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding I. II semula Tergugat II, III ;



Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 20 Juli 2016, Nomor 10 / Pdt.G / 2016 / PN. Smd., yang dimohonkan banding tersebut ;




Menghukum

Para Pembanding I,II semula Tergugat II,III

untuk

membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2017 oleh kami

H. HANIFAH HIDAYAT NOOR, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan . H.SUTOTO HADI, S.H., M.Hum. dan DJERNIH SITANGGANG,Bc.Ip.S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 26 Januari 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh IWAN DARMAWAN , S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

H. SUTOTO HADI, S.H., M.H

H. HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH., MH

Ttd

DJERNIH SITANGGANG,Bc.Ip. S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI, Ttd

IWAN DARMAWAN, S.H

Perincian biaya perkara : Redaksi Putusan ………… Rp.

5.000,-

Materai …………………… Rp.

6.000,-

Pemberkasan ……………. Rp. 139.000,Jumlah

Rp. 150.000,-


(Seratus lima puluh libu rupiah)


PT.BDG

Recommend Documents