PT.BDG

P U T U S A N

Nomor 191/PDT/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara

perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -------------------------------------------------------------------------------------

MOHAMMAD IHSAN, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Prof M. Yamin Rt/Rw. 006/002, Kelurahan Duren jaya, Kecmatan Bekasi Timur, Kota Bekasi., selaku salah satu ahli waris dari H. AFTORI sekaligus penerima Kuasa Waris dari seluruh Ahli Waris dari H. AFTORI sebayak 11 (sebelas) saudara-saudaranya tertanggal Januari 2015., dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Mohamad Misbah, SH., Heri Wahyudiono, SH., dan Siswadi, SH., berkantor di Kantor Advokat Mohamad Misbah, SH & Partners, City Walk Resto Plaza No. 3 A Jl. Ki Hajar Dewantara, Jababeka-Cikarang, Bekasi 17550 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2015, sebagai Pembanding semula Penggugat ; ------L A W AN

1. YOGI ANWAR NUGROHO, bertempat tinggal di Jl. Blok Cinta Sari RT/Rw. 001/010 Desa Banjarsari, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat., dalam hal ini diwakili kuasanya Dadang, S.Pd, berdasarkan penetapan kuasa insidentil Ketua Pengadilan Negeri Majalengka No.5/K/insident/2015/ PN Mjl, sebagai Terbanding semula Tergugat ; --------------

Putusan Nomor 191/PDT/2016/PT.Bdg, Halaman 1 dari 20 hal.

2. KEPALA

BADAN

PERTANAHAN

NASIONAL

KABUPATEN

MAJALENGKA, beralamat di Jalan Gerakan Koperasi No. 41 Majalengka., dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Hendy Setiawan, SH, MH, Riyanto. S Tosse, S.IT,M.Si dan Awaludin, SH berdasarkan surat tugas dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Majalengka No.228/600/32.10/VII/20 15 sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ;

3. Drs. RAHMAT SUSANTO, MH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara Kecamatan Talaga beralamat di Kantor Kecamatan Talaga, Jalan Jend. A. Yani No. 104 Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ; -----------------------------------------

Pengadilan Tinggi tersebut ; ----------------------------------------------------------------Telah membaca : ----------------------------------------------------------------------------------

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21 April 2016, Nomor 191/PEN/PDT/2016/PT.Bdg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas ; -----------------------------------------------------------------------------------------------

2. Berkas perkara berikut perkara tersebut

serta

surat-surat

lainnya yang berhubungan dengan

turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Majalengka Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.MJL. tanggal 18 Januari 2016 ; -------TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat Gugatan dari Penggugat tertanggal 28 Juni 2015 yang

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka di bawah Register Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Mjl., telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------------------------

1. Bahwa PENGGUGAT adalah anak kandung dan/atau Ahli Waris dari H.

APTORI (ayah PENGGUGAT) berdasarkan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang dimiliki oleh PENGGUGAT (Bukti P-1 dan P-2);


2. Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan ini mewakili dari 11

(sebelas) saudara-saudara PENGGUGAT berdasarkan Surat Kuasa Ahli Waris H. APTORI tertanggal Januari 2015 (Bukti P-3);

3. Bahwa pada tanggal 1 September 1994, H. APTORI telah membeli sebidang tanah seluas 1.900 m2 (seribu sembilan ratus) meter pesegi sesuai persil 54

SII Blok Cidepok Kohir No. 1194, terletak di Blok Cidepok, Desa/kel.

Talagawetan, Kecamatan Talaga, Kebupaten Majalengka berdasarkan Akta Jual Beli No. 132/594.4.kec.tlg./1994 (Bukti P-4);

4. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2012, H. APTORI mengalami sakit dan harus dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KOTA BEKASI hingga tanggal 16 Maret 2012 (Bukti P-5);

5. Bahwa setelah sembuh dari sakit, H. APTORI pada tanggal 16 Maret 2012,

dirawat dirumah PENGGUGAT yang berada di Jalan Prof M. Yamin, RT/RW. 006/002, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;

6. Bahwa sejak sakit yang diderita H. APTORI sebagaimana tersebut diatas, keadaan H. APTORI tidak bisa bangun dan tidak bisa melakukan aktifitas normal, melainkan hanya berbaring ditempat tidur dalam perawatan PENGGUGAT;

7. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2014 sampai tanggal 26 Maret 2014, H. APTORI kembali dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KOTA

BEKASI. Setelah pulang dari Rumah Sakit, pada tanggal 25 April 2014 H.

APTORI meninggal dunia di rumah PENGGUGAT yang terletak di Jalan Prof

M. Yamin, RT/RW. 006/002, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;

8. Bahwa sekitar bulan Nopember 2014, PENGGUGAT bersama Para Ahli Waris H. APTORI, berniat untuk mengajukan Sertipikat atas Tanah yang

dibeli H. APTORI sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli No. 132/594.4.kec.tlg./1994;

9. Bahwa

pengajuan

Sertipikat

atas

Tanah

yang

dibeli

H.

APTORI

sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli No. 132/594.4.kec.tlg./1994 ditolak oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka (TURUT

TERGUGAT I) karena diatas tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 00864 atas tanah seluas 411 m2 atas nama TERGUGAT;

10. Bahwa setelah ditelusuri ternyata Sertipikat Hak Milik No.00864 atas tanah

seluas 411 meter persegi atas nama TERGUGAT tersebut berdasarkan Akta Putusan Nomor 191/PDT/2016/PT.Bdg, Halaman 3 dari 20 hal.

Hibah Nomor. 43/2013 tertanggal 7 Pebruari 2013 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT II;

11. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa sesuai persil 54 SII Blok Cidepok Kohir No. 1194, terletak di Blok Cidepok, Desa/kel. Talagawetan, Kecamatan

Talaga, Kebupaten Majalengka telah dikuasai oleh TERGUGAT secara tidak sah dan melawan hukum;

12. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi, Akta Hibah Nomor. 43/2013

tertanggal 7 Pebruari 2013 patut diduga isinya telah dipalsukan oleh TERGUGAT, Hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut:

a. Tandatangan H. APTORI yang ada dalam Akta Hibah Nomor. 43/2013

tertanggal 7 Pebruari 2013 bukanlah tandatangan asli H. APTORI,

karena berbeda dan/atau sama sekali tidak identik dengan tandatangan H. APTORI yang lain;

b. Akta Hibah Nomor. 43/2013 tertanggal 7 Pebruari 2013 tersebut, dibuat

pada tanggal 7 Pebruari tahun 2013 di Majalengka. BAHWA HAL TERSEBUT TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA, yang sebenarnya adalah H. APTORI sejak Maret 2012 menderita sakit stroke dan hanya berbaring

ditempat tidur dirumah PENGGUGAT di Bekasi. Sejak sakit tersebut H. APTORI tidak pernah keluar rumah kecuali diantar anaknya untuk keperluan berobat;

c. Pihak TERGUGAT tidak meminta persetujuan dari Ahli Waris padahal

dalam KOMPILASI HUKUM ISLAM Pasal 213 menyatakan: “Hibah yang

diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya”;

13. Bahwa atas rangkaian tersebut diatas, patut diduga TERGUGAT telah menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik berupa Akta

Hibah, dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu

seolah-olah keterangan sesuai dengan kebenaran guna mengurus Sertipikat Hak Milik Tanah atas nama TERGUGAT, sedemikian hingga menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT dan para ahli waris lainnya;

14. Bahwa, atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, mengakibatkan

kerugian

yang

diderita

oleh

PENGGUGAT

beserta

saudaranya atas dikuasainya tanah seluas 411 meter persegi oleh TERGUGAT;


15. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai tanah seluas 411 meter persegi secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka

sudah

sepantasnyalah

apabila

TERGUGAT

menyerahkan tanah tersebut kepada PENGGUGAT;

dihukum

untuk

16. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa tiap

perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,

mewajibkan

orang

yang

menimbulkan

kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

kerugian

itu

karena

17. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT telah mengakibatkan

PENGGUGAT

menderita

kerugian.

Menurut

hukum,

PENGGUGAT berhak menuntut biaya dan ganti rugi kepada TERGUGAT (baik materiel maupun immateriel);

18. Bahwa kerugian sebagaimana tersebut dalam posita nomor 17 diatas adalah sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. PENGGUGAT tidak dapat menikmati dan menguasai tanah yang bernilai tinggi sejak tahun 2013, jika tanah dan bangunan diatasnya disewakan

maka harga sewa pertahunnya bisa mencapai Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah), jika berlangsung dari tahun 2013 sampai 2015, maka kerugian yang di derita oleh PENGGUGAT sebesar 2 x Rp. 100.000.000,- = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

b. Kerugian inmateril atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

19. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT, PENGGUGAT juga telah melaporkan

TERGUGAT kepada Kepolisian yang diduga telah melakukan tindak pidana dengan menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik berupa Akta Hibah;

20. Bahwa dikarenakan Gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan

dalam

perkara

ini

dengan

putusan

dapat

dijalankan

(dilaksanakan) terlebih dahulu Uitvoerbaar Bij Voorraad meskipun ada upaya hukum dari TERGUGAT dan/atau PARA TURUT TERGUGAT;

21. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu

adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan TERGUGAT baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan di kemudian hari;


22. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat,

mohon putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, maupun kasasi;

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Majalengka berkenan memutuskan: 1. Menerima Gugatan PENGGUGAT;

2. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

3. Menyatakan secara hukum TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT bersalah

telah

PENGGUGAT;

melakukan

perbuatan

melawan

hukum

kepada

4. Menyatakan cacat dan tidak sah Akta Hibah Nomor. 43/2013 tertanggal 7 Pebruari 2013;

5. Menyatakan cacat dan tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 00864 atas tanah seluas 411 meter persegi atas nama TERGUGAT;

6. Menghukum TERGUGAT membayar ganti kerugian materiel sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

7. Menghukum

TERGUGAT

membayar

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

ganti

kerugian

immateriel

Rp.

8. Menghukum TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

9. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara ini;

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Atau, jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (ex aequo et bono);

Membaca dan mengutip jawaban dari pihak Tergugat yang telah

mengajukan Jawabannya sebagai berikut : ----------------------------------------------DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang di kemukakan oleh

penggugat didalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ;


2. Bahwa tanah yang disengketakan adalah sertifikat hak milik No. 864/talaga

wetan,tercatat atas nama YOGI ANWAR NUGROHO dengan riwayat tanah sebagai berikut :

a. Bahwa tanah tersebut berasal dari

 Letter C. No. 847 persil 54 SI tercatat atas nama H. UBED seluas 1450 m2;

 Letter C. No. 153 persil 54 SI tercatat atas nama ULMAN SAAT seluas 1450 m2;

 Letter C. No. 2176 SI 54 tercatat atas nama H. AFTORI seluas 1450 m2;

 Letter C. NO. 2874 persil 54 SI tercatat atas nama YOGI ANWAR NUGROHO seluas 411 m2;

b. Bahwa tanah atas nama H. AFTORI ayah kandung dari tergugat yang berada di cidepok citungtung talaga wetan berdasarkan bukti dari data – data yang ada di buku C desa talaga wetan adalah

 Letter C. No. 153 persil 54 seluas 1450 m2 atas nama ULMAN SAAT

 Letter C. No. 153 persil 27 seluas 1650 m2 atas nama ULMAN SAAT  Letter C. No. 1194 persil 54 seluas 1900 m2 atas nama Ny. SUKETI

c. Bahwa permohonan berdasarkan akta hibah No. 43/2013 tanggal 07-022013 yang dibuat oleh pejabat pembuat akta (PPAT) kecamatan talaga kabupaten majalengka;

3. Bahwa sertifikat hak milik No.864/talaga wetan gambar situasi No.57/talaga

wetan/2014 tanggal 11-06-2014, berasal dari bekas hak milik adat letter C.No.847persil.54 sawah kelas .I. berdasarkan permohonan atas nama YOGI ANWAR NUGROHO seluas : 411 m2

- Selanjutnya berdasarkan Akta Hibah tanggal 07-02-2013 No. 43/2013

yang dibuat dihadapan Drs.Rahmat Susanto.MH Camat/pejabat pembuat akta tanah wilayah kecamatan talaga sertifikat hak milik No. 864/talaga wetan tersebut atas nama YOGI ANWAR NUGROHO Gambar situasi No.57/Talaga wetan/2014 tanggal 11-06-2014 seluas : 411 m2

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas tergugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil pengugat di dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang di akui secara tegas;


2. Bahwa segala sesuatu (dalil-dalil) yang di ajukan tergugat dalam

Eksepsi,sepanjang berkaitan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara.

3. Bahwa tergugat menolak dalil pengugat dalam surat gugatannya point 9 hal

. 2 yang mengatakan “di atas tanah tersebut telah terbit sertifikat hak milik No.00.864 atas tanah seluas 411 m2 atas nama tergugat karena sebagai mana yang tercantum dalam eksepsi poin 2 bag. A

4. Bahwa tergugat menolak dalil pengugat dalam surat gugatannya poin 11 hal

2 yang mengatakan “tanah tersebut telah di kuasai oleh tergugat secara

tidak sah dan melawan hukum” patut diabaikan karena persi 54 SII buku kohir C No.1194 atas nama Ny.SUKETI.

5. Bahwa tergugat menolak dalil penggugat dalam gugatannya poin 12 bag. A yang mengatakan bahwa tanda tangan H.Aftori tidak identik.

6. Bahwa tergugat menolak dalil penggugatdalam surat gugatannya point 15

halaman 3 yang mengatakan:”bahwa pengalihan hak atas tanah dan sertifikat tanah obyek perkara ini oleh turut tergugat yang de facto hanya

berdasarkan pada Akta Hibah yang sah demi hukum karena bertentangan

dengan ketentuan PP 24 tahun 1997 tentang prndaftaran tanah .” jo

KMNA/KBPN no 3/1997 menunjukan bahwa Penggugat belum memahami ketetuan tentang pendaftaran tanah:

7. Bahwa Gugatan menggunakan letter C No.1194 persil.54 kelas II sawah

untuk mengklaim tanah sengketa (SHM No.864/Talaga Wetan), dimana

dalam surat gugatannya point 3 halaman 1 penggugat mencantumkan tentang waris,patut diabaikan karena perkara ini kewenangan pengadilan agama.

8. Bahwa sertifikat atas nama yang dianggap adalah hak otentik,sesuai dengan asas bahwa dalam akta otentik melekat kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan melekat kekuatan bukti sebagai akta otentik, harus diterima kebenarannya, maka gugatan penggugat patut diabaikan;

Tanggapan mengenai pembuatan melawan hukum:

9. Bahwa tergugat menolak dalil pengugat dalam surat gugatannya yang

menyatakan bahwa penerbitan hak kepemilikan tanah sengketa di maksud, adalah perbuatan melawan hukum(onrechtmatigedaad);

10. Bahwa akta hibah No. 43/2013 atas dasar permohonan sertifikat hak milik

No.864/Talaga wetan atas nama Yogi Anwar Nugroho, tersebut oleh turut

tergugat di proses telah sesuai dengan kewenangannya dan telah Putusan Nomor 191/PDT/2016/PT.Bdg, Halaman 8 dari 20 hal.

memenuhi persyaratan dan prosedur dengan aturan yang berlaku tentang pendaftaran tanah melalui Akta Hibah No.43/2013 tgl. 07-02-2013 ;

Asas Perlindungan Hukum Yang Beritikad Baik :

11. Bahwa berdasar pada asas perlindungan hukum bagi pihak yang beritikad baik,penerbitan sertifikat hak milik No.864/Talaga wetan atas nama tergugat

(YOGI ANWAR NUGROHO) tersebut dilakukan dengan itikad baik yang antra lain di tunjukkan dengan :

a. Bahwa tergugat adalah anak kandung H. AFTORI dari istri Syah atas nama NONOK NURYAYAH bertempat tinggal di dusun Cintasari RT 001 RW

010

Desa

Banjaransari

Kecamatan

Cikijing

Kabupaten

Majalengka.Berdasarkan surat nikah No. 136/XII/1994 tgl 1 Desember 1994 dan surat kartu keluarga No. 3210030411100004; selaku ahli waris dari H.Aftori sebagai ayah kandung dari Tergugat.

b. Bahwa Tergugat bersama ibu kandungnya, beralamat di RT 01 RW O10,

Dusun Cintasari Desa Banjaransari Kecamatan Cikijing Kabupaten

Majalengka pada taggal 25 Januari 2013, menghadap ke Kantor Kepala

Desa Talaga wetan untuk membuat Akta Hibah tanah seluah 411 m2 sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh ayah kandung dari Tergugat tertanggal,10 april 2007 yang tertera pada surat wasiat;

c. Bahwa Tergugat setelah mendapat akta hibah No. 43/2013 pada tanggal,

30 juli 2013. Beritikad baik bersilaturahmi ke kakak-kakaknya yaitu sebagai

Penggugat

PENGANIAYAAN;

namun

ternyata

mendapat

ANCAMAN

dan

d. Bahwa Tergugat sejak ayah kandungnya (H.AFTORI) sakit tanggal,7

Maret 2012 hingga sekarang terlantar baik untuk kehidupan sehari-hari

maupun pendidikan,dari saudara-ssaudari ahli waris seayah dari Tergugat;

e. Tergugat telah memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan hak nya kekantor

pertanahan

sebagai

mana

di

sebutkan

dalam

pasal

41,PP.24/97. Jo pasal 107 dan pasal 108,PMNA/Ka BPN No.3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;

f. Bahwa selain yang tersebut dalam poin 14 Tergugat (YOGI ANWAR NUGROHO) juga menguasai tanah tersebut;


12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas ,Tergugat tetap berpegang pada

asas perlindungan hukum bagi pembeli/penerima hibah yang beritikad baik yang menurut hukum harus dilindungi yang antara lain dinyatakan dalam:

a. Pasal 1341 ayat (2) KUHP Perdata, pihak ketiga yang memperoleh haknya dengan itikad baik harus dilindungi. Demikian juga putusan-

putusan pengadilan yang memberikan perlindungan kepada mereka (Penerima Hibah) yang beritikad baik antara lain putusan MARI No.

565/K/Sip/1958,dan No.210/K/Sip/1955 (Boedi Harsono,Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta,1997,hlm.66).

b. Penerapan lembaga rechsverwerking (lembaga pelepasan hak) tersebut dalam pasal 32 ayat (2) yang dinyatakan:

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara

sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak

lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi

menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan

gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atas penerbitan Sertifikat tersebut;

c. Bahwa berdasarkan persyaratan tersebut di atas Turut Tergugat wajib

melaksakan oleh karena telah di atur dalam pelaturan pemerintah No.24

tahun 1997 pasal .41 (3) Jo .keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 tahun 1997 pasal.107 dan pasal.108. untuk melaksanakan pendaftaran hak;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

2. Menyatakan Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya oleh karena gugatan nya salah alamat ini kewenangan Pengadilan Agama tentang waris terkecuali bukan Agama Islam.

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya; Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut Turut

Tergugat I telah mengajukan jawabannya sebagai berikut : --------------------------


DALAM EKSEPSI : 1. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dail-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat didalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;

2. Bahwa tanah yang disengketakan adalah Sertifikat Hak Milik Bo. 864/Talaga Wetan, tercatat atas nama YOGI ANWAR NUGROHO dengan riwayat tanah sebagai berikut :

a. Bahwa tanah tersebut diproses berasal dari letter C No. 847 Persil 54 S.1 tercatat atas nama YIGI ANWAR NUGROHO oleh karena berasal dari

Akta Hibah No. 43/2013 tanggal 19 Juli 2013 yang mana tanah tersebut

dikeluarkan Sertifikat Hak Milik No. 864/Talaga Wetan seluas 411 M2 tercatat atas nama YOGI ANWAR NUGROHO;

b. Bahwa permohonan Sertifikat tersebut berdasarkan Akta Hibah tanggal

07-02-2013 No. 43/2013 yang dibuat oleh Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Kecamatan Talaga yang dibuat sesuai aturan yang berlaku;

3. Bahwa sertifikat Hak Milik No. 864/Talaga Wetan Gambar Situasi No. 57/Talaga Wetan/2014 tanggal 11-02-2014 berasal dari bekas hak milik

adat Letter C. No. 847 Persil 54 S.1 berdasarkan Peraturan Menteri Agraria

No. 24/1997 Pengakuan Hak Jo. Undang-Undang No. 5/1960 ketentuan Konversi Pasal II ayat (1) menjadi atas nama YOGI ANWAR NUGROHO seluas 411 M2;

- Selanjutnya berdasarkan Akta Hibah tanggal 07-02-2013 No. 43/2013

yang dibuat dan dihadapan Drs. Rahmat Susanto, SH Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Talaga sertifikat

tersebut tercatat atas nama YOGI ANWAR NUGROHO Gambar Situasi No. 57/Talaga Wetan/2014 tanggal 11-06-2014 seluas 411 M2.

4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA : 1.

Bahwa Turut Tergugat I

menolak seluruh dalil-dalil Penggugat didalam

gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;


2. Bahwa segala sesuatu (dalil-dalil) yang diajukan Turut Tergugat I dalam

eksepsi, sepanjang berkaitan menjadi bagian yanag tidak terpisahkan dengan pokok perkara;

3. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 847/Talaga Wetan (Tergugat) oleh Turut Tergugat I sesuai ketentuan Pasal 41 Jo. Pasal 105, 106 PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dilakukan setelah data-data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan;

4. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan ‘’bahwa pengalihan hak atas tanah dan sertipikasi tanah

obyek perkara ini oleh Tergugat I yang de facto hanya berdasarkan pada

Hibah yang sah demi hukum, karena bertentangan dengan ketentuan PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ‘’ Jo KMNA/KBPN No. 31/1997

menunjukan bahwa Penggugat belum memahami ketentuan tentang Pendaftaran Tanah;

5. Bahwa gugatan menggunakan letter C No. 1194 P.54 klas.II sawah unuk mengklaim tanah sengketa (SHM No. 864/Talaga Wetan) dimana dalam surat gugatannya point 12 halaman 2 Penggugat mencantumkan tentang hukum Islam para Ahli Waris patut diabaikan, karena :

a. Sertipikat adalah tanda bukti hak yang kuat, data fisik (luas, letak dan batas-batasnya) dan data yuridisnya (status, pemegang haknya) yang

tercantum didalamnya oleh diproses melalui proses pendaftaran tanah (Pengumpulan data yuridis, penetapan luas secara contradictoire delimitatie,

kesempatan

dipetakan, untuk

kemudian

mengajukan

diumumkan kebetan

untuk

memberikan

terhadap

terhadap

permohoanan sertipikat hak atas tanah, apabila tidak ada sanggahan, bidang tanah dimaksud dibukukan dan diterbitkan sertipikat) sesuai dengan ketentuan PP 24 tahun 1997;

b. Bahwa sertipikat hak atas tanah adalah akta otentik, sesuai dengan asas

bahwa dalam akta otentik melekat kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bidende), selama tidak dapat dibuktikan

sebaliknya pada akta tersebut melekat kekuatan bukti sebagai akta

otentik, harus diterima kebenarannya, oleh karena itu, letter C bukan alat bukti, maka gugatan Penggugat tersebut patut diabaikan;

Tanggapan mengenai perbuatan melawan hukum :


6.

Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil Penggugat dalam surat gugatannya

yang menyatakan bahwa penerbitan hak kepemilikan tanah sengketa dimaksud, adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

7. Bahwa hibah atas sertipikat Hak Milik No. 864/Talaga Wetan atas nama YOGI ANWAR NUGROHO tersebut oleh Turut Tergugat I telah sesuai dengan kewenangannya dan telah memenuhi persyaratan dan prosedur

yang ditentukan PP 24 tahun 1997 Jo. PMNA/KA BPN No. 3/1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Asas Perlindungan hukum penerima hibah yang beritikad baik :

8. Bahwa berdasar pada asas perlindungan hukum bagi pihak yang beritikad

baik, penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 864/Talaga Wetan atas nama

Tergugat (YOGI ANWAR NUGROHO) tersebut dilakukan dengan itikad baik yang antara lain ditunjukan dengan :

a. Tergugat telah memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan haknya ke

Kantor Pertanahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 PP.

24/1997 Jo. Pasal 107 dan Pasal 108 PMNA/Ka BPN No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

b. Bahwa Tergugat (YOGI ANWAR NUGROHO) juga menguasai tanah tersebut;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat I tetap berpegang pada asas Perlindungan hukum bagi Penerima Hibah oleh

karena tidak melebihi 2/3 dari jumlah keseluruhan menurut hukum faruid harus dilindungi yang antara lain dinyatakan dalam :

a. Pasal 1341 ayat (2) KUHPerdata, pihak ketiga yang memperoleh haknya

dengan itikad baik harus dilindungi. Demikian juga putusan-putusan Pengadilan yang memberikan perlindungan kepada mereka (penerima hibah) yang bertikad baik antara lain putusan MARI No. 565/K/Sip/1971;

No. 292/K/Sip?1969: No. 663/K/Sip/1970 No. 242 K/Sip/1958 dan No. 210/K/Sip/1955 (Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia sejarah

pembentukan UUPA, isi dan pelaksanaanya, Djambatan, Jakarta, 1997 hlm. 66)

b. Penerapan

Lembaga recshsverwerking

(lembaga

tersebut dalam Pasal 32 ayat (2) yang menyatakan :

pelepasan

hak)


‘’ dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah

tersebut dengan itikad bak dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi

menuntut pelaksanaan hak tersebut hak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang

bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah semasa proses maka atas penerbitan sertipikat tersebut;

c. Bahwa berdasarkan persyaratan tersebut diatas Turut Tergugat I wajib

melaksanakan oleh karena telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24

tahun

1997

Pasal 41 (3) Jo.

Keputusan

Menteri Negara

Agraria/Kepala BPN No. 3 tahun 1997 Pasal 107 dan Pasal 108 untuk melaksanakn pendaftaran hak;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan bahwa Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

2. Menyatakan Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya oleh karena ini bukan kewenangan;

3. Menyatakan perkara ini adalah kewenangan Pengadilan agama tentang pembagian hak waris;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya; Mengutip dan memperhatikan tentang hal hal yang tercantum dalam

turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 10/Pdt.G/2015/ PN.MJL. tanggal 18 Januari 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : -

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

-

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA : -

Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar

Rp. 5.521.000- (lima juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah .


Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/

2015/PN.MJL, dibuat oleh Bunadi, S.H. M.H. Panitera Pengadilan Negeri Majalengka yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 29 Januari 2016 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor

10/Pdt.G/

2015/PN.MJL. tanggal 18 Januari 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat

dan kepada Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat I dan II masingmasing tanggal 2 Februari 2016 ; ------------------------------------------------------------

Membaca memori banding dari Pembanding semula Penggugat

tertanggal 10 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Majalengka pada tanggal 10 Februari 2016, memori banding tersebut telah

diberitahukan dan diserahkan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat dan kepada Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat I dan II masing-masing tanggal 11 Februari 2016 ; ---------------------------------------

Membaca kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat

tertanggal 25 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Majalengka pada tanggal 29 Februari 2016, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan seksama kepada

Pembanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat I dan II masing-masing tanggal 29 Februari 2016 ; -----------------

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage)

yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Majalengka dan Risalah

Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor 10/Pdt./G/2015/ PN.Mjl, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Majalengka masingmasing tanggal 29 Februari 2016, bahwa kepada para pihak yang berperkara

telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Majalengka selama 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini diberikan, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk pemeriksaan pada tingkat banding ; ------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada Perkara ini diputus pada Peradilan tingkat

pertama pada tanggal 18 Januari 2016 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan

kuasa Tergugat, pada tanggal 29 Januari 2016 Penggugat melalui kuasa

hukumnya mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Putusan Nomor 191/PDT/2016/PT.Bdg, Halaman 15 dari 20 hal.

Negeri Majalengka, Permohonan banding tersebut secara formal telah diajukan

dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ----------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

memori banding dari

Pembanding

semula

Penggugat tertanggal 10 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 10 Februari 2016 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -------------------------------------------------------------

1. Bahwa PEMBANDING keberatan dan menolak pertimbangan hukum

Putusan a-quo, Judex Factie Pengadilan Negeri Majalengka telah mengabaikan bukti bukti dan fakta hukum yang ada pada persidangan dan salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku,.

2. Bahwa berdasarkan bukti bukti dan saksi saksi, Akta Hibah Nomor 43/2013

tertanggal 7 Pebruari 2013 patut diduga isinya telah dipalsukan oleh TERBANDING/SEMULA TERGUGAT.

3. Bahwa pertimbangan hukum dalam Judex factie “Akta Hibah Nomor.

43/2013, secara formil akta hibah tersebut adalah sah secara hukum” adalah

pertimbangan

4. Bahwa

berdasarkan

persidangan .

hukum

yang

bukti-bukti

mengabaikan

dan

fakta

saksi-saksi

hukum

di

dipersidangan,

membuktikan peristiwa hukum sebagaimana dinyatakan dalam isi Akta

Hibah Nomor. 43/2013 tanggal 07 Pebruari 2013 adalah tidak sesuai dengan fakta hukum dan atau isinya tidak benar, dan salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku .

5. Bahwa judex factie menyatakan “menolak Tergugat telah melakukan perbuatan

melawan hukum karena memasukan keterangan tidak benar

dan tanda tangan palsu” (Putusan Nomor 10/Pdt.G/2015/ PN MJL 38 dari 43). Bahwa PEMBANDING keberatan dengan pertimbangan majelis hakim, yang menyatakan bahwa hal tersebut merupakan hanya ranah pidana.

Dalam perkara a-quo terdapat rangkaian peristiwa hukum yang dapat 6.

dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum.

Bahwa pertimbangan majelis hakim hakim hanya mendasarkan pada

keterangan saksi yang diajukan oleh TERBANDING/SEMULA TERGUGAT

yaitu bernama TOTO WIKARTA yang menyatakan “H.AFTORI dalam keadaan sakit namun masih bisa berjalan sendiri”.

Padahal keterangan


TOTO WIKARTA tersebut tidak berkesesuaian dengan keterangan saksi 7.

saksi lain serta bukti bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa saksi yang dijadikan dasar pertimbangan hakim hanya satu saksi padahal saksi yang diperlukan dalam perkara perdata dua orang, satu saksi bukanlah saksi (unus testis nullus testis);

mohon

dengan

hormat

kepada

memberikan putusan sebagai berikut:

Pengadilan

Tinggi Bandung berkenan

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 18 Januari 2016 .

3. Menerima Gugatan PEMBANDING/SEMULA PENGGUGAT;

4. Mengabulkan Gugatan PEMBANDING/SEMULA PENGGUGAT untuk seluruhnya; Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding semula

Tergugat tertanggal 25 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 29 Februari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------------------

1. Bahwa Putusan Aquo sudah tepat dan benar menurut Hukum, sehingga adalah berdasarkan hukum untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi di Bandung ;

2. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan:

a. Menolak

Permohonan

Banding

Pembanding/Dahulu Penggugat.

yang

diajukan

oleh

b. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Majalengka dalam Perkara No. 10/Pdt.G/2015/PN.Mjl.

Atau, Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam

perkara ini seluruh isi memori banding dari Pembanding semula Penggugat

maupun isi kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat telah dianggap termaktub dalam putusan ini ; ----------------------------------------------------


Menimbang, bahwa walaupun Pembanding semula Penggugat telah

mengajukan

memori

banding,

dan

Terbanding

semula Tergugat

telah

mengajukan kontra memori banding, Majelis Hakim tingkat banding setelah

membaca dan mempelajari memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak menemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan Hakim

tingkat pertama karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ; -------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa

dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara berserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.MJL. tanggal 18 Januari 2016, yang dimohonkan banding, maka Majelis Hakim

tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya

telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan oleh karenanya dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ini ; -----------------------------

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan

hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.MJL. tanggal

18 Januari 2016, tersebut dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding dan oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan ; --------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena pada peradilan tingkat pertama pihak

Pembanding semula Penggugat dipihak yang kalah dan putusan tersebut pada

tingkat banding ini tetap dipertahankan dan dikuatkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat ; ------------------------------------------------------------

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari HIR, Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

Tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;



MENGADILI Menerima Permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula

Penggugat ; ----------------------------------------------------------------------------------


 

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 10/Pdt.G/2015/

PN.MJL. tanggal 18 Januari 2016, yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos

perkara

yang timbul pada kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat

banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 oleh kami. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung Syafaruddin, S.H.

sebagai

Hakim Ketua Majelis, dengan Sulaiman, S.H., M.H. dan Hartono Abdul Murad,

S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016

diucapkan dalam persidangan yang

terbuka

untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Asnuri, S.H. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan

Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya,-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

SULAIMAN, S.H., M.H.

SYAFARUDDIN, S.H.

Ttd HARTONO ABDUL MURAD, S.H., M.H.

Panitera Pengganti, Ttd SAIFUL ASNURI, S.H.


Perincian biaya banding : 1. Materai

2. Redaksi

4. Pemberkasan

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

Rp.

Rp.

6.000,-

5.000,-

Rp. 139.000,-

………………………………………………………………………………..………... J u m l a h ………………………………………….. Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah).


PT.BDG

Recommend Documents