PT.BDG

PUTUSAN Nomor 395/Pdt/2015/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara : ROBIN SITABA, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, beralamat di Jl. Sarikso VII Nomor 2-A Rt/Rw 006/001 Desa Sarijadi Kecamatan Sukasari, dalam hal ini di wakili

oleh

SILITONGA,

Kuasanya S.H.,

CLA

HERYANRICO dan

IRAWAN

NURHADIYANTO, S.H., kewarganegaraan Indonesia,

Para

Advokat

dan

Asisten

Advokat di Kantor Hukum Heryan Rico Silitonga & Partners beralamat di Jl. Subang IV Nomor 32 Antapani Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2015, untuk

selanjutnya

Pembanding,

disebut

semula

sebagai Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi ; LAWAN 1. Keseluruh Ahli Waris dari (Alm) Ny. Uya Mulyana (Moeljanah) dimana Penggugat hanya mengetahui alamat salah satu ahli waris yang bernama H. TOMMY

KUNTANA

beralamat

di

Jalan

Simpang Nomor 11 Kepatihan Rt. 01 Rw. 02 Bandung.

Dalam

hal

ini

diwakili

oleh

kuasanya : SYAMSUL BAHRI ILYAS, S.H.,, ENDAH MAYANGSARI JOHAN, S.H., dan RINA MARINA SIAHAAN, S.H., Advokat dan Konsultan

Hukum

pada

Kantor

Hukum

SYAMSUL BAHRI ILYAS & PARTNERS, beralamat di Pondok Pinang Centre Blok C-

20 Jalan Deplu Raya, Pondok Pinang-Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

12

Januari

selanjutnya disebut

2015,

untuk

sebagai Terbanding I,

semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ; 2. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Tien Norman Lubis,S.H., yang beralamat di Jalan Sumatera 22 Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II, semula Turut Tergugat Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi ; PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; 1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 18 September 2015, Nomor 395/PEN/PDT/2015/PT.BDG. ; 2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARANYA : Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Desember

2014

dibawah

Register

Bandung tertanggal

dibawah

register

Nomor

600/Pdt.G/2014/ PN.Bdg tanggal 22 Desember 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I.

Latar Belakang Gugatan (Possita)

1.

Bahwa pada tanggal 5 Juni 1995 telah terjadi Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara Nyonya Uya Mulyanah dan Robin Sitaba (Penggugat ) yang dibuat dihadapan Notaris Tien Norman Lubis,S.H terhadap 2 bidang tanah di Gegerkalong Wetan Kecamatan Sukasari Bandung yaitu:

a.

Persil Nomor 49b S.IV kohir Nomor1177, yang merupakan tanah

kosong

kepunyaan

Nyonya

Uya

Mulyanah

berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Gegerkalong tanggal 19 Maret 1993 Register Nomor 12/JB/III/1993 dan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Sukasari dengan Register Nomor 05/1/ III/ 93 dengan keterangan

•

Utara berbatasan dengan jalan KPAD

•

Timur berbatasan dengan tanah kepunyaan Amar,

Halaman 2 dari 27 halaman, Putusan Nomor 395/Pdt/2015/PT.BDG.

Emu dan Ali

b.

•

Selatan berbatasan dengan tanah kepunyaan lyo

•

Barat berbatasan dengan tanah Panti Jompo Erda

Persil Nomor 47d III kohir Nomor 1177, yang merupakan tanah

kosong

kepunyaan

Nyonya

Uya

Mulyanah

berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Gegerkalong dengan Nomor Register 08/1/1995 yang dikuatkan oleh Camat Kecamatan Sukasari dengan Nomor Register 09/T/1995 tanggal 24 April 1995

-


-

Timur

berbatasan

dengan

tanah

kepunyaan

Amar,Emu dan Ali

-


-

Barat berbatasan dengan tanah kepunyaan Nyonya Uya Mulyanah

Yang mana menurut hasil ukur dari Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung luas dari kedua bidang tanah tersebut adalah 2.067 M2(dua ribu enam puluh tujuh meter persegi);

2.

Bahwa dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat oleh Notaris Tien Norman Lubis,S.H pada tanggal 5 Juni 1995

(

Turut

Tergugat

Rp.567.875.000,-

(

)

tersebut,

limaratus

delapanratus tujuhpuluh

lima

enam ribu

disepakati puluh

rupiah

sebesar

tujuh

juta

) yang akan

dilunaskan seluruhnya segera setelah Sertifikat ( tanda bukti hak ) atas tanah-tanah tersebut selesai, yang mana seluruh biaya

pengurusan

sertifikat

atas

tanah-tanah

tersebut

ditanggung oleh Penggugat;

3.

Bahwa selama proses berjalan Penggugat telah membayar senilai

Rp.161.500.000,-

(seratus

enampuluh

satu

juta

limaratus ribu rupiah) kepada Nyonya Uya Mulyanah dengan rincian sebagai berikut a.

Pada tanggal 17 Maret 1995 sebesar Rp.15.000.000,(lima belas juta rupiah)sebagai panjar pertama

b.

Pada tanggal 22 Maret 1995 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai panjar kedua


c.

Pada tanggal 31 Maret 1995 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus

ribu

rupiah)

sebagai

biaya

pengukuran

dan

pembuatan gambar situasi tanah d.

Pada tanggal 5 Juni 1995 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai panjar ketiga

e.

Pada tanggal 16 Oktober 1995 sebesar Rp.l.000.000,(satu juta rupiah)

f.

Pada tanggal 18 Oktober 1995 sebesar Rp.40.000.000,(empat puluh juta rupiah)

g.

Pada tanggal 14 Juni 1996 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

4.

Bahwa

dalam

proses

berjalan

meninggal dunia, sehingga untuk

Nyonya

Uya

Mulyanah

menghindari kekeliruan

dalam melakukan pembayaran , Penggugat

meminta agar

dilakukannya Penerimaan Uang yang di tanda tangani oleh semua Ahli Waris dari Nyonya Uya Mulyanah;

5.

Bahwa Penggugat melakukan hal itu dikarenakan telah tertulis dengan jelas di dalam Akta Pengikatan Jual beli dalam Pasal 5 yaitu ..." Perjanjian ini tidak berakhir oleh karena salah satu pihak meninggal Dunia, tetapi bersifat Temurun dan segala hak serta kewajiban dari pihak yang meninggal dunia berdasarkan Akta ini, Menjadi Hak serta kewajiban (Para) Ahli Waris dari Pihak yang meninggal dunia itu"

6.

Bahwa berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tersebut maka segala hak dan kewajiban dari Nyonya Uya Mulyanah menjadi hak dan kewajiban dari Tergugat selaku ahli waris dari Nyonya Uya Mulyanah

7.

Bahwa pada saat Penggugat temui salah satu ahli waris yang bernama H. Tommy Kuntana dan memintanya untuk segera mengumpulkan ahli waris dan membuat kuasa dari ahli waris atau membuat penetapan ahli waris akantetapi belum juga dapat dilaksanakan oleh H. Tommy Kuntana dengan alasan susah untuk mengumpulkan Ahli Waris;

8.

Bahwa berkali - kali salah satu dari Tergugat untuk datang dan meminta uang yaitu H. Tommy Kuntana, akan tetapi karena


tidak disertai dengan bukti persetujuan dari keseluruh ahli waris maka Penggugat tidak berani memberikan pelunasan nya dikarenakan akan berdampak timbulnya permasalahan baru;

9.

Bahwa sudah berkali - kali Penggugat memberitahu kepada H. Tommy Kuntana, akan tetapi Penggugat

mendapat kabar

bahwa saudara -saudara dari H. Tommy Kuntana tidak mau melakukan Penjualan, dan Jika Penggugat mau membeli tanah Tersebut

harus

terlebih

dahulu

membatalkan

Perjanjian

Pengikatan Jual Beli (PPJB) tersebut, dan melakukan Jual beli baru dengan Harga baru pula;

10. Bahwa hal itu membuat Penggugat marah dimana pada tahun 1995 Penggugat mengeluarkan uang untuk membayar kepada Nyonya Uya Mulyanah senilai Rp.161.500.000,- (seratus enampuluh satu juta limaratus ribu rupiah) dan dimana ikut membantu dalam proses pembuatan surat dari tanah adat untuk

menjadi

sertifikat

hak

Milik,

akan

tetapi

meninggalnya Nyonya Uya Mulyanah Tergugat

begitu dengan

seenaknya Tergugat tidak mau melakukan penandatanganan Akta Jual Beli dan menerima pembayaran pelunasan;

11. Bahwa Penggugat

pun sudah mengadukan hal tersebut

kepada Turut Tergugat untuk mencoba melakukan jual beli dan melanjutkan nya untuk menjadi sertifikat, akan tetapi dengan alasan hukum Turut Tergugat

tidak dapat

membuat AKTA

JUAL BELI tersebut dikarenakan Turut Tergugat sudah memanggil Tergugat untuk menjelaskan secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat

tetap tidak mau melakukan penanda

tanganan jual beli dan penerimaan uang dengan alasan harus dibuat dengan harga yang baru;

12. Bahwa terkait dengan pelunasan pembayaran kedua bidang tanah tersebut yang selalu menemui kendala, maka tanggal 10 Desember 2012 kami selaku kuasa hukum Penggugat telah mengundang secara patut seluruh ahli waris dari Alhm.Uya Mulyanah yang dalam hal ini Tergugat, untuk bertemu dan membahas mengenai pelunasan tanah milik Alhm. Uya Mulyanah namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat


dimana belum dibuat juga penunjukan Kuasa Ahli Waris atau Penetapan Ahli Waris;

13. Bahwa terkait dengan tidak diindahkan niatan dari Penggugat untuk melakukan pelunasan, Robin Sitaba yang dalam hal ini adalah Penggugat, melalui Notaris Tien Norman Lubis telah melakukan pemanggilan kepada Tergugat, dimana Tergugat tidak dapat hadir dan bahkan Tergugat

sama sekali tidak

menunjukkan itikad baik karena saat dikonfirmasi oleh pihak notaris, Tergugat

ingin menaikkan harga kedua bidang

tersebut dari harga yang telah disepakati sebelumnya dalam PPJB dan atau dengan seenaknya mau melakukan pembatalan jual beli kedua bidang tanah tersebut;

14. Bahwa terkait dengan hal tersebut kami selaku kuasa hukum Penggugat pada tanggal 7 Juli 2014 telah melakukan somasi kepada Tergugat untuk menunjukkan itikad baiknya dan menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah dan dengan segera membuat penetapan Ahli Waris sehingga dapat melakukan transaksi jual beli dengan aman dan mudah oleh keduabelah pihak/namun Tergugat

tetap tidak memberikan

tanggapan yang baik terkait penyelesaian permasalahan ini

15. Bahwa terkait dengan hal ini, Penggugat merasa sangat dirugikan sekali akibat dari perbuatan Tergugat yang dengan sengaja mengulur - ulur waktu yang membuat Penggugat tidak dapat segera membalik namakan dan membuat sertifikat atas nama dari Penggugat yang mana apa yang Penggugat rencana untuk membangun usaha perumahan jadi Terkendala dan uang yang telah Penggugat keluarkan pada tahunl995 tidak dapat Penggugat putarkan untuk keuntungan lainnya;

16. Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon kepada yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara Aquo untuk menyatakan Perjanjian Pengikatan jual beli yang dibuat dihadapan Turut Tergugat adalah Sah Secara hukum dan mengikat oleh kedua belah pihak yang membuatnya;

17. Bahwa berdasarkan Keterangan Poin 3 dalam gugatan ini, berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Penggugat


dan Nyonya Uya Mulyanah adalah sebesar Rp.567.875.000,(lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) , dimana telah diterima oleh Ny.Uya Mulyanah sebesar Rp.161.500.000,- (seratus enampuluh

satu

juta

limaratus ribu rupiah) dimana sisa Pembayaran adalah Sebesar Rp.406.375.000,- ( empatratus enam juta tigaratus tujuhpuluh limaribu rupiah) Keterangan

Jumlah

Harga jual Rp. 567.875.000 (dikurang) Rp.406.375.000,Uang muka Rp.161.500.000,

18. Bahwa Penggugat memohon pula kepada yang mulia majelis hakim untuk menyatakan tindakan Tergugat selaku Ahli Waris Nyonya Uya Mulyanah yang tidak melaksanakan Perjanjian Pengikatan Jual beli bertentangan dengan Pasal 5 di dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli antara Penggugat dan Orang Tua dari Tergugat Pada tanggal 5 Juni 1995 Nomor 20 yang tertulis adalah "Perjanjian Ini tidak berakhir oleh karena salah satu pihak meninggal dunia, tetapi bersifat temurun dan segala hak serta kewajiban dari pihak yang meninggal dunia berdasarkan akta ini, menjadi hak serta kewajiban (Para-) Akhliwaris dari pihak yang meninggal dunia itu;

19. Bahwa jelas didalam hal ini Tergugat telah terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagai ahli waris dari Aim. Nyonya Uya Mulyanah sesuai dengan yang diterangkan dalam gugatan ini;

20. Bahwa telah diatur pula dalam pasal 1234 KUHPerdata yang menyatakan Bahwa tiap - tiap Perikatan adalah untuk memberi sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yaitu dimana Penggugat mengugat dengan acuan Bahwa Tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan Kewajiban Orang Tuanya ( Nyonya Uya Mulyanah ) yang di perjanjikan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli ( PPJB ) antara Penggugat dan Orang Tua Tergugat;

21. Bahwa sebagai akibat tidak adanya tanggapan yang baik dari Halaman 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor 395/Pdt/2015/PT.BDG.

Tergugat

sampai dengan saat ini, dan untuk menghindari

kerugian

Penggugatyang

Penggugat

lebih

besar

lagi,

karenanya

mengajukan penitipan berupa Uang Pelunasan

melalui Pengadilan (konsinyasi) kepada Tergugat selaku ahli waris dari Alhm. Uya Mulyanah sebesar Rp.406.375.000,- ( empat ratus enam juta tigaratus tujuhpuluh limaribu rapiah ) dimana memerintahkan Turut Tergugatagar melakukan Akta Jual

beli

kepada Penggugat

mengambil

sisa

pembayarannya

dimana di

Tergugat

Pengadilan

dapat Negeri

Bandung.

22. Bahwa untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjamin hak - hak dari Penggugat, agar memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk Perjanjian Pengikatan Jual beli tertanggal 5 Juni 1995 Nomor20 dengan melanjutkannya menjadi Akta Jual Beli untuk menjadi milik Penggugat dan dilanjutkan untuk mengurus menjadi Sertifikat Hak Milik dari Penggugat;

23. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukan oleh Penggugat, jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi buktibukti yang cukup (otentik) serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan;

24. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti yang sah dan otentik menurut hukum, sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali ; PETITUM: DALAM PROVISI:

-

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerima uang sisa Pembayaran sebesar Rp.406.375.000,- ( empat ratus enam juta tigaratus tujuhpuluh limaribu rupiah ) yang dititipkan di Pengadilan Negeri Bandung dengan terlebih dahulu menandatangani Akta Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat

yang dibuat

oleh Turut


Tergugat atau

dengan

Upaya

Paksa untuk Turut Tergugat

melanjutkan Akta Jual Beli dengan

aatau tanpa dihadiri

oleh

Tergugat;

-

Menyatakan bahwa Putusan dalam Provisi ini dapat Dilakahsanakan Terlebih Dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai Pokok Perkara;

DALAM POKOK PERKARA: 1.

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2.

Menyatakan Perjanjian Pengikatan Jual beli (PPJB) Tanah yang dibuat oleh Turut Tergugatpada Tanggal 5 Juni 1995 Nomor20 antara Penggugat

dan Almh. Nyonya Uya Mulyana adalah sah

secara hukum dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum; 3.

Memerintahkan

kepada Turut Tergugat melanjutkan Perjanjian

Pengikatan Jual Beli (PPJB ) Nomor 20

atas 2 bidang tanah di

Gegerkalong Wetan Kecamatan Sukasari Bandung yaitu: a.

Persil Nomor 49b S.IV kohir Nomor 1177, yang merupakan tanah kosong kepunyaan Nyonya Uya Mulyanah berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Gegerkalong tanggal 19 Maret 1993 Register Nomor 12/JB/III/1993 dan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Sukasari dengan Register Nomor 05/1/III/93 dengan keterangan

•


•

Timur berbatasan dengan tanah kepunyaan Amar,Emu dan Ali

•


•


b. Persil Nomor 47d III kohir Nomor 1177, yang merupakan tanah kosong kepunyaan Nyonya Uya Mulyanah berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Gegerkalong dengan Nomor Register 08/1/1995 yang dikuatkan oleh Camat Kecamatan Sukasari dengan Nomor Register 09/T/1995 tanggal 24 April 1995 o


o

Timur berbatasan dengan tanah kepunyaanAmar,Emu dan Ali

o

Selatan

berbatasan

dengan

tanah kepunyaan

lyo Halaman 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor 395/Pdt/2015/PT.BDG.

o


Dengan Luas 2.067 M2 (dua ribu enam puluh tujuh meter persegi) untuk menjadi Akta Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat, dengan sisa Pembayaran Sebesar Rp. 406.375.000,( empat ratus enam juta tigaratus tujuhpuluh limaribu rupiah ) dibayarkan kepada Tergugat yang dititipkan melalui Pengadilan Negeri Bandung; 4.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya

5.

Menyatakan bahwa putusan Pengadilan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi ( Uit Voerbaar Bij Voorraad );

SUBSIDAIR: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang Seadil adilnya ex aequo et bono; Membaca serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 4 Juni 2015, Nomor 600/Pdt.G/2014/PN.Bdg., yang amar selengkapnya sebagai berikut : I. DALAM PROVISI

- Menolak

gugatan

Provisi

Penggugat

Konvensi/

Tergugat

Rekonvensi seluruhnya ; II. DALAM KONVENSI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk sebagian ; 2. Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 dihadapan Tien Norman Lubis, Sarjana Hukum

yang dibuat

Notaris PPAT di

Bandung ( Turut Tergugat Konvensi/ Turut Tergugat Rekonvensi pada tanggal 5 Juni 1995

antara Penggugat Robin Sitaba dan

Nyonya Uya Mulyanah adalahsah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ; 3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk dan selebihnya ; III. DALAM REKONVENSI. 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk sebagian ;


2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi melakukan wanprestasi ; 3. Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 dihadapan Tien Norman Lubis, Sarjana Hukum Bandung pada tanggal 5 Juni 1995

yang dibuat

Notaris PPAT di

yang telah sah menurut

hukum dinyatakan batal dan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi ; 4. Menghukum Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk mengembalikan uang panjar sejumlah Rp 70.000.000 ( tujuh puluh juta rupiah ) kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi; 5. Menghukum Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi untuk dan patuh terhadap putusan ini; 6. Menolak gugatan rekonvensi

Penggugat Rekonvensi/ Tergugat

Konvensi untuk selain dan selebihnya; IV. DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp 1.831.000,00. ( satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah ); Mengingat

akan

Akta/Risalah

Pernyataan

permohonan

Banding Nomor 70/Pdt.B/2015/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Juni 2015 Pembanding semula Penggugat dengan perantaraan kuasanya tersebut diatas telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana masing-masing pada tanggal 25 Juni 2015 telah diberitahukan

kepada

Tergugat/

Terbanding dan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding ; Memperhatikan

memori

banding

yang

diajukan

Kuasa

Pembanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 Juli 2015, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding II/ Turut Tergugat tanggal 4 Agustus 2015 dan kepada Terbanding I/ Tergugat pada tanggal 4 Agustus 2015 ; Memperhatikan pula kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I/Tergugat tertanggal 11 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 11 Agustus 2015, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada


Pembanding/Penggugat dan kepada Terbanding II/Turut Tergugat masingmasing pada tanggal 20 Agustus 2015 ; Menimbang,

bahwa

sebelum

berkas

perkara

dikirim

ke

Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari

dan

memeriksa

berkas

perkaranya

di

Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Bandung, yaitu masing-masing pada tanggal 14 Juli 2015 kepada Terbanding/Tergugat, tanggal 30 Juli 2015 kepada Terbanding

II/Turut Tergugat

dan

tanggal

31

Juli

2015

kepada

Pembanding/Penggugat ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 4 Juni 2015, Nomor

600/Pdt.G/2014/PN.Bdg.,

dan

telah

pula

membaca

serta

memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa

Penggugat

dalam

Konpensi/Tergugat

dalam

Rekonpensi/

Pembanding yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut diatas, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 4 Juni 2015, Nomor 600/Pdt.G/2014/ PN.Bdg., tersebut diatas, dan juga Pengadilan Tinggi telah membaca serta memperhatikan kontra memori banding dari Terbanding yang pada pokoknya menerima putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut ; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, baik dari dalil-dalil gugatan Pembanding semula Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi maupun jawaban, bukti-bukti yang diajukan para pihak dimuka persidangan Majelis Hakim tingkat pertama, Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini, pertimbangan hukum, pendapat dan


kesimpulan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini, memori banding serta kontra memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : DALAM PROVISI. Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan petitum provisi pada pokoknya sebagai berikut :

-

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerima Uang sisa Pembayaran sebesar Rp.406.375.000,- (empat ratus enam juta tigaratus tujuhpuluh limaribu rupiah ) yang dititipkan di Pengadilan Negeri Bandung dengan terlebih dahulu menandatangani Akta Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat Tergugat atau

dengan

Upaya

yang dibuat oleh Turut

Paksa untuk Turut Tergugat

melanjutkan Akta Jual Beli dengan Atau tanpa

dihadiri

oleh

Tergugat ;

-

Menyatakan bahwa Putusan dalam Provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperoleh nya putusan yang pasti menurut hukum mengenai Pokok Perkara ; Menimbang, bahwa pertimbangan putusan

Majelis Hakim

tingkat pertama dalam Provisi yang menyatakan menolak gugatan provisi Penggugat

dalam

Konpensi/Tergugat

dalam

Rekonpensi,

menurut

Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar karena gugatan Provisi adalah suatu tindakan pendahuluan atau suatu permohonan agar ada tindakan sementara mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara, sedangkan Provisi

yang

dimohonkan

Rekonvensi/Pembanding dalam Konvensi/Penggugat

oleh

Penggugat

Konvensi/Tergugat

perkara ini adalah agar Tergugat

Rekonvensi/Terbanding

untuk

menerima

pembayaran uang sisa pembayaran sebesar Rp. 406.375.000,- (empat ratus enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai pelunasan adalah sudah masuk dalam pokok perkara, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Provisis Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding haruslah ditolak ;


DALAM KONVENSI Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulannya yang dituangkan dalam putusannya oleh Majelis Hakim tingkat pertama baik dalam Konpensi maupun dalam Rekonpensi dalam putusannya tanggal 4 Juni 2015, Nomor 600/Pdt.G/2014/PN.Bdg., Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut : Menimbang,

bahwa

Penggugat

dalam

Konpensi/Tergugat

dalam Rekonpensi/Pembanding dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya : 1. Bahwa pada tanggal 5 Juni 1995 telah terjadi Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara Nyonya Uya Mulyanah dan Robin Sitaba (PENGGUGAT) yang

dibuat dihadapan Notaris Tien

Norman

Lubis,S.H terhadap 2 bidang tanah di Gegerkalong Wetan Kecamatan Sukasari Bandung yaitu: a. Persil Nomor 49b S.IV kohir Nomor1177, yang merupakan tanah kosong kepunyaan Nyonya Uya Mulyanah berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Gegerkalong tanggal 19 Maret 1993 Register Nomor 12/JB/III/1993 dan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Sukasari dengan Register Nomor 05/1/III/ 93 dengan keterangan

•


•


•


•


b. Persil Nomor 47d III kohir Nomor 1177, yang merupakan tanah kosong kepunyaan Nyonya Uya Mulyanah berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Gegerkalong dengan Nomor Register 08/1/1995 yang dikuatkan oleh Camat Kecamatan Sukasari dengan Nomor Register 09/T/1995 tanggal 24 April 1995

-


-


-


-



Yang mana menurut hasil ukur dari Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung luas dari kedua bidang tanah tersebut adalah 2.067 M2(dua ribu enam puluh tujuh meter persegi) 2. Bahwa dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat oleh Notaris Tien Norman Lubis,S.H pada tanggal 5 Juni 1995 ( Turut Tergugat ) tersebut, disepakati sebesar Rp.567.875.000,- ( limaratus enam puluh tujuh juta delapanratus tujuhpuluh lima ribu rupiah ) yang akan dilunaskan seluruhnya segera setelah Sertifikat (tanda bukti hak) atas tanah-tanah tersebut selesai, yang mana seluruh biaya pengurusan sertifikat atas tanah-tanah tersebut ditanggung oleh Penggugat ; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

alasan

tersebut

diatas

Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi/Pembanding memohon dalam gugatannya Dalam Pokok Perkara : 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; 2.

Menyatakan Perjanjian Pengikatan Jual beli (PPJB) Tanah yang dibuat oleh Turut Tergugatpada Tanggal 5 Juni 1995 Nomor20 antara Penggugat

dan Almh. Nyonya Uya Mulyana adalah sah secara

hukum dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum; 3. Memerintahkan

kepada Turut Tergugat melanjutkan Perjanjian

Pengikatan Jual Beli (PPJB ) Nomor 20

atas 2 bidang tanah di

Gegerkalong Wetan Kecamatan Sukasari Bandung yaitu: a. Persil Nomor 49b S.IV kohir Nomor 1177, yang merupakan tanah kosong kepunyaan Nyonya Uya Mulyanah berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Gegerkalong tanggal 19 Maret 1993 Register

Nomor

12/JB/III/1993

dan

dikuatkan

oleh

Camat

Kecamatan Sukasari dengan Register Nomor 05/1/III/93 dengan keterangan

•


•


•


•


b. Persil Nomor 47d III kohir Nomor 1177, yang merupakan tanah kosong kepunyaan Nyonya Uya Mulyanah berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Gegerkalong dengan Nomor Register 08/1/1995 yang dikuatkan oleh Camat Kecamatan Sukasari dengan


Nomor Register 09/T/1995 tanggal 24 April 1995 o

berbatasan dengan tanah kepunyaan Nyonya Uya Mulyanah Dengan Luas 2.067 M2 (dua ribu enam puluh tujuh meter persegi) untuk menjadi Akta Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat, dengan sisa Pembayaran Sebesar Rp. 406.375.000,( empat ratus enam juta tigaratus tujuhpuluh limaribu rupiah ) dibayarkan kepada Tergugat yang dititipkan melalui Pengadilan Negeri Bandung;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya 5. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi ( Uit Voerbaar Bij Voorraad ); SUBSIDAIR: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang Seadil adilnya ex aequo et bono ; Menimbang, bahwa

atas gugatan tersebut Tergugat dalam

Konpensi dalam jawaban atas gugatan Penggugat dalam Konpensi menyatakan bahwa Tergugat Konpensi dengan tegas membantah dalildalil Penggugat Konvensi pada angka 1 sampai angka 4 Gugatan Aquo kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas-tegas diakuinya sebagai berikut : 1.

Bahwa benar sebagaimana dalil Penggugat Konvensi angka 1 Gugatan Aquo, pada tanggal 5 Juni 1995 antara Penggugat Konvensi dengan Almarhumah Ny. Uya Mulyanah selaku ibu dari TergugatKonvensi telah melakukan Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 20 untuk 2 (dua) bidang tanah seluas 2.076 M2 yang berlokasi dahulu dikenal dengan Blok Gegerkalong dan saat ini dikenal di Jalan Pak Gatot I Gegerkalong (Depan Komplek Angkatan

Darat)

(selanjutnya

disebut

“Tanah”),

senilai

Rp.

567.875.000,- (lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

2.

Bahwa sebagaimana dalil Penggugat Konvensi dalam angka 2 Gugatan Aquo, Penggugat Konvensi telah berjanji untuk melakukan pelunasan atas pembelian Tanah segera setelah sertifikat hak atas


Tanah tersebut telah selesai / diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung ; 3.

Bahwa tidak benar Penggugat Konvensi telah membayar uang sejumlah Rp. 161.500.000,- (seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dalil Penggugat Konvensi dalam angka 3 Gugatan Aquo karena JELAS sebagaimana tertulis dalam PPJB Nomor 20 tersebut Penggugat Konvensi baru menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan para pihak sepakat akta PPJB tersebut dianggap sebagai kwitansi yang sah atas pembayaran tanda jadi tersebut ;

4.

Bahwa terlepas dari berapa pun nilai nominal tanda jadi yang telah dibayarkan oleh Penggugat Konvensi kepada almarhumah Ny. Uya Mulyanah

selaku ibu TergugatKonvensi atau quod non senilai

Rp. 161.500.000,- (seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), maka tetap saja saat ini Penggugat Konvensi tidak dapat memaksakan kepada Tergugat Konvensi untuk menindaklanjuti menjadi transaksi jual beli yang dituangkan dalam Akta Jual Beli (AJB) karena jelas dan nyata Penggugat Konvensi telah dengan sengaja selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun tidak melakukan pelunasan terhadap pembelian Tanah padahal diketahui Tanah tersebut telah bersertifikat hak milik dan tercatat atas nama alm. Ny. Uya Mulyanah berturut-turut sejak tanggal 2 Juli 1996 untuk tanah seluas 1.380 M2 (sebelumnya berasal dari persil 49 B) dan saat ini tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1710 (“SHM Nomor1710”) dan sejak tanggal 5 September 1996 untuk tanah seluas 628 M2 (sebelumnya berasal dari persil 47 D) dan saat ini tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1722 (“SHM Nomor 1722”) ; 5.

Bahwa dalil Penggugat Konvensi dalam angka 4 Gugatan Aquo adalah dalil yang sangat mengada-ada dan terlihat adanya itikad buruk dari Penggugat Konvensi, mengingat jauh sebelum almarhum Ny. Uya Mulyanah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2001 sebagaimana dinyatakan dalam Akta / Surat Keterangan Kematian ataupun penerbitan sertifikat hak atas Tanah sebagaimana dapat dilihat dari data yang tercantum dalam SHM Nomor 1710 dan SHM 1722 telah selesai / terbit pada tahun 1996, sehingga merujuk pada Halaman 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor 395/Pdt/2015/PT.BDG.

ketentuan PPJB Nomor20 dan terhadap hal ini telah dikuatkan juga oleh Penggugat Konvensi dalam dalilnya angka 2 Gugatan Aquo, maka sudah seharusnya Penggugat Konvensi SEGERA melakukan pelunasan kepada almarhumah Ny. Uya Mulyanah dan bukan saat ini dimana telah melewati jangka waktu yang terlalu lama dan nilai tanah secara ekonomis sudah tidak layak, Penggugat Konvensi memaksakan

kepada

TergugatKonvensi

selaku

ahli

waris

Almarhum Ny. Uya Mulyanah untuk menerima pelunasan dan sekaligus meminta dilakukannya AJB atas Tanah tersebut; 6.

Bahwa oleh karena jelas Penggugat Konvensi memiliki itikad buruk terhadap pelaksanaan transaksi Tanah tersebut yaitu adanya perbuatan nyata menunda waktu kurang lebih 20 (dua puluh) tahun lebih

untuk

melunasi,

padahal

Penggugat

Konvensi

juga

mengetahui bahwa nilai Tanah terus naik mengikuti perkembangan situasi dan kondisi maka adalah tepat apabila PPJB Nomor 20 tersebut tidak patut lagi untuk ditindaklanjuti menjadi AJB dan terhadap tanda jadi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut harus dianggap hangus ; Menimbang, bahwa atas keadaan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Bandung tentang Akta Pengikatan Jual Beli yang diuraikan dalam pertimbangan dalam putusannya tentang Konvensi Pengadilan Tinggi sependapat dan pertimbangan tersebut diambil laih oleh Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini sedangkan pertimbangan tersebut adalah : Menimbang, bahwa sesuai dengan yang diatur dan ditentukan dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 yang identik dengan posita gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi angka 2 tersebut diatas yang berbunyi : Bahwa dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat oleh Notaris Tien Norman Lubis,S.H pada tanggal 5 Juni 1995 (Turut Tergugat) tersebut, disepakati sebesar Rp.567.875.000,- ( limaratus enam puluh tujuh juta delapanratus tujuhpuluh lima ribu rupiah ) yang akan dilunaskan seluruhnya segera setelah Sertifikat ( tanda bukti hak ) atas tanah tanah tersebut selesai, yang mana seluruh biaya pengurusan sertifikat atas


tanah-tanah tersebut ditanggung oleh Penggugat; Menimbang, bahwa jelas diatur dan ditentukan

setelah

Serifikat Hak Milik atas nama Hajjah Uya Mulyanah/ Nyonya Hajjah M. Mooelyanah diterbitkan maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Robin Sitaba harus segera membayar kekurangannya sebesar Rp 406 . 375.000; ( empat ratus enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ); Menimbang, bahwa kapan Sertifikat Hak Milik atas nama Ny. Hajjah Uya

Mulyanah

terbit

tidak disebutkan dalam posita oleh

Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tetapi Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi mengetahui pada saat Akta Pengikatan Jual Beli ditanda tangani, tanah obyek pengikatan sudah mempunyai surat ukur dan sedang dalam proses pembuatan sertifikat

sehingga Penggugat

Konvensi / Tergugat Rekonvensi secara leluasa bisa memantau dan meminta informasi ke Kantor Badan Pertanahan

Bandung apakah

sertifikat yang dimaksud sudah diterbitkan ; Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yaitu bukti T - 8 / PR – 8 berupa Fotokopi Sertipikat Hak MilikNomor 1710 Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kotamadya Bandung : Wilayah Bojonagara, Propinsi Jawa Barat (SHM 1710) Seluas 1.380 M2, gambar situasi Nomor : 11.702/1996 tertanggal 18 Desember 1995dimana Sertifikat Hak Milik diterbitkan pada tanggal 2 Juli 1996 dan Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor1722

bukti T – 9 /PR - 9 yaitu Kelurahan Gegerkalong,

Kecamatan Sukasari, Kotamadya Bandung : Wilayah Bojonagara, Propinsi Jawa Barat (SHM 1722) Seluas 628 M2, gambar situasi Nomor : 12.034/1995 tertanggal 31 Mei 1996 dimana

Sertifikat Hak Milik

diterbitkan pada tanggal 5 September 1996 ; Menimbang, bahwa kedua sertifikat tersebut diatas atas nama Nyonya Hajjah M. Moelyanah/ Ny Uya Mulyanah

sehingga seharusnya

setelah tanggal 5 September 1996 segera Robin Sitaba selaku pembeli (

Penggugat

Konvensi/

Tergugat

Rekonvensi

)

melunasi

sisa

pembayarannya ; Menimbang, bahwa ternyata sesuai dengan posita gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi angka 4 berbunyi : Bahwa dalam proses berjalan Nyonya Uya Mulyanah meninggal dunia, sehingga


untuk menghindari kekeliruan dalam melakukan pembayaran , Penggugat meminta agar dilakukannya penerimaan uang yang di tanda tangani oleh semua ahli waris dari Nyonya Uya Mulyanah; Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar

keterangan saksi

Syarifudin bahwa Ibu lia/ liana yang menjual tanah obyek perikatan ( berarti maksudnya Ny. Hajjah Uya Mulyanah ) meninggal dunia tahun 2001 dan hal ini sesuai dengan bukti bukti surat yang diajukan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yaitu : 1. Bukti T – 1/ PR -1 Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris register Nomor 474.3/01586/2002-Pem tanggal 2 September 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Bandung ; 2. Bukti T- 2 /PR-2 Fotokopi Surat Kematian atas nama Ny. Mas Moelyanah Nomor 04/KM/III/2002 tertanggal 5 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Lurah Braga; Keduanya bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya / foto copy yang dilegalisir serta dikeluarkan oleh instansi yang berwenang maka

diperoleh bukti yang sah menurut hukum bahwa

Ny Mas

Moelyanah / Hajjah Uya Mulyanah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2001; Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang

baru mau melaksanakan pelunasan

pembelian tanah setelah Ny. Hajjah Uya Mulyanah meninggal dunia hal ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 yaitu pembayaran harus dilakukan segera setelah kedua Sertifikat Hak Milik atas nama Nyonya

Hajjah M.

Moelyanah diterbitkan ; Menimbang, bahwa undang undang tidak memberikan batasan waktu segera itu lamanya berapa hari atau bulan berpendapat

segera

sehari atau dua hari

tetapi majelis hakim

waktunya tidak boleh terlampau singkat misal hal ini

mengingat Robin Sitaba selaku pihak

pembeli ( Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ) mempersiapkan/ menyediakan

juga harus

uang untuk pelunasan tetapi juga

waktunya tidak boleh terlalu lama apalagi sampai bertahun tahun oleh karena itu dipandang adil segera maksudnya dalam waktu paling lama 3 ( tiga ) bulan dihitung sejak sertifikat terakhir terbit yaitu tanggal

5


September 1996 maka pihak kedua / pihak pembeli

yaitu Robin Sitaba

harus sudah melunasi kekurangan pembayaran dan pihak pertama/ pihak penjual harus melaksanakan proses penanda tanganan Akta Jual Beli; Menimbang, bahwa segera tersebut ditentukan oleh majelis hakim

waktunya paling lama 3 ( tiga ) bulan

dengan pemikiran dan

asumsi dalam waktu 3 ( tiga ) bulan harga harga atau nilai tukar rupiah relatif belum banyak perubahan. Jadi pada bulan Januari 1997 Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi selaku pihak pembeli harus sudah melunasinya; Menimbang, bahwa pelunasan mau dilakukan setelah tahun 2001 yaitu setelah Ny Hajjah Uya Mulyanah meninggal dunia dan hal ini didukung dengan bukti P – 4 dibuat tahun 2009, bukti P – 5 dibuat pada tahun 2012, bukti P – 6 dibuat tahun 2014 , dan saksi Ricky Khayat Jaya Laksana, SH selaku kuasa hukum perusahaan Robin Sitaba dipersidangan menerangkan pada tahun 2010 mengetahui bahwa belum terjadi pelunasan sebagaimana yang ditentukan dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 Konvensi/ Penggugat

tetapi

telah dilakukan somasi kepada Tergugat

Rekonvensi

untuk melaksanakan

isi Akta

Pengikatan Jual Beli Nomor 20 demikian juga saksi Syarifudin pernah diutus oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi

Robin Sitaba

untuk membicarakan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selaku ahli waris Ny, Hajjah Uya Mulyanah dan Robin Sitaaba bersedia harga dinaikan 15 persen tetapi ahli waris belum bersedia hal tersebut semakin memperkuat kalau Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi baru mau melakukan pembayaran pelunasan pembelian tanah setelah Ny Hajjah Uya Mulyanah selaku pihak pertama dalam Akta Pengikatan Jual Beli tersebut meninggal dunia dan hal ini menyebabkan Penjual sampai akhir hayatnya tidak bisa menikmati pelunasan penjualan tanahnya . Perbuatan ini dipandang tidak adil dan bertentangan dengan ketentuan dalam Akta Pengikatan Jual BeliNomor 20 serta hal tersebut secara hukum dipandang Penggugat Konvensi/ Tergugat

Rekonvensi

Robin Sitaba telah melakukan wanprestasi; Menimbang, bahwa seandainya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi melunasi pada bulan Januari 1997 yaitu 3 ( tiga ) bulan setelah kedua Sertifikat Hak Milik terbit, maka anak anak dari penjual/ sekarang para ahli waris

tidak punya hak untuk menghalang halangi


karena Ny Hajjah Uya Mulyanah selama di persidangan tidak terungkap sewaktu hidupnya tidak cakap bertindak atau dibawah pengampuan. Cukup suaminya yang bernama Tjitji Sutisna mengetahui dan membantu proses penanda tanganan Akta Jual Beli tersebut; Menimbang, bahwa selain itu

tidak ada bukti yang sah dan

cukup yang diajukan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bahwa selama Ny. Hajjah Uya Mulyanah masih Tergugat Rekonvensi yaitu

hidup

Penggugat Konvensi/

Robin Sitaba selaku pembeli

pernah

menitipkan uang konsiynasi sebesar Rp. 406.375 .000 ( empat ratus enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah.) ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung dan mohon agar Ny. Hajjah Uya Mulyanah disomasi supaya menerima kekurangan uang pembelian tanah sekaligus menanda tangani

Akta Jual Beli di depan PPAT

sehingga

hal ini

menunjukkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi

semakin

secara hukum

bukanlah pembeli yang beriktikad baik ; Menimbang, bahwa karena

Penggugat Konvensi/Tergugat

Rekonvensi telah wanprestasi maka berdasarkan ketentuan : Pasal 1266 KUHPerdata

:”Syarat batal dianggap selalu dicantumkan

dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi

hukum,

tetapi

pembatalan

harus

dimintakan

kepada

Pengadilan.”merupakan alasan yang sah bagi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan permohonan pembatalan Akta Pengikatan Jual BeliNomor 20 dengan alasan pembelinya/ Robin Sitaba beriktikad tidak baik yaitu tidak tepat waktu segera melakukan pelunasan pembelian setelah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Nyonya. Hajjah M. Moelyanah ( Ny Uya Mulyanah ) ; Menimbang, bahwa karena terbukti Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah melakukan Wanprestasi atas ketentuan dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 maka terdapat cukup alasan Akta tersebut dibatalkan oleh Pengadilan; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

diatas

Pengadilan Tinggi berbeda pendapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya dalam Konpensi mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi untuk sebagian adalah kekeliruan yang seharusnya adalah menolak gugatan Penggugat dalam Konpensi untuk seluruhnya,


karena Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 tidak berkekuatan hukum lagi sehingga gugatan Penggugat Konpensi menjadi tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya ; DALAM REKONPENSI Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan

Majelis

Hakim

Pengadilan

tingkat

pertama

dalam

Rekonpensi ini yang menyatakan : Menimbang, bahwa inti dari posita posita gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yaitu dikarenakan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20

yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang

undang bagi pihak yang membuatnya yaitu Ny, Hajjah Uya Mulyanah selaku pihak pertama / penjual dan Robin Sitaba selaku pihak kedua / pembeli. Akan tetapi pihak pembeli pembayaran

Robin Sitaba telah mengulur ulur

dan baru mau dilakukan setelah pihak pertama/ penjual

meninggal dunia padahal kedua sertikat hak milik atas tanah milik Ny, Hajjah M. Moelyanah sudah diterbitkan pada tahun 1996

. Perbuatan

Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menunjukan iktikad tidak baik nya karena

telah melakukan Wanprestasi

untuk itu Penggugat

Rekonvensi mohon kepada majelis hakim agar Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 dibatalkan ; Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tersebut dan

sebagaimana telah di pertimbangkan

dalam gugatan konvensi sebagaimana terurai diatas, dimana telah dapat dibuktikan bahwa

Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi

pihak pembeli telah beriktikad tidak baik

selaku

dan melakukan wanprestasi

maka Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 memenuhi syarat syarat untuk dibatalkan oleh KUHPerdata

Pengadilan

yang

sebagaimana ketentuan pasal

menyatakan

:

:”Syarat

batal

dianggap

1266 selalu

dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.” Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terbukti Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan Wanprestasi atas ketentuan dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20, maka Pengadilan Tinggi sependapat


dengan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 terdapat cukup alasan Akta tersebut dibatalkan oleh Pengadilan ; Menimbang,

bahwa

mengenai

uang

panjar

sebesar

Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) berdasarkan rasa keadilan dan kebiasaan hukum yang berlaku Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan mengenai uang panjar sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang terbukti diterima oleh almarhumah

Ny. Hajjah Uya Mulyanah

diperintahkan untuk

dikembalikan kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, karena pihak Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebagai ahli waris almarhumah Ny. Hajjah Uya Mulyanah (Penjual) yang memohon pembatalan perjanjian tersebut ; Menimbang bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang diberi angka 5, 6, dan 7 Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan

Tinggi

dalam

memutus

perkara

banding

ini,

adapun

pertimbangan tersebut sebagai berikut ; Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi angka 5 maka majelis hakim berpendapat mengenai beban pembayaran PBB tetap dibebankan kepada pihak yang menikmati tanah obyek perikatan dan fakta nya setelah mejelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap tanah obyek Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menempati

tanah

tersebut

sehingga

karenanya

tidak

petitum

gugatan

terhadap

gugatan

rekonvensi angka 5 tersebut diatas harus ditolak; Menimbang,

bahwa

demikian

juga

Immateriel karena tidak didukung oleh bukti bukti mendasar baik melalui bukti bukti surat maupun saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi angka 6 tersebut diatas harus ditolak ; Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi angka 7 tersebut diatas maka Mjelis


Hakim berpendapat

bahwa petitum tersebut cukup beralasan hukum

untuk dikabulkan ; Menimbang, bahwa berdasrkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding dikabulkan untuk sebagian ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 4 Juni 2015 nomor 600/Pdt.G/2014/PN. Bdg., dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi harus dibatalkan dan pengadilan tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tesebut dalam amar putusan dibawah ini ; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan ; Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI: -

Menerima permohonan banding dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding ;

-

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 4 Juni 2015 Nomor 600/Pdt.G/2014/PN.Bdg., yang dimohonkan banding tersebut, dan

MENGADILI SENDIRI : I.

DALAM PROVISI : - Menolak gugatan Provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding seluruhnya ;

II. DALAM KONVENSI : - Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;


III. DALAM REKONVENSI : 1. Mengabulkan

gugatan

Penggugat

Rekonvensi/Tergugat

Konvensi/Terbanding untuk sebagian ; 2. Menyatakan

Tergugat

Rekonvensi/Penggugat

Konvensi

melakukan Wanprestasi ; 3. Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 yang dibuat dihadapan Tien Noorman Lubis, S.H., diatas PPAT di Bandung pada tanggal 5 Juni 1995 dinyatakan batal dan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi ; 4. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/ Terbanding untuk mengembalikan uang panjar sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ; 5. Menghukum Turut Tergugat Konvensi, Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ; 6. Menolak

Gugatan

Rekonvensi

Penggugat

Rekonvensi/

Tergugat Konvensi/Terbanding untuk selain dan selebihnya ; IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : - Menghukum

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi/

Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam 2 (dua) tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Senin tanggal 23 NOPEMBER 2015 oleh kami HARTONO ABDUL MURAD, S.H. M.H., sebagai Ketua Majelis, AMRIDDIN, S.H. M.H., dan FIRZAL ARZY, S.H. M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan mana pada hari Rabu tanggal 25 NOPEMBER 2015 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim


Anggota tersebut dengan dibantu oleh H. NANANG PRIATNA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

AMRIDDIN, S.H. M.H.

HARTONO ABDUL MURAD, S.H. M.H.

ttd

FIRZAL ARZY, S.H. M.H. PANITERA PENGGANTI, ttd

H. NANANG PRIATNA, S.H.

Perincian biaya perkara : Redaksi putusan

Rp.

5.000,-

Meterai

Rp.

6.000,-

Pemberkasan

Rp. 139.000,-

Jumlah

Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)


PT.BDG

Recommend Documents