PT.BDG

PUTUSAN

Nomor 335/PDT/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. TASMIATI BINTI SANTAATMAJA ALIAS TASMIATI ELON, bertempat

tinggal di Jalan R.E. Martadinata Nomor 19, Purwakarta, yang dalam tingkat banding ini telah memberikan kuasanya

kepada : 1. Dr. ABSAR KARTABRATA, S.H.., M.Hum., 2. KM.

IBNU

SHINA

ZAENUDIN,

S.H.

dan

3.

FAJAR

RAMADHAN KARTABRATA, S.H.., M.H., Para Advokat dan Calon Advokat pada Kantor Hukum Absar Kartabrata & Rekan beralamat di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3

Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING

I

SEMULA

TERGUGAT

I

DALAM

KONPENSI / PENGGUGAT DALAM REKONPENSI ;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq Menteri Agraria Cq Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat Cq Kepala Kantor

Badan

Pertanahan

berkedudukan Di Jalan Veteran

Nasional

Purwakarta

Nomor 163, Purwakarta,

yang dalam tingkat banding ini telah memberikan kuasanya kepada :

1. Drs. Rachmansyah Zainuddin M.M. NIP.19610615 1983 ` 006

Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara

Pertanahan

Purwakarta;

pada

Kantor

Pertanahan

Kabupaten

2. Yayat Hidayat, S.H. NIP.19650322 198903 1 003 Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta ;

3. Andi Sunarya, S.H. M.M. NIP. 19671013 198903 1 006 Kepala

Sub

Seksi

Penetapan

Hak

pada

Kantor

Putusan Nomor 335/PDT/2016/PT.BDG, hal 1 dari 27

Pertanahan Kabupaten Purwakarta.,berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2016 selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING KONPENSI ;

II

SEMULA

TERGUGAT

IV

DALAM

LAWAN DEDI CAHYADI, S.H., M.Kn., bertempat-tinggal di Jalan P. Senopati, Nomor 17 D, RT.05/RW.05, Kelurahan Jurangombo Utara, Kecamatan

Magelang Selatan, Kota Magelang, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUGITO S.H., M.H., Jalan

Jenderal

Sudirman,

Advokat, berkantor di

Nomor

165,

Purwakarta,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tangal 29 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai :

TERBANDING

SEMULA

PENGGUGAT

KONPENSI/TERGUGAT DALAM REKONPENSI ;

DALAM

Dan 1. DRS. SANDY BIAS, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusumah I Nomor 1, Purwakarta selanjutnya disebut sebagai ;

TURUT TERBANDING I SEMULA TERGUGAT II DALAM KONPENSI ;

2. NY. ENDEH SUPIARSIH S.H. M.Hum Notaris dan PPAT yang berkantor di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 94, Purwakarta, selanjutnya disebut ;

TURUT TERBANDING II SEMULA TERGUGAT III DALAM KONPENSI; Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 2 Agustus 2016, Nomor 335/PEN/PDT/2016/PT.BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang pihak

memeriksa dan mengadili

tersebut diatas ;

perkara

antara

kedua

belah

Putusan Nomor 335/PDT/2016/PT.BDG, hal 2 dari 27

2. Berkas

perkara

dan

turunan

Purwakarta, tanggal 16 Mei

resmi

2016

putusan

Nomor

Pengadilan

Negeri

02/Pdt.G/2016/PN.Pwk.,

berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Januari

2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Purwakarta pada tanggal 13 Januari 2016 dalam Buku Register Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.Pwk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan

sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 762/Desa Nagrikaler setelah pemekaran menjadi SHM Nomor 1625/Nagri-tengah, Kec dan Kab Purwakarta seluas 795 M2, Gambar Situasi Nomor44, tanggal 11

Januari 1984 adalah berdasarkan jual beli sebagaimana terurai dalam Akta

Jual Beli Nomor56/2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat III sebagai Notaris dan PPAT di Purwakarta pada Jum’at tanggal 25 Juli 2008

dengan harga Rp. 693.390.000.- (enam ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

2. Bahwa dalam jual beli antara Penggugat sebagai pembeli dengan Tergugat

I sebagai penjual, dimana Tergugat I sebagai penjual diwakili oleh Tergugat

II yang bertindak untuk dan atas nama Ny. Tasmiati Elon sebagai penjual berdasarkan Surat Kuasa Jual Nomor 14 tanggal 12 Februari 1986 yang dibuat oleh dan di hadapan Ny. Poedjanti Soemakto S.H. Notaris & PPAT di Purwakarta;

3. Bahwa sebelum jual beli tersebut telah terlebih dahulu dilakukan pengecekan kepada Tergugat IV tentang keabsahan dan bersih dari beban

apapun atas Sertipikat Hak Milik Nomor 762/Desa Nagri-kaler setelah pemekaran menjadi SHM Nomor 1625/Nagri-tengah, Kecamatan dan

Kabupaten Purwakarta seluas 795 M2, Gambar Situasi Nomor 44, tanggal 11 Januari 1984 tersebut:

4. Bahwa kemudian Sertipikat Hak Milik Nomor 762/Desa Nagri-kaler setelah pemekaran menjadi SHM Nomor 1625/Nagri-tengah, Kecamatan dan

Kabupaten Purwakarta seluas 795 M2, Gambar Situasi Nomor 44, tanggal

11 Januari 1984 berdasarkan jual beli sebagaimana terurai dalam Akta Jual Beli Nomor 56/2008 dan persyaratan sebagaimana mestinya oleh Tergugat Putusan Nomor 335/PDT/2016/PT.BDG, hal 3 dari 27

III diajukan balik namanya kepada Tergugat IV dan menjadi atas nama Penggugat, sehingga Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik;

5. Bahwa disamping itu, dibuat pula Surat Perjanjian Pengosongan Rumah tanggal 25 Juli 2008 yang akan mengosongkan rumah tersebut pada

tanggal 01 Januari 2009 dengan ketentuan apabila pada tanggal tersebut

pihak pertama belum juga menyerahkan bangunan rumah tersebut secara kosong kepada pihak kedua, maka pihak pertama dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar suatu denda atau ganti kerugian kepada

pihak kedua yang dapat ditagih dengan segera dan sekaligus uang sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk tiap tiap hari keterlambatan

penyerahan secara kosong/ keadaan kosong bangunan rumah tersebut diatas, dengan belum menyerahkan rumah tersebut dari Tergugat I kepada

Penggugat, maka Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum,

oleh karenanya Tergugat I terhitung sejak tanggal 01 Januari hingga hari ini

tangal 01 Januari 2016 selama 6 (enam) tahun = 6 x 365 hari = 2190 hari

harus mengganti rugi kepada Penggugat sebesar 2190 hari x Rp.500.000.= Rp 1.095.000.000.- (satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah) dan akan betambah hingga terjadi penyerahan secara kosong atas rumah a quo;

6. Bahwa setelah jual beli tersebut, Tergugat I dengan itikat buruk untuk mencabut kuasa jual yang diberikan kepada Tergugat II atas Surat Kuasa

Jual Nomor 14 tertanggal 12 Februari 1986 yang dibuat oleh dan dihadapan

Ny. Poedjanti Soemakto S.H. Notaris & PPAT di Purwakarta sebagaimana

dinyatakan dalam Akta Pencabutan Kuasa Nomor 88 tanggal 24 September 2008 setelah 2 (dua) bulan jual-beli tanggal 25 Juli 2008 tersebut selesai;

7. Bahwa disamping itu, beritikat buruk pula pada saat Surat Pencabutan Kuasa No.88 tanggal 24 September 2008 dibuat, Tergugat I telah berpindah

tempat-tinggalnya dari Jl. L.L. R.E. Marthadinata No.19 Kabupaten Purwakarta ke Jl. Merkuri Selatan II Nomor 23, RT.005/ RW.008, Kelurahan

Manjah Lega, Kec Rancasari, Kota Bandung, pemegang KTP Nomor 1050215011403004; sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pencabutan Kuasa Nomor88 tanggal 24 September 2008 a quo patut diduga telah

melakukan tindak pemalsuan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHPidana;

8. Bahwa selanjutnya dengan beritikat buruk telah pula mengajukan gugatan kepada Tergugat IV dan Tergugat III di Pengadilan Tata Usaha Bandung

tentang kelalaian dan sah tidaknya secara administratif peralihan hak atas sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan yang diajukan oleh Tergugat III Putusan Nomor 335/PDT/2016/PT.BDG, hal 4 dari 27

sebagaimana terurai Sertipikat Hak Milik Nomor 762 / Desa Nagri-kaler

setelah pemekaran menjadi SHM Nomor 1625/Nagri-tengah, Kec dan Kab

Purwakarta seluas 795 M2, Gambar Situasi Nomor 44, tanggal 11 Januari 1984

berdasarkan jual beli sebagaimana terurai dalam Akta Jual Beli

Nomor 56/2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat III sebagai Notaris dan PPAT di Purwakarta;

9. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I

telah melanggar hak

orang lain khususnya Penggugat, dan bertentangan dengan kewajiban

hukum si pembuat (Tergugat I), atau bertentangan dengan kesusilaan yang

baik, danbertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain:

10. Bahwa akibat perbuatan melanggar hukum dari Tergugat I tersebut Penggugat

menderita

kerugian

baik

moril

maupun

materiil

yang

berkelanjutan sejak tanggal 01 Januari 2009 higga saat ini dan seterusnya hingga terrealisasi penyerahan kepemilikan atas sebidang tanah diatasnya

berdiri bangunan sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 762 / Desa Nagri-kaler setelah pemekaran menjadi SHM Nomor 1625/Nagri-

tengah, Kec dan Kab Purwakarta seluas 795 M2, Gambar Situasi Nomor 44,

tanggal 11 Januari 1984, mohon pula agar Tergugat tidak hanya dibebani untuk membayar ganti rugi material sebagaimana terurai diatas, juga

dihukum untuk membayar ganti rugi immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah).

Maka berdasarkan segala uraian tersebut di atas, sudilah kiranya

Pengadilan Negeri Purwakarta berkenan untuk memutuskan sebagai berikut: DALAM POKOK PERKARA PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah Akta Jual Beli Nomor 56/2008,tanggal 25 Juli 2008; 3. Menyatakan Penggugat adalah pembeli beritikad baik;

4. Menyatakan sah balik nama dari Tergugat I menjadi nama Penggugat atas

Sertifikat Hak Milik Nomor 762/Desa Nagri-kaler setelah pemekaran menjadi SHM No.1625/Nagri-tengah, Kec dan Kab Purwakarta seluas 795 M2, Gambar Situasi Nomor 44, tanggal 11 Januari 1984;

5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah diatasnya

berdiri bangunan sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 762/Desa Nagri-kaler setelah pemekaran menjadi SHM Nomor 1625/Nagri-

Putusan Nomor 335/PDT/2016/PT.BDG, hal 5 dari 27

tengah, Kec dan Kab Purwakarta seluas 795 M2, Gambar Situasi Nomor 44, tanggal 11 Januari 1984;

6. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah perbuatan melanggar hukum;

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai, sekaligus dan seketika sesaat setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut: A. Kerugian Materil:

Rp 1.095.000.000.- (satu milyar sembilan1.095.000.000.- (satu milyar

sembilan puluh lima juta rupiah) dan akan betambah hingga terjadi penyerahan secara kosong atas rumah aquo;

B. Kerugian Immaterial:

Akibat perbuatan melanggar hukum dari Tergugat I tersebut Penggugat

menderita gangguan physikis baik moril maupun materiil secara berkelanjutan sejak tanggal 01 Januari 2009

mohon

pula

agar

Tergugat tidak hanya dibebani untuk membayar ganti rugi material sebagaimana terurai diatas, juga dihukum untuk membayar ganti rugi immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).

8. Menghukum Tergugat I dan siapapun yang memperoleh hak dari Tergugat

I, untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak

Milik Nomor 762/Desa Nagri-kaler setelah pemekaran menjadi SHM Nomor1625/Nagri-tengah, Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta seluas 795 M2, Gambar Situasi Nomor 44, tanggal 11 Januari 1984;

9. Menghukum Tergugat I dan siapapun yang merasa mempunyai hak dan menguasai

tanah dan bangunan

Penggugat uang

tersebut untuk

paksa (dwangsom)

membayar kepada

sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta

rupiah) untuk setiap hari lalai dalam mentaati putusan ini;

10. Menghukum Tergugat II, III, dan IV untuk mentaati putusan ini;

11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, baik verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lain;

timbul

12. Menghukum Tergugat I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan

yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan (ex aequo et bono).

Putusan Nomor 335/PDT/2016/PT.BDG, hal 6 dari 27

Menimbang, bahwa setelah surat gugatan selesai dibacakan, Penggugat

menyatakan akan memperbaiki surat gugatannya pada halaman 2 butir 5 baris ke 9-10, yakni kalimat: “... maka Tergugat I telah melakukan perbuatan

melanggar hukum ...”, diperbaiki menjadi kalimat: “... maka Tergugat I telah melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I

mengajukan jawabannya, sebagai berikut: DALAM EKSEPSI :

GugatanPenggugat melekat unsur nebis in idem  Bahwa

Tergugat

I

DK/Penggugat

DR

mohon

perhatian

terhadap

pertimbangan Mahkamah Agung Nomor 18 K/TUN/2013, putusan tanggal 21 Maret 2013, sebagaimana diuraikan di atas, antara lain yaitu:

“Tanggal 12 Februari 1986 Pemohon Kasasi/Penggugat memberi kuasa kepada Sandi Bias (Drs. Kwee Soe San) untuk menjual tanah sertipikat Hak Milik Nomor 762 (Bukti T.II Int-1)”;

 Bahwa Penggugat

DK/Tergugat

DR justru mendalilkan

jual belinya

didasarkan kepada Surat Kuasa Jual No 14 tertanggal 12 Februari 1986 yang dibuat dihadapan Ny Poedjanti Soemakto SH Notaris & PPAT di Purwakarta,yang oleh Mahkamah Agung surat kuasa a quo dikualifikasikan

sebagai penyelundupan hukum pinjam-meminjam uang ke Lembaga Jual Beli. Mutatis mutandis segala sesuatu yang mendasarkan kepada akta aquo haruslah dinyatakan batal demi hukum (nietigbaar).

 Bahwa selain itu, mohon perhatian pula terhadap amar putusan Mahkamah

Agung Nomor 18 K/TUN/2013 Putusan tanggal 21 Maret 2013, sebagaimana diuraikan di atas, antara lain yaitu :

- Menyatakan batal pendaftaran peralihan Hak Sertifikat Hak Milik Nomor 762/Desa Nagrikaler, tertanggal 28 Agustus 1974, Gambar situasi tanggal 17 Januari 1984 Nomor 44, seluas 795 m2 yang terletak di Kecamatan

Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat atas nama pemegang

terakhir

Dedi

Cahyadi,

Sarjana

Hukum,

berdasarkan

Pemekaran Wilayah Sertifikat Hak Milik Nomor 762/Desa Nagrikaler berubah menjadi SHM Nomor 1625/Desa Nagritengah tertanggal 28

Agustus 1974, Gambar situasi tanggal 17 Januari 1984 Nomor 44, seluas 795 m2 yang terletak di Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta,

Provinsi Jawa Barat atas nama pemegang terakhir Dedi Cahyadi, Sarjana Hukum;

Putusan Nomor 335/PDT/2016/PT.BDG, hal 7 dari 27

 Bahwa sementara Penggugat DK/Tergugat DR dalam salah satu petitum gugatannya memohon untuk:

- Menyatakan sah balik nama dari Tergugat I menjadi nama Penggugat atas

sertipikat Hak Milik No. 762/Desa Nagri-Kaler setelah pemekaran menjadi SHM No. 1625/Nagr-engah, Kec dan Kab. Purwakarta seluas 795 M2, Gambar Situasi No 44, tanggal 11 Januari 1984.

 Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas berkenaan dengan peralihan hak dari Tergugat I kepada Penggugat oleh Mahkamah Agung telah dibatalkan, sehingga tidak berdasar hukum, bilamana hal tersebut dipersoalkan kembali.

 Bahwa dengan demikian merupakan fakta hukum, terbukti dalil yang dikemukakan dalam posita maupun petitum

yang diajukan Penggugat

DK/Tergugat DR secara substansial telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung, sehingga karenanya adalah memenuhi prinsip kepastian

hukum, bilamana gugatan Penggugat DK/Tergugat DR ditolak setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijk verklaarrd).

DALAM KONPENSI

1. Bahwa pertama-tama Tergugat I DK/Penggugat DR, mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi di atas, dianggap termuat pula dalam bagian pokok perkara ini;

2. Bahwa Tergugat I DK/Penggugat DR menolak seluruh dalil

Penggugat

DK/Tergugat DR, kecuali apa yang diakuinya secara benar dan bulat;

3. Bahwa

Tergugat I DK/Penggugat DR mohon perhatian terhadap fakta

hukum masing-masing yaitu:

3.1. Kapasitas yang melekat pada Penggugat DK/Tergugat DRadalah

Sarjana Hukum, Master Kenotariatan, dan seorang Kolonel Purn AD, sebagaimana dengan tegas dikemukakandalam identitas gugatannya

3.2. Penggugat DK/Tergugat DR adalah adik dari Drs. Sandy Bias (in casu Tergugat II)

3.3. Tergugat I DK/Penggugat DR) telah berusaha menarik kembali SHM

Nomor 762/Desa Nagrikaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat dari Sdr. Sandi Bias (in casuTergugat

II), sebagaimana surat Nomor 097/KHKP/U/ X.07 tanggal 26 Oktober 2007 (vide Putusan PTUN Bandung angka 5 halaman 6);

3.4. Bahwa salah satu petitum gugatan Penggugat (kini Tergugat I

DK/Penggugat DR) dalam perkara Nomor 36/PDT.G/2007/ PN.PWK Putusan tertanggal 25 Juni 2008 adalah:

Putusan Nomor 335/PDT/2016/PT.BDG, hal 8 dari 27

V. Menghukum Tergugat (kini Tergugat I) untuk membayar uang paksa

(dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000 setiap hari keterlambatan menyerahkan

SHM

No.

762/Desa

nagri

kaler,

Kecamatan

Purwakarta, Kabupten Purwakarta, Propinsi Jawa Barat atas nama Tasmiyati Elon).

3.5. Bahwa sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang Penggugat (in casu

Tergugat I DK/Penggugat DR) tetap menguasai sepenuhnya atas rumah berikut bangunan yang beralamat Jalan RE Martadinata Nomor

19 Kabupaten Purwakarta miliknya (vide putusan PTUN Bandung angka 2 halaman 5);

4. Bahwa berdasarkan sistem hukum yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah, secara imperatif harus melalui :

4.1. Perjanjian (Obligatoir) dihadapan PPAT (vide Pasal Tahun 1997) dan;

37 PP No. 24

4.2.Perjanjian zakelijk/levering dengan cara balik nama ke hadapan Kantor Pertanahan;

5. Bahwa khusus mengenai keharusan melakukan levering in casu balik nama

atas tanah terperkara, sebagaimana telah diuraikan di atas berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 18K/TUN/2013 tanggal 21 Maret 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjede) telah menyatakan batal yaitu antara lain:

 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

 Menyatakan batal pendaftaran peralihan hak Sertifikat Hak Milik Nomor 762/Desa Nagrikaler, tertanggal 28 Agustus 1974, Gambar situasi

tanggal 17 Januari 1984 Nomor 44, seluas 795 m2 yang terletak di

Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat atas nama pemegang terakhir Dedi Cahyadi, Sarjana Hukum,

Bahwa dengan demikian merupakan fakta hukum, salah satu syarat untuk terwujudnya peralihan atas tanah terperkara sekarang ini dipenuhi, karena telah dinyatakan batal.

6. Bahwa selanjutnya apakah akta jual beli No 56/2008 yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat III sah menurut hukum.

7. Bahwa sebagaimana dimaklumi salah satu unsur esensial dalam perjanjian

adalah keharusan adanya kata sepakat (vide Pasal 1320 KUHPerdata). Mengenai hal ini mohon perhatian terhadap fakta hukum:

7.1. Tergugat I DK/Penggugat DR) telah berusaha menarik kembali SHM

Nomor 762/Desa Nagrikaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Putusan Nomor 335/PDT/2016/PT.BDG, hal 9 dari 27

Purwakarta Provinsi Jawa Barat dari Sdr. Sandi Bias (in casu Tergugat

II), sebagaimana surat Nomor 097/KHKP/U/ X.07 tanggal 26 Oktober 2007 (vide Putusan PTUN Bandung angka 5 halaman 6);

7.2. Bahwa salah satu petitum gugatan Penggugat (kini Tergugat I

DK/Penggugat DR) dalam perkara Nomor 36/PDT.G/2007/ PN.PWK Putusan tertanggal 25 Juni 2008 adalah:

V. Menghukum Tergugat (kini Tergugat I) untuk membayar uang paksa

(dwangsom) sebesar Rp.10.000.000 setiap hari keterlambatan menyerahkan

SHM

No.

762/Desa

nagri

kaler,

Kecamatan

Purwakarta, Kabupten Purwakarta, Propinsi Jawa Barat atas nama Tasmiyati Elon).

Mohon perhatian baik terhadap tanggal usaha menarik kembali SHM Nomor 762/Desa Nagrikaler in casu tanggal 26 Oktober 2007 maupun tuntutan untuk pengembalian melalui Pengadilan Negeri in casu

tanggal 13-12-2007 (tanggal penerimaan surat gugatan), jelas merupakan tanggal-tanggal jauh sebelum jual beli dilakukan in casu tanggal 25 Juli 2008.

7.3. Bahwa sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang Penggugat (in casu

Tergugat I DK/Penggugat DR) tetap menguasai sepenuhnya atas rumah berikut bangunan yang beralamat Jalan RE Martadinata Nomor 19 Kabupaten Purwakarta (vide putusan PTUN Bandung angka 2 halaman 5);

Bahwa dengan adanya fakta seperti terurai di atas, maka tidak ada

kehendak dari Tergugat I DK/Penggugat DRuntuk menjual tanah

berikut bangunan milknya. Sehingga secara hukum unsur ensensial dari Pasal 1320 in casu “kata sepakat” tidak dipenuhi dalam akta jual beli No. 56/2008 tanggal 25 Juli 2008.

8. Bahwa selain sebagai adik dari Tergugat II, dan pula kapasitas yang

melekat pada Penggugat DK/Tergugat DR adalah Sarjana Hukum, Master Kenotariatan, dan seorang Kolonel Purnawirawan AD, maka seharusnya bertindak hati-hati sebagai seorang pembeli, dengan cara dilakukan, yaitu:

yang lazim

8.1. Memperhatikan pemberian surat kuasa jual yang telah berlangsung relatif lama, yaitu sekitar 22 tahun lamanya, yaitu Surat Kuasa Jual No.14 tertanggal 12 Februari 1986 dan baru dipergunakan pada jual beli tgl 25 Juli 2008;

Putusan Nomor 335/PDT/2016/PT.BDG, hal 10 dari 27

8.2. Penggugat DK/Tergugat DR tidak pernah melakukan pengecekan secara langsung ke obyek jual beli in casu rumah di Jalan RE

Martadinata No. 19 Purwakarta, lazimnya yang dilakukan pihak

pembeli sebelum melakukan transaksi jual. Sudah barang tentu kalau hal ini dilakukannya, maka tidak akan pernah terjadi penandatanganan

akta jual beli tersebut, jelas Tergugat I DK/ Penggugat DR akan menolaknya, karena tidak ada kehendak untuk menjualnya.

8.3. Adanya Perjanjian Pengosongan Rumah tgl 25 Juli 2008 yang akan mengosongan rumah tanggal 1 Januari 2009, suatu perjanjian yang janggal

dan

bertentangan

dengan

kelaziman,

setidak-tidaknya

bilamana masih menggantungkan pada suatu prestasi tertentu, maka

yang dilakukan adalah Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan bukan Jual beli. Lebih-lebih perjanjian tersebut ditandatangani bukan oleh Tergugat I DK/ Penggugat DR sebagai oarang yang menguasai

sepenuhnya tanah berikut bangunan di Jalan RE Martadinata No 19 Purwakarta sebagai obyek perjanjian.

Bahwa dengan adanya fakta hukum ini, terbukti Penggugat DK/ Tergugat

DR

mengetahui

persoalan-persoalan/perkara-perkara

perdata antara Tergugat I DK/Penggugat DR denganTergugat II (Sdr. Sandi Bias).

9. Bahwa dengan fakta hukum seperti terurai diatas, maka terbukti secara hukum Penggugat DK/Tergugat DRmerupakan pihak pembeli yang beritikad tidak baik (te kwaade trouw), dan tidak patut mendapat perlindungan hukum;

10. Bahwa sehingga demikian, tuntutan seolah-olah dirinya mengalami kerugian adalah tidak berdasar, sehingga karenanya adalah berdasar hukum bilamana ditolak setidak-tidaknya dikesampingkan;

11. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, upaya yang telah dilakukan Tergugat I DK/Penggugat DR untuk menuntut apa menjadi haknya jelas merupakan upaya hukum yang sesuai dengan hukum (rechtmatige), sehingga adalah berdasar hukum bilamana dikualifikasikan sebagai pihak

yang beritikad baik (te goed trouw), sehingga patut mendapat perlindungan hukum;

12. Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat DK/Tergugat DR dalam posita

angka 7 halaman 2, Tergugat I DK/Penggugat DR mohon perhatian

terhadap ketentun Pasal 17 KUHPerdata yang mengatur tentang domisili, dimana pada dasarnya setiap orang dianggap mempunyai tempat Putusan Nomor 335/PDT/2016/PT.BDG, hal 11 dari 27

tinggalnya selain ia menempatkan pusat kediamannya. Juga dikenal sewajarnya.

Untuk diketahui, alamat Tergugat I DK/Penggugat DR di Jalan Merkuri Selatan II No.23, RT.005/RW.008, Kota Bandung yang merupakan rumah

anak, dan penggunaan alamat tersebut ketika akan menjalani ibadah haji dengan anaknya;

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum seperti terurai di atas, terbukti secara hukum tidak terdapat hak Penggugat DK/Tergugat DR yang dilanggar,

padahal adanya hak yang dilanggar merupakan syarat esensial dari suatu

gugatan, sehingga karenanya adalah beralasan hukum bilamana gugatan Penggugat DK/Tergugat DR ditolak setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvantkelijke verklaarrd)

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa pertama-tama Tergugat I DK/Penggugat DR, mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian konpensi di atas, dianggap termuat pula dalam bagian pokok perkara ini;

2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam bagian konpensi di atas akta

jual beli No. 56/208 yang dibuat di hadapan Tergugat III pada tanggal 25 Juli 2008 mengadung cacad kehendak, lebih-lebih didasarkan kepada Surat

Kuasa Jual No 14 ttg 12 Februari 1986 yang dibuat dihadapan Ny Poedjanti

Soemakto SH Notaris & PPAT di Purwakarta, yang oleh Mahkamah Agung surat kuasa a quo dikualifikasikan sebagai penyelundupan hukum pinjammeminjam uang ke lembaga jual beli, maka adalah beralasan hukum untuk dinyatakan kedua produk hukum ini batal demi hukum.

3. Bahwa untuk diketahui upaya Tergugat I DK/Penggugat DR untuk mendapatkan apa yang telah menjadi haknya in casu. Sertifikat Hak Milik

Nomor 762/Desa Nagrikaler, tertanggal 28 Agustus 1974, Gambar Situasi tanggal 17 Januari 1984 Nomor 44, seluas 795 m2 yang terletak di

Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat telah berlangsung relatif lama, setidak-tidaknya dimulai tanggal 13-12-2007 (tanggal

penerimaan

surat

gugatan)

yaitu

tanggal

36/PDT.G/2007/PN.PWK putusan tertanggal 25 Juni 2008;

perkara

4. Bahwa upaya tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas diketahui oleh Penggugat DK/Tergugat DR, setidak-tidaknya sejak tanggal 25 Juli 2008

ketika Akta Jual Beli No. 56/2008 ditandatangani, yang selain berstatus sebagai adik dari Tergugat II, pula kapasitas yang melekat pada Penggugat

DK/Tergugat DR adalah Sarjana Hukum, Master Kenotariatan, dan seorang Putusan Nomor 335/PDT/2016/PT.BDG, hal 12 dari 27

Kolonel Purn AD, maka yang bersangkutan haruslah dianggap mengetahui bahwa jual beli tersebut melanggar hukum (onrechtmatig daad) yang merugikan Penggugat DK/Tergugat DR (vide Pasal 1365 KUHPerdata);

5. Bahwa adapun kerugian yang diderita Tergugat I DK/Penggugat DR, akibat

perbuatan Penggugat DK/Tergugat DR adalah bilamana ditetapkan sebagai

sebesar Rp.10.000.000,- setiap bulannya terhitung 25 Juli 2008, sampai putusan perakara sekarang ini memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewjisde);

6. Bahwa untuk mencegah agar gugatan ini menjadi sia-sia (illusoir), mohon dilakukan sita jaminan (conservatior beslag) atas barang-barang milik Penggugat DK/Tergugat DR baik yang bergerak maupun tidak bergerak;

7. Bahwa tuntutan

ini didasarkan fakta hukum yang otentik, maka adalah

beralasan hukum, bilamana putusan dapat dilaksanakan terlebih dahului (uit

voerbaar bij voorraad), sekalipun terhadapnya timbul upaya banding, kasasi maupun verzet;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat I DK/Penggugat DR

mohon dengan hormat, kiranya majelis hakim yang memeriksa perkara Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.PWK di Pengadilan Negeri Purwakarta berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI 

Menerima

dan

mengabulkan

DK/Penggugat DR.

eksepsi

yang

diajukan

Tergugat

I

DALAM KONPENSI 

Menolak seluruh gugatan Penggugat DK/Tergugat DR, setidak-tidaknya

dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)

DALAM REKONPENSI PRIMAIR I.

Mengabulkan seluruh gugatan Tergugat I DK/Penggugat

II. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;

III. Menyatakan batal demi hukum, masing-masng :

1. Surat Kuasa Jual No 14 ttg 12 Februari 1986 yang dibuat dihadapan Ny Poedjanti Soemakto SH Notaris & PPAT di Purwakarta;

2. Akta Jual Beli No56/208 yang dibuat dihadapan Tergugat III padatanggal 25 Juli 2008

IV. Menyatakan Penggugat DK/Tergugat DR telah melakukan perbuatan melawan hukum (onreht matige daad) yang merugikan Penggugat;

Putusan Nomor 335/PDT/2016/PT.BDG, hal 13 dari 27

V. Menghukum Penggugat DK/Tergugat DR uang sebesar Rp.10.000.000,setiap bulannya terhitung 25 Juli 2008, sampai putusan perkara sekarang ini memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewjisde);

VI. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), sekalipun terhadapnya timbul upaya banding, kasasi maupun verzet;

SUBSIDAIR 

Bilamana Pengadilan tidak sependapat dengan tuntutan primair, mohon

putusan didasarkan kepada keadilan dan kepatutan (ex aquo et bono).

DALAM KONPENSIDAN DALAM REKONPENSI 

Menghukum Penggugat DK/Tergugat DR untuk membayar biaya yang

timbul.

Menimbang, bahwa Tergugat

berikut :

IV telah mengajukan jawaban sebagai

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libelle)

Bahwa gugatan Pengugat dalam positanya pada halaman 1 angka 1 yang

menyatakan “memiliki sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan sebagaimana

terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 762/1625/Nagrikaler setelah pemekaran menjadi SHM No. 1625/Nagritengah seluas 795 m2 dst “…..adalah merupakan

dalil yang kabur karena pendaftaran Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik No. 762/ Desa Nagrikaler,

tertanggal 28 Agustus 1974, Gambar Situasi tanggal 17

Januari 1984 No. 44/1984 luas 795 m2 yang terletak di Kecamatan Purwakarta

Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat atas nama pemegang terakhir Dedi Cahyadi, Sarjana Hukum berdasarkan Pemekaran Wilayah Sertipikat Hak Milik No. 762/ Desa Nagrikaler, berubah menjadi Sertipikat

Hak Milik No.

1625/Nagritengah tertanggal 28 Agustus 1974, Gambar Situasi tanggal 17 Januari 1984 No. 44/1984 dengan luas 795 m2 yang terletak di Kecamatan

Purwakarta Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat atas nama pemegang hak terakhir Dedi Cahyadi, Sarjana Hukum dinyatakan batal berdasarkan

Putusan No. 75/G/2011/PTUN.BDG jo No.130/B/2012/PT.TUN.JKT jo No. 18 K/TUN/2013.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang menjadi Eksepsi juga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dalam pokok perkara.

Putusan Nomor 335/PDT/2016/PT.BDG, hal 14 dari 27

2. Bahwa Tergugat IV akan menyampaikan riwayat tanah terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 1625/Kelurahan Nagritengah (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 762//Kelurahan Nagrikaler).

3. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1625/Nagritengah (dahulu SHM No.

762/Nagrikaler) terbit tanggal 28 Agustus 1974, Gambar Situasi tanggal 1701-1984 No. 44/1984 luas 795 m2 semula terdaftar atas nama TASMIATI ELON berasal dari Konversi dari Kikitir C No. 5337/1 persil No. 75 D. I.

4. Bahwa pada tahun 2008 Sertipikat Hak Milik No. 762/Nagrikaler atas nama TASMIATI ELON tersebut terjadi pemekaran wilayah semula masuk wilayah

Kelurahan Nagrikaler menjadi Kelurahan Nagritengah berdasarkan Surat

Keterangan Kepala Kelurahan Nagrikaler No. 100.2/308/Pem tanggal 16 Juli 2008

5. Bahwa karena terjadi Pemekaran Desa/Kelurahan maka pada tanggal 24

Juli 2008 terjadi perubahan nomor sertipikat yaitu semula Sertipikat Hak Milik No. 762/Nagrikaler menjadi Nagritengah.

Sertipikat

6. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2008, Sertipikat

Hak Milik No. 1625/ Hak Milik No. 1625/

Nagritengah (dahulu SHM No. 762/Nagrikaler) atas nama Tasmiati Elon kemudian

beralih

haknya

kepada

Dedi

Cahyadi,

Sarjana

Hukum

berdasarkan Akta Jual Beli No. 56/2008 tanggal 25-07-2008 yang dibuat

oleh dan dihadapan Endeh Supiarsih, SH, MH, PPAT/Notaris Kabupaten Purwakarta.

7. Bahwa Akta Jual Beli No. 56/2008 tanggal 25-07-2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Endeh Supiarsih, SH, MH, PPAT/Notaris Kabupaten Purwakarta

didasarkan kepada Akta Kuasa Jual No. 14 tanggal 12-02-1986 yang dibuat dihadapan Poedjanti Soemakto, SH, Notaris di Purwakarta antara Ny.

Tasmiati Elon sebagai Pemberi Kuasa dengan Drs. Kwee Soe San (Sandi Bias) sebagai Penerima Kuasa.

8. Bahwa kemudian Ny. Tasmiati Binti Santaatmaja alias Tasmiati Elon melalui Kuasa Hukumnya, yaitu Sdr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum, dan 2. Berna Sudjana Ermaya, SH, MH, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha

Negara dengan register perkara Nomor 75/G/2011/PTUN-BDG. antara Ny. Tasmiati Binti Santaatmaja alias Tasmiati Elon sebagai Penggugat melawan

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta sebagai Tergugat dan Dedi Cahyadi, S.H. sebagai Tergugat II Intervensi dengan Obyek Sengketa, yaitu Pendaftaran Peralihan Hak Sertipikat

Hak Milik No. 762/ Desa

Nagrikaler, tertanggal 28 Agustus 1974, Gambar Situasi tanggal 17 Januari Putusan Nomor 335/PDT/2016/PT.BDG, hal 15 dari 27

1984 No. 44/1984 seluas 795 m2 yang terletak di Kecamatan Purwakarta

Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat atas nama pemegang terakhir Dedi Cahyadi, Sarjana Hukum berdasarkan Pemekaran Wilayah Sertipikat Hak Milik No. 762/ Desa Nagrikaler, berubah menjadi Sertipikat Hak Milik

No. 1625/ Nagritengah tertanggal 28 Agustus 1974, Gambar Situasi tanggal 17 Januari 1984 No. 44/ 1984 seluas 795 m2 yang terletak di Kecamatan

Purwakarta Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat atas nama

pemegang hak terakhir Dedi Cahyadi, Sarjana Hukum, yang telah diputus pada tanggal 8 Desember 2011, dengan amar putusan sebagai berikut : MENGADILI

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi.

II. Dalam Pokok Sengketa :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.270.000.- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Putusan

Pengadilan

Tinggi

Tata

Usaha

Negara

Jakarta

Nomo

130/B/2012/PT.TUN.JKT tanggal 11 September 2012, dengan amar putusan, yaitu :

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.

75/G/2011/PTUN.BDG tanggal 8 Desember 2011, yang dimohonkan banding;

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 250.000,-

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 18 K/TUN/2013 tanggal 21 Maret 2013, dengan amar putusan, yaitu: MENGADILI

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : NY.

TASMIATI BINTI SANTAATMAJA alias TASMIATI ELON tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Jakarta No. 130/B/2012/PT.TUN.JKT tanggal 11 September 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 75/G/2011/PTUN.BDG tanggal 8 Desember 2011; DALAM EKSEPSI:

MENGADILI SENDIRI

Putusan Nomor 335/PDT/2016/PT.BDG, hal 16 dari 27

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan batal Pendaftaran Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik No. 762/ Desa Nagrikaler, tanggal

tertanggal 28 Agustus 1974, Gambar Situasi

17 Januari 1984 No. 44/1984 luas 795 m2 yang terletak di

Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat atas nama pemegang terakhir Dedi Cahyadi, Sarjana Hukum berdasarkan Pemekaran Wilayah Sertipikat

Hak Milik No. 762/ Desa Nagrikaler,

berubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 1625/Nagritengah tertanggal 28

Agustus 1974, Gambar Situasi tanggal 17 Januari 1984 No. 44/1984 dengan luas 795 m2 yang terletak di Kecamatan Purwakarta Kabupaten

Purwakarta Provinsi Jawa Barat atas nama pemegang hak terakhir Dedi Cahyadi, Sarjana Hukum;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah pendaftaran Peralihan Hak

Sertipikat

Hak Milik No.

762/Desa Nagrikaler, tertanggal 28 Agustus 1974, Gambar Situasi tanggal 17 Januari 1984 No. 44/1984 luas 795 m2 yang terletak di

Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat atas nama pemegang terakhir Dedi Cahyadi, Sarjana Hukum berdasarkan Pemekaran Wilayah Sertipikat

Hak Milik No. 762/Desa Nagrikaler,

berubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 1625/ Nagritengah tertanggal 28

Agustus 1974, Gambar Situasi tanggal 17 Januari 1984 No. 44/1984 dengan luas 795 m2 yang terletak di Kecamatan Purwakarta Kabupaten

Purwakarta Provinsi Jawa Barat atas nama pemegang hak terakhir Dedi Cahyadi, Sarjana Hukum;

4. Menghukum Termohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa

terhadap

No.130/B/2012/PT.TUN.JKT

Perkara Jo.

No.

No.

75/G/2011/PTUN.BDG

18 K/TUN/2013

tersebut

Jo.

telah

mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dikuatkan berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No. 37 PK/TUN/2015 tanggal 12 Mei 2015, yang amarnya berbunyi :

MENGADILI,

 Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DEDI CAHYADI, SH tersebut tidak dapat diterima;

Putusan Nomor 335/PDT/2016/PT.BDG, hal 17 dari 27

 Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untyuk membayar biaya

perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);.

9. Bahwa berdasarkan Putusan No. 75/G/2011/PTUN.BDG Jo. No.130/B/ 2012/PT.TUN. JKT jo No. 18 K/TUN/2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut kemudian Ny. Tasmiati mengajukan permohonan pelaksanaan

Putusan

No.

75/G/2011/PTUN.BDG

Jo.

No.130/B/2012/PT.TUN.JKT jo No. 18 K/TUN/2013 kepada Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten

Purwakarta

berdasarkan

surat

permohonan

tertanggal 26 Agustus 2014 berupa permohonan pembatalan Pendaftaran

Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik No. 762/ Desa Nagrikaler, tertanggal 28

Agustus 1974, Gambar Situasi tanggal 17 Januari 1984 No. 44/1984 luas 795 m2 yang terletak di Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta

Provinsi Jawa Barat atas nama pemegang terakhir Dedi Cahyadi, Sarjana Hukum berdasarkan Pemekaran Wilayah Sertipikat Hak Milik No. 762/Desa Nagrikaler, berubah menjadi Sertipikat

Hak Milik No. 1625/Nagritengah

tertanggal 28 Agustus 1974, Gambar Situasi tanggal 17 Januari 1984 No. 44/1984 dengan luas 795 m2 yang terletak di Kecamatan Purwakarta

Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat atas nama pemegang hak terakhir Dedi Cahyadi, Sarjana Hukum.

10. Bahwa

dokumen-dokumen

Sertipikat

Hak Milik

permohonan

pembatalan

peralihan

Hak

No. 762/Desa Nagrikaler dari Ny. Tasmiati yang

disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan, yaitu:

1) Fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 0812-2011, No. 75/G/2011/PTUN.BDG;

2) Fotocopy

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

tanggal 11-09-2012 No. 130/B/2012/PT.TUN.JKT;

3) Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21-032013 No. 18K/TUN/2013;

4) Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Fisik;

5) Fotocopy Kartu Tanda Identitas dan Kartu Keluarga atas nama Tasmiati;

11. Karena

permohonan

dari

Ny.

Tasmiati

tersebut

telah

memenuhi

persyaratan, kemudian oleh Tergugat IV dikirim surat tanggal 9 Maret 2015 Nomor 057/13.32.14/III/2015 perihal permohonan pelaksanaan isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 18K/TUN/2013 tertanggal 21

Maret 2013 yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan

Putusan Nomor 335/PDT/2016/PT.BDG, hal 18 dari 27

Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Jl. Soekarno Hatta No. 586 Bandung.

12. Kemudian Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor: 12/Pbt/BPN.32/2015

tanggal 17 September 2015 tentang Pembatalan Peralihan Sertipikat Hak Milik No. 1625/Nagri Tengah, Gambar Situasi tanggal 17-01-1984 No. 44,

Luas 795 m2 terakhir tercatat atas nama Dedi Cahyadi, S.H., terletak Di Jalan R.E. Martadinata No. 19, Kelurahan Nagri Tengah, Kecamatan Purwakarta,

Kabupaten

Purwakarta

sebagai

Pelaksanaan

Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung 08-12-2011 No. 75/G/2011/PTUN-

BDG Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 11-092012 No. 130/B/2012/PT.TUN.JKT Jo. Putusan Mahkamah Agung RI

tanggal 21-03-2013 No. 18 K/TUN/2013 yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap.

13. Bahwa di dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor: 12/Pbt/BPN.32/2015 tanggal 17 September 2015 tersebut, dalam diktum memutuskan, yaitu:

PERTAMA : Membatalkan peralihan sertipikat Hak Milik No. 1625/Nagri Tengah, Gambar Situasi Tanggal 17-01-1984 No. 44, Luas 795 m2 terakhir tercatat atas nama Dedi Cahyadi, S.H.,

terletak Di Jalan R.E. Martadinata No. 19, Kelurahan Nagri Tengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta

sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung 08-12-2011 No. 75/G/2011/PTUN-BDG Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tanggal 11-09-2012 No. 130/B/2012/PT.TUN.JKT Jo.

Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 21-03-2013 No. 18K/TUN/2013 yang telah mempunyai kekuatan Hukum KEDUA

Tetap.

: Memerintahkan

kepada

Kepala

Kantor

Pertanahan

Kabupaten Purwakarta untuk mencatat batalnya peralihan

sertipikat hak milik tersebut sebagaimana tersebut pada

diktum PERTAMA putusan ini pada buku tanah yang bersangkutan dan daftar umum lainnya yang ada dalam Administrasi Pendaftaran Tanah;

Menarik dari peredaran sertipikat sebagaimana dimaksud Putusan Nomor 335/PDT/2016/PT.BDG, hal 19 dari 27

dalam diktum PERTAMA dan apabila penarikan tidak dapat

dilaksanakan agar diumumkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) surat kabar harian yang beredar/ terbit di Wilayah

Kabupaten Purwakarta mengenai isi diktum PERTAMA atas biaya pemohon.

14. Bahwa sampai saat ini asli Sertipikat Hak Milik No. 1625/Nagri Tengah, Gambar Situasi, tanggal 17-01-1984 No. 44, Luas 795 m2 terakhir Tercatat

atas nama Dedi Cahyadi, S.H., tidak bisa ditarik sertipikatnya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat IV mohon agar

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI -

Menerima Eksepsi Tergugat IV;

-

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

yang

Menimbang, bahwa telah mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwakarta

Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.Pwk, tanggal 16 Mei 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI -

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan sah Akta Jual Beli Nomor 56/2008,tanggal 25 Juli 2008; 3. Menyatakan Penggugat adalah pembeli beritikad baik;

4. Menyatakan sah balik nama dari Tergugat I menjadi nama Penggugat atas

Sertifikat Hak Milik Nomor 762/Desa Nagri-kaler setelah pemekaran menjadi SHM

No.1625/Nagri-tengah,

Kecamatan

Purwakarta,

Kabupaten

Purwakarta seluas 795 M2, Gambar Situasi Nomor 44, tanggal 11 Januari 1984;

Putusan Nomor 335/PDT/2016/PT.BDG, hal 20 dari 27

5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah diatasnya

berdiri bangunan sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 762/Desa Nagri-kaler setelah pemekaran menjadi SHM Nomor 1625/Nagri-

tengah, Kecamatan, Kabupaten Purwakarta seluas 795 M2, Gambar Situasi Nomor 44, tanggal 11 Januari 1984;

6. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah perbuatan melanggar hukum;

7. Menghukum Tergugat I dan siapapun yang memperoleh hak dari Tergugat

I, untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan sebagaimana terurai dalam Sertipikat

Hak Milik Nomor 762/Desa Nagri-kaler setelah pemekaran menjadi SHM Nomor1625/Nagri-tengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta seluas 795 M2, Gambar Situasi Nomor 44, tanggal 11 Januari 1984;

8. Menghukum Tergugat I dan siapapun yang merasa mempunyai hak dan menguasai

tanah dan bangunan

tersebut untuk

membayar kepada

Penggugat uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari lalai dalam mentaati putusan ini;

9. Menghukum Tergugat II, III, dan Tergugat IV untuk mentaati putusan ini; 10. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya; DALAM REKONVENSI -

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

-

Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat IV

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.766.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah membaca Surat Pemberitahuan isi Putusan

Pengadilan Negeri Purwakarta yang dibuat oleh Pahrudin Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa masing-masing tanggal 19

Mei 2016, dan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Pwk., telah diberitahukan dengan resmi tentang isi putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Pwk. kepada : 1.

Turut Terbanding I semula Tergugat II dalam konpensi ;

3.

Pembanding II semula Tergugat IV dalam konpensi ;

2.

16 Mei

2016,

Turut Terbanding II semula Tergugat III dalam konpensi dan ;

Putusan Nomor 335/PDT/2016/PT.BDG, hal 21 dari 27

Menimbang, bahwa telah membaca Surat Pernyataan Permohonan

Banding Nomor

02/Pdt.G/2016/PN.PWK, yang dibuat oleh

Sucahyo, S.H., M.H. Panitera

Hendro Catur

Muda Perdata Pengadilan Negeri Purwakarta

yang menerangkan bahwa TASMIATI bin SANTAATMAJA alias TASMIATI ELON Pembanding I semula Tergugat rekonpensi

pada tanggal

17 Mei

I dalam konpensi/Penggugat dalam

2016 telah mengajukan permohonan

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, 2016,

Nomor

tanggal 16 Mei

2/Pdt.G/2016/PN.Pwk. selanjutnya permohonan banding

tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada :

1. Terbanding semula Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi pada tanggal 19 Mei 2016 ;

2. Turut Terbanding I semula Tergugat II dalam konpensi pada tanggal 19 Mei 2016 ;

3. Turut Terbanding II semula Tergugat III dalam konpensi pada tanggal 19 Mei 2016 ;

4. Pembanding II semula Tergugat IV dalam konpensi ; Menimbang, bahwa telah membaca Surat Pernyataan Permohonan

Banding Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.PWK, yang dibuat oleh M.H. Panitera

Pengadilan Negeri

Purwakarta

MUHIYAR, S.H.,

yang menerangkan bahwa

Yayat Hidayat, S.H. Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta

/

Pembanding II semula Tergugat

IV

dalam konpensi pada tanggal 27 Mei 2016 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, 2016,

Nomor

tanggal 16 Mei

2/Pdt.G/2016/PN.Pwk. selanjutnya permohonan banding

tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada :

1. Terbanding semula Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi pada tanggal 30 Mei 2016 ;

2. Pembanding I semula Tergugat I dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi ;

3. Turut Terbanding I semula Tergugat II dalam konpensi pada tanggal 30 Mei 2016 ;

4. Turut Terbanding II semula Tergugat III dalam konpensi pada tanggal 30 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa telah membaca memori banding dari Pembanding I

semula Tergugat I dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi pada tanggal

13 Juni 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta Putusan Nomor 335/PDT/2016/PT.BDG, hal 22 dari 27

pada tanggal

13

Juni

2016, selanjutnya memori banding tersebut telah

diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada :

1. Terbanding semula Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi pada tanggal 14 Juni 2016 ;

2. Turut Terbanding I semula Tergugat II dalam konpensi pada tanggal 14 Juni 2016 ;

3. Turut Terbanding II semula Tergugat III dalam konpensi pada tanggal 14 Juni 2016;

4. Pembanding II semula Tergugat IV dalam konpensi pada tanggal 14 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa telah membaca memori banding dari Pembanding II

semula Tergugat IV dalam konpensi pada tanggal Purwakarta Juni 2016,

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 28 Juni

2016, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara

patut dan seksama yaitu kepada :

1. Terbanding semula Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi pada tanggal 29 Juni 2016 ;

2. Turut Terbanding I semula Tergugat II dalam konpensi pada tanggal 29 Juni 2016 ;

3. Turut Terbanding II semula Tergugat III dalam konpensi pada tanggal 29 Juni 2016;

4. Pembanding I semula Tergugat I

rekonpensi pada tanggal 29 Juni 2016 ;

dalam konpensi/Penggugat dalam

Menimbang, bahwa telah membaca kontra memori banding dari

Terbanding semula

Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi

pada tanggal 08 Juli 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 15 Juli 2016, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada : 1. Pembanding I semula

Tergugat I

rekonpensi pada tanggal 18 Juli 2016 ;

dalam konpensi/Penggugat dalam

2. Pembanding II semula Tergugat IV dalam konpensi pada tanggal 18 Juli 2016 ;

3. Turut Terbandding I semula Tergugat II dalam konpensi pada tanggal 18 Juli 2016 ;

4. Turut Terbanding II semula Tergugat III dalam konpensi pada tanggal 18 Juli 2016 ;

Putusan Nomor 335/PDT/2016/PT.BDG, hal 23 dari 27

Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan memeriksa

berkas perkara (inzage) Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Pwk. bahwa kepada para pihak yang berperkara

telah diberitahukan adanya kesempatan untuk

memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung secara patut dan seksama yaitu masing-masing kepada :

1. Terbanding semula Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi pada tanggal 27 Juni 2016 ;

2. Turut Terbanding I semula Tergugat II dalam konpensi pada tanggal Juni 2016 ;

27

3. Turut Terbanding II semula Tergugat III dalam konpensi pada tanggal 27 Juni 2016 ;

4. Pembanding II semula Tergugat IV dalam konpensi pada tanggal 27 Juni 2016 ;

5. Pembanding I semula Tergugat I dalam konpensi / Penggugat rekonpensi pada tanggal 27 Juni 2016 ;

dalam

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh masing-

masing oleh Pembanding I semula dalam rekonpensi

Tergugat I dalam konpensi/Penggugat

dan Pembanding II semula Tergugat IV dalam konpensi

telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena mana permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding I semula Tergugat I

dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : Yakni

bahwa

putusan

Pengadilan

Negeri

Purwakarta

Nomor

02/Pdt.G/2016/PN.Pwk., tanggal 16 Mei 2016., harus dibatalkan dengan alasanalasan sebagai berikut :

1. Putusan tersebut telah melanggar asas nebis in idem ;

2. Telah melampaui kewenangan karena menguji kembali apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung R.I. dalam perkara Nomor 18 K/TUN/2013, tanggal 21 Maret 2013 ;

3. Terbanding haruslah dikwalifikasikan sebagai pembeli yang beritikad buruk (te kwaade trouw) ;

Putusan Nomor 335/PDT/2016/PT.BDG, hal 24 dari 27

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding II semula Tergugat IV

dalam konpensi telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

 Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libelle) ;  Bahwa

Pembanding

II

semula

Tergugat

IV

dalam

konpensi

wajib

melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanggal 08 Desember 2011 Nomor

75/G/2011/PTUN-BDG Jo. Putusan Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 11 September 2012 Nomor 130/B/2012/PT.TUN.JKT. Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I., Maret 2013 Nomor 18 K/TUN/2013 ) ;

tanggal 21

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding semula Penggugat

dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa segala yang diajukan oleh Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding

II/Tergugat IV dalam memori bandingnya adalah penilaian pembuktikan yang

bersifat penghargaan atas fakta yuridis yang telah terbukti secara sah baik dalam eksepsi, dalam konpensi maupun rekonpensi ;

2. Bahwa dari segi subyek gugatan sama sekali tidak terdapat kesamaan antara gugatan a quo dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 18 K/TUN/2013. tanggal 21 Maret 2013, karena dalam perkara Nomor 18 K/TUN/2013 yang digugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yakni Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Purwakarta sedangkan dalam perkara a quo yang digugat adalah orang perorangan yakni Tasmiati binti Santaatmaja ;

3. Bahwa Terbanding/Penggugat dalam konpensi adalah pembeli yang beritikad baik yang patut mendapat perlindungan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca,

meneliti dan mempelajari berkas perkara yang terdiri dari surat-surat, berita acara persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 16 Mei 2016, Nomor banding tersebut,

Majelis

02/Pdt.G/2016/PN.Pwk., yang dimohonkan

Hakim Pengadilan

Tinggi

berpendapat bahwa

pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dan alasan dalam memutus perkara

ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan pertimbangan hukumnya oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut Putusan Nomor 335/PDT/2016/PT.BDG, hal 25 dari 27

diambil alih dan dijadikan sebagai alasan pertimbangan hukumnya sendiri oleh

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi didalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 16 Mei 2016, Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.Pwk,

yang

dimohonkan

dipertahankan dan haruslah dikuatkan ; Menimbang, bahwa

banding

tersebut

dapat

oleh karena Pembanding I semula Tergugat I

dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi dan Pembanding II semula Tergugat IV dalam konpensi tetap sebagai pihak yang kalah, maka mereka

secara tanggung renteng harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dari H.I.R., Undang-Undang Nomor 20 Tahun

1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

 Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi dan Pembanding II semula Tergugat IV dalam konpensi ;

 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 16 Mei

2016, Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.Pwk., yang dimohonkan banding tersebut ;

 Menghukum Pembanding I semula Tergugat I dalam konpensi/

Penggugat dalam rekonpensi dan Pembanding II semula Tergugat IV

dalam konpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikianlah

diputus

dalam

rapat

musyawarah

majelis

hakim;

Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Kamis tanggal 15 – September -

2016 oleh kami, LEONARDUS BUTAR BUTAR, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada

Pengadilan Tinggi Jawa Barat sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Putusan Nomor 335/PDT/2016/PT.BDG, hal 26 dari 27

AMRIDDIN, S.H.,M.H., masing

sebagai

Hakim

dan

EDDY PANGARIBUAN S.H., M.H., masing-

Anggota,

putusan

tersebut

diucapkan

dalam

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal

19 - September - 2016 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh HakimHakim Anggota dan dibantu NENOY APRILOSANA. S.H., Panitera Pengganti

pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

AMRIDDIN, S.H.,M.H., Ttd

LEONARDUS BUTAR BUTAR, S.H.,M.H.,

EDDY PANGARIBUAN S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI Ttd

Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai ..............……………. Rp. 6.000,2. Biaya Redaksi putusan ……………Rp. 5.000,3. Biaya Pemberkasan ………………. Rp. 139.000,J u m l a h …………………………. Rp. 150.000,-

NENOY APRILOSANA, SH.

Putusan Nomor 335/PDT/2016/PT.BDG, hal 27 dari 27