PT.BDG

PUTUSAN Nomor 353/Pdt/2015/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara : 1. NUR AMIN, umur 54 tahun, mantan karyawan PJKA/Perumka, bertempat tinggal di Jl. Sukabumi Nomor 8, Kelurahan Kacapiring, Kota Bandung ; 2. NY. SRI HARTATI, umur 64 tahun, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Sukabumi Nomor 18, Kelurahan Kacapiring, Kota Bandung ; 3. Drs. MOEKIJAT, umur 87 tahun, pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Laswi Nomor 19, Kelurahan Kacapiring, Kota Bandung ; 4. HJ. MILAH KARMAN, umur 76 tahun, pensiunan guru, bertempat tinggal di Jl. Laswi Nomor 21, Kelurahan Kacapiring, Kota Bandung ; Keempatnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ADEETJE SUMENDAP, SH.MH., LUKY TIRTIONO, SH., ACHMAD RIVAI, SH. dan IRWAN TRIJOKO, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum „LEX JUSTITIA‟, beralamat di Jl. Cendana Nomor 8, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2015, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding, semula Para Penggugat ; MELAWAN PT. KERETA API INDONESIA (Persero), berkedudukan di Bandung cq PT. KERETA API INDONESIA Daerah Operasional 2, Bandung, beralamat di Jalan Stasiun Selatan Nomor 25, Kota Bandung. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. J. ERIDHANY EKOSUSANTO,

S.E., S.H., 2.

ANDI SUKANDI, S.T., S.H., 3.

COSMAS KRISTARUM, S.H., 4. SEPTIAN EKO WIDAGDO, S.H., 5. YULIA EMRIT TAMBUSAI, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum AD & Partner, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 739 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2015,

selanjutnya

disebut sebagai Terbanding, semula Tergugat ; PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; 1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 Agustus 2015, Nomor 353/PEN/PDT/2015/PT.BDG. ; 2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARANYA : Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Surat gugatannya tanggal 10 Juni 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 10 Juni 2014 dalam Register Nomor 293/Pdt.G/2014/PN.Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: 1. Bahwa Para PENGGUGAT adalah pensiunan dan atau janda pensiunan Departemen Perhubungan, pegawai pada instansi / jawatan PJKA / Perumka, yang saat ini instansi tsb telah berubah status pada tahun 1990 berubah menjadi Perumka {Perusahaan Umum Kereta Api}, selanjutnya berubah lagi pada tahun 1998/1999 menjadi menjadi PT Kereta Api Indonesia [Persero]; 2. Bahwa tempat kediaman Para Penggugat yakni bangunan-bangunan rumah tinggal yang terletak di : 

Jl. Sukabumi Nomor 8, Kota Bandung, yang dihuni oleh Penggugat 1;



Jl. Sukabumi Nomor 18, Kota Bandung yang dihuni oleh Penggugat 2;



Jl. Laswi Nomor 19, Kel.Kacapiring, Kota Bandung, dihuni oleh Penggugat 3;



Jl. Laswi Nomor 21, Kel.Kacapiring, Kota Bandung yang dihuni oleh Penggugat 4; Selanjutnya disebut sebagai : obyek sengketa

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Perkara Nomor 353/Pdt/2015/PT.BDG.

3. Bahwa obyek sengketa sebagaimana yang telah disebutkan di atas, adalah merupakan rumah negara, dan penghunian nya telah berlangsung sejak tahun 1970 an secara terns menerus hingga saat ini; 4. Bahwa ke – penghunian PENGGUGAT di atas obyek sengketa adalah awal nya berdasarkan Surat Ijin Menghuni yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Perumahan Kota Bandung; dan penghunian tersebut terjadi dengan pembayaran sewa per tahun, yang penagihan nya dilakukan oleh PJKA /Perumka untuk disetorkan kepada negara; 5. Bahwa sekitar tahun 1980 an, surat-surat Ijin Menghuni yang dipegang oleh para penggugat telah ditarik dan diambil oleh PJKA, dan selanjutnya PJKA menerbitkan Surat Penunjukkan Rumah {SPR} sebagai pengganti Surat Ijin Menghuni; adapun berkenaan harga sewa tetap dibebankan kepada penghuni dan ditagih setiap tahun nya oleh PJKA; 6. Bahwa seraya dengan perubahan status bentuk perusahaan dari PJKA menjadi Perumka dan sekarang ini telah berubah pula menjadi PT Kereta Api Indonesia Persero, maka khususnya sejak tahun 2009, Direksi PT KAI telah melakukan serangkain perubahan tarif sewa sedemikan rupa yang nilai nya 20 hingga 100 kali lipat dart tarif sewa sebelum nya, perubahan mana dilakukan secara sepihak dengan memaksa para Penggugat menandatangani surat kontrak, surat perjanjian sewa menyewa yang diperbaharui; sehingga benar-benar memberatkan dan membebani para Penggugat; 7. Bahwa bersamaan dengan itu pula TERGUGAT secara sepihak telah memaksa

para

penghuni

guna

menandatangani

surat

kontrak

perjanjian sewa menyewa yang baru, disertai ancaman bilamana Para Penggugat menolak menandatangani surat perjanjian sewa yang diperbaharui, maka diharuskan mengosongkan rumah tinggal tersebut {obyek sengketa}; 8. Bahwa selanjutnya, PT KAI melalui surat nya ter tanggal 28 Januari 2014,

telah

memberitahukan

kepada

Para

Penggugat,

bahwa

perjanjian sewa / kontrak antara Para Penggugat selaku Penghuni dengan PT KAI, tidak akan diperpanjang, dengan kata lain bakal dihentikan secara sepihak; surat tsb diikuti dengan surat-surat lain dari PT KAI yang memaksa Para Penggugat mengosongkan rumah tempat tinggal Para Penggugat; Bahwa telah terjadi perbuatan penyalahgunaan keadaan / Misbruik van


Omstandigheden, oleh PT. KAI/Tergugat kepada Penghuni/Penggugat dimana Penggugat dalam posisi yang lemah; 9. Bahwa perbuatan sedemikian dari PT KAI Persero in casu Tergugat terbukti merupakan perbuatan melawan hukum, mengingat : 

Bahwa ternyata Tergugat bukanlah pemilik atas rumah-rumah tinggal yang dihuni oleh para Penggugat, karena rumah-rumah tersebut merupakan rumah negara sesuai dengan Surat Ijin Menghuni yang pernah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Perumahan Kota Bandung;



Bahwa Tergugat telah memanipulasi sedemikian rupa sehingga warkat-warkat dari Surat-surat Ijin Menghuni yang sebelumnya pernah diterbitkan oleh Kantor Urusan Perumahan, dirampas oleh Tergugat dan diganti dengan Surat Penunjukan Rumah, dan kemudian diperbaharui dengan dibuatkan surat kontrak, perjanjian sewa

menyewa,

sehingga

belakangan

menimbulkan

kesan

bahwasanya rumah-rumah negera obyek sengketa yang dihuni oleh Para Penggugat seakan-akan adalah rumah dinas milik Tergugat; 

Bahwa patut diduga Tergugat telah pula menggelapkan uang sewa yang selama ini ditagih oleh Tergugat, yang seharusnya disetorkan ke kas negara, namun tidak dibayarkan ke kas negara;

10. Bahwa oleh karena itu amat beralasan agar Surat-surat Penunjukan Rumah yang pernah dikeluarkan oleh Tergugat serta surat-surat perjanjian sewa menyewa yang diadakan oleh Tergugat atas rumah negara obyek sengketa, dinyatakan cacat hukum dan karenanya menjadi batal serta tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum; 11. Bahwa demikian pula surat Tergugat nomor 60/PNA/I/D.II-2014, ter tanggal

28

Januari

mengisyaratkan

agar

2014 Para

juncto

surat-surat

Penggugat

lain

nya

yang

mengosongkan

dan

menyerahkan rumah negara obyek sengketa kepada Tergugat, patut pula dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum; 12. Bahwa gugatan ini didukung bukti-bukti yang kuat secara hukum, sehingga untuk menjamin TERGUGAT membayar kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, kami mohon kepada Majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan meletakkan sita jaminan {conservatoir beslag} atas harta kekayaan TERGUGAT dalam hal ini berupa tanah dan bangunan kantor pusat terletak di Jalan Perintis


Kemerdekaan No 1 Bandung. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dan demi adanya kepastian hukum serta untuk melindungi kepentingan hukum PENGGUGAT atas OBYEK SENGKETA, maka PENGGUGAT dengan ini mohon secara hormat kepada Bapak KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS 1A BANDUNG kiranya berkenan untuk memutuskan : 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan 'Kantor PT. KAI, Daerah Operasi 2, Bandung (DAOP 2 Bandung)‟, terletak di Jl. Stasiun Timur Nomor 25, Kota Bandung; 3. Menyatakan bahwa penghunian oleh Para PENGGUGAT atas tanah dan bangunan obyek sengketa adalah sah dan legal; 4. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mendatangkan kerugian bagi PENGGUGAT; 5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum surat-surat SPR dan atau surat-surat kontrak, perjanjian sewa menyewa : a. Nomor : 04/SPR/KP/1998, ter tgl 3 Agustus 1998 atas nama Penggugat_1 b. Nomor : 08//SPR/BB/1982 ter tgl 30 Mei 1982 atas nama SUMARSO {Alm} suami dari Penggugat_2 c. Nomor

Kontrak

:

0053/40271/D.2/921/CTH/RD//IX/2013,

perjanjian sewa ter tanggal 23 September 2013, atas nama Penggugat_2; d. Nomor

Kontrak

:

0031/40271/D.2/921/CTH/RD/IX/2013,

perjanjian sewa ter tgl 24 September 2013, atas nama Penggugat_3; e. Nomor : 02/SPR/KP/1990, ter tgl 10 April 1990, atas nama KARMAN {Alm}, suami Penggugat_4; f. Nomor

Kontrak

:

0029/40271/D.2/921/CTH/RD/X/2013,

perjanjian sewa ter tgl 7 Oktober 2013, atas nama Penggugat_4; 6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum surat yang dikeluarkan oleh Tergugat : surat Pemberitahuan ter tanggal 28 Januari 2014, ber nomor 60/PNA/I/D.II-2014; 7. Menghukum TERGUGAT membayar ganti rugi materiil sebesar Rp.150 juta rupiah dan kerugian moril sebesar Rp.500 juta rupiah, yang harus dibayarkan secara sekaligus dan seketika. 8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;


Apabila Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). Menimbang,bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM KONPENSI : DALAM EKSEPSI. Bahwa Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (Plurium Litis Consortium). Bahwa Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatan a quo tertanggal 10 Juni 2014 telah menggugat PT. KERETA API INDONESIA (Persero) Daop 2 Bandung sebagai Tergugat, kemudian dalam perbaikan gugatan tertanggal 21 Agustus 2014 direvisi menjadi PT. KERETA API INDONESIA (Persero) berkedudukan di Bandung cq PT. KERETA API INDONESIA Daerah Operasional 2 Bandung sebagai Tergugat. Bahwa PT. Kereta Api Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas, secara organisasi perusahaan PT. Kereta Api Indonesia dipimpin oleh seorang Direktur Utama (President Director) yang membawahi beberapa Direktur serta beberapa Kepala Daerah Operasi (Vice President Daerah Operasi), diantaranya Daerah Operasi 2 Bandung. Bahwa sebagaimana diakui Para Penggugat dalam posita gugatan a quo padas point 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Tergugat adalah PJKA yang berubah menjadi Perumka dan kemudian menjadi PT. Kereta Api Indonesia. Disisi lain pada petitum gugatannya Para Penggugat telah meminta agar pengadilan menyatakan SPR (surat yang notabene dikeluarkan oleh Kantor Pusat), surat perjanjian sewa (surat yang dibuat berdasarkan Keputusan Direksi PT.Kereta Api Indonesia pusat), tidak sah dan batal demi hukum, disini artinya menurut ketentuan hukum acara, bukan hanya PT. Kereta Api Indonesia Daop 2 Bandung yang dijadikan Tergugat oleh Para Penggugat, melainkan juga Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia selaku pimpinan pusat harus juga turut dijadikan Tergugat atau setidaktidaknya Turut Tergugat dalam gugatan a quo. Bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 503K/Sip/1974 tanggal 12 April 1977 yangmana secara kaidah hukumnya berbunyi : "Oleh karena gugatan penggugat kekurangan subjek tergugat maka eksepsi dapat dikabulkan".


DALAM POKOK PERKARA. 1.

Bahwa Tergugat harus menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya tersebut oleh karena tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali.

2.

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam posita gugatan a quo berbanding terbalik (omstandigheden) dan bertolak belakang dengan fakta-fakta yang terjadi sebenarnya.

3.

Bahwa objek sengketa sebagaimana tercantum pada point 2. gugatan a quo adalah sebagian kecil tanah - tanah dan bangunan - bangunan milik PT. Kereta Api Indonesia yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia vang sebagian besar bukti hak tanahnya sudah bersertifikat, yangmana untuk tanah dan bangunan sebagaimana point 2. gugatan a quo adalah sebagian lokasi yang tercantum dalam Sertifikat Hak Pakai No. 6 Tahun 1988.

4.

Bahwa sebagaimana tercantum dalam beberapa Surat Penunjukan Rumah (SPR), beberapa Surat Perjanjian Sewa Tanah dan Bangunan, beberapa Surat Keterangan/Pernyataan dari Para Penggugat (pada saatnya akan dibuktikan nanti), Para Penggugat secara jelas mengakui bahwa Tanah dan Bangunan yang mereka tempati adalah milik PT. Kereta Api Indonesia yang awalnya merupakan rumah dinas.

5.

Bahwa Para Penggugat dan atau keluarganya adalah orang-orang tua yang berpendidikan dan intelektualnya tinggi, sehingga tidak benar dan sangat tidak masuk akal apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat dipaksa dan diancam oleh Tergugat untuk menandatangani surat perjanjian sewa menyewa, serta warkat-warkat dari surat-surat ijin menghuni yang sebelumnya pernah diterbitkan oleh Kantor Urusan Perumahan telah dirampas oleh Tergugat.

6.

Bahwa para penghuni tanah dan bangunan milik PT. Kereta Api Indonesia lainnya yang tinggal disekitar objek segketa yang berjumlah 22 bangunan / 22 kk, yang kesemuanya berstatus dan berposisi yang sama dengan Para Penggugat, saat ini dapat menerima dan mengakui atas adanya pemutusan sewa tanah dan bangunan milik PT. Kereta Api Indonesia, dan hanya 4 orang saja (in casu Para Penggugat) yang saat ini mengajukan gugatan a quo.

7.

Bahwa, sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa : 1. Antara Penggugat 1 dengan PT. Kereta Api Indonesia (vide. Nomor 0035/40271/D.2/921/CTH/RD/XII/2011, tanggal 1 Desember 2011) ;


2. Antara Penggugat 2 dengan PT. Kereta Api Indonesia (vide. Nomor 0053/40271/D.2/921/CTH/RD/IX/2013, tanggal 23 September 2013) 3. Antara Penggugat 3 dengan PT. Kereta Api Indonesia (vide. Nomor 0031/40271/D.2/921/CTH/RD/IX/2013, tanggal 19 September 2013) 4. Antara Penggugat 4 dengan PT. Kereta Api Indonesia (vide. Nomor 0029/40271/D.2/921/CTH/RD/XII/2013,

tanggal

25

September

2013) ; Kesemuanya tercantum dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf B. sub. c. yang pada intinya mangatur : "Pihak Kedua (in casu Para Penggugat) berkewajiban untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sewa kepada Pihak Pertama (in casu Tergugat/PT. Kereta Api Indonesia) apabila masa sewa telah berakhir dan atau akan dipergunakan oleh Pihak Pertama. 5. Bahwa sesuai surat-surat perjanjian sewa tersebut, masa sewa telah berakhir pada tahun 2013 / awal tahun 2014 bahkan untuk Penggugat 1 masa sewa telah berakhir pada tahun 2012, dan oleh karena obyek sewa akan dipergunakan dan dimanfaatkan sendiri oleh PT. Kereta Api

Indonesia,

maka

Tergugat

mengirimkan

surat

Nomor

:

60/PNA/l/D.II-2014 Tanggal 28 Januari 2014 kepada para penghuni/ penyewa rumah dinas yang intinya memberitahukan bahwa kontrak/ sewa tidak akan diperpanjang. 6. Bahwa para peyewa / para penghuni lain sebagian besar dapat mengerti dan memahami atas tidak diperpanjangnya masa sewa, dan setelah diberi waktu yang cukup mereka sebagian besar telah mengosongkan tanah dan bangunan secara sukarela, akan tetapi lain halnya dengan Para Penggugat, dengan alasan yang sungguh dibuatbuat mereka bukannya mengosongkan rumah yang disewa secara sukarela, malahan mengajukan gugatan a quo ke pengadilan. 7. Bahwa selain dengan dalil yang keliru dan terkesan asal-asalan, Para Penggugat terlihat kurang serius dalam mengajukan gugatannya, halmana terlihat dari penyampaian tanggal kontrak pada petitum gugatannya banyak yang keliru yaitu diantaranya perjanjian sewa dengan nomor kontrak : 0031/40271/D.2/921/CTH/RD/IX/2013, atas nama Penggugat 3 tercantum tanggal 24 September 2013 padahal seharusnya tanggal 19 September 2013, kemudian perjanjian sewa dengan nomor kontrak : 0029/40271/D.2/ 921/CTH/RD/X/2013, atas nama Penggugat 4 tercantum tanggal 7 Oktober 2013 padahal


seharusnya tanggal 25 September 2013. 8. Bahwa Para Penggugat juga terlihat kurang serius dan terkesan setengah-setengah dalam mengajukan gugatannya, halmana terlihat dari tuntutan pembatalan surat-surat SPR dan atau surat-surat kontrak pada petitum gugatannya, Para Pengggugat tidak secara utuh dan lengkap mengajukan gugatan pembatalan atas SPR dan surat kontraknya, yaitu untuk Penggugat 3 tidak mengajukan gugatan pembatalan atas SPRnya dan untuk Penggugat 1 tidak mengajukan gugatan pembatalan atas surat kontraknya. 9. Bahwa sebenarnya Para Penggugat menyadari bahwa dirinya sudah tidak punya alas hak apapun untuk tetap bertahan dan tidak mau meninggalkan rumah secara sukarela, Para Penggugat mengajukan gugatan a quo merupakan suatu bentuk pressure kepada Tergugat dan

upaya

coba-coba

untuk

mengulur-ulur

waktu.

Menurut

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 212 K/SIP/1958 Tanggal 22 Nopember 1958 secara kaidah hukum berbunyi “Pihak yang tidak beritikad baik tidak dilindungi hukum”. 10. Bahwa klasifikasi gugatan Para Penggugat kepada Tergugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum yaitu sebagaimana dalam petitum gugatannya point 4 dan point 7, Para Penggugat telah menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 150 juta,- dan kerugian moril sebesar Rp. 500 juta,- yang harus dibayarkan secara sekaligus dan seketika. 11. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat baik dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2014 maupun dalam surat perbaikan gugatan tertanggal 21 Agustus 2014, Para Tergugat tidak pernah memerinci dan menerangkan dirnana letak perbuatan melawan hukum Tergugat dan bagaimana bisa muncul nilai kerugian yang telah diderita Para Penggugat secara materiil sebesar Rp. 150 juta,- dan kerugian secara moril Rp. 500 juta,- ??? 12. Bahwa untuk kerugian secara moril dalam praktek sudah lazim penggugat mengajukan angka yang cukup fantantis walaupun tidak pernah dikabulkan pengadilan (oleh karena tidak pernah bisa dibuktikan), tetapi atas kerugian secara materiil Para Penggugat seharusnya menerangkan angka tersebut diperoleh dari mana ? apakah disebabkan Para Penggugat harus bayar sewa yang notabene


memang merupakan kewajibannya ?, ataukah disebabkan Para Penggugat diputus kontrak yangmana sudah disepakati sebelumnya ?, atau ada penyebab-penyebab lainnya sehingga mengakibatkan munculnya kerugian sebesar itu ? atau bagaimana ?, dengan tanpa ada rincian dan pembuktian nilai kerugian serta kausalitet hubungan sebab akibat bisa timbulnya kerugian tersebut, maka gugatan Para Penggugat

menjadi

sangat

kabur

(obscuur

libel).

Menurut

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 492 K/SIP/1970 Tanggal 16 Desember 1970 yang secara kaidah hukum berbunyi : "Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan, tanpa rincian yang dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas / tidak sempurna" Kemudian menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 598/SIP/1971 Tanggal 18 Desember 1971 yang secara kaidah hukum berbunyi : "Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut". DALAM REKONPENSI : Bahwa Tergugat dalam Konpensi, sekarang menjadi Penggugat dalam Rekonpensi, dengan ini dan dalam perkara ini mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Para Penggugat dalam Konpensi yang selanjutnya menjadi Tergugat dalam Rekonpensi 1 s/d 4 (Para Tergugat dalam gugatan Rekonpensi) yaitu untuk hal dan dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1. Bahwa seluruh hal yang dikemukakan Tergugat dalam bab Konpensi diatas harus diangap termuat seluruhnya dan menjadi dasar gugatan Penggugat dalam Rekonpensi ini, oleh karena itu berlaku secara mutatis mutandis sehingga Penggugat dalam Rekonpensi tidak lagi harus mengulang dalil-dalilnya dalam gugatan Rekonpensi ini. 2. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam bab Konpensi diatas, tanah dan bangunan yang saat ini masih ditempati Para Tergugat dalam Rekonpensi adalah hak Penggugat Rekonpensi/PT. Kereta Api Indonesia dengan dasar hak pakai (vide. Sertifikat Hak Pakai No. 6 Tahun 1988) yang kemudian disewa oleh Para Tergugat dalam Rekonpensi sesuai dengan Surat Perjanjian yang dibuat dibawah


tangan, masing-masing : 1. Perjanjian Nomor : 0035/40271/D.2/921/CTH/RD/XII/2011, tanggal 1 Desember 2011, atas nama Tergugat dalam Rekonpensi 1, berakhir tanggal 31 Desember 2012 (vide. Pasal 4) ; 2. Perjanjian Nomor : 0053/40271/D.2/921/CTH/RD/IX/2013, tanggal 23 September 2013, atas nama. Tergugat dalam Rekonpensi 2, berakhir tanggal 31 Desember 2013 (vide. Pasal 5) ; 3. Perjanjian Nomor : 0031/40271/D.2/921/CTH/RD/IX/2013, tanggal 19 September 2013, atas nama Tergugat dalam Rekonpensi 3, berakhir tanggal 31 Desember 2013 (vide. Pasal 5); 4. Perjanjian Nomor : 0029/40271/D.2/921/CTH/RD/XII/2013, tanggal 25 September 2013, atas nama Tergugat dalam Rekonpensi 4, berakhir tanggal 28 Februari 2014 (vide. Pasal 5) ; 3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf B. sub. c. Surat-Surat Perjanjian sebagaimana point 2. diatas Jo. Surat dari Penggugat dalam Rekonpensi Nomor : 60/PNA/l/D.II-2014 Tanggal 28 Januari 2014 kepada Para Tergugat dalam Rekonpensi, maka sejak berakhirnya sewa Para Tergugat dalam Rekonpensi tidak punya alas hak apapun untuk tetap tinggal di tanah dan bangunan sewa tersebut. 4. Bahwa walaupun Para Tergugat dalam Rekonpensi tidak punya lagi alas hak apapun untuk tinggal di tanah dan bangunan sewa tersebut, dan sudah diberikan peringatan untuk segera mengosongkannya, tetapi dengan berbagai alasan, sampai dengan diajukannya gugatan rekonpensi ini Para Tergugat dalam Rekonpensi masih tetap menghuni dan tidak mau meninggalkan tanah dan bangunan milik Penggugat dalam Rekonpensi, halmana tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum. 5. Bahwa oleh karena Para Tergugat dalam Rekonpensi tidak punya lagi alas hak apapun, maka sudah sepatutnya Para Tergugat dalam Rekonpensi dihukum untuk mengosongkan tanah dan bangunan sewa milik Penggugat dalam Rekonpensi, secara sukarela ataupun secara paksa. 6. Bahwa demi kepastian dan ketaatan terhadap hukum, maka sudah selayaknya Para Tergugat dalam Rekonpensi dikenai uang paksa (dwangsom) apabila lalai memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut point 5. diatas, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / perharinya sejak gugatan rekonpensi ini diajukan sampai dengan pengosongan


bisa dilaksanakan, yang akan dihitung terus secara akumulatif. 7. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 3 (2) huruf A sub. d. Surat Perjanjian a quo, juga mengingat tarip sewa yang sudah berjalan serta fluktuasi nilai rupiah saat ini, maka adalah wajar apabila Para Tergugat dalam Rekonpensi dikenai biaya sewa sampai dengan gugatan rekonpensi ini diajukan, sebesar masing-masing : 1. Untuk Tergugat dalam Rekonpensi 1: 21 bulan x Rp. 3.000.000,- = 63.000.000,- + ppn 10% = 69.300.000,2. Untuk Tergugat dalam Rekonpensi 2 : 9 bulan x Rp. 1.500.000,- = 13.500.000,- + ppn 10% = 14.850.000,3. Untuk Tergugat dalam Rekonpensi 3 : 9 bulan x Rp. 2.000.000,- = 18.000.000,- + ppn 10% = 19.800.000,4. Untuk Tergugat dalam Rekonpensi 4 : 7 bulan x Rp. 1.000.000,- = 7.000.000,- + ppn 10% = 7.700.000,8. Bahwa dalam point 6, 7, 8, 9 gugatan dalam konpensi, Para Tergugat dalam Rekonpensi dengan semena-mena telah menuduh Penggugat dalam Rekonpensi melakukan pemaksaan, pengancaman, manipulasi bahkan tuduhan menggelapkan uang negara, halmana secara hukum patut diduga merupakan Tindak Pidana Penghinaan dan atau Pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 310 (1) jo. Pasal 311 (1) jo. 315 KUHP, yang untuk itu Penggugat dalam Rekonpensi akan melaporkannya kepada pihak kepolisian. 9. Bahwa atas tuduhan semena-mena dalam gugatan a quo dari Para Tergugat dalam Rekonpensi tersebut, Penggugat dalam Rekonpensi, merasa terhina dan dicemarkan secara kehormatan dan nama baik, secara internal terhadap atasan juga secara eksternal terhadap khalayak yang mengetahui isi gugatan tersebut, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1372 KUHPerdata yang berbunyi : " Tuntutan perdata

tentang

hal

penghinaan

adalah

bertujuan

mendapat

penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik ", maka adalah wajar dan adil apabila selevel Penggugat dalam Rekonpensi menuntut ganti atas kerugian moril sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang harus ditanggung secara renteng oleh Para Tergugat dalam Rekonpensi.


10. Bahwa saat ini sesuai fakta-fakta dilapangan, patut diduga Para Tergugat dalam Rekonpensi secara tanpa hak dan melawan hukum telah menyuruh orang lain menghancurkan sebagian rumah/ gedung milik PT. Kereta Api Indonesia yang telah mereka sewa, yangmana sesuai ketentuan Pasal 170 (1) jo. Pasal 406 (1) jo. 410 KUHP, Penggugat dalam Rekonpensi akan melaporkannya kepada pihak kepolisian. 11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi : “Tiap

perbuatan melanggar hukum, yang membawa

kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, maka adalah wajar apabila Para Tergugat dalam Rekonpensi dikenai ganti rugi atas bangunan milik Penggugat dalam Rekonpensi yang telah dihancurkan yang jika ditaksir masing-masing : 1. Untuk Tergugat dalam Rekonpensi 1 : Rp. 750.000.000,2. Untuk Tergugat dalam Rekonpensi 2 : Rp. 500.000.000,3. Untuk Tergugat dalam Rekonpensi 3 : Rp. 450.000.000,4. Untuk Tergugat dalam Rekonpensi 4 : Rp. 400.000.000,12. Bahwa gugatan dalam rekonpensi ini segala sesuatunya dilandasi oleh bukti yang cukup otentik, maka adalah wajar jika putusannya dapat dilaksanakan

terlebih

dahulu

walaupun

Para

Tergugat

dalam

Rekonpensi mengajukan verzet, banding serta kasasi dan atau upayaupaya hukum lainnya. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat dalam Konpensi atau Penggugat dalam Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa

dan

mengadili

perkara

ini

sudilah

kiranya

berkenan

memutuskan : DALAM KONPENSI : DALAM EKSEPSI. - Menerima eksepsi dari Tergugat. - Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. DALAM POKOK PERKARA. - Menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak diterima. DALAM REKONPENSI : - Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya. - Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum :


1. Surat Perjanjian Nomor : 0035/40271/D.2/921/CTH/RD/XII/2011, tanggal 1 Desember 2011 ; 2. Surat Perjanjian Nomor : 0053/40271/D.2/921/CTH/RD/IX/2013, tanggal 23 September 2013 ; 3. Surat Perjanjian Nomor : 0031/40271/D.2/921/CTH/RD/IX/2013, tanggal 19 September 2013 ; 4. Surat Perjanjian Nomor : 0029/40271/D.2/921/CTH/RD/XII/2013, tanggal 25 September 2013 ; - Menyatakan Para Tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. - Menghukum Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk mengosongkan tanah dan bangunan sewa milik Penggugat dalam Rekonpensi, secara sukarela ataupun secara paksa. - Menghukum Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) apabila lalai mengosongkan tanah dan bangunan sewa milik Penggugat dalam Rekonpensi masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) /perharinya sejak gugatan rekonpensi ini diajukan sampai dengan pengosongan bisa dilaksanakan, yang akan dihitung terus secara akumulatif. - Memerintahkan Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar sewa sebesar masing-masing : 1. Untuk Tergugat dalam Rekonpensi 1: 21 bulan x Rp. 3.000.000,- = 63.000.000,- + ppn 10% = 69.300.000,2. Untuk Tergugat dalam Rekonpensi 2 : 9 bulan x Rp. 1.500.000,- = 13.500.000,- + ppn 10% = 14.850.000,3. Untuk Tergugat dalam Rekonpensi 3 : 9 bulan x Rp. 2.000.000,- = 18.000.000,- + ppn 10% = 19.800.000,4. Untuk Tergugat dalam Rekonpensi 4 : 7 bulan x Rp. 1.000.000,- = 7.000.000,- + ppn 10% = 7.700.000,-

Menghukum Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk mengganti kerugian moril kepada Penggugat dalam Rekonpensi sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) secara tanggung renteng.

-

Menghukum Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar ganti rugi atas bangunan milik Penggugat dalam Rekonpensi yang telah


dihancurkan, ditaksir masing-masing: 1. Untuk Tergugat dalam Rekonpensi 1 : Rp. 750.000.000,2. Untuk Tergugat dalam Rekonpensi 2 : Rp. 500.000.000,3. Untuk Tergugat dalam Rekonpensi 3 : Rp. 450.000.000,4. Untuk Tergugat dalam Rekonpensi 4 : Rp. 400.000.000,-

Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat dalam Rekonpensi mengajukan upaya verzet, banding, kasasi dan atau upaya-upaya hukum lainnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -

Menghukum Para Penggugat dalam Konpensi / Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum. Membaca serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang

tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 21 April 2015, Nomor 293/Pdt.G/2014/PN.Bdg., yang amar lengkapnya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI -

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA DALAM KONPENSI -

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI 1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi untuk sebagian. 2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum perjanjian sewamenyewa (kontrak) antara Penggugat dalam Rekonpensi dengan para Tergugat dalam Rekonpensi, sebagai berikut: 1) Perjanjian Nomor : 0035/40271/D.2/921/CTH/RD/XII/2011, tanggal 1 Desember 2011, atas nama Tergugat dalam Rekonpensi I. ; 2) Perjanjian Nomor : 0053/40271/D.2/921/CTH/RD/IX/2013, tanggal 23 September 2013, atas nama. Tergugat dalam Rekonpensi II.; 3) Perjanjian Nomor : 0031/40271/D.2/921/CTH/RD/IX/2013, tanggal 19 September 2013, atas nama Tergugat dalam Rekonpensi III.; 4) Perjanjian Nomor : 0029/40271/D.2/921/CTH/RD/XII/2013, tanggal 25 September 2013, atas nama Tergugat dalam Rekonpensi IV.;


3. Menyatakan para Tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. 4. Menghukum

para

Tergugat

mengosongkan tanah

dalam

dan bangunan

Rekonpensi

untuk

obyek sengketa yang

dihuni/dikuasainya dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam Rekonpensi. 5. Menghukum para Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp. 100.000,setiap hari keterlambatan melaksanakan diktum putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan secara riel. 6. Menolak gugatan rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi selain dan selebihnya. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI -

Menghukum

para

Penggugat

Konpensi/para

Tergugat

dalam

Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 971.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), secara tanggung renteng. Mengingat

akan

Akta/Risalah

Pernyataan

permohonan

Banding Nomor 53/Pdt.B/2015/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Mei 2015 Para Pembanding semula Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya tersebut diatas telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana pada tanggal 18 Mei 2015 telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding, semula Tergugat ; Memperhatikan memori banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 10 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 11 Juni 2015, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 22 Juni 2015 ; Memperhatikan pula kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding/Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 3 Juli 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Pembanding/Para Penggugat tanggal 30 Juli 2015 ;


Menimbang,

bahwa

sebelum

berkas

perkara

dikirim

ke

Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari

dan

memeriksa

berkas

perkaranya

di

Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Bandung, yaitu masing-masing pada tanggal 28 Mei 2015 kepada Pembanding/Penggugat dan tanggal 2 Juli 2015 kepada Terbanding/Tergugat ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut dijatuhkan pada tanggal 21 April 2015 dengan dihadiri oleh Para Penggugat

dalam Konpensi dan Tergugat, dengan perantaraan kuasa

Para Pembanding/Para Penggugat tersebut mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Mei 2015, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

tata cara yang

ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ; Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, kuasa Para Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan keberatan sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya tertanggal 10 Juni 2015 yang pada pokoknya Pembanding menyatakan berkeberatan dan menolak terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama : 1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung terkesan sangat menyederhanakan proses terjadinya peralihan hak atas sertifikat Hak Pakai Nomor 6 Kelurahan Kacapiring tahun 1988 ; 2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung hanya mengutip sebagian saja dari ketentuan pasal 8 dari PP Nomor 57 tahun 1990 ; 3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah pula mengabaikan ketentuan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkereta Api an ; 4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah pula mengabaikan dan tidak mempertimbangkan ketentuan perundangundangan berkenaan “hak pakai atas tanah”, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, bahwa didalam pasal 45 ayat (3) terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa “hak pakai untuk


jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu, hanya diberikan kepada : Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah, Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Badan Internasional serta Badan Keagamaan dan Badan Sosial ; 5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah mengabaikan keterangan yang tercantum pada Risalah Pemeriksaan Tanah tertanggal 15 Pebruari 1988 vide bukti P.6, khususnya dalam kolom “keadaan tanah” pada butir (5) menerangkan : bahwa diatas tanah itu terdapat bangunan-bangunan yang bukan kepunyaan Pemohon hak dalam ini PJKA ; 6. Bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman dan PP Nomor 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara, maka ketentuan Burgelijke Woring Regelin (BWR) 1934 dinyatakan tidak berlaku lagi. Maka sejak tahun 1995 Perumka tidak lagi mempunyai kewenangan atas rumah-rumah dinas yang sebelumnya menjadi obyek Surat Penunjukan Rumah (SPR)

dan

sesuai dengan peraturan mengenai rumah Negara, kewenangan berada pada pimpinan lembaga/departemen, untuk rumah dinas golongan II sedangkan untuk rumah negara golongan III berada dibawah pengaturan Kementrian PU/Direktorat Jenderal Cipta karya, masing-masing departemen/kementrian tersebut dalam hal ini adalah selaku Pengguna Barang Milik Negara ; 7. Bahwa PT KAI

Persero bukanlah merupakan instansi pemerintah,

karenanya tidak dapat dikategorikan sabagai “Pengguna Barang Milik Negara” dan juga tidak dapat disebut sebagai “Kuasa Pengguna Barang Milik Negara. Oleh karena itu PT KAI Persero/Terbanding bukanlah merupakan pihak yang berhak atas obyek sengketa, sehingga oleh karena itu PT. KAI Persero/Terbanding tidak berhak dan tidak berwenang serta tidak mempunyai kapasitas melakukan kegiatan menyewa-nyewakan obyek sengketa kepada Para Pembanding dan oleh karenanya perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh PT.KAI Persero demi hukum haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan :


- Menerima permohonan banding dari para Pembanding ; - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 21 April 2015, Nomor 293/Pdt.G/2014/PN.Bdg., ; - Mengadili sendiri dan memutuskan : Dalam Konpensi Dalam Eksepsi -

Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan 'Kantor Pusat PT. KAI,

terletak di Jl. Perintis

Kemerdekaan No 1, Kota Bandung; 3. Menyatakan

bahwa

penghunian

oleh

Para

Penggugat/Para

Pembanding atas tanah dan bangunan obyek sengketa adalah sah dan legal; 4. Menyatakan melawan

Tergugat/Terbanding

hukum

yang

telah

mendatangkan

melakukan kerugian

perbuatan bagi

Para

Penggugat/Para Pembanding; 5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum surat-surat SPR dan atau surat-surat kontrak, perjanjian sewa menyewa : a. Nomor : 04/SPR/KP/1998, ter tgl 3 Agustus 1998 atas nama Penggugat_1 b. Nomor : 08//SPR/BB/1982 ter tgl 30 Mei 1982 atas nama SUMARSO {Alm} suami dari Penggugat_2 c. Nomor

02/SPR/KP/1990, ter tgl 10 April 1990, atas nama

KARMAN (Alm), suami Penggugat 4/Pembanding 3 d. Nomor

Kontrak

0035/40271/D.2/921/CTH/RD//XII/2011,

perjanjian sewa ter tanggal 1 Desember 2011, atas nama Penggugat 1/Pembanding 1; e. Nomor Kontrak 0053/40271/D.2/921/CTH/RD/IX/2013, perjanjian sewa tertanggal 23 September 2013, atas nama Penggugat 2/Pembanding 2 ; f. Nomor

Kontrak

0031/40271/D.2/921/CTH/RD/IX/2013,

perjanjian sewa ter tgl 24 September 2013, atas nama


Penggugat_3; g. Nomor

Kontrak

:

0029/40271/D.2/921/CTH/RD/X/2013,

perjanjian sewa ter tgl 7 Oktober 2013, atas nama Penggugat_4; 6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum surat yang dikeluarkan oleh Tergugat : surat Pemberitahuan ter tanggal 28 Januari 2014, ber nomor 60/PNA/I/D.II-2014; 7. Menghukum Tergugat/Terbanding membayar ganti rugi materiil sebesar Rp.150 juta rupiah dan kerugian moril sebesar Rp.500 juta rupiah, yang harus dibayarkan secara sekaligus dan seketika.

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding/Tergugat telah pula mengajukan keberatan terhadap memori banding yang diajukan oleh kuasa Para Pembanding/Para Penggugat, yang pada pokoknya adalah bahwa peralihan hak atas sertifikat hak pakai Nomor 6/Kelurahan Kacapiring kepada PT KAI Persero/Terbanding, berlaku secara otomatis sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) PP Nomor 19 tahun 1998, sehingga perbuatan Terbanding menarik uang sewa, mengadakan perjanjian serta surat-surat somasi adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu Terbanding semula Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berkenan memutuskan sebagai berikut : - Menolak permohonan banding Para Pembanding untuk seluruhnya ; - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 21 April 2015, Nomor 293/Pdt.G/2014/PN.Bdg., ; - Membebankan biaya perkara kepada Para Pembanding ; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 21 April 2015, Nomor

293/Pdt.G/2014/PN.Bdg.,

maka

Pengadilan

Tinggi

dapat

menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena dalam

pertimbangan-pertimbangan

hukumnya

telah

memuat

dan

menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;


Menimbang, bahwa setelah membaca serta memperhatikan dan mencermati dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/ParaPenggugat dan kontra memori banding dari Terbanding/Tergugat ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi ; Menimbang,

bahwa

dengan

hal

demikian

maka

pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 21 April 2015, Nomor 293/Pdt.G/2014/PN.Bdg., dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding/ Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun ditingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ; Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pemeriksaan Ulang di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Ketentuan-ketentuan per Undang-undangan yang terkait ;

MENGADILI: -

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat ;

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 21 April 2015, Nomor 293/Pdt.G/2014/PN.Bdg., yang dimohonkan banding tersebut ;

-

Menghukum Para Pembanding/semula Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : RABU tanggal 21 OKTOBER 2015 oleh kami KAREL TUPPU, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. LEXSY MAMONTO, S.H. M.H., dan JOHN PITER, S.H. M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Anggota yang


ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan mana pada hari RABU tanggal 28 OKTOBER 2015 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh H. NANANG PRIATNA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

H. LEXSY MAMONTO, S.H. M.H.

KAREL TUPPU, S.H., M.H.

ttd

JOHN PITER, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H. NANANG PRIATNA, SH.

Perincian biaya perkara : Redaksi putusan

Rp.

5.000,-

Meterai

Rp.

6.000,-

Pemberkasan

Rp. 139.000,-

Jumlah

Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)


PT.BDG

Recommend Documents