PUTUSAN Nomor 209/Pdt/2015/PT.BDG.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara : ---------------------------------------------1. H. SIDIK BIN H. UTAY: Alamat Kp. Tegal Luhur Rt. 002 Rw. 002 Desa Bojong Koneng Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I, semula Penggugat
I ; ---------------------------------------
2. TRI ASTUTI WAHYUNING RAHAYU, SE : Alamat Jl. Bumi Daya IX No. 3 Rt. 002 Rw. 002, Kel. Cinere, Kec. Cinere, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II, semula Penggugat
II ; ---------------------------
3. AHYAR BIN CULI : Alamat Kp. Tegal Luhur Rt. 002 Rw. 002 Desa Bojong Koneng Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor,Propinsi
Jawa
Barat,
selanjutnya
disebut sebagai Pembanding III, semula Penggugat
III ; -------------------------------------
4. KH. SUTISNA : Alamat Kp. Tegal Luhur Rt. 001 Rw. 002 Desa Bojong Koneng
Kec.
Bogor,Propinsi
Babakan Jawa
Madang,
Barat,
Kab.
selanjutnya
disebut sebagai Pembanding IV, semula Penggugat
IV ; -------------------------------------
5. A. SAEPUDIN : Alamat Kp. Karang Tengah Rt. 004 Rw. 002 Karang Tengah
Kec.
Bogor,Propinsi
Babakan Jawa
Madang,
Barat,
Kab.
selanjutnya
disebut sebagai Pembanding V, semula Penggugat
V ; --------------------------------------
6. ACE SARIPUDIN : Alamat Kp. Tegal Luhur Rt. 001 Rw. 002 Desa Bojong Koneng Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor,Propinsi
Jawa
Barat,
selanjutnya
disebut sebagai Pembanding VI, semula Penggugat
VI ; ------------------------------------
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. LORENS SERWORWORA, SH. 2. EDWIN SALHUTERU, SH., dari Kantor Advokat EDWIN SALHUTERU, SH. & REKAN, beralamat di Jalan Udayana II/2 Sentul City, Bogor-Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 27 Desember 2014 ; -----------------------------------------------------------------MELAWAN 1. PT. ACCOR INDONESIA ( NOVOTEL RESORT SENTUL CITY), beralamat di Wisma BNI 46 Lt. 14 Kav. 1 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut
sebgai
Terbanding I, semula Tergugat I ; ------------2. PT. SENTUL CITY Tbk, beralamat di Jl. Thamrin Kavling 8 Lt. 2 Plaza Amsterdam Blok C/20 dan Blok C/27 Bukit Sentul, Bogor,
Propinsi
Jawa
Barat.
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. AZIS GANDA
SUCIPTA,
SH.
2.
MITTA
R.
NASHIDIK, SH. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor AZIS GANDA SUCIPTA & PARTNERS, beralamat di Jalan MH. Thamrin Kav. 8, Sentul City, Bogor-Jawa Barat, berdasakan Surat tertanggal disebut
30
Januari
sebagai
Kuasa
2015,
Khusus
selanjutnya
Terbanding II,
semula
Tergugat II ; ------------------------------------------3. BADAN
PERTANAHAN
NASIONAL
KABUPATEN
BOGOR,
beralamat di Jl. Tegar Beriman, Pemda Bogor,
Propinsi
Jawa Barat, selanjutnya
disebut sebagai Turut Terbanding, semula Turut Tergugat ; -------------------------------------
2
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; ------------------------------------------------1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 15 Mei 2015, Nomor 209/PEN/PDT/2015/PT.BDG. ; -------------2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; ------------------------------------------------------------------TENTANG DUDUK PERKARANYA : Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 27 Nopember
2013 dibawah register No. 230/Pdt.G/2013/PN.Cbn., yang
pada pokoknya sebagai berikut : ------------------------------------------------------Bahwa PENGGUGAT I, II, III, IV, V, VI adalah pernilik yang sah atas sebidang tanah yang lokasi dan tanahnya diuaraikan sebagai berikut; Tanah atas nama PENGGUGAT I (H. SIDIK BIN UTAY), sesuai bukti hak milik adat girik C Desa No, 2993 a, seluas 1000 M2, terletak di Blok 002, Kampung Tegal Luhur Rt.002/002 Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut : -----------------------------------------------------Sebelah Utara
: berbatasan dengan tanah milik Kadir.
Sebelah Timur
: berbatasan dengan tanah milik Ujang Arup.
Sebelah Selatan
: berbatasan dengan tanah milik Ujang Arup.
Sebelah Barat
: berbatasan dengan tanah milik Sudin.
Tanah
yang
dibeli
oleh
PENGGUGAT
II
(TRI
ASTUTI
WAHYUNINGRAHAYU), sesuai bukti hak milik adat girik C Desa No. 866, atas nama:Aman B. Sarwan seluas: 1000 M2, terletak di Blok 002, Kampung Tegal Luhur Rt.002/002 Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dengan batasbatas sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------Sebelah Utara
: berbatasan dengan tanah milik Aman/Sentul City ; -------------------------------
Sebelah Timur
: berbatasan dengan tanah milik. Tuty Ana.
3
Sebelah Selatan
: berbatasan dengan tanah milik H. Ahmad.
Sebelah Barat
: berbatasan dengan tanah milik H. Sutisna ; -------------------------------------------
Tanah atas nama PENGGUGAT III (AHYAR BIN CULI), sesuai buku hak milik adat girik C. Desa No.2662 a seluas:850.M2, terletak di Blok 002, Kampung tegal Luhur Rt.002/002 Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dengan batasbatas sebagai berikut : -------------------------------------------------------------Sebelah Utara
: berbatasan dengan lanah milik Aman/Dani.
Sebelah Timur
: berbatasan dengan lanah milik Culi.
Sebelah Selatan
: berbatasan dengan tanah milik Ujang/Utay.
Sebelah Barat
: berbatasan dengan tanah milik H. Baesuni.
Tanah atas nama PENGGUGAT IV (KH. SUTISNA), sesuai bukti Hak Milik adat girik C. Desa No. 3004a, scluas 1500.M2, tcrlctak di Blok 002, Kampung Tegal Luhur Rt.002/002 Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang,Kabupaten Bogor, dcngan batas batas sebagai berikut : --------------------------------------------------------------Sebelah Utara
: berbatasan dengan tanah miljk Mumun/H. Uca.
Sebelah Timur
: berbatasan dengan tanah milik H. Emad.
Sebelah Selatan
: berbatasan dengan tanah milik Madsuhi
Sebelah Barat
: berbatasan dengan tanah milik Mala.
Tanah atas nama PENGGUGAT V (A. SAEPUDIN) scsuai bukti hak milik adat girik G. Desa No. 2279a, seluas 3000.M2, terletak di Blok 002, Kampung Tegal Luhur Rt.002/002 Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dengan batasbatas sebagai berikut : --------------------------------------------------------------Sebelah Utara
: berbatasan dengan tanah milik To'i.
Sebelah Timur
: berbatasan dengan tanah milik 11. Soleh.
Sebelah Selatan
: berbatasan dengan tanah milik Kehutanan.
Sebelah Barat
: berbatasan dengan tanah milik H. Daman.
4
Tanah atas nama PENGGUGAT VI (ACE
SARIPUDIN), sesuai
bukti hak milik adat girik C Desa No. 3010a, scluas 1000.M2, terletak di Blok 002, Kampung Tegal Luhur Rt.002/002 Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut : ------------------------------------------------------Sebelah Utara
: berbatasan dengan tanah milik H. Sueb/Enap.
Sebelah Timur
: berbatasan dengan tanah milik Culi.
Sebelah Selatan
: berbatasan dengan tanah milik Baesuni.
Sebelah Barat
: berbatasan dengan tanah milik Baesuni.
2. Bahwa saat tanah-tanah yang tertera diatas dibeli PARA PENGGUGAT tidak
pernah ada masalah-masalah apapun, sebagaimana hal-hal
tersebut dibenarkan oleh permerintahan Desa setempat, dan hingga sampai saat ini tahun 2013, PARA PENGGUGAT masih membayarkan pajak-pajak atas tanah-tanah terscbut diatas, sebagai bukti bahwa PARA PENGUGAT melakukan kewajibannya membayar pajak kepada Negara sebagai pcmilik atas bidang-bidang tanah diatas ; -----------------3. Bahwa dikarenakan PARA PENGGUGAT dalam kepemilikan tanah ini hanya memiliki bukti hak milik girik C adat desa, pajak bumi dan bangunan, keterangan pemerintah Desayang sah dan segala buktibukti lainnya maka bukti-bukti adalah sah menurut hukum membuktikan keabsahan bukti-bukti kepemilikan atas tanah-tanah yang diuraikan diatas untuk kemudian disahkan oleh pengadilan sebagai bukti-bukti hak milik yang sah ; -------------------------------------------------------------------4. Bahwa saat ini tanah-tanah hak milik yang diuraikan diatas seluruhnya scluas tanah tanah milik PENGGUGAT I,II.Ill,IV, V,dan VI, telah dikuasai atau masuk dalam bagian tanah yang dikuasai dan dibebaskan oleh TERGUGA T I dan TERGUGAT II dan diatas tanah tersebut terdapat papan plang nama yang bertuliskan akan dibangun sebuah hotel atas nama TERGUGAT I , padahal kepada PARA PENGGUGAT belum ada upaya-upaya dari TERGUGA I
dan atau
TERGUGAT II untuk menyelesaiakannya dalam bentruk apapun atas hak-hak hukum PARA PENGGUGAT selaku pemilik atas tanah-tanah tersebut diatas. Akan tetapi kepada PARA PENGGUGAT hanya 5
diberikan janji-janji dari oleh PARA TERGUGAT untuk menyelesaikan apa yang menjadi hak haknya namun hingga sampai gugatan ini diajukan belum ada realisasi yang konkrit dari PARA TERGUGAT, sehingga
dengan
upaya
hukum
perdata
ini
diharapkan
ada
penyclesaian yang tuntas atas persoalan ini ; ---------------------------------5. Bahwa PARA PENGGUGAT baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah menemui TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menanyakan persoalan penguasaan- penguasaan tanah-tanah milik PARA PENGGUGAT diatas, padahal belum ada pelepasan hak/jual beli
dari
PARA
TERGUGAT
selaku
Pihak
yang
rnelakukan
I'embebasan hingga sampai saat in:, akan tetapi diatas lahan tanah tersebut akan dibangun sebuah hotel atas nama TERGUGAI 1, atas hal ini TERGUGAT 1 dan TERGUGAI II memberikan penjelasanpenjelasan secara lisan akan segera menyelesaikan persoalan ini ; --6. Bahwa dikarenakan hingga sampai saat ini seluruh bidang-bidang tanah hak milik PARA PENGGUGAT yang diuraikan diatas belum ada penyelesaian yang jelas dari TERGUGAT I maupun TERGUGAT II apakah bentuk penyelesaian dalam bentuk jual beli atau pelepasan hak milik, maka bidang-bidang tanah-tanah diatas seluruhnya rnasih sah menurut hukum adalah hak milik dari PENGGUGAT I,II,III,IV,V dan VI, sehingga penguasaan atas bidang-bidang tanah hak milik PARA PENGGUGAT yang diiakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tanpa alasan hukum yang jelas, apakah itu alas hukum jual beli atau alas hukum pelepasan hak adalah "penguasaan tanpa hak sebagai kualifikasi perbuatan melawan hukum", yang telah membawa kerugian materiil kepada PARA PENGGUGAT. Dengan kata lain dapatlah didalilkan karena bidang tanah-tanah PENGGUGAT diatas
belum
pernah
dibeli
atau
dilepaskan
1,11,111,IV,VI
hak-haknya
oleh
TERGUGAT I dan TERGUGAT II hingga sampai saat ini, maka penguasaan atas tanah PARA PENGGUGAT yang dilakukan oteh TERGUGAT I dan TERGUGAT II hingga sampai saat gugatan ini diajukan adalah merupakan "Perbuatnn Melawan Hukum" (on recht matigdaad held) ; ----------------------------------------------------------------------7. Bahwa dikarenakan penguasaan atas bidang-bidang tanah hak milik PARA PENGGUGAT vang diuraikan diatas adalah penguasaan tanpa 6
hak sebagai kuaktikasi perbuatan melawan hukum sebagaimana menurut Pasal 1365 BW, maka sangatlah beralasan menurut hukum PARA PENGGUGAT memohon. kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong
untuk
mengeluarkan
penetapan
secara
merta
untuk
mengatakan bahwa seluruh luas objek tanah milik PENGGUGAT I, II, III, IV, V, VI diatas untuk kembalikan kepada PARA PENGGUGAT, atau untuk dinyatakan dalam keadaan status quo dan melarang TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk melakukan segala aktivitas apapun diatas objek tanah ini sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; -----------------------------------------------------------
8. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menguasai tanpa hak atas tanah milik PENGGUGAT I,II, III, IV,V, VI diatas jika tidak segera dihentikan maka akan membawa dampak kerugian materil kepada PARA PENGGUGAT mengingat saat ini harga pasaran tanah objek
sengketa
ini
pasarannya
atara
Rp.2000.000/M2
sampai
Rp.2.500.000/M, sehingga berdampak buruk bagi PARA PENGGUGAT jika segala
kegiatan Para TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak
segera dihentikan diatas tanah hak milik Para PENGGUGAT, demikian beralasan pula menurut hukum meminta TURUT TERGUGAT untuk menghentikan/menolak segala permohonan dalam bentuk apapun yang diajukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II baik itu untuk menerbitkan sertifikat global atau sertifikat perorangan dalam bentuk hak hukum apapun sebelum ada penyelesaian atas sengketa tanah ini dengan PARA PENGGUGAT ; -----------------------------------------------------
9. Bahwa PARA PENGGUGAT sangat beralasan dan berdasar pula menurut
hukum
untuk
meminta
pengadilan
agar
menghukum
TERGUGAT 1 dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (dwangsom) apabila PARA TERGUGAT lalai dalam melaksanakan putusan serta merta ataupun atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000.000,.(sepuluh juta rupiah) setiap harinya sampai PARA TERGUGAT melaksanakan isi putusan tersebut ; -----------------------------
10.
Bahwa
dengan
dikabulkannya
gugatan
PARA
PENGGUGAT
seluruhnya atapun sebagaian dalam perkara ini, agar Pengadilan
7
Negen Cibinong menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ; ---------------------------
Maka,
berdasarkan
PENGGUGAT
alasan-alasan
yang
dikemukakan
diatas
I, II, III, IV, V, VI mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri
Cibinong Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : ---------------------------
1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT
I,II,III,IV,V,VI diatas untuk
seluruhnya ; ---------------------------------------------------------------------------2. Menyatakan sah dan berharga semua alat-alat bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT I, II, III, IV, V, VI ; ------------------------------------------3. Menyatakan bahwa PENGGUGAT I, II, III, IV, V, VI masing-masing adalah pemilik yang sah atas bidang-bidang tanah-tanah diatas sesuai bukti-bukti hak milik adat C Desa ; -----------------------------------4. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum" sesuai Pasal 1365 karena menguasai tanpa hak atas seluruh luas bidang-bidang tanah-tanah milik PARA PENGGUGAT diatas ; ---------------------------------------------------------------5. Memerihtahkan dan menetapkan TERGUGAT I dan TERGUGAT untuk mengembalikankembali seluruh luas bidang-bidang tanah tersebut kepada PENGGUGA 1 1, II, III, IV, V, VI ; ----------------------6. Memerintahkan
TERGUGAT
I
dan
TERGUGAT
II
untuk
mengosongkan dan menghentikan segala kegiatannya diatas objek tanah berperkara milik PARA PENGGUGAT sejak gugatan mi diajukan ke Pengadilan Negeri Cibinong ; ---------------------------------7. Mengukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa
(dwang som) sebesar Rp. 10.000.000,.(sepuluh
juta
rupiah/hari) sejak TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai dalam melaksanakan isi putusan pengesongan, penghentian segala kegiatannya dilokasi tanah milik PARA PENGGUGAT yang telah berkekuatan hukum tetap ; --------------------------------------------------------8. Menetapkan
dan
memerintahkan
TERGUGAT
III
untuk
menghentikani segala permohonan-permohonan penserrifikatan hak hukum apapun atas tanah objek perkara ini ; -------------------------9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar segala biaya-biaya yangtimbul dalam perkara ini ; --------------------------
8
Maka, apabila Pengadilan Negeri Cibinong Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (A quo et bono) ; --------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat
II
telah
mengajukan
jawaban
yang
pada
pokoknya
mengemukakan hal-hal sebagai berikut : --------------------------------------------DALAM EKSEPSI : -----------------------------------------------------------------------GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) ; -----------1. Gugatan
aquo
kabur,
yaitu
gugatan
yang
diajukan
PARA
PENGGUGAT adalah mengenai perbuatan melawan hukum, namun dalam dalil-dalil gugatannya, PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikan satupun ketentuan-ketentuan hukum mana yang telah dilanggar oleh TERGUGAT II ; ----------------------------------2. Dalil yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT bahwa TERGUGAT II bersama
dengan
TERGUGAT
I
telah
melakukan
tindakan
perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena
tindakan
yang
dilakukan
oleh
TERGUGAT
II
dan
TERGUGAT I yang menguasai tanah serta membuat "plang" adalah tidak melawan hukum, karena TERGUGAT II adalah pemegang hak atas tanah yang sah dalam perkara aquo berdasarkan Sertifikat HGB
Bo.
1764/Bojong
Koneng
serta
Sertifikat
HGB
No.
1766/Bojong Koneng, yang mana masa kedua Sertifikat tersebut berlaku hingga 22 November 2030 atas nama TERGUGAT II ; ------Dengan demikian jelaslah bahwa alasan pengajuan gugatan PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT II mengada-ada dan tidak relevan diajukan dalam perkara aquo sehingga gugatan PARA PENGGUGAT menjadi sangat kabur (obscuur libel). Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA ; --------------------------------------------------------------------
GUGATAN YANG DIAJUKAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) ; --------------------------------------------------------------------3. Gugatan aquo adalah kurang pihak, karena dalam dalil gugatannya PARA
PENGGUGAT
tidak
menarik/menyertakan
pemilik
sebelumnya yang telah menjual tanah-tanah tersebut kepada PARA PENGGUGAT selaku pihak dalam perkara aquo ; -------------------------9
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1078/K/Sip/1972 tertanggal 11 November 1975, yang menyatakan bahwa : --------------------------"Seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada penggugat" ; ----------------------------------------------------Dengan demikian, gugatan aquo yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT menjadi kurang pihak, karena tidak menarik para pemilik tanah sebelumnya yang telah menjual tanah obyek sengketa kepada PARA PENGGUGAT sebagai pihak dalam perkara aquo. Seharusnya guna memperjelas dan mendapatkan titik terang akan permasalahan yang terjadi, PARA PENGGUGAT wajib menarik mereka sebagai pihak dalam perkara aquo ; ------------------------------------------------------------------------------Oleh karenanya, gugatan PARA PENGGUGAT secara nyata-nyata kurang pihak, maka gugatan yang demikian sudah sepatutnya dinyatakan TIDAK DAPAT DITER1MA ; ----------------------------------------------------------------------II. DALAM POKOK PERKARA ; ----------------------------------------------------------1. Dalil-dalil yang diuraikan dalam eksepsi secara mutatis mutadis masuk dalam pokok perkara ; ----------------------------------------------------------------2 TERGUGAT
II
dengan
ini
menolak
seluruh
dalil-dalil
PARA
PENGGUGATkecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui TERGUGAT II ; -------------------------------------------------------------------------TERGUGAT II ADALAH PEMEGANG HAK/PEMILIK YANG SAH ATAS
TANAH
DI
DESA
BOJONG
KONENG
KECAMATAN
BABAKAN MADANG KABUPATEN BOGOR JAWA BARAT ; ----------3. Bahwa TERGUGAT II dengan tegas menolak dalil-dalil PARA PENGGUGAI dalam gugatannya yang pada intinya mempertanyakan dasar kepemilikan atas bidang tanah yang menjadi obyek perkara aquo, karena TERGUGAT II menguasai bidang tanah yang terletak di Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor adalah berdasarkan Sertiflkat HGB Bo. 1764/Bojong Koneng dan Sertifikat HGB No. 1766/Bojong Koneng dimana kedua sertiflkat tersebu diterbitkan oleh instansi yang sah yaitu Badan Pertanahan Nasional dan masih berlaku hingga 22 November 2030 atas nama TERGUGAT II ; --.4. Oleh karena itu, dengan demikian jelaslah sudah bahwa TERGUGAT II adalah pemegang hak/pemilik yang sah atas bidang tanah di Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor tersebut bukan PARA PENGGUGAT, sesuai dengan Putusan MA
10
Nomor Register: 234 K / Pdt / 1992 Tanggal 20 Desember 1993, dimana Kaidah Hukumnya berbunyi: " ------------------------------------------------------Bahwa huku letter C desa bukan merupakan hukti hak milik, tetapi hanya merupakan kewajihan sesorang untuk memhayar pajak terhadap tanah yang dikuasasinya." ; ----------------------------BERDASARKAN KETENTIJAN PASAE 32 AY AT 1 PP NO.24 TAHIN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DAN PASAL 19, 20, 23 UNDANG- UNDANG NO.5 TAHUN 1960 UUPA, MAKA SERTIFIKAT HAK
GUNA
BANGUNAN
NO.1764/BOJONG
KONENG
DAN
SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO. 1766/BOJONG KONENG MILIK TERGUGAT II MERUPAKAN BUKTI YANG KUAT ATAS HAK KEPEMILIKAN BIDANG TANAH ; -------------------------------------------------5. Pasal 19 Undang-undang No. 5 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, merupakan bentuk pelaksanaan Pendaftaran Tanah dalam rangka Rechtskadaster yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Dari Pendaftaran Tanah kemudian dihasilkan Buku Tanah serta Sertifikat Tanah yang terdiri dari Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur ; ------------Sertifikat Tanah akan membuktikan Pendaftaran Tanali termasuk perubahan- perubalian yang berkaitan dengan kepemilikan, status hak dan segala perbuatan hukum yang terjadi pada tanah. Dengan demikian Sertifikat Tanah merupakan alatpeinbuktian yang kuat dan hal ini ditegaskan pula dalam ketentuan : ------------------------------------------------Pasal 19 ayat 1 Undang-undang No. 5 tahun 1960 yang berbunyi sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------"Untuk menjamin kepastian hukum, oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. " Pasal 35 ayat 1 Undang-undang No. 5 tahun 1960 yang berbunyi sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------------------"Hak guna hangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai hangunan-hangunan atas tanah yang hukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. " ; -------------
11
Pasal 38 ayat 1 Undang-undang No. 5 tahun 1960 yang berbunyi sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------------------------"Hak guna hangunan.termasuk syarat-syarat pemheriannya, demikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19” ; -----------------------------------------------------------------------Pasal 38 ayat 2 Undang-undang No. 5 tahun 1960 yang berbunyi sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------------------------"Pendaftaran termaksud dalam ayat I merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak guna bangunan serta sahnya perahhan hak tersebut, kecuali dalam hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir. " ; -----------------------------------------------Pasal 32 ayat 1 PP No. 24 tahun 1997 inenyatakan sebagai berikut : -----" Ayat I : Sertipikat merupakan sural tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data ftsik dan data yuridis vang termuat di dalamnya, sepanjang data ftsik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam sural ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan “ ; -----------------------------Berdasarkan ketentuan Pasal 19, 35, 38 Undang-undang No. 5 tahun 1960 dan Pasal 32 ayat 1 PP No. 24 tahun 1997 tersebut di atas jelas mengatur bahwa Sertifikat merupakan satu-satunya bukti kepemilikan yang kuat atas suatu bidang tanah ; ----------------------------------------------------------------------Dengan demikian, seandainyapun benar -quod non- Girik C Desa No. 2993, Girik C Desa No. 866, Girik C Desa No. 2662, Girik C Desa No. 3004a, Girik C Desa No. 2279a, dan Girik C Desa No. 3010a terletak diatas bidang tanah TERGUGAT II, maka gugatan PARA PENGGUGAT aquo tidak didasarkan pada alat pembuktian yang kuat mengenai adanya kepemilikan tanah karena berdasarkan Pasal \9, 35, 38 Undang-undang No. 5 tahun 1960 dan Pasal 32 ayat 1 PP No. 24 tahun 1997 tersebut di atas disebutkan bahwa Pendaftaran Tanah meliputi pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ; ----------TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HIJKUM YANG TERGUGAT II LAKUKAN ATAS KEPEMILIKAN BIDANG TANAH DAEAM SERTIFIKAT
12
HAK
GUNA
BANGUNAN
NO.
1764/BOJONG
KONENG
DAN
SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO. 1766/BOJONG KONENG ; Dalam buku Perbuatan Melawan Hukum yang ditulis oleh Dr. Munir Fuady,SH,MH,LLM hal 10 disebutkan unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum adalah : -----------------------------------------------------------------------------1. Adanya suatu perbuatan ; -----------------------------------------------------------2. Perbuatan tersebut melawan hukum ; --------------------------------------------3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku ; --------------------------------------------4. Adanya kerugian bagi korban ; -----------------------------------------------------5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ; ---------Dalam point 6 gugatannya PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa PARA TERGUGAT
telah
melakukan
perbuatan
melawan
hukum
yang
menimbulkan kerugian dengan telah hilangnya bidang tanah milik PARA PENGGUGAT karena penguasaan bidang-bidang tanah milik PARA PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT I tanpa alas hukum yang jelas ; ----------------------------------------------------------Tidak benar gugatan perbuatan melawan hukum aquo. Dalam gugatan aquo terdapat perbedaan persil antara Girik C Desa No. 2993, Girik C Desa No. 866, Girik C Desa No. 2662, Girik C Desa No. 3004a, Girik C Desa No. 2279a, dan Girik C Desa No. 3010a yang PARA PENGGUGAT dalilkan milik PARA PENGGUGAT dengan asal persil yang telah dijadikan Sertifikat HGB Bo. 1764/Bojong Koneng dan Sertifikat HGB No. 1766/ Bojong Koneng ; ---------------------------------------------------------------------------Dengan demikian Kedua bidang tanah berlainan persil dan tidak saling berhubungan.Oleh karena itu penerbitan Sertifikat dan atau perbuatan hukum pengalihannya tidak bertentangan dengan hukum.Oleh karena TERGUGAT II telah memiliki bidang tanah dalam Sertifikat HGB Bo. 1764/Bojong Koneng dan Sertifikat HGB No. 1766/Bojong Koneng berdasarkan jual beli dengan tunai dan terang, kemudian bidang tanah yang dibeli telah diterbitkan Sertifikat oleh TURUT TERGUGAT yang secara hukum sebagai instansi yang memiliki kewenangan menerbitkan dan mencatatkan Sertifikat ; ------------------------------------------------------------Dengan demikian tidak benar dalil PARA PENGGUGAT ada perbuatan melawan hukumyang TERGUGAT II lakukan ; -------------------------------------
13
Oleh karena tidak ada ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar dalam penerbitan dan kepemilikan Sertifikat HGB Bo. 1764/Bojong Koneng dan Sertifikat HGB No. 1766/Bojong Koneng oleh TERGUGAT II sehingga unsur-unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi, maka sudah sepatutnya gugatan aquo ditolak ; ---------------------PUTUSAN SERTA MERTA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 180 HIR DAN SEMA NO. 3 TAHUN 2000, SEPATUTNYA MAJELIS HAKIM PERKARA AQUO MENOLAK GUGATAN ; -----------------------------6.
Dalam point 7 gugatannya PARA PENGGUGAT telah mengajukan putusan serta merta. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 180 HIR dan SEMA 3 tahun 2000 disebutkan bahwa putusan serta merta dapat diajukan dalam hal : ------------------------------------------------------------------1. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrifl) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mem puny ai kekuatan bukti ; --------------------------------------------------------------------------2. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ; ------------------------------------------------------------------------3. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lainlain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis ; lampau, atau Penyewa yang beritikat baik ; ---------------------------------------------4. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap ; -------------------------------------------5. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV ; ------------------6. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan ; --------------------------------------7. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht ; --------------------------------------Oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara aquo tidak didasarkan pada bukti-bukti yang otentik dan masih dapat dibantah kebenarannya oleh TERGUGAT II, serta PARA PENGGUGAT tidak mempunyai cukup alasan yang mendesak dan berdasar hukum untuk diajukan putusan serta merta, maka tuntutan putusan serta merta PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat
14
sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 180 HIR dan SEMA Nomor 3 tahun 2000 dan sudah sepatutnya ditolak ; -------------------------Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya agar Majelis Hakim perkara mempertimbangkan dalil-dalil TERGUGAT II dan berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut : ---------------------------------------DALAM EKSEPSI ; ------------------------------------------------------------------------ Menerima Eksepsi TERGUGAT II ; ------------------------------------------------- Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima ; --------DALAM POKOK PERKARA ; ----------------------------------------------------------- Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ; ----------------- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ; ----Membaca serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 17 Desember 2014, Nomor 230/Pdt.G/2013/PN.Cbn., yang amar lengkapnya sebagai berikut : ------------------------------------------------------------
1. Dalam Eksepsi ; ---------------------------------------------------------
Menolak Eksepsi dari Tergugat II ; ------------------------------------------
2. Dalam Pokok Perkara ; ----------------------------------------------1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; ---------------2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 1.401.000,- (satu juta empat ratus satu ribu rupiah) ; ------------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
Relaas
Pemberitahuan
isi
Putusan
Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 17 Desember 2014, Nomor 230/Pdt.G/2013/PN.Cbn., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 9 Maret 2015 telah memberitahukan masing-masing kepada Tergugat I/Terbanding I dan kepada Tergugat II/Terbanding II,
mengenai isi putusan Pengadilan
Negeri Cibinong tersebut dan kepadanya diberi kesempatan untuk
15
mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong; Mengingat
akan
Akta/Risalah
Pernyataan
permohonan
Banding Nomor 230/Pdt.G/2013/PN.Cbn., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Desember 2014 Para Pembanding semula Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya tersebut diatas telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana masing-masing pada tanggal 21 Januari 2015 telah diberitahukan kepada : Tergugat II/Terbanding II, Turut Tergugat /Turut Terbanding dan kepada Tergugat I/Terbanding I,
tanggal
27 Januari
2015; ------------------------------------------------------------------------------------------Memperhatikan memori banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 20 Januari 2015, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding II/ Tergugat II, kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 21 Januari 2015, dan tanggal 27 Januari 2015 kepada Terbanding I/Tergugat I melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ; -------------------------Memperhatikan pula kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding II/Tergugat II tertanggal 11 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 11 Maret 2015, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat pada tanggal 12 Maret, tanggal 23 April 2015 kepada Terbanding I/Tergugat I melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tanggal 28 April 2015 kepada Para Pembanding/Para Penggugat ; ----------------------------------------------------------------------------------
16
Menimbang,
bahwa
sebelum
berkas perkara
dikirim
ke
Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari
dan
memeriksa
berkas
perkaranya
di
Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Cibinong, yaitu masing-masing pada tanggal 21 Januari 2015 kepada Terbanding II/Tergugat II, kepada Turut Terbanding/ Turut Tergugat dan kepada Terbanding I/Tergugat I, tanggal 27 Januari 2015, melalui
Pengadilan
Negeri
Jakarta
Pusat,
serta
kepada
Para
Pembanding/Para Penggugat tanggal 16 Pebruari 2015 ; ----------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut dijatuhkan pada tanggal 17 Desember 2014 dengan dihadiri oleh Para Penggugat/Para Pembanding tanpa didampingi kuasanya dan Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya tersebut mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Desember 2014, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ; --Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, kuasa Para Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan keberatan sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut : 1.
Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding tidak sependapat dengan putusan
Majelis
Hakim
tanggal
17
Desember
2014
Nomor
230/Pdt.G/2013/PN.Cbn.., yang menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya dengan pertimbangan Para Penggugat tidak dapat membuktikan haknya atas tanah sengketa ; ----------------------------------
17
2.
Bahwa pendapat Majelis Hakim PN Cibinong tersebut menurut Para Penggugat adalah tidak benar, karena sebaliknya Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya berdasarkan fakta hukum seperti : --------------------------------------------------------------------------------a. Surat Bukti P I-2, P-II-2, P III-2, P IV-2, P V-2, P VI-1, Surat Bukti Pajak Bumi dan Bangunan (Surat Bukti P I-5 sampai dengan P I9, P II-5 dengan P II-9, P III-5 sampai dengan P III-9, P IV-6 sampai dengan P IV-10, P V-5 sampai dengan P III-9, P-IV-6 sampai dengan P.IV-10, P.V-5 sampai dengan P.VI-10 ; -----------b. Saksi-saksi : dikaitkan dengan saksi SUMA SANJAYA HS dan saksi H. JUARTA, maka bukti-bukti tersebut (surat pembayaran pajak bumi dan bangunan/SPPT)
ternyata mempunyai kaitan
satu sama lain oleh karena itu telah terbukti menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah milik Para Penggugat ; --------------c. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/Sip/1973 tertanggal 25 Juli 1973 bahwa catatan dari buku Desa (Letter C Desa/Rincik) tidak dapat dipakai sebagai bukti Hak Milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain. Dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung tersebut Para Penggugat telah buktikan bahwa (Letter C/Rincik) yang memuat tanah-tanah milik Penggugat telah dikuatkan dengan bukti-bukti lain seperti bukti surat,
saksi-saksi
tersebut
diatas.
Para
Penggugat
telah
membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah sengketa adalah milik Para Penggugat ; -------------------------------------------------------d. Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni Para Tergugat telah mengajukan Hak Guna Bangunan atas tanah sengketa tanpa sepengetahuan Para Penggugat. Selanjutnya Para Tergugat telah merusak tanaman Para Penggugat dengan memasukkan buldozer, melakukan pengerukan yang merusak tanaman ; -----------------------------------e. Bahwa Para Penggugat membantah keras bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat seperti Sertipikat HGB No. 1764/Bojong Koneng seluas 22.808 m2 dan Sertipikat HGB No. 1766/Bojong Koneng seluas 48.578 m2 adalah pemecahan/
18
pemisahan dari Sertipikat HGB No. 980/Bojong Koneng seluas 195.117 m2 atas nama PT. Sentul City ; --------------------------------f.
Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka Para Penggugat/Pembanding menyatakan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalil gugatan Penggugat/Pembanding dan sebaliknya terbukti bahwa Sertipikat HGB No. 1764/Bojong Koneng seluas 22.808 m2 dan Sertipikat HGB No. 1766/Bojong Koneng seluas 48.578 m2 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Para Penggugat/Pembanding dalam memori banding ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding agar berkenan memutus sebagai berikut : --------------------------------------------------1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/ Penggugat ; -----------------------------------------------------------------2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 17 Desember
2014,
Nomor
230/Pdt.G/2013/PN.Cbn.,
yang
dimohonkan banding tersebut dan ; -----------------------------------Mengadili Sendiri : -------------------------------------------------------3. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ; ----------4. Menetapkan agar Para Penggugat tetap melakukan kegiatan diatas tanah sengketa dengan bercocok tanam ; -----------------5. Menghukum Para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan diatas tanah sengketa sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; ---------------------------6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan ; ------------------------------------Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat yang terurai dalam memori bandingnya tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan di tingkat banding, karena keberatan tersebut hanyalah merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan secara keseluruhan oleh Hakim Pengadilan tingkat pertama ; ----------------------------------------------------------------------------
19
Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut disetujui dan diambil alih dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 17 Desember 2014, Nomor 230/Pdt.G/2013/PN.Cbn., dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karena itu haruslah dikuatkan ; -----------------------------Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Negeri Cibinong, maka Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam peradilan tingkat banding, sehingga biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepadanya ; ----------------Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pemeriksaan Ulang di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Ketentuan-ketentuan per Undang-undangan yang terkait ; ---------------------------------------------------
MENGADILI: -
Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat ; --------------------------------------------------------------
-
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 17 Desember
2014,
Nomor
230/Pdt.G/2013/PN.Cbn.,
yang
dimohonkan banding tersebut ; --------------------------------------------
Menghukum Para Pembanding/semula Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan
dan
ditingkat
banding
ditetapkan
sebesar
Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; ----------------------Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : RABU tanggal 5 AGUSTUS 2015 oleh kami H. LEXSY MAMONTO, S.H. M.H., sebagai
20
Ketua Majelis, KAREL TUPPU, S.H. M.H., dan H. EDWARMAN, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan mana pada hari SELASA tanggal 11 AGUSTUS 2015 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh H. NANANG PRIATNA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-
HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA MAJELIS,
ttd
ttd
KAREL TUPPU, S.H. M.H.
H. LEXSY MAMONTO, S.H. M.H.
ttd
H. EDWARMAN, S.H. PANITERA PENGGANTI, ttd
H. NANANG PRIATNA, S.H.
Perincian biaya perkara : Redaksi putusan
Rp.
5.000,-
Meterai
Rp.
6.000,-
Pemberkasan
Rp. 139.000,-
Jumlah
Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)
21
