1 P U T U S A N
Nomor 243 /PDT/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :
Ny. EUIS ROHAENI, yang beralamat di Jalan Paledang No. 1, RT 004, RW 006,
Kel/Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi,
Kabupaten Bandung, memberikan kuasa kepada : AAM
KOSASIH, SH., Adalah Advokat dan Penasihat Hukum, yang beralamat di Komplek Bumi Panyileukan Blok F2
No. 1 Jl. Soekarno-Hatta Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2015, dan untuk selanjutnya disebut sebagai :
PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT ; LAWAN
1. Rudi Senjaya, beralamat di Jalan Malabar No. 18, Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, dan untuk selanjutnya disebut sebagai :
TERBANDING.1 SEMULA TERGUGAT I ;
2. Tn. Wasisto, yang beralamat terakhir di Jalan Golf, Kelurahan Cisaranten, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, sekarang tidak diketahui lagi domisilinya, dan untuk selanjutnya disebut sebagai ; 3. Kepala
Badan
TERBANDING.II SEMULA TERGUGAT II ;
Pertanahan
Jalan
Nasional
Kota
Bandung ,
berkedudukan di
Soekarno - Hatta No. 586 Kota Bandung, dan
untuk selanjutnya disebut sebagai ;
TERBANDING.III SEMULA TERGUGAT III ;
4. Ir. Soenarko, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Garuda Blok J/71 Slipi, Kemanggisan Jakarta Barat, dan untuk selanjutnya disebut sebagai ;
TURUT TERBANDING.I SEMULA TURUT TERGUGAT I ;
2 5. Hajjah Siti Hasanah, Ir. H. Tachli Supriyadi, Hajjah Mimi Danawati, H. Komar Sukmabrata, Hajjah Karlina Sukmabrata, Hajjah Een Tjuhaenah, Drs. H. Tjetje Darsono, Hajjah Eti
Rohaeti, H. Kusma Sukmabrata dan Hajjah Rinna
Sutiarni, yang semuanya merupakan para ahli waris dari H. Karma Sukmabrata (almarhum), yang di Jalan
Bogor No. 12 Kota Bandung, dan untuk selanjutnya disebut sebagai ;
TURUT TERBANDING.II SEMULA TURUT TERGUGAT II
6. Imas Tarwiah Soedrajat, SH. Notaris/PPAT untuk wilayah Kota Bandung, yang bertempat tinggal di Kota Bandung, dan untuk selanjutnya disebut sebagai ; TURUT
TERBANDING.III
TERGUGAT III ;
SEMULA
TURUT
7. Koesbiono Samanhadi, SH. Notaris, yang beralamat di Komplek Graha
Mas Blok C-25 Jalan Raya Perjuangan Kebun Jeruk Jakarta, dan untuk selanjutnya disebut sebagai ; TURUT
TERBANDING.IV
TERGUGAT IV ;
SEMULA
TURUT
Pengadilan Tinggi tersebut :
Membaca,Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 23
Mei 2016 ,Nomor.243/PEN/PDT/2016/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;
TENTANG DUDUK PERKARANYA : Membaca,gugatan Pembanding semula Penggugat tertanggal 22 Juni
2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung pada tanggal 22 Juni 2015 dengan register Nomor 277/Pdt.G/2015/PN.Bdg yang uraian gugatan selengkapnya sebagai berikut :
1. Bahwa asal mulanya adalah Penggugat telah membeli 17 (tujuh belas)
bidang tanah hak milik adat, dimana dalam jual beli ke 17 (tujuh belas)
3 bidang tanah tersebut di buat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yaitu: tanggal 5 Pebruari 1975 dibuat akta Nomor : 23/1975, 24/1975,
25/1975, 26/1975, 27/1975, 28/1975, 29/1975, 30/1975 dan tanggal 2 April 1975 dibuat akta Nomor : 97/1975, 98/1975, 99/1975, 100/1975, 101/1975
dan tanggal 23 Mei 1975 dibuat akta Nomor : 151/1975, yang semuanya
dibuat dihadapan Pupu Suradiredja Asisten Wedana Kepala Kecamatan
Ujungberung, dan tanggal 14 Juni 1976 dibuat akta Nomor :316/1976 terus
tanggal 6 Juli 1976 dibuat akta Nomor : 407/1976 kemudian tanggal 24 Juli 1976 dibuat akta Nomor : 431/1976, yang ketiga akta tersebut semuanya dibuat dihadapan Herry Sonawan Bachelor of Asisten Wedana Kepala Kecamatan Ujungberung ;
2. Bahwa Penggugat membeli ke 17 (tujuh belas) bidang tanah a quo, adalah uangnya kepunyaan dari Turut Tergugat I, oleh sebab itu pada tanggal 17
Oktober 1977 antara Penggugat dengan dengan Turut Tergugat I, membuat
pengikatan tanah di hadapan Turut Tergugat IV, dimana didalam pengikatan tanah tersebut disebutkan bahwa penggugat harus menyerahkan ke 17
(tujuh belas) bidang tanah a quo beserta sertifikatnya kepada Turut Tergugat I dan selama Sertifikat-sertifikat belum
diserahkan balik nama dari
Penggugat kepada pihak lain yang di tunjuk oleh Turut tergugat I, maka Penggugat
tidak
boleh
melakukan
segala
perbuatan
yang
dapat
menimbulkan kerugian pada Turut Tergugat I, yaitu; menggadaikan atau melepaskan kepada pihak lain (P-1) ;
3. Bahwa dari ke 17 (tujuh belas) tanah milik a quo, yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah bidang tanah milik yang ber Akta beli No. 407/1976 tertanggal 6 Juli 1976, yang dibeli oleh
Penggugat dari Unah, dibuat
dihadapan Herry Sonawan Bachelor of Asisten Wedana Kepala Kecamatan Ujungberung (P-2) ;
4. Bahwa sekitar tahun 1979 Penggugat di suruh menandatangani kertas bermaterai yang kosong, oleh Tergugat I dan Tergugat II di tempat tergugat
I, yaitu di Toko Mas Jelita Kosambi Jalan Jend. A. Yani Bandung, dengan
alasan bahwa Tergugat II meminjam uang kepada Tergugat I sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan Penggugat adalah sebagai saksi ;
5. Bahwa pada tahun 2012, Penggugat mengetahui, bahwa ternyata Tergugat I, telah menjadi pemilik atau pemegang hak sebidang Tanah milik, yaitu;
yang sekarang dikenal dengan tanah bersertifikat No. 124, Desa Cipadung,
atas nama Rudi Senjaya (Tergugat I), Nama Jalan/Persil Jalan SoekarnoHatta, Blok Kiorok, Asal Persil Konversi Persil No. 46.a.S.I. Kohir No. 2843,
4 Gambar Situasi Tanggal 11-10-1990 No. 5557/1990, luas 1085 M2, yang
mempunyai batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan
tanah darat milik S. Entang (sekarang milik H. Saleh Budiman, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan By Pass Soekarno-Hatta, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ir. Soenarko (sekarang milik H. Saleh
Budiman) dan di sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ir. Soenarko (sekarang milik H. Saleh Budiman). (P-3) ;
6. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat tanah tersebut, Bahwa Tergugat I
memperoleh Tanah Milik bersertifikat No. 124/desa Cipadung, atas nama Rudi Senjaya (Tergugat I) a quo, dengan cara Jual Beli dengan Penggugat dihadapan
Turut
Tergugat
III
dengan
dibuat
Akta
Jual
Beli
No.
47/45/JB/II/1992. Itu adalah tidak benar alias bohong, karena terhitung dari kurun waktu pembuatan Akta tanah No. 407/1976 tanggal 6 Juli 1976
sampai dengan saat gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Bandung, Penggugat tidak pernah menjual Tanah bersertifikat No. 124/Desa Cipadung, atas nama Rudi Senjaya (Tergugat I) a quo, kepada Tergugat I,
maka cukup beralasan hukum apabila Pengadilan Negeri Kls I A Bandung menyatakan, bahwa perjanjian jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat I adalah tidak sah menurut hukum, karena dianggap tidak pernah
terjadi, maka pembuatan Akta Jual Beli No. 47/45/JB/II/1992 tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan batal demi hukum ;
7. Bahwa oleh karena Akta Jual Beli No. 47/45/JB/II/1992 yang dijadikan dasar hukum pengalihan hak atas tanah milik, bersertifikat No. 124/Desa
Cipadung, atas nama Tergugat I a quo, dari Penggugat kepada Tergugat I, dibuat dengan cara melawan hukum dan batal demi hukum, maka
kepemilikan Tergugat I terhadap tanah milik sertifikat No. 124/Desa
Cipadung, atas nama Tergugat I a quo, yang dibuat atau dikeluarkan oleh Tergugat III, adalah cacat hukum, maka tidak sah dan batal demi hukum
serta tidak mengikat, maka hak kepemilikannya menjadi kembali kepada
Penggugat sebagai pemegang hak yang sah menurut hukum, sesuai dengan
akta No. 407/1976 tertanggal 6 Juli 1976, maka wajar apabila Pengadilan Negeri Kls I A Bandung memerintahkan kepada Tergugat III, untuk menghapus atau mencoret nama Tergugat I didalam sertifikat No. 124/Desa
Cipadung a quo, dan mengembalikan hak kepemilikannya kepada Penggugat, sebagai pemegang hak yang sah menurut hukum ;
8. Bahwa Penggugat membeli ke 17 (tujuh belas) bidang tanah a quo, adalah uangnya kepunyaan dari Turut tergugat I dan telah membuat pengikatan
5 tanah, pada tanggal 17 Oktober 1977 di hadapan Turut Tergugat IV, maka
sesuai hukum hak-hak Penggugat yang timbul dari kepemilikan atas tanah
sertifikat No. 124/Desa Cipadung a quo, akan dikembalikan kepada Turut Tergugat I ;
9. Bahwa didalam surat gugatan ini, Turut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat IV adalah agar mereka masing-masing, harus tunduk dan patuh pada keputusan majelis hakim Pengadilan Negeri Kls I A Bandung didalam perkara ini ;
10. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak illusionir atau sia-sia dan selama proses peradilan perkara ini berjalan, ditakutkan atau dikhawatirkan
dengan itikad yang tidak baik Tergugat I akan mengalihkan, memindah
tangankan, membebankan serta mengasingkan objek tanah dalam perkara ini, maka sebelum mendapatkan keputusan
yang mempunyai kekuatan
hukum yang tetap, Penggugat memohon agar kiranya Pengadilan Negeri Kls
I A Bandung terlebih dahulu untuk meletakkan sita jaminan atas sebidang
tanah dengan sertifikat hak milik No. 124/Desa Cipadung, atas nama Rudi
Senjaya (Tergugat I), Gambar Situasi No. 5557/1990, yang terletak di Soekarno-Hatta No. 853, RT 003, RW 011, Kelurahan Cipadung Wetan, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut Sebelah Utara
: Tanah Darat S. Endang (sekarang tanah milik
Sebelah Selatan
: Jalan By Pass Soekarno-Hatta ;
Saleh Budiman);
Sebelah Barat
: Tanah Ir. Soenarko (sekarang tanah milik Saleh
Sebelah Timur
: Tanah Ir. Soenarko (sekarang tanah milik Saleh
Budiman) ; Budiman) ;
11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini didasarkan kepada bukti-bukti yang sah menurut hukum dan tidak terbantahkan serta tidak dapat disangkal oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat, maka Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini
agar putusannya dapat di laksanakan dahulu, walaupun ada upaya hukum banding, verzet, kasasi atau upaya hukum lainnya ;
Maka berdasarkan kepada hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat
dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung,
melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
6 Primer :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah hak milik,
setempat dikenal sebagai tanah yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta No. 853, RT 003, RW 011, Kelurahan Cipadung Wetan, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, sebagaimana tercatat dalam
Sertifikat Hak Milik No.
124/Desa Cipadung, atas nama Rudi Senjaya (Tergugat I), Gambar Situasi No. 5557/1990, yang terletak di Soekarno-Hatta No. 853, RT 003, RW 011, Kelurahan Cipadung Wetan, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara
: Tanah Darat S. Endang (sekarang tanah milik
Sebelah Selatan
: Jalan By Pass Soekarno-Hatta ;
Saleh Budiman);
Sebelah Barat
: Tanah Ir. Soenarko (sekarang tanah milik Saleh
Sebelah Timur
: Tanah Ir. Soenarko (sekarang tanah milik Saleh
Budiman) ; Budiman) ;
3. Menyatakan bahwa Akta tanah No. 407/1976 tertanggal 6 Juli 1976, adalah sah dan berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum, penanda tanganan oleh Penggugat diatas kertas bermaterai kosong, pada waktu sekitar tahun 1979 ;
5. Menyatakan tidak sah menurut hukum jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT IMAS TARWIAH, SH. Turut Tergugat III, dengan
Akta jual beli No. 47/45/JB/II/1992 tertanggal 8
Pebruari 1992 dan merupakan perbuatan yang melawan hukum, maka menjadi batal demi hukum dan tidak mengikat ;
6. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemagang Hak yang sah secara hukum terhadap tanah hak milik, bersertifikat No. 124, Desa Cipadung, atas nama Rudi Senjaya (Tergugat I), Nama Jalan/Persil Jalan Soekarno-Hatta,
Blok Kiorok, Asal Persil Konversi Persil No. 46.a.S.I. Kohir No. 2843, Gambar Situasi Tanggal 11-10-1990 No. 5557/1990, luas 1085 M2, yang
mempunyai batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan
tanah darat milik S. Entang (sekarang milik H. Saleh Budiman, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan By Pass Soekarno-Hatta, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ir. Soenarko (sekarang milik H. Saleh
7 Budiman) dan di sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ir. Soenarko (sekarang milik H. Saleh Budiman) ;
7. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (Tergugat
III) untuk menghapus dan mencoret nama Tergugat I didalam Sertifikat Hak Milik No. 124, Desa Cipadung, atas nama Rudi Senjaya (Tergugat I), Nama
Jalan/Persil Jalan Soekarno-Hatta, Blok Kiorok, Asal Persil Konversi Persil No. 46.a.S.I Kohir No. 2843, Gambar Situasi Tanggal 11-10-1990, luas 1085 M2, yang mempunyai batas-batas sebegai berikut : sebelah
Utara
berbatasan dengan tanah darat milik S. Entang (sekarang milik H. Saleh
Budiman, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan By Pass SoekarnoHatta, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ir. Soenarko (sekarang milik H. Saleh Budiman) dan di sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ir. Soenarko (sekarang milik H. Saleh Budiman) ;
8. Menyatakan sesuai dengan hukum, hak-hak Penggugat yang timbul dari kepemilikan atas tanah sertifikat No. 124, Desa Cipadung, atas nama Rudi Senjaya (Tergugat I), Nama Jalan/Persil Jalan Soekarno-Hatta, Blok Kiorok,
Asal Persil Konversi Persil No. 46.a.S.I Kohir No. 2843, Gambar Situasi Tanggal 11-10-1990, luas 1085 M2, yang mempunyai batas-batas sebegai berikut : sebelah
Utara berbatasan dengan tanah darat milik S. Entang
(sekarang milik H. Saleh Budiman, sebelah Selatan berbatasan dengan
Jalan By Pass Soekarno-Hatta, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ir. Soenarko (sekarang milik H. Saleh Budiman) dan di sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ir. Soenarko (sekarang milik H. Saleh Budiman), untuk diserahkan kepada Turut Tergugat I ;
9. Memerintahkan kepada Ir. Soenarko, sebagai Turut Tergugat I, Hajjah Siti
Hasanah, Ir. H. Tachli Supriyadi, Hajjah Mimi Danawati, H. Komar Sukmabrata, Hajjah Karlina Sukmabrata, Hajjah Een Tjuhaenah, Drs. H.
Tjetje Darsono, Hajjah Eti Rohaeti, H. Kusma Sukmabrata dan Hajjah Rinna Sutiarni, yang semuanya merupakan para ahli waris dari H. Karma
Sukmabrata (almarhum), yang beralamat di Jalan Bogor No. 12 Kota
Bandung, sebagai Turut Tergugat II, Imas Tarwiah Soedrajat, SH.
Notaris/PPAT, sebagai Turut Tergugat III, Koesbiono Samanhadi, SH. Notaris, sebagai Turut Tergugat IV, kesemuanya untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi dari para Tergugat (Uitvoorbaar Bij Voorrad) ;
8 11. Mengukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk membayar ongkos perkara yang timbul menurut hukum ;
Subsidair :
Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dengan Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;
JAWABAN TERGUGAT I : A. DALAM EKSEPSI :
BAHWA GUGATAN PENGGUGAT HARUS DITOLAK ATAU SETIDAKTIDAKNYA
DINYATAKAN
TIDAK
DAPAT
DITERIMA
(NIET
ONVANKELIJKE VERKLAARD) DENGAN ALASAN-ALASAN SEBAGAI BERIKUT :
1. DISQUALIFICATOIRE EXEPTIE (Gemis Aanhoedaningheid) :
Bahwa Penggugat harus dinyatakan tidak mempunyai kapasitas hak
untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat
(Gemis Aanhoedaningheid), karena apabila benar (qwadnoon) dalil gugatan Penggugat point 2, point 8 dan dalam petitumnya pada point 8, yang pada pokoknya menyatakan bahwa
Penggugat telah membeli
objek a quo dengan uang kepunyaan dari Turut Tergugat I sehingga objek a quo tersebut harus diserahkan kepada Turut Tergugat I, dalam
hal ini jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas hak untuk mengajukan gugatan , karena Penggugat telah mengajukan gugatan
demi kepentingan pihak lain, hal mana tidak selaras atau bertentangan dengan apa yang dimaksud dalam Perbuatan Melawan
pasal 1365 KUHPerdata tentang
Hukum (Onrechtmatige daad) yang berbunyi
sebagai berikut : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, jelas dan limitattif sifatnya bahwa orang yang telah melakukan perbuatan melawan
hukum (Onrechtmatige daad) yang telah menimbulkan kerugian kepada
orang lainlah yang harus bertanggungjawab, dan orang yang merasa dirugikanlah
yang
harus
menuntutnya,
bukan
pihak
yang
tidak
mempunyai kepasitas untuk menuntut lalu menuntut demi kepentingan
pihak lain, dengan kata lain bahwa barang siapa yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan dan kepentingan disini bukan asal setiap kepentingan, tetapi kepentingan
hukum secara langsung yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya
9 hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan hubungan hukum itu langsung dialami sendiri secara kongkrit oleh
Penggugat, dengan
demikian jelas Penggugat tidak mempunyai kapasitas hak untuk mengajukan gugatan ;
2. GUGATAN TIDAK JELAS / KABUR (Obschurlibell) :
Bahwa gugatan Penggugat merupakan suatu gugatan yang tidak jelas/kabur (Obschurlibell) terlihat dari hal-hal sebagai berikut : -
Bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat ketidakjelasan mengenai
pihak Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, yang merupakan syarat formil diajukannya suatu gugatan,
karena
Penggugat
telah
memasukkan Hajjah Siti Hasanah, Ir. Tachli Supriyadi, Hajjah Mimi Danawati, H. Komar Sukmabrata, Hajjah Karlina Sukmabrata, Hajjah
Een Tjuhaenah, Drs. H. Tjetje Darsono, Hajjah Eti Rohaeti, H. Kusma Sukmabrata dan Hajjah Rinna Sutiarni, yang semuanya merupakan para ahli waris dari H. Karma Sukmabrata (almarhum) selaku Turut
Tergugat II, bahwa meskipun mereka adalah merupakan ahli waris
dari H. Karma Sukmabrata (almarhum) tetapi masing-masing adalah merupakan subjek hukum yang berbeda satu sama lain, dan masing-
masing dari ahli waris tersebut seharusnya menjadi pihak dalam gugatan Penggugat ini, bukan dijadikan menjadi satu pihak saja yaitu -
sebagai Turut Tergugat II ;
Bahwa selain itu di dalam dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah
tidak mencantumkan alamat jelas dari Turut Tergugat III yaitu Imas Tarwiah Soedrajat, SH, Notaris/PPAT, karena Penggugat dalam gugatannya hanya menyebutkan yang bertempat tinggal di Kota Bandung,
tidak
jelas/diperinci
mengenai
alamatnya
tersebut
sementara Kota Bandung adalah merupakan Kota besar dan luas.
Dalam hal ini terhadap identitas para pihak adalah harus jelas dan
lengkap baik mengenai nama lengkap, pekerjaan dan alamat yang
berkualitas sebagai perseorangan pribadi dan/atau apabila ada pihak yang merupakan suatu badan hukum, maka harus disebut nama badan hukumnya, tempat kedudukan dan alamat kantornya. Agar suatu gugatan memenuhi syarat formil maka mengenai indentitas
para pihak ini harus jelas dan lengkap sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 440 K/Pdt/1986 tanggal 29
Agustus 1988, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 663
K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971, Putusan Mahkamah Agung RI
10 Nomor 1038 K/Sip/1972 tanggal 1
Agustus 1973, Putusan
Mahkamah Agung RI Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 437 K/Sip/1973
tanggal 9
Desember 1975, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1078
K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1669 K/Sip/1983 tanggal 29 November 1984, dan Putusan
Mahkamah Agung RI Nomor 938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972 ;
B. DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa apa yang
telah Tergugat I kemukakan pada bagian eksepsi
mohon dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat, kecualiapa yang Tergugat I akui secara tegas dan bulat;
3. Bahwa benar Tergugat I adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah
yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta Blok Kiorok, Kelurahan Cipadung
(dahulu Desa Cipadung), kini setempat dikenal dengan nama Jalan Soekarno-Hatta Nomor 853 RT 003 RW 011 Kelurahan Cipadung Wetan
Kecamatan Panyileukan Kota Bandung, Kohir no. 2843 Persil no. 46.a.S.I seluas = 1.085 M2 (seribu delapan puluh lima meter persegi),
sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik no. 124/Desa Cipadung, letak tanah : Jalan Soekarno-Hatta Blok Kiorok, Asal Persil :
Konversi Persil no. 46.a.S.I, Kohir no. 2843, Gambar situasi tanggal 11 Oktober 1990 No. 5557/1990, luas = 1.085 M2 (seribu delapan puluh lima
meter persegi), penerbitan sertifikat tanggal 11 Oktober 1991, atas nama pemegang hak terakhir RUDI SENJAYA (Tergugat I), yang telah
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota bandung (Tergugat III), dengan batas-batas : Sebelah Utara
:
Tanah H. Saleh Budiman ;
Sebelah Barat
:
Tanah H. Saleh Budiman ;
Sebelah Selatan Sebelah Timur
:
:
Jalan Soekarno-Hatta ;
Tanah H. Saleh Budiman ;
4. Bahwa kepastian hukum atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik no. 124/Desa dipertegas
dengan
terbitnya
Cipadung tersebut di atas, telah
Surat
Keterangan
Nomor
:
690/790/Ds.Cpd/I/1992 tertanggal 27 Januari 1992 yang dikeluarkan oleh
11 Kepala Desa Cipadung bernama Anang R, yang isinya pada intinya menyatakan : -
Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 124 luasnya adalah 1.085 M2, dengan
Kohir no. 2843 Persil no. 46.a.S.I ;
Bahwa lokasi tanah tersebut berada pada Blok Kiorok, Desa
Cipadung, Jalan Soekarno Hatta, semula masuk wilayah Kabupaten
Bandung, sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tgl 1 April 1989 maka lokasi daerah tersebut sudah masuk ke dalam
wilayah
Desa
Cipadung,
Ujungberung Kota Bandung ;
Kecamatan
Cibiru,
Wilayah
Dan Surat Keterangan Nomor : 35/Pmkr/Cpd.Wtn/VI/2010 tertanggal
24 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cipadung Wetan, yang -
isinya pada intinya menerangkan :
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 06 Tahun 2006
tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan
Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, tanah yang
terletak di Jalan Soekarno Hatta RT 03 RW 11 Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung, Sertifikat Hak Milik No. 124, luas = 1.085 M2, -
Persil no. 46.a.S.I Kohir no. 2843, atas nama Rudi Senjaya ;
Bahwa lokasi tersebut di atas setelah adanya pemekaran kecamatan
dan kelurahan, masuk wilayah kerja RT 01 RW 01 Kelurahan Cipadung Wetan, Kecamatan Panyileukan Kota Bandung;
5. Bahwa Sertifikat Hak Milik no. 124/Desa
Cipadung gambar situasi
tanggal 27-2-1990 No. 5557/1990 luas 1.085 M2, semula berasal dari Konversi Persil no. 46.a.S.I, Kohir no. 2843 atas nama Unah/Kama dimana kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 6-7-1976 No.
407/1976 yang dibuat oleh Herry Sonawan, BA, PPAT untuk wilayah Kecamatan Ujungberung beralih pada Nyonya Euis Rohaeni (Penggugat)
dicatat tanggal 11-10-1991, dan berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 3-2-
1992 No. 47/45/JB/II/1992 yang dibuat oleh Imas Tarwiah Soedradjat, SH,
Notaris/PPAT
untuk
wilayah
Kotamadya
Bandung
Wilayah
Kecamatan Cicadas, Kecamatan Ujungberung, Buahbatu, Rancaekek dan Kecamatan Cicalengka, beralih pada RUDI SENJAYA (Tergugat I)
dicatat pada tanggal 6-7-1993, maka berdasarkan hal tersebut oleh
karena Akta Jual Beli tersebut dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang dan disepakati serta ditandatangani oleh para pihak, maka Akta Jual Beli tersebut adalah sah, mengikat dan mempunyai kekuatan
12 hukum, karena telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdata ;
6. Bahwa pada sekitar tahun 2010, terhadap objek tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik no. 124/Desa Cipadung, letak tanah
: Jalan Soekarno Hatta, Blok Kiorok, Asal Persil : Konversi Persil no. 46.a.S.I, Kohir no. 2843, Gambar Situasi tanggal 11 Oktober 1990 No. 5557/1990, luas 1.085 M2 (seribu delapan puluh lima meter persegi),
penerbitan sertifikat tanggal 11 Oktober 1991, atas nama pemegang hak terakhir RUDI SENJAYA (Tergugat I), telah terjadi sengketa kepemilikan
antara Rudi Senjaya dengan H. Saleh Budiman di Pengadilan Negeri Kls I
A
Bandung
yang
tercatat
dengan
register
No.
373/PDT/G/2010/PN.Bdg., yang mana berdasarkan atas nama putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde) no. 373/PDT/G/2010/PN.Bdg.
juncto
putusan
Pengadilan
Tinggi
No.
285/Pdt/2011/PT.Bdg, juncto putusan Mahkamah Agung No. 1473 K/Pdt/2012, putusannya menyatakan sebagai berikut : -
Menyatakan sah dan berlaku Sertifikat Hak Milik no. 124/Desa
Cipadung, letak tanah Jalan Soekarno Hatta, Blok Kiorok, Asal Persil : Konversi Persil no. 46.a.S.I, Kohir no. 2843, Gambar Situasi tanggal
11 Oktober 1990 No. 5557/1990, luas 1.085 M2 (seribu delapan puluh
lima meter persegi), penerbitan sertifikat tanggal 11 Oktober 1991, -
atas nama pemegang hak terakhir RUDI SENJAYA ;
Menyatakan Penggugat (RUDI SENJAYA) adalah pemilik sah
sebidang tanah seluas 1085 M2 yang terletak di Jalan Soekarno
Hatta, Blok Kiorok, Kelurahan Cipadung (dahulu Desa Cipadung) dan kini dikenal dengan nama Jalan Soekarno Hatta Nomor 853 RT 003
RW 011 Kelurahan Cipadung Wetan, Kecamatan Penyileukan Kota Bandung, Kohir no. 2843 Persil no. 46.a.S.I, sebagaimana dimaksud
dalam Sertifikat Hak Milik no. 124/Desa Cipadung, letak tanah Jalan
Soekarno Hatta, Blok Kiorok Asal Persil: Konversi Persil No.46.a.S.I, Kohir no. 2843, Gambar situasi tanggal 11 Oktober 1990 No.
5557/1990, luas = 1.085 M2 (seribu delapan puluh lima meter
persegi), penerbitan sertifikat tanggal 11 Oktober 1991, atas nama -
pemegang hak terakhir RUDI SENJAYA ;
Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah
objek sengketa yaitu tanah milik seluas 1.085 M2 (seribu delapan
13 puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Blok
Kiorok Cipadung Wetan, Kecamatan Penyileukan Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 124/Desa -
Cipadung atas nama pemegang hak terakhir RUDI SENJAYA ;
Memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kota Bandung (Turut
Tergugat I) untuk memperbaiki (merevisi) Sertifikat Hak Milik Nomor 786/Desa Cipadung letak tanah Jalan Soekarno Hatta atas nama pemegang hak terakhir Haji Saleh Budiman (Tergugat), sepanjang berkenaan dengan peta gambar (gambar situasi) dan
luasnya
tanahnya yang semula seluas 3.085 M2 (tiga ribu delapan puluh lima -
meter persegi) menjadi 2000 M2 (dua ribu meter persegi) ;
Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada
Penggugat sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) perhari apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung setelah aanmaning/teguran dengan batas waktu paling lama 6 (enam) bulan ;
7. Bahwa pada saat Tergugat I (Rudi Senjaya) sedang membangun
benteng di atas objek tanah miliknya sebagaimana dimaksud dalam
Sertifikat Hak Milik Nomor 124/Desa Cipadung tersebut, muncul kembali
gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Ny. Euis Rohaeni (Penggugat) dalam perkara a quo, dan dalam hal ini Tergugat I
menduga gugatan ini masih berkaitan dengan perkara nomor : 373/PDT/G/2010/PN.Bdg,
juncto
putusan
Pengadilan
Tinggi
No.
285/Pdt/2011/PT.Bdg, juncto putusan Mahkamah Agung No. 1473
K/Pdt/2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde), sebagaimana yang telah diuraikan pada point tersebut di atas
8. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat oint 2, karena apabila benar (qwadnoon) Penggugat telah membeli beberapa bidang tanah dengan
uang kepunyaan dari Turut Tergugat I, maka bukan berarti tanah-tanah tersebut
menjadi
kepunyaan
Turut
Tergugat
I
karena
secara
formal/secara hukum yang telah melakukan perbuatan hukum jual beli
adalah Penggugat terlepas dengan uang siapa yang digunakan untuk melakukan jual beli tersebut, sebagaimana hal ini diakui oleh Penggugat sendiri dalam dalil gugatan Penggugat pada point 1 ;
9. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum, karenanya harus ditolak dalil gugatan Penggugat point 3 yang menyatakan :”........dari ke 17 (tujuh belas) tanah milik a quo, yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah bidang tanah milik yang ber Akta Jual Beli No.407/1976 tertanggal 6 Juli
14 1976, yang dibeli oleh Penggugat dari Unah, dibuat dihadapan Herry Sonawan Bachelor of asisten wedana Kepala
Kecamatan Ujung
Berung”, karena sama seperti halnya dengan Akta-Akta yang lain yang tidak dianggap sengketa oleh Penggugat, Akta Jual Beli bernomor
407/1976 tertanggal 6 Juli 1976 tersebut telah dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang, sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat
sendiri, sehingga oleh karenanya Akta Jual Beli tersebut sah dan
mempunyai kekuatan hukum sampai pada akhirnya tanah tersebut
beralih kepada Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 3-2-1992 No.47/45/JB/II/1992 yang dibuat oleh dan dihadapan Imas Tarwiah
Soedradjat, SH, Notaris/PPAT untuk wilayah Kotamadya Bandung Wilayah Kecamatan Cicadas, Kecamatan Ujungberung, Buahbatu, Rancaekek dan Kecamatan Cicalengka yang dicatatkan pada tanggal 67-1993, dan mengenai hal ini perkara
perdata
nomor
telah
dipertimbangkan dalam putusan
373/PDT/G/2010/PN.Bdg,
juncto
putusan
Pengadilan Tinggi No. 285/Pdt/2011/PT.Bdg, juncto putusan Mahkamah Agung No. 1473 K/Pdt/2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde) ;
10. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dan fakta, karenanya harus
ditolak
dalil
gugatan
menyatakan:”................sekitar
Penggugat
tahun
1979
point
ke
Penggugat
4
yang
disuruh
menandatangani kertas bermaterai yang kosong, oleh Tergugat I dan
Tergugat II di tempat Tergugat I, yaitu di Toko mas jelita Kosambi Jalan Jend. A. Yani Bandung, dengan alasan bahwa Tergugat II meminjam uang kepada Tergugat I sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan
Penggugat adalah sebagai saksi”, karena sudah jelas dan nyata bahwa
jual beli antara Penggugat dengan tergugat I dibuat oleh dan dihadapan
pejabat yang berwenang yaitu dihadapan Imas Tarwiah Soedradjat, SH,
Notaris/PPAT untuk wilayah Kotamadya Bandung Wilayah Kecamatan Cicadas,
Kecamatan
Ujungberung,
Buahbatu,
Rancaekek
dan
Kecamatan Cicalengka, dengan Akta Jual Beli tanggal 3-2-1992 No.47/45/JB/II/1992, maka dengan demikian Akta Jual Beli tersebut
adalah sah, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum, karena telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdata ;
Bahwa Akta Jual Beli antara Penggugat dengan tanggal 3-2-1992
No.47/45/JB/II/1992 dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Imas
15 Tarwiah Soedradjat, SH, (Turut Tergugat III) akan tetapi Penggugat pada
dalil gugatannya pada bagian identitas para pihak tidak menyebutkan alamat Turut Tergugat III secara jelas dan lengkap tetapi hanya menyebutkan yang bertempat tinggal di Kota Bandung sebagai Turut Tergugat III, sementara Kota Bandung adalah Kota besar dan luas,
padahal peranan Turut Tergugat III ini sangat sentral karena gugatan penggugat adalah mengenai Akta yang dianggap melawan hukum yang
dibuat oleh Turut Tergugat III, oleh karena itu gugatan Penggugat adalah suatu gugatan yang tidak jelas dan gelap dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, sebagaimana berdasarkan
pasal 8 Rv gugatan
Penggugat harus terang dan jelas atau tegas (eenduidelijk en bepaalde
conclusie), dengan demikian berdasar hukum apabila majelis Hakim yang
memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke Verklaard) ;
11. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan karenanya harus ditolak dalil gugatan
Penggugat
point
5,
yang pada
pokoknya
menyatakan
:”Kemudian pada tahun 2012, Penggugat mengetahui bahwa ternyata
Tergugat I, telah menjadi pemilik atau pemegang hak sebidang tanah
milik, yaitu : yang sekarang dikenal dengan tanah bersertifikat No. 124, Desa Cipadung, atas nama Rudi Senjaya (Tergugat I), nama jalan
Soekarno Hatta............dst”, karena bagaimana mungkin Penggugat baru mengetahui hal tersebut pada tahun 2012 sementara antara Penggugat
dan Tergugat I sejak sekitar tahun 1992 telah terjadi hubungan hukum
berupa perjanjian jual beli atas sebidang tanah dengan Akta Jual Beli tanggal 3-2-1992 No.47/45/JB/II/1992 yang dibuat oleh dan dihadapan
Notaris/PPAT Imas Tarwiah Soedradjat, SH, dengan demikian dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada ;
12. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat point 6, yang pada pokoknya
menyatakan :”sebagaimana disebutkan dalam riwayat tanah tersebut, bahwa tergugat I memperoleh tanah milik bersertifikat No. 124/Desa
Cipadung, atas nama Rudi Senjaya (Tergugat I) a quo, dengan cara jual
beli dengan Penggugat dihadapan Turut Tergugat III dengan dibuat Akta Jual
Beli
No.
47/45/JB/II/1992,
itu
adalah
tidak
benar
alias
bohong,...........dst”, adalah merupakan dalil gugatan Penggugat yang
tidak benar dan tidak berdasar hukum karenanya harus ditolak, bahwa jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I dibuat oleh dan dihadapan
16 pejabat yang berwenang yaitu dihadapan Imas Tarwiah Soedradjat, SH,
Notaris/PPAT untuk wilayah Kotamadya Bandung Wilayah Kecamatan Cicadas,
Kecamatan
Ujungberung,
Buahbatu,
Rancaekek
dan
Kecamatan Cicalengka, dengan Akta Jual Beli tanggal 3-2-1992
No.47/45/JB/II/1992, maka berdasarkan hal tersebut oleh karena Akta Jual Beli tersebut dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang
dan disepakati serta ditandatangani oleh para pihak, dan tidak ada
perbuatan melawan hukum didalamnya, maka Akta Jual Beli tersebut adalah sah, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum, karena telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdata ;
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mengenai Akta Jual Beli
tanggal 3-2-1992 No.47/45/JB/II/1992, telah dibuat oleh dan dihadapan
pejabat yang berwenang dan disepakati serta ditandatangani oleh para pihak, dan tidak ada perbuatan melawan hukum didalamnya, maka Akta Jual Beli tersebut adalah sah, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum, karena telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdata dan Tergugat I adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah sebagaimana yang
dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik no. 124/Desa Cipadung, letak tanah: Jalan Soekarno Hatta, Blok Kiorok Asal Persil: Konversi Persil
No.46.a.S.I, Kohir no. 2843, Gambar situasi tanggal 11 Oktober 1990 No. 5557/1990, luas = 1.085 M2 (seribu delapan puluh lima meter persegi),
penerbitan sertifikat tanggal 11 Oktober 1991, atas nama pemegang hak terakhir RUDI SENJAYA (Tergugat I), hal mana telah dipertegas lagi
dalam Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht
van Gewijsde) no. 373/PDT/G/2010/PN.Bdg, juncto putusan Pengadilan Tinggi No. 285/Pdt/2011/PT.Bdg, juncto putusan Mahkamah Agung No.
1473 K/Pdt/2012 yang menyatakan bahwa Rudi Senjaya (Tergugat I) adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah tersebut, dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat point7 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali oleh karenanya patut untuk ditolak ;
14. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali dalil gugatan Penggugat point 8, yang menyatakan :”............. Penggugat membeli ke
17 (tujuh belas) bidang tanah a quo, adalah uangnya kepunyaan dari Turut Tergugat I dan telah membuat pengikatan tanah, pada tanggal 17
Oktober 1977 di hadapan Turut Tergugat IV, maka sesuai hukum hak-
17 hak Penggugat yang timbul dari kepemilikan atas tanah sertifikat no. 124/Desa Cipadung a quo, akan dikembalikan kepada Turut Tergugat I”,
dalam hal ini jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas hak untuk
mengajukan
gugatan
(Gemis
Aanhoedaningheid),
karena
Penggugat telah mengajukan gugatan demi kepentingan pihak lain, hal mana tidak selaras atau bertentangan dengan apa yang dimaksud dalam pasal
1365
KUHPerdata
tentang
Perbuatan
Melawan
Hukum
(Onrechtmatige daad) yang berbunyi sebagai berikut : “Tiap perbuatan
melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain,
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,
mengganti kerugian tersebut”, jelas dan limitatif sifatnya bahwa orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad)
yang telah menimbulkan kerugian orang lainlah yang harus menuntutnya,
bukan pihak yang tidak mempunyai kapasitas untuk menuntut lalu menuntut demi kepentingan pihak lain, dengan kata lain bahwa barang siapa
yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak
atau gugatan dan kepentingan di sini bukan asal setiap kepentingan, tetapi kepentingan hukum secara langsung yaitu kepentingan yang
dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan
Tergugat dan hubungan hukum itu langsung dialami sendiri secara
kongkrit oleh Penggugat, dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke Verklaard) ;
15. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang mendesak dan tidak berdasar hukum, maka tuntutan yang diajukan oleh Penggugat mengenai sita jaminan sebagaimana
dalam dalil gugatan Penggugat point 10 dan agar putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dalulu (Uitvoerbaar Bij Voorrad)
sebagaimana dalil gugatan Penggugat point 11, haruslah di tolak untuk seluruhnya ;
16. Bahwa selain dan selebihnya gugatan Penggugat harus di tolak, karena
hal tersebut tidak benar dan/atau tidak ada relevansinya dengan perkara ini.
Bahwa berdasarkan segala hal-hal, alasan dan bantahan serta jawaban sebagaimana terurai di atas, dengan Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim
yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan untuk memutuskan halhal sebagai berikut :
18 A. DALAM EKSEPSI :
1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ((Niet onvankelijke Verklaard) ;
B. DALAM POKOK PERKARA :
1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
JAWABAN TURUT TERGUGAT II : DALAM EKSEPSI :
Gugatan “Obscuur Libel” :
Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak cermat “obscuur libel”
karena orang yang digugat yaitu Hj. Siti Hasanah (Turut Tergugat II) telah meninggal dunia pada hari Kamis, 16 Maret 2006 di Bandung ;
Bahwa demikian juga gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan pada
gugatan
yang tidak jelas dan tidak cermat “obscuur libel” karena Turut
Tergugat II sudah tidak bertempat tinggal di jalan Bogor sebagaimana yang
didalilkan Penggugat ;
Bahwa oleh karena itu terhadap gugatan yang demikian adalah patut untuk
dinyatakan tidak dapat diterima ;
DALAM POKOK PERKARA :
1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap telah terurai dalam bagian pokok perkara ini dan secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan ;
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pengugat kecuali apa yang diakui oleh Turut Tergugat II secara tegas dan bulat ;
3. Gugatan Penggugat Tidak Berdasar Hukum :
Bahwa setelah Turut Tergugat II cermati dalil gugatan Penggugat yang telah
terregister dalam perkara No. 277/Pdt.G/2015/PN.Bdg tertanggal 22-06-2015
ternyata tidak ada satu dalilpun yang menguraikan keterlibatan Turut Tergugat II dalam perkara aquo, walaupun hal tersebut sudah diingatkan
oleh Majelis Hakim namun Penggugat menyatakan berketetapan dan tidak akan melakukan perubahan pada dalil gugatannya ;
4. Bahwa gugatan Penggugat telah keliru dan salah kaprah dengan menarik dan melibatkan Hj. Siti Hasanah Cs. (10 orang) sebagai Turut Tergugat II,
karena selain Hj. Siti Hasanah telah meningggal dunia, Turut Tergugat II
tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat. Hal ini bertentangan dengan prinsip dan ketentuan pasal 1340 KUH Perdata. “perjanjian hanya
19 berlaku dan mengikat antara pihak-pihak yang membuatnya”. Oleh karena itu sangat beralasan apabila Turut Tergugat II dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo ;
Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, Turut Tergugat II
mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : -
Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat II ; Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
DALAM POKOK PERKARA : -
Menolak seluruh gugatan Penggugat ;
Menyatakan mengeluarkan Turut Tergugat II sebagai Pihak dalam perkara
No. 277/Pdt.G/2015/PN.Bdg tersebut ;
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;
Dan :
Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;
Mengutip Serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan
terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Bandung, tanggal 22 Maret 2016,Nomor.277/Pdt.G/2015/PN.Bdg yang Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; DALAM EKSEPSI :
- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat II;
DALAM POKOK PERKARA :
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini berjumlah Rp. 9.262.000,00. (sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu Rupiah);
Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung yang menyatakan
bahwa pada tanggal 4 April 2016 Kuasa Penggugat / Pembanding telah
mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas
1
A
Kusus
Bandung
.tanggal
22
Maret
2016
20 Nomor.277/Pdt.G/2015/PN.Bdg diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;
Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh
Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Bandung yang
menyatakan bahwa pada tanggal 13 April 2016 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama
kepada Pihak
Tergugat.I/Terbanding.I-Tergugat.II/Terbanding.II-Tergugat.III/Terbanding.III
-
Turut Tergugat.II/Turut Terbanding.II-Turut Tergugat.III/Turut Terbanding.III dan pada tanggal 27 April 2016 kepada Turut Tergugat.I/Turut Terbanding.I serta Turut Tergugat.IV/Turut Terbanding.IV ;
Membaca,risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara
Nomor.277/Pdt.G/2015/PN.Bdg yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada
Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Bandung telah memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat/Pembanding pada tanggal 14 April 2016- kepada
pihak Turut Tergugat.I/Turut Terbanding.I dan Turut Tergugat . IV / Turut Terbanding.IV
pada
tanggal
27
April
2016
-
kepada
pihak
Tergugat.I/Terbanding.I,Tergugat.II/Terbandingf.II,Tergugat.III/Terbanding.III, Turut Tergugat. II
/ Turut Terbanding . II serta Turut Tergugat . III / Turut
Terbanding.III pada tanggal 13 April 2016 ;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang,bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding
telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;
Menimbang,bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti
secara cermat dan seksama berkas perkara,beserta turunan resmi putusan Pengadilan
Negeri
Kelas
1
A
Khusus
Bandung
tanggal
22
Maret
2016,Nomor.277/Pdt.G/2015/PN.Bdg dan telah pula membaca Barita Acara persidangan yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru
yang perlu
dipertimbangkan ,dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan
putusan Hakim tingkat pertama,oleh karena pertimbangan-
pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan
21 benar semua keadaan serta alasan- alasan yang yang mejadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;
Menimbang,bahwa dengan demikian,maka pertimbangan-pertimbangan
hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih pertimbangan-pertimbangan
putusan
Pengadilan
dan dijadikan dasar
Tinggi
putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Bandung
sendiri,sehingga
tanggal 22 Maret
2016,Nomor.277/Pdt.G/2015/PN.Bdg dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding ;
Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / Penggugat ,tetap
dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding ,maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;
Mengingat, Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 1947 tentang
banding dan Peraturan Perundang Undangan lainnya yang terkait ; MENGADILI -
-
Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Bandung
tanggal 22 Maret 2016,Nomor.277/Pdt.G/2015/PN.Bdg yang dimohonkan banding tersebut ;
Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya
perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan,yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah) ;
Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim,pada hari Rabu tanggal 3 Agustus
2016 oleh kami H.EDWARMAN,SH. Hakim Tinggi
Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis dengan A.FADLOL
TAMAM,SH,MHum. dan A.A.ANOM HARTANINDITA,SH,MH. masing-masing
sebagai Hakim Anggota,putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis
tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota,serta dibantu oleh Apay
22 Syahidin.SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; Hakim-Hakim Anggota
Hakim Ketua
Ttd
Ttd
A.FADLOL TAMAM,SH,MHum.
H.EDWARMAN,SH.
Ttd A.A.ANOM HARTANINDITA,SH,MH. Panitera Pengganti Ttd H.APAY SYAHIDIN,SH. Perincian Biaya Perkara - Redaksi Putusan - Materai Putusan
:
: …………………………………………...Rp. 5.000,-
: ……………………………………………Rp.
6.000,-
- Pemberkasan/Penjilidan: ……………………………………………Rp. 139.000,===========================================================+ J U M L A H
: …………………………………………… Rp. 150.000,-
