PT.BDG

PUTUSAN Nomor 468/Pdt/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : Tn. DR. SUHERIYATMONO, 49 Tahun pekerjaan Swasta, beralamat di Cibubur Indah V RT. 007/007 Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur dalam hal ini memberi kuasa kepada SYAIRUL IRWANTO, S.H.,M.H., TONI SASTRA, S.H.,M.H., DAMSIK, S.H.,MH, M. SOLEHUDIN, S.H., Para Advokat

LAW

OFFICE

SYAIRUL

IRWANTO

&

PARTNERS, yang beralamat di Jalan Guru Nomor 157 RT 002/002, Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Februari 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai ; PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT; Lawan : Tn. EDDY TATIMU, Warga Negara Indonesia, dahulu beralamat di Kampung Jampang Poncol Rt. 003/003, Wanaherang, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING SEMULA TERGUGAT; Pengadilan Tinggi tersebut : Setelah membaca meneliti surat-surat sebagai berikut : 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 13 Oktober 2016 Nomor 468/PEN/PDT/2016/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas ; 2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 10 Agustus 2016, Nomor 55/Pdt.G/2016/PN.Cbi. ;

Putusan Nomor 468/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 1 dari 18

TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Februari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 29 Februari 2016 dengan register perkara Nomor 55/PDT.G/2016/PN.Cbi, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Penggugat memiliki berapa bidang tanah bekas hak milik adat yang dibeli secara sah, terletak di Kp. Jampang Poncol RT.003 RW. 003 Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, seluas ± 1.518 m2

(seribu delapan ratus lima puluh delapan meter persegi),

dengan rincian sebagai berikut: 1) Bidang tanah sesuai yang tersebut dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 71/2003, tanggal 16 Juni 2003, dibuat dihadapan Notaris/PPAT NOVARIANA DEWI, S.H, Notaris/PPAT Kabupaten Bogor, seluas ± 1.518 m2 (lebih kurang seribu lima ratus delapan belas meter persegi) yang dibeli dari ENJAN Bin IBAN tercatat dalam persil D 22, Blok 001. Kohir No: C 895/1703, terletak di Kp. Jampang Poncol RT. 003, RW. 003, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara : Tanah milik SGMP; - Sebelah Timur : Tanah milik PT. SGMP - Sebelah Selatan

: Tanah milik ENIH;

- Sebelah Barat : Tanah milik ENJAN; Bidang tanah tersebut berasal dari bidang-bidang tanah yang Penggugat beli secara dibawah tangan sekitar awal tahun 2003, sebagai berikut: - Dibeli dari Sdr. H. HADI seluas ± 600 m2 (enam ratus meter persegi) sesuai dengan Perjanjian Jual Beli tanggal 17 Mei 2003 dan kwitansi tanggal 17 Mei 2003, dimana Sdr. H. DADI awalnya membeli tanah tersebut dari Sdr. ENJAN dari sebagian tanah persil D 22, Blok 001 Kohir No: C 895/1703, Atas nama : ENJAN Bin IBAN;


- Dibeli dari Sdr. ENJAN seluas ± 265 m2 (dua ratus enam puluh lima meter persegi), sesuai dengan kwitansi dan Perjanjian Jual Beli tanggal 17 Mei 2003, tanah tersebut juga sebagian tanah persil D 22, Blok 001 Kohir No: C 895/1703, Atas nama : ENJAN Bin IBAN; - Dibeli dari Sdri. HJ. FARIDA HANAFI (istri Lurah H. Hanafi), seluas ± 213 m2 (dua ratus tiga belas meter persegi), sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 17 Mei 2003 dan kwitansi tanggal 17 Mei 2003, yang asalnya membeli tanah milik ENJAN Bin IBAN yakni sebagian dari tanah asal persil D 22, Blok 001 Kohir No: C 895/1703, Atas nama : ENJAN Bin IBAN; - Dibeli dari Sdri. EMBON Binti ENJAN seluas ± 440 m2 (empat ratus empat puluh meter persegi), sesuai dengan Kwitansi tanggal 17 Mei 2003, dimana tanah tersebut berasal dari sebagian tanah asal persil D 22, Blok 001 Kohir No: C 895/1703, Atas nama : ENJAN Bin IBAN; Oleh karena pembelian-pembelian tanah tersebut masih dibawah tangan (belum dibuatkan Akta Jual Balinya), kemudian atas persetujuan penjual-penjual tersebut dibuatkan Akta Jual Beli disatukan dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 71/2003, tanggal 16 Juni 2003, dibuat dihadapan Notaris/PPAT NOVARINA DEWI, S.H, dengan penjual dikembalikan kepada pemilik asal tanah tersebut yakni Sdr. ENJAN Bin IBAN sebagaimana diuraikan diatas; 2)

Bidang tanah sesuai yang dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor : 99/2003, tanggal 13 Juni 2003 dibuat dihadapan Notaris/PPAT LASMIDARNIATI, S.H. Notaris/PPAT Kabupaten Bogor, yang dibeli dari Sdr. TOHID WAHYUDIN, Dkk, selaku ahliwaris dari Almarhum Tuan SUDARMA yang membeli tanah tersebut dari Sdr. ENJAN Bin IBAN kemudian dijual lagi kepada Penggugat, dimana lokasinya berdekatan dengan tanah yang dijelaskan dalam poin 1 (satu) diatas, seluas ± 120 m2 (seratus dua puluh meter persegi), sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 17 Mei 2003 dan Kwitansi tanggal 13 Mei 2003 dan tanggal 20 Mei 2003 yakni sebagian dari tanah tercatat dalam persil D 22, Blok 001, Kohir No. C 895/1703, SPPT PBB Tahun 2003 No. 32.03.140.006.001.0052.000 yang terletak di Kp. Jampang Pojcol RT.003 RW.003 Desa Wanaherang, Kecamatan Putusan Nomor 468/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 3 dari 18

Gunung Putri, Kabupaten Bogor, atas nama ENJAN Bin IBAN. Dengan batas-batas sebagai berikut: -

Sebelah Utara

: Tanah milik ENJAN/ JIMI;

-

Sebelah Timur

: Tanah milik SENI

-

Sebelah Selatan

: Tanah milik ENJAN;

-

Sebelah Barat


3) Bidang tanah sesuai Akta Jual Beli Nomor: 100/2003, tanggal 16 Juni 2003

dibuat

dihadapan

Notaris/PPAT

LASMIDARNIATI,

S.H.

Notaris/PPAT Kabupaten Bogor, yang beli dari Nyonya SENI Binti ENJAN yang lokasinya berdekatan dengan objek tanah tersebut diatas, asal berkas hak milik adat seluas ± 220 m2 (dua ratus dua puluh meter persegi), sesuai dengan Kwitansi dan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 22 April 2003 tercatat dalam persil C. 2453 Blok 001, Kohir No. SPPT PBB. 0052.0 yang terletak di Kp. Jampang Ponjol RT.003 RW.003 Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dengan batas-batas sebagai berikut: -

Sebelah Utara

: Tanah milik SGMP;

-

Sebelah Timur

: Tanah milik PT. SGMP

-

Sebelah Selatan

: Tanah milik ENIH;

-

Sebelah Barat


Selanjutnya disebut juga tanah objrk perkara (dalam hal ini adalah seluas yang diklaim oleh Tergugat sesuai denganAkta Jual Beli No : 1543/Gunungputri/1995,

tanggal

30

Desember

1995

dibuat

dihadapan Drs. H. DASE ROCHMANA, Camat/PPAT Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yakni seluas ± 1.107 m2 (seribu seratus tujuh meter persegi); 2. Bahwa pada bulan Juni 2003 Penggugat mengajukan permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas bidang-bidang tanah milik Penggugat tersebut kepada kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang beralamat di Jalan Tegar Beriman, Cibinong Bogor, sesuai dengan Tanda Terima Dokumen/Berkas, Nomor Berkas permohonan : 16615/2003, tanggal 25 Juni 2003 dan Nomor berkas Permohonan : 16613/2003, tanggal 25 Juni 2003;


3. Bahwa, setelah berkas permohonan Penerbitan Sertifikat atas bidangbidang tanah milik Penggugat tersebut didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, 1 (satu) bulan kemudian Penggugat dikagetkan dengan adanya surat undangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, sesuai dengan surat Nomor: 005-2481, tanggal 4 November 2003, Perihal : Undangan, dimana inti dari surat tersebut menyatakan bahwa objek tanah yang diajukan Penerbitan Sertifikatnya oleh Penggugat sesuai dengan No. Register No: D I.302 No.10064/2003, tgl 25 Juni 2003, berada pada posisi bidang yang sama dengan bidang tanah yang diajukan Sertifikatnya oleh Sdr.EDDY TATIMU (TERGUGAT) yang tercatat dalam Register DI 302 No.11720/2003, tanggal 22 Juli 2003; 4. Bahwa pada tanggal 07 November 2003 Penggugat memenuhi undangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, namun pada saat itu yang hadir hanya Penggugat, dan (SEMAN ) Kuasa H. ENJAN, Tergugat tidak hadir dalam rapat tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor menyarankan kepada Penggugat untuk dirapatkan/ di musyawarahkan sengketa tanah a quo terlebih dahulu di Kantor Desa/ Kelurahan Wanaherang; 5. Bahwa dari Bukti Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor: 0052481, tanggal 4 November 2003, Perihal: Undangan, yang intinya menyatakan bahwa bidang tanah yang Penggugat ajukan sertifikatnya sesuai yang diuraikan diatas berada pada posisi bidang yang sama dengan bidang tanah yang diajukan Sertifikatnya oleh Sdr. EDDY TATIMU (TERGUGAT). Dengan demikian jelas pada saat pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor melakukan pengukuran tanah untuk penerbitan Sertifikat yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat telah menunjuk objek tanah milik Penggugat sebagai milik Tergugat, dengan kata lain bahwa Tergugat telah mengklaim bidang tanah milik Penggugat sebagai tanah milik Tergugat; 6. Bahwa didalam rapat tertanggal 10 November 2003 bertempat di Kantor Desa Wanaherang, dipimpin oleh Kepala Desa Wanaherang Bapak SUARTJA yang dihadiri Penggugat, pihak Tergugat telah mengklaim/ mengakui baik sebagian maupun seluruhnya tanah milik Penggugat sebagaimana diuraikan pada bagian awal tersebut sebagai milik Tergugat, dengan menunjukkan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli No: 1543/Gunungputri/1995, tanggal 30 Desember 1995 dibuat dihadapan Drs. H. DASE ROCHMANA, Camat/PPAT Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dimana bidang tanah tersebut dibeli dari Tuan ENJAN


seluas ± 1.107 m² (seribu seratus tujuh meter persegi) berasal dari tanah Persil 22 Kohir: C.851/1703, SPPT/PBB No.0052/95, dengan batas-batas sbb: Utara

: Tanah pecahan/PT.Miseya

Timur

: Tanah milik Samad b Inang

Selatan : Tanah milik Andi Misin/PT. Miseya. Barat

: Tanah milik Enjan.

7. Bahwa, Klaim Tergugat atas bidang tanah milik Penggugat tersebut diatas sebagai milik Tergugat jelas tidak berdasar apalagi batas-batas tanah tidak sesuai dengan batas-batas tanah Penggugat, Tergugat hanya mengakungaku saja tanah a quo milik Tergugat, atas dasar pertimbanganpertimbangan diantaranya sebagai berikut: (1) Sebagaimana

disebutkan

dalam

Akta

Jual

Beli

Nomor:

1543/Gunungputri/1995, milik Tergugat bahwa tanah yang dijual dalam Akta Jual Beli tersebut adalah Persil 22 Kohir No: C.851/1703, sedang tanah milik Penggugat berasal dari tanah Persil : 22 Blok 001, Kohir : 895/1703, atas nama : ENJAN dan tanah Persil Nomor: C 2495 Blok 001, dengan demikian jelas berbeda nomor giriknya antara tanah milik Penggugat dan Tergugat; (2) Bahwa sesuai Surat Pernyataan dari H. ENJAN yang disaksikan oleh Ketua RT 03/03, Kampung Jampang Poncol, tertanggal 24 Mei 2003, yang intinya menyatakan : semua tanah yang telah dijual di kampung Jampang Poncol RT 03/03, Desa Wanaherang, Gunung Putri, Bogor kepada Bapak SUHERIYATMONO, TIDAK PERNAH DI JUAL DAN BUKAN OBJEK TANAH YANG TELAH SAYA JUAL KEPADA BAPAK EDDY TATIMU. Dengan demikian Klaim Tergugat atas objek tanah milik Penggugat sebagai milik Tergugat jelas tidak berdasar, dan telah terbantah dengan pernyataan tersebut; (3) Bahwa sesuai Surat Pernyataan Sdr, SEMAN Bin IGUD selaku Kuasa dari Bpk. H. ENJAN dan Hj. KUMBUN, yang diketahui oleh Kepala Desa Wanaherang Bpk. SUARTJA menyatakan : 1. Semua tanah yang dijual kepada Bapak SUHERIYATMONO baik langsung maupun tidak langsung, yang berasal dari tanah Enjan tidak pernah diperjual belikan kepada pihak lain. 2. Tanah yang dijual seluas ± 1.107 m², dalam akta jual beli dengan Bapak EDDY TATIMU tidak berada diareal tanah yang


dijual kepada Bapak SUHERIYATMONO, dimana saya sebagai salah satu saksinya; (4) Bahwa sesuai dengan Notulen Rapat tanggal 10 November 2003 yang dialaksanakan di kantor desa Wanaherang dipimpin oleh Kepala Desa Wanaherang (Bapak SUARTJA), Pada point 3 Kades (Kepala Desa) : menanyakan kepada pak Franky sebagai kuasa dari EDDY TATIMU (TERGUGAT), untuk menunjukkan dokumen-dokumen asli jual beli seperti : 1. Adakah bukti berupa kwitansi kepada Enjan, yang menunjukkan angka rupiah diterima? Dijawab : TIDAK ADA termasuk surat-surat lainnya (dari angka 2 sampai 5) dijawab : TIDAK ADA. Dan ketika

Kepala

Desa/Pimpinan

Sidang

menanyakan

kepada

PENGGUGAT (Pak HERI), semua surat-surat yang ditanyakan oleh Kades dijawab : ADA. Notulen Rapat ini ditandatangani oleh Sdr. FRANGKY TATIMU sebagai Kuasa dari EDDY TATIMU (Tergugat). Dengan demikian jelas Klaim Tergugat atas tanah milik Penggugat jelas tidak berdasar dan mengada-ada; (5) Bahwa, Sesuai yang disebutkan dalam Notulen Rapat tgl 10 November 2003 yakni rapat ke II terkait dengan persoalan tanah dimaksud bertempat dikantor Desa Wanaherang, dipimpin oleh Kepala Desa Wanaherang/

Bapak

SUARTJA,

dimana

dalam

rapat

tersebut

Penggugat telah menunjukkan bukti-bukti syah yang diakui oleh Kepala Desa Wanaherang, diantaranya surat-surat tersebut adalah : SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA dengan demikian jelas bidang tanah milik Penggugat tersebut tidak dalam sengketa; (6) Bahwa,

sejak

Penggugat

membeli

tanah

a

quo tahun

2003

sebagaimana dengan bukti-bukti pembelian diatas, Penggugat yang menguasai fisik tanah a quo sampai sekarang. Penggugat juga telah memagar tanah a quo dan tidak ada yang mengklaim terutama Tergugat pada saat pemagaran; (7) Bahwa diduga berdasarkan keterangan Kepala Desa Wanaherang (Bapak SUARTJA) kepada

Penggugat

bahwa

ia tidak

pernah

menandatangani sebagai saksi sebagaimana tertera dalam Akta Jual Beli No: 1543/Gunungputri/1995, tanggal 30 Desember 1995, yang dibuat dihadapan Drs. H. DASE ROCHMANA, Camat/PPAT Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat milik Tergugat; (8) Bahwa luas bidang tanah yang diklaim sebagai milik Tergugat sesuai Akta Jual Beli No: 1543/Gunungputri/1995, tanggal 30 Desember 1995 Putusan Nomor 468/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 7 dari 18

dibuat dihadapan Drs. H. DASE ROCHMANA, Camat/PPAT Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dimana luasnya hanya ± 1.107 m² (seribu seratus tujuh meter persegi), sedang luas objek tanah milik Penggugat adalah seluas ± 1.858 m² (Seribu delapan ratus lima puluh delapan meter persegi). Dengan demikian jelas tidak tepat bila disebutkan berada pada posisi bidang sama, karena dari segi luasnya saja sudah jauh berbeda; (9) Bahwa, Tergugat didalam Rapat Musyawarah di Kantor Desa tidak bisa menunjukan bukti-bukti dan kwitansi kepemilikan tanah, bukankah didalam ASAS HUKUM AGRARIA JUAL-BELI TANAH harus “TERANG” DAN “TUNAI” Jual beli tanah menurut Hukum Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 adalah pemindahan hak atas tanah yang bersifat permanen, sehingga diistilahkan “tunai”. Artinya, begitu terjadi jual-beli dengan dibuktikan adanya akta otentik disertai adanya suatu pembayaran kontan, maka seketika itu juga peralihan hak telah terjadi secara sempurna. Dengan kata lain, sejak saat itu putus hubungan antara pemilik yuridis yang lama dengan tanah tersebut untuk selamalamanya. Peralihan hak, terjadi secara seketika ketika asas “terang” dan “tunai” terpenuhi. Namun Tergugat tidak bisa membuktikan asas terang dan tunai; 8. Bahwa, atas tindakan Tergugat mengklaim bidang tanah milik Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas sebagai milik Tergugat ( Mengakui bidang tanah milik orang lain/ milik Penggugat sebagai milik Tergugat) jelasjelas merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang merugikan Penggugat, salah satu bentuk kerugian awal yang nyata dialami Penggugat adalah : sejak tahun 2003 sampai saat ini Penggugat telah mengajukan penerbitan Sertifikat atas tanah tersebut, namun sampai saat ini belum juga terbit, hal ini jelas akibat dari perbuatan Tergugat mengajukan penerbitan Sertifikat diatas tanah milik Penggugat dan atau saat melakukan pengukuran tanah yang diklaim sebagai milik Tergugat, Tergugat

telah

menunjuk objek tanah milik Penggungat, sehingga atas dasar hal tersebut pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berkesimpulan bahwa bidang tanah milik Penggugat berada pada posisi bidang yang sama dengan tanah milik Tergugat, karenanya proses penerbitan Sertifikatnya menjadi terhenti; 9. Bahwa sesuai dengan kaidah Hukum Pasal 1365 KUHPerdata yang intinya menyatakan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa


kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan keruigian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Karenanya adalah berdasarkan hukum bila Tergugat dituntut untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat; 10. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 jo Pasal 1367 KUHPerdata, maka sudah sepatutnya Tergugat diwajibkan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat baik kerugian materil maupum immateril dengan perincian sebagai berikut: 9.a Penggugat menderita kerugian Materil yakni : - Kerugian Biaya pengurusan surat-surat permohonan penerbitan Sertifikat yang terbengkalai yang ditaksir tidak kurang dari Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah); - Biaya wara-wiri mengurus perkara yang ditaksir tidak kurang dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); Sehingga total kerugian Materil sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah). 9.b Bahwa selain itu Penggugat juga telah mengalami kerugian secara Immateriil akibat memikirkan perkara ini menimbulkan beban pikiran yang kadang-kadang berpengaruh pada kesehatan baik fisik maupun mental

Penggugat,

yang

jika

dihitung

tidak

kurang

dari

Rp

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 11. Bahwa Penggugat sebagai pembeli beritikad baik, harus mendapat perlindungan hukum, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1230/k.Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982. Dengan itu hakhak maupun kepentingannya mohon ditindak lanjuti didalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim yang menangani perkara a quo; 12. Bahwa

oleh

karena

secara

nyata

berdasarkan

fakta-fakta

hukum

sebagaimana diuraikan diatas, Tergugat telah terbukti melakukan tindakan melawan hukum, karena telah mengklaim/mengakui bidang tanah milik Penggugat baik sebagian maupun seluruhnya sebagai milik Tergugat, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum; 13. Bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa bidang tanah sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 71/2003, tanggal 16 Juni 2003, dibuat Putusan Nomor 468/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 9 dari 18

dihadapan

Notaris/PPAT

NOVARIANA

DEWI,

S.H,

Notaris/PPAT

Kabupaten Bogor, Akta Jual Beli Nomor : 99/2003, tanggal 13 Juni 2003 dibuat

dihadapan

Notaris/PPAT

LASMIDARNIATI,

S.H.Notaris/PPAT

Kabupaten Bogor, dan Akta Jual Beli Nomor : 100/2003, tanggal 16 juni 2003 di buat dihadapan Notaris/PPAT LASMIDARNIATI, S.H.Notaris/PPAT Kabupaten Bogor, bahwa benar bidang-bidang tanah tersebut milik Penggugat telah dibeli dengan prosedur yang benar dan syah secara hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa tanah tersebut adalah benar dan syah milik Penggugat; 14. Bahwa oleh karena Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 71/2003, tanggal 16 Juni 2003,

dibuat

dihadapan

Notaris/PPAT

NOVARIANA

DEWI,

S.H,

Notaris/PPAT Kabupaten Bogor, Akta Jual Beli Nomor : 99/2003, tanggal 13 Juni

2003

dibuat

dihadapan

Notaris/PPAT

LASMIDARNIATI,

S.H.Notaris/PPAT Kabupaten Bogor dan Akta Jual Beli Nomor : 100/2003, tanggal 16 juni 2003 di buat dihadapan Notaris/PPAT LASMIDARNIATI, S.H.Notaris/PPAT Kabupaten Bogor milik Penggugat telah dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang benar, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa akta-akta tersebut adalah syah dan berharga secara hukum; 15. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang ada diantaranya sebagaimana disebutkan dalam Notulen Rapat tertanggal 10 Nopember 2003 yang dipimpin dan ditandatangani oleh Kepala Desa Wanaherang, bahwa Akta Jual Beli No: 1543/Gunungputri/1995, tanggal 30 Desember 1995 dibuat dihadapan Drs. H. DASE ROCHMANA, Camat/PPAT Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tidak dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan tanah yang jelas dan terang dan menurut pengakuan Kepala Desa Wanaherang Bapak SUARTJA bahwa dia (SUARTJA) tidak pernah menandatangani sebagai saksi dalam Akta Jual Beli tersebut, maka telah berdasarkan hukum bilamana Majelis hakim menyatakan bahwa Akta Jual Beli No: 1543/Gunungputri/1995, tanggal 30 Desember 1995 milik Tergugat tersebut batal demi hukum dan tidak memiliki nilai pembuktian secara hukum. 16. Bahwa oleh karena sebagaimana disebutkan diatas bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengalami kerugian materiil akibat dari klaim Tergugat baik sebagian atau seluruhnya atas tanah milik penggugat dan kerugian


materiil akibat timbulnya perkara ini, maka adalah wajar bilamana Majelis hakim memerintahkan Tergugat untuk mengganti kerugian secara materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), secara tunai seketika. 17. Bahwa sejak timbulnya perkara ini telah menimbulkan beban pikiran bagi Penggugat akibat memikirkan perkara ini, yang kadangkala mempengaruhi kesehatan Penggugat, dengan demikian Penggugat juga telah mengalami kerugian

secara

Immateriil

yang

jika

dihitung

tidak

kurang

dari

Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah), maka adalah wajar bilamana Tergugat dihukum mengganti kerugian sejumlah tersebut. 18. Bahwa oleh karena dikhawatirkan Tergugat tidak tunduk dan patuh pada putusan perkara ini, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memerintahkan Tergugat membayar uang paksa (Dwang song) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari, setiap ia lalai mememuhi isi putusan perkara a quo; 19. Bahwa, berpendoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2001 tentang permasalahan putusan serta merta (Vit Voerbaar Bil Voorraad) dan provisionil, maka Penggugat menghendaki perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahlu meskipun ada upaya verzet, banding, maupun upaya hukum lainnya; 20. Bahwa oleh karena secara nyata Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka adalah wajar apabila Tergugat dihukum membayar perkara a quo. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut: A. PRIMAIR : 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; 3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 71/2003, tanggal 16 Juni 2003, dibuat dihadapan Notaris/PPAT NOVARIANA DEWI, S.H. Notaris/PPAT Kabupaten Bogor, Akta Jual Beli Nomor : 99/2003, tanggal 13 Juni 2003 dibuat dihadapan Notaris/PPAT LASMIDARNIATI, S.H.Notaris/PPAT Kabupaten Bogor, dan Akta Jual


Beli Nomor : 100/2003, tanggal 16 juni 2003 di buat dihadapan Notaris/PPAT LASMIDARNIATI, S.H.Notaris/PPAT Kabupaten Bogor; 4. Menyatakan bidang tanah sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 71/2003, tanggal 16 Juni 2003, dibuat dihadapan Notaris/PPAT NOVARIANA DEWI, S.H, Notaris/PPAT Kabupaten Bogor,

Akta Jual Beli Nomor :

99/2003, tanggal 13 Juni 2003 dibuat dihadapan Notaris/PPAT LASMIDARNIATI, S.H. Notaris/PPAT Kabupaten Bogor, dan Akta Jual Beli Nomor : 100/2003, tanggal 16 juni 2003 di buat dihadapan Notaris/PPAT LASMIDARNIATI, S.H. Notaris/PPAT Kabupaten Bogor, adalah syah dan benar milik Penggugat; 5. Menyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian secara hukum Akta Jual Beli No: 1543/Gunungputri/1995, tanggal 30 Desember 1995 dibuat dihadapan Drs. H. DASE ROCHMANA, Camat/PPAT Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seluas ± 1.107 m² (seribu seratus tujuh meter persegi) berasal dari tanah Persil 22 Kohir : C.851/1703, SPPT/PBB No.0052/95, milik Tergugat; 6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) secara tunai seketika; 7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar uang paksa (Dwang song) sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari setiap ia lalai memenuhi putusan perkara ini; 8. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya; 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; B. SUBSIDAIR : Atau 1. Apabila Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, dan pihak Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang melalui Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor terlampir dalam berkas perkara; Putusan Nomor 468/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 12 dari 18

Menimbang, bahwa

karena baik Tergugat tidak hadir dalam

persidangan, kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka perdamaian tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 Jo. PERMA No. 1 Tahun 2016 maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Para Tergugat dan Tururt Tergugat (Verstek), selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; Menimbang, bahwa setelah mengutip dan mempelajari uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan Negeri Cibinong, tanggal, 10 Agustus 2016,

resmi putusan Pengadilan

Nomor 55/Pdt.G/2016/PN.Cbi.

yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : - Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut menurut hukum, dan oleh karenanya menjatuhkan Putusan perkara ini secara Verstek ; - Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ; - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sampai dengan diucapkannya Putusan ini adalah sebesar Rp1.096.000,00 (satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah); Menimbang, bahwa telah membaca Surat Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor 55/Pdt.G/2016/PN.CbI dibuat oleh RIYANTO, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong atas Hakim Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk melaksanakan pekerjaan ini, telah memberitahukan dengan resmi secara umum kepada Tuan EDDY TATIMU/Terbanding semula Tergugat, dahulu beralamat di Kampung Jampang Poncol RT.003/003, Wanaherang, Gunung Putri, Kabupaten Dati II Bogor, dan sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang pada

pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016 telah diberitahukan dengan resmi isi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 10 Agustus 2016, Nomor 55/Pdt.G/2016/PN.Cbi. ; Menimbang, bahwa telah membaca Akta Permohonan Banding Nomor 55/Pdt.G/2016/PN.Cbi dibuat oleh

Drs. JUNAEDI, S.H. M.H., Panitera

Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan DAMSIK, S.H.,M.H., Kuasa


Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan Cibinong tanggal 10

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Agustus 2016 Nomor

55/Pdt.G/2016/PN.Cbi.

serta

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2016, secara patut dan seksama ; Menimbang, bahwa telah membaca memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 24 Agustus 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 24 Agustus 2016, serta memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2016 secara patut dan seksama; Menimbang bahwa telah membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 55/Pdt.G/2016/PN.Cbi., yang dibuat masingmasing oleh

Tri Mulyani, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan atas perintah dan ditunjuk

oleh Ketua Pengadilan Negeri

tersebut guna memenuhi permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 24 Agustus 2016 Nomor W11-U.20/3147/HK.02/VIII dan RIYANTO, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong atas perintah dan ditunjuk oleh Hakim / Ketua Pengadilan Negeri tersebut, bahwa kepada para pihak yang berperkara memeriksa

berkas

telah diberitahukan adanya kesempatan untuk

perkara

perdata

Nomor

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong sebelum

55/Pdt.G/2016/PN.Cbi

di

berkas perkara tersebut

dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung secara patut dan seksama yaitu kepada : 1. Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 September 2016 2. Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undangundang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 10 Agustus 2016, Nomor Putusan Nomor 468/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 14 dari 18

55/Pdt.G/2016/PN.Cbi., dan telah

pula membaca dengan seksama surat

memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat berpendapat sebagai berikut : Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya yang menyatakan Tergugat tidak hadir walau telah dipanggil dengan patut menurut hukum dan oleh karenanya menjatuhkan putusan ini dengan secara verstek, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat, namun tentang pokok perkara Pengadilan berpendapat sebagai berikut : Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR apabila Tergugat telah dipanggil secara patut, pada persidangan pertama tidak hadir dan tidak ada meyuruh wakilnya untuk hadir, maka gugatan dikabulkan ; Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat didukung dengan alat bukti P-1 sampai dengan P-22, dimana alat bukti didukung dengan asli, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang karena ia berkepentingan untuk membela haknya dan berdasarkan bukit-bukti tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa didalam putusan verstek maka pihak tergugat haruslah dianggap tidak mengajukan bantahannya oleh karena itu, maka bukibukti dari pihak Penggugat yang harus dipertimbangkan apakah bukti tersebut beralasan hukum atau tidak, kalau ternyata bukti-bukti Penggugat beralasan hukum, maka Pengadilan harus mengabulkan gugatan Penggugat yang diputus dalam verstek; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat Pengadilan Tinggi menyatakan sebagai berikut : Menimbang, bahwa untuk petitum 3 dan 4 karena pertitum tersebut dibuktikan dengan bukti yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 22. saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat,

oleh karena itu petitum gugatan

Penggugat yang diberi nomor 3 dan 4 dapat dikabulkan ; Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 5 juga dapat dikabulkan karena dibuktikan keterangan saksi-saksi Suartja dan Seman yang menyatakan mengetahui jual-beli yang dilakukan oleh Pak Enjan kepada Penggugat dan benar Penggugat yang membeli tanah Pak Enjan dan Pak Enjan tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun selain Penggugat, hal ini didukung Putusan Nomor 468/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 15 dari 18

dengan bukti surat P-17 yaitu Surat Pernyataan Karto bin Suma suami dari Seni binti Enjan bukti P- 8, bukti P- 9 ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Nomor 2 menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melwan hukum dapat dikabulkan ; Menimbang, bahwa mengenai petitum Nomor 6, 7 dan 8 Pengadilan Tinggi tidak dapat mengabulkan karena tidak beralasan hukum ; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Hakim tingkat pertama yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan alasan kurangnya pihak yang digugat yaitu Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena kewenangan Penggugatlah yang menentukkan pihakpihak

atau

siapa

saja

yang

akan

digugat

yang

telah

mengganggu

kepentingannya, yang dalam hal ini Pengadilan Tinggi setuju

pendapat

Penggugat dalam memori bandingnya dan didukung Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan perkara Perdata Nomor 1072 K/SIP/1982 tanggal 1 Agustus 1983 yang menyatakan “ Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara nyata menguasai tanah sengketa “ ; Menimbang bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebahagian dan menolak untuk selain dan selebihnya ; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan

tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 10 Agustus

2016,

Nomor

55/Pdt.G/2016/PN.Cbi.,

haruslah

dibatalkan

dan

Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; Menimbang, karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dan Terbanding semula Tergugat dipihak yang kalah, maka biaya perkara dalam perkara ini akan dibebankan kepada Terbanding

semula Tergugat untuk

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan Mengingat

pasal 125

HIR,

dan ketentuan-ketentuan perundang-

undangan yang berkiatan dengan perakra ini ; MENGADILI :  Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat ;


 Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 10 Agustus 2016, Nomor 55/Pdt.G/2016/PN.Cbi.

yang dimohonkan

banding tersebut dan dengan : MENGADILI SENDIRI :  Menyatakan Terbanding semula Tergugat tidak hadir walau telah dipanggil secara patut menurut hukum dan oleh karenanya menjatuhkan putusan ini secara Verstek ;  Mengabulkan gugatan Pembanding

semula Penggugat untuk

sebahagian : 1. Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ; 2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 71/2003, tanggal 16 Juni 2003, dibuat dihadapan Notaris/PPAT NOVARIANA DEWI, S.H. Notaris/PPAT Kabupaten Bogor, Akta Jual Beli Nomor : 99/2003, tanggal 13 Juni 2003 dibuat

dihadapan

Notaris/PPAT

LASMIDARNIATI,

S.H.

Notaris/PPAT Kabupaten Bogor, dan Akta Jual Beli Nomor : 100/2003, tanggal 16 juni 2003 di buat dihadapan Notaris/PPAT LASMIDARNIATI, S.H., Notaris/PPAT Kabupaten Bogor ; 3. Menyatakan bidang tanah sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 71/2003, tanggal 16 Juni 2003, dibuat dihadapan Notaris/PPAT NOVARIANA DEWI, S.H, Notaris/PPAT Kabupaten Bogor, Akta Jual Beli Nomor : 99/2003, tanggal 13 Juni 2003 dibuat dihadapan Notaris/PPAT LASMIDARNIATI, S.H. Notaris/PPAT Kabupaten Bogor, dan Akta Jual Beli Nomor : 100/2003, tanggal 16 juni 2003 di buat dihadapan Notaris/PPAT LASMIDARNIATI, S.H. Notaris/PPAT Kabupaten Bogor, adalah syah dan benar milik Penggugat ; 4. Menyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian secara hukum Akta Jual Beli Nomor : 1543/ Gunungputri/1995, tanggal 30 Desember 1995 dibuat dihadapan Drs. H. DASE ROCHMANA, Camat/PPAT Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seluas ± 1.107 m² (seribu seratus tujuh meter persegi) berasal dari tanah Persil 22 Kohir : C.851/1703, SPPT/PBB No.0052/95, milik Tergugat ;


5. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya ; 6. Menghukum Terbanding

semula Tergugat

untuk membayar

biaya perkara ini untuk kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi

Bandung pada hari Rabu, tanggal 14 – Desember -

2016 oleh Kami : H. EDWARMAN, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan H. YULIUSMAN, S.H., dan H. HARTONO ABDUL MURAD, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu,

tanggal 21- Desember -

2016 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu NENOY APRILOSANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

H. YULIUSMAN, S.H.,

H. EDWARMAN, S.H.,

Ttd H. HARTONO ABDUL MURAD, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI, Ttd NENOY APRILOSANA. S.H.

Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai ..............…………… Rp. 6.000,00 2. Biaya Redaksi putusan ………… Rp. 5.000,00 3. Biaya Pemberkasan …………. Rp. 139.000,00 J u m l a h …………………………. Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)


PT.BDG

Recommend Documents