PT.BDG

PUTUSAN Nomor 557/PDT/2016/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : ----------------------------------------------------------------------PT. PLN. (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, beralamat di Jalan Asia Afrika Nomor 63 Bandung, memberi kuasa kepada DJOKO R. ABUMANAN General Manager PT. PLN Distribusi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 0222.SKU/SDM.08.01/DIRUT/2015. tanggal 18 Mei 2015, dalam hal ini memberi Kuasa lagi kepada

Drs. Makki

Yuliawan, S.H, M.Si., Soni Widianarko, S.H., Alexander Finenko, S.H., dan Dani S, S.H.,

Advokat / Pengacara

pada Kantor Hukum Drs. Makki Yuliawan, SH., M.si dan Rekan, beralamat

di Jalan Pratista Barat X Nomor 24

Antapani Kidul Bandung 40291, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal

28

Oktober

2015,

Nomor

:

0099.SKU/SDM.08.01/DJBB/2015. yang di daftarkan pada Kepaniteraan

Pengadilan

Negeri

Bogor

tanggal

27

November 2015, yang untuk tingkat banding diwakili oleh kuasanya Drs. Makki Yuliawan, S.H, M.Si., dan Dani S, S.H.,

Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum Drs.

Makki Yuliawan, SH., M.si dan Rekan, beralamat di Jalan Pratista Barat X Nomor 24 Antapani Kidul Bandung 40291, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 September 2016 yang di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 06 September 2016, Selanjutnya disebut sebagai

Pembanding

semula

Penggugat ; ----------------------------------------------------------LAWAN TATANG KUSWARDAN, BE, bertempat

tinggal di Jalan Ciremai

No. 22

Bogor, Kelurahan Babakan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Andri Suprihatno, S.H, dan Giuliano, S.H., Advokat

Halaman 1 dari 25 hal putusan No 557/PDT/2016/PT.BDG.

/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor hukum Andri Suprihatno & Partner, beralamat di Komp. Griya Bandung Indah (GBI) Blok I-6 No.1 Kecamatan Buah Batu, Bojongsoang, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus

tanggal

26

September

2016

yang

didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 28 September, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ; -------------------------------Pengadilan Tinggi tersebut ; -------------------------------------------------------Setelah membaca berkas perkara tanggal 24 Agustus 2016 Nomor 161/Pdt.G/2015/PN.Bgr, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; -------------------------------------------------------------------------------------------TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 November 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 27 November 2015 dalam Register Nomor 161/Pdt.G/2015/PN.Bgr , telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----------1. Bahwa Penggugat adalah PT. PLN (Persero) yang dalam hal ini diwakili oleh General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama PT PLN (Persero) Nomor 0222. SKU/SDM.01/DIRUT/2015, tanggal 18 Mei 2015. 2. Bahwa Penggugat bertindak selaku pemilik dan pemegang Hak atas Rumah Jabatan di Jalan Ciremai No. 22 Bogor, yang Surat Izin Penghuniannya sudah lama tidak berlaku lagi dan faktanya sampai dengan sekarang masih dikuasai tanpa izin dari Penggugat dan menurut Hukum Perbuatan TERGUGAT tersebut sudah termasuk PERBUATAN MELAWAN HUKUM; DASAR GUGATAN TERHADAP : Bahwa Tergugat adalah Tatang Kuswardan. 4571018 L /SIP.01/ RD.BGR/1989, 13 Februari 1989 dengan Jabatan terakhir Kepala PLN Cabang Bogor, yang menempati rumah Jabatan di Jl. Ciremai No. 22 Bogor; 3. Bahwa

Surat

Idzin

Penempatan

Rumah

Dinas/Instansi

PLN

:

SIP.01/RD.BGR/1989, 13 Februari 1989, telah berakhir dengan terbitnya surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero), Nomor. 064.K/486/DIR/2001,


Tanggal 31 Mei 2001 dan terhitung mulai tanggal 31 Juli 2001 diberhentikan dengan Hormat. 4. Bahwa dengan adanya surat pemberhentian dengan Hormat dari : Tatang Kuswardan., maka

sesuai dengan angka 1 Surat Idzin tersebut yang

berbunyi : “Surat Idzin Penempatan Rumah Dinas/Instansi ini hanya berlaku selama penghuni bekerja dilingkungan PLN Distribusi Jawa Barat cabang Bogor”; Dengan teknisnya sesuai angka 3 yang berbunyi : “Penghuni Rumah Dinas/Instansi harus meninggalkan/mengosongkan dan menyerahkan dalam keadaan kosong kepada PLN rumah tersebut di atas dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ia pensiun, diberhentikan dari PLN atau meninggal dunia”; 5. Bahwa Penggugat telah melakukan langkah persuasif/musyawarah, hal ini terlihat dari proses yang cukup panjang diantaranya melalui surat tapi tidak diindahkan oleh Tergugat, antara lain Surat : A. Nomor. 0183/060/DJBB/2010, Tanggal 04 Februari 2010, perihal Kebijakan Tentang Perumahan PT. PLN (persero); B. Nomor.

500/442/DJBB/2010,

Tanggal

11

Agustus

2010,

perihal

Pemberitahuan Bantuan Biaya Pengosongan rumah jabatan PLN; C. Nomor. 685/442/DJBB/2010, Tanggal 11 November 2010, perihal Pemberitahuan kedua Bantuan Biaya Pengosongan rumah jabatan PLN; D. Nomor. 686/452/DJBB/2011, Tanggal 21 April 2011, perihal

1 (satu)

berkas undangan; E. Nomor. 491/052/DJBB/2011, Tanggal 25 April 2011, perihal ; 1 (satu) berkas undangan (dari KPK); F. Nomor. 495/052/DJBB/2011, Tanggal 25 April 2011, perihal ; 1 (satu) berkas undangan (Dari KPK); G. Nomor. 01382/065/KDIVMUM/2011, Tanggal 15 April 2011, perihal Pengosongan Rumah Jabatan/Rumah Instalasi tahap II; H. Nomor. 01860/065/DIT SDM/2011, Tanggal 23 Mei Juni 2011, perihal Kepdir. 285.K/DIR/2009; I. Nomor.

182/442/DJBB/2011,

Tanggal

15

Juni

2011,

perihal

Pengosongan Rumah Jabatan; J. Nomor. 349/442/DJBB/2011, Tanggal 14 Novenber 2011, perihal Ketentuan Tentang Perumahan PT. PLN;


Faktanya setelah dilakukan langkah persuasif dengan bukti surat menyurat diatas Tergugat 1 sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kota Bogor. Rumah Jabatan milik Penggugat masih tetap dikuasai dan sepertinya tidak ada itikad baik untuk mau menyerahkan secara sukarela. 6. Bahwa

karena

Gugatan

terhadap

Tergugat

ini

bukan

sengketa

kepemilikan/Hak, tetapi karena Tergugat tersebut masih menguasai Rumah Jabatan tersebut walau surat ijin penghuniannya telah lama sudah habis dan keberatan dari Tergugat lebih mengarah kepada meminta kebijakan biaya pengosongan padahal dengan Surat Keputusan yang berlaku saat ini tidak dimungkinkan ada penggantian untuk pengosongan Rumah Jabatan milik Penggugat tersebut; 7. Bahwa sebetulnya ada pertimbangan hukum yang dapat dijadikan referensi oleh Yang Mulia Majelis Hakim dimana 2 (dua) perkara yang pokok perkaranya sama, yaitu bukan karena sengketa Hak tetapi karena Surat Izin Penghuniannya yang sudah lama habis dan minta kebijaksanaan tentang biaya pengosongan saja. Dengan adanya Putusan yang sudah berkuatan Hukum Tetap tersebut, menyebutkan dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Sdr. Drs. Sjaiful Hanifi BEE dan Sdr. Ir. Hendrik Kullit, yang dasar hukumnya menggunakan Surat Keputusan Direktur PT. PLN No. 285.K/DIR/2009.

Padahal

Biaya

Pengosongan

yang

ketika

proses

pemeriksaan perkara aquo berlangsung berlaku Keputusan Direktur PT. PLN No. 1234.K/DIR/2011 yang pada Intinya tidak ada biaya pengosongan bagi Rumah Jabatan yang SIPnya telah berkahir, yaitu : A. Putusan Perkara antara PT. PLN (Persero) DJBB melawan Drs. Sjaiful Hanifi, BEE, yaitu Perkara Perdata Nomor. 10/Pdt/G/2012/PN. Bdg tanggal 09 Juli 2012. Jo. Nomor. 592/Pdt/2012/PT. Bdg, tanggal 07 Januari 2013. Jo. Nomor 1213.K/ Pdt/2013, tanggal 28 Mei 2014, telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) ; B. Putusan Perkara antara PT. PLN (Persero) DJBB melawan Ir. Hendrik Kullit. Dalam Perkara Perdata Nomor. 09/Pdt/G/2012/PN.Bdg, tanggal 10 Juli 2012 Jo. Nomor. 565/Pdt/2012/PT.Bdg, tanggal 02 Januari 2013 Jo. Nomor 1212.K/Pdt/2013, tanggal 21 Juli 2014, telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). 8. Bahwa pada saat ini Rumah-rumah Jabatan yang masih diikuasai oleh Tergugat tersebut adalah Rumah Jabatan milik Penggugat yang merupakan


Barang Milik Negara, sehingga keberadaan dan pemeliharaannya pada saat ini menjadi sorotan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara dengan saran Penggugat untuk segera mengambil alih asset tersebut dan untuk mengurangi kerugian bagi Perusahaan yang harus tetap membiayai pemeliharaan, pajak dan harus mencari alternatif kontrakan Rumah Jabatan sebagai pengganti bagi Pegawai yang seharusnya menempati Rumah Jabatan yang masih dikuasai oleh Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas adalah sudah sangat tepat apabila Penggugat menggunakan Haknya mengambil Rumah Jabatan tersebut untuk keperluan Dinas melalui upaya Hukum, yaitu melakukan Gugatan secara Perdata kepada Tergugat, melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Bogor. Dengan demikian sikap dan perbuatan Tergugat tersebut diatas yang tidak mematuhi apa yang telah disepakati dan ditandatangani dalam Surat Izin Penghunian tersebut diatas dan masih menguasai Rumah Jabatan milik Penggugat tanpa alas hak yang sah adalah termasuk Perbuatan Melawan Hukum. 9. Bahwa adapun kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah sebagai berikut: A. Kerugian Materil : Kerugian materiil atas kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaat kepemilikan aktiva tetap berupa tanah dan bangunan Rumahrumah Jabatan yang terletak di : a. TERGUGAT, yang masih mengusai asset di yang dalam Surat Izin Penghunian terletak di Jalan. Ciremai No 22 Bogor, menyebabkan potensi kerugian senilai Rp 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut : Kerugian Materiil

:

Rp 40.000.000,- x 14 = Rp 560.000.000,(lima ratus enam puluh juta rupiah) B. Kerugian Immateriil : Bahwa karena perbuatan Tergugat

jelas sangat mengganggu energi

Penggugat baik fikiran dan bathin, serta menyita waktu dimana dan untuk mengurus

pengosongan

dan

pengembalian

Rumah

Dinas

milik

Penggugat yang merupakan Barang Milik Negara, sehingga menjadi


temuan dan pengawasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara. Kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi patut dan wajar apabila Penggugat menuntut ganti kerugian Immateriil kepada masing-masing Tergugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). 10. Bahwa sesuai dengan uraian-uraian tersebut diatas, secara jelas dan terang serta bukan merupakan sengketa Hak atas tanah dan perbuatan Tergugat yang masih menguasai Rumah Dinas/Jabatan tanpa alas Hak telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdata. 11. Bahwa karena gugatan ini diajukan dan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, maka Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, Banding, Kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (Uit Veortbaar Bij Voorrad); Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bogor, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ; 3. Menghukum Tergugat

untuk membayar kerugian kepada Penggugat

berupa : a. Kerugian Materiil : Rp 40.000.000,- x 14 = Rp 560.000.000,(lima ratus enam puluh juta rupiah) a. Kerugian Immaterill masing-masing Para Tergugat sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). 4. Menghukum Tergugat, untuk membayar uang paksa (dwangsom) masingmasing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) /per hari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan Putusan ini. 5. Memerintahkan kepada Tergugat, untuk menandatangani Berita Acara Pengosongan dan menyerahkan dokumen asli Surat Idzin Penghunian (SIP).


6. Memerintahkan kepada Tergugat, untuk mengosongkan dan menyerahkan Rumah Jabatan milik Penggugat yang yang masih dikuasai di Jalan Ciremai No. 22 Kota Bogor, Sekaligus seketika dan menyerahkan dokumen asli Surat Idzin Penghunian (SIP) secara sukarela kepada Penggugat dan secara fisiknya menyerahkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Putusan Hakim dibacakan; 7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorrad); 8. Menghukum Tergugat, untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Namun demikian : Apabila Pengadilan Negeri Kota Bogor berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono) .

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : -------------------------------Dalam Eksepsi: A.Posita dan Petitum Berbeda Bahwa Hal mana Penggugat telah memohonkan sesuatu hal yang tidak didalilkan dalam Positanya, yang mana senyatanya antara Petitum tidak boleh melebihi dari apa yang didalilkan dalam Posita, artinya apa-apa yang tidak didalilkan dalam Posita tidaklah dibenarkan untuk dimintakan dalam Petitum, sebagaimana yang dimintakan dalam petitum Penggugat dalam angka

4

sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------------------8.”Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)/ per hari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan Putusan ini.” Sedangkan didalam Posita, Penggugat tidak mendalilkan mengenai uang paksa(dwangsom), sehingga dengan demikian jelas membuktikan bahwa gugatan Penggugat antara posita dan petitum berbeda.Untuk itu adalah berdasarkan hukum gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya

atau

setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. B. Kerugian yang tidak dirinci


Bahwa Penggugat tidak menyebutkan kerugian-kerugian yang timbul akibat dari perbuatan Tergugat, yang mana mengacu terhadap posita dan Petitum, Penggugat memohonkan Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) atas kelalaiannya untuk setiap hari melaksanakan perintah dalam putusan tersebut, hal ini adalah suatu hal yang mengada-ada dan tanpa dasar hukum, yang mana apa dasar Penggugat memohonkan uang paksa (dwangsom), Penggugat sendiri tidak mengendalikan perihal kerugian yang dialaminya dan tidak mendalilkan uang paksa (dwangsom) pada posita, sehingga adalah berdasar hukum Gugatan Penggugat Patut untuk ditolak. C.Eksepsi Obscuri Libelli Bahwa dalil gugatan Penggugat tertanggal 02 Oktober 2015, tidak jelas dan kabur (obscuur lible), yang mana Penggugat dalam dalil gugatannya tidak menguraikan fakta secara jelas, rinci dan pasti, karena dalil-dalil yang dinyataka tidak didasarkan pada bukti dan kenyataan.Oleh karenanya berdasarkan hukum gugatan Penggugat untuk di tolak seluruhnya. D.Gugatan Kurang Pihak atau Pihak Tidak Lengkap Bahwa sebagaimana gugata Penggugat, Penggugat adalah bertindak mewakili PT.PLN (persero) distribusi Jawa Barat dan Banten, sehingga secara hukum Penggugat adalah bagian dari PT.PLN (persero) sebagai sebuah badan hukum, sehingga dalam hal perbuatan hukum yang dilakukan haruslah sesuai dengan ketentuan hukum tentang Perseroan sebagai mana ketentuan berdasarkan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahwa ternyata dalam hal rumah dinas PT.PLN (persero) dan atau penempatannya merupakan perbuatan hukum dan kewenangan PT.PLN (persero) bukan kewenangan Penggugat PT.PLN (persero) distribusi Jawa Barat dan Banten.Sehingga dengan tidak dilibatkannya PT.PLN (persero) dalam perkara ini, gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap dan atau kurang pihak. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kurang pihak, berdasarkan ketentuan hukum acara dan yurisprudensi yang berlaku gugatan Pengguat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas, maka sebelum perkara ini diperiksa dalam pokok perkara, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadli perkara aquo,untuk terlebih dahulu menjatuhkan putusan dalam eksepsi ini yaitu menyatakan gugatan Penggugat No.161/Pdt.G/2015/PN.Bgr tanggal 27 November 2016 Ditolak atau Tidak dapat diterima seluruhnya.


DALAM POKOK PERKARA KONVENSI: 1. Bahwa segala hal ikhwal yang disebutkan serta diuraikan didalam Eksepsi tersebut di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;------------------------------------------------------------------------------2. Bahwa Tergugat Menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, terkecuali yang diakui secara tegas dan bulat dalam Persidangan ini;----------------------------------------3. Bahwa Tergugat merupakan Pensiunan PT.PLN (persero) dengan jabatan terakhir sebagai Kepala cabang bogor dan Tergugat diberikan hak untuk menempati rumah jabatan di Jl.Ciremai No.22 Bogor, berdasarkan Surat Idzin Penempatan Rumah Dinas/Instansi PLN:SIP.01/RD.BGR/1989 tertanggal 13 Februari 1989.;---------------------------------------------------------------4. Bahwa

berdasarkan

Surat

Keputusan

Direksi

PT.PLN

(persero)

No.145.K/452/DIR/2000 tertanggal 28 Agustus 2000, tentang biaya pesangon pengosongan

rumah jabatan

dan

instalansi

PT.PLN

(persero)

atas

penempatan rumah dinas/jabatan, Tergugat berhak memperoleh pesangon rumah jabatan sebesar 50% dari harga jual tanah dan bangunan yang dihuni.;--------------------------------------------------------------------------------------------5. Bahwa Tergugat keberatan terhadap dalil Penggugat pada poin 8, karena terlalu berlebihan yang pada intinya Penggugat yang telah mengeluarkan biaya pemeliharaan serta pajak dan Penggugat menggunakan haknya untuk pengambilan rumah dinas.;-----------------------------------------------------------------Bahwa selama ini Tergugat yang telah mengeluarkan biaya pemeliharaan rumah serta pajak,yang seharusnya merupakan kewajiban Penggugat dan selain dari pada itu bukan haknya Penggugat untuk pengambilan rumah dinas secara serta merta, dikarenakan Tergugat menempati rumah yang sebagai objek aquo ini berdasarkan Surat Idzin Penempatan Rumah Dinas/Instansi PLN:SIP.01/RD.BGR/1989 tertanggal 13 Februari 1989 dan ada biaya pesangon pengosongan rumah jabatan dan instansi PT.PLN (persero) yang merupakan kewajiban Penggugat sebesar 50% dari harga jual.;-----------------------------------------------------------------------------------------------6. Bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 02/M.MBU/2002 tentang Pedoman pelaksanaan pemindahtanganan aktiva tetap berupa rumah dinas badan usaha milik negara, yang pada intinya menginstruksikan dengan berpedoman pada keputusan menteri keuangan Nomor 89/KMK.013/1991 tanggal 25 Januari 1991 tentang Pedoman


pemindahtanganan aktiva tetap badan usaha milk negara, diberikannya keringanan maksimum sebesar 50% dari keringanan harga jual yang diberikan kepada penghuni sah.;----------------------------------------------------------Bahwa apa yang sudah menjadi haknya Tergugat memperoleh pesangon rumah jabatan sebesar 50% dari harga jual tanah dan bangunan yang dihuni, itu tidak mengada-ada dan sudah sangat jelas peraturan yang mengaturnya.; 7. Bahwa jelas dan nyata penguasaan Tergugat atas tanah dan bangunan objek sengketa adalah semata-mata mempertahankan Hak Tergugat yang belum dibayarkan pemberian pesangon pengosongan rumah jabatan kepada Tergugat yang sampai saat ini tidak dibayarkan kepada Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan.;--------------------------------------------------------------8. Bahwa Tergugat menempati rumah aquo tersebut tidak secara serta merta melainkan berdasarkan Surat Idzin Penempatan Rumah Dinas/Instansi PLN: SIP.01/RD.BGR/1989 tertanggal 13 Februari 1989, dan Tergugat pun biaya Pesangon pengosongan rumah jabatan dan instalansi PT.PLN (persero) atas penempatan rumah dinas/jabatan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (persero) No.145.K/452/DIR/2000 tertanggal 28 Agustus 2000.Bahwa perlu diketahui dalam gugatan Penggugat pihak Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dikarenakan menempati rumah dinas pada objek Aquo dan kriteria melawan hukum sebagamana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata seharusnya terdapat unsur kelalaian pihak lainnya.;---------------Bahwa sudah sangat jelas perbuatan Tergugat tidak lah merugikan Penggugat serta tidak adanya unsur kelalaian dan atau kesengajaan yang menimbulkan kerugian agi pihak lan, akan tetapi Penggugat lah yang telah meakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Tergugat. 9. Bahwa adalah hal yang mengada-ada pula dalil gugatan Penggugat tentang kerugian Materiil dan Immateriil Penggugat, karena tidak dijelaskan secara rinci kerugian baik materiil maupun immateriil yang dialami Penggugat, sehingga secara hukum permohonan ganti kerugian dalam perkara ini adalah sumir dan harus dikesampingkan.;--------------------------------------------------------10.Bahwa pula tuntutan pembayaran uang paksa,oleh karena dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan sebelumnya dalam posita serta hanya meminta Petitum itu sudah sangat jelas adanya perbedaan antara posita dan petitum, selain daripada itu oleh karena gugatan penggugat berkaitan dengan eksekusi riil dan atau pembayaran sejumlah uang sehingga berdasar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 307K/Sip/1976, tertanggal 07


Desember 1976 Jo. MA RI No.79K/Sip/1972, tuntutan uang paksa yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.;---------------------------------11.Bahwa kemudian atas dalil gugatan Penggugat seluruh dan selebihnya dengan tegas dan nyatapula Tergugat menolaknya.;-------------------------------REKONVENSI 1. Bahwa hal-hal yang telah terurai dalam eksepsi dan atau jawaban dalam pokok perkara dalam konvensi mohon kiranya dianggap satu kesatuan yang utuh sebaga gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.;----------------2. Bahwa

berdasarkan

Surat

Keputusan

Direksi

PT.PLN

(persero)

No.145.K/452/DIR/2000 tertanggal 28 Agustus 2000, tentang biaya pesangon pengosongan rumah jabatan dan instalansi PT.PLN (persero), menjadi kewajiban

hukum

Tergugat

rekonvensi

atas

penyerahan

dan

atau

pesangonan objek sengketa, Penggugat rekonvensi berhak mendapat pesangon sejumlah 50% dari harga jual tanah dan bangunan.;-------------------3. Bahwa karena menjadi kewajiban hukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajiban pembayaran peasangon rumah jabatan kepada Tergugat rekonvensi sebesar 50% dari nilai harga jual tanah dan bangunan sebesar

Rp.700.000.000,00

(tujuh

ratus juta

rupiah),

yaitu

sebesar

Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).;------------------------------4. Bahwa atas kewajiban pemberian pesangon rumah jabatan yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2000 dan seharusnya dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat rekonvensi tidak melaksanakannya kewajibannya serta menunda-nunda pembayaran dengan alasan tidak adanya tersedia dana.;-------------------------------------------------------5. Bahwa

berdasarkan

instruksi

menteri

badan

usaha

milik

negara

nomor:02/M.MBU/2002 tentang pedoman pelaksanaan pemindahtanganan aktiva

tetap berupa rumah dinas badan usaha milik negara, yang pada

intinya berpedoman pada ketentuan keputusan menteri keuangan nomor 89/KMK.013/1991 tertanggal 25 Januari 1991 yaitu penjualan rumah dinas kepada penghuni sah lainnya dapat diberikan keringanan maksimum sebesar 50%.;----------------------------------------------------------------------------------------------6. Bahwa berdasar hal tersebut diatas, jelas dan nyata Tergugat Rekonvensi telah beritikad tidak baik tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pesangon pengosongan rumah jabatan kepada Penggugat Rekonvensi dengan menunda pembayaran hingga diajukannya gugatan ini dan bahkan


mengingkari

kewajibannya

tersebut

sehingga

karenanya

merupakan

perbuatan melawan hukum.;---------------------------------------------------------------7. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat yang diatur pada pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi:.......... “ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. 8. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, telah merugikan Penggugat Rekonvensi secara materiil yang berupa: a.Kerugian

atas

tidak

dibayarkannya

kewajiban

pemberian

pesangon

pengosongan rumah jabatan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). b. Kerugian berupa kemungkinan keuntungan yang akan diperoleh dari nilai Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebesar 5% pertahun adalah sebesar Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)x16 (enam belas) tahun=Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah). c. Kerugian berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi, berupa biaya perawatan rumah, pajak selama 16 tahun apabila dihitung pertahunnya sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), maka total selama 16 tahun sebesar Rp.25.000.000,00 x 16 tahun = Rp.400.000.000,00 ( empat ratus juta rupiah). Sehingga total kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi adalah

sebesar

Rp.350.000.000,00

+

Rp.280.000.000,00

+

Rp.400.000.000,00 = Rp.1.030.000.000,00 (satu miliar tiga puluh juta rupiah). 9. Bahwa atas kerugian Materiil sebesar Rp.1.030.000.000,00 (satu miliar tiga puluh juta rupiah) sebagaimana tersebut diatas adalah sah dan beralasan secara huku dalam gugatan rekonvensi ini, dan menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar ganti kerugian tersebut kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seluruhnya ketika telah mempunyai putusan yang tetap.;--------------------------------------------------------------------------------------10.Bahwa demikian Kerugian Immateriil sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar tiga puluh juta rupiah) yang berupa adanya beban moril yang dialami Penggugat rekonvensi, yaitu adanya rasa was-was serta ketakutan


dikarenakan adanya penundaan pembayaran dari Tergugat Rekonvensi dan oleh karena kondite dan atau namabaik Penggugat Rekonvensi selaku antan Kepala Cabang PT.PLN Bogor dihadapan

kolega-kolega

Penggugat

Rekonvensi dan atau mantan anak buah Penggugat Rekonvensi menjad berbeda, yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap kerugian immateriil secara tunai dan seluruhnya ketika mempunyai putusan yang tetap.;--------------------------------------------------------------------------------------Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut: Dalam Eksepsi - Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya. - Menolak gugatan Penggugat untuk selurhnya atau Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima. Dalam Pokok Perkara Konvensi 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan perbuatan Tergugat bukan termasuk klasifikasi perbuatan melawan hukum; 3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Direksi PT.PLN (persero) No.14.K/452/DIR/2000 tertanggal 28 Agustus 2000, tentang biaya pesangon pengosongan rumah jabatan dan instalansi PT.PLN (persero) atas penempatan rumah dinas/jabatan; 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; Dalam rekonvensi 1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; 2.

Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan

hukum. 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar pesangon rumah jabatan sebesar 50% dari harga jual tanah dan bangunan diatasnya sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah, yaitu sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah); 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian Materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.030.000.000,00 (satu miliar tiga puluh juta rupiah);


5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian Immateriil sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika setelah adanya putusan yang tetap; Atau Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bogor

telah

menjatuhkan

putusan

tanggal

24

Agustus

2016

Nomor

161/Pdt.G/2015/PN.Bgr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ------------------

Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

-

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 4.081.000,00 (empat juta delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Putusan Perkara Nomor W11.U2/2116/HT.04.10/VIII/2016, yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bogor, bahwa pada 26 Agustus 2016 melalui Pengadilan Negeri Bandung telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat Isi putusan perkara Nomor : 161/Pdt.G/2015/PN.Bgr, yang diputus pada tanggal 24 Agustus 2016 ; -------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor : 161/Pdt.G/2015/PN.Bgr. tanggal 7 September 2016, yang dibuat oleh Ratu Hera K, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 161/Pdt.G/ 2015/PN.Bgr, tanggal 24 Agustus 2016 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 15 september 2016 ; --------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 06 september 2016 yang diterima di Kepanitera Pengadilan Negeri Bogor tanggal 7 September 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 15 September 2016 ; ------------------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 september 2016 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 28 September 2016, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat melalui Pengadilan Negeri Bandung tanggal 04 Oktober 2016 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bogor masing-masing pada tanggal 28 September 2016 telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan pada tingkat banding ; ----------------------------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang,

bahwa

permohonan

banding

dari

Kuasa

Hukum

Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 06 September 2016 yang diterima di Kepanitera Pengadilan Negeri Bogor tanggal 7 September 2016, yang pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut : --------------------------------------1. Bahwa objek yang dipermasalahkan adalah tanah dan bangunan yang terletak di jalan Ciremai Nomor 22 yaitu Rumah Dinas Jabatan milik PT.PLN (Persero) , tetapi kini Terbanding semula Tergugat tanpa dasar hukum mempertahankan Rumah

Jabatan dimaksud dan tidak mengembalika

kepada Penggugat sebagai pemilik pada hal Surat Izin Penempatan dari PT. PLN Nomor SIP : 01/RD.BGR/1989 tanggal 13 Februari 1989 yang diberikan kepada Terbanding semula Tergugat telah berakhir sehubungan Pemegang SIP/Tergugat/Terbanding masa Jabatannya telah pensiun terhitung diberhentikannya dengan hormat pada tanggal 31 Mei 2001, beradasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 064


K/486/DIR/200, faktanya Rumah Jabatan sampai sekarang tidak diserahkan kepada PT. PLN (Persero) ; 2. Bahwa Adapun dasar pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bogor yang menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena pihak PT. PLN (Persero) kantor pusat tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak lazim pihak Pemberi Kuasa dilibatkan sebagai pihak berperkara, karena Surat Kuasa yang ditanda tangani Direktur Utama diberikan kepada Penggugat jelasjelas untuk kepentingan PT. PLN (Persero) dan bukan untuk kepentingan pribadi ; 3. Bahwa selain demikian pertimbangan Pengadilan Negeri Bogor telah keliru pula yang meminta penyewa yang bukan pemegang surat ijin penempatan Rumah Jabatan, harus diikut sertakan sebagai pihak, mengingat perkara yang diajukan bukan sengketa sewa menyewa hingga tidak perlu pihak ketiga yang menyewa diikut sertakan sebagai pihak ; 4. Adapun alasan-alasan kekurangan pihak atas pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bogor tersebut merupakan alasan tidak prinsip karena pihak ketiga / yang menyewa pada objek sengketa tidak memiliki hubungan hukum dengan Pembanding / Penggugat ; 5. Dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Cq. Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding untuk memutus : - Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ; - Membatalkan putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PN.Bgr, tanggal 24 Agustus 2016 ; Mengadili sendiri : Dalam Konpensi : Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi dari Tergugat / Terbanding ; Dalam Pokok Perkara : - Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding secara keseluruhan ; Dalam Rekonpensi : - Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Terbanding ; Dalam Konpensi dan Rekonpensi :


- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Terbanding membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 September 2016 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 28 September 2016, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----------------------1. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 161/Pdt.G/ 2015/PN.Bgr, tanggal 24 Agustus 2016 menurut Terbanding sudah sangat tepat dan benar baik mengenai pertimbangan hukum maupun amar putusannya ; 2. Bahwa Pengadilan Negeri Bogor dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) karena dalam gugatan tersebut sudah terdapat cacat formil sehingga apabila suatu gugatan telah cacat formil maka untuk pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; 3. Berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi hukum diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : - Menolak Permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya ; - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 161/Pdt.G/2015/ PN.Bgr, tanggal 24 Agustus 2016 ; - Menghukum Pembanding/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan a quo, seluruh alasan - alasan keberatan baik yang dimuat dalam memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat maupun dalam kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat dianggap telah termaktub pula dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan ; ----------------------------------------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan

Pengadilan

Negeri

Bogor

tanggal

24

Agustus

2016

Nomor

161/Pdt.G/2015/PN.Bgr, telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 06 September 2016, dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tertanggal 27 September 2016, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bogor, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut : --------------------------------------------------------------Dalam Konpensi : Dalam Eksepsi : Menimbang, bahwa eksepsi – eksepsi Tergugat / Terbanding yang menyangkut : --------------------------------------------------------------------------------------a. Posita dan petitum berbeda yaitu uang paksa (dwangsom) ; b. Kerugian yang tidak dirinci ; c. Eksepsi obscuurlibel (gugatan kabur) dan, d. Gugatan kurang pihak, atau pihak-pihak tidak lengkap ; Akan diuraikan dan dipertimbangkan dibawah ini ; --------------------------------------Menimbang, bahwa eksepsi pada butir a dan b, menurut Pengadilan Tinggi eksepsi tersebut bukanlah eksepsi yang menyangkut ketidakwenangan Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana disebut dalam pasal 136 HIR / pasal 162 Rbg, dimana eksepsi tidak akan dikemukakan satu persatu, tetapi harus dibahas dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak ; --------------------------------------Menimbang, bahwa eksepsi pada butir c dan d adalah eksepsi yang sudah memasuki materi pokok perkara, maka eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersama sama pokok perkara ; ----------------------------------------------Dalam Pokok Perkara : Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana disebut diatas ; ----------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding semula Tergugat butir c mengenai

gugatan kabur (obscuurlibel) yaitu

karena

Penggugat

tidak

menguraikan fakta yang jelas, rinci dan pasti menmgenai alas hak kepemilikan Pembanding semula Penggugat ; ------------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.22 terbuktilah bahwa Pembanding semula Penggugat telah memiliki Sertifikat Hak Pakai Nomor 21 Tahun 1991, sehingga eksepsi Terbanding semula Tergugat yang menyatakan Pembanding semula Penggugat tidak mempunyai alas hak kepemilikan adalah tidak beralasan dan harus dikesampingkan ; ---------------------------------------------Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding semula Tergugat butir d yaitu gugatan Penggugat kurang pihak atau pihak tidak lengkap, karena PT. PLN. (Persero) tidak dilibatkan dalam gugatan, sehingga gugatan Pembanding semula

Penggugat

kurang

pihak,

menurut

Pengadilan

Tinggi

eksepsi

Terbanding semula Tergugat tersebut tidak tepat karena berdasarkan bukti P.2 yaitu bukti adanya Surat Kuasa Direktur Utama PT.PLN (Persero) Nomor : 0222/SKU/SDM/01.Dirut 2015, tanggal 18 Mei 2015 dimana Direktur Utama PT.PLN (Persero), telah member pendelegasian, dan wewenang baik didalam maupun diluar Pengadilan kepada General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Banten, yaitu saudara DJOKO R. ABUMANAN yang member kuasa juga kepada Drs, Makki Yuliawan, S.H., M.Si., dan Dani, S.H. Advokat / Pengacara sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor : 0099/SKU.SDM.01. DJBB/2015, tanggal 28 Oktober 2015, telah memenuhi syarat legal standing, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan karenanya harus dikesampingkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 119 HIR Jo. Pasal 178 (1) HIR / pasal 184 Rbg, menyebutkan “Hakim berkuasa untuk memberi nasehat dan pertolongan kepada Penggugat dan mewncukupkan segala alasan hukum”, sehingga penulisan Saudara Djoko R. Abumanan sebagai pihak, baik dalam surat gugatan maupun dalam putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 24 Agustus 2016 Nomor

161/Pdt.G/2015/PN.Bgr, sebagai pihak Pembanding

semula Penggugat adalah tidak formalisitis dan karenanya harus diperbaiki menjadi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten di Bandung ; -----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut diatas ; ----------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dari soal jawab kedua belah pihak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, maka yang menjadi persoalan hukum adalah apakah Terbanding semula Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum ; ---------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa beradasarkan pasal 163 HIR / pasal 1865 KUHPerdata berbunyi : “barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau kejadian


(peristiwa), untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya haka atau kejadian tersebut ; ----------Menimbang, bahwa dari bunyi pasal 163 HIR tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama-tama membuktikan dipersidangan adalah Pembanding semula Penggugat, dan pada saat yang sama Terbanding semula Tergugat diberikan hak untuk membuktikan sangkalannya ; --------------------------------------Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat guna meneguhkan dalil gugatannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16, P-17a, P-17b, P-17c, P18a, P-18b, P-18c, P-19 sampai dengan P-25, P-26a, P-26b, P-26c, P-26d, P27 sampai dengan P-30, sedang bukti dengan saksi 2 orang saksi yaitu : 1. Harsono dan 2. Agnes Tri Hendarsiwi ; ----------------------------------------------------Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat guna meneguhkan dalail sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-22, dan 1 orang saksi yaitu Hendrik Kullit ; -------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dianggap termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah tercakup dalam putusan ini ; ---------Menimbang, bahwa Perbuatan Melanggar Hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang unsur-unsurnya : -------------------------------------------------a. Perbuatan . b. Kesalahan . c. Ganti rugi . d. Hubungan causal antara kesalahan dengan ganti rugi . Menimbang, bahwa unsur Perbuatan adalah sebagaimana diatur dalam KUHP yaitu adanya perbuatan aktif maupun pasif, perbuatan aktif pelaku langsung berbuat, misalnya memukul, mencubit dan sebagainya, sedangkan perbuatan pasif adalah tidak berbuat tapi dapat mengakibatkan akibat bagi orang lain, misalnya seorang ibu tidak menyusui bayinya hingga tewas ; --------Menimbang, bahwa bukti P-4 membuktikan bahwa Terbanding semula Tergugat telah pensiun dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat-Banten terhitung sejak tanggal 31 Juli 2001, dan berdasarkan bukti P-3 Terbanding semula Tergugat menempati Rumah Dinas Jabatan di Jalan Ceremai No.22


Bogor sesuai Surat Izin Nomor : SIP.01/RD.BGR/1989, tanggal 13 Februari 1989, dengan ketentuan : Apabila Terbanding semula Tergugat telah pensiun, maka Rumah Dinas harus dikosongkan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah pensiun ; --------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa karena Terbanding semula Tergugat telah pensiun, maka berdasarkan bukti P-6 Terbanding semula Tergugat mendapat bantuan biaya pengosongan dari Pembanding semula Penggugat sebesar Rp. 101.676.798,- (seratus satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) paling lambat 7 hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tanggal 11 Agustus 2010 ; --------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, P-8 dan P-9, Terbanding semula Tergugat belum melaksanakan ketentuan tentang pengosongan Rumah Dinas sesuai bukti P-3 tersebut ; -------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, Terbanding semula Tergugat

diundang

Pembanding

Pemberantasan Korupsi (KPK)

semula

Penggugat

dikantor

Komisi

tanggal 26 April 2011 agar melaksanakan

Advokasi ; ------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa beradasarkan bukti P-11, Pembanding semula Penggugat memberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat bahwa beradasarkan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) (P-15), menyebutkan tidak akan ada lagi biaya pengosongan, didukung bukti P-12, P-13, P-14 dan bukti P16 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17a, P-17b dan P-17c serta bukti-bukti P-18a, P-18b dan P-18c, dimana teman Terbanding semula Tergugat yaitu Drs. Syaiful Hafini, BEE dan Ir. Hendrik Kullit telah memperkarakan biaya pengosongan rumah-rumah Instansi tersebut sesuai putusan Pengadilan Negeri Bogor, pada tingkat banding ke Pengadilan Tinggi Bandung dan kasasi ke Mahakamah Agung dengan putusan menyebutkan bahwa biaya pengosongan sesuai Keputusan Direksi ; --------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa teman Terbanding semula Tergugat sesuai bukti P27 yaitu ahli waris Ir. Soedono Nomor urut 6 pada lampiran bukti P-10 dan nomor urut 8 pada lampiran bukti P-10, telah menyerahkan Rumah Dinas kepada Pembanding semula Penggugat secara suka rela ; ----------------------------


Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16 yaitu Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) telah mencabut bukti P-15 dan selanjutnya bukti P-15 mencabut P-20 yang identik dengan bukti T-1 ; --------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-21a dan P-21b terbukti bahwa Terbanding semula Tergugat telah menyewakan rumah dinas kepada orang lain (yang tidak mendapat izin dari Pembanding semula Penggugat) yaitu Cafe OBC, bahkan menurut saksi Agnes Tri Hendarsiwi, rumah dinas tersebut disewakan oleh Terbanding semula Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pertahun, karena itu tindakan Terbanding semula Tergugat yang menyerahkan rumah dinas tersebut kepada orang lain telah dapat dikwalifisir sebagai tindakan Perbuatan Melanggar Hukum ; -------------------------Menimbang, bahwa bukti sangkalan Terbanding semula Tergugat yaitu bukti T-1 sampai dengan T-22, utamanya bukti T-9 sampai dengan bukti T-21 adalah bukti pembayaran lunas Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan kewajiban Terbanding semula Tergugat, demikian juga bukti T-2 sampai dengan T-8 tidak satupun melumpuhkan dalil-dalil Pembanding semula Penggugat, dan karenanya bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan ; ---------------------------Menimbang, bahwa bukti-bukti lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Pembanding semula Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya karena itu gugatan Penggugat pada petitum 1, 2, 5, 6 dan 8 patut dikabulkan ; ----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding semula Penggugat pada petitum 3 yaitu kerugian material maupun kerugiam immaterial tidak ada bukti yang riil seberapa besar kerugian yang dialami oleh Pembanding semula Penggugat, maka tuntutan tersebut haruslah ditolak ; ---------------------------------Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding semula Penggugat pada petitum 4 agar Terbanding semula Tergugat

membayar uang paksa

(dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, setiap Terbanding semula Tergugat lalai melaksanakan putusan, dan agar putusan tersebut efektif maka berdasarkan pasal 606 a Rv, maka tuntutan tersebut patut dikabulkan ; ----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding semula Penggugat pada petitum 7 yaitu agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu


meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorrad), oleh karena tidak cukup bukti untuk mengabulkannya, maka tuntutan tersebut haruslah ditolak ; ---------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pembanding semula Penggugat yang dikabulkan adalah sebagian, maka sebagian lainnya haruslah ditolak ; ----Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara ; ----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan, maka oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 24 Agustus 2016 Nomor 161/Pdt.G/2015/PN.Bgr,

haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi sebagai

Pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri, sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ; -----------------------------------------------------------------------------Dalam Rekonpensi : Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi, dimana Penggugat Rekonpensi adalah Tergugat Konpensi dan Penggugat Konpensi menjadi Tergugat Rekonpensi ; --------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa pada gugatan Rekonpensi segala apa yang terurai pada gugatan Konpensi secara mutatis mutandis juga tercakup didalam gugatan Rekonpensi ini ; -----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi telah dikabulkan, maka dengan sendirinya gugatan Rekonpensi dari Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi tidak terbukti, dengan demikian gugatan Rekonpensi harus ditolak, dan ongkos perkara dibebankan pada yang kalah yaitu Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Terbanding pada kedua tingkat peradilan ; -----------------------------------------------------------------------Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ; ---------------------------------------------------------MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi tersebut ; ------------------------------------------

-

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 24 Agustus 2016 Nomor 161/Pdt.G/2015/PN.Bgr, yang dimohonkan banding ; ---------------


MENGADILI SENDIRI Dalam Konpensi : Dalam Eksepsi : -

Menolak eksepsi dari Terbanding semula Tergugat ; -----------------------------

Dalam Pokok Perkara : 1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk sebagian ; ------------------------------------------------------------2. Menyatakan

Terbanding

semula

Tergugat

Konpensi

/

Penggugat

Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ; --------------------3. Menghukum

Terbanding

semula

Tergugat

Konpensi

/

Penggugat

Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing- masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) / per hari, setiap kali Terabnding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi lalai melaksanakan Putusan ini ; -----------------------------------------------------------------------------------4. Memerintahkan kepada Terbanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk menandatangani Berita Acara Pengosongan dan menyerahkan dokumen asli Surat Izin Penghunian (SIP) ; ---------------------5. Memerintahkan kepada Terbanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk mengosongkan dan menyerahkan Rumah Jabatan milik Pembanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi yang yang masih dikuasai di Jalan Ciremai No. 22 Kota Bogor, Sekaligus dan seketika serta menyerahkan dokumen asli Surat Idzin Penghunian (SIP) secara sukarela kepada Pembanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan secara fisiknya menyerahkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Putusan Hakim dibacakan ; ------------------------------6. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ; -------------------------------------------Dalam Rekonpensi : -

Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi / Terbanding semula Tergugat Konpensi ; ---------------------------------------------------------------

Dalam Konpensi dan Rekonpensi : -

Menghukum

Terbanding

semula

Tergugat

Konpensi

/

Penggugat

Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan


yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -------------------------------------------------------------------Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Jum’at tanggal 27 Januari 2017 oleh kami, Hendrik Pardede, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Fritz John Polnaja, S.H., M.H. dan Russedar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yasng ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 557/PEN/PDT/2016/PT.BDG. tanggal 29 November 2016, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Saiful Asnuri, S.H.. Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasa Hukumnya ,-

Hakim Anggota, Ttd FRITZ JHON POLNAJA, S.H., M.H.

Hakim Ketua, Ttd HENDRIK PARDEDE, S.H., M.Hum.

Ttd RUSSEDAR, S.H.

Panitera Pengganti, Ttd SAIFUL ASNURI, S.H.

Perincian Biaya Perkara : - Materai Putusan

Rp.

6.000,00,-

- Redaksi /putusan

Rp.

5.000,00,-

- Pemberkasan Rp. 139.000,00,==========================================================+ Jumlah ………………………… Rp. 150.000,00,(Seratus lima puluh ribu rupiah)


PT.BDG

Recommend Documents