PT.BDG

P U T U S A N Nomor : 46/PDT/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ; Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : HENNEKE RARUNGKUAN, beralamat di Komplek Setrasari Mall B4 No. 66 Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung ; Sebagai PEMBANDING, semula PENGGUGAT ; LAWAN : 1.

BILLIYANTO, beralamat di Jalan Banyak Cipta Kidul No. 17 RT. 04/011, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya SUWANTO NIERWADY, S.H.,

H.

AGUS SUMARNA, S.H., M.H. dan ARMITA RIA SIBUEA, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM AN & CO, beralamat Kantor di Komplek Cibolerang Blok I No. 45 Jalan Satria Raya Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Februari 2016 ; Sebagai TERBANDING I, semula TERGUGAT I ; 2.

NOTARIS/PPAT ARI PRIO BUNTORO, beralamat di Jalan Laswi No. 42 Kota Bandung ; Sebagai TERBANDING II, semula TERGUGAT II ; D AN:

BADAN

PERTANAHAN

REPUBLIK

INDONESIA

CQ.

KANWIL

BADAN

PERTANAHAN NASIONAL JAWA BARAT CQ. KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG,

beralamat

di

Jalan Soekarno

Hatta

No. 586 Kota Bandung,

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ENDANG JAYADI, S.H., M.H.,

DIDIH

DIHARJA WIJAYA, S.IP., H. IYEP SOFYAN, S.H., H. ULOH SAEFULLOH, S.H.,

halaman 1 dari 40 halaman perkara No46/Pdt/2017/PT.BDG.

DANNY HERSUBIANTO, S.H.,

dan HIDAYAT, kesemuanya adalah Pegawai

Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2016, ; Sebagai TURUT TERBANDING, semula TURUT TERGUGAT; Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Jawa Barat di

Bandung tanggal 25 Januari 2017, Nomor : 46/PEN/PDT/2017/PT.BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; Telah pula membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan putusan perkara tertanggal 25 Oktober 2016, Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.BDG, tersebut ; TENTANG DUDUK PERKARA : Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2016 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 13 Januari 2016 dibawah register perkara Nomor : 13/Pdt/G/2016/ PN.Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : 1.

BAHWA PENGGUGAT ADALAH PEMILIK SEBIDANG TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI KOMPLEK SETRA SARI MALL B 4 No. 66, KELURAHAN SUKAGALIH, KECAMATAN SUKAJADI, KOTA BANDUNG.

2.

Bahwa kepemilikan atas tanah dan bangunan di atas berbentuk Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 84/Kelurahan Sukagalih, luas 76 m2 Surat Ukur Nomor 8931/1991 tanggal 12 November 1992;

3.

Bahwa Penggugat pada sekitar awal tahun 2014 hendak mencari pinjaman dana talang untuk menebus Sertifikat milik Penggugat di Bank Panin, melalui Penasehat Hukum Penggugat kala itu menginformasikan bahwa ada calon pendana, untuk menindaklanjuti informasi tersebut pada tanggal 26 Pebruari 2014, sekitar jam 17:00, datanglah Saudara TIMBUL TOBING (Staff Penasehat Hukum Penggugat/Ex-Lawyer) atas perintah Penasehat Hukum Penggugat untuk mempertemukan Penggugat dengan (Calon Pendana);

4.

Bahwa setelah saudara Timbul Tobing sampai di rumah Penggugat, maka Penggugat diajak untuk menemui calon pendana yang tidak dikenal oleh Penggugat yaitu di ruko komplek Setra Sari mall tempatnya tidak jauh dari


tempat Penggugat, menurut saudara Timbul Tobing bahwa ruko tersebut adalah kantor Tuan HADI; 5.

Bahwa setibanya di kantor tersebut kami dipersilahkan naik ke lantai 2, di dalam ruangan ada beberapa orang yang Penggugat tidak kenal, masing masing memperkenalkan diri antara lain : Tuan ARI PRIO BUNTORO, SH, Tuan Hadi, dan Tuan Yopi, untuk membuka pembicaraan Tuan Ari Prio Buntoro SH (Tergugat II) mengaku bahwa beliau adalah Notaris Calon Pendana, lalu menyampaikan syarat syarat yang harus dipenuhi oleh Penggugat yakni : Penggugat akan diberikan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan dalam waktu 4 (bulan) Penggugat harus mengembalikan uang Pendana (Tergugat I) sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat milik Penggugat SHGB No.84/Komplek Setra sari Mall B 4 No. 66, atas nama HANNEKE RARUNGKUAN (Penggugat); PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT;

6.

Bahwa setelah Penggugat dengar penjelasan dari Tuan ARI PRIO BUNTORO, SH, yang mengaku Notaris Pendana, maka Penggugat menanyakan siapa pendananya, Tuan ARI PRIO BUNTORO, SH. Menyampaikan bahwa pendananya adalah Tuan BILLIYANTO yang saat ini sedang berada diluar kota, untuk mempersingkat waktu Tuan ARI PRIO BUNTORO, SH. menyodorkan kcrtas KOSONG dan meminta Penggugat untuk tanda tangan agar proses pencairan dana segera terlaksana, Tuan ARI PRIO BUNTORO, SH. Menyampaikan kepada Penggugat bahwa jangan khawatir kita saling percaya dan komitmen, isi redaksi suratnya tidak jauh dari apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan mengingat Pendana Tuan Billiyanto (Tergugat I) sedang berada di luar kota, maka suratnya akan saya konsep kemudian dan salinannya akan di sampaikan kepada Penggugat, setelah memahami penjelasan Tuan ARI PRIO BUNTORO, SH. (Tergugat II) maka Penggugat menandatangani Kertas KOSONG tersebut sebanyak 4 (kali) disaksikan oleh Tuan Timbul Tobing, Tuan Hadi, dan Tuan Yopi.

7.

Bahwa sampai terbitnya Gugatan ini Penggugat tidak pernah tau apa judul dan isi daripada kertas Kosong yang Penggugat tanda tangan pada tanggal 26 Pebruari 2014, Tuan ARI PRIO BUNTORO, SH. (Tergugat II) tidak pernah menyerahkan salinan surat tersebut sebagaimana yang disampaikan pada saat Penggugat tandatangani kertas KOSONG ;


8.

Bahwa tanggal 27 Juni 2014 adalah jatuh tempo pengembalian Pinjaman beserta jasa kepada Tuan Billiyanto (Tergugat I) namun Penggugat belum siap untuk mengembalikan pinjaman tersebut dan meminta kebijaksanaan kepada Tergugat I untuk memberikan waktu 1 bulan, akan tetapi Tergugat I melalui Tuan Hadi memaksa Penggugat untuk segera mengosongkan RUKO tersebut;

9.

Bahwa Penggugat berupaya menyelesaikan kewajiban kepada Tergugat I, sehingga pada tanggal 25 Juli 2014, Penggugat mendapatkan bantuan dana berupa Cek tertanggal 11 Agustus 2014, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Penggugat langsung mendatangi kantor Tergugat I untuk menyerahkan Cek tersebut, akan tetapi setibanya Penggugat di kantor tersebut Tergugat I tidak ada di tempat, yang ada adalah Tuan HADI, dan banyak orang lain yang Penggugat tidak kenal serta ikut berbicara juga dan mereka mengintimidasi dan menekan Penggugat agar kunci Ruko milik Penggugat harus diserahkan saat itu juga, Penggugat menolak dengan tegas keinginanan mereka, semula Tergugat I yang diwakili Tuan Hadi menolak menerima Cek tersebut, pada akhirnya menerima Cek tersebut dengan syarat; bahwa Penggugat harus membuat pemyataan yang isinya harus sesuai dengan apa yang diucapkan oleh (Tergugat I) yang diwakili oleh Tuan Hadi, dalam kondisi TAKUT tertekan Penggugat terpaksa membuat dan menandatangani pemyataan tersebut; yang isinya adalah "APABILA CEK TIDAK CAIR MAKA HARUS MENGOSONGKAN RUKO TANPA TUNTUTAN BIAYA APAPUN";

10. Bahwa dalam proses menunggu tanggal jatuh tempo Cek tersebut, terjadi sesuatu hal yang dilakukan oleh Tuan HADI sampai pemberi Cek itu marah dan membatalkan Cek tersebut; semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat I yang diwakili Tuan Hadi tidak ada komunikasi; 11. Bahwa Penggugat beberapa kali menerima Somasi dari Kuasa Hukum Tuan Billiyanto (Tergugat I) yang isinya adalah agar segera menyerahkan RUKO tersebut, dan mengosongkan dalam tenggang waktu 3 (hari); atas somasi tersebut Penggugat menjawab dan mempertanyakan ALAS HAK Billiyanto (Tergugat I) sehingga dapat memerintahkan Penggugat mengosongkan RUKO milik Penggugat, namun tidak ada jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat I; 12. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2015 Penggugat menerima surat panggilan dari Polrestabes Bandung Nomor : S. Pgl/1414/III/2015, RESKRIM. Sebagai Saksi diduga telah melakukan tindak pidana menempati tanah dan bangunan tanpa hak,

Atas

Laporan

Billiyanto

(Tergugat

I),

No.

LP/102/1/2015/JBR/


POLRESTABES, tanggal 13 Januari 2015, Penggugat telah tnemenuhi panggilan tersebut pada tanggal 15 April 2015, dan Penggugat diperiksa sebagai saksi, Penggugat sudah memberikan keterangan sesuai apa yang Penggugat alami, pada saat pemeriksaan tersebut Penggugat diberitahu oleh Penyidik (Hidayat) bahwa RUKO yang Penggugat tempati sertifikatnya atas nama Billiyanto (Tergugat I); Penggugat meminta copy atau salinannya tetapi tidak diberikan karena alasan masih proses hukum. 13. Bahwa beberapa kali Penggugat diserang oleh beberapa orang yang mengaku suruhan Tergugat I yakni; pada tanggal 24 April 2015 sekitar jam 10:00 Wib, Penggugat kedatangan tamu yang Penggugat tidak kenal, mereka mengancam akan mengosongkan Ruko milik Penggugat dalam tempo 2 hari, Penggugat sangat ketakutan mengingat di ruko milik Penggugat hanya ada Penggugat dan anak semata wayang berumur 15 tahun serta pegawai salon 1 orang, harus menghadapi dan melawan orang orang suruhan Tergugat I, dari tangan orang orang itulah Penggugat dapat Copy Sertifikat atas nama Tergugat I, Penggugat terheran heran bagaimana mungkin bisa terjadi sementara Penggugat dan Tergugat I tidak pernah ketemu; 14. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2015, tanggal 13 mei 2015, tanggal 20 mei 2015, tanggal 22 mei 2015, tanggal 3 juni 2015, tanggal 4 juni 2015, tanggal 17 juni 2015 lagi lagi Penggugat kedatangan tamu yang tak di undang mereka mengaku suruhan Tergugat I, mengancam akan mengosongkan Ruko milik Penggugat, tekanan demi tekanan, ancaman demi ancaman Penggugat harus terima, Penggugat ketakutan sampai takut keluar rumah, dan trauma berat sehingga pekerjaan Penggugat terbengkalai semua; 15. Bahwa Tergugat II, sebagai Notaris yang mengetahui perbuatan hukum yang dimaksud dalam AKTA PERJANJIAN HUTANG di ubah menjadi PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI tanpa memberitahu atau meminta konfirmasi kepada Penggugat akan hak dan kewajiban para pihak kepada Penggugat selaku Pemmjam Uang, sehingga Penggugat harus kehilangan hak nya atas ruko tersebut; 16. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2015, Penggugat mendapat panggilan dari Polretabes Bandung Tindak

Pidana

No.S.Pgl/4804/X/2015

untuk

hadir

pada

sidang

Ringan (TIPIRING) di Pengadilan Negeri Klas IA Bandung,

dimana pada saat sidang pemeriksaan terhadap saksi Tuan ARI PRIO BUNTORO, SH/Tergugat II selaku NOTARIS dihadapan Sidang Yang Mulia,


Tergugat II TELAH MENGAKUI SECARA TEGAS ATAS TINDAKANNYA YANG TELAH

MENYODORKAN

KERTASKOSONG/BLANGKO

KOSONG

KEPADA

PENGGUGAT PADA TANGGAL 26 Pebruari 2014; 17. Bahwa Ruko tersebut apabila Penggugat Jual dalam keadaan normal atau sesuai harga pasaran diwilayah tersebut maka dapat terjual dengan harga sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah); KERUGIAN YANG

DIDERITA PENGGUGAT

ATAS

PERALIHAN HAK YANG

MELAWAN HUKUM dan SITA JAMINAN 18. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang melakukan penyerangan dan membuat keributan secara terus menerus, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat yakni:  Kerugian usaha salon TUTUP selama 3 (bulan) atau 90 (hari) mengalami kerugian dengan hilangnya pendapatan/pemasukan yaitu ; Omset salon perhari sebesar Rp.2.000.000 x 90 hari = Rp. 180.000.000, (seratus delapan puluh juta rupiah);  Kerugian usaha dibidang supply suku cadang pesawat terbang kepada PT. Dirgantara Indonesia, dan Bandung Pilot Academy akibat keributan yang disebabkan oleh Tergugat I, yang menyebabkan hilangnya order Spare Part/suku cadang Pesawat Terbang sebanyak 25 (dua puluh lima) order, dimana nilai omzet per-order rata rata US$. 17.000,- jika dikalkulasi maka US$.17.000 X 25 Order = US$. 425.000, yang apabila ditukar dengan nilai rupiah menjadi US$. 425.000 X Rp. 13.625 = Rp. 5.790.625.000,- dengan keuntungan bersih sebesar 15% X 5.790.625.000 = Rp.868.593.750,-; 19. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat tidak sia-sia, dan menghindari dan atau mencegah Tergugat 1 mengalihkan, memindahkan kepada pihak lain, dan atau dilakukan pelelangan di muka umum, maka sangat beralasan apabila Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Klas IA Bandung meletakan sita jaminan terhadap : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 84/Kelurahan Sukagalih, luas 76 m2 Surat Ukur Nomor 8931/1991 tanggal 12 November 1992; 20. Bahwa mengenai permohonan sita ini secara terperinci, akan Penggugat ajukan tersendiri dalam Permohonan Sita Jaminan; 21. Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini berdasarkan alasan yang berdasar hukum serta dikuatkan dengan alat bukti yang sah dan otentik, maka sangat beralasan apabila putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dan serta merta sekalipun ada upaya hukum (UVB)


Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Penggugat dengan hormat mohon kepada Majelis Makim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan batal demi hukum terhadap akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 23 tanggal 26 Pebruari 2014 yang dibuat oleh Tergugat II, yang PENGGUGAT tandatangani di kertas KOSONG pada tanggal 26 Pebruari 2014; 3. Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Akta Jual Beli Nomor :Akta Jual Beli (AJB) No. 46/2014 tanggal 17 November 2014, yang dibuat oleh Tergugat 2; 4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas: Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 84/Kelurahan Sukagalih, luas 76 m2 Surat Ukur Nomor 8931/1991 tanggal 12 November 1992; 5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 6. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas peralihan hak sertifikat dari Penggugat kepada Tergugat I; 7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret SHGB atas nama Tergugat I, dan membatalkan balik nama dari Penggugat kepada Tergugat 1 atas : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 84/Kelurahan Sukagalih, luas 76 m2 Surat Ukur Nomor 8931/1991 tanggal 12 November 1992; 8. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum apabiia dikemudian hari terbit dan/atau terdapat HAK-HAK yang timbul atas penerbitan SHGB milik Penggugat yang berdasarkan peralihan hak secara melawan hukum; 9. Menghukum Tergugat 1 untuk mengembalikan dalam keadaan semula serta menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun terhadap SHGB milik Penggugat yaitu : Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama HANNEKE RARUNGKUAN Nomor 84/Kelurahan Sukagalih, luas 76 m2 Surat Ukur Nomor 8931/1991 tanggal 12 November 1992; 10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini; 11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng atas kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp. 1. 048.593.750,-(satu milyar empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga tujuh ratus lima puluh rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :


a. Kerugian

Penggugat

atas

ditutupnya

usaha

salon

sebesar

Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah). b. Kerugian usaha Penggugat Supply Suku cadang pesawat terbang sebesar Rp. 868.593.750,- (delapan ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); 12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum. 13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini. Atau apabila Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut pihak Tergugat I telah meng-ajukan jawaban tertanggal 03 Mei 2016 sebagai berikut : DALAM KONPENSI : DALAM POKOK PERKARA : 1.

Bahwa TERGUGAT I secara tegas dan bulat menolak dalil-dalil gugatan PENGGUGAT kecuali hal-hal yang akan diakui di persidangan nanti ;

2.

Bahwa pada kesempatan mengajukan jawaban ini, TERGUGAT I tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan PENGGUGAT secara point per point, akan tetapi secara kesuluruhan dan sebagaimana diketahui seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT adalah tidak benar, sehingga karenanya harus ditolak;

3.

Bahwa tidak benar dalil-dalil PENGGUGAT yang pada pokoknya mengatakan hubungan hukum yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I adalah hubungan hutang piutang dengan jaminan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor :84/Kelurahan Sukagalih, Gambar Situasi tanggal 12-111992 Nomor 8931/1992 seluas 76 M2 terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Wilayah Bojonagara, Kecamatan Sukajadi, Kelurahan Sukagalih Jalan Perumnas Sarijadi Blok B 4 Nomor Raveling 66 (selanjutnya akan disebut SHGB Nomor :84/Kelurahan Sukagalih), dan bagaimana mungkin TERGUGAT I dapat menerima SHGB aquo sebagai jaminan hutang, sementara SHGB a quo masih dalam jaminan hak tanggungan PT. Bank Pan Indonesia Tbk dan akan dilakukan penjualan lelang pada tanggal 27 Februari 2014 untuk melunasi pinjaman kredit PENGGUGAT yang sudah menjadi kredit macet kepada bank;

4.

Bahwa hubungan hukum yang terjadi diantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I adalah "hubungan hukum jual beli atas tanah dan bangunan SHGB No :


84/Kelurahan Sukagalih, dimana PENGGUGAT karena tidak dapat memenuhi kewajiban membayar hutang kreditnya kepada PT. Bank Pan Indonesia Tbk, sehingga bank pada tanggal 27 Februari 2014 melalui Pengadilan Negeri Kls IA Bandung dalam perkara eksekusi No.37/PdVEks/ 2013/HT/PN.Bdg, bermaksud akan melakukan penjualan lelang tanah dan bangunan SHGB Nomor :84/Kelurahan Sukagalih yang dijadikan jarninan hak tanggungan oleh PENGGUGAT . Oleh karena alasan agar jaminan SHGB a quo tidak dilakukan pelelangan, maka PENGGUGAT dengan didampingi Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum Fefry Sinaga, SH. dan Associates, pada sekitar tanggal 25 Februari 2014 datang dan menawarkan kepada TERGUGAT I agar membeli SHGB No : 84/Kelurahan

Sukagalih,

dengan

harga

jual

yang

ditawarkan

sebesar

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); 5.

Bahwa oleh karena adanya penawaran dari PENGGUGAT bersama dengan Kuasa Hukumnya tersebut, yang begitu sangat meyakinkan, sehingga TERGUGAT I percaya, dan karenanya dengan tanpa kecurigaan apapun, akhirnya TERGUGAT I pada tanggal 26 Februari 2014 bersedia untuk membeli tanah dan bangunan SHGB No.84/Kelurahan Sukagalih dari PENGGUGAT dengan harga sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namun oleh karena SHGB a quo masih dalam jaminan hak tanggunggan pada PT. Bank Pan Indonesia Tbk, sehingga disepakati jual beli atas tanah dan bangunan SHGB a quo dituangkan dalam Akta Pengikatan Jual Beli No.23, tanggal 26 Februari 2014 yang dibuat dihadapan TERGUGAT II;

6.

Bahwa dengan telah dibuat Akta Pengikatan Jual Beli No.23, tanggal 26 Februari 2014, oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I, dan mengingat SHGB a quo belum ditarik dari dari dan masih sebagai jaminan pada PT. Bank Pan Indonesia Tbk, maka untuk mempennudah kepentingan TERGUGAT I selaku pembeli dalam melakukan peralihan hak (milik) atas SHGB a quo dikemudian hari setelah SHGB a quo ditarik kembali dari bank, maka disepakti PENGGUGAT selaku penjual memberikan surat kuasa khusus untuk menjual /melepaskan hak kepada TERGUGAT I selaku pembeli, sebagaimana kemudian dituangkan dalam Akta Kuasa Menjual / Melepaskan Hak No.24, tanggal 26 Februari 2014, dibuat dihadapan TERGUGAT II;

7.

Bahwa seketika setelah dilakukan penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli No.23, tanggal 26 Februari 2014, harga jual beli telah dibayar lunas seluruhnya oleh TERGUGAT I dan telah pula diterima oleh PENGGUGAT. Kemudian uang


pembayaran harga jual beli SHGB mana sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Februari 2014 oleh PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya, Fefry Sinaga, SH., M.Si. telah disetorkan sebagai pembayaran pinjaman kredit PENGGUGAT kepada PT. Bank Pan Indonesia Tbk melalui Pengadilan Negeri Kls I A Bandung. Dan dengan adanya pembayaran hutang PENGGUGAT mana, akhirnya eksekusi untuk menjual lelang jaminan SHGB No : 84/ Kelurahan Sukagalih yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2014 dihentikan, dan untuk selanjutnya jaminan SHGB a quo dapat ditarik kembali oleh PENGGUGAT dari bank yang kemudian oleh PENGGUGAT (selaku penjual) diserahkan kepada TERGUGAT I (selaku pembeli); 8.

Bahwa namun demikian, pada saat sebelum dan sesudah dilakukan jual beli tanah dan bangunan SHGB No : 84/Kelurahan Sukagalih antara PENGGUGAT (penjual) kepada TERGUGAT I (pembeli) dengan Akta Pengikatan Jual Beli No.23, tanggal 26 Februari 2014 yang dibuat dihadapan TERGUGAT H, PENGGUGAT juga menyampaikan kepada TERGUGAT I keinginannya untuk membeli kembali SHGB a quo dalam waktu 4 (empat) bulan, yakni sampai batas waktu tanggal 26 Juni 2014 dari TERGUGAT I dengan harga yang ditawarkan oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dan atas keinginan PENGGUGAT untuk membeli kembali mana, TERGUGAT I tidak keberatan dan karenanya dapat menyetujuinya, dan selanjutnya kesepakatan mana dituangkan dalam Akta Pernyataan Bersama Nomor 25, tanggal 26 Februari 2014, yang dibuat dihadapan TERGUGAT EL Adapun kesepakatan-kesepakatan yang telah dituangkan oleh PENGGUGAT ( Pihak Pertama) dan TERGUGAT I (Pihak Kedua) diantaranya sebagai berikut: Pasal 1: Pihak Kedua menyetujui dan menerima Pilwk Kedua untuk membeli kembali atas tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor:84/Kelurahan Sukagalih dalam jangka waktu sampai dengan tanggal 26-06-2014 (dua puluh enam Juni dua ribu empat belas). Pasal 2: Bila Pihak Pertama sampai dengan tanggal 26-06-2014 (dua puluh enam Juni dua ribu empat belas) tidak dapat membeli kembali atas tanah dan bangunan

dengan

Sertipikat

Hak

Guna

Bangunan

Nomor:84/Kelurahan

Sukagalih tersebut di atas dan Pihak Kedua, maka Pihak Pertama menerima dan tidak berkeberatan Pihak Kedua untuk menjalankan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 dan Akta Kuasa Menjual/Melepaskan Hak Nomor 24, keduanya


bertanggal hari ini yang dibuat dihadapan saya, Notaris, kepada Pihak Kedua dan atau Pihak Lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua. Pasal 3 : Setelah Pihak Kedua menjalankan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 dan Akta Kuasa Menjual/Melepaskan Hak Nomor 24, keduanya bertanggal hari ini yang dibuat dihadapan saya, Notaris, baik kepada Pihak Kedua sendiri dan atau Pihak Lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama tidak akan menuntut kembali tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor:84/Kelurahan Sukagalih tersebut, dan menyatakan tanah dan bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 84/Kelurahan Sukagalih menjadi milik Pihak Kedua atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua. 9.

Bahwa bertitik tolak dari fakta-fakta hukum di atas, karenanya tidak benar dalil PENGGUGAT yang mengatakan bahwa akta yang ditandatangani pada tanggal 26 Februari 2014 dihadapan TERGUGAT II dalam bentuk blanko kosong, dan karenanya tidak benar juga, jika PENGGUGAT mengatakan tidak tahu bahwa akta yang ditandatangani tersebut sebagai Akta Pengikatan Jual Beli No.23, tanggal 26 Februari 2014. Ketidak benaran dalil PENGGUGAT mana, ternyata pula ketika TERGUGAT I pada hari yang sama menandatangani akta a quo di Kantor TERGUGAT II, akta a quo selain telah ada tulisan, juga telah ada tandatangan PENGGUGAT . Berdasarkan fakta hukum mana, jelas kiranya dahl tersebut hanya dalil PENGGUGAT yang bermaksud melakukan tipu muslihat (dwaling)

dan

mengada-ada

untuk

berbuat

curang

(bedrog)

terhadap

TERGUGAT I ; 10. Bahwa fakta hukum lain, bahwa PENGGUGAT sesungguhnya mengetahui, bahwa akta yang ditandangani PENGGUGAT pada tanggal 26 Februari 2014 dihadapan TERGUGAT II adalah Akta Pengikatan Jual Beli No.23, tanggal

26

Februari 2014 dan bukan akta hutang piutang serta pula telah ada tulisannya dan tidak dalam keadaan blanko kosong, demikian pula dengan Akta Kuasa Menjual / Melepaskan Hak No.24 dan Akta Penyataan Bersama No.25, keduanya bertanggal 26 Februari 2014 dibuat dihadapan TERGUGAT II, hal itu berdasarkan

fakta

hukum,

bahwa

PENGGUGAT

pada

saat

melakukan

penandatanganan surat-surat apapun, in casu akta pengikatan jual beli a quo selalu didampingi oleh Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum Fefri Sinaga, SH. & Associates, yang tentunya sangat mengerti dan faham akan hukum, sehingga rasanya tidak mungkin apabila akta-akta a quo dibuat oleh TERGUGAT II diluar dari yang telah diketahui dan disepakati oleh PENGGUGAT atau pun TERGUGAT


I. Hal mana sangat patut dimaklumi, kedudukan TERGUGAT II sebagai Notaris bersikap netral dan tidak memihak salah satu pihak mana pun dan karenanya hanya bertugas mencatat hal-hal apa saja yang telah disepakti oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I, demikian pula halnya dengan akta-akta a quo; 11. Bahwa

dalil

PENGGUGAT

yang

mengatakan

Akta

Nomor

23,

tanggal

26 Februari 2014 yang ditandatangani PENGGUGAT seharusnya Akta Pengakuan Hutang dan bukan Akta Pengikatan Jual Beli, jelas tidak beralasan hukum, karena secara akal sehat (common sense) mana mungkin TERGUGAT I berani untuk

memberikan

pinjaman

uang

dalam

jumlah

cukup

besar,

yakni

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada PENGGUGAT, sementara TERGUGAT I tidak mengenalbaik karakter dan kredibilitas dari danjuga tidak mengetahui kondisi kemampuan keuangan PENGGUGAT yang dapat menjamin pemba-yaran kembali pinjamannya seandainya TERGUGAT I memberikan pinjaman uang kepada PENGGUGAT. Lebih jauh TERGUGAT I mengetahui "fakta nyata akan kondisi keuangan PENGGUGAT yang buruk, yang ternyata sudah tidak memilik kemampuan lagi membayar kembali pinjaman kreditnya kepada PT. Bank Pan Indonesia Tbk dan menjadi kredit macet. Bahkan untuk melunasi pinjaman kredit PENGGUGAT yang macet tersebut, akhirnya bank pada tanggal 27 Februari 2014 melalui Pengadilan Negeri Bandung bermaksud akan menjual lelang tanah dan bangunan SHGB No : 84/Kelurahan Sukagalih yang telah dijadikan jaminan pinjaman kredit oleh PENGGUGAT tersebut; 12. Bahwa selain itu, fakta hukum lain, bahwa PENGGUGAT sesungguhnya mengetahui Akta Nomor 23, tanggal 26 Februari 2014 yang dibuat oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I dihadapan TERGUGAT II adalah sebagaiAkta Pengikatan Jual Beli atas tanah dan bangunan SHGB No : 84/Kelurahan Sukagalih, dan bukan Akta Hutang Piutang, hal mana terbukti pula dari surat yang dibuat PENGGUGAT dengan diketahui 3 (tiga) orang Kuasanya Hukumnya, Jefri Sinaga, SH., M.Si., Paul Aruan, SH, dan Timbul Tobing, SH. tertanggal 08 Juli 2014 yang ditujukan kepada TERGUGAT I, yang mana surat pada pokoknya berisi : " saya (in casu PENGGUGAT) meminta pengunduran waktu untuk melakukan seluruh kewajibannya (in casu maksudnya membeli kembali tanah dan bangunan SHGB No.84/Kelurahan Sukagalih) kepada Bapak (in casu TERGUGAT I) selambat-lambatnya sampai dengan Hari Kamis, tanggal 17 Juli 2014, dan apabila jaiuh tempo waktu tersebut tidak dapat saya (in casu


PENGGUGAT) penuhi maka saya (in casu PENGGUGAT) akan mengosongkannya." Dan dari perbuatan PENGGUGAT menyerahkan selembar Cek CIMB Niaga Cek Nomor : AAL 057571, Nominal sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) atas nama PT. Pandawa Duta Utama dengan tanggal jatuh tempo 11 Agustus 2014, yang dimaksudkan untuk pembeh'an kembali tanah dan bangunan SHGB. Nomor : 84/Kelurahan Sukagalih kepada TERGUGAT I sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Bersama Nomor 25, tanggal 26 Februari 2014, yang kemudian untuk meyakinkan bahwa cek dapat dicairkan ketika tanggal jatuh tempo, PENGGUGAT membuat pula Surat Pernyataan, tertanggal 26 Juli 2014, yang pada pokoknya berbunyi: "Bahwa PENGGUGAT menyerahkan cek tunai berasal dari PT. Pandawa Duta Utama (CIMB NIAGA) sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada TERGUGAT I dan menyatakan PENGGUGAT bertanggung jawab penuh atas cek tersebut bila diuangkan pada tanggal 11 Agustus 2014. Apabila pada tanggal tersebut ternyata cek tersebut tidak dapat diuangkan dengan alasan apapun maka PENGGUGAT bertanggung jawab penuh untuk segera

mengosongkan

Ruko

(in

casu

tanah

dan

bangunan

SHGB

No.84/Kelurahan Sukagalih paling lambat tanggal 12 Agustus 2014, tanpa kompensasi apapun. Dan PENGGUGAT juga bersedia diproses hukum pidana yangberlaku." 13. Bahwa akan tetapi kenyataannya ketika Cek CIMB NIAGA Nomor : AAL 057571, Nominal sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) atas nama PT. Pandawa Duta Utama yang diberikan PENGGUGAT sebagai pembayaran pembelian kembali tanah dan bangunan SHGB. Nomor : 84/Kelurahan Sukagalih kepada TERGUGAT I sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Bersama Nomor 25, tanggal 26 Februari 2014, dicairkan oleh TERGUGAT I sesuai dengan tanggal jatuh tempo cek tanggal 11 Agustus 2014, ternyata ditolak oleh bank dengan alasan tidak memiliki dana yang cukup (cek kosong); 14. Bahwa ditolaknya Cek CIMB NIAGA Nomor : AAL 057571, Nominal sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), tanggal 11 Agutus 2014 atas nama PT. Pandawa Duta Utama oleh bank ketika dicairkan oleh TERGUGAT I, sesunggunya bukan karena ada persoalan antara Sdr. Hady dengan pemilik cek, PT. PT. Pandawa Duta Utama karena Sdr. Hady tidak pernah mengenal


para pengurus PT. Pandawa Duta Utama, sehingga bagaimana mungkin terjadi persoalan di antara mereka. Namun yang pasti tidak dapat dicairkannya cek a quo, sesungguhnya adalah memang itikad buruk dari PENGGUGAT yang dari awal sudah mengetahui jika cek a quo adalah cek kosong, namun tetap saja secara sengaja dengan maksud untuk menipu memberikan cek yang tidak merniliki dana (cek kosong) kepada TERGUGAT I. Dan demikian pula tidak benar Surat Pernyataan, tertanggal 26 Juli 2014 dibuat PENGGUGAT karena rasa takut dan tertekan, karena bagaimana mungkin dikatakan PENGGUGAT dalam surat pernyataan a quo dalam kondisi rasa takut dan tertekan, padahal dalam membuat surat pernyataan mana selalu didampingi Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum Jefri Sinaga, SH. dan Associates ; 15. Bahwa oleh karena tipu muslihat (dwaling) PENGGUGAT untuk berbuat curang (bedrog) kepada TERGUGAT I dengan menggunakan cek kosong telah diketahui,

lalu

PENGGUGAT

dengan

itikad

buruk

mencari-cari

alasan

penyangkalan dengan mengatakan bahwa akta yang ditandatangani adalah akta hutang piutang dan bukan Akta Pengikatan Jual Beli No.23, tanggal 26 Februari 2014 (quod non). Berdasarkan fakta hukum mana, TERGUGAT I baru dapat difahami, bahwa ternyata janji PENGGUGAT untuk membeli kembali tanah dan bangunan

SHGB.

Nomor

:

84/Kelurahan

Sukagahli

dengan

harga

Rp.1.500.000.000,-sesungguhnya hanya merupakan tipu muslihat (dwaling) PENGGUGAT untuk berbuat curang (bedrog) kepada TERGUGAT I sebagai upaya untuk menghindari SHGB a quo dilelang oleh PT. Bank Pan Indonesia, Tbk guna membayar utang kredit PENGGUGAT yang telah macet. Seandainya dari awal TERGUGAT I dapat mengetahui niat buruk PENGGUGAT untuk melakukan tipu muslihat (dwaling) dan berbuat curang (bedrog), tentunya TERGUGAT I tidak akan bersedia membeli SHGB a quo yang nyata-nyata pada tanggal 27 Februari 2014 akan dilelang oleh PT. Bank Pan Indonesia, Tbk., bahkan lebih baik mungkin memilih ikut sebagai peserta lelang, yang selain sangat mungkin TERGUGAT I bisa membeli SHGB a quo jauh lebih murah, bahkan jauh dibawah harga Rp. 1.000.000.000,- mengingat limit harga lelang yang ditetapkan PT. Bank Pan Indonesia, Tbk hanya sebesar Rp.950.000.000,- , juga kedudukan pembeli lelang secara hukum lebih aman karena dilindungi hukum. Dan selain itu, dengan melihat dari limit harga lelang jaminan SHGB a quo yang telah ditetapkan PT. Bank Pan Indonesia, Tbk yang ternyata hanya sebesar


Rp.950.000.000,-(Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sehingga jelas kiranya dalil PENGGUGAT yang mengatakan harga jual SHGB a quo sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) adalah tidak benar dan hanya isapanjempol belaka; 16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, jelas kiranya Akta Pengikatan Jual Beli No.23 jo. Akta Kuasa Menjual / Melepaskan Hak No.24, jo. Akta Penyataan Bersama No.25, ketiganya bertanggal 26 Februari 2014 yang dibuat oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I dihadapan TERGUGAT II adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat, karena telah memenuhi ketentuan hukun syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 KUH. Perdata, sehingga dengan demikian perjanjian-perjanjian a quo menurut ketentuan Pasal 1338 KUH.Perdata mengikat sebagai undang-undang bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT I selaku pembuatnya; 17. Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak memenuhi kewajibannya untuk membeli kembali tanah dan bangunan SHGB Nomor : 84/Kelurahan Sukagalih dalam waktu 4 (empat) bulan, yakni sampai batas waktu tanggal 26 Juni 2014 sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 1 Akta Pernyataan Bersama, tangga 26 Februari 2014, maka sesuai ketentuan pasal 2 Akta Pernyataan Bersama mana, TERGUGAT I menjalankan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23, tanggal 26 Februari 2014 sehingga dengan menggunakan kekuatan Akta Kuasa Menjual/Melepaskan Hak Nomor 24, tanggal 26 Februari 2014, dengan mana TERGUGAT I dalam kedudukan sebagai Penerima Kuasa selaku Penjual pada tanggal 17 November 2014 telah melakukan jual beli atas tanah dan bangunan dengan SHGB. No: 84/Kelurahan Sukagalih kepada TERGUGAT I sebagai Penerima Kuasa selaku pembeli sebagaimana kemudian dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor 46/2014, tanggal 17 November 2014 yang dibuat dihadapan TERGUGAT II selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan kini SHGB. a quo telah dilakukan peralihan hak pada Kantor Pertanahan Kota Bandung (TURUT TERGUGAT) dan menjadi miMk dan tercatat atas nama TERGUGAT I; 18. Bahwa jual beli yang dilakukan TERGUGAT I dengan menggunakan kekuatan Akta Kuasa Menjual/Melepaskan Hak Nomor 24, tanggal 26 Februari 2014, yang dengan akta kuasa menjual/melepaskan hak mana TERGUGAT I dalam kedudukan sebagai Penerima Kuasa selaku Penjual pada tanggal 17 November 2014 telah menjual tanah dan bangunan SHGB. No: 84/Kelurahan Sukagalih kepada TERGUGAT I sebagai Penerima Kuasa selaku pembeli sebagaimana Akta


Jual Beli Nomor 46/2014, tanggal17 November 2014 yang dibuat dihadapan TERGUGAT II selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), adakh sah dan mengikat secara hukum, karena telah "memenuhi prosedur dan syarat-syarat jual beli" sebagaimana diatur Pasal 37 jo. Pasal 38 PP.24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah. Sehingga dengan demikian pula peralihan hak dan balik nama atas SHGB a quo pada Kantor TURUT TERGUGAT menjadi milik dan tercatat atas nama TERGUGAT I adalah sah dan mengikat secara hukum; 19. Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak membeli kembali tanah dan bangunan SHGB Nomor : 84/Kelurahan Sukagalih dalam waktu 4 (empat) bulan, yakni sampai batas waktu tanggal 26 Juni 2014 sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 1 Akta Pernyataan Bersama, tangga 26 Februari 2014 di atas, dan karenanya terhitung sejak tanggal 17 November 2014 TERGUGAT I telah melakukan jual beli atas tanah dan bangunan SHGB. aquo Akta Jual Beli Nomor 46/2014, tanggal 17 November 2014, sehingga dengan demikian terhitung sejak tanggal dilakukannya jual beli tanah dan bangunan SHGB a quo telah sah menjadi hak (milik) TERGUGAT I, oleh karenanya terhitung sejak tanggal mana pula PENGGUGAT sudah tidak mempunyai alas hak untuk menempati tanah dan bangunan SHGB a quo, sehingga menurut hukum PENGGUGAT harus segera mengosongkan dan menyerahkannya kepada TERGUGAT I sebagai pemilik yang sah ; 20. Bahwa alasan hukum di atas relevan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 14

November

1977

Nomor 327

K/Sip/1977

yang

dalam

pertimbangan hukumnya telah berpendapat : " Judex factie tidak salah dalam menerapkan hukum dengan mempertimbangkan -bahwa karena tergugat tidak menggunakan kesetnpatannya untuk membeli kembali rumah sengketa seperti diatur dalam akte Notaris tentang perjanjian jual beli dengan membeli kembali rumah tersebut, maka rumah itu mutlak menjadi milik Penggugat". (vide Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tahun 1993 halaman 369 angka 8. XI.3.2.); 21. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, karenanya tidak benar dalil PENGGUGAT yang mengatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan yang merugikan PENGGUGAT, akan tetapi justru PENGGUGAT yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan TERGUGAT I karena meskipun sudah tidak mempunyai alas hak yang sah tetap saja hingga kini menempati dan tidak bersedia untuk mengo-songkan serta menyerahkan tanah


dan bangunan SHGB a quo yang secara hukum telah menjadi milik TERGUGAT I, meskipun TERGUGAT I melalui Kuasa Hukumnya, Suwanto Nierwady, SH. dan H. Agus Sumarna, SH. MH dari Law Firm AN & Co telah 3 (tiga) kali mengirim surat teguran (somasi), masing-masing : Surat Teguran ke -1, Nomor : 22/Tgr/AN & Co/XII/2014, tanggal 22 Desember 2014, Surat Teguran ke-2 Nomor : 26/Tgr/AN & Co/I/2015, tanggal 26 Januari 2015 dan Surat Teguran ke-3 Nomor : 29/Tgr/AN & Co/I/2015, tanggal 29 Januari 2015; 22. Bahwa oleh karena PENGGUGAT meskipun oleh Kuasa Hukum TERGUGAT I telah diberikan 3 (tiga) kali surat teguran (somasi), namun tetap saja menempati dan tidak bersedia untuk mengosongkan serta menyerahkan tanah dan bangunan SHGB a quo yang secara hukum telah menjadi milik TERGUGAT I, sehingga jelas perbuatan PENGGUGAT mana selain merupakan perbuatan melawan hukum dalam ranah perdata, juga sangat patut diduga sebagai suatu "tindak pidana penggunaan tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya" sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 1960, sehingga TERGUGAT I melakukan pelaporan dugaan tindak pidana yang dilakukan PENGGUGAT tersebut kepada Polrestabes

Bandung

sebagaimana

Tanda

Bukti

Lapor

Nomor

:

LP/102/1/2015/JBR/Polrestabes, tanggal 13 Januari 2015 dan terhadap laporan mana PENGGUGAT telah diperiksa oleh penyidik sebagai TERSANGKA; Bahwa terhadap PENGGUGAT pada tanggal 30 Oktober 2015 telah dihadapkan sebagai Terdakwa di muka persidangan Pengadilan Negeri Kls I A Bandung dengan dakwaan melakukan tindak pidana ringan (Tipiring) dengan Hakim tunggal, namun dalam pemeriksaan tersebut berdasarkan pertimbangan Hakim agar perkara Terdakwa (in casu PENGGUGAT) tidak diperiksa secara Tipiring akan tetapi secara pemeriksaan biasa, mengingat selain Terdakwa dalam memberi keterangan sebagai berbelit-belit, juga terdapat bukti lain berupa cek CIMB NIAGA Nomor : AAL 057571, Nominal sebesar Rp.1.500.000.000,-tanggal 11 Agutus 2014 atas narna PT. Pandawa Duta Utama yang diberikan PENGGUGAT sebagai pembayaran kepada TERGUGAT I yang terbukti sebagai cek kosong dan karenanya patut diduga sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUH. Pidana, sehingga perkara pidana tersebut oleh hakim tunggal diperintahkan untuk dikembalikan kepada Penyidik Polrestabes Bandung selaku Penuntut Umum untuk dilakukan penyidikan kembali dengan tindak pidana biasa dan penuntutan dilakukan oleh Jaksa


Penuntut Umum. Pada saat persidangan mana, Hakim Tunggal secara tegas sempat mengingatkan PENGGUGAT sebagai TERDAKWA, akibat hukum dari pemberian cek kosong yang dapat dikenakan sebagai tindak pidana penipuan yang dapat diancam pidana menurut Pasal 378 KUH. Pidana; Dan tidak benar, TERGUGAT II didalam persidangan telah mengakui tindakan menyodorkan kertas blanko kosong kepada PENGGUGAT, akan tetapi yang disampaikan, TERGUGAT II pada saat memberikan keterangan, bahwa aktaakta yang diberikan pada tanggal 26 Februari 2014 kepada PENGGUGAT untuk ditandatangani adalah akta-akta yang telah diketahui dan disepakati, baik oleh PENGGUGATmaupun oleh TERGUGAT I, serta telah diketahui pula oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT ; 23. Bahwa setelah perkara tindak pidana ringan (Tipiring) atas PENGGUGAT selaku TERDAKWA dikembalikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung agar diperiksa secara biasa, kemudian atas petunjuk Jaksa Peneliti pada Kejaksaan Negeri Bandung, penyidik Polrestabes Bandung pada tanggal 15 Maret 2016 telah memanggil TERGUGAT I untuk untuk dimintai keterangan tambahan yang berkaitan dengan cek kosong yang diberikan PENGGUGAT tersebut, dan selanjutnya cek CIMB NIAGA Nomor : AAL 057571, Surat Pernyataan, tanggal 26 Juli 2014 dan Berita Acara Serah Terima Penitipan Uang berupa Cek dalam Perkara Nomor : 37 /Pdt.Eks/2013/HT/PN.Bdg oleh TERGUGAT I melalui Kuasa Hukum telah diserahkan sebagai bukti kepada Penyidik sebagaimana temyata dari Surat Tanda Penerimaan Penyidik Polrestabes Bandung, tertanggal 15 Maret 2016; 24. Bahwa tidak benar TERGUGAT I telah beberapa kali menuruh orang untuk menyerang PENGGUGAT, akan tetapi justru PENGGUGAT meskipun sudah tidak punya alas hak yang sah dengan itikad buruknya tetap bertahan menguasai dan menempati tanah dan bangunan objek sengketa dengan menyewa beberapa orang dari suku tertentu sebagai bodyguardnya sebagai upaya untuk menghalang-halangi agar TERGUGAT I tidak bisa masuk dan menempati tanah dan bangunan SHGB No.84/Kel. Sukagalih yang telah dibelinya dan secara hukum merupakan milik sah TERGUGAT I ; 25. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas tidak benar dalil PENGGUGAT bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT, akan tetapi justru PENGGUGAT yang telah melakukan hukum yang merugikan TERGUGAT I, karena tuntutan PENGGUGAT


kepada TERGUGAT I mengenai membayar ganti rugi "Usaha Salon Tutup" sebesar

Rp.180.000.000,-

dan

supply

suku

cadang

pesawat

sebesar

Rp.868.593.750,- tuntutan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan SHGB No.84/Kel. Sukagalih dan tuntutan penyerahan SHGB No.84/Kel. Sukagalih kepada PENGGUGAT haruslah ditolak karena tidak didasarkan pada bukti-bukti apapun, sehingga tidak beralasan hukum; 26. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, sudah sepatutnya seluruh dalil gugatan PENGGUGAT untuk ditolak karena tidak beralasan hukum; DALAM REKONPENSI : 1.

Bahwa dengan ini TERGUGAT I mengajukan gugatan rekonpensi terhadap PENGGUGAT, sehingga untuk selanjutnya penyebutan TERGUGAT I dalam konpensi

(TERGUGAT

I

d.k)

menjadi

PENGGUGAT

dalam

rekonpensi

(PENGGUGAT d.rk), PENGGUGAT dalam konpensi (PENGGUGAT d.k) menjadi TERGUGAT dalam rekonpensi (TERGUGAT d.rk); TERGUGAT II dalam konpensi (TERGUGAT II d.k) menjadi TURUT TERGUGAT I dalam rekonpensi (TURUT TERGUGAT I d.rk) dan TURUT TERGUGAT dalam konpensi (TURUT TERGUGAT d.k) menjadi TURUT TERGUGAT II dalam rekonpensi (TURUT TERGUGAT II d.rk.). 2.

Bahwa mohon dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian konpensi baik dalam eksepsi maupun pokok perkara dapat pula dianggap sebagai dalil-dalil dalam gugatan rekonpensi ini/ demikian pula sebaliknya ;

3.

Bahwa TERGUGAT d.rk semula adalah debitur yang telah meminjam kredit FT. Bank Pan Indonesia, dan untuk menjamin pengembalian pinjaman kreditnya, TERGUGAT d.rk telah menyerahkan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor :84/Kelurahan Sukagalih, Gambar Situasi tanggal 12-11-1992 Nomor 8931/1992 seluas 76 M2 terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Wilayah Bojonagara, Kecamatan Sukajadi, Kelurahan Sukagalih Jalan Perumnas Sarijadi Blok B 4 Nomor Kaveling 66 (selanjutnya akan disebut SHGB Nomor: 84/Kelurahan SukagaHh) kepada PT. Bank Pan Indonesia, Tbk;

4.

Bahwa TERGUGAT d.rk sebagai debitur ternyata tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar kembali pinjaman kreditnya kepada PT. Bank Pan Indonesia, Tbk, sehingga karenanya pada tanggal 27 Februari 2014 sehingga menjadi kredit macet, sehingga untuk melunasi pinjaman kredit TERGUGAT d.rk yang macet mana, akhirnya bank pada tanggal 27 Februari 2014 melalui


perantara Pengadilan Negeri Bandung akan menjual lelang tanah dan bangunan SHGB No : 84/Kelurahan Sukagalih milik TERGUGAT d.rk, dalam perkara eksekusi No.37/Pdt/Eks/ 2013/HT/PN.Bdg, antara PT. Bank Pan Indonesia, Tbk sebagai Pemohon Eksekusi melawan TERGUGAT d.rk sebagai Termohon Eksekusi dengan limit harga penjualan lelang yang ditetapkan sebesar Rp.950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah); 5.

Bahwa oleh karena TERGUGAT d.rk. tidak menginginkan jaminan tanah dan bangunan SHGB No : 84/ Kelurahan SukagaHh tidak dilakukan pelelangan oleh PT. Bank Pan Indonesia, Tbk., dengan maksud tentunya untuk menghindari kemungkinan agar harga jual dari tanah dan bangunan SHGB a quo tidak terlalu rendah dari harga limit yang telah ditetapkan, ketika harus dijual secara lelang, sehingga TERGUGAT d.rk dengan didampingi Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum Fefry Sinaga, SH. dan Associates, pada sekitar tanggal 24-25 Februari 2014 datang kepada dan berniat untuk menawarkan kepada PENGGUGAT d.rk untuk dapat membeli tanah dan bangunan SHGB. a quo, dengan harga jual yang ditawarkan TERGUGAT d.rk ketika itu adalah sebesar Rp.1.000.000.000,(satu milyar rupiah);

6.

Bahwa oleh karena adanya penawaran dari TERGUGAT d.rk bersama dengan Kuasa

Hukumnya tersebut, yang

begitu

sangat

meyakinkan,

sehingga

PENGGUGAT d.rk percaya, dan karenanya dengan tanpa kecurigaan apapun, akhirnya PENGGUGAT d.rk pada tanggal 26 Februari 2014 bersedia untuk membeli tanah dan bangunan SHGB No.84/Kelurahan Sukagalih dari TERGUGAT d.rk dengan harga sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namuri oleh karena SHGB a quo masih dalam jaminan Hak Tanggunggan pada FT. Bank Pan Indonesia Tbk, sehingga disepakati jual beli atas tanah dan bangunan SHGB a quo untuk sementara akan dituangkan dalam akta pengikatan jual beli; 7.

Bahwa pada tanggal 26 Februari 2014 TERGUGAT d.rk (sebagai Penjual) dengan didampingi Kuasa Hukum dari Kantor Hukum Fefry Sinaga, SH., M.Si. & Associates menjual tanah dan bangunan SHGB No : 84/ Kelurahan Sukagalih kepada

PENGGUGAT

d.rk.

(sebagai

pembeli)

dengan

harga

sebesar

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan telah dibayar LUNAS oleh PENGGUGAT d.rk kepada TERGUGAT d.rk yang kemudian jual beli mana dituangkan Akta Pengikatan Jual Beli No.23, tanggal 26 Februari 2014 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I d.rk;


8.

Bahwa oleh karena pada saat dilakukan jual beli Buku SHGB No : 84/ Kelurahan Sukagalih masih berada di dan belum ditarik dari FT. Bank Pan Indonesia Tbk, maka untuk mempermudah kepentingan PENGGUGAT d.rk selaku pembeli untuk melakukan peralihan hak (milik) atas SHGB a quo, disepakati TERGUGAT d.rk selaku penjual/pemberi kuasa akan memberikan surat kuasa khusus untuk menjual /melepaskan hak kepada PENGGUGAT d.rk selaku pembeli/penerima kuasa

sebagaimana

kemudian

dituangkan

dalam

Akta

Kuasa

MenjuaV

Melepaskan Hak No.24, tanggal 26 Februari 2014 dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I d.rk; 9.

Bahwa sehari setelah dilakukannya jual beli antara TERGUGAT d.rk (penjual) dengan PENGGUGAT d.rk (pembeli) sebagaimana tertuang dalam Akta Pengikatan Jual Beli No.23, tanggal 26 Februari 2014, kemudian TERGUGAT d.rk melalui kuasa hukumnya, Fefry Sinaga, SH., M.SL pada tanggal 27 Februari 2014 TERGUGAT d.rk. menyetorkan uang sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pembayaran hutang kredit TERGUGAT d.rk kepada FT. Bank Pan Indonesia Tbk melalui Pengadilan Negeri Kls I A Bandung. Dan dengan adanya pembayaran hutang mana, akhirnya eksekusi untuk menjual lelang jaminan SHGB No :84/Kelurahan Sukagalih yang sedianya akan dilaksanakan

pada

tanggal

27

Februari

2014

tidak

jadi

dilaksanakan

(dihentikan), dan untuk selanjutnya jaminan SHGB a quo dapat ditarik kembali oleh TERGUGAT d.rk (penjual) dari bank, untuk kemudian diserahkan kepada PENGGUGAT d.rk (selaku pembeli); 10. Bahwa pada saat sebelum dan sesudah dilakukan jual beli tanah dan bangunan SHGB No : 84/Kelurahan Sukagalih antara TERGUGAT d.rk (penjual) kepada PENGGUGAT d.rk (pembeli) dengan Akta Pengikatan Jual Beli No.23, tanggal 26 Februari 2014 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I d.rk, kemudian TERGUGAT d.rk juga menyampaikan kepada PENGGUGAT d.rk keinginannya untuk membeli kembali SHGB a quo dalam waktu 4 (empat) bulan, yakni sampai batas waktu tanggal 26 Juni 2014 dari PENGGUGAT d.rk. dengan harga yang ditawarkan oleh TERGUGAT d.rk sebesar Rp.l.500.000.000r- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dan atas keinginan TERGUGAT d.rk untuk membeli kembali mana, PENGGUGAT d.rk tidak keberatan dan karenanya dapat menyetujui keinginan TERGUGAT d.rk tersebut, dan kemudian kesepakatan tersebut dituangkan dalam Akta Pernyataan Bersama Nomor 25, tanggal 26 Februari 2014, yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I d.rk. Adapun kesepakatan-


kesepakatan yang telah dituangkan oleh TERGUGAT d.rk (Pihak Pertama) dan PENGGUGAT d.rk (Pihak Kedua) diantaranya sebagai berikut: Pasal 1: Pihak Kedua menyeiujui dan menerima Pihak Kedua untuk membeli kembali atas tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor:84/Kelurahan Sukagalih dalam jangka waktu sampai dengan tanggal 2606-2014 (dua puluh enam Juni dua ribu empat belas). Pasal 2: Bila Pihak Pertama sampai dengan tanggal 26-06-2014 (dua puluh enam Juni dua ribu empat belas) tidak dapat membeli kembali atas tanah dan bangunan

dengan

Sertipikat

Hak

Guna

Bangunan

Nomor:84/Kelurahan

Sukagalih tersebut di atas dari Pihak Kedua, maka Pihak Pertama menerima dan tidak berkeberatan Pihak Kedua untuk menjalankan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 dan Akta Kuasa Menjual/Mekpaskan Hak Nomor 24, keduanya bertanggal hari ini yang dibuat dihadapan saya, Notaris, kepada Pihak Kedua dan atau Pilwk Lain yang ditunjuk okh Pihak Kedua. Pasal 3 : Setelah Pihak Kedua menjalankan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 dan Akta Kuasa Menjual/Mekpaskan Hak Nomor 24, keduanya bertanggal hari ini yang dibuat dihadapan saya, Notaris, baik kepada Pihak Kedua sendiri dan atau Pihak Lain yang ditunjuk okh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama tidak akan menuntut kembali tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor:84/Kelurahan Sukagalih tersebut, dan menyatakan tanah dan bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor:84/Kelurahan Sukagalih menjadi milik Pihak Kedua atau pihak lain yang ditunjuk okh Pihak Kedua. 11. Bahwa TERGUGAT d.rk sesunguhnya telah mengetahui, bahwa akta yang ditandangani TERGUGAT d.rk pada tanggal 26 Februari 2014 dihadapan TURUT TERGUGAT I d.rk adalah Akta Pengikatan Jual Beli No.23, tanggal 26 Februari 2014, yang dengan akta pengikatan jual beli mana TERGUGAT d.rk (penjual) pada tanggal 26 Februari 2014 telah menjual tanah SHGB No :84/Kelurahan Sukagalih kepada PENGGUGAT d.rk. (pembeli) dengan harga jual sebesar Rp.l.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang telah dibayar LUNAS oleh PENGGUGAT d.rk. dan karenya bukan akta hutang piutang. Demikian pula ketika akta pengikata a quo ditandatangani TERGUGAT d.rk telah ada tulisannya dan tidak dalam keadaan blanko kosong. Hal itu berdasarkan fakta hukum, bahwa TERGUGAT d.rk dalam menandatangani surat-surat apapun, (in casu akta pengikatan jual beli a quo) selalu didampingi oleh Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum Fefri Sinaga, SH. & Associates, yang tentunya sangat mengerti


dan faham akan hukum, sehingga rasanya tidak mungkin apabila akta-akta a quo dibuat oleh TURUT TERGUGAT I d.rk diluar dari yang telah diketahui dan atau disepakati oleh TERGUGAT d.rk atau pun PENGGUGAT d.rk; 12. Bahwa demikian pula dengan Akta Kuasa Menjual / Melepaskan Hak No.24 dan Akta Penyataan Bersama No.25, keduanya bertanggal 26 Februari 2014 yang telah TERGUGAT d.rk dengan PENGGUGAT d.rk dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I, juga telah ada tulisannya dan tidak dalam keadaan blanko kosong, hal itu juga didasarkan fakta hukum, bahwa TERGUGAT d.rk dalam menandatangani akta-akta atau surat-surat apapun, selalu didampingi oleh Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum Fefri Sinaga, SH. & Associates, yang tentunya sangat mengerti dan faham akan hukum, sehingga rasanya tidak mungkin apabila akta-akta a quo dibuat oleh TERUT TERGUGAT I d.rk diluar dari yang telah diketahui dan disepakati oleh TERGUGAT d.rk atau pun PENGGUGAT d.rk, terlebih lagi faktanya didalam gugatan konpensi tidak ada penyangkalan TERGUGAT d.rk terhadap kedua akta notaril tersebut ; 13. Bahwa selain itu, kebenaran Akta Pengikatan Jual Beli No.23, Akta Kuasa Menjual / Melepaskan Hak No.24 dan Akta Penyataan Bersama No.25, ketiganya bertanggal 26 Februari 2014 dan dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I d.rk, juga telah ada tulisannya dan tidak dalam keadaan blanko kosong,karena ketika PENGGUGAT d.rk pada hari yang sama menandatangani akta a quo di Kantor TURUT TERGUGAT I d.rk, akta-akta mana selain telah ada tulisan, juga telah ada tandatangan TERGUGAT d.rk; 14. Bahwa TERGUGAT d.rk sesvtngguhnya mengetahui dan secara eksplisit telah menyetujui klausule-klausule yang telah dituangkan dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23, tanggal 26 Februari 2014, yang dengan akta pengikatan jual beli mana TERGUGAT d.rk (penjual) pada tanggal 26 Februari 2014 telah menjual tanah SHGB No :84/Kelurahan Sukagalih kepada PENGGUGAT d.rk. (pembeli) dengan harga jual sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang telah dibayar LUNAS oleh PENGGUGAT d.rk, hal mana terlihat secara nyata dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT d.rk dengan diketahui 3 (tiga) orang Kuasanya Hukumnya, Jefri Sinaga, SH., M.Si., Paul Aruan, SH, dan Timbul Tobing, SH. tertanggal 08 Juli 2014 yang ditujukan kepada PENGGUGAT d.rk yang mana isi surat pada pokoknya berbunyi: " saya (in casu TERGUGAT d.rk) meminta pengunduran waktu untuk melakukan seluruh kewajibannya (in casu ntaksudnya membeli kembali tanah dan


bangunan

SHGB

No.84/Kelurahan

Sukagalih)

kepada

Bapak

(in

casu

PENGGUGAT d.rk) selambat-lambatnya sampai dengan Hari Kamis, tanggal 17 Juli 2014, dan apabila jatuh tempo waktu tersebut tidak dapat saya (in casu TERGUGAT d.rk.) penuhi maka saya (in casu TERGUGAT d.rk) akan mengosongkannya. Dan dari perbuatan TERGUGAT d.rk menyerahkan selembar Cek CIMB Niaga Cek Nomor : AAL 057571, Nominal sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) atas nama PT. Pandawa Duta Utama dengan tanggal jatuh tempo 11 Agustus 2014, yang dimaksudkan untuk pembelian kembali tanah dan bangunan SHGB. Nomor : 84/Kelurahan Sukagalih kepada PENGGUGAT d.rk sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Bersama Nomor 25, tanggal 26 Februari 2014, yang kemudian untuk lebih meyakinkan PENGGUGAT d.rk bahwa cek dapat dicairkan ketika tanggal jatuh tempo, TERGUGAT d.rk dengan didampingi kuasa hukumnya, membuat pula Surat Pernyataan, tertanggal 26 Juli 2014, yang pokoknya menyatakan: "Bahwa TERGUGAT d.rk menyerahkan cek tunai berasal dari PT. Pandawa Duta Utama (CIMB NIAGA) sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT d.rk dan menyatakan TERGUGAT d.rk bertanggung jawab penuh atas cek tersebut bila diuangkan pada tanggal 11 Agustus 2014. Apabila pada tanggal tersebut ternyata cek tersebut tidak dapat diuangkan dengan alasan apapun maka TERGUGAT d.rk bertanggung jawab penuh untuk segera

mengosongkan

Ruko

(in

casu

tanah

dan

bangunan

SHGB

No.84/Kelurahan Sukagalih paling lambat tanggal 12 Agustus 2014, tanpa kompensasi apapun. Dan TERGUGAT d.rkjuga bersedia diproses hukum pidana yang berlaku." 15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, jelas kiranya Akta Pengikatan Jual Beli No.23 jo. Akta Kuasa Menjual / Melepaskan Hak No.24, jo. Akta Penyataan Bersama No.25, ketiganya bertanggal 26 Februari 2014 yang dibuat oleh TERGUGAT d.rk dan PENGGUGAT d.rk dihadapan TURUT TERGUGAT I d.rk. adalah sah dan memiliki kekuatan hukum, karena telah memenuhi ketentuan hukun syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH. Perdata, sehingga dengan demikian perjanjian-perjanjian a quo menurut ketentuan Pasal 1338 KUH.Perdata mengikat sebagai undang-undang bagi TERGUGAT d.rk dan PENGGUGAT d.rk selaku pembuatnya;


16. Bahwa Cek CIMB NIAGA Cek Nomor : AAL 057571, Nominal sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) atas nama PT. Pandawa Duta Utama dengan tanggal jatuh tempo 11 Agustus 2014, yang diserahkan TERGUGAT d.rk untuk membeli kembali tanah dan bangunan SHGB. Nomor: 84/Kelurahan

Sukagalih

kepada

PENGGUGAT

d.rk,

ketika

cairkan

oleh

PENGGUGAT d.rk sesuai tanggal jatuh tempo cek, ternyata ditolak oleh Bank dengan alasan saldo rekening tidak cukup (cek kosong), bahkan hingga kini TERGUGAT d.rk tidak pernah memenuhi kewajiban untuk membayar harga pembelian guna menggunakan haknya untuk membeli kembali tanah dan banguna SHGB a quo dari PENGGUGAT d.rk ; 17. Bahwa oleh karena TERGUGAT d.rk dalam jangka sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 1 Akta Pernyataan Bersama Nomor 25, tanggal 26 Februari 2014, yakni sampai dengan tanggal 26 Juni 2014 ternyata tidak membeli kembali atas tanah

dan

bangunan

dengan

Sertipikat

Hak

Guna

Bangunan

Nomor.'84/Kelurahan Sukagalih dari PENGGUGAT d.rk, sehingga dengan demikian jelas TERGUGAT d.rk telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap PENGGUGAT d.rk sebagaimana telah disepakati kedua belah pihak dalam Akta Pernyataan Bersama tersebut; 18. Bahwa oleh karena TERGUGAT d.rk telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) karena tidak memenuhi kewajiban membayar harga untuk membeli kembali tanah dan bangunan SHGB Nomor : 84/Kelurahan Sukagalih dalam waktu sampai batas waktu tanggal 26 Juni 2014 sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 1 Akta Pernyataan Bersama, tanggal 26 Februari 2014, maka sesuai ketentuan pasal 2 Akta Pernyataan Bersama mana, PENGGUGAT d.rk berhak untuk menjalanhm Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23, tanggal 26 Februari

2014

sehingga

dengan

menggunakan

kekuatan

Akta

Kuasa

Menjual/Melepaskan Hak Nomor 24, tanggal 26 Februari 2014, PENGGUGAT d.rk dalam kedudukan sebagai Penerima Kuasa selaku Penjual pada tanggal 17 November 2014 telah menjual tanah dan bangunan dengan SHGB. a quo kepada PENGGUGAT d.rk sebagai Penerima Kuasa selaku pembeli sebagaimana kemudian dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor 46/2014, tanggal 17 November 2014 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I d.rk selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan kini SHGB. a quo telah dilakukan peralihan hak pada Kantor Pertanahan Kota Bandung (TURUT TERGUGAT II dak) dan menjadi miHk dan tercatat atas nama PENGGUGAT d.rk;


19. Bahwa jual beli yang dilakukan PENGGUGAT d.rk dengan menggunakan kekuatan

Akta

Kuasa

Menjual/Melepaskan

Hak

Nomor

24,

tanggal

26 Februari 2014, yang dengan akta kuasa menjual/melepaskan hak mana PENGGUGAT d.rk dalam kedudukan sebagai Penerima Kuasa selaku Penjual pada tanggal 17 November 2014 telah melakukan jual beli atas tanah dan bangunan SHGB. No: 84/Kelurahan Sukagalih kepada PENGGUGAT d.rk sebagai Penerima Kuasa selaku pembeli sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 46/2014, tanggal 17 November 2014 yang dibuat dihadapan TURUT ERGUGAT I d.rk selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), adalah sah dan mengikat secara hukum, karena telah "memenuhi prosedur dan syarat-syarat jual beli" sebagaimana diatur pasal 37 jo. Pasal 38 PP.24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah. Sehingga dengan demikian pula peralihan hak dan balik nama atas SHGB a quo pada Kantor TURUT TERGUGAT II d.rk menjadi milik dan tercatat atas nama PENGGUGAT d.rk adalah sah dan mengikat secara hukum; 20. Bahwa alasan hukum di atas relevan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 14

November

1977

Nomor 327

K/Sip/1977

yang

dalam

pertimbangan hukumnya telah berpendapat : " Judex factie tidak salah dalam menerapkan hukum dengan mempertimbangkan -bahwa karena tergugat tidak menggunakan kesempatannya untuk membeli kembali rumah sengketa seperti diatur dalam akte Notaris tentang perjanjian jual beli dengan membeli kembali rumah tersebut, maka rumah itu mutlak menjadi milik Penggugat". (vide Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tahun 1993 halaman 369 angka 8. XL3.2.); 21. Bahwa oleh karena TERGUGAT d.rk tidak mempergunakan kesempatan untuk membeli kembali tanah dan bangunan SHGB Nomor : 84/Kelurahan Sukagalih sampai batas waktu tanggal 26 Juni 2014 , dan karenanya terhitung sejak tanggal 17 November 2014 PENGGUGAT d.rk telah melakukan jual beli atas tanah dan bangunan SHGB. aquo berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 46/2014, tanggal 17 November 2014, sehingga dengan demikian terhitung sejak tanggal dilakukannya jual beli tanah dan bangunan SHGB a quo telah sah menjadi hak (milik) PENGGUGAT d.rk, oleh karenanya terhitung sejak tanggal mana pula TERGUGAT d.rk sudah tidak mempunyai alas hak untuk menempati tanah dan bangunan SHGB a quo, sehingga menurut hukum TERGUGAT d.rk harus segera


mengosongkan dan menyerahkannya kepada PENGGUGAT d.rk sebagai pemilik yang sah; 22. Bahwa akan tetapi kenyataannya TERGUGAT d.rk oleh karena terhitung sejak tanggal 17 November 2014 sudah tidak mempunyai alas hak untuk menempati tanah dan bangunan SHGB a quo, namun tetap tidak beritikad baik untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada PENGGUGAT d.rk sebagai pemilik yang sah, sehingga PENGGUGAT d.rk melalui Kuasa Huktunnya, Suwanto Nierwady, SH. dan H. Agus Sumarna, SH. MH dari Law Firm AN & Co berupaya sebanyak 3 (tiga) kali mengirim surat teguran (somasi) kepada TERGUGAT d.rk, masing-masing : Surat Teguran ke -1, Nomor : 22/Tgr/AN & Co/XII/2014, tanggal 22 Desember 2014, Surat Teguran ke-2 Nomor : 26/Tgr/AN & Co/I/2015, tanggal 26 Januari 2015 dan Surat Teguran ke-3 Nomor : 29/Tgr/AN & Co/I/2015, tanggal 29 Januari 2015, akan tetapi tetap saja TERGUGAT d.rk hingga diajukan gugatan rekonpensi ini, 03 Mei 2016 (+ 17 bulan), tetap menguasai dan menempati serta tidak ada itikada baik untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada PENGGUGAT d.rk sebagai pemilik yang sah; 23. Bahwa oleh karena TERGUGAT d.rk meskipun telah diberikan 3 (tiga) kali surat teguran (somasi) oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT d.rk, namun tetap menempati dan tidak ada itikad baik untuk mengosongkan serta menyerahkan tanah dan bangunan SHGB a quo kepada PENGGUGAT d.rk, jelas perbuatan TERGUGAT d.rk mana selain merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT d.rk ; 24. Bahwa selain itu, perbuatan TERGUGAT d.rk di atas sangat patut diduga sebagai suatu "tindak pidana penggunaan tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya" sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 6 ayat (1) huruf b UndangUndang Republik hidonesia Nomor 51 tahun 1960, sehingga PENGGUGAT d.rk melakukan pelaporan dugaan tindak pidana yang dilakukan TERGUGAT d.rk tersebut kepada Polrestabes Bandung sebagaimana Tanda Bukti Lapor Nomor : LP/102/I/2015/JBR/Polrestabes, tanggal 13 Januari 2015 dan terhadap laporan mana TERGUGAT d.rk telah diperiksa oleh penyidik sebagai TERSANGKA; 25. Bahwa terhadap TERGUGAT d.rk pada tanggal 30 Oktober 2015 telah dihadapkan sebagai Terdakwa di muka persidangan Pengadilan Negeri Kls I A Bandung dengan dakwaan melakukan tindak pidana ringan (Tipiring) dengan Hakim tunggal, namun dalam pemeriksaan tersebut berdasarkan pertimbangan Hakim agar perkara Terdakwa (in casu TERGUGAT d.rk) tidak diperiksa secara


Tipiring akan tetapi secara pemeriksaan biasa, mengingat selain Terdakwa dalam memberi keterangan sebagai berbelit-belit, juga terdapat bukti lain berupa

cek

QMB

NIAGA

Nomor

:

AAL

057571,

Nominal

sebesar

Rp.1.500.000.000,-tanggal 11 Agutus 2014 atas nama PT. Pandawa Duta Utama yang diberikan TERGUGAT d.rk sebagai pembayaran kepada PENGGUGAT d.rk yang terbukti sebagai cek kosong dan karenanya patut diduga sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUH. Pidana, sehingga perkara pidana tersebut oleh hakim diperintahkan untuk dikembalikan kepada Penyidik Polrestabes Bandung selaku Penuntut Umum untuk dilakukan penyidikan kembali dengan tindak pidana biasa dan penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pada saat persidangan mana, Hakim Tunggal secara tegas sempat mengingatkan TERGUGAT d.rk sebagai TERDAKWA, akibat hukum pemberian cek kosong yang dapat dikenakan sebagai tindak pidana penipuan yang dapat diancam pidana menurut Pasal 378 KUH. Pidana; 26. Bahwa setelah perkara tindak pidana ringan (Tipiring) atas TERGUGAT d.rk selaku TERDAKWA dikembalikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung agar diperiksa secara biasa, dan kemudian atas petunjuk Jaksa Peneliti Kejaksaan Negeri Bandung, penyidik Polrestabes Bandung pada tanggal 15 Maret 2016 telah memanggil PENGUGAT d.rk untuk dimintai keterangan tambahan yang berkaitan dengan cek kosong yang diberikan TERGUGAT d.rk tersebut, dan selanjutnya cek CIMB NIAGA Nomor : AAL 057571, Surat Pernyataan, tanggal 26 Juli 2014 dan Berita Acara Serah Terima Penitipan Uang berupa Cek dalam Perkara Nomor : 37 /Pdt.Eks/2013/HT/PN.Bdg oleh PENGGUGAT d.rk. melalui Kuasa Hukum telah diserahkan sebagai bukti kepada Penyidik sebagaimana ternyata Surat Tanda Penerimaan Penyidik Polrestabes Bandung, tertanggal 15 Maret 2016; 27. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, karenanya beralasan hukum, apabila TERGUGAT d.rk dan atau pihak lain yang menerima hak dari padanya, dihukum untuk secara suka rela dan tanpa syarat apapun untuk mengosongkan serta menyerahkan tanah dan bangunan SHGB. Nomor : 84/Kelurahan Sukagalih a quo kepada PENGGUGAT d.rk, selaku pemilik yang sah, bilamana perlu melalui upaya paksa dengan menggunakan alat-alat keamanan negara ; 28. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT . d.rk tunduk dan patuh pada putusan ini, beralasan pula apabila TERGUGAT d.rk dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari


setiap kali TERGUGAT d.rk lalai mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan SHGB. Nomor : 84/Kelurahan Sukagalih a quo kepada PENGGUGAT d.rk terhitung sejak putusan pekara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (in kracht van gewijsde); 29. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang telah memenuhi ketentuan Pasal 180 MR. beralasan hukum apabila putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrade), meskipun ada upaya hukum bantahan, banding maupun kasasi dari para pihak; 30. Bahwa selain itu, mohon pula apabila TERGUGAT d.rk dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya gugatan ini; 31. Bahwa oleh karena alasan hukum di atas pula, beralasan apabila TURUT TERGUGAT I d.rk dan TURUT TERGUGAT II d.rk untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, berkenan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: DALAM KONPENSI : DALAM POKOK PERKARA:  Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; DALAM REKONPENSI : PRIMAIR : 1. Mengabulkan gugatan rekonpensi dari PENGGUGAT d.rk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23, tertanggal 26 Februari 2014 yang dibuat TERGUGAT d.rk dengan PENGGUGAT d.rk dihadapan TURUT TERGUGAT I d.rk tersebut; 3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Kuasa Menjual / Melepaskan Hak Nomor 24, tertanggal 26 Februari 2014 yang dibuat TERGUGAT d.rk dengan PENGGUGAT d.rk dihadapan TURUT TERGUGAT I d.rk tersebut; 4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan huktun mengikat Akta Penyataan Bersama Nomor 25, tertanggal 26 Februari 2014 yang dibuat oleh TERGUGAT d.rk dan PENGGUGAT d.rk dihadapan TURUT TERGUGAT I d.rk. ;


5. Menyatakan jual beli atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 84/Kelurahan Sukagalih, Gambar Situasi tanggal 12-11-1992 Nomor 8931/1992 seluas 76 M2 terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Wilayah Bojonagara,

Kecamatan

Sukajadi,

Kelurahan

Sukagalih

yang

dilakukan

TERGUGAT d.rk (penjual) dengan PENGGUGAT d.rk (pembeli) dengan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23, tertanggal 26 Februari 2014 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ; 6. Menyatakan perbuatan TERGUGAT d.rk yang karena sampai batas waktu tanggal 26 Juni 2014 sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Akta Penyataan Bersama Nomor 25, tertanggal 26 Februari 2014, tidak membeli kembali tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 84/Kelurahan Sukagalih, Gambar Situasi tanggal 12-11-1992 Nomor 8931/1992 seluas 76 M2 terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Wilayah Bojonagara, Kecamatan Sukajadi, Kelurahan Sukagalih, adalah sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap PENGGUGAT d.rk ; 7. Menyatakan jual beli atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 84/ Kelurahan Sukagalih, Gambar Situasi tanggal 12-11-1992 Nomor 8931/1992 seluas 76 M2 terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Wilayah Bojonagara,

Kecamatan

Sukajadi,

Kelurahan

Sukagalih

yang

dilakukan

TERGUGAT d.rk (penjual) dengan PENGGUGAT d.rk (pembeli), sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 46/2014, tanggal 17 November 2014 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I d.rk adalah sah dan mengikat secara hukum ; 8. Menyatakan peralihan hak dan baliknama atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 84/ Kelurahan Sukagalih, Gambar Situasi tanggal 12-11-1992 Nomor 8931/1992 seluas 76 M2 terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Wilayah Bojonagara, Kecamatan Sukajadi, Kelurahan Sukagalih dari TERGUGAT d.rk kepada PENGGUGAT d.rk di Kantor TURUT TERGUGAT II d.rk adalah sah dan mengikat secara hukum ; 9. Menyatakan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No :84/ Kelurahan Sukagalih Gambar Situasi tanggal 12-11-1992 Nomor 8931/1992 seluas 76 M2 terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Wilayah Bojonagara, Kecamatan Sukajadi, Kelurahan Sukagalih terhitung sejak tanggal 17 November 2014 telah menjadi milik sah PENGGUGAT d.rk ;


10. Menyatakan

perbuatan

TERGUGAT

d.rk

yang

terhitung

sejak

tanggal

17 November 2014 hingga diajukan gugatan ini tetap menguasai dan menempati tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor :84/ Kelurahan Sukagalih, adalah sebagai penguasaan dan menempati tanpa alas hak yang sah, dan karenanya merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT d.rk ; 11. Menghukum TERGUGAT d.rk dan atau pihak lain yang menerima hak dari padanya, untuk secara suka rela dan tanpa syarat apapun mengosongkan serta menyerahkan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 84/Kelurahan Sukagalih kepada PENGGUGAT d.rk, selaku pemilik yang sah, bilamana perlu melalui upaya paksa dengan menggunakan alat-alat keamanan negara ; 12. Menghukum TERGUGAT d.rk untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / hari setiap kali lalai mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan SHGB. Nomor : 84/Kelurahan Sukagalih a quo kepada PENGGUGAT d.rk, terhitung sejak putusan pekara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) ; 13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrade), meskipun ada upaya hukum bantahan, banding maupun kasasi dari para pihak. 14. Menghukum TERGUGAT d.rk untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya gugatan ini; 15. Menghukum TURUT TERGUGAT I d.rk dan TURUT TERGUGAT II d.rk. untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini ; SUBSIDAIR : Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut pihak Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 03 Mei 2016 sebagai berikut : SELAKU POKOK PERKARA : 1.

Bahwa Tergugat II menolak secara tegas dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali hal-hal yang menguntungkan bagi Tergugat II ;

2.

Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggtigat Pada Point 5 gugatan yang menyebutkan bahwa Terggugat II telah berada di Kantor penggugat dan


Terggugat II lalu membuka pembicaraan, dlil penggugat adalah tidak benar salah dan keliru. 3.

Bahwa peristiwa sebenarnya yang terjadi adalah sebagi berikut : 3.1. Bahwa Tergugat II telh dihubungi melalui telpon oleh penguasa hukukm penggugat yang Tergugat II kenal bernama Bapak Tobing SH, dimana Tergugat II diminta untuk datang di Kantor Pak Had! di Setra Sari Mall. 3.2. Bahwa Tergugat II terus menerus dihubungi melalui Telpon dan kedatangan Tergugat II telah ditunggu oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Pak Hadi dan lain-lainnya. 3.3. Bahwa Tergugat II baru sore hari sampai di Setra Sari Mall dan di Kantor Setra Sari Mall tersebut telah ada penggugat dan bersama-sama dengan Kuasa Hukum Penggugat Saudara Tobing, SH dan pihak-pihak lainya sebagimana disebutkan dalam gugatan Penggugat. 3.4. Bahwa setelah Tergugat II berada di Setra Sari Mall dan dijelaskanlah oleh Kuasa Hukum Penggugat diketahui bahwa tanah dan bangunan milik Penggugat dengan SHGB Nomor 84/Kelurahan Sukagalih akan dilelang oleh Bank Pan Indonesia melalaui Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung. 3.5. Bahwa diketahui tanah dan bangunan milik Penggugat akan dilelang memalui Pengadilan Negeri maka Tergugat II diminta oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya membuat Akta Pengiktan Jual beli dan Akta Surat Kuasa Menjual serta Akta Surat Pernyataan Membeli Kembali atas tanah SHGB Nomor 84/Kelurahan Sukagalih antara Penggugat dengan Tergugat I. 3.6. Bahwa kemudian oleh penggugat dibuatlah Akta Pengiktan Jual beli dan Akta Surat Kuasa Menjual serta Akta Pernyataan Bersama masing-masing yang diberi Nomor oleh Tergugat II dengan Nomor 23, 24, dan 25 kesenuianya tertanaggal 26-02-2016 (dua puluh enam Februari dua ribu enam belas).

4.

Bahwa kemudian Tergugat II menolak dengan tegas dalii Penggugat pada Point 6 gugatan yang menyebutkan : Jangan hawatir kita saling percaya dan komitmen, dalil yang demikian adalah suatu kebohongan karena Tergugat II tidak pernah berbicara seperti itu. Akta-akta yang dibuat oleh Tergugat II adalah atas permintaan Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat dan atas permintaan tergugat II, karena Tergugat tidak mempunyai kepentingan untuk hal ini.

.


5.

Bahwa setelah beberapa minggu kemudian Tergugat II beberapa kali menemui Penggugat di Rumahnya dan Penggugat didak pernah ada keberatan atas Akta yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan bahkan suatu saat Penggugat menyuruh datang Tergugat II ke rumah Penggugat yang menyebutkan bahvva tanah dan bangunan rumahnya ada yang akan membeli, dan meminta agar dilakukn pengecekan Sertifikat pada BPN yang untuk pengecekan ini penggugat memberi biaya pengecekan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Tergugat II, sehingga nyata dan terbukti tidak ada persoalan tentang Akta-akta yang telah ditandatanganinya. Dalil Penggugat dalam gugatannya Point 6 mohon dikesampingkan dan ditolak.

6.

Bahwa beberapa bulan kemudian Penggugat pun menyuruh Tergugat II untuk datng kerumahnya untuk mengambil penukaran Cek yang terjadi kesalahan tulis dan Tergugat II pun mendatangi rumah Penggugat untuk mengambil Cek sebesr Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sebagai penggaanti Cek yang salah. Berdasarkan hal tersebut nyata dan terbukti bahvva tidak ada keberatan atas Akta-akta yang sudah di tandatangani Penggugat.

7.

Bahwa tidak mungkin dibuat Akta Perjanjian Hutang antara Tergugat I clan Penggugaat karena Penggugat sendiri kesulitan keuangan untuk membayar tanah dan bangunan yang akan dilelang Bank, sehingga dalil Penggugat yang mengatakan Pengakuan Hutang bukan Pengikatan Jual beli tidak tepat ;

8.

Bahwa pembuatan Akta-akta oleh Tergugat II untuk Penggugat dan Tergugat I adalah kehendak Penggugat yang pada saat ilu didampingi Kuasa Hukumnya dan kehendak Tergugat I .

9.

Bahwa Penggugat berwenang Hukum dan tidak cacat Hukum alasan Penggugat berkeberatan terhadap Akta Pengikatan Jual beli Nomor 23 dan Akta Surat Kuasa Menjual Nomor 24 serta Akta Pernyataan

Bersama Nomor 25

kesemuanya tertanggal 26-02-2016 (dua puluh enam Februari dua ribu enam belas) adalah sangat tidak beralasan. Berdasarkan hal-hal lersebul diatas kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadill untuk : -

Menerima dan mengabulkan JAWABAN Tergugat II secara keseluruhan.

-

Menolak Gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.


ATAU : Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya berdasarkan Ketuahanan Yang Maha Esa ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut pihak Turut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 03 Mei 2016 sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : 1.

Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan Turut Tergugat ;

2.

Bahwa Turut Tergugat berpendirian perkara ini adalah murni perkara perdata antara pihak Penguggat Tergugat I dan Tergugat II yang tidak ada keterkaitan dengan Turut Tergugat dan telah terbukti pula baik pada posita maupun petitum dalam surat gugatan Penggugat tidak terdapat perbuatan Turut Tergugat yang merugikan kepentingan pihak lain (dalam hal ini Penggugat), maka Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan mengeluarkan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini ;

3.

Kualitas Penggugat ; Bahwa Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan aquo, dikarenakan sesuai data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Bandung in casu Turut Tergugat, tanah yang menjadi objek sengketa yaitu Hak Guna Bangunan No. 84/Sukagalih adalah atas nama Billiyanto, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan objek sengketa ;

DALAM POKOK PERKARA : 1.

Bahwa apa yang telah Turut Tergugat kemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap berlaku mutatis mutandis dengan bagian pokok perkaranya ;

2.

Bahwa Turut Tergugat memolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali dalam halhal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Turut Tergugat ;

3.

Bahwa untuk memperjelas jawaban Turut Tergugat kami sampaikan posisi sertifikat yang menjadi objek perkara aquo yaitu sertifikat hak guna bangunan No. 84/Sukagalih Gambar Situasi tanggal 12-11-1991 No. 8931/1991 luas 76 m2


terakhir tercatat atas nama Billiyanto, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 46/2014 yang dibuat oleh Ari Prio Buntoro, SH selaku PPAT ; 4.

Bahwa proses berdasarkan :

administrasi pertanahan

tersebut pada angka 3

diatas

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / kepala Badan Pertanahan Nasional serta penjelasannya No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ; Atas dasar seluruh uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Yth. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan memutus : 1.

Menerima eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

2.

Mengeluarkan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini ;

3.

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

4.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri

Bandung telah menjatuhkan putusannya tertanggal 25 Oktober 2016, Nomor: 13/Pdt.G/2016/PN.BDG, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONPENSI : DALAM EKSEPSI : -

Menolak eksepsi Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA : -

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI : 1)

Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi sebahagian ;

2)

Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23, tertanggal 26 Februari 2014 yang dibuat TERGUGAT d.rk dengan PENGGUGAT d.rk dihadapan TURUT TERGUGAT I d.rk tersebut;

3)

Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Kuasa Menjual / Melepaskan Hak Nomor 24, tertanggal 26 Februari 2014 yang dibuat


TERGUGAT d.rk dengan PENGGUGAT d.rk dihadapan TURUT TERGUGAT I d.rk tersebut; 4)

Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan huktun mengikat Akta Penyataan Bersama Nomor 25, tertanggal 26 Februari 2014 yang dibuat oleh TERGUGAT d.rk dan PENGGUGAT d.rk dihadapan TURUT TERGUGAT I d.rk. ;

5)

Menyatakan jual beli atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 84/Kelurahan Sukagalih, Gambar Situasi tanggal 12-11-1992 Nomor 8931/1992 seluas 76 M2 terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Wilayah Bojonagara,

Kecamatan

Sukajadi,

Kelurahan

Sukagalih

yang

dilakukan

TERGUGAT d.rk (penjual) dengan PENGGUGAT d.rk (pembeli) dengan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23, tertanggal 26 Februari 2014 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ; 6)

Menyatakan perbuatan TERGUGAT d.rk yang karena sampai batas waktu tanggal 26 Juni 2014 sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Akta Penyataan Bersama Nomor 25, tertanggal 26 Februari 2014, tidak membeli kembali tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 84/Kelurahan Sukagalih, Gambar Situasi tanggal 12-11-1992 Nomor 8931/1992 seluas 76 M2 terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Wilayah Bojonagara, Kecamatan Sukajadi, Kelurahan Sukagalih, adalah sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap PENGGUGAT d.rk ;

7)

Menyatakan jual beli atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 84/ Kelurahan Sukagalih, Gambar Situasi tanggal 12-11-1992 Nomor 8931/1992 seluas 76 M2 terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Wilayah Bojonagara,

Kecamatan

Sukajadi,

Kelurahan

Sukagalih

yang

dilakukan

TERGUGAT d.rk (penjual) dengan PENGGUGAT d.rk (pembeli), sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 46/2014, tanggal 17 November 2014 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I d.rk adalah sah dan mengikat secara hukum ; 8)

Menyatakan peralihan hak dan baliknama atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 84/ Kelurahan Sukagalih, Gambar Situasi tanggal 12-11-1992 Nomor 8931/1992 seluas 76 M2 terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Wilayah Bojonagara, Kecamatan Sukajadi, Kelurahan Sukagalih dari TERGUGAT d.rk kepada PENGGUGAT d.rk di Kantor TURUT TERGUGAT II d.rk adalah sah dan mengikat secara hukum ;


9)

Menyatakan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No :84/ Kelurahan Sukagalih Gambar Situasi tanggal 12-11-1992 Nomor 8931/1992 seluas 76 M2 terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Wilayah Bojonagara, Kecamatan Sukajadi, Kelurahan Sukagalih terhitung sejak tanggal 17 November 2014 telah menjadi milik sah PENGGUGAT d.rk ;

10) Menyatakan

perbuatan

TERGUGAT

d.rk

yang

terhitung

sejak

tanggal

17 November 2014 hingga diajukan gugatan ini tetap menguasai dan menempati tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 84/ Kelurahan Sukagalih, adalah sebagai penguasaan dan menempati tanpa alas hak yang sah, dan karenanya merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT d.rk ; 11) Menghukum TERGUGAT d.rk dan atau pihak lain yang menerima hak dari padanya, untuk secara suka rela dan tanpa syarat apapun mengosongkan serta menyerahkan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor :84/Kelurahan Sukagalih kepada PENGGUGAT d.rk, selaku pemilik yang sah, bilamana perlu melalui upaya paksa dengan menggunakan alat-alat keamanan negara ; 12) Menghukum

Terggat

dalam

Rekonpensi

untuk

membayar

uang

paksa

(dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari lalai mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan SHGB No. 84/Kel. Sukagalih aquo kepada Penggugat dalam Rekonpensi terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) ; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -

Menghukum Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 3.096.000,- (tiga juta sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

-

Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi selain dan selebihnya ; Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 152/

Pdt.B/2016/PN.BDG, yang dibuat oleh SUGENG WAHYUDI,S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 25 Oktober 2016 Nomor : 13/Pdt.G/2016/PN.BDG, pada tanggal 15 Nopember 2016, permohonan banding

tersebut

masing-masing

telah

diberi

tahukan

kepada

pihak

Turut


Terbanding/Turut Tergugat dan kepada Terbanding II/Tergugat II, pada tanggal 22 November 2016, dan pemberitahunan pernyataan banding kepada Terbanding I/Tergugat I berdasarkan surat Nomor : W11.U1/

/HT

02.02/XI/2016, tanggal

November 2016, perihal mohon bantuan pemberitahunan pernyataan banding Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung yang ditanda tangani oleh SUSILO N.B, S.H.,M.H., Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bandung secara patut dan seksama ; Menimbang, bahwa dalam perkara a quo baik Pembanding/Penggugat dan Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, maupun Turut Terbanding/Turut Tergugat tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding ; Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 13/Pdt.G/2016/PN.Bdg. Jo. Nomor : 152/Pdt.B/2016/PN. PN.BDG, yang ditandatangani oleh SHELLY DIANA CHRISTIANTI Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 13 Desember 2016, dan tanggal 22 Desember 2016, telah memberitahukan kepada para pihak dalam perkara a quo, untuk Mempelajari Berkas (Inzage) Nomor : 13/Pdt.G/2016/PN.BDG, tertanggal 25 Oktober 2016, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung secara patut dan seksama; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo beserta surat-surat yang terlampir dalam perkara a quo tersebut, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 25 Oktober 2016, Nomor : 13/Pdt.G/2016/PN.BDG, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo, karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat


Pertama dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding ini ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25 Oktober 2016, Nomor : 13/Pdt.G/2016/PN.BDG, berdasarkan hukum harus dipertahankan dan dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan maka berdasarkan hukum kepada Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara a quo, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagai mana tersebut dalam amar putusan ini ; Memperhatikan Undang-undangan yang berlaku khususnya Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; MENGADILI: 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25 Oktober 2016, Nomor : 13/Pdt.G/2016/PN.BDG, yang dimohonkan banding tersebut ; 3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikian

diputus

dalam

sidang

permusyawaratan

Majelis

Hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 oleh kami DR (HC) SATRIA.U.S.GUMAY,S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung selaku Ketua Majelis, dengan SYAFARUDDIN,S.H., dan DJERNIH SITANGGANG,Bc.Ip.,S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota,


putusan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu SOETJIPTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ; Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

SYAFARUDDIN,S.H.

DR (HC) SATIRA.U.S.GUMAY,S.H.

Ttd. DJERNIH SITANGGANG,Bc.Ip.,S.H.,MH. Panitera Pengganti : Ttd. S O E T J I P T O. Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai

Rp.

6.000,-

2. Biaya Redaksi putusan

Rp.

5.000,-

3. Biaya Pemberkasan

Rp 139.000,-

Jumlah

Rp 150.000,-


PT.BDG

Recommend Documents