PT.BDG

PUTUSAN Nomor 15/PDT/2017/PT.BDG.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ----------------------------------------------------------BUNYAMIN Alias BUBUN, Umur 51 Tahun, Pekerjaan ABRI, beralamat Kp Ciekek Malati, RT 03/RW 03, Kelurahan Karaton, Kecamatan Banten,

Majasari,

Agama

Kabupaten

Islam,

dalam

Pandeglang

hal

ini

telah

memberikan kuasa kepada R.H.A. MULYADI. S, S.H.M.H Advokat/Pengacara berkantor di di Jalan Limbangansari Nomor 73 Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2016 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Cianjur Nomor W11.U.11 02 HT.07.10/2016 tanggal 3 Januari 2017, selanjutnya disebut: semula

Tergugat

Rekonpensi

sekarang

Konpensi/Penggugat Pembanding

I/

Terbanding III. Melawan ROHIM Alias ABDURAHIM

Pekerjaan Buruh Tani, beralamat di RT

003/010, Kp Parung Bedil, Desa Sukamulya Kecamatan BANDI Alias BANI

Sukaluyu, Kabupaten Cianjur;

Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat

RT

003/010, Kp Parung Bedil, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur; EMED (almarhum)

dalam gugatan ini, kedudukannya digantikan oleh ahli waris/anaknya Ayi Mulyana, Pekerjaan Buruh, alamat RT 003/010, Kp Parung Bedil Desa Sukamulya,

Kecamatan

Sukaluyu,

Kabupaten

Cianjur, dalam hal ini ketiganya telah memberikan

Halaman 1 dari 42 hal putusan No 15/PDT/2017/PT.BDG.

kuasa kepada W Budi Sipahutar S.H, AdvokadKonsultan Hukum pada BAS Law Ofice, beralamat di Jalan Kemanggisan Pulo Nomor 54 Palmerah Jakarta Barat 11480, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2016, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Cianjur

Nomor W11.U.11 37

HT.07.10/2016 tanggal 2 Pebruari 2016 untuk selanjutnya ketiganya disebut sebagai

semula

Para Penggugat I Konpensi/Para Tergugat I Rekonvensi

sekarang

Para

Terbanding

I

/Pembanding II; BUDI KURNIAWAN

pekerjaan Wiraswasta,

beralamat di Rajawali

Barat Nomor 67 Bandung, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada W Budi Sipahutar S.H, Advokad-Konsultan Hukum pada BAS Law Ofice yang beralamat Jalan Kemanggisan Pulo Nomor 54 Palmerah Jakarta Barat 11480, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2016, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Cianjur Nomor W11.U.11 37 HT.07.10/2016 tanggal 2 Pebruari

2016

selanjutnya

disebut

sebagai

Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi sekarang Terbanding II/Pembanding III;

Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan suarat-suarat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; TENTANG DUDUKNYA PERKARA Mengutip

serta memperhatikan

surat gugatan yang diajukan oleh

semula Para Penggugat I Konpensi/Para Tergugat I Rekonvensi sekarang Para Terbanding I dan semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi sekarang Terbanding II tertanggal 1 Pebruari 2016 dalam register perkara Nomor : 4/Pdt.G/2016/PN Cjr yang isinya sebagai berikut : 1. Bahwa Para Penggugat I (atau disingkat Penggugat I) dan Tergugat bersama warga masyarakat lainnya ikut memperoleh sebidang tanah


yang berasal dari pembagian tanah redistribusi, tanah dimaksud berasal dari tanah ex Hak Guna Usaha Perkebunan Sindang Jaya ( kemudian dikenal sesuai

Sertifikat Hak Milik Nomor

94, Desa Sukamulya,

Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur dengan luas 7660 (tujuh ribu enam ratus enam puluh) meter persegi; 2. Bahwa Hak Guna Usaha Perkebunan Sindang Jaya telah berakhir pada 23 September 1980. Pada ketika itu tanah tersebut dalam keadaan terlantar dan atau sebagian

telah digarap oleh para petani setempat

sebagai lahan palawija. Pada 1 Januari 1982 pemegang Hak Guna Usaha (atas nama CV Margajaya / M Nana) telah menyatakan pelepasan hak atas tanah tersebut, karena merasa tidak mampu lagi mengelola tanah tersebut dalam bentuk apapun dan mengharapkan kepada yang berkepentingan atas tanah tersebut agar dapat menyelesaikan hutang kepada pihak BRI Cabang Cianjur melalui PUPN Bandung, serta akan menarik kembali semua Surat Kuasa/Pelimpahan hak kepada siapapun yang pernah diberikan serta dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi; 3. Bahwa oleh pihak warga Desa Sukamulya melalui Kepala Desa Sukamulya Andi Ruswandi sesuai Surat Kuasa

Nomor 122/St/1982

berinisiatif membuat Surat Kuasa kepada Syapei Disastra Cs,( P.1) kuasa mana dimaksudkan sebagai pemberian kuasa kepada yang bersangkutan untuk mengupayakan

dan ataupun memperjuangkan

kepada instansi yang berwenang agar tanah ex Hak Guna Usaha tersebut dibagikan kepada para petani penggarap setempat sebagai tanah hak milik melalui proses PRONA; Penerima Kuasa diberi wewenang penuh untuk: 1. Berhubungan dengan instansi/ Jawatan serta Badan Hukum lainnya yang berkaitan dengan maksud diatas; 2. Menyiapkan dan mengatur segala sesuatunya yang diperlukan oleh urusan tersebut diatas baik secara administratif maupun secara teknis; 3. Mengusahakan sendiri dana yang diperlukan, baik untuk pembiayaan selama mengurus Proyek tersebut maupun untuk menanggulangi sementara hutang pada BRI Cianjur; 4. Bahwa pada bulan April 1982, Syapei Disastra Cs mulai mengadakan konsultasi

dengan

pejabat

yang

berwenang

untuk

upaya

mendistribusikan tanah Negara ex Hak Guna Usaha Sindang Jaya dimaksud

kepada

para

petani

penggarap

melalui

jalur

PRONA


Kabupaten Cianjur dalam tahun anggaran 1982/1983. Usaha tersebut dimulai dengan mengadakan pendataan serta pendaftaran para petani penggarap yang akan memohon dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Kantor Agraria Cianjur dengan dibubuhi materai. Pada bulan Mei 1982 melalui KS Sontani hutang M Nana (Pemegang Hak HGU Sindang Jaya) berikut

jasa pinjaman menjadi sebesar

Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dibayarkan, serta membayar ganti rugi sisa asset perkebunan kepada M.Nana sekeluarga

sebesar

Rp5.000.000,00(lima juta rupiah); Selanjutnya pada bulan Juni 1982 telah diadakan pengukuran awal dan pemetaan diatas tanah tanah yang dimohon sebagai kelengkapan proposal

pengajuan

hak

kepada

Kantor

Agraria

Cianjur.

Hasil

Pengukuran atas tanah tersebut dibagi-bagi didapatkan 101 kapling dengan luas keseluruhan tanah 96,5 Ha; 5. Bahwa selanjutnya pada bulan September 1892 di Balai Desa Sukamulya diadakan musyawarah antara Para Pemohon dengan pihak Tripida Kecamatan Ciranjang, dan pada waktu itu melalui Kabag Landreform Kantor Agraria Cianjur menanggapi bahwa untuk tahun anggaran 1982/ 1983 tidak ada Program PRONA di Kabupaten Cianjur. Oleh penjelasan tersebut para petani penggarap

bersepakat agar permohonan hak

tersebut diteruskan dengan cara swadaya serta menyanggupi serta bersedia membayar ganti rugi kepada pemerintah; 6. Bahwa pada bulan Januari 1983 diadakan pengukuran resmi dari Kantor Agraria Cianjur diatas 101 kapling dengan luas tanah pengukuran tersebut menjadi 73,8 Ha, karena terhadap luas tanah awal kemudian dikurangkan luasan tanah untuk keperluan umum/ desa dan adanya tanah yang sudah dibagi sebelumnya sebagai koreksi/ penyempurnaan ukuran atas hasil ukur yang dilakukan oleh Panitia sebelumnya. Selanjutnya pada bulan Mei-Juli 1983 permohonan yang diajukan mulai diproses oleh pihak agraria. Kemudian pada bulan Februari 1983, diadakan pemeriksaan oleh Dirjen Agraria untuk mengecek asset Perkebunan Sindang Jaya sebagai dasar pembuatan SK. Pada bulan Mei 1984 diterima SK Dirjen Agraria No: 89/DJA/1984 tertanggal 18 Agustus 1984 ( P.2) melalui

Kantor Agraria Kabupaten Cianjur tentang

penegasan bahwa tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 1,2 dan 3 atas nama Perkebunan Sindang Jaya seluas 104,5 Ha terletak di Desa


Sukamulya, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat atas nama CV Margajaya telah berakhir sejak 23 September 1980, sehingga sejak saat itu tanah perkebunan tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Selanjutnya atas tanah seluas 73,8 Ha sebagai obyek Landreform yang selanjutnya didistribusikan kepada para penggarap. Kemudian pada bulan Juni 1985 diadakan identifikasi para petani penggarap oleh petugas bagian Landreform Agraria Kabupaten Cianjur. dan Panitia Pertimbangan Landreform Camat Ciranjang melalui surat Nomor 592.1.3/2275/AGR tanggal 1 Mei 1985 untuk memastikan para pemohon yang menerima sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961; 7.

Bahwa pada bulan November 1988, Para Penggarap melalui Syapei Disastra atas nama 101 orang dengan luas 73,8 Ha diterima salinan SK Kepemilikan

dari Gubernur Jawa Barat Nomor 592.1.3/ SK-17 Ditag

/1988 tanggal 6 Oktober 1988. Selanjutnya pada bulan Juni – Agustus – Desember 1989, melalui bendaharawan khusus Kantor Agraria Cianjur dibayar uang pemasukan kepada Negara, atas nama 26 orang penerima hak redistribusi. Langkah selanjutnya pada bulan Juni 1990 dilakukan pembayaran ganti rugi kepada Negara untuk 75 orang penggarap, penerima hak dan biaya pembuatan pembuatan 101 Sertifikat hak milik serta pendaftaran tanah di Kantor Agraria Kabupaten Cianjur; 8.

Bahwa sebagaimana dijelaskan dari pendataan diketahui bahwa jumlah petani penggarap yang ada dan dinyatakan berhak untuk mendapatkan tanah tersebut berjumlah lebih dari 300 orang. Kebijakan pemerintah untuk pembagian tanah redistribusi dilaksanakan dengan tujuan agar para petani mendapatkan luasan tanah yang memadai untuk dikuasai/ dimiliki untuk diolah, dan berdasarkan prinsip tersebut maka tanah tersebut tidak dibagi sama rata, tetapi disesuaikan dengan tujuan tanah redistribusi yang menghasil tanah seluas 73,8 Ha tersebut dibagikan kepada 101 atas nama petani penggarap. Oleh petani fakta ini disikapi dengan membuat kesepakatan tersendiri yaitu tanah tersebut dibagi berdasarkan kebijakan mereka sendiri; Keadaan dimaksud dilaksanakan sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemegang Surat Pernyataan /Kuasa Penuh, Sukamulya 17 September 1982 yang dikutip sebagai berikut:( P. 3);


“…Kami selaku Petani Penggarap bekas Hak Guna Usaha Perkebunan Sindang

Jaya,

Desa

Sukamulya,

Kecamatan

Cianjur

dengan

ini

melimpahkan dan melimpahkan serta memberi kuasa sepenuhnya kepada: 1. Bapak Syafei D, alamat Babakan Bandung Pasir Rawa; 2. Bapak Misko, alamat Babakan Bandung Pasir Rawa; 3. Bapak Dudi S, alamat Babakan Bandung Pasir Rawa; 4. Bapak Kosasih, alamat Babakan Bandung Pasir Rawa; 5. Bapak Aceng, alamat Pasir Bedog; 6. Bapak Mukron, alamat Singajaya.; 7. Bapak Bajang, alamat Pasir Bedil; 8. Bapak Mustofa, alamat Pasir Rawa; Untuk

mengurus

segala

sesuatunya

yang

berhubungan

dengan

Permohonan Kepala Desa Sukamulya tgl. 16 Maret 1982 No.59/ Pe.012.3/41/82 dan Bapak Camat Kecamatan Ciranjang, tgl 31 Maret 1982 No 710/ Pe. 012.03/1982 perihal Permohonan Hak Baru bagi penggarap Tanah ex Perkebunan Sindang Jaya Ciranjang. Adapun mengenai keputusan dan kebijaksanaannya kami mengikuti dan mentaati untuk: 1. Membayar ganti rugi dan biaya administrasi atas ketentuan pemerintah dan pula ongkos-omgkos dalam pengelolaan yang dilaksanakan oleh Pemegang Surat Pernyataan ini; 2. Menerima hasil pembagian mengenai: a. Luas area + 2.000 (dua ribu) meter persegi (menunjuk daftar 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi untuk 5 orang) dan 5000 (lima ribu) meter persegi untuk 3 orang sekurangnya diambil dari kelompok lain, dsb; b. Letak lokasi yang ditunjukkan oleh Pelaksana Pemegang Surat Pernyataan/ Surat Kuasa Penuh.” Catatan: - Bapak Aceng, alamat Pasir Bedog; adalah ayah/ orang tua Tergugat; - Luas area + 2.000 (dua ribu) meter persegi, adalah luas tanah yang disepakati menjadi luas tanah masing-masing Penggarap; 9. Bahwa sesuai dengan penjelasan diatas maka dalil Penggugat adalah berdasarkan keputusan bersama Penggarap sehingga Penggugat


dibenarkan dan berhak untuk dinyatakan sebagai turut memiliki tanah bersama dengan Tergugat berupa hak memiliki sebahagian tanah atas Tanah Hak Milik Nomor 94 Desa Sukamulya luas 7660 (tujuh ribu enam ratus enam puluh) meter persegi. Maksudnya bahwa Penggugat berdasarkan kesepakatan yang dibuat adalah ikut menjadi pemilik tanah. Sehingga sekalipun secara legal formalitas Sertifikat tersebut memang terdaftar atas nama Tergugat, namun nyatanya Para Penggugat I adalah ikut memiliki atas sebahagian tanah tersebut. Keadaan ini adalah hasil kesepakatan yang sudah diatur sebelumnya. Sehingga berdasarkan Ps 1320 KUHPer, sebagai adagium hukum bahwa perjanjian adalah hukum yang mengikat dan menjadi undang-undang bagi para pihak; sehingga kesepakatan ini tidak melanggar ketentuan hukum manapun; 10. Bahwa sebagai pemilik tanah maka sudah sepatutnya hak Penggugat diakui termasuk oleh Tergugat; sehingga Tergugat tidak dibenarkan untuk menyatakan sepihak bahwa seluruh tanah tersebut adalah miliknya sendiri; hanya berdasarkan bahwa namanyalah yang tertera dalam Sertifikat tersebut. Sesuai dengan seluruh kronologi dan alasan yang diterangkan oleh Penggugat; Tergugat harus menerima kenyataaan ini dan terikat kepada kesepakatan yang dibuat untuk menyelesaikan hak kepemilikan atas tanah redistribusi sebagaimana diterangkan. Sehingga jelas sekalipun atas Sertifikat Hak Milik Nomor 94/Desa Sukamulya seluas 7660 (tujuh ribu enam ratus enam puluh) meter persegi, benar ditulis atas nama Tergugat Bubun bin Aceng, namun kesepakatan sebelumnya telah mengatur adapun tanah tersebut adalah dimiliki oleh Tergugat Bubun bin Aceng bersama Para Penggugat I yaitu atas nama Rohim, Bandi dan Emed. Kenyataan untuk Sertifikat lainnya keadaannya sama, yaitu atas satu Sertifikat dimiliki bersama oleh nama yang tertera pada Sertifikat bersama pihak lainnya, sesuai pengaturan pembagian yang telah diatur oleh panitia; 11. Bahwa selanjutnya perlu dijelaskan adapun sebenarnya hak Para Penggugat I sesuai kejadiannya telah dialihkan kepada Penggugat II, melalui Asep Sukur sesuai dengan kwitansi penerimaan uang oleh Asep Sukur senilai Rp12.000.000,00 ( dua belas juta rupiah) tertanggal 27 Maret 2002, dimana tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat I yaitu terdiri dari Emed, Rohim dan Bandi tersebut telah terlebih dahulu dijual


kepada Asep Sukur,

kemudian tanah tersebut dilepas/ dijual kepada

Penggugat II yakni Budi Kurniawan. (P.4); 12. Bahwa demikian juga hak Tergugat atas tanah tersebut juga

sudah

beralih, kepada pihak lain dengan keterangan dan alasan sebagai berikut. Adapun sesungguhnya hak atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat adalah karena pertimbangan jasa orang tuanya bernama Aceng yang dihargai oleh penerima hak redistribusi sebagai salah satu ketua kelompok masyarakat. Sehingga terhadap proses kepemilikan atas tanah tersebut sejak awal adalah dilakukan melalui peranan

orang tua

Tergugat. Adalah fakta saat itu Tergugat masih belum bekerja dan masih dalam usia muda ( usia Tergugat saat ini menurut info adalah sekitar 51 tahun, sehingga pada saat proses ini terjadi tahun 1982, maka usia Tergugat diperkirakan sekitar 17 tahun) . Dapat dipastikan bahwa tidak ada pembayaran apapun yang pernah dilakukan oleh Tergugat untuk ikut memiliki tanah tersebut. Hal itu adalah diketahui dengan jelas, sebab baik uang pemasukan, biaya pendaftaran dan lain- lain dibayarkan melalui peranan orang tua Tergugat. Selanjutnya adapun orangtua Tergugat bernama Aceng Gunawan juga tidak menyetorkan uang tersebut secara penuh sebagai berasal dari uang milik sendiri, sebagaimana juga tidak oleh para penggarap lainnya, tetapi ditalangi oleh panitia yang mengusahakan pendanaan agar proses redistribusi tersebut dapat terlaksana. Oleh karena itulah ketika kedua orangtua Tergugat tersebut menyatakan persetujuan, melalui Surat Persetujuan yang diketahui oleh Kepala Desa Sukamulya Andi Ruswandi untuk menjual tanah atas nama anaknya bernama Bubun bin Aceng dapat diterima dan diyakini sebagai benar.( P .5); Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan tersebut maka Gunawan dan Endang telah menerima uang persekot

Aceng

atas tanah darat

seluas 2000 (duaribu) meter persegi atas nama Bubun bin Aceng sesuai kwitansi tertanggal 22 Juni 1998, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima oleh orangtuanya Aceng Gunawan bersama

Endang bin

Aceng, dan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) (P.6), juga telah diterima Endang bin Aceng, sehingga total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) telah diterima sebagai nilai pengalihan hak atas tanah yang terdaftar/bahagian dari atas nama Tergugat;


Berdasarkan alasan tersebut maka sesungguhnya seluruh tanah terdaftar atas nama Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 94 telah beralih atau dialihkan menjadi milik Penggugat II; Berdasarkan alasan dan keterangan tersebut diatas, maka dengan itu maka kami memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Cianjur untuk memutus perkara ini sebagai berikut: Dalam Pendahuluan; Dalam Pokok Perkara; 1. Menyatakan dapat menerima gugatan dari Para Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Para Penggugat I bersama Tergugat bersama-sama adalah pemilik tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 94Desa Sukamulya seluas 7660 (tujuh ribu enam ratus enam puluh) meter persegi; 3. Menyatakan bahwa tanah yang tadinya dimiliki oleh Para Penggugat I, telah beralih menjadi hak Penggugat II, setelah atas tanah tersebut telah dibayarkan oleh Penggugat II kepada Asep Sukur yang telah memperoleh pengalihan hak atas tanah Para Penggugat I yang dialihkan kepadanya terlebih dahulu; 4. Bahwa tanah yang tadinya dimiliki oleh Tergugat juga telah dialihkan kepada Penggugat II, melalui persetujuan kedua orangtua Tergugat; 5. Bahwa

oleh

karena

keseluruhan

tanah

tersebut

yang

tercakup

olehSertifikat Hak Milik Nomor 94 Desa Sukamulya seluas 7660 (tujuh ribu enam ratus enam puluh) meter persegi,

yang tadinya secara

keseluruhan dimiliki oleh Para Penggugat I bersama-sama dengan Tergugat telah beralih kepada Penggugat II yakni Budi Kurniawan, maka agar pengadilan memerintahkan pengalihan atas nama pada Sertifikat Hak Milik Nomor 94 Desa Sukamulya seluas 7660 (tujuh ribu enam ratus enam puluh) meter persegi, yang tadinya atas nama Bubun bin Aceng menjadi atas nama Penggugat II yakni Budi Kurniawan, dengan segala akibat hukumnya; 6. Agar segala biaya yang terjadi didalam perkara ini dibebankan menurut hukum; Demikianlah gugatan ini diajukan agar dapat diterima dan dikabulkan, atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Cianjur berpendapat lain agar diputuskan dengan seadil-adilnya (Aeque et bono). Atas keputusan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, kami haturkan banyak terimakasih;


Mengutip serta memperhatikan pula jawaban semula Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi sekarang Pembanding tertanggal 20 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM KONVENSI : Bagian Eksepsi : A. Dalam Eksepsi : 1. Eksepsi Diskualifikasi In Persona (Penggugat tidak berkualitas/ kompeten untuk menggugat); Bahwa, Para Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai kompetensi / berkualitas terhadap tanah a quo milik Tergugat Bubun Alias Bunyamin Bin Aceng oleh karenanya haruslah ditolak ; Bahwa, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan ( middelen van den eids /Fundamentum petendi ) dari gugatan para Penggugat I dan Penggugat II tidak jelas hubungan hukumnya dan legal formil terhadap kepemilikan tanah yang syah,

karena suatu tuntutan hak

harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup dan merupakan syarat utama dapat diterima tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa. (Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 Nomor 294.K/Sip/1971) ; 2. Batas – batas Objek Sengketa Tidak Jelas (Obscur libel); Bahwa, sudah menjadikan suatu keharusan dan sudah ada dalam Jurisprudensinya bahwa

didalam suatu gugatan ( Fundamentum

petendi) tentang objek sengketa tanah dan bangunan

wajib

mencantumkan batas-batas letak objek sengketa, oleh karena itu gugatan Para Penggugat I dan Penggugat II tidak menyebutkan sehingga tidak jelas dan tidak lengkap maka gugatan demikian harus ditolak ; 3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak; Bahwa,

gugatan yang kurang pihak dalam istilah hukum disebut

plurium litis consortium yang merupakan salah satu genus dari gugatan

yang cacat karena

error

in

persona.

Menurut

ilmu

pengetahuan, gugatan cacat karena error in persona, terdapat 3 (tiga) kategori yaitu : a. Diskwalifikasi in person, karena penggugatnya bukan persona standi in judicio, misalnya penggugat adalah bukan orang yang


mempunyai hak dan kepentingan, atau karena penggugatnya belum dewasa dan masih dibawah pengampuan (under curatele) atau orang yang menggugat tidak berkwalitas, misalnya orang tersebut tidak mendapat kuasa, atau mungkin juga karena surat kuasanya tidak sah dan lain-lain; b. Gemis Aanhoedanig Heid; yaitu orang yang ditarik/yang didudukkan sebagai Tergugat tidak tepat, misalnya direktur perusahaan digugat secara pribadi; c. Plurium Litis Consortium, yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap; Oleh karena itu, Gugatan Para Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ; 4. Gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum; Bahwa, Para Penggugat I dan Penggugat II tidak secara jelas, tidak mendetail apa yang Tergugat

digugat dalam perkara tanah a quo

milik

(Bubun alias Bunyamin Bin Aceng ) serta Identitas Para

Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat tidak jelas sehingga sehingga obscure libel sebagaimana persyaratan gugatan para Penggugat yang diajukan tidak jelas ( pasal 8 No. 3 Rv, yang pada pokoknya memuat Identitas ( seperti halnya umur, status kawin atau tidak, dan agama ) dengan tidak disebutkan dengan jelas dan terang oleh karenanya harus ditolak ; Bahwa, prosedur dan syarat pengajuan gugatan, sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 547/K/Sip/1972, tanggal 15 Maret 1972, menyatakan bahwa oleh karena HIR dan Rbg tidak menentukan syarat-syarat tertentu dalam isi surat gugatan, maka para pihak bebas dalam menyusun dan merumuskan sebuah gugatan dengan Catatan mencatat segala dan menggambarkan segala kejadian yang mendasar gugatan, sekalipun dalam HIR dan Rbg tidak dijumpai adanya ketentuan mengenai penyusunan gugatan, namun Isi gugatan dapat dijumpai dalam pasal 8 Nomor RV yang mengharuskan pada pada pokoknya memuat : 1. Identitas para pihak tidak lengkap dan jelas baik pihak Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat ;


2. Alasan-alasan

gugatan

(fundamentum

petendi

atau

posita)

berdasarkan cerita, anasir anasir dan perkiraan serta tidak jelas tentang peristiwa yang dijadikan dasar ; 3. Tuntutan (onderwarp van den eis met een duidelijke ed bepaale conclusive ) atau petitum ; 4. Bahwa, Gugatan Para Penggugat I dan Penggugat II sungguh tidak beralasan hukum dan tidak mempunyai hak atas tanah a quo; Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima : 5. Para Penggugat tidak mempunyai Iktikad Baik ; Bahwa, gugatan Para Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai itikad baik ( listige kunstgrepen ), ketidakjelasan ( duidelijk ), sehingga gugatan a quo menjadi kabur ( obscure libellium ), tidak berdasar hukum/ tidak ada alas hak, hal tersebut gugatannya haruslah ditolak dan Hakim

Pemeriksa perkara a quo ini

agar berkenan terlebih

dahulu memutuskan untuk menerima eksepsi Tergugat seluruhnnya atau menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk Verklaarrd ) ; “ orang-orang yang kamu telah mengambil perjanjian dari mereka, sesudah itu mereka menghianati janjinya pada setiap kalinya, dan mereka tidak takut ( akibat-akibatnya ) Surat Al’Anfaal 56; “ Dan jika kami mengetahui pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang orang yang berkhianat “ Surat Al’Anfaal 58; Bagian Pokok Perkara : 1. Bahwa, apa yang telah dijelaskan oleh Tergugat dalam eksepsi tersebut di atas, secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dan karenanya merupakan bagian dalam jawaban Tergugat

dalam pokok

perkara ini ; 2. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat Cs karena tidak benar, tidak berdasar hukum kecuali apa yang diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat dalam jawaban ini ; 3. Bahwa, benar dan diakui oleh Para Penggugat I dan Penggugat II tentang kepemilikan tanah a quo yang dipersoalkan adalah tanah milik Tergugat


(Bubun Bin Aceng ) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 94 yang terletak di Blok Bekasan atau dikenal dengan nama Blok Parung bedil, RT. 10. RW.04, Desa Sukamulya Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur, SPPT Nomor 32.05.141.005.003-0123.0 luas 7.660 (tujuh ribu enam ratus enam puluh) meter persegi ; Bahwa, Tergugat mendapatkan atau memiliki tanah a quo berdasarkan proses dan prosedur yang telah sesuai dan mekanisme serta aturan hukum yang berlaku dengan syarat dan dasar yang jelas sebagaimana haknya berdasarkan Surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.89/DJA/1984 tanggal 18 April 1984 yang ditetapkan sebagai tanah Landreform, Leter C Nomor 1812,

surat Keputusan Bupati Kepala

Daerah Tk II Cianjur Nomor DR.03/Bup/D/VIII-56/1987, tanggal 10 April 1987 tercatat atas nama Bubun Bin Aceng dengan batas-batas sebagai berikut : Barat

: Tanah Negara;

Utara

: Tanah Zenal;

Selatan

: Tanah Negara;

Timur

: Tanah milik Edi;

Bahwa, Penggugat I harus memahami terlebih dahulu tentang arti Hak Milik sebagaimana

yang telah diatur dalam pasal

20 – 27 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), bahwa Hak Milik

adalah Hak yang turun temurun,

terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan pasal 6 UUPA bahwa Peralihan Hak Milik dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara jual beli, hibah, tukar menukar, pemberian

dengan

wasiat

dan

perbuatan-perbuatan

lain

yang

dimaksudkan untuk memindahkan hak milik, begitu juga ketentuan pasal 27 UUPA, Hak Milik Hapus karena : 3.1. Tanahnya jatuh pada Negara (karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 UUPA, karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, karena ditelantarkan, karena Pasal 21 ayat 3 Dan Pasal 26 ayat 2 UUPA); 3.2. Tanahnya musnah; Bahwa, selama ini Penggugat Cs kalau benar benar mengaku sebagai pemilik atau menerima bagian dari tanah HGU, ternyata selama ini telah menelantarkan tanah tersebut hingga telah lewat waktu sebagaimana


Pelepasan Hak atau Rechtsverweking kepada azas kepastian hukum (Rechtszekerheid ) dalam berbagai Yurisprudensi RvJ atau HR maupun MA ditentukan adalah 15 Tahun, 18 Tahun…dan dalam perkara a quo ini Penggugat Cs memang telah nyata nyatanya menelantarkan Tanah a quo kalau benar mempunyai hak bagian atas tanah tersebut begitu pula tidak pernah melaksanakan kewajiban pembayaran pajak ( PBB ) selama kurang lebih 22 ( dua puluh dua ) tahun serta dalam register penerima hak redist tidak terdaftar dan

tidak ada leter

“ C “ atas nama Para

Penggugat I maupun Penggugat II, untuk itu gugatan Penggugat sudah seharusnya di tolak ; 4. Bahwa, kepemilikan tanah a quo milik Tergugat tersebut adalah telah benar

berdasarkan

kepemilikannya

pun

aturan telah

hukum

yang

mempunyai

berlaku

kepemilikan

serta

bukti

yang

kuat

sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 94 atas nama Bubun, terletak di Desa Sukamulya, Kecamatan Sukaluyu, luas 7660 (tujuh ribu enam ratus enam puluh) meter persegi dan hingga sampai dengan sekarang ini tidak pernah diperjualbelikan kepada siapapun dan tidak pernah dialihkan dan atau digadaikan; Bahwa, Tergugat telah mengadukan dan melaporkan kepada pihak kepolisian atas hilangnya Sertifikat Hak Milik Nomor 94 milik Tergugat yang sampai telah mencari dari Desa hingga ke Kecamatan tentang keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 94 serta telah mengadukan dan mengajukan pemblokiran serta memohon

kepada Badan Pertanahan

Nasional (BPN) Cianjur untuk diterbitkan kembali Sertifikat milik Tergugat ( tahap proses ); Bahwa, dengan hilangnya Sertifikat Hak Milik Nomor 94 atas nama Tergugat

diduga pada saat setelah pembagian Sertifikat oleh panitia

pada Tahun 1994 di Desa Sukamulya, Kecamatan Sukaluyu, diduga telah ada yang menyalahgunakan dan sekarang sedang dalam penyelidikan dan penyidikan pihak kepolisian resort Cianjur; 5. Bahwa, pada saat pembagian Sertifikat Hak Milik kepada masyarakat yang dilakukan dan dilaksanakan tepatnya di lapang putra panjang yang sekarang dijadikan RS Ciranjang pindahan dari RS Pasir Kawung saat itu Kepala Desanya bernama Andi Ruswandi dan Camat Kecamatan Sukaluyu bernama Sdr Ruskawan, namun Tergugat tidak bisa menerima


pembagian sertifikat tersebut dikarenakan sedang melaksanakan tugas operasi ke Tim Tim sejak tahun 1994 sampai tahun 1996; Bahwa, setelah melaksanakan tugas operasi Militer dari Tim Tim pada tahun 1996 Tergugat

sempat mempertanyakan sertifikat kepada

keluarganya akan tetapi dengan jawaban tidak dapat diambil dikarenakan harus oleh yang bersangkutan sebagai pemilik Sertifikat dan tidak ada surat kuasa pengambilan, setelah itu Tergugat mencoba menanyakan dan sekaligus akan mengambil Sertifikat kepada Kepala Desa ternyata jawaban yang diterima tidak ada yang dapat menjelaskan serta tidak yang dapat mempertanggung jawabkan dimana keberadaan Sertrifikat milik Tergugat hingga mendatangi ke kantor Kecamatan Sukaluyu begitu juga sama tidak ada yang menjelaskan dimana keberadaan serta oleh siapa dibawa walaupun saat itu yang bertanggung jawab Kepala Desa yaitu saudara Andi Ruswandi ( sekarang almarhum ), sejak dari itulah Tergugat mencari dan menelusuri dimana dan oleh siapa Sertifikat tersebut disimpan hingga menyampaikan surat ke beberapa instansi yang terkait tidak ada jawaban hingga sampai sekarang ; Bahwa, selama mencari keberadaan Sertifikat milik Tergugat setelah ditelusuri dan menanyakan ke beberapa orang serta dinas yang terkait serta kepada yang berkopenten pada saat itu ternyata diduga telah ada yang mengambil dan menyimpannya namun pada saat itu bukan hanya milik Tergugat seorang saja akan tetapi sertifikat milik masyarakat yang lainpun banyak yang mencari dan diduga pada saat itu bahwa sertifikat telah ada yang memanfaatkan situasi dan kondisi untuk mencari keuntungan pribadi dan sekelompok orang dimana Sertifikat diambil dari salah satu instansi dan telah ditebus oleh seseorang

( nanti akan

dibuktikan di persidangan ); 6. Bahwa, informasi yang didapat di lapangan Tergugat mendapatkan keterangan

dari

masyarakat

dan

beberapa

kesaksian

bahwa

kenyataannya Sertifikat -Sertifikat yang seharusnya dibagikan kepada masyarakat ternyata

ditahan / tidak dibagikan seluruhnya dan

masyarakat yang mau mengambil harus dengan membayar biaya “ pungutan liar “ sebesar Rp. 300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah ) setiap Sertifikat yang lakukan oleh Kepala Desa Sukamulya yang bekerjasama dengan

Camat

Kecamatan

Sukaluyu

begitu

juga

pemecahan

pemecahan yang dilakukan diluar aturan sebagaimana PP Nomor 10


Tahun 1961, dan tanah redist yang akan dibeli oleh para spekulan yang bekerja sama dengan pemerintahan setempat ternyata Sertifikat sudah berada di tangan pihak pembeli ( spekulan ) jauh sebelum menawarkan dan kepada masyarakat tanah yang dijual tinggal hanya disodorkan akta jual beli dari PPAT Camat Sukaluyu tanpa menyerahkan Sertifikat Sertifikat yang seharusnya masyarakat telah menerima pada saat dahulu ada pembagian; Bahwa, Penggugat II ( Budi Kurniawan ) pada saat itu ikut menampung usaha sebagai “ spekulan “ dengan membeli tanah dengan harga murah dibawah standar harga yang berlaku mulai dari Rp500,00 (lima ratus rupiah) per meter persegi – Rp1000 (seribu rupiah) per meter persegi dengan pembayaran dicicil dalam waktu yang cukup lama hingga mencapai luas kurang lebih 50 ha tanpa ada kepastian/rencana peruntukannya hingga tanah tersebut kembali terlantar dan kritis sebagian digarap oleh bekas penggarap sebagai petani penggarap, hal ini pada saat itu sangat bertentangan dan melanggar ketentuan UU No. 56Prp/1960 tentang batas kepemilikan tanah pertanian pasal 1 ayat 2 juga berarti menggalkan usaha pemerintah “ program landreform “ yang telah mendistribusikan tanah negara kepada masyarakat; Hal hal ini

yang

kemungkinan bahwa

Tergugat

dapatkan informasi dilapangan dan

diduga Sertifikat milik Tergugat berada dibawah

penguasaan Penggugat II karena telah ada komitmen dan perjanjian yang telah direncanakan dan disepakti antara Penggugat II dengan instansi dan pemerintah setempat hingga Sertifikat tidak ketemu dan sangat susah tidak ada yang dapat menjelaskan, dan timbul pertanyaan Tergugat mengapa Penggugat II terus terusan berusaha mengejar Tergugat dan datang ke tempat bekerja di Pandeglang beberapa kali dengan alasan akan membeli dan katanya telah dibeli namun Tergugat belum pernah menjual dan menyuruh menjual atau menyuruh untuk mengalihkan kepada pihak lain sampai sekarang; 7. Bahwa, tanah hasil redist yang berasal dari tanah Hak Guna Usaha baik Tergugat maupun masyarakat adalah merupakan

pemohon yang

beritikad baik dan harus dilindungi secara hukum ; Bahwa, pada dasarnya dengan dimohonkan redist dari tanah Hak Guna Usaha adalah program landreform untuk membantu para petani dan warga masyarakat Kecamatan Sukaluyu yang tidak mempunyai lahan


pertanian untuk kesejahteraan masyarakat Desa Sukamulya Kecamatan Sukaluyu sehingga dengan telah menerima tanah redist tersebut akan memberikan

dampak sangat

besar

bagi

masyarakat

dalam hal

pendapatan nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Sukaluyu; 8. Bahwa, dalil gugatan Penggugat Cs pada angka 7 ( tujuh ) menerangkan bahwa “ .........melalui bendaharawan khusus kantor agraria Cianjur dibayar uang pemasukan kepada negara, atas nama 26 orang penerima hak redistribusi...selanjutnya pada bulan juni 1990 dilakukan pembayaran ganti rugi kepada negara untuk 75 orang penggarap......” dari total 101 Sertifikat, Hal ini Penggugat tidak menyebutkan oleh siapa dan apakah telah dibayar kewajiban tersebut ?; Bahwa, penerima redistribusi tanah negara Ex Hak Guna Usaha di Desa Sukamulya Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur dengan total seluruhnya sebanyak 101 Sertifikat, pada tahun 1988 sesuai dengan SK Gubernur Jawa Barat No 592.1.3/SK-17/Ditag/1988, tanggal 06-10-1988, seluas 73/7478 Ha. adalah tidak semua penerima hak yang telah membayar kewajiban ganti rugi kepada negara dan biaya kepemilikan lainnya seperti imbalan jasa bagi panitia penyelenggara redist ( kepada Sdr Misco Abdullah sebagai koordinator redist ) dan ganti rugi dari penerima hak yang telah dikeluarkan selama kurun waktu 9 ( sembilan ) Tahun sesuai dengan janji dan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya; Bahwa, ada catatan dan keterangan yang dibuat dan telah di bukukan serta diarsipkan pada tanggal 31 Desember 2010 dengan judul materi :” Gugatan Ganti rugi biaya kepemilikan Tanah dalam pelaksanaan redistribusi tanah ex Hak Guna Usaha Perkebunan “ Sindang Jaya “ kepada 101 orang petani penggarap di desa Sukamulya Kecamatan Sukaluyu Cianjur pada Tahun 1982 – 1990 seluas 73.8 Ha “; Bila dikutip sebagai berikut ; Sebagai bentuk pertanggung jawaban kami kepada para penyandang dana yang telah menanamkan modalnya untuk dipakai membiayai pelaksanaan redistribusi sejak tahun 1982 sampai tahun 2010 belum pernah dikembalikan, maka sebagai solusi yang riel kami menuntut agar pembayaran ganti rugi biaya yang telah terpakai itu dibebankan kepada


pihak pihak yang mempergunakan tanah tersebut sebagai usaha untuk mencari keuntungan yaitu kepada : 1. PT.Nyiurmas Graitama yang akan mempergunakan sebagai lokasi proyek perumahan seluas 12 ha yang terletak di blok Pasir bedog yaitu ( 30% x 12 ha x harga minimal Rp. 20.000.- /m2 ) = Rp. 720. Juta; 2. Budi Kurniawan Spekulan tanah yang beralamat di jalan Rajawali 67 Bandung yang telah membeli seluas kurang lebih 50 Ha yang terletak di blok Parung bedil, pasir Cabe dan Pasir Rawa yaitu ( 30 % x 50 ha x harga minimal Rp. 750,-/m2 ) = Rp. 1.125 milyar; 3. Usman spekulan tanah dari PT Subur Sumber Mas jalan Dukuh 1/3 Kramat jati Jakarta Timur seluas 5.8 ha yang terletak di Blok Parung bedil yaitu ( 30 % x 5.8 ha x harga minimal Rp. 7500.-/m2 ) = Rp. 130.5 juta Catatan : Bahwa Sdr Budi Kurniawan ( Penggugat II ) pada nomor 2 tersebut

di

atas,

tidak

melaksanakan

sebagaimana janji dan kesepakatan

kewajibannya/ingkar

janji

biaya ganti rugi yang telah

dikeluarkan oleh koordinator panitia penyelenggara redist sebesar Rp. 1.125.000.000.00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) akibatnya dari tidak dibayarnya kewajiban tersebut sebagian para penyandang dana dalam pelaksanaan redist mengalami kerugian yang sangat besar karena tidak dibayar ; 9. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana pada angka

9

(sembilan) mendalikan “ sesuai dengan penjelasan diatas maka dalil Penggugat adalah berdasarkan keputusan bersama penggarap sehingga Penggugat dibenarkan dan berhak untuk dinyatakan sebagai turut memiliki tanah bersama dengan Tergugat berupa hak memiliki sebagian tanah atas tanah Hak milik Nomor 94/ Desa Sukamulya luas 7660 (tujuh ribu enam ratus enam puluh) meter persegi....” ; Bahwa, dalil tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar serta alas hak yang benar, kepemilikan atau ikut memiliki atas sebagian tanah milik Tergugat tidak ada daftar nama para penggugat I dan Tergugat tidak pernah ikut dan membuat suatu kesepakatan sebagaimana yang didalilkan oleh para penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang ini tidak mengetahui dan tidak mengenal kepada para Penggugat I semenjak tanah a quo tersebut Tergugat kuasai ; Bahwa, Tergugat selama menguasai tanah a quo tersebut kurang lebih hampir 22 Tahun lamanya hingga sampai sekarang belum pernah ada


kedatangan yang bernama para Penggugat I bila merasa ikut memilki atas tanah tersebut apakah para penggugat I ikut atau telah membayar pajak selama ini kepada negara atas tanah a quo..... ? apakah para penggugat I....dengan mendapatkan tanah redist ada dasar hukumnya atau terdaftar pada daftar nama redist.....? ; Bahwa, posisi atau kapasitas para penggugat I dalam gugatan para penggugat

tidak

menyebutkan

sebagai

apa

kapasitasnya

dalam

kepemilikan hak atas tanah...apakah penggarap atau pendompleng atau sebagai apa....., bila dicermati dalil dalam gugatan penggugat seolah olah mengikrarkan dan menyatakan diri ikut dalam kesepakatan untuk menjadi pemilik tanah dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan sedangkan nama para penggugat I tidak ada dalam daftar nama sebagai pemegang hak atas tanah tanah redistribusi di blok Parungbedil Desa Sukamulya Kecamatan Sukaluyu Kabupaten DT II Cianjur, tanggal 18 Agustus 1998 begitu juga pada daftar nama yang dibuat oleh koordinator penyelenggaraan redist tanggal 01 April 2012; 10. Bahwa, dalil Penggugat I Cs pada angka 11 ( sebelas ) mendalilkan “ ....hak Para Penggugat I sesuai kejadiannya telah dialihkan kepada penggugat II, melalui Asep Sukur sesuai dengan kwitansi penerimaan uang oleh Asep Sukur senilai Rp12.000.000 ( dua belas juta rupiah ) tertanggal 27 Maret 2002.....” Bahwa, Tergugat tidak

memahami dan tidak mengerti maksud yang

didalilkan Penggugat I Cs tersebut di atas, kejadian apa....? apa yang dialihkan.... ? serta penerimaan uang apa..... ? ; Bahwa, dalil penggugat I Cs tersebut di atas karena menyangkut kwitansi penerimaan uang oleh Asep Sukur senilai Rp12.000.000,00 ( dua belas juta rupiah ) tertanggal 27 Maret 2002, dan Tergugat telah mengcounter peristiwa tersebut di atas dengan telah melaporkan kepada pihak kepolisian sekarang dalam proses dan penanganan pihak kepolisian untuk penyelidikan dan penyidikan atas dugaan adanya rekayasa pengalihan / penjualan tanah milik Tergugat serta diduga telah ada yang menyerobot dan menguasai tanah a quo milik Tergugat; 11. Bahwa, dalil Penggugat I Cs pada angka 11 ( sebelas ) mendalilkan “ ......... : kemudian tanah tersebut dilepas/dijual kepada Penggugat II yakni Budi Kurniawan “, bahwa dugaan Tergugat selama ini benar dengan


munculnya Penggugat II dalam perkara ini adalah dugaan adanya rekayasa dan Tergugat akan buktikan dalam persidangan; 12. Bahwa, dugaan yang terjadi dan informasi yang didapat dari masyarakat bahwa Sertifikat Hak Milik masyarakat yang mendapatkan tanah redist dahulu pada saat pembagian kepada masyarakat diduga tidak dibagikan secara keseluruhan dan ada sebagian sertifikat yang telah diambil dari instansi pemerintah yang diolah atur dengan menyalahi aturan hukum serta adanya kerja sama para pihak yang harus dipertanggung jawabkan secara hukum yaitu mengambil sertifikat

tanpa ijin dari pemiliknya

sehingga masyarakat ada yang tidak menerima sertifikat

sampai

sekarang nanti kami akan buktikan pada saat sidang pembuktian; 13. Bahwa, tidak benar dalil gugatan Penggugat Cs pada angka 12, dalil Para Penggugat rupanya dalam gugatan sudah tidak menyampaikan dalil gugatannya berdasarkan peristiwa yang sebenarnya secara utuh namun hanya info dan perkiraan serta pendapat dari para penggugat sediri...apakah para penggugat mengetahui kalo orang tuanya membayar atau tidak membayar sekalipun orang tua tergugat sebagai panitia dalam penyelenggaraan tanah redist.....dapat saudara Penggugat buktikan dipengadilan kalau benar orang tua Tergugat tidak menyetorkan uang tersebut secara penuh; Bahwa, Tergugat sama sekali tidak pernah menjual dan menggadaikan serta mengalihkan kepada siapapun apalagi menerima uang serta tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun dalam hal urusan tanah a quo yang jelas jelasnya bahwa tanah a quo tersebut adalah milik Tergugat sebagaimana kepemilikan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 94 atas nama Bubun Bin Aceng dan tidak akan diperjual belikan dan akan dimanfaatkan sebagaimana program landreform bagi masyarakat desa dan Kecamatan Sukaluyu; Bahwa,

dalil

para

penggugat

sudah

selayaknya

tidak

perlu

dipertimbangkan karena apa yang didalikan bukan kepada peristiwa dan fakta yurisdis yang nantinya harus dibuktikan akan tetapi hanya pendapat dan perkiraan semata yang tentunya dalam suatu permohonan gugatan tidak mempunyai nilai hukum yang akan dipertimbangkan majleis dalam peristiwa namun Tergugat akan mengcounter atas dalil para penggugat tersebut di atas;


14. Bahwa, dalil gugatan Penggugat Cs pada positanya mempunyai

adalah tidak

alas hak, sangat kontradiktif dan bertentangan dengan

hukum, apa yang diinginkan oleh para Penggugat I Cs dan Penggugat II, sangat terlihat jelas keinginan Penggugat II sekalipun tidak jelas

menarik Penggugat I Cs

dijadikan sebagai Penggugat I, mengapa Asep

Sukur tidak dijadikan sebagai Tergugat atau pihak dalam perkara a quo ini begitu juga para panitia penyelenggara tanah redist ; Bahwa, persoalan tanah redist yang ada di Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur pada saat sekarang ini telah banyak persoalan akibat dengan olah atur yang diduga dilakukan oleh Tergugat akan

Penggugat II ( nanti

buktikan di persidangan baik secara yuridis maupun

dalam kesaksian dipersidangan ) sampai dengan sekarang masih banyak para penerima hak atas tanah redist dengan olah atur Penggugat II dan kelompoknya sampai mengalami kerugian, kesusahan dan tidak ada kejelasan seperti Penggugat II masih mempunyai hutang

yang tidak

diselesaikan kepada masyarakat sebagai penerima hak atas tanah redist yang akan dibayar kenyataannya tidak diselesaikan

tapi sertifikatnya

telah diambil, Sertifikat tanah redist milik masyarakat yang diambil dengan janji akan dikembalikan ternyata tidak diserahkan kembali yang akhirnya tidak jelas keberadaan Sertifikat milik masyarakat, menukar nukar tanah redist yang hak masyarakat dengan dalih akan dibeli kenyataannya telah dialihkan dan banyak peristiwa lainnya; Bahwa, upaya Penggugat Cs dengan berbagai cara ingin memiliki dan menguasai tanah a quo yang sudah dimiliki oleh Tergugat, yang nyatanyatanya sudah jelas bahwa tanah a quo selama 22 ( dua puluh dua ) Tahun lamanya ( 1994 hingga sekarang ) tidak pernah ada keberatan, tuntutan……….kenapa baru sekarang dipermasalahkan, apalagi dalam Gugatan Penggugat II dengan memajukan Penggugat I Cs menuntut Tergugat untuk pengalihan hak adalah tidak beralas hak, hal tersebut adalah yang sangat tidak masuk akal dan tidak mendasar ? ; 15. Bahwa, dalil-dalil gugatan penggugat Cs pada positanya adalah sangat kontradiksi dengan kronologis dan kenyataan yang terjadi apalagi dalam hubungan hukum antara satu sama lain sangat tidak ada korelasinya terutama dalil gugatan Penggugat II yang ditujukan kepada Tergugat hal ini sangat tidak ada relevansinya, bila Tergugat pernah menjual atau pernah ada kesepakatan atau perjanjian lainnya sehingga dapat


mengakibatkan beralihkan hak atau sesuatu hak pada orang lain baru akan dapat disadari dan bisa dipahami alasan hukumnya, maka dari itu gugatan Penggugat I Cs dan Penggugat II harus ditolak seluruhnya ; 16. Bahwa, Tergugat

menolak dengan tegas dalil Penggugat I Cs dan

Penggugat II cukup alasan hukum apabila Tergugat menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat karena tidak berdasar, tidak beralas hak dan tidak ada suatu perbuatan hukum yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat, yang mana seluruh prosedur dan mekanisme serta aturan hukum yang berlaku telah dilaksanakan, jadi tidak ada suatu Pelanggaran atau melanggar hukum apapun hal ini cukup beralasan hukum; 17. Bahwa, Tergugat

menolak dengan tegas dalil Para Penggugat

yang

menuntut sebagaimana petitum dalam gugatannya, dan Tergugat merasa dirugikan atas sikap dan peristiwa ini karena olah atur Penggugat II sehingga mengalami kerugian baik materi dengan harus mengeluarkan biaya pengurusan hingga kepengadilan melalui jasa pengacara sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tersebut menjadi beban Penggugat tanggung renteng

ganti kerugian materil

I Cs dan Penggugat II

secara

harus diganti kepada Tergugat serta tuntutan

Immateril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hingga total Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah); DALAM REKONVENSI 18. Bahwa, Tergugat Konvensi, sekarang Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Penggugat I Cs Konvensi dan Penggugat II Konvensi, sekarang Tergugat I Cs Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi: 19. Bahwa, mohon dalil dalil Tergugat Rekonvensi

dalam

jawaban

dalam Konvensi atas

gugatan

/Penggugat

Penggugat

Cs

Konvensi/Tergugat Cs Rekonvensi di atas dianggap menjadi bagian dari dan oleh karena itu tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonvensi ini ; 20. Bahwa, menurut hukum setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap ( penjelasan Umum KUHAP angka 3 huruf c ) ; 21. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akan meng-counter terhadap apa yang diajukan oleh Penggugat I Cs Konvensi/Tergugat I Cs


Rekonvensi

dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Konvensi, karena

dianggap telah merugikan Penggugat Konvensi/Tergugat

Rekonvensi

yang mengganggap ada hak para Penggugat I Cs/Tergugat I Cs Rekonvensi dan orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyalahi aturan; 22. Bahwa, Penggugat Rekonvensi atas tanah a quo tersebut di atas didapat telah memenuhi prosedur serta tahapan-tahapan

dalam permohonan

tanah redist dari tanah Hak Guna Usaha serta tidak melawan hukum; 23. Bahwa, kepemilikan tanah a quo yang dipersoalkan adalah tanah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

( Bubun Bin Aceng )

sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 94 yang terletak di Blok Bekasan atau dikenal dengan nama Blok Parung bedil, RT. 10. RW.04, Desa Sukamulya Kecamatan

Sukaluyu Kabupaten Cianjur, SPPT Nomor

32.05.141.005.003-0123.0 luas 7660 (tujuh ribu enam ratus enam puluh) meter persegi ; Bahwa, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekopensi mendapatkan atau memiliki

tanah a quo berdasarkan proses dan prosedur yang telah

sesuai dan mekanisme serta aturan hukum yang berlaku dengan syarat dan dasar yang jelas sebagaimana haknya berdasarkan Surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.89/DJA/1984 tanggal 18 April 1984 yang ditetapkan sebagai tanah Landreform, Leter C Nomor 1812, surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk II Cianjur Nomor DR.03/Bup/D/VIII56/1987, tanggal 10 April 1987 tercatat atas nama Bubun Bin Aceng dengan batas-batas sebagai berikut: Barat

: Tanah Negara;

Utara

: Tanah Zenal;

Selatan

: Tanah Negara;

Timur

: Tanah milik Edi;

24. Bahwa, Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi ( Budi Kurniawan ) pada saat itu terlibat dalam proses dan ikut usaha sebagai “ spekulan “ atas tanah masyarakat Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur yaitu dengan membeli tanah dengan harga murah dibawah standar harga yang berlaku mulai dari Rp500,00 (lima ratus) per meter persegi – Rp1000,00 (seribu rupiah) per

meter persegi dengan pembayaran kepada para

pemilik tanah redist dengan dicicil dalam waktu yang cukup lama hingga mencapai luas kurang lebih 50 ha tanpa ada kepastian/rencana


peruntukannya hingga tanah tersebut kembali terlantar dan kritis sebagian digarap oleh bekas penggarap sebagai petani penggarap, hal ini pada saat itu sangat bertentangan dan melanggar ketentuan Undang – undang

Nomor

56Prp Tahun 1960 tentang batas kepemilikan tanah

pertanian pasal 1 ayat 2 juga berarti menggalkan usaha pemerintah “ program landreform “ yang telah mendistribusikan tanah negara kepada masyarakat; Hal

hal

ini

yang

Tergugat

Konvensi

/

Penggugat

Rekonvensi

mendapatkan informasi dilapangan dan kemungkinan bahwa

diduga

Sertifikat milik Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi

berada

dibawah penguasaan Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi, bila informasi dan keterangan yang didapat dimasyarakat bahwa telah ada komitmen dan perjanjian yang telah direncanakan dan disepakati antara Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dengan instansi dan pemerintahan setempat,

hingga dengan keyakinan Sertifikat

diketemukan dan sangat susah mencari informasi tersebut dan tidak ada yang dapat menjelaskan, dan akhirnya timbul pertanyaan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi

mengapa Penggugat II Konvensi/

Tergugat II Rekonvensi dari dulu terus terusan berusaha mengejar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai datang ke tempat dinas

bekerja di Pandeglang – Banten beberapa kali dengan alasan

akan membeli dan katanya telah dibeli melalui kakak dan ijin dari orang tua

Tergugat

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi,

dan

Tergugat

Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada saat itu pernah menyampaikan kepada Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi bahwa “ tanah a quo tersebut tidak akan dijual “ dan belum pernah menyuruh menjual atau mengijinkan kepada siapapun untuk mengalihkan kepada pihak lain sampai sekarang; 25. Bahwa, Penggugat I Cs Konvensi /Tergugat I Cs Rekopensi dalam dalil dan pengakuannya benar mempunyai hak namun hak kepemilikan tersebut tidak didasari dengan bentuk suatu surat kepemilikan yang syah dan diakui negara akan tetapi hanya dengan cerita dan keinginan dengan permohonan melalui pengadilan, maka dari itu proses permohonan harus melalui mekanisme yang harus ditempuh sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;


Bahwa, Penggugat I Cs Konvensi / Tergugat I Cs Rekonvensi adalah bukan penerima hak atas tanah redist begitu juga Penggugat II/ Tergugat II Rekonvensi bila dicermati peristiwanya serta keikut sertaannya selama ini pada proses permohonan tanah redist banyak persoalan hukum yang harus ditanggung dan dipertanggung jawabkan baik kepada Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi

maupun masyarakat Kecamatan

Sukaluyu Kabupaten Cianjur yang memberikan akibat yang tidak jelas tentang kepemilikan serta hak hak masyarakat sehingga banyak yang tidak memegang surat akibat diambil dengan dalih dipinjam atau akan ditukar dan sebagainya; 26. Bahwa,

secara hak kepemilikan atas tanah yang syah berdasarkan

Undang Undang Agraria bahwa tanah a quo tersebut telah dianggap diterlantarkan / tidak digarap/ tidak dikuasai / tidak dimiliki oleh Penggugat I Cs Konvensi /Tergugat I Cs Rekonvensi bila benar merasa memiliki

atau

merasa

mempunyai

hak

bahkan

tidak

pernah

melaksanakan pembayaran kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan selama 22 ( dua puluh dua ) Tahun lamanya sebagaimana ketentuan pasal 27 UUPA, Hak Milik Hapus karena : 26.1. Tanahnya

jatuh

pada

Negara

(karena

pencabutan

hak

berdasarkan Pasal 18 UUPA, karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, karena ditelantarkan, karena Pasal 21 Ayat 3 dan Pasal 26 ayat 2 UUPA); 26.2. Tanahnya musnah; 26.3. Dalam hukum Adat mengenal “ Lembaga “ yang disebut dengan Pelepasan Hak atau rechtsverweking yang berpijak kepada azas kepastian hokum (rechtszekerheid) dalam berbagai yurisprudensi RvJ atau HR maupun MA ditentukan ialah 15, 18, 20 tahun, yang terlama 30 tahun (sama dengan KUHP), yang dapat dibatalkan saat pengajuan gugatan telah lewat 18 tahun, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik sebagaimana Putusan MA No.499K/Sip/1970, tanggal 4 Pebruari 1970; 26.4. Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur mendapat pelindungan hukum (Put RvJ Jakarta 12 Januari 1940, T 154 hal 269);


27. Bahwa, sudah selayaknya dan kewajibannya di depan hukum dan harus dipertanggung jawabkan atas Gugatan ini bahwa Penggugat I Cs Konvensi

/ Tergugat I Cs Rekonvensi

Konvensi/Tergugat

II

Rekonvensi

dan Penggugat II telah

salah

alamat

menggugat/menuntut Penggugat Rekopensi / Tergugat Konvensi nyata-nyatanya

yang

tidak ada hubungan hukum serta tidak ada korelasi

hubungan hukum yang ada adalah hubungan hukum/persoalan antara Penggugat I Cs Konvensi/Tergugat I Cs Rekonvensi, Penggugat II Konvensi /Tergugat II Rekonvensi dengan Asep Sukur sebagai pihak penjual, untuk itu Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekopensi , mohon kepada majelis yang memeriksa, meneliti dan memutus perkara bahan pertimbangan atas perkara ini akan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi

menyampaikan sebagai berikut :

 Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi

telah terganggu

dengan adanya Gugatan ini apalagi dijadikan / ditarik sebagai Tergugat Konvensi/Pengguat Rekonvensi, padahal tidak pernah ada hubungan hukum apapun dengan Penggugat I Cs Konvensi/Tergugat I Cs Rekonvensi Rekonvensi

atau dengan Penggugat II Konvensi/ Tergugat II

dalam hal urusan perjanjian jual beli atau perjanjian

apapun dalam perkara tanah a quo ini apalagi tuntutannya memohon pengalihan hak ;  Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Tergugat

Konvensi, telah jelas dan

diakui secara hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 94 adalah tanah milik Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi

( Bubun Bin

Aceng );  Bahwa,

dengan persoalan gugatan tanah a quo ini Penggugat

Rekonvensi / Tergugat

Konvensi

dengan terpaksa telah

mengadukan dan melaporkan kepada pihak kepolisian ;  Bahwa, dengan adanya pengakuan Penggugat I Cs Konvensi / Tergugat I Cs Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi

nantinya di depan hukum harus dapat mempertanggung

jawabkan baik secara tuntutan perdata berupa penggantian biaya pengurusan

perkara

oleh

Rekonvensi/Tergugat Konvensi

pengacara

kepada

Pengguat

sebesar Rp.530.000.000 (lima ratus

tiga puluh juta rupiah ) maupun tuntutan secara pidana atas dugaan telah terjadi pengalihan hak atas tanah dengan bukti berupa kwitansi


pembayaran tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang diduga telah dipalsukan tanda tangan penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi ;  Bahwa, Gugatan Penggugat Cs dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam dalilnya telah mengalami kerugian baik materi maupun immateri dengan total sebesar Rp530.000.000,00 ( lima ratus tiga puluh juta rupiah) untuk itu Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi berhak menuntut atas kerugian yang dialami selama ini oleh karena akibat dari Gugatan Penggugat I Cs Konvensi/Tergugat I Cs Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi /Tergugat II Rekonvensi, yaitu ; Maka berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kiranya Yth Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut : DALAM KONVENSI : Bagian Eksepsi : 1. Menerima dalil eksepsi Tergugat seluruhnya : 2. Menolak dan atau menyatakan tidak dapat diterima seluruh gugatan Para Penggugat; Bagian Pokok Perkara ; 1. Menolak Gugatan Penggugat I Cs dan Penggugat II Seluruhnya; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; DALAM REKONVENSI ; 1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi ; 2. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi ; 3. Menyatakan Tergugat I Cs Rekonvensi/Penggugat I Cs Konvensi Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi

dan

telah melakukan

perbuatan melawan Hukum ; 4. Menyatakan Penggugat I Cs Konvensi/Tergugat I Cs Rekonvensi tidak mempunyai hak atas tanah a quo milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi

atas Sertifikat Hak Milik Nomor 94 Desa Sukamulya

Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur ; 5. Menyatakan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi tidak sah dan tidak berdasar hukum pengalihan hak atas tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 94 Desa Sukamulya Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur ;


6. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi

adalah

pemilik yang sah atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 94 Desa Sukamulya Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur yang sah ; 7. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum Aceng Gunawan dan endang menerima uang persekot sebagai persekot jual beli tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi

dengan total sebesar

Rp2.000.000,00 ( dua juta rupiah ) dan serta penerimaan uang oleh Asep Sukur sebesar Rp12.000.000,00 ( dua belas juta rupiah ) ; 8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik atas nama Bubun Nomor 94 Desa Sukamulya Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur yang selama ini tidak pernah ketemu selama dua puluh dua tahun telah dicari dan dinyatakan hilang dan tidak berlaku kembali ; 9. Menyatakan dan memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk mengeluarkan/menerbitkan kembali Sertifikat Hak Milik Pengganti atas nama Bubun Bin Aceng Nomor 94 Desa Sukamulya Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur ; 10. Menghukum Tergugat I Cs Rekonvensi/Penggugat I Cs Konvensi

dan

Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian atas biaya jasa pengurusan pengacara akibat dalam perkara a quo dengan total sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi ; 11. Menghukum Tergugat I Cs Rekonvensi/Penggugat I Cs Konvensi Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi

dan

untuk membayar ganti

rugi Immateri kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat

Konvensi

dengan total sebesar Rp500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah ) harus dibayar selambat lambatnya 7 hari sejak putusan ini dibacakan / diputuskan; 12. Menghukum Tergugat I Cs Rekonvensi/Penggugat I Cs Konvensi

dan

Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah ) per hari setiap kali lalai dalam melaksanakan putusan perkara berkekuatan hukum tetap dan pasti ( in kracht van gewijsde ); DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;


ATAU: Agar Pengadilan Negeri Cianjur berkenan menjatuhkan keputusan

yang

seadil-adilnya (Ex aquo et bono); Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Cianjur telah menjatuhkan putusan tanggal 15 September 2016 Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Cjr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: DALAM KONVENSI Dalam Eksepsi: - Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara: - Menyatakan Gugatan Para Penggugat I Konvensi/Para Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian; - Menyatakan bahwa Para Penggugat I Konvensi/Para Tergugat I Rekonvensi

bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

bersama-sama adalah pemilik tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 94, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur atas nama Bubun Bin Aceng seluas 7660 (tujuh ribu enam ratus enam puluh) meter persegi; - Menyatakan bahwa tanah yang tadinya dimiliki oleh Para Penggugat I, Konvensi/Para Tergugat I Rekonvensi telah beralih menjadi hak Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi, setelah atas tanah tersebut telah dibayarkan oleh Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi kepada Asep Sukur yang telah memperoleh pengalihan hak atas tanah Para Penggugat I Konvensi/ Para Tergugat I Rekonvensi yang dialihkan kepadanya terlebih dahulu; - Menyatakan sebagian tanah tersebut yang tercakup oleh Sertifikat Hak Milik Nomor 94, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur,

seluas 7660

(tujuh ribu enam ratus enam puluh) meter

persegi yang tadinya secara keseluruhan dimiliki oleh Para Penggugat I Konvensi/ Para Tergugat I Rekonvensi bersama dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi maka sebagian seluas 5660 (lima ribu enam ratus enam puluh) meter persegi telah beralih kepada Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi yakni Budi Kurniawan,


dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 94 Desa Sukamulya, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur,

dari sebelumnya seluas

7660 (tujuh ribu enam ratus enam puluh) meter persegi, atas nama Bubun Bin Aceng, sebagian hanya seluas 5660 (lima ribu enam ratus enam puluh) meter persegi

menjadi atas nama Penggugat II

Konvensi/Tergugat II Rekonvensi

yakni Budi Kurniawan, dengan

segala akibat hukumnya; - Menolak gugatan Para Penggugat I Konvensi/ Para Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi untuk selain dan selebihnya; DALAM REKONVENSI - Menolak gugatan

Penggugat

Rekonvensi / Tergugat Konvensi

untuk seluruhnya; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI - Menghukum

Tergugat

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi

untuk

membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cianjur yang menyatakan bahwa pada tanggal

26

September 2016 semula Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi sekarang Pembanding I/Terbanding III telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 15 September 2016 Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Cjr untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding; Membaca risalah permberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Penggugat I Konpensi/Para Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konpensi/ Tergugat II Rekonvensi sekarang Terbanding I/Pembanding II dan Terbanding II/Pembanding III; Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cianjur yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2016 semula Para Penggugat I Konpensi/Para Tergugat

I

Rekonpensi dan Penggugat II Konpensi/Tergugat II Rekonpensi sekarang


Terbanding I/Pembanding II dan Terbanding II/Pembanding III telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 15 September 2016 Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Cjr untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding; Membaca risalah permberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Nopember 2016, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding I/Terbanding III; Membaca surat Memori banding yang disampaikan semula Tergugat

Konpensi/

Penggugat

Rekonvensi

sekarang

Pembanding

I/Terbanding III tertanggal 12 Oktober 2016, sebagaimana Akta Penerimaan Memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 12 Oktober 2016 Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Cjr dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada semula Para Penggugat I Konpensi/Para Tergugat

I Rekonpensi dan

Penggugat II Konpensi/Tergugat II Rekonpensi sekarang Terbanding I/Pembanding II dan Terbanding II/Pembanding III pada tanggal 18 Oktober 2016; Membaca Kontra memori banding yang disampaikan oleh semula Para Penggugat I Konpensi/Para Tergugat I Rekonpensi dan Penggugat II Konpensi/Tergugat II Rekonpensi sekarang Terbanding I/Pembanding II dan Terbanding II/Pembanding III

tertanggal 5 Desember 2016 dan kontra

memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan disampaikan dengan sah

dan dengan cara seksama

kepada

semulaTergugat

Konpensi/

Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding I/Terbanding III pada tanggal 13 Desember 2016; Membaca surat Memori banding yang disampaikan semula Para Penggugat I Konpensi/Para Tergugat I Rekonpensi dan Penggugat II Konpensi/ Tergugat II Rekonpensi sekarang Terbanding I/Pembanding II dan Terbanding II/Pembanding III tertanggal 5 Desember 2016, dan

Memori

banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan dengan sah dan cara seksama kepada semula Tergugat Konpensi/ Penggugat

Rekonvensi

sekarang Pembanding I/Terbanding III pada tanggal 13 Desember2016; Membaca Kontra memori banding yang disampaikan oleh semula Tergugat Konpensi/ Penggugat

Rekonvensi sekarang PembandingI/


Terbanding III tertanggal 16 Desember 2016 sebagaimana Akta Penerimaan Kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 3 Januari 2017 Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Cjr; Membaca Risalah Pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Cjr tertanggal 13 Desember 2016 dan tertanggal 6 Nopember 2016 yang dibuat oleh jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, telah memberi kesempatan kepada semula Tergugat Konpensi/ Penggugat

Rekonvensi sekarang Pembanding I/

Terbanding III dan kepada Para Penggugat I Konpensi/Para Tergugat I Rekonpensi dan Penggugat II Konpensi/ Tergugat II Rekonpensi sekarang Terbanding I/Pembanding II dan Terbanding II/Pembanding III untuk memeriksa berkas perkara selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dari semula Tergugat Konpensi/ Penggugat

Rekonvensi sekarang Pembanding I/Terbanding III

serta permohonan banding dari semula Para Penggugat I Konpensi/Para Tergugat I Rekonpensi dan Penggugat II Konpensi/ Tergugat II Rekonpensi sekarang Terbanding I/Pembanding II dan Terbanding II/Pembanding III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta menurut syaratsyarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ; Menimbang, bahwa memori banding dari semula Tergugat Konpensi/ Penggugat


dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal hal sebagai berikut Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur telah salah menerapkan hukum dalam putusan perkara a quo yang diperiksa. Bahwa

ternyata sertifikat yang dicari oleh Tergugat Konpensi/

Penggugat

Rekonvensi pada saat di Pengadilan

ada dibawah

Penguasaan Penggugat II Konpensi/Tergugat II Rekonpensi yang telah diberikankepada pembeli.


Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur sama sekali tidak mempertimbangkan hasil sidang ditempat yang pada saat sidang ditempat para Penggugat hanya pengakuan dan akal-akalan ternyata benar sama sekali tidak mengetahui tentang letak objek sengketa dan batas-batasnya, merasa mempunyai hak akan tetapi tidak diketahui tempat dan alamatnya. Dan mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini pada pokoknya : DALAM KONPENSI; DALAM EKSEPSI: -

Menerima dalil eksepsi Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi seluruhnya.

-

Menolak dan atau menyatakan tidak dapat diterima seluruh gugatan Para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi.

DALAM POKOK PERKARA: -

Menolak gugatan para Penggugat Konpensi/Tergugat Rerkonpensi;

-

Menghukum para Penggugat Konpensi/Tergugat Rerkonpensi;

DALAM REKONPENSI : -

Menerima gugatan para Penggugat Rekopensi/Tergugat Konpensi seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -

Menghukum para Penggugat Konpensi/Tergugat Rerkonpensi untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari semula Tergugat

Konpensi/

Penggugat

Rekonvensi

sekarang

Pembanding

I/Terbanding III tersebut maka oleh semula Para Penggugat I Konpensi/Para Tergugat I Rekonpensi dan Penggugat II Konpensi/ Tergugat II Rekonpensi sekarang Terbanding I/Pembanding II dan Terbanding II/Pembanding III mengajukan kontra memori yang pada pokoknya :


Bahwa Memori banding yang sekarang ini diajukan oleh Tergugat Konpensi/ Penggugat

Rekonvensi hanyalah merupakan pengulangan-

pengulangan saja dari apa yang sudah pernah dikemukakan oleh Pembanding

Bahwa

Pembanding

ternyata

tidak

mampu

dan

tidak

pernah

menerangkan atau menjelaskan asal usul tanah sengketa yang dinyatakan sebagai miliknya

Bahwa didalam pertimbangan Majelis Hakim sudah cukup jelas seluruh alasan dan pertimbangan untuk dijadikan dasar hukum dan pembuktian.

Dan mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya : -

Menerima gugatan Pembanding untuk seluruhnya

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri terdahulu atas perkara ini

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aeqube et bono) Menimbang, bahwa selanjutnya oleh semula Para Penggugat I Konpensi/Para Tergugat I Rekonpensi dan Penggugat II Konpensi/ Tergugat II Rekonpensi sekarang Terbanding I/Pembanding II dan Terbanding II/Pembanding III juga sekaligus mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukan hal hal sebagai berikut; -

Bahwa penjelasan hukum serta keterangan tertera dalam kontra memori banding diatas juga diajukan dalam memori banding ini.

-

Bahwa adapun hak atas tanah yang dimiliki adalah sesuai dengan kronologis kepemilikan pembagian tanah dari tanah redistribusi bekas pertanian

-

Bahwa awalnya dimiliki oleh Terbanding adalah seluas 2000 m2 . Adapun fakta sesungguhnya adalah ayahnya (Aceng Gunawan) Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari semula Para

Penggugat I Konpensi/Para Tergugat I Rekonpensi dan Penggugat II Konpensi/ Tergugat II Rekonpensi sekarang Terbanding I/Pembanding II dan Terbanding II/Pembanding III oleh semula Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding I/Terbanding III mengemukakan kontra memorinya sebagai berikut:


-

Bahwa secara singkat hak atas tanah yang dimilikinya dalam ringkasan kasus posisi kepemilikan tanah yang berasal dari tanah redistribusi ex HGU Perkrbunan Sindang Jaya.

-

Bahwa asal usul tanah sengketa yang dinyatakan sebagai miliknya penting untuk ditelusuri, jadi sekalipun sertifikat hak milik No 94 memang atas nama Bubun bin Aceng.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 15 September 2016 Nomor 4/Pdt.G/2016/ PN.Cjr, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama

memori

banding

semula

Tergugat

Konpensi/

Penggugat

Rekonvensi sekarang Pembanding I/Terbanding III dan kontra memori banding semula Para Penggugat I Konpensi/Para Tergugat I Rekonpensi dan Penggugat II Konpensi/ Tergugat II Rekonpensi sekarang Terbanding I/Pembanding II dan Terbanding II/Pembanding III tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dengan pertimbangan

sebagai

berikut: DALAM KONPENSI: DALAM EKSEPSI: Menimbang, bahwa sebagaimana dalam perkara a quo semula Tergugat Konpensi/ Penggugat


Terbanding III mengajukan eksepsi seperti diuraikan diatas yaitu : -

Eksepsi Diskwalifikasi in pesona (Penggugat tidak berkwalitas/ kompeten untuk menggugat).

-

Batas-batas objek sengkata tidak jelas (obscure libel)

-

Gugatan Penggugat kurang pihak.

-

Gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum.

-

Para Penggugat tidak mempunyai itikad baik. Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati pertimbangan

hukum Majelis Hakim Tingkat pertama khusunya yang berkaitan dengan masalah eksepsi seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat terhadap dua hal oleh karena menurut penilaian


Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan tersebut telah keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa sebagaimana dalam posita gugatan dari semula Para Penggugat I Konpensi/Para Tergugat I Rekonpensi dan Penggugat II Konpensi/ Tergugat II Rekonpensi sekarang Terbanding I/Pembanding II dan Terbanding II/Pembanding III dikemukakan memperoleh tanah sengketa bersama dengan semula Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding I/ Terbanding III dan masyarakat lain yang berasal dari tanah ex Hak Guna Usaha Perkebunan Sindang Jaya dengan sertifikat

Hak Milik

No.94,

Desa

Sukamulya,

Kecamatan Sukaluyu,

Kabupaten Cianjur luas 7660 M2; Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita gugatan juga didalilkan tanah sengketa luas 7660 M2 tersebut pada sekitar bulan Januari 1983 diadakan pengukuran dari Kantor Agraria Cianjur menjadi 101 kapling dengan luas pengukuran tanah sengketa tersebut menjadi 73,8 Ha saja; Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan diatas maka seharusnya pihak Para Penggugat Konpensi I dan II/Para Tergugat I dan II Rekonpensi sekarang Terbanding I/Pembanding II dan Terbanding II/ Pembanding III mengetahui letak dan batas-batas tanahnya masing-masing karena sudah diadakan pengkaplingan akan tetapi pada kenyataannya dalam posita gugatannya tidak pernah disebutkan ataupun digambarkan mengenai batas- batasnya dan juga tidak disebutkan berapa luas tanah yang diperoleh masing-masing setelah dilakukan pengkaplingan tersebut dan hanya menyebutkan 10.000 meter persegi untuk 5 (lima) orang dan 5.000 meter persegi untuk 3 (tiga) orang: Menimbang, bahwa dengan demikian adalah tidak jelas dan tidak dapat dipastikan mengenai batas- batas

tanah sengketa yang diperoleh

masing-masing Para Penggugat I dan II Konpensi/ Para Tergugat I dan II Rekonpensi

sekarang

Terbanding

I/Pembanding

II

dan

Terbanding

II/Pembanding III tersebut; Menimbang, bahwa meskipun

didalam pertimbangan Majelis

Hakim Tingkat Pertama menyebutkan mengenai batas tanah sengketa sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat, akan tetapi batas-batas tanah tersebut dimaksudkkan adalah dari seluruh tanah sengketa yang dipunyai kedua belah


pihak namun tidak dapat menyebutkan yang mana sebenarnya batas tanah yang dimiliki mereka masing-masing sehingga tetap tidak ada kejelasan mengenai batas- batas tanah tersebut; Menimbang, bahwa mengenai pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat banding tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangannya oleh karena esensi pemeriksaan/sidang ditempat dilakukan adalah untuk memastikan dan mencocokkan apabila dalam posita gugatan ada disebutkan mengenai batas-batas tanah yang disengketakan dan pada kenyataannnya dalam posita gugatan tidak pernah ada menyebutkan mengenai batas-batas tanah dimaksud maka dengan alasan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai hal tersebut harus dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita gugatan menyebutkan/menggambarkan

mengenai

batas-batas

tanah

tidak yang

disengketakan, maka sesuai dengan putusan Mahkamah Agung R.I No1149K/ Sip/1975 tanggal 17 April 1975

menyebutkan; suatu gugatan

perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana objek sengketanya berupa sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya oleh Penggugat dan tergugat maka dalam fundamentum petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan batas-batas tanah sengketa dan apabila tidak disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan tersebut, maka Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterma (Niet Onvankelijk Verklaard); Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat banding bahwa gugatan Para Penggugat I dan II Konpensi/ Para Tergugat I dan II Rekonpensi

sekarang

Terbanding

I/Pembanding

II

dan

Terbanding

II/Pembanding III tersebut haruslah dinyatakan kabur (obscure libel) dengan demikian eksepsi dari semula Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang PembandingI/ Terbanding III dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa selanjutnya akan diteliti mengenai eksepsi yang berhubungan dengan subjek sebagai Penggugat, sebagaimana dalam gugatan perkara a quo, apakah Para Penggugat I dan II Konpensi/ Para Tergugat I dan II Rekonpensi sekarang sekarang Terbanding I/Pembanding II dan Terbanding II/Pembanding III mempunyai kwalitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo;


Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi tersebut yang menyatakan ditolak, maka oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa apabila diteliti dan dicermati subjek sebagai Penggugat pada khususnya yang bernama EMED (Almarhum) yang dalam perkara a qou digantikan oleh ahli warisnya bernama AYI MULYANA dalam surat gugatan tidak dijelaskan apakah yang bernama AYI MULYANA tersebut benar satu-satunya sebagai ahli waris/ anak satu-satunya ataupun masih ada ahli waris lainnya dalam posita gugatan tidak dijelaskan dan tidak pula didukung dengan surat-surat bukti tentang keterangan waris yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa kedudukan AYI MULYANA sebagai pihak Penggugat dalam perkara a quo tidak didukung dengan alasan hukum yang kuat dan oleh karenanya beralasan untuk dikesampingkan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi dari semula Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding I/ Terbanding III tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan; DALAM POKOK PERKARA Menimbang, bahwa

maksud dan tujuan gugatan semula Para

Penggugat I dan II Konpensi/ Para Tergugat I dan II Rekonpensi sekarang Terbanding I/Pembanding II dan Terbanding II/Pembanding III adalah sebagaimana tersebut dalam dalam surat gugatan diatas; Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi semula Tergugat Konpensi/ Penggugat


dikabulkan, maka terhadap pokok perkara haruslah dinyatakan gugatan Para Penggugat I dan II Konpensi/ Para Tergugat I dan II Rekonpensi sekarang Terbanding I/Pembanding II dan Terbanding II/Pembanding III tidak dapat diterima (Niet Onvanklijk Verklaard); Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat I dan II Konpensi/ Para Tergugat I dan II

Rekonpensi sekarang Terbanding I/

Pembanding II dan Terbanding II/Pembanding III dinyatakan tidak dapat diterima maka mengenai materi pokok perkara demikian juga mengenai


memori banding maupun kontra memori banding tidak perlu dipertimbangkan lagi; DALAM REKOPENSI Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan semula Tergugat Konpensi/ Penggugat


adalah sebagaimana terurai diatas; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, mempelajari dan mencermati tentang gugatan Rekonpensi dari semula semula Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding I/ Terbanding III mengenai hal-hal yang berkaitan dengan objek sengketa yang telah dimuat dalam posita gugatan maupun hal-hal mengenai permintaan yang dimuat dalam petitum gugatan rekonpensi ternyata materinya saling berkaitan erat dengan gugatan Para Penggugat Tergugat I dan II

I dan II Konpensi/ Para

Rekonpensi sekarang Terbanding I/Pembanding II dan

Terbanding II/Pembanding III dan oleh karena itu mengenai pertimbanganpertimbangan

Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimuat

dalam

mempertimbangkan pokok perkara dalam konpensi maupun gugatan rekonpensi diambil alih dan dimasukkan dalam bagian pertimbangan ini menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konpensi berkaitan erat dengan gugatan rekonpensi dan pada uraian diatas telah dinyatakan bahwa gugatan konpensi dari Para Penggugat Rekonpensi

sekarang

Terbanding

I dan II/ Para Tergugat I dan II

I/Pembanding

II

dan

Terbanding

II/Pembanding III telah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) maka dengan alasan itu pula gugatan Rekonpensi semula Para Tergugat Konpensi/ Penggugat


Terbanding III juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijk Verklaard); DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI: Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari

semula Para

Penggugat I dan II Konpensi/ Para Tergugat I dan II Rekonpensi sekarang sekarang Terbanding I/Pembanding II dan Terbanding II/Pembanding III telah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijk Verklaard)maka berdasarkan


hal tersebut mereka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

hal-hal

yang

telah

dipertimbangkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 15 September 2016 Nomor 4/Pdt.G/2016/ PN.Cjr, tidak dapat dipertahankan lagi dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini; Menimbang, bahwa oleh karena

Para Penggugat

I dan II

Konpensi/ Para Tergugat I dan II Rekonpensi sekarang sekarang Terbanding I/Pembanding II dan Terbanding II/Pembanding III berada dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada semula Para Penggugat Tergugat I dan II

I dan II Konpensi/ Para

Rekonpensi sekarang Terbanding I/Pembanding II dan

Terbanding II/Pembanding III; Mengingat peraturan-peraturan hokum yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 dan HIR;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari semula Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang PembandingI/ Terbanding III dan permohonan banding dari semula Para Penggugat I Konpensi/Para Tergugat I Rekonpensi dan Penggugat II Konpensi/ Tergugat II Rekonpensi sekarang Terbanding I/Pembanding II dan Terbanding II/Pembanding III; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 15 September

2016

Nomor

4/Pdt.G/2016/

PN.Cjr,

yang

dimohonkan banding tersebut; DENGAN MENGADILI SENDIRI


DALAM KONPENSI : DALAM EKSEPSI : Mengabulkan eksepsi dari semula Tergugat Konpensi/ Penggugat

Rekonvensi

sekarang

Pembanding

I/

Terbanding III tersebut; DALAM POKOK PERKARA: Menyatakan gugatan dalam pokok perkara

dari semula

Para Penggugat I Konpensi/Para Tergugat I Rekonpensi dan Penggugat II Konpensi/ Tergugat II Rekonpensi sekarang

sekarang

Terbanding

I/Pembanding

Terbanding II/Pembanding III tidak dapat

II

dan

diterima (Niet

Onvanklijk Verklaard); DALAM REKONPENSI: Menyatakan gugatan Rekonpensi dari semula Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding I/ Terbanding III tidak dapat

diterima (Niet Onvanklijk

Verklaard); DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI: Menghukum semula Para Penggugat I Konpensi/Para Tergugat I Rekonpensi dan Penggugat II Konpensi/ Tergugat II Rekonpensi sekarang Terbanding I/Pembanding II dan Terbanding II/Pembanding III untuk membayar biaya perkara yang dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 oleh kami, NELSON PASARIBU, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, DALIZATULO

ZEGA, S.H., dan AGUS HARYADI, S.H., M.H. masing-

masing sebagai Hakim Anggota, yasng ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 15/PEN/PDT/2017 /PT.BDG. tanggal 16 Januari 2017, putusan tersebut pada hari

Selasa

tanggal 21 Maret 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan


dibantu oleh Ny.Deni Setiani, S.H.. Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasa Hukumnya ,Hakim Anggota, Ttd

DALIZATULO ZEGA, S.H.,

Hakim Ketua, Ttd

NELSON PASARIBU, S.H., M.H.

Ttd AGUS HARYADI, S.H., M.H. Panitera Pengganti, Ttd Ny. Deni Setiani, S.H.

Perincian Biaya Perkara : - Materai Putusan Rp. 6.000,00,- Redaksi /putusan Rp. 5.000,00,- Pemberkasan Rp. 139.000,00,==========================================================+ Jumlah ………………………….. Rp.150.000,00,(Seratus lima puluh ribu rupiah)


PT.BDG

Recommend Documents