PT.BDG

P U T U S A N Nomor : 255/PDT/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ; Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PAULUS ARIFIN. Bertempat tinggal di Kota Bandung Jalan Terusan Pasir Koja

Nomor

109

B

Kelurahan

Panjunan

Kecamatan

Astanaanyar. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : SYACHRULLAH Konsultan

TAHIR,

Hukum

Pengacara

&

SH.

Advokat

berkantor

Penasehat

pada

Hukum

Pengacara

Kantor berkantor

A. dan

Advocat di

/

Jalan

Leuwianyar B 15, Tlp. 52027772 Kota Bandung; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2016 ; Sebagai Pembanding, semula sebagai Penggugat ;

MELAWAN:

1. PT. BANK BUMI PUTRA TBK, Beralamat di jalan Ir. H. Juanda No. 62 Kota Bandung, fax (022) 4265150, telp (022) 4265100, depan dealer SUZUKI, samping Bank Danamon, sekarang BANK MNC ; Sebagai Terbanding I, semula sebagai Tergugat I ; 2. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDUNG, beralamat di Jalan Asia Afrika Nomor 114 Kota Bandung ; Sebagai Terbanding II, semula sebagai Tergugat II ; 3. PEMERINTAH R.I Cq. MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BPN

KANWIL

BADAN

PERTANAHAN

NASIONAL

PROPINSI JAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR BADAN

halaman 1 dari 39 halaman perkara No255/PDT/2017/PT.BDG.

PERTANAHAN

NASIONAL

KABUPATEN

DT

II

BANDUNG, berkedudukan di Komplek PEMDA Soreang Kab. Bandung ; Sebagai Terbanding III, semula sebabgai Tergugat III; 4. DAUD ANTONIUS SANJAYA, Partikulir Bertempat tinggal di Kota Bandung Jalan Kuta Wangun Nomor 3 Rt. 006, Rw. 003 Kelurahan Cibaduyut Wetan Kecamatan Bojongloa Kaler, dalam hal ini memberi kuasa kepada : SARI ANETA,S.H., Advokat pada Kantor Hukum SARI ANETA & PARTNERS, beralamat di Jalan Pasir Salam Raya I No. 3 Kel. Ancol, Kec. Regol, Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 0403/SAP.prngseab/1116, tanggal 18 November 2016 ; Sebagai Terbanding IV, semula sebagai Tergugat IV; 5. YUDI KURNIAWAN, Partikulir Bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Komplek Taman Kopo Indah III Blok C4 Nomor 38 ; Sebagai Terbanding V, semula sebagai Tergugat V; 6. LUSI FELISHA, Partikulir Bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Komplek Taman Kopo Indah III Blok C4 Nomor 38 ; Sebagai Terbanding VI, semula sebagai Tergugat VI ; Dan : NOTARIS / PPAT DESIANA CHAFSAH, SH. Berkantor di Jl. Grend Hotel Nomor 31 Lembang Kabupaten Bandung, ; Sebagai Turut Terbanding, semula sebgai Turut Tergugat ; Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 26 Mei 2017, Nomor 255/PEN/PDT/2017/PT.BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;


Telah pula membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan putusan perkara, Nomor : 175/Pdt.G/2015/PN.Blb, tanggal 13 Juli 2016 tersebut ; TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung pada tanggal 26 Oktober 2015 dalam register perkara perdata gugatan No. 175/Pdt.G/2015/PN.Blb, telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara perdata Mahkaimah Agung Republik Indonesia, Tanggal 06 September 2011. nomor 1096K/PDT/2010. yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap, yang secara jelas dan nyata dan berdasarkan hukum dan apabila, dimohon oleh yang menang dalam perkara perdata tersebut harus dilaksanakan oleh pihak Pengadilan Negeri Klas IA Bale Bandung;

2. Bahwa Amar Putusan Mahkamah Agung tanggal 06 September 2011 Nomor: 1096K/PDT/2010 secara jelas dan nyata serta berdasarkan hukum sebagai berikut; MENGADILI Mengabulkan permohonan Kasasi Dari Pemohon Kasasi PT.BANK BUMI PUTERA TBK tersebut ; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, No: 44/PDT/2009/PT BDG, Tanggal 06 Maret 2009 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No: 09/Pdt.G/2008/PN.BB, Tanggal 06 Agustus 2008; MENGADILI SENDERI Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat I; Dalam Pokok Perkara: 1.

Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;

2.

Menyatakan Akta Pengakuan Hutang atas pengambilan barang Tanggal 18 Januari 2001 adalah sah demi hukum;

3.

Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang di ajukan Penggugat dalam perkara ini;

4.

Menyatakan Tergugat I melakukan wanprestasi kepada Penggugat;


5.

Menghukum Tergugat I membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.3.872.000.000, (Tiga milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) secara seketika dan sekaligus dibayar kepada Penggugat;

6.

Menyatakan sah dan berharga Sita Persamaan No: 09/PDT.G/2008/PN.BB, Tanggal

29

Juli

2008

sesuai

dengan

Berita

Sita

Persamaan

No

09/Pdt.G/2008/PN.BB Tanggal 5 Agustus 200; 7.

Menolak Gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya; Menghukum Pemohon Kasasi/ Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa Tergugat IV yaitu Tuan DAUD ANTONIUS SANJAYA. berdasarkan kutipan Risalah lelang Nomor 987/2015. Tertanggal 18 Agustus 2015 Atas objek lelang berupa : - Sebidang tanah berikut bangunan yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 54 Desa Parungserab. terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung,

Kecamatan

Katapang.

Sekarang

Kecamatan

Soreang,

Desa

Parungserab, Seluas 1300M2 (seribu tiga ratus meter persegi), tercatat atas nama YUDI KURNIAWAN/ Tergugat V, berikut bangunan berdiri diatasnya, setempat lebih dikenal dengan Kampung Sukaluyu jalan raya dari soreang ke cipatik, Nomor. 65, RT 03,RW 02, Desa Pameungpeuk, Kecamatan Soreang. Kabupaten Bandung; -

Bahwa secara jelas dan nyata dan berdasarkan hukum, tanah berikut bangunan tersebut, atau setempat lebih dikenal dengan Kampung Sukaluyu jalan raya Soreang Ke Cipatik Nomor.65 Rt 03,Rw.02 Desa pameungpeuk kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, yang telah dibeli oleh Tergugat IV, secara yuridis formil jika dilihat dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 06 September 2011, Nomor 1096K/Pdt/2010 Yang Telah mempunvai kekuatan hukum tetap, secara yuridis formil telah menjadi hak dari pemenang dalam putusan tersebut diatas dalam hal ini menjadi hak dari Paulus Arifin;

-

Bahwa

Pelaksanaan

Lelang

yang

dilakukan

MENTERI

KEUANGAN

Rl

DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN JAWA BARAT KPKNL BANDUNG YANG TERTUANG DALAM KUTIPAN RISALAH LELANG NO: 987/2015 YANG SERTIFIKATNYA NOMOR 54/Desa Parungserab, yang telah dibalik nama keatas nama Pemenang Lelang Yaitu Tergugat IV,


oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung, Tertanggal 16-09-2015 Adalah secara jelas dan berdasarkan hukum merupakan Perbuatan Melawan Hukum: -

satu dan lain jika dibandingkan dengan Tanggal bulan tahun putusan MA No: 1096K/PDT/2011. vans diputus pada tanggal 06 September 2011. yang secara jelas dan nyata telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

-

Dengan Tanggal, Bulan Tahun Risalah Lelang yaitu tanggal 18 Agustus 2015 yang dipakai dasar oleh Badan Pertanahan kabupaten Bandung untuk membalik Nama Sertfikat Hak Milik Nomor: 54/ Desa Parungserab Keatas nama Tergugat IV;

-

secara jelas dan nyata dan berdasarkan hukum sebagai suatu perbuatan melawan hukum, dan pelelangan berdasarkan risalah lelang serta pembalik namaan sertifikat Hak Milik Nomor: 54/ Desa Parang Serab oleh Badan pertanahan Kabupaten Bandung keatas nama Tergugat IV secara jelas den berdasarkan hukum harus batal demi hukum; Bahwa, perbuatan melawan hukum tersebut terbukti dari surat-surat

keberatan yang diajukan Kepada instansi yang menangani pelelangan tanah berikut bangunan tersebut diatas, antara lain :

1. Bukti PI Surat Tanggal 19 Juni 2015. Tentang Surat Permohon Penangguhan Pelaksanaan Lelang berdasarkan Hak Tanggungan No: 362/2006, Tanggal 05 Oktober 2006, dan Sertifikat Hak Tanggungan No: 6000/2006, Tgl 29 November 2006 Yang diajukan oleh Pemohon Lelang Eksekusi PT. BANK BUMI PUTERA TBK; Berikut bukti Tanda Terima surat dari Kantor Pelavanan Kekayaan Negara Tanggal 08 Juni 2015;

2. Bukti P2 Surat Tanggal 24 Mei 2015 Yang dituiukan kepada Kepala B.P.N./ KANWIL PROV.JABAR/ KEPALA KANTOR B.P.N./ KABUPATEN BANDUNG isinya Perrmohonan Penangguhan/ Pemblokiran Balik Nama Atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 5- Desa Parungserab;

3. Bukti P3 Surat Tanggal 21 mei 2015 Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Bale Bandung, isi surat Tembusan Tentang Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Eksekusi Berdasarkan Hak Tanggungan Nomor: 362/2006, Tanggal 05 Oktober 2006, Dan Sertifikat Hak Tanggungan No: 600/2006, Tanggal 29 November 2006, Yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi PT BANK BUMI PUTERA TBK;


4. Bukti P.4 Surat Tanggal 23 September 2015, Yang Dituiukan kepada Bapak Ketua paengadilan Tinggi Bandung: Yang isinya. Permohonan Perlindungan Hukum Atas Pelaksaan Eksekusi Lelang berdasarkan hak Tanggungan Nomor 3622006 Tgl 05-10-2006. Dan dan Setifikat Hak Tanggungan Nomor 6000/2006, Tanggal 29 September 2006, Yang Diajukan oleh P e m o h o n E k s e k u s i PT Bank Bumi Patera TBK;

5. Bukti: P-5 Surat Tanggal 26 Juni 2015, Yang dituiukan Kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia: Isinya Permohonan Fatwa Perlindungan Hukum Atas Akan Dilaksakannya Eksekusi berdasarkan Hak Tanggungan Nomor 362/2006, Tanggal 5 Oktober 2006 Dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 6000/2006, Y;ing diajukan oleh Pemohon Eksekusi PT. Bank Bumi Putera Tbk;

6. Bukti. P-6 Surat Pembayaran P.B.B. dari tahun 2013 sampai Tahun 2014, Yang pemayaranya selalu dibayar oleh Penggugat, Dimana Untuk Membalik nama sertifikat Hak Milik No: 54/Desa Parungserab keatas nama Tergugat IV di BPN Kabupaten Bandung, harus Dilampirkan bukti Pembayaran PBB tersebut ; Disamping berdasarkan alasan dan keberatan tersebut diatas untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tertanggal 06 September 2011 Nomor: 1096K/Pdt/2010, Penggugat, melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas la Bale Bandung: 1. Berdasarkan Surat Panggilan Teguran tanggal 14 September 2015 No: 865/PDT/DEL/2015/PN.BDG

Jo

No:

29/PDT.EKS/G/2015/PN.BLB

Telah

Memanggil pada Hari Kamis Tanggal 17 September 2015, Jam 10.00WIB, paulus Arifin dan Yudi Kurniawan ; 2. Dan

berdasarkan

PENETAPAN

NO:

29/PDT.Eks/G/2015/PNBLB.

Jo

No:

1096K/Pdt/2010. Jo No: 44/Pdt/2009/PT. BDG. Jo No: 09/Pdt.G/2006/PN.BB dikeluarkan PENETAPAN ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Eksekusi tersebut diatas; 2. Meminta Bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung, agar supaya memerintahkan kepada jurusita/ jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA khusus Bandung untuk memanggil secara patut dan sah menurut hukum kepada: PT. BANK BUMI PUTERA TBK, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman nomor 258 kota Bandung, Sebagai TERMOHON EKSEKUSI II. Dahulu Tergugat II/ Terbanding II/ Termohon Kasasi;


3. Memerintahkan kepada jurusita/ jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas IA Bale Bandung, untuk memanggil secara patut dan sah menurut hukum kepada: YUDI KURNIAWAN. bertempat tinggal di Komplek Taman Kopo Indah HI, Blok C4 38, Kabupaten Bandung sebagai TERMOHON EKSEKUSI. Dahulu Tergugat I Terbanding 1/ Turut Termohon Kasasi; NOTARIS/ PPAT DESIANA CHAFSAH SH. Berkantor di Jalan Grand hotel nomor 31. Bandung, sebagai TERMOHON EKSEKUSI III. Dahulu Turut Tergugat 1/ Turut Terbanding 1/ Turut Termohon Kasasi II: PEMERINTAH RI Cq MENTRI NEGARA AGRARIA/ KEPALA B.P.N. KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DT II BANDUNG Berkedudukan di Komplek PEMDA, Soreang Kabupaten Bandung, Sebagai TERMOHON KASASI IV. Dahulu Turut Tergugat II/ Turut Terbanding II/ Turut Termohon Kasasi III: Agar supaya ia/ mereka datang menghadap kepada kami Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Bale Bandung, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Klas IA Bale Bandung. Jalan Jaksa Naranaxa Bale Fndah Kabupaten Bandung, pada Hari: - KAMIS Tanggal 10 SEPTEMBER 2015 Jam: 10.00 WIB;PERLU UNTUK

DITEGUR AGAR DALAM TENGGANG: 8 (Delapan) hari setelah ditegur melaksanakan isi Putusan Makamah Agung Rl Tanggal 06 September 2011, Nomor: 1096K/Pdt/2011, Jo No: 44/Pdt/2009/PT.Bdg, Jo No: 09/Pdt.G/ 2008/PN.BB yang telah Mempunyai kekuatan hukum tetap, secara baik-baik dan sukarela; Menyatakan bahwa Panggilan ini dapat dilaksanakan baik pada waktu, jam kerja maupun diluar jam kerja sampai dengan selesai; Bahwa terhadap Permohonan pemohon eksekusi tersebut diatas telah pula diajukan Permohonan Sita Eksekusi, yang mana terhadap permohonan Sita Eksekusi Telah Dibuat PENETAPAN NO: 29/Pdt.eks/G/2015/PN.BB. Jo Nomor: 1096K7Pdt/2010 Jo Nomor: 44/Pdt/2009/PT.Bdg. Jo Nomor: 09/Pdt.G/2008/PN.BB : Yang isinya sebagai berikut : MENETAPKAN;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Eksekusi tersebut diatas;


2. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Klas LA Bale Bandung, jika ia berhalangan karena tugas pekeijaan lain Supaya diganti oleh wakilnya yang sah dengan disertai : 2 (Dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk melaksanakan sita eksekusi Terhadap: - Sebidang tanah berikut bangunan Hak Milik Nomor: 54/Desa ParungSerab, Terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Katapang, Desa Parungserab/ Pameungpeuk, Luas 1300 M2 (Seribu Tiga Ratus Meter Persegi) Dalam Gambar Situasi Tanggal: 20 Pebruari 1991, Nomor 807/ 1991, setempat dikenal sebagai Blok Saluyu/ Jalan Raya Cipatik Nomor 52;

3. Menyatakan bahwa pekeijaan ini dapat dilaksanakan baik pada Waktu jam keija maupun diluar jam keija sampai dengan selesai;

4. Menyatakan bahwa biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini menurut hukum untuk sementara waktu dibebankan kepada Pemohon eksekusi yang akan diperhitungkan kemudian dengan kewajiban pihak Termohon Eksekusi. Demikian ditetapkan di Bale Endah, Kabupaten Bandung, Pada Hari Senin Tanggal 12 Oktober 2015. Bahwa dengan ditetapkan Permohonan Sita Eksekusi Tersebut diatas, oleh Penggugat diajukan permohonan Pelaksanaan Lelang Eksekusi akan tetapi oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bale Bandung, Permohonan Eksekusi Lelang tidak dikabulkan dengan alasan objek sengketa yaitu Tanah berikut bangunan Hak Milik No: 54/Desa Parungserab, telah dilakukan pelelangan oleh Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat, KPKNL Bandung ; dan berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor: 987/2015, Tanggal 18 Agustus 2015, telah dibeli oleh DAUD ANTONIUS SANJAYA/ TERGUGAT IV; Apalagi Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Parungserab, oleh pihak BPN Kabupten Bandung berdasarkan risalah Lelang telah pula dibalik nama ke atas nama Tergugat IV, dan sudah barang Tergugat IV, diajukan atas Pengosongan tanah berikut bangunan tersebut, maka adalah berdasarkan hukum Pengugat melalui surat gugatan ini Mengajukan Sita Konservatoir atas tanah berikut bangunan yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 54/ Desa Parungserab. Dan apabila oleh Tergugat IV telah diajukan Permohonan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan atas dasar Kutipan Risalah lelang Maka jelas dan Nyata serta beralasan

dan

berdasarkan

hukum

permohonan

dimaksud

sebagai

patut

dinyatakan tidak dapat dilaksanakan atau tidak patut dilaksanakan karena Tergugat


IV berdasarkan Putusan MA Nomor: 1096K/Pdt/2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bukanlah pihak yang berhak atas objek tersebut: Bahwa, untuk adanya kepastian hukum dan tidak adanya pihak yang dirugikan sebagai akibat dari pada pelaksanaan eksekusi lelang atas tanah berikut bangunan yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik nomor 54/ Desa Parungserab, yang secara pasti akan merugikan Penggugat; yang note bene Penggugat tidak bisa melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1096K/Pdt/2010. yang terhitung mulai Tanggal 06 September 2011, Telah mempunyai kekuatan Hukum tetap Maka adalah wajar jika Penggugat menuntut ganti rugi sesuai apa yang diputuskan oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1096K/Pdt/2010 sebesar Rp.3.872.000.000 (Tiga Milyar Delapan Ratus tujuh puluh dua juta rupiah) kepada tergugat IV, yang harus dibayar dengan seketika dan sekaligus; Dengan dilanggarnya secara perbuatan melawan hukum atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1096K/Pdt/2010, yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap, oleh Tergugat IV dan institusi yang terkait dalam pelelangan atas tanah berikut bangunan dan Tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 54 / Desa Parungserab, Penggugat sebelumnya mengajukan tuntutan pokok perkara terlebih dahulu memohon tuntutan Provisi yaitu yang pada pokoknya agar Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan yang akan atau telah diajukan oleh Tergugat IV, atas tanah berikut bangunan yang tertuang dalam sertifikat Hak Milik Nomor: 54/ Desa Parungserab, setempat lebili dikenal sebagai Jalan Raya Soreang ke Cipatik Nomor: 65, RT 03, RW 02, Desa Parungserab,Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung tersebut ditunda/ ditangguhkan sampai perkara gugatan ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap; Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka adalah beralasan dan berdasarkan hukum Penggugat memohon kepada; Yth. bapak ketua pengadilan negeri klas ia bale bandung cq yth majelis hakim yang memeriksa mengadili perkara perdata ini, untuk sudi kiranya berkenan untuk memutuskan : PRIMAIR : DALAM PROVISI:

1. Menerima dan mengabulkan tuntutan provisi penggugat tersebut;


2. Memerintahkan agar pelaksanaan eksekusi pengosongan dalam perkara perdata ini, atas objek berupa tanah berikut bangunan yang tertuang dalam sertifikat hak milik no: 54/desa parungserab, setempat lebih dikenal sebagai jalan raya dari soreang ke cipatik nomor: 65, rt 03, rw 02, desa parungserab,kecamatan soreang, kabupaten bandung tersebut tidak dilaksanakan atau ditangguhkan/ ditunda sampai dengan perkara perdata ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap; Dalam pokok perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat tersebut seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan penggugat dalam perkara ini

3. Menyatakan sah menurut hukum dan menurut keputusan mahkamahah agung republik indonesia, tanggal 06 september 2011, no: 1096k/pdt/2010. Penggugat adalah pemilik sah atas sebedang tanah yang tertuang dalam sertifikat hak milik nomor: 54/desa parungserab, terletak di propinsi jawa barat, kabupaten bandung,kecamatan

katapang,

sekarang

kecamatan

soreang,

desa

parungserab, luas 1300m2 (seribu tiga ratus meter persegi) yang diuraikan dalam gambar situasi, tanggal 20 pebruari 1991 no: 807/1991, setempat dikenal sebagai blok rahayu, jalan raya soreang ke cipatik nomor 65;

4. Menyatakan perbuatan tergugat iv, membeli berdasarkan kutipan risalah lelang tanggal 18 agustus 2015, no: 987/2015 dan menguasai tanah berikut bangunan yang tertuang dalam sertifikat hak milik nomor 54/desa parungserab, terletak di propinsi jawa barat kabupaten bandung kecamatan katapang, sekarang kecamatan soreang, desa parungserab, luas 1300m2 (seribu tiga ratus meter persegi) yang diuraikan dalam gambar situasi, tanggal 20 pebruari 1991 no: 807/1991, setempat dikenal sebagai blok rahayu, jalan raya soreang ke cipatik nomor 65, rt 03, rw 02, desa parungserab, kecamatan soreang, kabupaten bandung, tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;

5. Menghukum tergugat iv untuk menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong dan baik;

6. Menyatakan tergugat iv dan tergugat v membayar ganti rugi sebesar rp. 3.872.000.000 (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah), sesuai y/ing tercantum dalam keputusan mahkamah agung republik indonesia nomor 1096k/pdt/2010, tanggal 06 september 2011;


7. Menyatakan sah demi hukum putusan mahkamah agung republik indonesia, tanggal 06 september 2011, nomor 1096k/pdt/2011;

8. Menghukum para tergugat dan 11jrut tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam perkara ini;

9. menguatkan putusan dalam provisi tersebut diatas; 10. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Subsidair: - Memberikan putusan dalam provisi dan dalam pokok perkara dalam perkara perdata gugatan dalam perkara ini yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut: JAWABAN TERGUGAT I : DALAM EKSEPSI Gugatan Penggugat Kabur, Tidak Jelas (Obscuur Libel) Oleh Karena Posita Dengan Petitum Tidak Berkesesuaian/Tidak Saling Mendukung Dan Antara Posita Dengan Petitum Saling Bertentangan/ Kontradiktif: Bahwa Gugatan Penggugat SESUNGGUHNYA sangat TIDAK JELAS/KABUR ATAU OBSCUR LIBEL terutama tentang : A. Hubungan Antara Posita Gugatan Dengan Petitum Gugatan Tidak

Jelas/Kabur

Atau Obscuur Libel atau Dengan Kata lain Petitum Tidak Sejalan Dengan Dalil Gugatan (Posita):

1. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini sesungguhnya mengandung CACAT FORMIL oleh karena Petitum Gugatan tidak bersesuaian/tidak sejalan dengan Posita Gugatan atau dengan kata lain terdapat inkonsistensi antara Petitum dengan Posita. Ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitum dalam Gugatan Penggugat, dapat Tergugat I sampaikan sebagai berikut: Dalil Gugatan (Posita) halaman 5 pada bagian bawah : Pada intinya dalam dalil gugatan (Posita) butir 5. Penggugat menuntut ganti rugi sesuai apa yang diputuskan oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


Nomor :1096 K/Pdt/2010 sebesar Rp.3.872.000.000, (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) hanya kepada Tergugat IV yang harus dibayar dengan seketika dan sekaligus; Sedangkan dalam Petitum Primair yang ke-6, Penggugat meminta sebagai berikut: "Menyatakan Tergugat IV Dan Tergugat V Membayar Ganti Rugi Sebesar Rp.3.872.000.000 (Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah), Sesuai Yang Tercantum Dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1096k/Pdt/2010 Tanggal 06 September 2011" ;

2. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat I pada butir 1 tersebut diatas, menunjukkan secara tegas dan jelas bahwa Petitum Gugatan tidak bersesuaian/tidak sejalan dengan Posita Gugatan atau dengan kata lain terdapat inkonsistensi antara Petitum dengan Posita, dimana pada satu sisi tepatnya dalam dalil gugatan (Posita) halaman 5 pada bagian bawah, Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp.3.872.000.000,- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) hanya kepada Tergugat IV, Sedangkan pada sisi lain tepatnya pada petitum primair yang ke-6, yang diminta oleh Penggugat untuk dihukum mengganti kerugian kepada Penggugat adalah 2 (dua) Pihak, yakni Tergugat IV dan Tergugat V

3. Bahwa dengan mengacu pada uraian Jawaban Tergugat 1 butir 1 dan butir 2 tersebut diatas, menunjukkan dan sekaligus membuktikan secara tegas dan jelas bahwa Gugatan Penggugat sesungguhnya tidak sempurna atau cacat formil dimana terdapat ketidaksesuaian/tidak sejalan antara Petitum Gugatan pada satu sisi dengan Posita Gugatan di sisi lainnya dan hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip dasar Perumusan gugatan yang sempurna dimana harus ada kesesuaian antara posita dengan petitum gugatan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan untuk tidak dapat diterima (niet

ontvankelijke Verklaard); Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 8 Rv, dan telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menyebutkan : "Gugatan kabur (kabur) atau tidak

sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima ".


Dan sejalan juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 21 Agustus 1974 Reg. No.565K/Sip/l973, yang pada intinya menyatakan: "Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima ". Didukung pula oleh Pendapat Para Ahli, antara lain MYahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang beijudul "Hukum Acara Perdata, Terbitan Sinar Grafika, Cetakan Ke-2, pada halaman 66 yang menegaskan sbb " Masalah lain yang harus diperhatikan, petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. ... Petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta /akta yang dikemukanan dalam posita. ....Apabila terjadi sating bertentangan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (Obscuur Libel)".

4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terbukti dengan sangat jelas dan meyakinkan

bahwa

gugatan

Penggugat

sesungguhnya

adalah

TIDAK

JELAS/KABUR (Obscuur Libel) oleh karena antara Posita Gugatan Dengan Petitum Gugatan tidak saling berkesesuaian/tidak, sejalan, oleh karena itu gugatan

tersebut

harus

dinyatakan

untuk

tidak

dapat

diterima

(niet

ontvankelijke Verklaard); B. Hubungan Antara Posita Gugatan Dengan Petitum Gugatan Saling Bertentangan/Kontradiktif:

5. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obsur libel) oleh karena dalam surat gugatan Penggugat pada bagian petitum dalam Pokok Perkara angka 4 pada pokoknya menuntut agar Pembelian lelang dan Pengusaan pisik atas obyek sengketa yang dilakukan Tergugat IV adalah tanpa hak dan melawan hukum, artinya Tergugat IV telah mengusai Pisik atas obyek sengketa yang telah di beli melalui lelang ; Petium Penggugat dalam Pokok Perkara angka 4 : 4. Menyatakan Perbuatan Tergugat Iv, Membeli Berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Tanggal 18 Agustus 2015, No : 987/2015 Dan Menguasai Tanah Berikut Bangunan Yang Tertuang Dalam Sertifikat Hak Milik Nomor :


54/Desa Parung Serab, Terletak Di Propinsi Jawa Barat , Kabupaten Bandung , Kecamatan Katapang Tersebut Adalah Tanpa Hak Dan Melawan Hukum;

6. Bahwa sedangkan, dalam dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 5 alinea ke 3, menggambarkan sekaligus menegaskan bahwasanya Tergugat IV baru akan mengajukan permohonan pengosongan, artinya Tergugat IV belum menguasai pisik dari obyek sengketa yang telah dibelinya melalui lelang; Posita gugatan Penggugat halaman 5 alinea ke 3 : "Dan apabila oleh Tergugat IV telah diajukan Permohonan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan atas dasar Kutipan Risalah Lelang maka jelas dan nyata serta beralasan dan berdasarkan hukum permohonan dimaksud sebagai patut dinyatakan tidak dapat dilaksanakan atau tidak patut dilaksanakan .." 7. Bahwa dengan demikian terbukti dengan sangat jelas, bahwasanya terdapat pertentangan/kontradiksi antara posita gugatan Penggugat dalam halaman 5 alinea ke 3 dengan Petitum Penggugat dalam pokok perkara pada angka 4, dimana disatu sisi Penggugat mendalilkan Tergugat IV baru akan mengajukan pengosongan atas obyek sengketa, sedangkan disisi lain dalam petitumnya menuntut agar pengusaan pisik atas obyek sengketa yang dilakukan Tergugat IV adalah tanpa hak dan melawan hukum ; 8. Bahwa dengan mengacu pada uraian Tergugat I pada butir 5 s/d butir 7 tersebut diatas, menunjukkan dan sekaligus membuktikan secara tegas dan jelas bahwa gugatan Penggugat sesungguhnya fidak terang dan tidak jelas (obscure libel), oleh

karena

antara

bertentangan/kontradiktif

posita

gugatan

dengan

petitumnya

sudah

selayaknya

bilamana

sehingga

saling gugatan

Penggugat dinyatakan untuk tidak dapat diterima (niet ontvankelijke Verklaard) hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.1075 K/Sip/1982, yang menyatakan: "karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima"


DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang terhonnat agar hal-hal yang

diuraikan Pada Bagian Eksepsi diatas dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Pokok Perkara ini. 2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan

Penggugat dalam surat gugatannya kecuali, terhadap hal-hal yang secara tegastegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;

“ Penjaminan Atas Obyek Sengketa Yang Diikat Dengan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Dilakukan Sesuai Dengan Prosedl R Dan Ketentuan Hukum Yang Berlaku.” 3. Bahwa Tergugat I selaku perseroan yang bergerak dalam bidang perbankan pada tanggal 15 September 2006 telah memberikan fasilitas kredit berupa Pinjaman Rekening Koran (PRK) kepada Tergugat V dan Tergugat VI sebagaimana dalam Akta Perjanjian Kredit No.42 tanggal 15 September 2006, Akta Peijanjian Kredit No.43 tanggal 15 September 2006 dan Akta Peijanjian Kredit No.44 tanggal 15 September 2006 yang ke tiga Akta Perjanjian Kredit tersebut dibuat oleh dan dihadapan Doktor Ranti Fauza Mayana, SH. Selaku Notaris Kota Bandung ;

4. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali atas fasilitas kredit yang telah diterima dan dinikmati Tergugat V dan Tergugat VI sebagaimana butir 3 tersebut diatas, Tergugat V dan Tergugat VI telah menyerahkan dan/atau memberikan jaminannya diantaranya berupa: - “ Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana temyata dalam Sertipikat Hak Milik No.54 Parungserab terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Ketapang, Desa Parungserab seluas 1300 M2 (seribu tiga ratus meter persegi) tercatat atas nama Yudi Kurniawan (Selanjutnya disebut sebagai "Obyek Sengketa");

5. Bahwa Obyek Sengketa sebagaimana tersebut diatas, yang merupakan jaminan atas pelunasan hutang Tergugat V dan Tergugat VI kepada Tergugat I diikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebagaimana ternyata dalam Grosse Sertipikat


Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.6000/2006' tanggal 29 Nopember 2006 yang berkepala "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAFIA ESA" Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.362-2006 tanggal 5 Oktober 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Desiyana Chafsah, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah (Selanjutnya disebut "PPAT") di Kabupaten Bandung (in casu Turut Tergugat);

6. Bahwa Penjaminan atas Obyek Sengketa yang diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.6000/2006 tanggal 29 Nopember 2006 dilakukan Tergugat I dengan cara tunduk dan taat serta mengacu kepada Undang-Undang No.4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan dengan Tanah (Selanjutnya disebut "UU Hak Tanggungan") sehingga penjaminan tersebut salt dan berkekuatan hukum dan sesuai dengan ketentuan dalam UU Hak Tanggungan, Sertipikat Hak Tanggungan aquo yang memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" Sertipikat Hak Tanggungan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), VIDE : Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UU Hak

Tanggungan.

7. Bahwa mengacu kepada hal-hal sebagaimana yang telah Tergugat I kemukakan pada butir 3 s/d butir 6 tersebut diatas, terbukti dengan sangat jelas dan meyakinkan bahwasanya penjaminan atas obyek sengketa yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sertipikat hak tanggungan aquo sah dan berkekuatan hukum serta mempunyai kekuatan eksekutorial; Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Obyek Sengketa Dilakukan Sesuai Prosedur Dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

8. Bahwa Tergugat I dalam mengajukan eksekusi Hak Tanggungan terhadap obyek sengketa berdasarkan pada Pasal 20 ayat (1) huruf b UU Hak Tanggungan, hal mana eksekusi hak tanggungan aquo dilakukan oleh karena Tergugat V dan Tergugat VI sejak tanggal 6 Mei 2007 telah lalai (wanprestasi) dalam membayar kewajibannya kepada Tergugat I, sehingga guna mengambil pelunasan atas piutangnya Tergugat I mengajukan Eksekusi Hak Tanggungan ; Pasal 20 ayat (1) huruf b UU Hak Tanggungan :


"Title

eksekutorial

yang

terdapat

dalam

sertipikat

Hak

Tanggungan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut lata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor lainnya "

9. Bahwa pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan atas Sertipikat Hak Tanggungan peringkat pertama No.6000/2006 tanggal 29 Nopember 2006 dilakukan dengan beberapa tahapan dari mulai Teguran (aanmaning), Sita Eksekusi sampai dengan Lelang Eksekusi, hal mana seluruh rangkaian tahapan eksekusi Hak Tanggungan aquo dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku ;

10. Bahwa lelang eksekusi atas obyek sengketa yang merupakan barang jaminan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama aquo dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, yakni tunduk dan taat serta mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Jo. UU Hak Tanggungan ;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Tergugat I uraikan diatas, maka terbukti dengan sangat jelas dan meyakinkan bahwasanya lelang eksekusi Hak Tanggugan atas obyek sengketa yang merupakan barang jaminan, dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku artinya tidak ada perbuatan melawan hukum terkait tindakan lelang jaminan dimaksud ; “ Tergugat I Selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama Atas Obyek Sengketa Yang Merupakan Barang Jaminan Yang Diikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama, Secara Hukum Memiliki Hak Privelege, Hak Yang Didahulukan Dari Pada Penggugat Guna Mengambil Pelunasan Atas Piutangnya .”

12. Bahwa Tergugat I selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.6000/2006 tanggal 29 Nopember 2006 atas Obyek Sengketa secara hukum memiliki hak yang didahulukan dalam mengambil pelunasan piutangnya di


bandingkan dengan kreditur lain (in casu Penggugat) mengingat Tergugat I memiliki Hak Privelege ;

13. Bahwa secara yuridis pengertian Privelege dirumuskan dalam Pasal 1134 ayat (1) KUH Perdata, yaitu: "Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang, sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya\J semata-mata berdasarkan sifatnya piutang"

14. Bahwa Dari ketentuan dalam Pasal diatas jelaslah. bahwasanya hak privilege atau hak istimewa itu suatu hak yang diberikan undang-undang, artinya (secara

limitatif) telah menetapkan atau menyebutkan piutang-piutang tertentu. yang didasarkan kepada sifatnya dari piutang-piutang tertentu tersebut sebagai piutang yang diistimewakan atau didahulukan, sehingga memberikan kedudukan yang lebih didahulukan kepada pemegangnya dalam mengambil pelunasan piutang dibandingkan dengan kreditor lainnya;

15. Bahwa selanjutnya berdasarkan penjelasan dalam UU Hak Tanggungan menegaskan pula sebagai berikut: "Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Dalam arti, bahwa jika debitor cidera janji, kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahulu daripada kreditor-kreditor yang lain "

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti dengan sangat jelas dan meyakinkan bahwasanya Tergugat I selaku pemegang Hak Tanggungan atas obyek sengketa yang merupakan barang jaminan yang diikat dengan Hak Tanggungan aquo, memiliki kedudukan yang diutamakan dan atau didahulukan dalam mengambil pelunasan atas piutangnya mengingat dalam tmgkatan sebagai kreditur Tergugat I merupakan kreditur preferen dan Penggugat merupakan kreditur kongkuren;


Tidak Ada Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pihak-Pihak Terkait Atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Ri Nomor :1096 K/Pdt/2010 Tanggal 6 September 2011;

17. Bahwa jika dicermati secara saksama isi putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 1096 K/PDT/2010 tanggal 6 September 2011 sangatlah jelas dan tegas bahwasanya isi dari amar putusan kasasi aquo sama sekali tidak membatalkan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.6000/2006 tanggal 29 Nopember 2006 maupun segala produk hukum yang berhubungan erat dengan Sertipikat Hak Tanggungan dimaksud, sehingga Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.6000/2006 tanggal 29 Nopember 2006 sah, memiliki kekuatan hukum dan kekuatan eksekutorial;

18. Bahwa surat-surat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatan pada halaman 3 butir 1 s/d butir 4 dan halaman 4 butir 5 sifatnya tidak mengikat secara hukum, oleh karena kewenangan untuk menangguhkan dan'atau melanjutkan eksekusi merupakan wewenang sepenuhnya dari Ketua Pengadilan Negeri, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Buku II "Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus edisi 2007, Mahkamah Agung Rl 2008, halaman 92 butir 13 yang menegaskan sebagai berikut:

13. “ Dalam hal lelang telah diperintahkan oleh Ketua Pengadilan

Negeri, maka

lelang tersebut hanya dapat ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan tidak dapat ditangguhkan dengan alasan apapun oleh pejabat atau instansi lain, karena lelang yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dilaksanakan oleh kantor lelang Negara, adalah dalam rangka eksekusi, dan bukan merupakan putusan dari Kantor Lelang Negara" ;

19. Bahwa dengan mengacu pada Buku II Pedoman Mahkamah Agung tersebut diatas, tindakan dari Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (in casu Tergugat II) atas obyek sengketa yang diikat Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.6000/2006 telah tepat dan benar, karena telah tunduk dan taat serta mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku ;


20. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Rl yang berlaku secara umum, pembeli yang beritikad baik (te goeder trouw) harus mendapatkan perlindungan hukum, oleh karena itu sudah selavaknya bilamana Tergugat IV selaku pembeli yang beritikad baik layak mendapatkan perlindungan secara hukum ;

21. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Tergugat I uraikan tersebut diatas, terbukti dengan sangat jelas dan meyakinkan bahwasanya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak-pihak terkait terhadap putusan kasasi nomor : 1096 K/Pdt/2010 tanggal 06 September 2011 sehubungan atas pelaksanaan lelang, pembelian lelang maupun surat-surat keberatan dari Penggugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, oleh karena itu sudah selayaknya bilamana dalil-dalil Penggugat aquo ditolak dan/atau dikesampingkan oleh Yang Terhormat Mejelis Hakim ; Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat I memohon dengan segala hormat kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara Nomor : 175/PDT.G/2015/PN.BB, dengan amarnya berbunyi sebagai berikut: DALAM EKSEPSI: - Menerima Eksepsi Tergugat I; - Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke

Verklaard); DALAM PROVISI: - Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA : - Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke Verklaard); - Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam

Perkara ini; ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya

(ex a quo et bono). JAWABAN TERGUGAT II :


DALAM EKSEPSI : Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seiuruh dalil/alasan yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya. EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa dalam paragraph kedua halaman pertama, dalil Penggugat berbunyi "Dengan ini hendak mengajukan GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, terhadap PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 6 SEPTEMBER 2011 Nomor: 1096K/Pdt/2010."

2. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, jelas gugatan ini menjadi tidak jelas (obscuur libel), karena berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, terhadap keberatan putusan kasasi hanya biasa dilakukan dengan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan dalam perkara ini adalah PENINJAUAN KEMBALI terhadap putusan kasasi yang dimaksud; 3. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan ini tidak sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga patutlah untuk tidak diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, karena tidak jelas (obscuur libel) DALAM PROVISI

1. Bahwa Tergugat II keberatan dengan permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat;

2. Bahwa pelaksanaan eksekusi pengosongan didasarkan pada Risalah Lelang nomor: 987/2015 tanggal 11 agustus 2015 yang sah dan mengikat secara hukum, sehingga tidak ada alasan lain yang bisa menunda pelaksanaan pengosongan tersebut;

3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij

Vooraad) dan Provisionil dengan tegas menyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) harus disertai penetapan, sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 yang menyebutkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan


nilai/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan Tingkat Pertama. Oleh karena itu pelaksanaan tuntutan provisional serta merta tanpa disertai jaminan yang sama nilainya dengan objek sengketa tidak boleh dilaksanakan.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tergugat II Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung menolak permohonan provisi Penggugat; DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang Tergugat II sampaikan dalam eksepsi dan Provisi tersebut di tersebut di atas, mohon dianggap menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

3. Bahwa Putusan yang di permasalahankan oleh Penggugat dalam gugatan adalah Putusan Kasasi no. 1096K/Pdt/2010 tanggal 6 September 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung no.: 44/Pdt/2009/PT.BDG tanggal 6 Maret 2009n jo. Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung no: 09/Pdt.G/2008/PN.BB tanggal 6 agustus 2008;

4. Bahwa dilihat dari tanggal putusan tingkat pertama, gugatan perdata tersebut baru diajukan pada tahun 2008. Jika dibandingkan dengan tanggal pembebanan Hak Tanggungan yang dilakukan Tergugat I yaitu pada tanggal 29 November 2006. Tentu saja lebih dahulu pembebanan hak tanggugngan dari pada adanya perkara nomor: 09/Pdt.G/2008/PN.BB tersebut diatas;

5. Bahwa putusan kasasi tersebut pada butir 3 di atas, tidak terdapat amar yang membatalkan pembebanan hak tanggungan yang telah dilakukan 29 November 2006. Pada putusan kasasi tersebut angka 6 hanya menyatakan sah sita persamaan No. 09/Pdt.G/20008/PN.BB tanggal 29 Juli 2008, tanpa membatalkan sita yang terlebih dahulu ada, yakni Hak tanggungan.

6. Bahwa pelaksanaan lelang yan tersebut dalam Risalah Lelang nomor: 987/2015 tanggal 11 Agustus 2015, didasarkan adanya permohonan Pengadilan Negeri Bale Bandung nomor: WII.U6/1167/HT.04.10/V/2015 tanggal 20 Mei 2015;


7. Bahwa permohonan lelang yang diajukan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut didasarkan pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung nomor: 12/Pdt.Eks/SHT/2015/PN.BIb tanggal 13 Mei 2015 yang memerintahkan Juru sita Pengadilan Negeri Bale Bandung melaksanakan lelang melalui KPKNL Bandung atas barang berupa: Sebidang tanah SHM No. 54/Desa Parungserab, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Katapang sekarang Kecamatan Soreang, desa Parungseran, Gambar situasi No. 000867/1991 tanggal 20 Februari 1991, luas 1.300 M2, tercatat atas nama YUDI, berikut dengan segala bangunan, tanaman dan segala sesuatu yang berada dan berdiri diatas tanah tersebut, baik yang sekarang telah ada maupun akan ada dikemudian hari, setempat dikenal Kampung Sukaluyu No. 65 Rt. 03 Rw. 02 Desa Parungserab, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung,

8. Bahwa perintah ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut dalam rangka mmelaksanakan eksekusi Hak tanggungan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Tanggungan peringkat l (Pertama) nomor: 6000/2006 tanggal 29 November 2006 jo. Akta Pemberian Hak tanggungan No. 326/2006 tanggal 5 Oktober 2006;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, yang menjadi dasar dari pelaksanaan lelang tersebut adalah adanya pembebanan hak tanggungan oleh Tergugat I kepada obyek sengketa pada tahun 2006, jauh sebelum ada putusan kasasi yang dipermasalahkan Penggugat ;

10. Bahwa jelas Hak tanggungan tersebut tidak dibatalkan oleh putusan kasasi tersebut dalam butiir 3, sehinggal pelaksanaan lelang tersebut dalam RL no. 987/2015 tanggal 11 Agustus 2015 adalah sah menurut hukum

11. Bahwa dengan demikian TERGUGAT II mohon agar Pengadilan Negeri Bale Bandung mengabaikan dalil Penggugat tentang adanya Putusan Kasasi no. 1096K/Pdt/2010 tanggal 6 September 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung no.: 44/Pdt/2009/PT.BDG tanggal 6 Maret 2009n jo. Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung no: 09/Pdt.G/2008/PN.BB tanggal 6 agustus 2008, sebagai dasar membatalkan lelang tanggal 11 agustus 2015 Kronologis Lelang

1. Bahwa benar Tergugat II telah melaksanakan lelang pada tanggal 11 Agustus 2015 atas obyek berupa Sebidang tanah SHM No. 54/Desa Parungserab, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Katapang sekarang


Kecamatan Soreang, desa Parungseran, Gambar situasi No. 000867/1991 tanggal 20 Februari 1991, luas 1.300 M2, tercatat atas nama YUDI, berikut dengan segala bangunan, tanaman dan segala sesuatu yang berada dan berdiri diatas tanah tersebut, baik yang sekarang telah ada maupun akan ada dikemudian hari, setempat dikenal Kampung Sukaluyu No. 65 Rt. 03 Rw. 02 Desa Parungserab, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung;

2. Bahwa Lelang dilaksankab atas permohonan dari Pengadilan Negeri Bale Bandung, sesuai surat permohonan lelang Nomor : WII.U6/1167/HT.04.10/V/ 2015 tanggal 20 Mei 2015;

3. Bahwa permohonan lelang dari Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut telah dipenuhi syarat-syarat permohonan lelangnya, yaitu :

a. Penetapan Aanmaning/teguran kepada tereksekusi (Tergugat I) dari Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 12/Pdt.Eks/SHT/2015/PN.BIb tanggal 15 April 2015;

b. Penetapan Perintah Lelang Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berkepala "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" Nomor: 12/Pdt.Eks/SHT/2015/PN.BIb tanggal 13 Mei 2015;

c. Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 12/Pdt.Eks/SHT/2015/PN.Bib tanggal 29 April 2015;

d. Berita

Acara

Penyitaan

Eksekusi

(Executorial

Beslag)

Nomor

:

12/Pdt.Eks/SHT/2015/PN.BIb tanggal 5 Mei 2015;

e. Perincian Hutang Nomor : 12/Pdt.Eks/SHT/2015/PN.BIb tanggal 21 Mei 2015 dari Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung;

f. Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan surat Pemberitahuan Nomor: W11.U6/HT.04.10/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015;

g. Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor: 6000/2006 tanggal 29 November 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung;

h. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 362/2006 tanggal 5 Oktober 2006; 4. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 12 (dua belas) Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan


tegas dinyatakan bahwa: "Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang" sehingga TERGUGAT II selaku perantara lelang tidak dapat menolak permohonan lelang dari pihak manapun apabila syarat-syarat pelelangan sudah terpenuhi.

5. Bahwa karena permohonan lelang dari Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 (dua belas) Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : PER-03/KN/2010 tanggal 05 Oktober 2010 Pasal 6 angka 2, maka TERGUGAT II menetapkan hari dan tanggal lelang sebagaimana dalam surat Penetapan Hari dan Tanggal Pelelangan Nomor : S318/WKN.08/KNL.0105/2015 tanggal 25 Mei 2015.

6. Bahwa permohonan lelang tersebut diatas dilengkapi pula dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kantor Pertanahan Kabuapaten Bandung Nomor : 474/2015 tanggal 7 Agustus 2015 yang menerangkan bahwa sebidang tanah terletak di Parungserab, Soreang, Kabupaten Bandung, luas 1.300 m2 berdasarkan dokumen pendaftaran tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, atas bidang tanah tersebut sudah diterbitkan sertifikat tercatat: atas nama YUDI, jenis dan Nomor Hak Milik nomor: 54/Parungserab, luas 1.300 m2, dengan catatan: -

Melekat Hak Tanggungan Nomor: 600/2006 Peringkat Pertama atas nama PT. Bank Bumi Putera Indonesia, Tbk

-

Sita berdasarkan surat ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung Nomor: W11 .U6/118/HT.04.10/V/2015 tanggal 7 Agustus 2015.

7. Bahwa sebelum pelaksanaan lelang, Pengadilan Negeri Bale Bandung telah mengumumkan kepada khalayak umum melalui surat kabar Harian Galamedia pada tanggal 13 Juli 2015 sebagai pengumuman pertama dan surat kabar harian Galamedia tanggal 28 Juli 2015 sebagai pengumuman kedua.

8. Bahwa dalam pelaksanaan lelang a quo, telah ditunjuk Sdr. Daud Antonius Sanjaya/ Tergugat IV sebagai pembeli yang sah sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Lelang Nomor: 987/2015 tanggal 11 Agustus 20151;

9. Bahwa penunjukkan Tergugat IV sebagai pembeli lelang yang sah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena penawaran Tergugat IV tersebut telah melampaui nilai limit yang ditetapkan oleh Penjual.


10.

Bahwa penunjukkan Tergugat IV tersebut telah sah secara hukum, maka terhadap pembeli lelang yang beritikad baik harus dilindungi oleh Undangundang.

Terdapat

beberapa

Yurisprudensi

Mahkamah

Agung

Rl

yang

menegaskan perlindungan hukum bagi pembeli lelang yang beritikad baik, antara lain:

a) Putusan Mahkamah Agung Rl No. 251 K/SIP/1958 tanggal 26 Desember 1958: "Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah.".

b) Putusan Mahkamah Agung Rl No. 1230 K/SIP/1980 tanggal 29 Maret 1982: "Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum".

c) Putusan Mahkamah Agung Rl No. 3201 K/Pdt/1991 tanggal 30 Januari 1996: "Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi".

d) Putusan Mahkamah Agung Rl Na.52 K/SIP/1975 tanggal 23 September 1975: "Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi".

e) Putusan Mahkamah Agung Rl No.1237 K/SIP/1973 tanggal 15 April 1976: "Pembeli dengan itikad baik harus mendapat perlindungan hukum".

f) Putusan Mahkamah Agung Rl No. 821 K/SIP/1974 tanggal 28 April 1976: "Pembeli dengan itikad baik harus dilindungi"

11. Bahwa perlu TERGUGAT II tegaskan bahwa pelelangan yang diperantai oleh TERGUGAT II telah sesuai berdasarkan Peraturan Lelang yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1908 Jo. Tahun 1940 No.56, sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah, sehingga sah menurut Undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Lelang

menyebutkan

bahwa

;

"Lelang

yang

telah

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan" dan ini juga sesuai dengan ketentuan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum pada halaman 100 angka 21 yang menyebutkan bahwa "Suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan". Jadi dengan demikian lelang

yang dilakukan oleh TERGUGAT II tidak dapat dibatalkan karena telah sah secara hukum. 12. Bahwa selain itu pula, perlu TERGUGAT II tegaskan bahwa berdasarkan

Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk


Pelaksanaan Lelang dengan tegas menyatakan bahwa "Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau penetapan provisional atau penetapan dari lembaga peradilan umum". 13. Bahwa berdasarkan pada penjelasan tersebut diatas, maka terhadap pelaksanaan lelang yang diperantarai oleh TERGUGAT II dan Risalah Lelang Nomor: 987/2015 tanggal 11 Agustus 2015, adalah sah secara hukum dan telah sesuai dengan ketentuan berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Pelaksanaan Lelang tersebut dinyatakan sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan. Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya; 2, Menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat ; DALAM POKOK PERKARA

Primair:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II adalah perbuatan yang berdasar hukum;

3. Menyatakan Risalah Lelang Nomor : 987/2015 tanggal 11 Agustus 2015. telah sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul; Subsidair: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). JAWABAN TERGUGAT III DALAM PROVISI: Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik No. 54 Desa Parungserab. Tergugat III telah mencatat Sita Eksekusi sesuai permohonan dari Pengadilan Negeri Bale Bandung. DALAM EKSEPSI :


-

Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat,

kecuali

terhadap

hal-hal

yang

diakui

secara

tegas

dan

menguntungkan pihak Tergugat III -

Bahwa perkara ini adalah perkara yang pernah diajukan kepada kami sebagai Turut Tergugat II di bawah reg. Perkara No. 09/Pdt.G/2006/PN.Bdg dan amar putusan hanya menghukum kepada Tergugat I dan tidak ada kepada Turut Tergugat II, sehingga gugatan yang diajukan ini adalah kabur dan tidak jelas (Obscuure Libele);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan menguntungkan Tergugat III.

2. Bahwa segala apa yang didalilkan dalam bagian eksepsi merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini, sehingga apa yang telah didalilkan dalam bagian eksepsi berlaku mutatis mutandis dan mohon dianggap telah didalilkan dalam bagian pokok perkara ini.

3. Bahwa Tergugat III dalam menerbitkan balik nama lelang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraia, Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1996 tentang Pendaftaran Hak Tanggungan, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan peraturan pelaksanaan lainnya.

4. Bahwa Tergugat III menolak dalil gugatan Penggugat halaman 3 yang menvatakan bahwa Tergugat III in casu Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dalam menerbitkan balik nama lelang kepada Tergugat IV in casu Daud Antonius Sanjaya merupakan perbuatan melawan hukum. dengan alasan hukum bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung adalah lembaga yang melaksanakan pelayanan publik dalam bidang pertanahan sehingga setiap pendaftaran balik nama yang telah sesuai dengan prosedur yang berlaku akan dilaksanakan. yaitu dengan melampirkan Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh Tergugat II. sebagai alas hak untuk balik nama lelang yaitu Risalah Lelang No. 98" 2015 tertanggal 18


Agustus 2015 atas bidang tanah berikut bangunan dengan Sertipikat Hak MilikNo. 54/Desa Parungserab atas nama Yudi Kurniawanin casu Tergugat V kemudian dibalik nama kepada Daud Antonius Sanjaya in casu Tergugat IV. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas. mohon dengan hormat agar sudilah kiranya Majelis Hakim yang menangani perkara ini memberikan putusan sebagai berikut: Dalam Eksepsi: - Menerima Eksepsi Tergugat III seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara: - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan

gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). - Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara

ini. Demikian Jawaban Tergugat III apabila Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); JAWABAN TERGUGAT IV : DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat IV menyangka seluruh. dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

2. Bahwa Tergugat IV adalah pemilik yang sah atas tan ah dan bangunan dalam SHM No. 54/Desa Parungserab seluas 1300 m2, yang duraikan dalam surat ukur No. 867/1991, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Katapang, Desa Parungserab, setempat dikenal dengan Kampung Sukaluyu, Jalan Raya Soreang - Cipatik No.65, Rt.03, Rw.02, Desa Warungserab, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa barat (selanjutnya dsebut "asset");

3. Bahwa berdasarkan Risalah Lelang No 98" 2015 tertanggal 18 Agiistus 2015, Tergugat IV adalah pemenang lelang dart menjadi pemilik vang sah atas asset tersebut diatas. dimana kekuaian hukum pembuktian kepemilikannya adalah sempurna, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 32 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.93-PMK.06 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan PMK No.l06/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas

Peraturan

Menten

Keuangan

No.93/PMK.06/2010

tentang

Petunjuk

Pelaksanaan Lelang : .


"Risalah lelang merupakan berua acara pelaksanaan lelangyang dibuat oleh Pejabat lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna”;

4. Bahwa lelang dalam perkara aquo merupakan lelang eksekusi hak tanggungan berdasarkan sertifikat hak tanggungan No.6000/2006 tertanggal 29 November 2006 dan akta pemberian hak tanggungan No.362/2006 tertanggal 5 Oktober 2006 yang SAH dan tidak pernah dibatalkan oleh putusan pengadilan manapun yang berkekuatan hukum tetap;

5. Bahwa Tergugat IV adalah PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK, membeli asset secara lelang melalui lembaga vang 5ah dan dengan prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dilindungi oleh Undang-undang, sesuai dengan putusan Mahkamah agung No.251 K/Sip/ 1958 jo Putusan Mahkamah Agung No.52 K/Sip/1975 jo Putusan Mahkamah Agung No. 1237 K'Sip 1973 jo Putusan Mahkamah Agung No. 1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1992;SARI ANETA & PARTNERS 6. Bahwa LELANG YANG SAH TIDAK DAPAT DIBATALKAN sesuai dengan isi ketentuan Pasal 3 Peraturan Menten Keuangan (PMK) No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan PMK No.l06/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yangberbunyi: : "Lelang yang telah diloksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan. 7. Bahwa penguasaan fisik atas asset saax mi telah berada di tangan Tergugat IV sesuai dengan Penetapan Eksekusi Pengosongan dan Berita Acara Eksekusi Pengosongan No. 36/Pdt.EksRIS2C 15 PB Bib yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2015 oleh D. Rohidm selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Kenia Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Termohon Eksekusi yaitu Tergugat V; 8. Bahwa dalil Penggugat angka 3 adalah tidak benar, karena lelang dalam perkara

aquo telah sesuai dengan ketenr_an p-eraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga SAH dan BERKEKUATAN HUKUM yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah


Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dimana kedudukan Tergugat 1 sebagai penerima hak tanggungan adalah sebagai kreditur preferen yaitu kreditur yang mempunyai hak untuk didahulukan atau diutamakan pemenuhan pembayaran atas piutangnva dari Tergugat V selaku debitur atau pemberi hak tanggungan; 9. Bahwa Penggugat adalah kreditor konkuren atau kreditor yang pemenuhan pembayaran piutangnya hanya dapa; dipenuhi .lka terdapat sisa uang dari hasil penjualan objek hak tanggungan setelah dibayarkan semua piutang Tergugat 1; 10. Bahwa kedudukan hak tanggungan adalah jaminan utama atau preferen karena kekuatan Hak Tanggungan dipersamakan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. sedangkan kedudukan sita persamaan adalah satu tingkat dibawahinya. hal mi dijelaskan dalam Buku Pedoman Administrasi dan Teknis Perad:!an Buku II Edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI pada tahun 2009, sebagai berikut:

a. Apabila sita jaminan (sita jaminan utama) telah menjadi sita eksekutorial dilelang atau sudah dieksekusi nil, maka sita persamaan dengan sendirinya menjadi hapus demi hukum:

b. Apabila sita jaminan (sita jaminan utama) dicabut atau dinyatakan tidak berkekuatan hukum, maka sita persamaan sesuai dengan urutannya menjadi sita jaminan (sita jaminan utama); 11.

Bahwa kedudukan Penggugat sebagai kreditor konkuren juga sejalan dengan isi putusan Mahkamah Agung Nomor 1096 K/PDT/2010 tertanggal 6 September 2011, yang menyatakan sah dan berharga sita persamaan No.09/PDT.G/ 2008/PN.BB tanggal 29 Juli 2008, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 1096 K/PDT/2010 jo 44/PDT/2009/PT.BDG jo 09/PDT.G/2008/ PN.BB secara nyata MENGAKUI KEBERADAAN HAK TANG- GUNGAN oleh karenanya menjatuhkan sita persamaan karena tidak bisa menetapkan sita jaminan atas objek sengketa dikarenakan posisi jaminan utama atau preferen telah diduduki oleh Pemegang hak Tanggungan;

12. Bahwa secara jelas dan nvata tidak ada satupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan atau menyatakan tidak berharga hak tanggungan dalam perkara aquo, seluruh keinginan penggugat untuk membatalkan hak tanggungan dalam perkara Nomor 1096 K/PDT/2010 jo 44/PDT/2009/PT.BDG jo 09 PDT.G2008 PN.BB oleh Majelis hakim yang


memeriksa dan memutus perkara tersebut TELAH DITOLAK, maka demikianpun dalam perkara. aquo hendaknya seluruh gugatan Penggugat ini pun DITOLAK; 13. Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung terkait sita eksekusi No. 29/Pdt.Eks.G/2015/PN.Blb jo. Nomor 1096 K/PDT/2010 jo 44/PDT/2009/PT.BDG jo 09 PDT.G'2008 PN.BB tidaklah berkekuatan hukum karena telah berahh kepemilikannya kepada Tergugat IV secara sah dan berdasarkan hukum, oleh karenanya penetapan sita eksekusi tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum; 14. Bahwa Tergugat II telah melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perunang- undangan yang berlaku, menyelenggarakan lelang dengan prosedur yang benar dan didasarkan pada dasar hukum yang benar, maka dari itu gugatan ini sudah seharusnya DITOLAK; 15. Bahwa Tergugat III telah melakukan tugasnya sesuai dengan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku sehingga balik nama SHM No. 54/ Parungserab ke atas nama tergugat IV adalah SAH, maka dari itu gugatan ini sudah seharusnya DITOLAK; 16. Bahwa dalam perkara perdata aniara Penggugat dan Tergugat V, TIDAK ADA KAITANNYA DENGAN TERGUGAT IV SAMA SEKALI, sehingga tidak ada pula dasar hukum apapun yang mewajibkan Tergugat IV membayar ganti rugi sebesar Rp. 3.872.000.000,- (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh duajuta rupiah) kepada Penggugat; 17. Bahwa adapun hak Penggugat sebagaimana disebutkan dalam putusan No. 1096 K/Pdt/2010 dapat ditagih kepada Tergugat V sebagai Terhukum dalam perkara tersebut namun pemenuhan pembayaran tersebut tidak dapat dilakukan dengan melelang SHM No.54/ Desa Parungserab karena sudah beralih kepemilikannya kepada Tergugat IV dengan cara lelang yang sah atas hak tanggungan yang sail, sehingga bukan lagi merupakan harta Tergugat V, konsekuensinya sita persamaan atas SHM No.54/ Desa Parungserab menjadi gugur dengan sendirinya bersamaan dengan dilaksanakannya lelang eksekusi hak tanggungan tersebut diatas; 18. Bahwa Penggugat sudah seharusnya niencari harta Tergugat V lainnya yang masih

memungkinkan

untuk

memeouhi

:embayaran

sebesar

Rp. 3.872.000.000,- (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) tersebut, jika harta Tergugat V yang ada saat ini tidak mencukupi maka


Penggugat masih mempunyai hak untuk menuntut pembayaran tersebut dan harta Tergugat V yang akan datang. 19. Bahwa Tindakan Ketua Pengadilan Bale bandung yang MENOLAK keinginan Penggugat untuk melaksanakan lelang eksekusi atas SHM No.54/ Desa Parungserab atas nama Tergugat IV ADALAH TEPAT dan memiliki dasar hukum yang kuat serta didukung oleh bukti-bukti yang sah, sehingga sama sekali TIDAK MELAWAN HUKUM; 20. Bahwa baik Tergugat 1, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, maupun Turut Tergugat TIDAK ADA YANG MEMILIKI KAITAN DENGAN PERKARA PERDATA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT V, oleh karenanya sudah seharusnya dikeluarkan dan perkara ini; 21. Bahwa oleh karena jawaban ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya maka sangat beralasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan aquo; Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, TERGUGAT IV mohon agar Pengadilan Negeri Bale Bandung, kiranva berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal demi hukum Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung terkait sita

eksekusi No.

29/Pdt.Eks.G

2015/PN.Blb

jo. Nomor 1096

K/PDT/2010 jo 44/PDT/2009/PT.BDG jo 09/PDT.G/2008/PN.BB;

3. Memerintahkan Tergugat HI untuk menghapus atau tidak mencatat sita eksekusi No. 29/Pdt.Eks.G/2015/PN.Blb jo. Nomor 1096 K/PDT/2010 jo 44/PDT/2009/ PT.BDG jo 09/PDT.G/2008/PN.BB tersebut di buku tanah No.54/Desa Paru- gserab;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; ATAU : Jika Pengadilan Negeri Bale Bandung berpendapat lain, Tergugat IV mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). JAWABAN TERGUGAT V dan TERGUGAT VI DALAM POKOK PERKARA


1. Bahwa, benar apa yang dikatakan dan diuraikan Penggugat,dalam point 3 sebagaimana tanah dan bangunan yang tercantun dalam sertipikat hak milik nomor 54 ,terletak di Desa Parungserab sekarang di kecamatan Soreang, kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat seluas 1300 m2(seribu tiga ratus meter persegi);

2. Bahwa Kami Tergugat V dan Tergugat VI,telah melepaskan hak atas tanah dan bangunan tersebut kepada Penggugat;

3. Bahwav benar Tergugat V dan Tergugat VI, telah membuat pengakuan hutang di depan Nitaris

4. Bahwa, dengan adanya Gugatan Penggugat, Kami Tergugat V dan Tergugat Vl.sudah tidak ada kepentingan lagi terhadap tanah dan bangunan tersebut yang terletak di Desa Parungserab, kecamatan Soreang, kabupaten Bandung ;

5. Bahwa, Kami Tergugat V dan Tergugat VI dengan telah adanya Penyerahan tanah dan bangunan kepada Penggugat. Dengan demikian masalah Kami sudah harus dianggap selesai;

6. Bahwa. Kami Tergugat V dan Tergugat VI, tidak mengetahui adanya balik nama kepada Tergugat IV, dan Tergugat V dan Tergugat VI,tidak pernah diikut sertakan dalam balik nama tersebut;

7. Bahwa, Kami sebagai Tergugat V dan Tergugat VI,tidak ada hubungan dengan lelang pada tanggal 18 Agustus 2015 , nomor 987/2015 dimana sebagai Pembeli dalam lelang Tergugat IV ; Berdasarkan aiasan-aiasan dan hal-hai tersebut diatas maka beralasan dan berdasarkan hukum kepada Tergugat V dan Tergugat VI, majelis Hakim Pengadilan Negei Bale Bandung yang Memeriksa Perkara ini kiranya Menolak terhadap tuntutan Penggugat dan mengeluarkan sebagai Pihak kepada Tergugat V dan Tergugat VI datam Perkara ini. DALAM PROVISI: • Menolak semua tuntutan PROVISI Penggugat DALAM POKOK PERKARA: • Menolak gugatan Penggugat seluruhnya Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, ……..


Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah menjatuhkan putusannya tertanggal 13 Juli 2016, Nomor 175/Pdt.G/2015/PN.Blb, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: DALAM PROVISI : - Menolak gugatan provisi dari Penggugat DALAM EKSEPSI : - Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III; DALAM POKOK PERKARA : - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp. 6.026.000,- (enam juta dua puluh enam ribu rupiah); Menimbang,

bahwa

akta

pernyataan

permohonan

banding

Nomor

26/Pdt.BD/2016/PN.Blb, Jo. Nomor : 175/Pdt.G/2015/PN.Blb, yang dibuat oleh SULAIMAN,S.H.,M.H.,

Panitera

Pengadilan

Negeri

Bale

Bandung

yang

menerangkan bahwa A.SYACHRULLAH TAHIR,S.H., Kuasa Pembanding, semula Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 13 Juli 2016, Nomor : 175/Pdt.G/2015/PN.Blb, pada tanggal 21 Juli 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding II dan Terbanding IV, semula Tergugat II, Tergugat IV pada tanggal 11 Nopember 2016, dan kepada Terbanding III, Terbanding V, Terbanding VI, semula Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI pada tanggal 23 Agustus 2016, dan kepada Turut Terbanding, semula Turut Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2016 secara patut dan seksama ; Menimbang,

bahwa

kuasa

Pembanding,

semula

Penggguat

telah

mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Agustus 2016, memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 05 September 2016, dan memori banding dari Pembanding, semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan seksama kepada pihak Para Terbanding, semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Terbanding pada tanggal 11 Nopember 2016, tanggal 16 Nopember 2016, dan tanggal 07 September 2016, secara patut dan seksama ;


Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Kuasa Terbanding IV, semula Tergugat IV, telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 November 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale bandung pada tanggal 22 November 2016. Dan Kuasa Terbanding I, semula Tergugat I : 1. PETRUS SOEDJITO,S.H., 2. TRIYANTO,S.H., 3. SUHAIMIN TANSURI,S.H., berdasarkan Surat Kuasas Khusus, No : 086/SK-DIR/Lit/XI/2016, tanggal 29 Nopember 2016 telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Desember 2016 dan kontra memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 19 Desember 2016, dan Terbanding II semula Tergugat II telah pula mengajukan kontra memori banding dan kontra memori banding tersebut diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale bandung pada tanggal 16 Januari 2017, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak secara patut dan seksama pada tanggal 23 Desember 2016 dan tanggal 24 Januari 2017; Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 335/Pdt/Del/2017/PN.PN.Bdg, Nomor : 1707/PDT/DEL/ 2016/PN.BDG, Jo Nomor : 175/PDT/G/2015/PN.Blb, Nomor : 93/PDT/DEL/2017/ PN.Bdg, Jo Nomor : 175/PDT/G/2015/PN.Blb, Nomor : 26/Pdt.BD/2016/PN.Blb, Jo Nomor : 175/Pdt.G/2015/PN.Blb, yang ditanda tangani oleh masing-masing RACHMAT JUMARA dan ADANG Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA telah memberi tahukan kepada para pihak yang berperkara dalam perkara a quo masing-masing pada tanggal 22 Maret 2017, tanggal 11 Nopember 2016, tanggal 23 Agustus 2016, dan tanggal 18 Agustus 2016, secara patut dan seksama di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Basle Bandung ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding, semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara, serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding, semula Penggugat pada pokoknya telah mengajukan alasan-alasan keberatan, sebagai berikut :


 Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Klas IA Bale Bandung yang menyebutkan bahwa pelaksanaan Lelang oleh Tergugat II telah didasarkan atas kelengkapan administrasi Lelang ddantelah melalui tahapan-tahapan lelang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang sehingga lelangnya dinyatakan sah ;  Pertimbangan hukum judex factie tersebut diatas secara jelas dan nyata dan berdasarkan hukum adalah sangatlah tidak benar. Hal ini sebagaimana yang telah kami paparkan dalam memori banding secara lengkap pada berkas perkara a quo, dan Pengadilan Tinggi berkenan untuk memutus perkara a quo : - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Bale Bandung tanggal 13 Juli 2016, Nomor : 175/PDT.G/2015/PN.BB ; Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan dalam perkara a quo oleh Kuasa Terbanding IV, Terbanding I, dan Terbanding II, semula Tergugat IV, Tergugat I, dan Tergugat II, pada pokoknya hanya mendukung dan menerima putusan Pengadilan Negeri Bale bandung tertanggal 13 Juli 2016, Nomor 175/Pdt.G/2015/PN.Blb, tersebut ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut, beserta surat-surat yang terlampir, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 13 Juli 2016, Nomor : 175/Pdt.G/2015/PN.Blb, serta memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding IV, Terbanding I, dan Terbanding II, semula Tergugat IV, Tergugat I, dan Tergugat II, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo ditingkat banding, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ini ; Menimbang, bahwa karena alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding, semula Penggugat didalam memori bandingnya tersebut tidak ada


hal-hal yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan semua yang telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya memori banding tersebut tidak di pertimbangkan lagi di Pengadilan Tinggi, dan memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 13 Juli 2016, Nomor : 175/Pdt.G/2015/PN.Blb, berdasarkan hukum harus dikuatkan dan dipertahankan ; Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; Memperhatikan, Undang-undangan yang berlaku khususnya Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan; MENGADILI: 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 13 Juli 2016, Nomor : 175/Pdt.G/2015/PN.Blb, yang dimohon- kan banding tersebut ; 3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 oleh kami TUMPAK SITUMORANG,S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa


Barat di Bandung selaku Hakim Ketua, dengan FIRZAL ARZY,S.H.,M.H., dan AMRIDDIN,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diatas diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh SOETJIPTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ; Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

FIRZAL ARZY,S.H.,M.H.

TUMPAK SITUMORANG,S.H.,M.H.

Ttd. A M R I D D I N,S.H.,M.H. Panitera Pengganti : Ttd. S O E T J I P T O. Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai

Rp.

6.000,-

2. Biaya Redaksi putusan

Rp.

5.000,-

3. Biaya Pemberkasan

Rp 139.000,-

Jumlah

Rp 150.000,-


PT.BDG

Recommend Documents