PT.BDG

PUTUSAN NOMOR 59/PDT/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI GOLONGAN KARYA, KOTA BEKASI, beralamat di Jalan A.Yani Nomor.18 Kota Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh DR.H.Rahmat Effendi dan Drs.Abdul Hadie,MM selaku Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golongan Karya, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING SEMULA PELAWAN I ; DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN BEKASI, beralamat di Ruko Centra Niaga Square Nomor.

8C-03

Graha

Asri

Cikarang

Baru

Desa

Simpangan, Kecamatan Utara, Kota Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh dr.Neneng Hasanah Yasin dan Sonhaji, S.Ag selaku Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golongan Karya, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING SEMULA PELAWAN II; PELAWAN I DAN PELAWAN II dalam hal ini diwakili oleh kuasanya NAUPAL AL RASYID, S.H.M.H.,

dan

RESTI WINDARTI, SH. M.M, Advokat dari Kantor Advokat Naupal Al Rasyid,SH & Rekan, Konsultasi dan Bantuan Hukum yang beralamat di Lt 2 Gd Giant Jalan Raya Pekayon Nomor.1 Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2016

selanjutnya disebut

sebagai : PARA PELAWAN Melawan:

Putusan Nomor 59/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 1 dari 24

Drs.ANDY ISWANTO SALIM, lahir di Palembang, tanggal 6 September 1967, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Cemara Raya Nomor.

57,Perumahan

Jaka

Permai

Kota

Bekasi,

selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING SEMULA TERLAWAN I ; Drs.SIMON S.C KITONO,SH.MH.MBA, lahir di Sangau tanggal 18 Oktober 1957, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Janur Elok IV/QC 8/8 RT.006 RW.006, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING SEMULA TERLAWAN II; Pengadilan Tinggi tersebut ; Setelah membaca meneliti surat-surat sebagai berikut : 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 8 Pebruari 2017 Nomor

59/PEN/PDT/2017/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas; 2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 1 September 2016, Nomor 558/Pdt.Plw/2015/PN.BKS ; TENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan Surat Perlawanannya tanggal 3 November 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 5 November 2015 dengan Nomor Register : 558/Pdt.Plw/ 2015/PN.Bks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa di antara Para Pelawan dan Para Terlawan pada tanggal, 15 Juni 2015 telah terjadi perjanjian perdamaian dalam perkara perdata No. 41/Pdt.G/2015/PN.Bks, untuk melakukan penyelesaian atas objek sengketa Akta Pengikatan Jual Beli No. 26 tanggal, 25 Oktober 2004, sebidang tanah dan bangunan seluas keseluruhannya kurang lebih 1.750 m2 (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) berikut bagunan yang ada dan dibangun diatas, yang terletak di Jalan A. Yani No. 18 Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dimana sebagian bidang tanah


tersebut yakni seluas 795 m2 (tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi) adalah merupakan bahagian bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 427/Margajaya, Gambar Situasi No. 27231/1994 tanggal 19 Desember 1994, yang luas keseluruhannya kurang lebih 1.750 m2 (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) terdaftar atas nama PT. Kedaung Inti Makmur, yang mana tanah seluas 796 M2 tersebut diatas diperoleh Pihak Pertama berdasarkan Hibah dari PT. Kedaung Inti Makmur, yang selanjutnya diminta putusan di Pengadilan Negeri Bekasi oleh Para Pihak (Para Pelawan dan Para Terlawan) dan telah diputuskan dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor : 41/Pdt.G/2015/PN.Bks, (acte van vergelijk). 2. Bahwa di dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor : 41/Pdt.G/2015/ PN.Bks tersebut, pada Pasal 4 ayat (c) Akta Perdamaian yang menerangkan,“ Menyimpang dari ketentuan Pasal 2 diatas, bilamana Pihak Pertama tidak dapat melunasi kewajiban untuk membayar sebagaimana disebutkan Pasal 2, maka Pihak Kedua mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil alih dan menjadi pembeli yang sah atas tanah dan bangunan tersebut diatas, dimana Pihak kedua berkewajiban pula untuk membayar kepada Pihak pertama dan Pihak Ketiga, dengan perincian dan syarat-syarat sebagai berikut: c Pembayaran yang tersebut pada huruf a dan b diatas harus dilunasi oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan Pihak Ketiga selambatlambatnya pada tanggal, 30 Agustus 2015, kecuali pembayaran kepada Pihak Pertama hanya akan dilunasi pada saat Pihak Kedua menerima penyerahan tanah dan bangunan tersebut dari Pihak Pertama”. 3. Bahwa pada tanggal, 31 Agustus 2015, kuasa hukum Terlawan I (Drs. ANDY ISWANTO SALIM) telah menyampaikan Teguran Hukum/Somasi kepada Pelawan I dan telah diterima oleh Pelawan I pada tanggal 2 September 2015, agar kewajiban untuk membayar dan menyelesaikan kewajiban Pelawan I pada tanggal, 30 Juni 2015

yang pada pokoknya

meminta supaya Pelawan I untuk membayar mengacu akta van dading dalam Pasal 4 bahwa setelah tanggal, 30 Agustus 2015 dan untuk membuat surat pernyataan pengosongan dan menyerahkan tanah dan bangunan (gedung Golkar) dalam keadaan

baik dan

menyerahkan rekening


penampungan untuk pembayaran sisa pelunasan dan Terlawan I akan membayar sesuai dengan tanggal pengosongan. Secara yuridis, dengan adanya Teguran Hukum/Somasi tersebut berdasar Pasal 195 HIR, proses penyelesaian Putusan Akta Perdamaian Nomor : 41/Pdt.G/2015/PN.Bks a quo telah memasuki tahap pelaksanaan atau eksekusi terhadap Putusan Putusan Akta Perdamaian Nomor : 41/Pdt.G/ 2015/PN.Bks a quo dimaksud. 4. Para Pelawan, sangat keberatan terhadap pelaksanaan Putusan Akta Perdamaian Nomor : 41/Pdt.G/2015/PN.Bks a quo tersebut karena dalam Putusan

terdapat

terpenuhinya

dan

syarat

melekat

batal

berbagai

cacat

jenis

perjanian

pada

pelanggaran yang

yaitu,

bersyarat.

Sebagaimana menurut Elly Erawati dan Herlien Budiono, didalam bukunya Penjelasan hukum tentang Kebatalan Perjanjian (Jakarta. PT. Gramedia, hlm. 5. 2010), “apabila unsur-unsur sahnya perjanjian tidak terpenuhi mengakibatkan terjadi kebatalan perjanjian, menurut Kitab Undang-undang

hukum

Perdata,

terdapat

beberapa

alasan

untuk

membatalkan perjanjian”. Alasan itu dapat dengan 5 (lima) kategori sebagai berikut : a. Tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk jenis perjanjian formil, yang berakibat batal demi hukum. b. Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian yang berakibat :  Perjanjian batal demi hukum, atau  Perjanjian dapat dibatalkan. c. Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian yang bersyarat. d. Pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar action pauliana. e. Pembatalan oleh pihak yang diberi wewenang khusu berdasarkan undang-undang. yang mengakibatkan Putusan Akta Perdamaian Nomor : 41/Pdt.G/2015/ PN.Bks a quo tidak dapat dilaksanakan/non executable, seperti yang akan Para Pelawan jelaskan fakta-fakta yuridisnya pada uraian selanjutnya. II. GUGAT PERLAWANAN MEMENUHI SYARAT FORMIL


5. Bahwa landasan hukum Gugatan Perlawanan Pihak (partij verzet) merujuk pada ketentuan Pasal 224 HIR.  Pasal ini memberi hak kepada pihak tereksekusi mengajukan Gugatan Perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi mengenai keabsahan formal dan alasan materiil yang menyangkut besarnya jumlah hutang yang pasti.  Terhadap kasus yang demikian, pihak tereksekusi dapat mengajukan Gugatan Perlawanan dengan tuntutan agar putusan objek eksekusi ditolak

eksekusinya

atau

dinyatakan

tidak

dapat

dieksekusi/non

executable. Dipertegas menurut pendapat, Yahya Harahap, didalam bukunya, Perlawanan terhadap Eksekusi Groose Akta serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993. hlm. 4 dan hlm 52. “Juga karena penetapan pengadilan menimbulkan kerugian atas hak atau kepentingan termohon eksekusi sebagaimana dimaksud Pasal 378 Reglementverordering (Rv)“. Dengan demikian, secara formil berdasar Pasal 224 HIR Para Pelawan dapat dan berhak mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak (partij verzet) terhadap pelaksanaan Teguran Hukum/Somasi kepada Pelawan I dan telah diterima oleh Pelawan I pada tanggal 2 September 2015, agar atas pelaksanaan Putusan Akta Perdamaian Nomor: 41/Pdt.G/2015/PN.Bks a quo. 6. Pengajuan Gugatan Perlawanan Pihak (partij verzet) yang diajukan oleh Para Pelawan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan dalam hukum acara.  Secara tersirat yang dipertegas kemudian oleh yurisprudensi yang telah bersifat stare decisis, batas jangka waktu mengajukan gugatan perlawanan (verzet) terhadap eksekusi terhitung sejak eksekusi yang bersangkutan memasuki tahap proses pelaksanaan sampai eksekusi selesai dilaksanakan.  In casu, proses eksekusi terhadap Putusan Putusan Akta Perdamaian Nomor: 41/Pdt.G/2015/PN.Bks a quo baru dan sudah memasuki proses awal

berupa

tahap

Teguran

Hukum/Somasi dan

belum selesai

dilaksanakan.


Penegakkan penerapan prosesual yang demikian antara lain ditegakkan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 697.K/Sip/1974 tanggal, 31 Agustus 1977 yang menegaskan formalitas mengajukan verzet terhadap eksekusi harus diajukan sebelum eksekusi atau penjualan lelang dilaksanakan, (M. Yahya Harahap, SH. Perlawanan terhadap Eksekusi Grosse Akte serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase, Citra Aditya Bakti, 1996, Cet. Ke hal.27). Dengan demikian, Gugatan Perlawanan yang diajukan masih dalam tahap proses eksekusi, sehingga gugatan perlawanan yang diajukan masih memenuhi syarat formil yang ditentukan oleh hukum acara. 7. Bahwa yang ditarik sebagai Terlawan oleh Para Pelawan adalah Terlawan I (Drs. ANDY ISWANTO SALIM) telah menyampaikan Teguran Hukum/ Somasi dalam kapasitasnya sebagai Tergugat I dan Terlawan II (Drs. SIMON S.C. KITONO, SH., MH., MBA) dalam kapasitasnya sebagai Tergugat II dari Putusan Akta Perdamaian Nomor : 41/Pdt.G/2015/PN.Bks a quo yang menjadi objek Gugatan Perlawanan Pihak (partij verzet) pada perkara ini.  syarat formil lain yang diatur dalam undang-undang, pihak yang ditarik sebagai Terlawan dalam Gugatan Perlawanan Pihak (partij verzet) atas Teguran Hukum/Somas adalah Terlawan I.  oleh karena yang mengajukan permohonan Teguran Hukum/Somasi terhadap Putusan Akta Perdamaian Nomor : 41/Pdt.G/2015/PN.Bks a quo adalah Terlawan I, maka Gugatan Perlawanan Pihak (partij verzet) tidak mengandung cacat error in persona, diskualifikasi in person, maupun cacat plurium litis consortium. Berdasar fakta-fakta yuridis yang Para Pelawan jelaskan di atas, semua syarat-syarat formil yang disyaratkan oleh ketentuan hukum acara telah terpenuhi, oleh karena itu secara formil, telah terpenuhinya syarat Gugatan Perlawanan Pihak (partij verzet) yang diajukan oleh Para Pelawan di Pengadilan Negeri Bekasi sah menurut hukum. III. DALIL-DALIL GUGATAN PERLAWANAN PIHAK (PARTIJ VERZET) 8. Bahwa seperti yang Para Pelawan kemukakan di atas, Putusan Akta Perdamaian Nomor : 41/Pdt.G/2015/PN.Bks a quo yang menjadi objek


Gugatan Perlawanan Pihak (partij verzet) ini mengandung berbagai cacat yuridis yang dianggap tidak sah serta tidak mengikat kepada pihak-pihak yang berpekara. Sehubungan dengan ini Pasal 1851 KUHPerdata memperingatkan

bahwa

putusan

perdamaian

hendaklah

meliputi

keseluruhan sengketa yang diperkarakan dalam arti mengakhiri sengketa atau mencegah timbul lagi sengketa dalam persoalan kasus yang sama. Jika putusan perdamaian itu tidak mengakhiri kesluruhan sengketa karena masih ada hal-hal lain yang tidak diselesaikan, atau isi Putusan Akta Perdamaian Nomor : 41/Pdt.G/2015/PN.Bks a quo itu menyimpang dari kesepakatan atau permintaan eksekusi masih prematur,

maka apabila

dilaksanakan eksekusi terhadapnya akan menimbulkan akibat hancurnya nilai-nilai kepatutan dan keadilan (reasonableness and fairness) dalam penegakan hukum. 9. Bahwa adanya cacat formil dan substansial yang sifatnya melanggar hukum yang terdapat dan melekat pada Putusan Akta Perdamaian Nomor : 41/Pdt.G/2015/PN.Bks a quo yang menjadi dasar hukum (rechtsgrond) dalil Gugatan Perlawanan Pihak (partij verzet) sebagai berikuti : Putusan Akta Perdamaian Nomor : 41/Pdt.G/2015/PN.Bks a quo sulit untuk dilaksanakan meskipun telah disepakati bersama antara Para Pihak dengan dasar

fakta

di

persidangan

ditemukan

sebagaimana

berdasarkan

pengakuan dan pendahuluan keterangan (opening statement) serta Pasal 1 Akta Perdamaian, dimana dari keterangan Penggugat/Pihak Pertama, Tergugat I/Pihak Kedua dan Tergugat II/Pihak Ketiga dan selanjutnya disebut Para Pihak telah menerangkan, “ sebidang tanah seluas keseluruhannya kurang lebih 1.750 M2 (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) berikut bagunan yang ada dan dibangun diatas, yang terletak di Jalan A. Yani no. 18 Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dimana sebagian bidang tanah tersebut yakni seluas 795 M2 (tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi) adalah merupakan bahagian bidang tanah Sertifikat Hak

Guna

Bangunan

No.

427/Margajaya,

Gambar

Situasi

No.

27231/1994 tanggal 19 Desember 1994, yang luas keseluruhannya kurang lebih 1.750 M2 (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) terdaftar atas nama PT. Kedaung Inti Makmur, yang mana tanah seluas


796 M2 tersebut diatas diperoleh Pihak Pertama berdasarkan Hibah dari PT. Kedaung Inti Makmur”. Sehingga Putusan Akta Perdamaian Nomor : 41/Pdt.G/2015/PN.Bks a quo dalam hal peralihan jual beli tanah tersebut tidak ada persetujuan dari PT. Kedaung Inti Makmur, maka tanah tersebut dijual belikan oleh Para Pihak yang tidak berhak untuk menjualnya (karena yang sekarang memegang hak milik atas tanah tersebut yaitu, PT. Kedaung Inti Makmur). Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut baik Para Pelawan maupun Para Terlawan mengalami berbagai kendala dengan kata lain, Putusan Akta Perdamaian Nomor : 41/Pdt.G/2015/PN.Bks a quo sulit untuk dilaksanakan (eksekusi) dan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan, meskipun telah disepakati bersama. 10. Bahwa berdasarkan Pasal 1471 KUHPerdata yang mengatur mengenai jual beli (pada dasarnya dalam jual beli tanah sama dengan jual beli pada umumnya), yang secara implisit mempersyaratkan bahwa penjual haruslah pemilik dari barang yang dijual, menyatakan sebagai berikut: “Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain”. Ketentuan terhadap jual beli yang sah tersebut bersifat imperatif (dwingendrecht, mandatory law) sehingga tidak boleh dilanggar. Pelanggaran terhadapnya merupakan pelanggaran terhadap jual beli yang sah. Dengan batalnya jual beli tersebut, maka Putusan Akta Perdamaian Nomor : 41/Pdt.G/2015/PN.Bks a quo dianggap tidak pernah ada, dan masingmasing pihak dikembalikan ke keadaannya semula sebelum terjadi peristiwa jual beli antara Para Pihak tersebut, yang mana hak milik atas tanah tetap berada pada PT. Kedaung Inti Makmur. Dari penjelasan dan fakta-fakta yuridis yang Para Pelawan kemukakan di atas, oleh karena Putusan Akta Perdamaian Nomor : 41/Pdt.G/2015/PN.Bks a quo melanggar terhadap jual beli yang sah. Oleh karena itu, berdasar alasan ini saja sudah cukup menjadi dasar bagi Pengadilan Negeri Bekasi


untuk

menyatakan

Putusan

Akta

Perdamaian

Nomor

:

41/Pdt.G/2015/PN.Bks a quo tidak dapat dieksekusi (non executable). IV. PETITUM Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut: Primair: 1. Menerima Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Perlawanan Para Pelawan adalah tepat dan beralasan. 2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang benar (good opposan). 3. Menyatakan bahwa Putusan Akta Perdamaian Nomor : 41/Pdt.G/2015/ PN.Bks tidak dapat dieksekusi (non executable). 4. Menghukum Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat Peradilan. Subsider: Apabila Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar. Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Para Pelawan tersebut, selanjutnya Terlawan I telah mengajukan Jawabannya tertanggal 19 Mei 2016 yang berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI A. PARA PELAWAN NON PERSONA LEGAL STANDI IN JUDICIO 1. Bahwa perkara yang dilawan oleh Para Pelawan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 22 Juni 2015 melalui PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN dengan Nomor : 41/Pdt.G/2015/PN.Bks, dimana Para Penggugatnya adalah sekarang menjadi Para Pelawan dan Para Tergugatnya adalah sekarang menjadi Para Terlawan; 2. Bahwa adapun amar PUTUSAN adalah sebagai berikut : MENGADILI

- Menghukum Para Pihak untuk mentaati isi persetujuan perdamaian yang telah disepakati;


- Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya perkara masingmasing pihak separuh yang hingga kini berjumlah Rp.311.000 (tiga ratus sebelas ribu rupiah); 3. Bahwa dengan lahirnya Putusan Akta Perdamaian No.41/Pdt.G/2015/ PN.Bks, tanggal 22 Juni 2015 tersebut, maka seketika itu juga Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 4. Bahwa karena putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dengan demikian telah tertutup upaya hukum bagi para pihak untuk mempersoalkan isi Putusan, dan dengan demikian gugatan perlawanan yang diajukan para Pelawan terhadap Putusan Akta Perdamaian No. 41/Pdt.G/2015/PN.Bks tersebut, adalah tidak berdasar hukum oleh karenanya haruslah ditolak atau setidak –tidaknya tidak dapat diterima; 5. Bahwa dan lagi pula berdasarkan Pasal 129 ayat (1) dan Pasal 83 Rv, yang berhak mengajukan perlawanan (verzet) hanyalah terbatas pihak Tergugat dengan putusan verstek dan Pihak Ketiga saja, sedangkan dalam perkara ini Para Pelawan sekarang adalah Para Penggugat (bukan Pihak Ketiga) dimana selalu hadir dalam persidangan sampai sidang pembacaan Putusan Akta Perdamaian No.41/Pdt.G/2015/ PN.Bks, pada tanggal 22 Juni 2015,

maka dengan demikian gugatan

para Pelawan tidak mempunyai legal standi in judicio dalam perkara a quo, karena itu haruslah ditolak atau setidak –tidaknya tidak dapat diterima ; B. GUGATAN PARA PELAWAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL 1. Bahwa adalah tidak berdasar hukum dalil gugatan para Pelawan didasarkan pada ketentuan Pasal 224 HIR, karena hal-hal mengenai hak dan kewajiban para pihak telah diatur sangat jelas dan terang tercantum dalam Putusan No.41/Pdt.G/2015/PN.Bks, tanggal 22 Juni 2015; 2. Bahwa tentang Somasi yang diajukan TERLAWAN I kepada para Pelawan bertujuan agar Para Pelawan secara sukarela memenuhi hak

dan

kewajibannya

sebagaimana

tertuang dalam

Putusan

No.41/Pdt.G/2015/PN.Bks, tanggal 22 Juni 2015, dan jika para Pelawan menyampingkan somasi tersebut, maka para Terlawan akan


segera mengajukan permohonan eksekusi paksa kepada Pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut; 3. Bahwa dengan itikat buruk dari para Pelawan, dengan sengaja mencari-cari alasan sebagai pembenaran dengan melakukan upaya hukum perlawanan ini agar eksekusi atas putusan tersebut terhalang atau setidak-tidaknya tertunda maka sangat jelas para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan tidak beritikad baik; DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa hal-hal yang diuraikan pada bagian eksepsi di atas, mohon dianggap satu kesatuan dengan pokok perkara ini ; 2. Bahwa Terlawan I menolak seluruh dalil dalil yang dikemukakan dalam gugatan Perlawanan kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya; 3. Bahwa dalam seluruh dalil-dalil Para Pelawan khususnya point 8, 9 dan 10 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena Putusan Akta Perdamaian No.41/Pdt.G/2015/PN.Bks telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu sah dan mengikat serta mempunyai nilai eksekutorial terhadap para pihak; 4. Bahwa Akta Perdamaian perkara aquo telah memenuhi syarat formal sebagai Akta Perdamaian (van dading) sebagaimana diatur dalam pasal 130 HIR, yang dibuat secara sah mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 5. Bahwa terhadap Putusan Perdamaian menurut hukum tidak diperbolehkan melakukan upaya hukum karena tunduk pada Pasal 1338 KUHPerdata yang menentukan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya; 6. Bahwa mengenai dalil Para Pelawan point 9 adalah tidak berdasar hukum, karena sebelum terjadi perkara ini, menurut pengakuan Para Pelawan sendiri bahwa obyek sengketa adalah hak miliknya yang diperoleh berdasarkan hibah dari PT. Kedaung Inti Makmur yang dikuatkan melalui Akta Surat Pernyataan Nomor 25 Oktober 2004 yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan Notaris Ny.Rosita Siagian, SH dan lagi pula fisik obyek perkara dikuasai langsung oleh Para Pelawan, kemudian atas dasar hal tersebut antara Pelawan dan Para Terlawan menandatangani Akta


Pengikatan Jual Beli Nomor 26 tanggal 25 Oktober 2004 dan Akta Surat Kuasa Nomor 90 Tahun 2005 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Ny.Rosita Siagian,SH; 7. Bahwa Para Pelawan pada angka 9 selanjutnya, yang mendalilkan Putusan Perdamaian No.41/Pdt.G/2015 tidak mempunyai nilai eksekutorial karena pemegang hak obyek perkara sekarang adalah PT. Kedaung Inti Makmur (dengan kata lain bukan Para Penggugat/Para Pelawan); 7.1. Bahwa dalil tersebut adalah tidak berdasar, karena bertentangan dengan isi pernyataan dari Para Pelawan dalam

Akta Surat

Pernyataan Nomor 25 Oktober 2004 yang dibuat dan di tandatangani di hadapan Notaris Ny.Rosita Siagian, SH yang pada intinya menyatakan bahwa Para Pelawan telah sepakat melepaskan asset bersama (obyek perkara) kepada Para Terlawan dan juga Para Pelawan Menjamin Bahwa Pt.Kedaung Inti Makmur Tidak Akan Ada Tuntutan Apapun Di Kemudian Hari”; 7.2. Bahwa bila seandainya benar dalil Para Pelawan yang sedemikian rupa menyatakan obyek perkara ternyata bukanlah miliknya, padahal telah dibuat oleh Para Pelawan menjadi obyek Akta Pengikatan Jual Beli Nomor

26 Tanggal 25 Oktober 2004 dan Akta Surat Kuasa

Nomor 90 Tahun 2005 yang dibuat dan di tandatangani di hadapan Notaris Ny.Rosita

Siagian,SH, dan lebih dari itu,

oleh Para

Pelawan/Penggugat telah dijadikan menjadi obyek perkara dalam Putusan No.41/Pdt.G/2014 tanggal 22 Juni 2015, maka dengan demikian tindakan Para Pelawan tersebut dikualifisikasi sebagai suatu tindak pidana dimana sangatlah merugikan Para Terlawan maupun pihak PT. Kedaung Inti Makmur, maka oleh karena itu Para Terlawan akan

segera

melakukan

upaya

hukum

melaporkan

Para

Penggugat/Para Pelawan ke Kepolisian RI karena telah melakukan tindak pidana; 8. Bahwa demikian juga terhadap dalil-dalil Para Pelawan lainnya mohon dikesampingkan karena tidak berdasar hukum sebab kesemuanya telah diperiksa, dipertimbangkan dan telah diputus melalui Putusan Perdamaian No. 41/Pdt.G/2015/PN.Bks, tanggal 22 Juni 2015;


Berdasarkan segala hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Terlawan I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan mengambil putusan dengan amar sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : 1. Menerima Eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima; DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak Gugatan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan tidak dapat diterima; 2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar; 3. Menguatkan Putusan Akta Perdamaian No.41/Pdt.G/2015/PN.Bks, tanggal 22 Juni 2015; 4. Menghukum

Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini; Atau ; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Para Pelawan tersebut, selanjutnya Terlawan II telah mengajukan Jawabannya tertanggal 10 Mei 2016 yang berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI I. Pelawan I dan Pelawan II selaku Para Pelawan tidak Berkwalitas / tidak memiliki Kompetensi mengajukan Perlawanan atau Para Pelawan tidak memiliki Legitima Persona Standi In Judicio (Non Persona Legal Standi In Judicio),

karena

bukan

sebagai

pihak ketiga

guna

membela

dan

mempertahankan hak kepentingannya, dengan argumentasi hukum sebagai berikut : 1. Bahwa dalam huruf I (pertama) angka romawi (pendahuluan) Pelawan I dan Pelawan II (para Pelawan) menyatakan dengan tegas adapun yang menjadi dasar gugatan perlawanan Pihak (partij verzet) ini angka 1 (satu) posita Para Pelawan adalah sebagai berikut (dikutip dari posita aslinya) : “Bahwa di antara para Pelawan dan para Terlawan pada tanggal 15 Juni 2015 telah terjadi perjanjian perdamaian dalam perkara perdata No.41/Pdt.G/2015/PN.Bks, untuk melakukan penyelesaiaan atas objek


sengketa akta pengikatan jual beli No.26 tanggal 25 Oktober 2004 ......dstnya”. 2. Bahwa Pelawan I dan Pelawan II (para Pelawan) telah

bersengketa

dengan Terlawan I dan Terlawan II (para Terlawan) dalam perkara No.41/Pdt.G/2015/PN.Bks perihal

gugatan wanprestasi, antara dewan

pimpinan daerah (DPD) Golkar Bekasi (Penggugat I) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Kabupaten Bekasi Penggugat II) serta Drs . ANDY ISWANTO SALIM (Tergugat I) dan Drs. SIMON SC KITONO, SH, MH, MBA (Tergugat II). 3. Bahwa berdasarkan Pasal 129 ayat (1) atau Pasal 83 Rv upaya perlawanan dapat diajukan hanya terhadap putusan verstek , sedang putusan gugatan wanprestasi No.41/Pdt.G/2015/PN.Bks dihadiri Pihak Penggugat dan Tergugat. Jika Para Penggugat melakukan upaya Perlawanan, maka upaya hukumnya menjadi cacat formil dan perlawanan tidak dapat diterima. 4. Bahwa yang berhak mengajukan perlawanan (verzet) hanya Tergugat, sedang kepada Penggugat (Pelawan) tidak diberikan hak mengajukan perlawanan, ketentuan tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 524K/Sip/1975 tanggal 28 Pebruari 1980 Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 1979. 5. Bahwa adapun yang dapat ditarik sebagai Terlawan terbatas hanya pada penggugat oleh Pihak Ketiga yang berkepentingan

sebagaimana

dijelaskan Pasal 129 ayat (1) HIR dan ditegaskan pula oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 434 K/Pdt/1983. 6. Bahwa yang berhak mengajukan perlawanan adalah pihak ketiga yang berkepentingan guna membela dan mempertahankan hak kepentingan nya, bukan pihak Penggugat, karena Para Pelawan bukanlah pihak atau subyek hukum pihak ketiga yang berkepentingan, melainkan PT. Kedaung Inti Makmur sebagai subyek hukum pihak ketiga yang berkepentingan. Maka : Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon majelis hakim yang mulia kiranya menyatakan Perlawanan Para Pelawan

ditolak

atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat terima (NO).


II. Para Pelawan salah atau keliru mengikutkan Terlawan II sebagai pihak dalam gugatan perlawanan ini dan gugatan perlawanan Para Pemohon tidak memenuhi syarat formal, dengan argumentasi hukum sebagai berikut : 1. Bahwa

dalam

huruf II (Kedua ) angka romawi (Gugat Perlawanan

Memenuhi Syarat Formil) Pelawan I Dan Pelawan II (Para Pelawan) menyatakan dengan tegas adapun yang menjadi landasan hukum gugatan perlawanan Pihak ( partij Verzet) merujuk pada ketentuan pasal 224 HIR, dalil posita gugatan perlawanan Pihak (partij verzet) ini angka 5 (lima) (dikutip dari posita aslinya) : “pasal ini memberi hak kepada pihak tereksekusi mengajukan gugatan perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi mengenai keabsahan formal dan alasan material yang menyangkut besarnya jumlah hutang yang pasti dan dengan demikian secara formil berdasar pasal 224 HIR para Pelawan dapat dan berhak mengajukan

gugatan

perlawanan

pihak

(partij

verzet)

terhadap

pelaksanaan teguran/somasi kepada Pelawan I dan telah diterima oleh Pelawan I pada tanggal 2 September 2015, agar atas pelaksanaan putusan Akta Perdamaian Nomor: No.41/Pdt.G/2015/PN.Bks a quo”. 2. Bahwa yang mengajukan surat teguran / somasi kepada Pelawan I adalah Terlawan I, sehingga tidak berdasar Pelawan mengikutsertakan/ menarik Terlawan II dalam perkara a quo. 3. Bahwa yang dilakukan oleh Terlawan I sebatas teguran/somasi kepada Pelawan I pada tanggal 2 September 2015, agar melaksanakan putusan Akta Perdamaian Nomor: No.41/Pdt.G/2015/PN.Bks , belum sampai kepada eksekusi atas objek perkara, sehingga gugatan para Pelawan tidak memenuhi syarat formal mengajukan gugatan perlawanan. Maka : Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang mulia kiranya menyatakan Perlawanan Para Pelawan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat terima (NO). III.

GUGATAN PARA PERLAWANAN

KABUR ATAU TIDAK JELAS

“OBSCUUR LIBEL” 1. Bahwa posita dan petitum gugatan Perlawanan Para Pelawan harus ditolak, karena kabur dan kacau (OBSCUUR LIBEL), sebab pasal 120 HIR/153 Rbg hanya memberi kemungkinan bagi Tergugat/Para Tergugat,


yang dihukum dengan versteklah yang dapat

mengajukan verzet atau

perlawanan. 2. Bahwa Perlawanan hanya dapat dilakukan terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang tidak bergerak sebagaimana diatur dalam pasal 207 HIR atau pasal 225 Rbg. 3. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindicatoir dan sita eksekusi , hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik, jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita pasal 195 (6) HIR, pasal 206 (6) RBg dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Oktober 1962 No.306K/Sip/1962. 4. Bahwa terbukti PERLAWANAN PARA PELAWAN tidak jelas, apakah mengenai sita conservatoir, sita revindicatoir atau sita eksekusi. Maka : Berdasarkan uraian

tersebut diatas , mohon Majelis Hakim

yang mulia beralasan kiranya menyatakan gugatan Perlawanan, Para Pelawan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO). IV. Gugatan Pelawan Kurang Pihak (Exceptio Litis Plurium Consortium). 1. Dalam posita para Pelawan pada butir 9 menyatakan antara lain “ ....yang luas keseluruhannya kurang lebih 1.750 M2 ( seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) terdaftar atas nama PT. Kedaung Inti Makmur, yang mana tanah seluas 796 M2 tersebut diatas diperoleh pihak Pertama berdasarkan hibah dari PT.Kedaung Inti Makmur “. 2. Bahwa terbukti PARA PELAWAN

dalam PERLAWANANNYA tidak

mengikut sertakan PT. Kedaung Inti Makmur

sebagai pihak didalam

perkara a quo, sebagai pihak yang menghibahkan tanah tersebut kepada Para Pelawan . 3. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya PT. Kedaung Inti Makmur sebagai pihak memperjelas masalah yang sesungguhnya terjadi sebagaimana yang didalilkan PELAWAN , maka PERLAWANAN PARA PELAWAN , kurang pihak didalam perkara a quo. Maka : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang mulia, menyatakan Perlawanan Pelawan,


Kurang Pihak Dan Perlawanan Para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard / NO). DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Terlawan II

menolak seluruh dalil yang dikemukakan dalam

Gugatan Pelawan terkecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata oleh Terlawan II. 2. Bahwa semua hal / segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi, agar dianggap telah diuraikan dan merupakan bagian serta satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam Jawaban Pokok Perkara. 3. Bahwa apa yang secara tegas dan nyata tidak diakui oleh Terlawan II haruslah dianggap disangkal dan ditolak bahkan Terlawan II secara tegas menolak dan menyangkal semua dalil dalil dan dalih Perlawanan Pelawan, terkecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata oleh Terlawan II. 4. Bahwa disangkal karena tidak benar, dalil para Pelawan pada huruf III (Ketiga) angka romawi, butir 8, 9, 10

menyatakan antara lain

“.........putusan Akta Perdamaian Nomor: No.41/Pdt.G/2015/PN.Bks a quo yang menjadi objek gugatan perlawanan pihak ini mengandung berbagai cacat yuridis yang dianggap tidak sah serta tidak mengikat kepada pihak-pihak yang berperkara dstnya ……...”, karena putusan tersebut tidak cacat hukum, tidak mengandung cacat juridis , serta sah mengikat para pihak yang menandatangani akta perdamaian dan mempunyai titel eksekutorial. 5. Bahwa akta perdamaian yang sebelumnya telah disepakati oleh para pihak, bersifat inkracht, berkekuatan hukum tetap . Akta Perdamaian yang diputuskan oleh hakim, yang dibuat secara sah mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Akta Perdamaian hanya dapat dibatalkan bila isi susbtansinya bertentangan dengan undangundang. 6. Bahwa ketentuan yang mengatur mengenai akta van dading (akta perdamaian)

diatur

Reglement (“HIR”).

dalam

Pasal

130

Herzienne

Indonesische

Pada prinsipnya, akta perdamaian yang dibuat

secara sah mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama


dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( penjelasan Pasal 130 HIR). 7. Bahwa suatu akta perdamaian hanya bisa dituntut pembatalannya apabila isinya bertentangan dengan undang-undang. Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) menegaskan hal ini dalam putusan MA No. 454 K/Pdt/1991 yang merumuskan

norma,

akta

perdamaian

dapat

dibatalkan

jika

isinya

bertentangan dengan undang-undang. Jadi, dalam hal akta perdamaian yang telah diputus oleh Hakim dan selama isinya tidak bertentangan dengan undang-undang,

akta

perdamaian

tersebut

tidak

dapat

dimintakan

pembatalannya.

8. Bahwa terbukti akta perdamaian tersebut telah memenuhi Syarat Formal, sehingga tidak dapat dibatalkan , karena telah memenuhi syarat sebagai berikut : - Adanya kata sepakat secara sukarela (toestemming). - Kedua belah pihak cakap membuat persetujuan (bekwanneid). - Obyek persetujuan mengenai pokok yang tertentu (bapaalde onderwerp). - Berdasarkan alasan yang diperbolehkan (georrlosofde oorzaak). 9. Bahwa Akta perdamaian tidak dapat diajukan banding maupun upaya hukum lainnya, karena tunduk pada Pasal 1338 KUHPerdata yang menentukan : “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undangundang

berlaku

sebagai

undang-undang

bagi

mereka

yang

membuatnya”. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Akta perdamaian bersifat eksekutorial, dalam arti dapat langsung dimohonkan penetapan eksekusi pada pengadilan negeri bila salah satu pihak tidak menghormati isi yang tertuang/kesepakatan dalam akta perdamaian. 10. Bahwa disangkal karena tidak benar, angka 9 (Sembilan) posita para Pelawan

yang

menyatakan

putusan

Akta

Perdamaian

Nomor:

No.41/Pdt.G/2015/PN.Bks sulit untuk dilaksanakan, karena tanah yang keseluruhannya kurang lebih 1.750 M2 ( seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) atas nama PT. Kedaung Inti Makmur sudah dihibahkan


oleh PT. Kedaung Inti Makmur kepada Para Pelawan, sehingga tidak beralasan untuk tidak dapat dilaksanakan. 11. Bahwa TERLAWAN II menolak dalil PARA PELAWAN yang menyatakan putusan Akta Perdamaian Nomor: No.41/Pdt.G/2015/PN.Bks tidak dapat dieksekusi (non executable). 12. Bahwa atas gugatan wanprestasi no. No.41/Pdt.G/2015/PN.Bks antara PIHAK PENGGUGAT dhi sebagai PARA PELAWAN dan TERGUGAT dhi PARA TERLAWAN pada tanggal 15 Juni 2015 telah ditandatangani Perjanjian Akta Perdamaian dan Akta tersebut telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 22 Juni 2015 dan telah INKRACHK serta tinggal di eksekusi. 13. Bahwa berdasarkan Perjanjian Akta Perdamaian Pasal 2 huruf (b) bahwa Pihak Pertama (Para Pelawan) wajib membayar lunas kewajibannya kepada Pihak Kedua dan Pihak Ketiga selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 2015. Sesuai Pasal 2 huruf (e) ditegaskan bahwa bilamana Pihak Pertama (Para Pelawan) tidak melunasi kewajiban pembayarannya pada tanggal jatuh tempo, maka Para Pelawan wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1 % (satu persen) per hari dari jumlah keseluruhan kewajiban pembayaran, terhitung dari tanggal

30 Juni 2015

sampai dengan 30 Agustus 2015 atau 60 hari atau 60 % dari dari jumlah keseluruhan kewajiban pembayaran kepada Pihak Kedua (Terlawan I) sejumlah Rp. 2.556.000.000,- dan Pihak Ketiga (Terlawan II ) sebesar Rp 2.466.000.000,14. Bahwa berdasarkan Perjanjian Akta Perdamaian Pasal 4 ditegaskan bahwa bilamana Pihak Pertama (Para Pelawan) tidak dapat melunasi kewajibannya untuk membayar sebagaimana disebutkan pasal 2, maka Pihak Kedua (Terlawan I) mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil alih dan melunasi kewajiban pembayaran kepada Pihak Pertama (Para Pelawan) dan Pihak Ketiga (Terlawan II) selambatlambatnya pada tanggal 30 Agustus 2015. 15. Bahwa berdasarkan Perjanjian Akta Perdamaian Pasal 4 huruf (e) bahwa bilamana Pihak Kedua (Terlawan I) tidak melunasi kewajiban pembayarannya pada saat jatuh tempo (30 Agustus 2015) maka Pihak Kedua (Terlawan I) berkewajiban membayar denda atas keterlambatannya


kepada Pihak Pertama (Para Pelawan) dan Pihak Ketiga (Terlawan II) sebesar 1 % per hari dari jumlah keseluruhan kewajiban pembayaran. 16. Bahwa bilamana jumlah hari denda dihitung sejak tanggal 30 Agustus 2015 sampai dengan 30 April 2016 , maka total denda sama dengan 8 (delapan) bulan atau 240 hari. Dengan demikian kewajiban denda yang harus dibayar oleh Pihak Kedua (Terlawan I) kepada Pihak Pertama (Para

Pelawan)

4.068.000.000,-

sejumlah

Rp.1.695.000.000,-

x

240

%

=

Rp.

dan kepada Pihak Ketiga (Terlawan II) sejumlah

Rp.9.864.000.000,-. Maka : Mohon majelis hakim yang mulia kiranya menyatakan Perlawanan Para Pelawan ditolak atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat terima (NO) dan menghukum Para Pelawan dan Terlawan I untuk membayar semua kewajiban dendanya sesuai dengan Perjanjian Akta Perdamaian yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada

tanggal 22 Juni 2015

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht). Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam EKSEPSI maupun DALAM POKOK PERKARA, TERLAWAN II mohon agar Pengadilan Negeri Bekasi (Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini) berkenan memutuskan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI 1. Menerima Eksepsi TERLAWAN II Seluruhnya . 2. Menyatakan gugatan PARA PELAWAN tidak dapat diterima (NO). DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak atau setidak tidaknya menyatakan gugatan PARA PELAWAN tidak dapat diterima untuk seluruhnya . 2. Menghukum Para Pelawan dan Terlawan I untuk membayar semua kewajiban dan dendanya sesuai dengan Perjanjian Akta Perdamaian yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 22 Juni 2015 yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap

(Inkracht). 3. Menghukum PARA PELAWAN untuk membayar biaya perkara. Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO);


Menimbang bahwa telah mengutip dan memperhatikan tentang hal hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 1 September 2016 Nomor 558/Pdt.Plw/2015/PN.BKS, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI - Mengabulkan eksepsi Terlawan I dan Terlawan II. DALAM POKOK PERKARA 1. Menyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima. 2. Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.418.000,- (satu juta empat ratus delapan belas ribu Rupiah Menimbang, bahwa telah membaca Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor 558/Pdt.Plw/2015/PN.BKS, Jo. Nomor 83/Bdg/2016/PN.Bks yang dibuat oleh BEBET UBAEDILAH AFFANDI, S.H.,M.H.Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa NAUPAL AL RASYID, S.H., M.H. kuasa hukum

para Pembanding semula para Pelawan pada tanggal 14

September 2016 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan

Negeri

Bekasi,

tanggal

1

September

2016,

Nomor

558/Pdt.Plw/2015/PN.BKS. selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada : 1. Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 02 Nopember 2016; 2. Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 5 Januari 2017 ; Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Pelawan hingga putusan ini akan diputus

para Pembanding semula para Pelawan tidak

mengajukan memori banding ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Tinggi Jawa Barat

dikirim ke Pengadilan

kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi

kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi secara patut dan seksama yaitu masing-masing : pada tanggal 09 Nopember 2017, tanggal 21 Nopember 2016, tanggal 30 Nopember 2016, tanggal 5 Januari 2017 dan tanggal 6 Januari 2017 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh

kuasa

hukum para Pembanding semula para Pelawan telah diajukan dalam tenggang


waktu

dan tata-cara serta

undang-undang,

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh

oleh karenanya

permohonan

banding tersebut

dapat

diterima ; Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Pelawan tidak mengajukan memori banding, maka tidaklah terdapat hal-hal baru yang perlu diprtimbangkan; Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan pembuktian dari kedua belah pihak dan salinan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 1 September 2016 Nomor 558/Pdt.Plw/2015/PN.Bks., yang dimohonkan banding diperoleh fakta-fakta hukum : “ Bahwa perkara antara para Pelawan dengan para Terlawan, telah pernah diajukan gugatan, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 41/Pdt.G/2015/PN.Bks dan telah diputus dengan perdamaian tertanggal 22 Juni 2015 “ ; Menimbang, bahwa putusan dengan akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum seperti suatu putusan hakim biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian atas kehendak kedua belah pihak, maka terhadap putusan perdamaian itu menurut ketentuan ayat 3 Pasal 130 HIR, yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi ; Menimbang, bahwa dengan demikian prosesnya telah selesai dan apabila diajukan kembali persoalan yang sama oleh salah satu pihak tersebut atau akhli warisnya, maka gugatan terakhir ini harus dinyatakan Ne bis in idem ; Menimbang, bahwa apabila diajukan kembali dalam bentuk perlawanan, maka pihak yang mengajukan perlawanan sudah tidak memiliki lagi kapasitas sebagai pelawan dan harus dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding dari para pelawan tidak beralasan dan harus ditolak ;


Menimbang, bahwa akan tetapi berhubung amar putusan hakim tingkat pertama kurang sempurna, tidak mencantumkan kalimat “ para pelawan adalah pelawan yang tidak benar ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 1 Sepember 2016, Nomor 558/Pdt.Plw/2015/PN.Bks.,

yang

dimohonkan

banding

tersebut

dapat

dipertahankan dengan perbaikan sekedar penambahan redaksi amar putusan yang amar selengkapnya akan berbunyi seperti dibawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Pelawan tetap sebagai pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada para Pembanding semula para Pelawan yang ditetapkan dibawah ini ; Mengingat pasal 130 ayat 3 H.I.R. dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya dengan perkara ini; MENGADILI :  Menerima

permohonan

banding

dari

kuasa

hukum

para

Pembanding semula para Pelawan tersebut ;  Menguatkan September

putusan 2016,

Pengadilan

Nomor

Negeri

Bekasi,

tanggal

558/Pdt.Plw/2015/PN.Bks.,

1

dengan

perbaikan sekedar amar putusan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; DALAM EKSEPSI : - Mengabulkan eksepsi Terlawan I dan Terlawan II ; DALAM POKOK PERKARA - Menyatakan para pelawan adalah pelawan yang tidak benar ; - Menolak perlawanan para Pelawan ; - Menghukum

para Pembanding semula para Pelawan untuk

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk

tingkat banding

ditetapkan sebesar

Rp.150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Rabu, tanggal 22 - Maret - 2017 oleh kami RUSSEDAR S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat


sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan HENDRIK .P. PARDEDE S.H.,M.Hum. dan A.A. ANOM HARTANINDITA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 – Maret Hakim Ketua Majelis

dengan dihadiri

oleh

- 2017 oleh

Hakim-Hakim Anggota,

serta

dibantu oleh NOVRAN VERIZAL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut, tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA, Ttd

HAKIM KETUA, Ttd

HENDRIK .P. PARDEDE S.H.,M.Hum.

R U S S E D A R, S.H.

Ttd

A.A. ANOM HARTANINDITA, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI, Ttd

NOVRAN VERIZAL, S.H.,M.H, Perincian biaya perkara : Redaksi Putusan ………… Rp. 5.000.00 Materai …………………… Rp. 6.000.00 Pemberkasan ……………. Rp. 139.000.00 Jumlah Rp. 150.000.00 (Seratus lima puluh libu rupiah)


PT.BDG

Recommend Documents