PT.BDG

PUTUSA N NOMOR 183/PDT/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SRI HASTUTI, Wanita, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di JaIan. Krakatau Blok A No. 01, RT/RW. 008/009, Kelurahan. Jakasampurna, Kecamagtan Bekasi Barat, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Drs.

Ganjar

P

Soemantri,

S.H.,

Nugraha

Suraatmadja S.H., dan John Batara Pulungan S.H., para Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jasa Yabhika beralamat di JaIan Bapak Husein Dalam Nomor 6 Cihampelas,

Bandung,

bertindak

baik

sendiri-sendiri

maupun bersama-sama selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal

26 September 2016;

selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT;

Lawan :

1. PT. SWADHARMA SURYA FINANCE, berkedudukan di Graha BIP 3 Floor Jalan Gatot Subroto Kav 23 Jakarta (12930), yang diwakili oleh

Vonny

Santososelaku

Direktur,

dalam

hal

ini

memberikan kuasa kepada Novira Andriani, S.H., selaku Legal & Collection Head, beralamat di Graha BIP 3 Floor Jalan Gatot Subroto Kav 23 Jakarta (12930), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2015 selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING I SEMULA TERGUGAT I;

Putusan Nomor 183/Pdt/2017/PT.BDG, Halaman 1 dari 37

2. RUDI, beralamat di Perumahan Taman Galaxy, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai: TERBANDING II SEMULA TERGUGAT II ; Dan 1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Qq. DIREKTORAT JENDERAL

KEKAYAAN

PELAYANAN

KEKAYAAN

NEGARA NEGARA

dan

KANTOR LELANG

(KPKNL) BEKASI, beralamat di Jalan Sersan Aswan, Nomor 08 D, Bekasi Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai, TURUT TERBANDING I SEMULA TURUT TERGUGAT I ; 2. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR

WILAYAH

JAWA

BARAT

Qq.

KEPALA

KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, beralamat di Jalan. Chairil Anwar Nomor 25 Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERBANDING II SEMULA TURUT TERGUGAT II Pengadilan Tinggi tersebut ; Setelah membaca meneliti surat-surat sebagai berikut : 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, tanggal 17 April 2017, Nomor 183/PEN/PDT/2017/PT.BDG., tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas; 2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 21 September 2016, Nomor 459/Pdt.G/2015/PN.Bks ; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa PENGGUGAT dengan surat gugatan tanggal 23 September 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 23 September 2015 dalam Register Nomor 459/Pdt.G/2015/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:


1. Bahwa, PENGGUGAT adalah pemilik 3 buahsertifikat tanah beserta bangunan yang terletak di Perumahan Taman Galaxy, Kelurahan Jakasetia, Kec Bekasi Selatan, Kab Bekasi, Sertifikat Hak Milik No. 7382 seluas 187 m2, Sertifikat Hak Milik No. 2790 seluas 108 m2, dan Sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun No. 577/XIV/A seluas 74 m2, terletak di Kelurahan Sumur Batu, Kec Kemayoran, Jakarta Pusat, kesemuanya a/n Sri Hastuti; 2. Bahwa, awalnyaPENGGUGAT telah menjaminkan 3 buah sertifikat tersebut kepada TERGUGAT I untuk keperluan Peminjaman Modal Pembangunan

Perumahan/kontruksi

dengan

jumlah

kredit

dari

TERGUGAT Isebesar Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah), yang mana diberikan oleh TERGUGAT I dengan fasilitas kredit untuk jangka waktu 24 bulan terhitung mulai tanggal 09 Mei 2013, dengan angsuran/cicilan perbulan sebesar Rp. 124.811.000,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu rupiah), yang diikat dengan Pemberian Atas Perjanjian Kredit No. 800201300015 tertanggal 05 April 2013

antara

PENGGUGATselaku

Debitur/Pemilik

Agunan

dengan

TERGUGAT I selaku Kreditur, serta Salinan Perjanjian Kredit tersebut tidak diberikan kepada PENGGUGAT ; 3. Bahwa, pembayaran kredit tersebut awalnya berjalan dengan baik, selama 15

bulan

PENGGUGAT

telah

menunaikan

kewajibannya

secara

berkesinambungan, sehingga total yang telah dibayarkan adalah sebesar Rp 1.872.165.000,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) namun pada awal pertengahan tahun 2014 PENGGUGAT mengalami kesulitan pembayaran dikarenakan usaha PENGGUGAT mengalami penurunan omset/pemasukan; 4. Bahwa, atas permohonan PENGGUGAT selaku Debitur/Pemilik Agunan yang mengalami kesulitan tersebut, TERGUGAT I bukannya mencari solusi yang terbaik guna menyelamatkan usaha dan kredit, malah pada tanggal 12 Mei 2015 PENGGUGAT mendapat Surat Pemberitahuan Lelang dari PT Balai

Lelang

Royal,

JaminanPENGGUGAT

yang tersebut

memberitahukan akan

dilelang,

bahwa untuk

Obyek

selanjutnya

PENGGUGAT setelah menerima pemberitahuan lelang tersebut memohon kepada TERGUGAT I untuk membatalkan lelang dengan cara membayar angsuran ke 17 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan telah diterima oleh TERGUGAT I, akan tetapi TERGUGAT I bersikeras melelang


obyek aquo tersebut dengan tidak mengindahkan itikad baik dari PENGGUGAT; 5. Bahwa, kemudianatas permohonan pelaksanaan lelang dariTERGUGAT Ikepada TURUT TERGUGAT I tersebut telah dilaksanakan lelang pada tanggal 09 Juli 2015, dengan pemenang lelang TERGUGAT II, dalam hal ini jelas PENGGUGAT merasa dirugikan karena dibandingkan dengan sisa pinjaman PENGGUGATsenilai Rp.843.481.937,- (delapan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan satu ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) ; 6. Bahwa, sebagaimana dijelaskan oleh PENGGUGAT di atas, Perjanjian Kredit No. 800201300015 tertanggal 05 April 2013 yang dibuat oleh dan antara PENGGUGAT selaku Debitur/Pemilik Agunan dengan TERGUGAT I selaku Kreditur, tidak didepan Notaris serta salinan perjanjian kredit tidak diberitahukan kepada PENGGUGAT, terhadap perjanjian haruslah dibuat secara seimbang dapat diartikan bahwa kedudukan para Pihak sederajat, karena sederajat sudah seharusnya TERGUGAT I menyerahkan Salinan Perjanjian, disisi lain perjanjian dibuat seimbang dapat diartikan pula dalam perjanjian tidak diperkenankan adanya klausul baku; 7. Bahwa, atas segala akibat hukum terkait Perjanjian Kredit yang dibuat oleh dan

antara

PENGGUGAT

selaku

Debitur/Pemilik

Agunan

dengan

TERGUGAT I selaku Kreditur, para pihak telah sepakat untuk memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana obyek a quo tersebut berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi; 8. Bahwa, dengan demikian beralasan dan berdasarkan hukum PENGGUGAT mengajukan gugatan a quo pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bekasi. Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I 9. Bahwa, sebagaimana telah dijelaskan oleh PENGGUGAT pada bagian hubungan hukum, peristiwa hukum dan dasar fakta di atas, dalam hal pelelangan yang dilaksanakan dengan kekuasaan pelaksanaan lelang atas Objek Jaminan Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Taman Galaxy, Kelurahan Jakasetia, Kec Bekasi Selatan, Kab bekasi, Sertifikat Hak Milik No. 7382 seluas 187 m2, Sertifikat Hak Milik No. 2790 seluas 108 m2, dan Sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun No. 577/XIV/A seluas 74 m2, terletak di Kelurahan Sumur Batu, Kec Kemayoran, Jakarta Pusat, kesemuanya a/n Sri Hastuti, yang telah dilelang oleh TERGUGAT I dan dimenangkan oleh TERGUGAT II sebagai pembeli lelang atas dasar


Perjanjian Kredit No. 800201300015 tertanggal 05 April 2013 yang dibuat oleh dan antara PENGGUGAT selaku Debitur/Pemilik Agunan dengan TERGUGAT I selaku Kreditur TIDAK DAPAT dilaksanakan dengan kekuasaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan; 10. Bahwa, pelelangan yang dilakukan oleh TERGUGAT I tidak dapat dilaksanakan dengan kekuasaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Hal ini dikarenakan adanya kendala dimana para penghuni objek jaminan tersebut menolak, bukan sekedar untuk menolakpelelangan, akan tetapi menolak untuk meninggalkan objek sengketa. Hal ini sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Surat Edaran Departemen Keuangan Republik Indonesia BadanLelang Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada butir J huruf b dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT tidak dapat dilakukan karena Akta Pemberian Hak Tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 jo. Pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala/gugatan dari Debitur / pihak ketiga. Penjualan ini merupakan pelaksanaan titel eksekutorial dari Sertifikat Hak

Tanggungan

yang

memuat

irah-irah

"DEMI

KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang mempunyai kekuatan yang sama dengan Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penjualan objek Hak Tanggungan ini pada dasarnya dilakukan secara lelang dan memerlukan fiat eksekusi dari pengadilan. Surat Edaran tersebut memang tidak menjelaskan terminologi mengenai apa yang dimaksud dengan "kendala", yang jelas dengan dilaksanakannya pelelangan melalui kekuasaan sendiri, maka telah menetapkan persoalan baru antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II, yang tentunya bukan itu tujuan dibuatnya Undang Undang Hak Tanggungan. Perlu dicermati bahwa persoalan penguasaan fisik objek hak tanggungan merupakan persoalan hukum tersendiri dengan karakter khas yang memerlukan upaya paksa melalui tindakan Pengadilan. Untuk itulah ketentuan Pasal 19 ayat (1)dan Pasal 20 serta pasal-pasal lainnya dalam UU No. 4 Tahun 1996 jo. Surat Edaran Departemen Keuangan Republik Indonesia - Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor SE-23/PN/2000 tanggal 22 Nopember 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Hak Tanggugan tetap memberikan ruang bagi pelaksanaan eksekusi melalui Pengadilan Negeri. Untuk itu sebagai instansi yang berwenang dibidang pelaksanaan pelelangan hak


tanggungan, TERGUGAT II seharusnya menolak permohonan lelang dalam hal objek hak tanggungan masih dikuasai dan ditempati oleh Debitur atau pihak lain yang menolak untuk mengosongkan objek hak tanggungan. 11. Bahwa, dengan demikian, ketentuan Pasal 6 UU No 4 Tahun 1996 tersebut selain harus ditafsirkan secara arif dan bijaksana, juga harus ditafsirkan secara sistematis dengan mengacu pada Surat Edaran Departemen Keuangan Republik Indonesia, Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor : SE-23/PN/2000 tanggal 22 Nopember 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan angka 3 yang pada intinya : Penjualan objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan dapat dilaksanakan dalam keadaan normal, tanpa kendala yaitu terhadap objek hak tanggungan yang telah diserahkan penguasaanya kepada pemegang hak tanggungan; 12. Bahwa,

dikarenakan

objek Hak Tanggungan

masih dikuasai

oleh

PENGGUGAT, maka pelelangan-pelelangan tarsebut dilakukan tidak melalui prosesual pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang seharusnya diawali dengan teguran-teguran kepada Debitur Sri Hastuti, selanjutnya apabila teguran-teguran tersebut tidak ditaati oleh Debitur, maka akan diikuti dengan Penetapan Eksekusi Hak Tanggungan, dan atas dasar penetapan tersebut kemudian TERGUGAT I mengajukan permohonan lelang pada TURUT TERGUGAT I. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyatakan: Pembeli obyek hak tanggungan baik dalam suatu pelelangan umum atas perintah Ketua Pengadilan Negeri maupun dalam jual beli sukarela dapat meminta kepada pemegang Hak Tanggungan agar benda yang dibelinya itu dibersihkan dari segala beban Hak Tanggungan yang melebihi harga pembelian. 13. Dari ketentuan tersebut dikenal dua metode pembelian objek Hak Tanggungan yaitu melalui suatu pelelangan umum atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dan jual beli sukarela atau pembelian secara sukarela. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyatakan: (3)

Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku


sebagai Pengganti Grosse Acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah. Mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan juga diatur dijelaskan dalam angka (4) Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi tahun 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Eksekusi Hak Tanggungan yang menyatakan: Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila Debitur cidera janji maka berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan, pemegang hak tanggungan mohon eksekusi sertifikat hak tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang kemudian eksekusi akan dilakukan seperti eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Angka (8) Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi tahun 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan: Eksekusi hak tanggungan dilaksanakan seperti eksekusi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; Selanjutnya angka (9) Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku ll, Edisi tahun 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesa menyatakan: Eksekusi dimulai dengan teguran, dan berakhir dengan pelelangan tanah yang dibebani dengan hak tanggungan ; Dengan demikian, pelelangan yang telah melalui perintah Ketua Pengadilan Negeri hanya dapat ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri lagi, bukan oleh Pejabat lainnya karena lelang tersebut sebagai eksekusi bukan penetapan administratif. Hal ini sesuai dengan angka (13) Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Peradilan Perdata Khusus, Buku II, Edisi tahun 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan: Dalam hal lelang telah diperintahkan olehKetua Pengadilan Negeri, maka lelang tersebut hanya dapat ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan tidak dapat ditangguhkan dengan alasan apa pun oleh pejabat instansi lain, karena lelang yang telah diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dilaksanakan oleh kantor lelang


negara adalah dalam rangka eksekusi, dan bukan merupakan putusan dari kantor lelang negara. 14. Bahwa PENGGUGAT keberatan penjualan harga limit lelang atas obyek sengketa yang di lelang. Sisa hutang sebesar Rp 843.481.937 sedangkan nilai agunan PENGGUGAT saat pasaran Objek Sengketa adalah sebesar Rp. 8.500.000.000,- oleh sebab itu PENGGUGAT telah sangat dirugikan oleh tindakan-tindakan TERGUGAT I dalam hal melaksanakan lelang melalui TURUT TERGUGAT I 15.

Bahwa, sebelum dilaksanakan pelaksanaan lelang PENGGUGAT telah beritikad baik dengan telah melakukan upaya untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran dengan membayar Cicilan yang ke 17 senilai Rp.200.000.000 yang di terima olehTERGUGAT I dan dijanjikan tidak akan dilelang .

16.

Bahwa TERGUGAT II sebagai pemenang lelang atas Objek Sengketa tersebut di atas, telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara intimidasi dalam hal mengirimkan pihak ketiga yaitu TERGUGAT II mengintimidasi PENGGUGAT agar PENGGUGAT meninggalkan Objek Sengketa,

seharusnya

TERGUGAT

II

beritikad

baik

dalam

hal

melaksanakan dan/atau menempuh cara mengajukan eksekusi riil melalui TERGUGAT I atas eksekusi Hak Tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri, maka TERGUGAT I dalam hal ini seolah-olah membiarkan Klien tidak peduli atas tindakan-tindakan intimidasi dari TERGUGAT II kepada PENGGUGAT untuk meninggalkan Objek Sengketa, yang diikuti oleh TURUT TERGUGAT I sebagai pelaksana lelang Objek Sengketa a-quo. TERGUGAT II menjadi atas nama TERGUGAT I, sehingga dengan demikian tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II tersebut adalah perbuatan melanggar undang-undang (onwetmaatigedaad) yang identik dengan "perbuatan melawan hukum"(onrechtmaatigedaad); 17.

Bahwa oleh sebab itu, perlu dicermati bahwa persoalan penguasaan fisik objek hak tanggungan merupakan persoalan hukum tersendiri dengan karakter khas yang memperhatikan upaya paksa melalui tindakan Pengadilan. Untuk itulah ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 serta pasal-pasal lainnya dalam UU No. 4 Tahun 1996 jo.Surat Edaran Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor : SE-23/PN/2000 tanggal 22 November 2000 Tentang

Petunjuk

Pelaksanaan

Lelang

Hak

Tanggungan

tetap


memberikan ruang bagi pelaksanaan eksekusi melalui Pengadilan Negeri. Untuk itu sebagai instansi yang berwenang dibidang pelaksanaan pelelangan hak tanggungan, TURUT TERGUGAT I seharusnya menolak permohonan lelang dalam hal objek sengketa / objek hak tanggungan masih dikuasai dan ditempati oleh Debitur atau pihak lain yang menolak untuk mengosongkan objek hak tanggungan ; 18.

Bahwa dengan demikian, pelelangan atas Objek Sengketa yang diajukan oleh

TERGUGAT

I

melalui

TURUT

TERGUGAT

I

yang

mana

pembentukan dan/atau penerbitannya TELAH TIDAK SESUAI dan TELAH MELANGGAR dengan TIDAK BERDASARKAN ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah dijelaskan oleh PENGGUGAT di atas, oleh karena itu Perjanjian Kredit No. Batal Demi Hukum, sehingga 800201300015 tertanggal 05 April 2013 TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM; 19. Bahwa dikarenakan dari awal pelelangan, PENGGUGAT beritikad baik untuk mencari solusi dalam hal guna menyelesaikan kewajibannya serta telah mengupayakan keringanan pembayaran, menyatakan PENGGUGAT sebagai PENGGUGAT yang beritikad baik, sebaliknya TERGUGAT I selaku Kreditur yang tidak memberikan solusi dan melaksanakan dan/atau mengajukan lelang kepada TURUT TERGUGAT I tanpa prosedur dan proses yang dibenarkan oleh ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku, sehingga TERGUGAT I harus dinyatakan sebagai Kreditur yang tidak beritikad baik; 20. Bahwa dikarenakan proses lelang yang diajukan oleh TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT I dengan pemenang lelang TERGUGAT II Tidak Sah dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum, untuk itu mohon Majelis Hakim Terhormat berkenan untuk menyatakan proses lelang antara TERGUGAT I dengan TURUT TERGUGAT I tanggal 09 Juli 2015 Tidak Sah dan Cacat Hukum dan menyatakan Lelang tersebut Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat; 21. Bahwa

berdasarkan

arrestHograad

tahun

1919,

dalam

perkara

Lindenbaum vs Cohen, dimana putusan tersebut dianggap sebagai tonggak perkembangan pemahaman mengenai Perbuatan Melawan Hukum, yang mana suatu perbuatan dikatakan melawan hukum jika memenuhi salah satu syarat, sebagai berikut: - Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;  Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain;


 Perbuatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan;  Perbuatan yang bertentangan dengan tata pergaulan yang baik dalam masyarakat ; Dengan demikian, perbuatan PARA TERGUGAT tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, karena memenuhi syarat alternatif, sebagai berikut: - Bertentangan dengan kewajiban hukum: Perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I bertentangan dengan UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Jo.Surat Edaran Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, Nomor : SE-23/PN/2000 tanggal 22 November

2000

Tentang

Petunjuk

Pelaksanaan

Lelang

Hak

Tanggungan; - Bertentangan dengan hak subjektif PENGGUGAT yang kehilangan haknya untuk mendapatkan harga tertinggi atas penjualan objek sengketa / objek hak tanggungan dan menerima sisa pembayaran kewajiban; - Bertentangan dengan tata pergaulan yang baik dalam masyarakat. Perbuatan TERGUGAT II yang membeli objek hak tanggungan /objek sengketa sebesar dibawah NJOP dan jauh dibawah harga pasaran saat ini, atau sekiraminimal harga objeksengketa adalah merupakan tindakan yang tidak terpuji dan tidak masuk logika, yang dalam bahasa pergaulan dapat disebut sebagai mengambil kesempatan dalam kesempitan, sehingga jelas dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum; 22. Bahwa

berdasarkan

TERGGUGAT

wajib

ketentuan untuk

Pasal

mengganti

1365

KUHPerdata

kerugian

yang

PARA dialami

PENGGUGAT, sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata, sebagai berikut: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut" 23. Bahwa selanjutnya, mohon pula agar PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar kerugian moril akibat rasa takut atas intimidasi dan rasa malu akibat kekhawatiran kehilangan tempat tinggal, sesuai dengan kedudukan dan martabat PENGGUGAT mohon dinilai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), atau nilai lain yang dirasa pantas; 24. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia (illusoir) PENGGUGAT mohon agar diletakkan Sita Jaminan (conservatoirbeslaag) atas Objek Jaminan Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Taman Galaxy, Kelurahan


Jakasetia, Kec Bekasi Selatan, Kab bekasi, Sertifikat Hak Milik No. 7382 seluas 187 m2, Sertifikat Hak Milik No. 2790 seluas 108 m2, dan Sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun No. 577/XIV/A seluas 74 m2, terletak di Kelurahan Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, kesemuanya a/n Sri Hastuti; 25. Bahwa untuk menghindari para TERGUGAT menunda-nunda pelaksanaan putusan perkara ini, maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menghukum Para TERGUGAT guna

membayar

uang

paksa/dwangsom

masing-masing

sebesarRp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan PARATERGUGAT melaksanakan putusan ini; 26. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan berdasarkan alasan dan bukti yang tidak dapat dibantah, maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa

perkara

ini

berkenan

menyatakan

perkara

ini

dapat

dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali (uit voerbaar bij voeraad); 27. Bahwa

untuk

menghindari

PARA

TERGUGAT

menunda-nunda

pelaksanaan putusan perkara ini, maka mohon Majelis Hakim Yang Mulia yang

memeriksa,

mengadili

dan

memutus

perkara

ini

berkenan

menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT IIuntuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini; Berdasarkan seluruh alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana yang telah dijelaskan dan diuraikan oleh PENGGUGAT di atas, maka dengan penuh

kerendahan

hati dan

pengharapan

sudilah

kiranya

Ketua

Pengadilan Negeri Kelas IA Bekasi melalui Majelis Hakim Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini memberikan keadilan dengan MEMUTUSKAN: DALAM POKOK PERKARA 1.

Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2.

Menyatakan PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang beritikad baik;

3. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (conservatoirbeslaag) yang diletakkan atas sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 7382 seluas 187 m2, Sertifikat Hak Milik No. 2790 seluas 108 m2, dan Sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun No. 577/XIV/A seluas 74 m2 4. Menyatakan bahwa pelaksanaan lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;


5. Menyatakan proses lelang dan Pembelian Lelang yang dilaksanakan oleh TURUT TERGUGAT I atas Pengajuan dari TERGUGAT I dengan Pembeli TERGUGAT II atas sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 7382 seluas 187 m2, yang terletak di Perumahan Taman Galaxy, Kelurahan Jakasetia, Kec. Bekasi Selatan, Kab. Bekasi, atas nama Sri Hastuti TIDAK SAH dan CACAT HUKUM; 6. Menyatakan Kutipan Risalah Lelang atau pun produk hukum setelahnya berupa Risalah Lelang atas penjualan lelang atas sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 7382 seluas 187 m2, Sertifikat Hak Milik No. 2790 seluas 108 m2, dan Sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun No. 577/XIV/A seluas 74 m2 tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum; 7. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT; 8. Menghukum TERGUGAT II untuk mengembalikan tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 7382 seluas 187 m2, yang terletak di Perumahan Taman Galaxy, Kelurahan Jakasetia, Kec. Bekasi Selatan, Kab Bekasi, atas nama Sri Hastuti seperti semula; 9. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng guna membayar kerugian moriil akibat rasa takut, malu serta sifat rendah diri karena kekhawatiran kehilangan tempat tinggal, sesuai dengan kedudukan dan martabat PENGGUGAT mohon dinilai sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada para PENGGUGAT secara tunai dan seketika; 10. Menghukum PARATERGUGAT guna membayar uang paksa/Dwangsom masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini; 11. Menyatakan putusan parkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (uit voerboar bij voeraad); 12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng Apabila Pengadilan melalui Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) Menimbang, bahwa terhadap gugatan PENGGUGAT tersebutPARA TERGUGATmemberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :


JAWABAN TERGUGAT I Bahwa

sebelum

TERGUGAT

I

menjawab

Pokok

Perkara

Gugatan

PENGGUGAT, maka terlebih dahulu TERGUGAT I menyampaikan keberatankeberatan

dan/atau

tangkisan-tangkisan

(Eksepsi)

terhadap

Gugatan

PENGGUGAT dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut : I. DALAM EKSEPSI A. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCURE LIBEL) 1. Bahwa setelah TERGUGAT I mempelajari secara seksama Gugatan PENGGUGAT, TERGUGAT I sangat kesulitan untuk memahami isi dari Gugatan PENGGUGAT oleh karena tidak jelas apakah Gugatan PENGGUGAT didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum atau Perbuatan Ingkar janji (wanprestasi); 2. Bahwa terhadap hal tersebut sebagaimana Yurisprupdensi Mahkamah Agung

No.

995

K/Sip/1975,

tertanggal

8-8-1975,

Rangkuman

Yurisprudensi MA II, Hukum Perdata dan Acara Perdata MA RI, hlm 195 mempertimbangkan : “Untuk mengajukan Gugatan dalam hubungan kewajiban hak antara kedua belah pihak, baru dapat dibenarkan hukum apabila telah timbul atau telah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh pihak lain" Hal mana telah juga dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4 K/Sip 1958 tertanggal 13-12-1958 yang menyebutkan : "Suatu Gugatan yang tidak didasari pada suatu sengketa sebagaimana Gugatan PENGGUGAT disebut juga tidak memenuhi syarat materiil gugatan" 3. Bahwa dari uraian di atas maka menjadi terbukti dan tidak dapat dibantah lagi Gugatan PENGGUGAT telah nyata-nyata kabur, tidak berdasarkan hukum dan tidak jelas (obscuur libelum) sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menolak

gugatan

PENGGUGAT atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1968 yang kaidah hukumnya menyebutkan : "suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima"; B.

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EKSEPSIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM) 1. Bahwa demikian juga sangat jelas gugatan PENGGUGAT a quo kurang pihak (exception plurium litis consortium) oleh karena


sebagaimana didalilkan PENGGUGAT, hubungan hukum yang ada adalah antara PENGGUGAT dengan PT. SWADHARMA SURYA FINANCE, Sdr. RUDI, KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Qq DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL) Bekasi dan KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH JAWA BARAT Qq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI dan tidak menarik PT. BALAI LELANG ROYAL sebagai salah satu pihak; 2. Bahwa PT. BALAI LELANG ROYAL adalah sebagai Pihak yang mempersiapkan kegiatan Pra Lelang dan Penyelenggara Lelang sesuai

dengan

Surat

Pemberitahuan

Lelang

No.

SSF/Coll/VII/15/218 tertanggal 12 Juni 2015 yang diterima PENGGUGAT

tanggal

18

Juni

2015 dan

sesuai dengan

Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan I tertanggal 10 Juni 2015 dan Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan II tertanggal 25 Juni 2015 sehingga mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara aquo dan atau PENGGUGAT sebagai Pihak Dalam Perkara Aquo, oleh karenanya dengan tidak menarik PT. BALAI LELANG ROYAL sebagai Pihak dalam perkara aquo menjadikan Gugatan PENGGUGAT kekurangan pihak (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, II. DALAM POKOK PERKARA 1.

Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT I;

2.

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;

3.

Bahwa TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A-quoterhadap pengakuan-pengakuan PENGGUGAT sebagaimana dalam dalil-dalil Gugatan pada halaman 2 point 2 dan 3 yang menyebutkan 2.

Bahwa, awalnya PENGGUGAT telah menjamin 3 buah Sertifikat tersebut kepada TERGUGAT I untuk keperluan peminjaman modal pembangunan perumahan / konstruksi dengan jumlah kredit dari TERGUGAT I sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta


rupiah), yang mana diberikan oleh TERGUGAT I dengan fasilitas kredit untuk jangka waktu 24 bulan terhitung mulai tanggal 9 Mei 2013, dengan angsuran/cicilan perbulan sebesar Rp. 124.811.000,(seratus dua puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu rupiah), yang

diikat

dengan

pemberian

atas

Perjanjian

Kredit

No.

800201300015 tertanggal 5 April 2013 antara PENGGUGAT selaku Debitur/Pemilik Agunan dengan TERGUGAT I selaku Kreditur, serta salinan

perjanjian

kredit

tersebut

tidak

diberikan

kepada

PENGGUGAT; 3.

Bahwa, pembayaran kredit tersebut awalnya berjalan dengan baik selama 15 bulan PENGGUGAT telah menunaikan kewajibannya secara berkesinambungan sehingga total yang telah dibayarkan adalah sebesar Rp.1.872.165.000,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) namun pada awal pertengahan tahun 2014 PENGGUGAT mengalami kesulitan pembayaran

dikarenakan

usaha

PENGGUGAT

mengalami

penurunan omset/pemasukan;" Berdasarkan pengakuan-pengakuan PENGGUGAT tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan : "Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu" Maka telah cukup kiranya untuk membuktikan "PENGGUGAT sebagai Debitur telah cidera janji kepada TERGUGAT I serta tidak memiliki Itikad Baik untuk menyelesaikan segala kewajibannya terlebih-lebih TERGUGAT I

memberikan

waktu

kepada

Pengugat

untuk

menyelesaikan

kewajibannya: 4.

Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil - dalil PENGGUGAT pada halaman 3 point 9 yang menyebutkan : “9.

Bahwa, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh PENGGUGAT pada bagian hubungan hukum, peristiwa hukum dan dasar fakta di atas, dalam hal pelelangan yang dilaksanakan dengan kekuasaan pelaksanaan lelang atas objek Jaminan tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Taman Galaxy, Kelurahan Jakasetia, Kec. Bekasi Selatan, Kab. Bekasi, Sertifikat Hak Milik No. 7382 seluas


187 m2, Sertifikat Hak Milik No. 2790 seluas 108 m2, dan Sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun No. 577/XIV/A seluas 74 m2, terletak di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, kesemuanya a/n Sri Hastuti, yang telah dilelang oleh TERGUGAT I dan dimenangkan oleh TERGUGAT II sebagai pembeli lelang, atas dasar Perjanjian Kredit No. 800201300015 tertanggal 05 April 2013 yang dibuat oleh dan antara PENGGUGAT selaku Debitur/Pemilik Agunan dengan TERGUGAT I selaku kreditur TIDAK DAPAT dilaksanakan dengan kekuasaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 Undang - Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan" 5. Bahwa suatu kekeliruan apabila TERGUGAT I tidak mempunyai hak untuk menjual Hak Tanggungan sebagaimana di atas oleh karena berdasarkan Pasal 6 Undang - Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyebutkan : "Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"; Sehingga dalil-dalil PENGGUGAT sebagaimana di atas adalah dalil yang menyesatkan dan tidak berdasar, sebab yang melaksanakan lelang bukanlah TERGUGAT I melainkan PT. BALAI LELANG ROYAL yang tidak ditarik oleh PENGGUGAT sebagai pihak dalam perkara A quo, padahal jelas

-

jelas

PENGGUGAT

mengakui

sendiri

menerima

surat

pemberitahuan lelang dari PT. BALAI LELANG ROYAL serta Undang Undang No. 4 Tahun 1996 memberikan Hak Prerogatif kepada Pemegang Hak Tanggungan untuk menjual sendiri Objek Hak Tanggungan tersebut apabila Debitur melakukan Wanprestasi/Cidera Janji; 6. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil - dalil PENGGUGAT pada halaman 3 sampai dengan halaman 5 yang dijadikan dasar gugatan oleh karena dalil - dalil tersebut tidak berdasar bahkan menunjukkan ketidaktahuan PENGGUGAT dalam memahami isi yang terkandung dalam Undang - Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan; 7. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil - dalil PENGGUGAT pada halaman 6 point 14 yang menyatakan : "14. Bahwa, PENGGUGAT keberatan penjualan harga limit lelang atas Objek Sengketa yang dilelang sisa hutang sebesar Rp 843.481.937,-


sedangkan Nilai Agunan PENGGUGAT saat ini harga pasaran Objek Sengketa

adalah

sebesar

Rp.

8.500.000.000,-

oleh

sebab

itu

PENGGUGAT telah sangat dirugikan oleh tindakan - tidakan TERGUGAT I dalam hal melaksanakan lelang melalui TURUT TERGUGAT I"; Adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar, oleh karena TERGUGAT I tidak mempunyai kapasitas untuk menentukan nilai dari Objek Hak Tanggungan sebab yang berhak memberikan penilaian terhadap nilai Objek Lelang berasal dari Tim Penilai Idependent, hal tersebut sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) dan (2) PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyebutkan : "(1) Penjual/Pemilik Barang dalam menetapkan Nilai Limit, berdasarkan: a. penilaian oleh Penilai; atau b. penaksiran oleh Penaksir/Tim Penaksir. (2) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pihak yang

melakukan

penilaian

secara

independen

berdasarkan

kompetensi yang dimilikinya"; 8. Bahwa sebelum TERGUGAT I mengajukan Permohonan lelang kepada Kementrian Keuangan Republik Indonesia Qq Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Bekasi melalui PT Balai Lelang Royal, terlebih dahulu TERGUGAT I memberikan teguran atas keterlambatan pembayaran serta memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk menjual sendiri objek A quo, akan tetapi PENGGUGAT selalu memberikan janji - janji manis yang pada kenyataan tidak dapat ditepati sendiri oleh PENGGUGAT ; 9. Bahwa kemudian Pengugat dalam Gugatannya pada halaman 6 point 15 menyebutkan : "15. Bahwa sebelum, dilaksanakan lelang PENGGUGAT telah beritikad baik dengan telah melakukan upaya untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran

dengan

membayar

cicilan

yang

ke

17

senilai

Rp.200.000.000’- yang diterima oleh TERGUGAT I dan dijanjikan tidak akan dilelang"; Adalah dalil - dalil yang menyesatkan dan tidak berdasar oleh karena PENGGUGAT tidak pernah memberikan cicilan yang ke - 17 sebagaimana dalil - dalil PENGGUGAT, melainkan hanya janji - janji yang tidak dapat di tepati oleh PENGGUGAT, bahkan TERGUGAT I sudah memberikan


"waktu yang cukup" kepada PENGGUGAT untuk menjual Objek Hak Tanggungan ; 10. Bahwa

TERGUGAT

I

sebagai

seorang

Kreditor

(Lessor)

dalam

menjalankan kewajibannya telah sesuai Pasal 20 Undang - Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyebutkan : Pasal 20 : 1. Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan : a. Hak Pemegang Hak Tanggungan Pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya. 2. Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak; 3. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan; 4. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) batal demi hukum; 5. Sampai

saat

pengumuman

untuk

lelang

dikeluarkan,

penjualan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu beserta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan." Sehingga tindakan TERGUGAT I untuk melaksanakan lelang adalah tindakan yang didasarkan pada kelalaian PENGGUGAT terhadap Perjanjian Kredit No. 800201300015 tertanggal 05 April 2013 Jo.Akta


Pemberian Hak Tanggungan No. 22 Tanggal 11 April 2013 Jo.No. 23 Tanggal 11 April 2013 Jo. No. 128 Tanggal 11 April 2013; 11. Bahwa

demikian

halnya

dengan

Permohonan

Sita

Jaminan

yang

dimohonkan PENGGUGAT adalah sangat tidak berdasar hukum, oleh karena "Sebuah benda yang dijadikan obyek jaminan Hak Tanggungan tidak dapat diletakkan sita oleh pengadilan dikarenakan di dalam penyitaan oleh pengadilan itu tidak akan memandang bulu dengan siapa debitur itu mengadakan

perjanjian

dengan

kreditur-kreditur

atau

kepentingan-

kepentinqan apa yang harus diutamakan", sebab telah sangat jelas dalam Pasal 1 ayat (1) Undang - undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang selanjutnya dijadikan Azas untuk melindungi Kreditur dari Para Debitur yang telah cidera janji, menyebutkan : "1. Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain;" 12. Bahwa dengan demikian Permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan PENGGUGAT adalah sangat mengada-ada, dan oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara aquo menolak Permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT; Berdasarkan Argumentasi-argumentasi hukum tersebut di atas, maka telah cukup kiranya TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : 1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I; 2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; 2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini; Atau ex aequo et bono JAWABAN TERGUGAT II DAN GUGATAN REKONVENSI


DALAM EKSEPSI : 1. Pada dasarnya TERGUGAT II adalah pembeli lelang yang sah dan beritikad baik. 2. Bahwa gugatan PENGGUGAT kabur/tidak jelas karena PENGGUGAT tidak menyebutkan peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar oleh

TERGUGAT II, dengan kata lain dasar gugatan yang ditujukan

kepada TERGUGAT II adalah tidak berdasar hukum dan tidak didukung suatu ketentuan hukum positif ataupun alasan-alasan yuridis yang argumentatif, sehingga petitum yang ditujukan kepada TERGUGAT II tidak didukung oleh posita yang berdasar hukum, hal mana berakibat gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima; 3. Bahwa telah jelas tujuan dari gugatan PENGGUGAT adalah untuk mengulur-ulur waktu pengosongan atas sebidang tanah dan bangunan SHM No. 7382/Jakasetia seluas 187 m2, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Kelurahan Jaka Setia, Perumahan Taman Galaxi Kav No. H3/1 yang telah sah dimiliki oleh TERGUGAT II sesuai dengan Risalah Lelang No. 465 / 2015 tanggal 9 Juli 2015.Sehingga PENGGUGAT bisa mengambil keuntungan dengan tetap menerima uang sewa dari objek sengketa tersebut. DALAM POKOK PERKARA: 1. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT kecuali diakui secara tegas kebenarannya ; 2. Bahwa apa yang dikemukakan PENGGUGAT adalah tidak benar, supaya Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil PENGGUGAT, maka dengan ini TERGUGAT II perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam hubungan hukum ini; 3. Bahwa sebelum TERGUGAT II membeli objek lelang, TERGUGAT II membaca pengumuman lelang diharian Radar Bekasi, yang mana dalam pengumuman lelang tersebut disebutkan : Terhadap Debitur: SRI HASTUTI A. Sebidang Tanah dan Bangunan terletak di Kav. No. H3/I, Desa / Kel. Jakasetia, Kec. Bekasi Selatan, Propinsi Jawa Barat, SHM No. 7382/ Jakasetia a.n. Nyonya SRI HASTUTI, LT 187 m2 Dengan Limit

: Rp. 1.000.000.000,-

Jaminan

: Rp. 300.000.000,-


4. Bahwa TERGUGAT II tertarik dengan objek lelang tersebut dan dengan itikad baik TERGUGAT II mendatangi lokasi.Ternyata objek lelang tersebut sedang disewa oleh Bapak Donny sebagai tempat Fitness dengan merk dagang TUNAS FITNESS.Pada saat itu TERGUGAT II bertemu dengan Pak Pur sebagai karyawan Fitness.Sehingga dalil PENGGUGAT No.23 yang menyatakan bahwa PENGGUGAT merasa takut atas intimidasi dan rasa malu atas kekhawatiran kehilangan tempat tinggal adalah tidak benar. Sudah jelas sengketa adalah tempat usaha fitness bukan rumah tinggal PENGGUGAT; 5. Bahwa TERGUGAT II menyetorkan Uang Jaminan Lelang ke BNI Cab. Bekasi No.Rek. 97036557 a/n Penampungan Lelang KPKNL Bekasi 1 hari sebelum pelaksanaan lelang, sesuai dengan syarat-syarat lelang. 6. Bahwa dalam pelaksanaan lelang tanggal 9 Juli 2015, TERGUGAT II telah ditunjuk sebagai pembeli lelang yang sah atas objek lelang di atas sesuai dengan Risalah Lelang No. 465 /2015 tanggal 9 Juli 2015. 7. Bahwa pada saat pelelangan, TERGUGAT II bertemu dengan Pak Syafei yang mengaku sebagai wakil dari PENGGUGAT dalam lelang tersebut. Setelah TERGUGAT II ditunjuk oleh Pejabat Lelang sebagai Pemenang Lelang, Pak Syafei meminta batas waktu untuk pengosongan objek lelang yang dijawab oleh TERGUGAT II bahwa PENGGUGAT boleh menempati objek lelang tersebut sampai 1 bulan sejak tanggal lelang. 8. Bahwa sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 465/2015 tanggal 9 Juli 2015, TERGUGAT II adalah pemilik yang sah atas objek sengketa sehingga TERGUGAT II berhak mengupayakan pengosongan atas objek sengketa tersebut, di mana hal tersebut sudah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 32 dan Pasal 3 Peraturan Menkeu No.93/2010 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 angka 32: Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai ketentuan pembuktian sempurna. Pasal 3: Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan 9. Bahwa TERGUGAT II berusaha untuk mengosongkan objek sengketa tersebut dengan cara damai sebelum berusaha melakukan upaya hukum sesuai dengan Pasal 200 HIR ayat (yang) berbunyi:


Jika orang yang barangnya dijual itu enggan meninggalkan barang yang tetap itu, maka Ketua Pengadilan Negeri membuat satu surat perintah kepada orang yang berkuasa menjalankan surat jurusita, supaya dengan bantuan Panitera Pengadilan Negeri, jika perlu dengan pertolongan polisi, barang yang tetap itu ditinggalkan dan dikosongkan oleh orang yang dijual barangnya itu, serta oleh kaum keluarganya; 10. Bahwa pertengahan Agustus 2015 Pak Syafei menelpon TERGUGAT II dan mengatakan kalau yang bersangkutan sudah menyampaikan kepada PENGGUGAT untuk mengosongkan objek lelang tersebut dan untuk menghubungi TERGUGAT II, keputusan selanjutnya ada di tangan PENGGUGAT. 11. Bahwa PENGGUGAT tidak pernah berusaha menghubungi TERGUGAT II sampai akhirnya TERGUGAT II selesai melakukan proses balik nama pada sertifikat menjadi atas nama TERGUGAT II; 12. Bahwa dengan itikad baik pada awal September 2015 TERGUGAT II menemui para Penyewa (di halaman rumah tersebut ada 8 kios selain rumah yang disewa oleh Pak Donny/Tunas Fitness). Dari para Penyewa TERGUGAT II mendapat informasi bahwa 4 kios disewakan langsung oleh karyawan PENGGUGAT bernama Bu Evi dan 4 lagi disewakan oleh Pak Donny, semuanya dibayar bulanan; 13. Bahwa TERGUGAT II berusaha menghubungi PENGGUGAT dengan mendatangi

tempat

usaha

PENGGUGAT

yaitu

Sekolah

Tunas

Jakasampurna dan hanya bisa bertemu dengan karyawan PENGGUGAT bernama Bu Rini dan Bu Evi.Mereka tidak bersedia memberikan nomor telepon PENGGUGAT atau alamat yang bisa dihubungi. Mereka hanya menyatakan bahwa PENGGUGAT sangat sibuk/susah dihubungi dan berjanji akan menyampaikan pesan dan nomor telepon TERGUGAT II kepada PENGGUGAT; 14. Bahwa TERGUGAT II menunggu hingga 1 minggu sebelum kembali mendatangi TUNAS FITNESS dan membuat janji bertemu dengan Pak Donny.TERGUGAT II melihat kontrak sewa antara Pak Dalton Ngangi (anak PENGGUGAT) dengan Pak Donny yang akan berakhir pada tanggal 20 April 2016. TERGUGAT II membuat kesepakatan lisandengan Pak Donny di mana pak Donny bersedia pindah asal sisa sewa sampai dengan tgl 20 April 2016 dikembalikan yang disanggupi oleh TERGUGAT II.Pak Donny meminta waktu untuk mencari tempat baru sampai akhir September 2015.


Sehingga dalil No. 16 PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT II mengirimkan Pihak Ketiga dan melakukan intimidasi adalah tidak benar; 15. Bahwa awal Oktober 2015 TERGUGAT II kembali menghubungi Pak Donny perihal

pengosongan.Pak

Donny

meminta

TERGUGAT

II

untuk

menyelesaikan permasalahan dulu dengan Penggugat.TERGUGAT II meminta pak Donny untuk mencari nomor telepon dan orang yang bisa dihubungi untuk permasalahan ini . Setelah beberapa hari, pak Donny memberikan nomor telepon kuasa hukum PENGGUGATyaitu pak John Barata,

Kuasa

hukum

PENGGUGATmenyampaikan

bahwa

PENGGUGATtelah mendaftarkan gugatan ke PN Bekasi dan meminta TERGUGAT II menunggu panggilan sidang ; 16. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa TERGUGAT II adalah pembeli beritikad baik yang berupaya melakukan komunikasi dan berusaha mencari

jalan

keluar

yang

terbaik

dengan

PENGGUGAT

tapiPENGGUGATtidak menanggapi dengan baik ; 17. Bahwa tidak benar dalilnomor 21 PENGGUGATyang menyatakan : - Perbuatan TERGUGAT II yang membeli objek hak tanggungan/objek sengketa sebesar di bawah NJOP danjauh di bawah harga pasaran saat ini atau sekira minimal harga objek sengketa adalah merupakan tindakan yang tidak terpuji dan tidak masuk logika yang dalam bahasa pergaulan dapat disebut mengambil kesempatan dalam kesempitan sehingga jelas dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum; TERGUGAT II membeli objek sengketa senilai Rp. 1.001.000.000,sedangkan NJOP tahun 2015 adalah senilai Rp. 568.994.000,- . Sehingga tuduhan yang menyatakan TERGUGAT II membeli objek sengketa dibawah NJOP adalah tidak benar. Menurut hemat TERGUGAT II, TERGUGAT I pastilah telah meminta bantuan konsultan independen untuk melakukan appraisal atas objek lelang sebelum lelang dimulai, sehinggatuduhan harga lelang dibawah harga pasaran juga tidak benar ; Dalam Rekonvensi 18.

Bahwa

TERGUGAT

II

dalam

kedudukannya

sekarang

sebagai

PENGGUGAT REKONVENSI akan mengajukan gugatan balik terhadap PENGGUGAT dengan kedudukannya sekarang sebagai TERGUGAT REKONVENSI 19.

Bahwa sebagaimana pula telah ditetapkan dalam yurisprudensi, tetap Mahkamah Agung Nomor 323/Sip/168 yang menyatakan suatu lelang yang

telah

dilaksanakan

sesuai

ketentuan

yang

berlaku

serta


dimenangkan oleh pembeli (lelang yang beritikad baik maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan dan kepada pembeli lelang yang beritikad baik tersebut wajib diberikan perlindungan hukum). 20.

Bahwa TERGUGAT II / PENGGUGAT REKONVENSI merasa sangat dirugikan karena telah menjadi pemilik sah objek sengketa yang mana telah diakui oleh BPN Bekasi terbukti dengan telah dilakukan balik nama atas SHM No. 7382/Jakasetia dari Sri Hastuti kepada Rudy (TERGUGAT II / PENGGUGAT REKONVENSI), akan tetapi sampai saat ini PENGGUGAT/TERGUGAT Rekonvensi masih menerima uang sewa 4 buah kios yang sudah bukan lagi hak miliknya. Sedangkan rumah dan 4 kios lainnya masih tetap dikuasai oleh pak Donny sampai dengan tanggal 20 April 2016. Sehingga memohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menghukum Penggugat/TERGUGAT Rekonvensi untuk menyerahkan hasil sewa mulai dari tanggal 9 Juli 2015 sampai

dengan

tanggal

pengosongan

objek

sengketa,

kepada

TERGUGAT II/PENGGUGATRekonvensi. Dan juga mohon Yang Mulia Hakim menyatakan bahwa Penggugat/TERGUGAT Rekonvensi sudah tidak berhak lagi menyewakan barang yang bukan miliknya tersebut, apalagi melakukan perpanjangan sewa setelah dengan pak Donny selesai ; 21.

Bahwa dengan digugatnya TERGUGAT ll / PENGGUGAT REKONVENSI maka

TERGUGAT

Il

/

PENGGUGAT

REKONVENSI mengalami

kerugian materiil dan immaterial. Kerugian materiil berupa tidak bisa memanfaatkan objek sengketa yang telah sah menjadi miliknya dan kerugian immaterial berupa waktu, tenaga, biaya dan pikiran. 22.

Bahwa jika diperinci kerugian tersebut dalam poin No.21 adalah: -

Kerugian materiil: berupa biaya bunga bank sebesar 2 % per bulan dari Rp 1,1 milyar, yaitu harga objek lelang ditambah bea lelang, pajak dan biaya-biaya lain untuk pengurusan sertifikat, atau sama dengan Rp 22 juta per-bulan;

-

Kerugian immaterial berupa tersitanya waktu, tenaga, biaya dan pikiran untuk mengurus perkara, yang jika kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp 30 juta per-bulan;

23.

Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini diputus namun PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila Penggugat/TERGUGAT Rekonvensi dihukum untuk


membayar uang paksa (dwangsom) kepada TERGUGAT II/PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp 1 juta untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap sampai

PENGGUGAT

/TERGUGAT

REKONVENSI

melaksanakan

Putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna; Maka berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, TERGUGAT II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberi putusan yang amarnya berbunyi : Dalam Provisi: Memerintahkan eksekusi pengosongan atas objek lelang/objek sengketa terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain ; Dalam Eksepsi: Menerima eksepsi TERGUGAT II. Dalam Pokok Perkara: 1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya. 2. Menyatakan PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang tidak benar. 3. Menyatakan TERGUGAT II sebagai pembeli lelang yang sah dan beritikad baik sehingga sudah seharusnya memperoleh perlindungan hukum . Dalam Rekonvensi : 4. Menyerahkan kepada TERGUGAT I/rekonvensi yang telah diterima oleh PENGGUGAT/ TERGUGAT REKONVENSI dari tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal pengosongan objek sengketa; 5

Menghukum PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar kerugian materiil den immaterial sebesar Rp 52 juta per bulan (sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal pengosongan objek sengketa) dengan seketika dan sekaligus .

6. Menghukum PENGGUGAT/ TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar denda sebesar Rp. 1 juta perhari keterlambatan pelaksanaan putusan ini . 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dulu (uit Voorbaar Bij Vorraad) Walaupun PENGGUGAT/TERGUGAT REKOVENSI melakukan upaya banding atau kasasi; 8. Menghukum PENGGUGAT/ TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya perkara di semua tingkat pengadilan; Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon supaya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (ex aequo et bono).


JAWABAN TURUT TERGUGAT I : Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi, beralamat di Jalan Sersan Aswan No.8D Bekasi. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, bertindak untuk dan atas nama Turut TERGUGATI berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: SKU-844/MK.6/2015 tanggal 19 Oktober

2015,

dengan

ini

mengajukan

Jawaban

atas

Gugatan

PENGGUGAT sebagai berikut DALAM EKSEPSI 1. Bahwa Turut TERGUGAT I menyatakan menolak seluruh dalil dalam gugatan PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya. 2. Eksepsi Persona Stundi Non Yudicio Bahwa TURUT TERGUGAT I tetap menyatakan bahwa dalam gugatannya, PENGGUGAT tidak tepat dan keliru dalam penyebutan hierarki secara benar.Karena Pengugat dalam penyebutan Turut TERGUGAT I dalam gugatannya tertulis Kementerian Keuangan Republik qq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi. Dengan ini kami tegaskan kembali bahwa Turut TERGUGAT I merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus bertanggung jawab kepada instansi atasannya dimana penyebutan tata urutan dan hierarki Turut TERGUGAT Iberdasarkan struktur organisasi yang benar adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi, maka jika terjadi gugatan maka harus dikaitkan dengan unit atasannya tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja


Kementerian Keuangan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Oleh karena itu, penyebutan identitas Turut TERGUGAT I dalam gugatan PENGGUGAT yang ditujukan kepada Turut TERGUGAT I tanpa dikaitkan dengan badan hukum induk dan instansi atasannya tersebut adalah keliru dan kurang tepat yang mengakibatkan gugatan PENGGUGAT mengandung kesalahan formil sehingga sudah seharusnya ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) demi menjaga tertib hukum beracara sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Aqunq Republik Indonesia Nomor 1424 K/Sip/1975 tanqqal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada Pemerintah Pusat. 3. Eksepsi Obscuur Libel a. Dasar Hukum yang menjadi dasar quqatan tidak jelas ; Terkait Turut TERGUGAT I dalam perkara aquo, tidak jelasnya dasar hukum yang menjadi dasar gugatan PENGGUGAT dalam yang dituangkan dalam posita.Pada akhirnya petitum menjadi tidak jelas (kabur) pula. Hal ini dapat dilihat dalam isi gugatan PENGGUGAT, karena tidak ada perbuatan melawan hukum/dasar hukum/pasal apa pun yang dilakukan oleh Turut TERGUGAT I. b. Penggabungan dua atau lebih perkara / gugatan yang masing-masing pada hakekatnya berdiri sendiri-sendiri Bahwa di samping tidak jelas/kaburnya apa yang hendak disengketakan oleh PENGGUGAT dalam perkara a quo, posita serta dasar hukumnya,PENGGUGAT telah melakukan penggabungan dua atau lebih gugatan yang masing-masing pada hakekatnya berdiri sendiri-sendiri. Di antaranya PENGGUGAT mempermasalahkan proses perjanjian kredit dengan TERGUGAT I, mempermasalahkan perbedaan sisa hutang, keberatan nilai objek lelang, lelang cacat hukum, dst. Gugatan semacam ini tidak dibenarkan dalam hukum acara perdata mengingat masing-masing perkara

tersebut

tunduk

pada

perikatan/perjanjian

dan

peraturan

perundangan (lex spesialis) yang mengaturnya.Gugatan terhadap perkaraperkara itu masing-masing berdiri sendiri dan harus diajukan tersendiri pula. Berkaitan dengan hal tersebut, jelaslah bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak jelas/kabur sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan, serta sesuai dengan Yurisprudensi yang berlaku di


antaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung No.67/k/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 tentang petitum yang harus sesuai dengan posita, demikian juga Yurisprudensi MA No.565/k/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 "kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan Tidak Dapat Diterima". Berkaitan hal tersebut, karena gugatan PENGGUGAT tidak jelas (obscure libel) maka gugatan PENGGUGAT sepantasnya ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan "Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvanklijk Verklaard)". Berkaitan dengan eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka gugatan PENGGUGAT terkait dengan TURUT TERGUGATI sepantasnya ditolak atau setidak-tidaknya

dinyatakan

"Tidak

Dapat

Diterima

(Niet

Ontvankelijk

Verklaard)". DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa apa yang telah Turut TERGUGAT I uraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini; 2. Bahwa Turut TERGUGAT I menyatakan menolak seluruh dalil dalam gugatan PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut TERGUGAT I; 3. Bahwa Turut TERGUGAT I sampaikan bahwa lelang yang dilaksanakan oleh Turut TERGUGAT I adalah guna memenuhi permohonan dari TERGUGAT I dengan surat Nomor SSF/Coll/IV/15/125 B tanggal 20 April 2015 hal Permohonan Penetapan Hari dan Tanggal Lelang. Kemudian Turut TERGUGAT I membalas suratTERGUGAT I dengan surat Nomor SPen338/WKN.08/KNL.02/2015 tanggal 09 Juni 2015 hal Penetapan Jadwal Lelang, dengan penetapan lelang pads tanggal 09 Juli 2015; 4. Bahwa Turut TERGUGAT I berpendapat bahwa terkait pelaksanaan lelang karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT

I

atas

Perjanjian

Pembiayaan

Dengan

Jaminan

Hak

Tanggungan Nomor : 800201300015 tanggal 05 April 2013, yang mans kedua pihak dalam menyelesaikan permasalahannya satu dan lain hal haruslah tunduk pada asas bahwa perjanjian yang sudah disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang bersangkutan (pacta sunt servanda). Perjanjian tersebut yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT I telah memenuhi syarat mutlak terjadinya suatu perjanjian/perikatan yang sah sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 1320 KUH Perdata;


5. Bahwa Turut TERGUGAT I tetap teguh berpendapat bahwa dalam perkara ini secara nyata Turut TERGUGAT I tidak melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan materi gugatan PENGGUGAT sehingga Turut TERGUGAT I tidak layak dan tidak tepat dimasukkan sebagai pihak berperkara dalam perkara aquo; 6. Surat Edaran Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor SE23/PN/2000 tanggal 22 Nopember 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan (untuk selanjutnya disebut SE BUPLN), bahwa PENGGUGAT telah keliru menerjemahkan maksud SE BUPLN angka 3. Karena sangat jelas dalam SE BUPLN angka 3 tersebut yang menyatakan : "lelang Hak Tanggungan sebagaimana pada butir J huruf b dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT tidak dapat dilakukan karena Akta Pemberian Hak Tanggungan tidak memuat janji sebaqaimana maksud pada Pasal 6 jo. Pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala/qugatan dari Debitur/pihak ketiga. Penjualan ini merupakan pelaksanaan titel eksekutorial dari Sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKANKETUHANAN YANG MAHA ESA" yang mempunyai kekuatan yang sama dengan Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penjualan objek Hak Tanggungan ini pada dasarnya dilakukan secara lelang dan memerlukan fiateksekusi dari Pengadilan" Jelas dalam perkara aquo, PENGGUGAT tidak ada yang memenuhi unsur apa yang dimaksud dalam SE BUPLN tersebut di atas karena SETELAH TURUT TERGUGAT I cek kelengkapan persyaratan lelang dalam APHT nya dinyatakan bahwa dalam APHT tersebut telah memuat janji apa yang dimaksud dalam Pasal 6 UUHT dan pada saat lelang tidak ada yang mengajukan verzet/sanggahan dari pihak mana pun. Hal ini telah dijelaskan sangat jelas dalam SE BUPLN tersebut pada angka 2. Sehingga apa yang dinyatakan PENGGUGAT dalam menafsirkan SE BUPLN tersebut telah sangat keliru karena menafsirkannya demi kepentingan pribadi semata dan tidak memahami secara utuh; 7. Turut TERGUGAT I menolak secara tegas apa yang dinyatakan PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 4 angka 12 yang menyatakan pada pokoknya objek tanggungan masih dikuasai oleh para TERGUGAT maka pelelangan-pelelangan tersebut tidak dilakukan melalui prosesual pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang seharusnya diawali dengan teguran-teguran kepada Debitur Sri Hastuti. Bahwa penjualan lelang yang dilaksanakan oleh Turut TERGUGAT I, dalam melaksanakan tugas


pelayanan lelang Turut TERGUGATI tidak dapat melakukan penolakan atas permohonan perantaraan lelang yang diajukan terhadapnya apabila obyek yang akan dilelanq terletak di wilayah kerjanya dan memenuhi syarat-syarat lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tanggal 23 April 2010 Bab III Pasal 12 dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER03/KN/2010 tanggal 5 Oktober 2010 Pasal 6 Angka 2; 8. TURUT TERGUGAT I telah menolak secara tegas apa yang dinyatakan PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 6 angka 17 yang menyatakan "...Turut TERGUGATI seharusnya menolak permohonan lelang dalam hal objek sengketa / objek hak tanggungan masih dikuasai dan ditempati oleh Debitur atau pihak lain yang menolak untuk mengosongkan objek hak tanggungan". Bahwa apa yang dinyatakan PENGGUGAT tersebut tidak berdasarkan hukum sama sekali, TURUT TERGUGAT I tidak boleh menolak sepanjang pemohon lelang telah melengkapi dokumen dan syarat-syarat untuk melaksanakan lelang obyek perkara aquo, maka sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 12 dinyatakan "Kepala KPKNL Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang." Sehingga PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum dan mengada-ngada yang menyatakan bahwa Turut TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum, menolak permohonan lelang, dan lelang tidak memiliki hukum mengikat sebagaimana dinyatakan oleh PENGGUGAT dalam gugatan pada halaman 6 angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, dan angka 21; 9. Pelaksanaan lelang telah dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2015, yang sebelumnya telah diumumkan pada Pengumuman Lelang Pertama melalui Selebaran tertanggal 10 Juni 2015 dan Pengumuman Kedua melalui Surat Kabar Harian Radar Bekasi tertanggal 25 Juni 2015. Pelaksanaan lelang pada tanggal 09 Juli 2015 tersebut dengan objek lelang 2 SHM yaitu SHM No.7382/Jakasetia

atas

nama

Nyonya

Sri

Hastuti

dan

SHM

No.2790/Jakasetia atas nama Sri Hastuti. Selanjutnya untuk objek lelang terhadap SHM No.7382/Jakasetia atas nama Nyonya Sri Hastuti telah terjual dengan pemenang lelang adalah TERGUGAT II (Sdr.Rudi) telah ditetapkan sebagai pemenang lelang yang sah. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 323/Sip/1968 yang menyatakan :suatu lelang


yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku serta dimenangkan oleh pembeli lelang yang beritikad balk, maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan dan kepada pembeli lelang yang beritikad baik tersebut wajib diberikan perlindunqan hukum; 10. Bahwa Turut TERGUGAT I dengan tegas menyatakan menolak dalil PENGGUGAT mengenai tuntutan agar meletakkan Sita Jaminan / Revindicatoir terhadap objek perkara aquo.Hal ini karena sesuai dengan Pasal 227 ayat (1) HIR, penerapan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa perkara utang-piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi. Dalam hal ini pihak yang melakukan wanprestasi adalah PENGGUGAT

yang

tidak

dapat

memenuhi

kewajibannya

kepada

TERGUGAT I, karena proses lelang yang dilakukan oleh Turut TERGUGAT I

adalah

diperuntukkan

untuk

melunasi

pembayaran

hutang

atas

wanprestasi PENGGUGAT tersebut. Oleh karena itu, sangat tidak beralasan bahwa PENGGUGAT dalam petitum agar objek sengketa perkara aquo diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag); 11. Bahwa Turut TERGUGAT I dengan tegas menyatakan menolak dalil PENGGUGAT mengenai tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad) meskipun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi, karena sesuai dengan Pasal 180 HIR jo. SEMA R.I. No.3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil, tuntutan Uitvoerbaar Bij Vooraad tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari PENGGUGAT. Berdasarkan uraian tersebut diatas, TURUT TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: DALAM EKSEPSI - Mengabulkan seluruh permohonan TURUTTERGUGAT I dalam eksepsi. DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak seluruh permohonan gugatan PENGGUGAT tanpa kecuali; 2. Menyatakan bahwa lelang yang dilaksanakan oleh Turut TERGUGAT I pada tanggal 09 Juli2015 dengan produk hukumnya Risalah Lelang Nomor 465/2015 adalah sah danberkekuatan hukum tetap; 3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo etbono). JAWABAN TURUT TERGUGAT II


Sehubungan Gugatan yang diajukan oleh SRI HASTUTI di Pengadilan Negeri Bekasi, yang tercatat dalam Register Parkara Nomor 459/Pdt.G/2015/PN BKS tanggal 23 September 2015 dengan ini TURUT TERGUGAT II menyampaikan Jawaban sebagai berikut : 1. Bahwa TURUTTERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam Surat Gugatan, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut TERGUGATII ; 2. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 7382/Jakasetia Gambar Situasi tanggal 27 Maret 1996 Nomor 4142/1996 luas 187 m2 berasal dari Pemisahan Hak Guna Bangunan Nomor 1539/Jakasetia, pertama kali diterbitkan tanggal 01 April 1997 atas nama Ny. Edith Ediana Halim, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 12 Maret 1996 Nomor 973/47/BKS-SEL/1996, dibuat dihadapan PPAT/Notaris Drs. Trisasono, SH; 3. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 7382/Jakasetia, Gambar Situasi tanggal 27 Maret 1996 Nomor 41421996 luas 187 m2 pada tanggal 01 December 2004, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 06 Oktober 2004 Nomor 1967/2004 dibuat dihadapan Christine Sabaria Sinaga, SH PPAT Kota Bekasi, beralih kepada Nyonya Sri Hastuti; 4. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 7382/Jakasetia Gambar Situasi tanggal 27 Maret 1996 Nomor 4142/1996 luas 187 m2 atas nama Nyonya Sri Hastuti, beberapa kali dijadikan obyek agunan dan terakhir tercatat pada tanggal 17 Juni 2013 dipasangkan Hak Tanggungan Nomor 7382/2013 atas nama PT. Swadharma Surya Finance; 5. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 7382/Jakasetia, Gambar Situasi tanggal 27 Maret 1996 Nomor 4142/1996 luas 187 M2 atas nama Nyonya Sri Hastuti yang dipasang Hak Tanggungan Nomor 6738/2013 atas nama PT. Swadharma Surya Finance, pada tanggal 30 Juli 2015 di Roya berdasarkan Surat Roya tanggal 27 Juli 2015 Nomor. SSF/DIR/VII/244/2015; 6. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015 Sertifikat Hak Milik Nomor 7382/Jakasetia, Gambar Situasi tanggal 27 Maret 1996 Nomor 4142/1996 luas 187 m2 atas nama Sri Hastuti, berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 465/2015 tanggal 27 Juli 2015 dibuat oleh Kurniawan Nizar selaku Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi, dicatat ke atas nama Rudy; Bahwa berdasarkan hal-hal yang yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memeriksa dan memutus perkara dengan seadil-adilnya.


Mengutip dan memperhatikan tentang hal hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan

Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 21

September 2016 Nomor 459/Pdt.G/2015/PN.Bks., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONVENSI Dalam Eksepsi - Menolak Eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II dan Turut TERGUGAT I Dalam Pokok Perkara - Menolak gugatan PENGGUGATseluruhnya; DALAM REKONVENSI - Menolak gugatan PENGGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT II Konvensi. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI -

Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.841.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa telah membaca Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor 459/Pdt.G/2015/PN.BKS., Jo. Nomor 88/Bdg/2016/PN.Bks yang dibuat oleh

Bebet Ubaedilah Affandi, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri

Bekasi yang menerangkan bahwa

Nugraha Suraatmadja, S.H.,

Advokat/

kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 03 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal

21 September

2016 Nomor

459/Pdt.G/2015/PN.Bks

selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada : 1. Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 14 Pebruari 2017 ; 2. Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 14 Desember 2016 ; 3. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 14 Desember 2016 ; 4. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 14 Desember 2016 ;


Menimbang, bahwa telah membaca memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 14 Nopember

2016, yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 14 Nopember 2016, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada : 1. Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 14 Pebruari 2017 ; 2. Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 14 Desember 2016 ; 3. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 14 Desember 2016 ; 4. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 14 Desember 2016 Menimbang, bahwa telah membaca pemberitahuan memeriksa berkas perkara

(inzage)

Nomor

459/Pdt.G/2015/PN.Bks.,

Jo.

Nomor

88/Pdt.B/2016/PN.Bks bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung secara patut dan seksama yaitu masing-masing kepada : 1. Pembanding semula Penggugat pada tanggal 04 Januari 2017 ; 2. Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 14 Pebruari 2017 ; 3. Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 14 Desember 2016 ; 4. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 14 Desember 2016 ; 5. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 14 Desember 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh

kuasa

hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata-cara serta

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-

undang, maka oleh karenanya pemohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :


 Bahwa

Pembanding

semula

Penggugat

tidak

sependapat

dengan

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Pembanding semula Penggugat sudah membayar cicilan 15 kali kepada Terbanding I dari yang seharusnya, pembayaran tersebut sebanyak 24 kali baik dari bukti maupun kesaksian Pembanding semula Penggugat sudah

17

kali

ditambah

dengan

mencicil pembayaran tersebut

penangguhan

lelang

sebesar

Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sisanya tinggal 7 kali cicilan di kurangi dengan uang penangguhan lelang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lebih dari setengahnya Pembanding semula Penggugat sudah membayar hutangnya terhadap Terbanding I semula Tergugat I;  Bahwa

Pembanding

semula

Penggugat

tidak

sependapat

dengan

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 56 baris ke 26 yang menyatakan oleh karena merupakan kewenangan dari Terbanding I semula Tergugat I pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;  Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bukti dan kesaksian di dalam persidangan dalam hal penangguhan lelang Pembanding semula Penggugat memberikan sejumlah uang sebagai jaminan agar obyek a quo tidak di lelang, uamg tersebut diterima oleh Terbanding I semula Tergugat I dengan janji obyek a quo tersebut ditangguhkan pelelangannya tetapi nyatanya uang penangguhan diterima, lelang dilaksanakan oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I atas permohonan lelang Terbanding I semula Tergugat I dan uang jaminan penangguhan lelang tidak dikembalikan oleh Terbanding I Penggugat

semula Tergugat I kepada pihak Pembanding semula

hal ini sudah dikatagorikan Terbanding I semula Tergugat I

sudah merupakan perbuatan melawan hukum;  Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum dipersidangan ; Menimbang, bahwa

untuk mempersingkat uraian putusan dalam

perkara ini, seluruh isi memori banding dari pihak Pembanding semula Penggugat telah dianggap termaktub dalam putusan ini ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

Bekasi,

tanggal 21 September 2016 Nomor


459/Pdt.G/2015/PN.Bks. serta telah membaca dan memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Penggugat Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut : Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diuraikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama baik yang menyangkut terhadap eksepsi maupun yang menyangkut tentang pokok perkara ; Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim tingkat banding mencermati keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut dan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat

banding

materi

keberatan

tersebut

pada

prinsipnya

telah

dipertimbangkan dengan benar, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara a quo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dan telah termasuk dalam putusan ini ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 21 September 2016 Nomor 459/Pdt.G/2015/PN.Bks.,

yang

dimohonkan

banding

tersebut

dapat

dipertahankan dan haruslah dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dinyatakan dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI :  Menerima Permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat ;


 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 21 September

2016,

Nomor

459/Pdt.G/2015/PN.Bks.,

yang

dimohonkan banding tersebut ;  Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding

ditetapkan sebesar

Rp.150.000.00 (seratus lima puluh

ribu rupiah Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Senin, tanggal 22 - Mei - 2017 oleh FIRZAL ARZY, S.H.,M.H. kami Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan TUMPAK SITUMORANG, S.H.,M.H., dan SULAIMAN, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 - Mei - 2017 oleh Hakim Ketua Majelis

dengan

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota,

NENOY APRILOSANA, S.H., Panitera Pengganti Jawa Barat tersebut, tetapi

serta dibantu oleh

pada Pengadailan Tinggi

tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang

berperkara. HAKIM ANGGOTA, Ttd

HAKIM KETUA, Ttd

TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H.

FIRZAL ARZY, S.H.,M.H.

Ttd SULAIMAN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI, Ttd NENOY APRILOSANA, S.H.

Perincian biaya perkara : Redaksi Putusan ………… Rp. 5.000.00 Materai …………………… Rp. 6.000.00 Pemberkasan ……………. Rp. 139.000.00 Jumlah Rp. 150.000.00 (Seratus lima puluh libu rupiah)


PT.BDG

Recommend Documents