PT.BDG

PUTUSAN Nomor 168/PDT/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara : ATALARI' SYAH ARIK, umur 43 tahun, beralamat di Jalan Raya Tengah Nomor 8 RT. 008/001 Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. DR. H. MAIYASYAK JOHAN, S.H., M.H., 2. JUNAIDI, S.H., M.H., 3. R. ERYZA AMINI PERMANASARI, S.H., M.H., 4. RUDY GUNAWAN, S.H., Advokat dari Lembaga

Bantuan

Hukum

(LBH)

Universitas Djuanda, berkedudukan dan beralamat di Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Jalan Tol Ciawi Nomor 1 Bogor, berdasarkan tertanggal

Surat 22

Kuasa September

Khusus 2015,

selanjutnya disebut sebagai Pembanding, semula Tergugat IV ; M E L A W A N: DEDE TASNO, umur 60 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kampung Cilember RT.01/03, Kelurahan Cilember, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, dalam hal ini kepada

memberi kuasa

TARIDA SONDANG P. SIAGIAN

SH, EVILIA, SH, ZAINAL SIREGAR, SH & SUSILO WIBOWO, SH, Advokat dan Pengacara, yang berkantor di Ruko Grand Plaza Blok A1 Nomor 01, Jalan Merdeka Raya, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/TSP/JKT/II/ 2015

tertanggal

5

Februari

2015,

selanjutnya disebut sebagai Terbanding, semula Penggugat ; DAN 1. CAMAT, selaku Kepala Kecamatan Cibinong, beralamat di Jalan Kayu Manis Nomor 30, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I, semula Tergugat I ; 2. LURAH, selaku Kepala Kelurahan Pakansari, beralamat di Jalan H. Jairan, Jalan Tegar Beriman RT.04/09 Kampung Pakansari, Kabupaten

Cikempong,

Kelurahan

Kecamatan

Cibinong,

Bogor,

selanjutnya

disebut

sebagai Turut Terbanding II, semula Tergugat II ; 3. NIZYUDIA A. YURSA, umur 49 tahun, beralamat RT.05/01

Kelurahan

di H.M. Tohir Pondok

Cina,

Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III, semula Tergugat III ; 4. Ir. PERMADI SOESETIO, beralamat di Jalan Bangka IX Nomor 12 RT.010/010, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan,

selanjutnya

disebut

sebagai

Turut Terbanding IV, semula Tergugat V 5. PT. SAPTA USAHA GEMILANG INDAH, dahulu beralamat di Jalan Kelapa Nias XI Blok PE 5 Nomor 11, Kelurahan

Pegangsaan

Dua,

Jakarta

Utara, dan sekarang beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 32-34, Jakarta Pusat, selanjutnya

disebut

sebagai

Turut

Terbanding V, semula Tergugat VI ; PENGADILAN TINGGI tersebut ; 1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 31 Maret 2017, Nomor 168/PEN/ PDT/ 2017/ PT.BDG. ;

Halaman 2, Putusan Perkara Nomor 168/PDT/2017/PT.BDG.

2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARANYA : Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 26 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 27 Agustus 2015 dibawah Register Nomor 162 Pdt.G/2015/PN.Cbi, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat sebagai berikut: 1.

Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas kurang lebih 7.350 m2 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Kampung

Swasta Nomor

Cikempong

395/X/Cib/1995

RT.04/09,

Desa

yang terletak

Pakansari,

di

Kecamatan

Cibinong, Kabupaten Bogor, yang berasal dari Girik C Nomor 841, Persil 159a - D.IV, atas nama H. NAUSIN Bin IDIN diperoleh Penggugat dari Tergugat VI berdasarkan Akta Pemindahan Hak Pengelolaan Nomor 146 tertanggal 26 Oktober 2001, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris AGUS MADJID, SH.; 2.

Bahwa sejak tahun 2001 Penggugat senantiasa meminta orangnya Penggugat yang berada dekat dengan lokasi tanah dimaksud untuk menjaga dan mengawasi tanah tersebut, agar tidak diambil dan diserobot oleh orang lain;

3.

Bahwa setelah beberapa tahun orang yang dipercayakan untuk mengurus tanah milik Penggugat pindah dan sudah tidak ada lagi di dekat lokasi tanah tersebut, kemudian Penggugat mendapatkan tanah milik Penggugat tiba-tiba sudah dikuasai oleh Tergugat IV, dimana Tergugat IV menguasai milik Penggugat tersebut, dengan cara memagar serta mendirikan bangunan berupa rumah di atas tanah milik Peggugat tersebut;

4.

Bahwa

berdasarkan

kejadian

tersebut

selanjutnya

Penggugat

melaporkan keadaan tersebut ke Kantor Tergugat II, dan sekaligus bertanya kepada Tergugat II kenapa ada orang yang menguasai tanah milik Penggugat seluas 7.350 m2 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) tersebut mengingat kantor Tergugat II dengan lokasi milik Penggugat berdekatan lokasinya (tetangga); 5.

Bahwa selanjutnya pegawai Tergugat II mencari tau tentang


keberadaan siapa orang yang menguasai tanah malik Penggugat dimaksud, akhirnya oleh pegawai Kantor Tergugat II diketahui bahwa Tergugat IV Iah yang telah menguasai tanah milik Penggugat tersebut dengan cara membeli tanah tersebut dari Tergugat III, berdasarkan surat kuasa menjual dan mengurus surat-surat yang diberi dan ditandatangani oleh Tergugat V, pada tanggal 10 Desember 2001, dan Tergugat V pada saat itu bertindak selaku Komisaris utama PT. SAPTAUSAHA GEMILANG INDAH ic. Tergugat VI; 6.

Bahwa setelah diketahui Tergugat IV lah yang menguasai tanah milik Penggugat tersebut, beberapa kali Penggugat mohon kepada Tergugat II agar diadakan mediasi antara Penggugat dan Para Tergugat di kantor Tergugat II, namun dari beberapa kali mediasi tersebut tidak membuahkan hasil kesepakatan yang baik, mengingat Tergugat IV tetap bersikeras bahwa tanah dimaksud adalah milik Tergugat IV yang telah dibeli oleh Tergugat IV berdasarkan akta jual beli masing-masing sebagai berikut: - Akta Jual Beli Nomor 842/2002, tertanggal 22 Agustus 2002 seluas 750 m2 (tujuh ratus lima puluh meter persegi) an. ATALARI SYAH ARIK; - Akta Jual Beli No. 843/2002, tertanggal 22 Agustus 2002 seluas 589 M2 (lima ratus delapan puluh SembilanJ.an. ATALARI SYAH ARIK; - Akta Jual Beli No. 1349/2002, tertanggal 5 September 2002 seluas 750 M2j (tujuh ratus lima puluh meter persegij. an. ATALARI SYAH ARIK - Akta Jual Beli No. 1673/2002, tertanggal 21 Oktober 2002 seluas 750 M2. (Tujuha ratus lima puluh meterj.an. ATALARI SYAH ARIK - Akta Jual Beli No. 1674/2002, tertanggal 21 Oktober 2002 seluas 750 M2. (Tujuh ratus lima puluh meter persegi). An. ATALARI SYAH ARIK- Total keselurahan dari kelima akta jual beli tersebut adalah 3.589 M2 (tiga ribu lima ratus delapan puluh Sembilan) ;

7.

Bahwa dari kelima akta jual beli yang diperlihatkan kepada Penggugat sebagai dasar bukti kepemilikan Tergugat IV, Penggugat melihat/mendapatkan kejanggalan-kejanggalan pada akta jual beli dimaksud yang antara lain adalah sebagai berikut: - Bahwa Tergugat III bertindak selaku Penjual berdasarkan surat kuasa menjual dan mengurus surat - surat,.. yang ditanda tangani


oleh Tergugat V, tanggal 10 Desember 2001, selaku Komisaris Utama PT SAPTAUSAHA GEMILANGINDAH ic. Tergugat VI, sedangkan pada tanggal 29 Oktober 2001 Tergugat VI telah melakukan pemindahan hak pengelolaan kepada Penggugat, sebagaimana Aka Pemindahan Hak Pengelolaan No 146 tertanggal 29 Oktober 2001, yang dibuatoleh dan dihadapan Notaris AGUS MADJID, SH; - Bahwa pada halaman 4 akta jual beli milik Tergugat IV tidak mencantumkan/menjelaskan

berdasarkan

alat

bukti hak

apa

dan/atau dengan alas hak apa jual beli tersebut dilakukan, apakah sertipikat, girik, atau alat bukti lain berupa surat pelepasan hak dll, melainkan hanya dengan SPPT PBB tahun 2002 dan serta foto copy KTP Penjual dan Pembeli, yang notabene semua adalah bukan bukti kepemilikan hak atas tanah, artinya kelima akta jual beli dimaksud

tanpa

ada

alas hak yang

sah

menurut

hukum

diperjualbelikan; - Bahwa pada kelima akta jual beli tersebut juga tidak mencantumkan tentang nomor persil dari objek jual beli atas tanah dimaksud; - Bahwa dari kelima akta jual beli tersebut, totalnya adalah seluas 3.589 m2 (tiga ribu rima ratus delapan puluh Sembilan meter persegi), namun faktanya Tergugat IV menguasai seluruhnya tanah milikPenggugat, yaitu-total keseluruhan adalah seluas 7.350 M2 (tujuh ributiga ratus lima puluh) meter persegi; 8.

Bahwa Perbuatan Para Tergugat menjual belikan- tanah milik Penggugat berdasarkan akta jual beli tersebut diatas jelas dan nyata adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hukum, mengingat jual beli dimaksud tanpa adanya alas hak yang sah menurut hukum.

9.

Bahwa terlebih Tergugat I dan II selaku Pejabat dalam menjalankan tugas dan fungsinya haruslah berpegang teguh pada prinsip kehatihatian dan tidak ceroboh dalam membuat akta jual beli, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sudah seharusnya pula Para Tergugat I dan II dalam membuat akta jual beli terlebih dahulu harus memperhatikan kelengkapan semua dokumen dokumen dalam jual beli termasuk di dalamnya alas hak si penjual, mengadakan cek dan ricek kebenaran dokumen yang diajukan oleh para Pihak;

10. Bahwa

sudah

seharusnya

pula

Para

Tergugat

I

dan

II


mempertanyakan tentang kuasa menjual dan mengurus surat-surat yang diberikan oleh Tergugat V kepada Tergugat III tertanggal 10 Desember 2001, mengingat kuasa yang diberikan oleh Tergugat V adalah kuasa yang mengatas namakan sebuah Badan Hukum, dimana dalam badan hukum tersebut tidak hanya Komisaris Utama saja, melainkan juga ada Direktur Utama,Direktur dan Komisaris, sehingga

perlu

dimintakan

persetujuan

untuk

menjual

asset

perusahaan tersebut; 11. Bahwa demikian juga dengan Tergugat III selaku penerima kuasa yang diberikan oleh Tergugat V kepada Tergugat V untuk menjual tanah dimaksud, terlebih dalam surat kuasa tersebut Tergugat V adalah bertindak selaku komisaris dari suatu Perseroan Terbatas (Badan Hukum) sudah seharusnya Tergugat III menanyakan kepada Tergugat V tentang adanya persetujuan dari para Pengurus lain dari Perseroan tersebut; 12. Bahwa Tergugat III juga telah ceroboh dan lalai dalam menerima dan melaksanakan kuasa untuk menjual atas tanah dimaksud, tanpa menanyakan terlebih dahulu tentang bukti kepemilikan TERGUGAT V atas tanah yang dikuasakan kepadanya untuk dijual kepada pihak lain, sebab Tergugat III tidak diberikan bukti kepemilikan Tergugat V atas tanah yang akan dijual tersebut, namun anehnya Para Tergugat dapat menjual tanah tersebut kepada Tergugat IV sekalipun tanpa alas hak; 13. Bahwa terlebih diketahui pula sebelum Tergugat V memberikan kuasa untuk mengurus surat - surat dan kuasa menjual kepada Tergugat III, dimana satu setengah bulan sebelum surat kuasa tersebut diberikan, Tergugat VI telah terlebih dahulu melakukan Pemindahan hak Pengelolaan kepada penggugat, sebagaimana Akta No. 146 tertanggal 29 Oktober 2001, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris AGUS MADJID, SH.; 14. Bahwa demikian juga Tergugat IV telah lalai dan ceroboh dan tidak berpegang

pada

prinsip

kehati-hatian

dalam

membeli

tanah

terperkara tanpa terlebih dahulu menanyakan bukti kepemilikan si penjual ic. Tergugat V; 15. Bahwa demikian juga Tergugat V selain tindakannnya yang bertentangan dengan hukum dengan memberikan kuasa mengurus surat-surat dan kuasa menjual kepada Tergugat III, sedangkan jelas-


jelas Tergugat VI selaku Badan Hukum dimana Tergugat V berada didalamnya yaitu selaku Komisaris pada Tergugat VI, bahwa didalam satu setengah bulan sebelum surat kuasa tersebut diberikan oleh Tergugat V kepada Tergugat III, Tergugat VI telah terlebih dahulu melakukan Pemindahan hak pengelolaan terhadap Penggugat, dengan demikian jelas Perbuatan Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hokum; 16. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut jelas Penggugat telahmengalami kerugian baik kerugian Materiil maupun Imateriil; 17. Bahwa adapun kerugian Material Penggugat adalah Penggugat telah kehilangan sebidang tanah miliknya, sehingga tidak dapat lagi mengusainya, yang terletak di Kp. Cikempong,Rt 04/09 Kel Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, seluas 7.350 m2 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh meter), sehingga Penggugat tidak dapat lagi mempergunakan tanah tersebut, dan yang apabila dijual saat ini tidak kurang dari Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per meter x 7.350 = Rp.5.145.000.000,- (lima milyard seratus empat puluh lima juta rupiah); 18. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat sehingga Penggugat harus

menyewa

jasa

seorang

Pengacara

untuk

dapat

mengembalikan hak Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); 19. Bahwa selain kerugian Materiil Penggugat, Penggugat juga telah mengalami kerugian secara Imaterii, yaitu Penggugat menjadi stress dan sakit-sakitan, pergi kesana kemari sehingga menghabiskan waktu dan meninggalkan pekerjaannya untuk mengurus perkara ini, yang apabila diperhitungkan tidak kurang dari Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah); 20. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak bersifat ilusioner dan untuk mencegah Tergugat IV menghindar dari tanggung jawab serta dikhawatirkan Tergugat IV mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) terhadap sebidang tanah milik Penggugat seluas 7.350 m2 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Cikempong Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, yang saat ini dikuasai oleh


Tergugat IV; Dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan

: Rumah warga

Sebelah Selatan berbatasan dengan

: Perumahan Duta Parahyangan

Sebelah Barat berbatasan dengan

: Rumah warga

Sebelah Timur berbatasan dengan

: Rumah warga

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon agar Mejelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut: 1.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk dan seluruhnya;

2.

Menyatakan secara hukum Para Tergugat bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

3.

Menyatakan akta jual beli masing-masing:  Akta Jual Beli No. 842/2002, tertanggal 22 Agustus 2002 seluas 750 M2 (tujuh ratus lima puluh meter persegi]. An. ATALARI’ SYAH ARIK  Akta Jual Beli No. 843/2002, tertanggal 22 Agustus 2002 seluas 589 M2 (lima ratus delapan puluh Sembilan), An. ATALARI’ SYAH ARIK;  Akta Jual Beli No. 1349/2002, tertanggal 5 September 2002 seluas 750 M2, (tujuh ratus lima puluh meter persegi). An. ATALARI’ SYAH ARIK;  Akta Jual Beli No. 1673/2002, tertanggal 21 Oktober 2002 seluas 750 M2. (Tujuha ratus lima puluh meter). An ATALARI’ SYAH ARIK;  Akta Jual Beli No. 1674/2002, tertanggal 21 Okt0ber 2002 seluas 750. M2 (Tujuh ratus lima puluh meter persegi). An. ATALARI’ SYAH ARIK; adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum;

4.

Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Kp. Cikempong, Rt. 04/09, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, seluas kurangIebih 7.350 M2, (tujuh ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan HakAtas tanah No. 395/X/cib/1995;

5.

Menyatakan menurut hukum siapapun yang memperoleh hak dari Tergugat IV adalah batal demi hukum;


6.

Menghukum Tergugat IV untuk mengembalikan sebidang tanah seluas kurang Iebih 7.350 M2 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kp. Cikempong Rt 04/09, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong Kab. Bogor kepada Penggugat.

7.

Menghukum Para Tergugat membayar kerugian yang diderita Penggugat dengan cara seketika dan sekaligus, baik kerugian Materiil maupun Imateriil secara tanggungrenteng dengan perincian sbb: a. Kerugian Materiil : Rp: 5.245.000.000, (lima milyard dua ratus empat puluh lima juta rupiah); b. Kerugian Imateriil: Rp: 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah);

8.

Menghukum

Para

Tergugat

untuk

membayar

uang

paksa

(dwangsom) sebesar Rp : 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila para tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap; 9.

Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong terhadap : sebidang tanah milik Pengugat yang terletak di Kp .Cikempong Kel Pakansari, Kec. Cibinong, Kab Bogor, seluas 7.350 M2 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan batas - batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan

: Rumah Warga

Sebelah Selatan berbatasan dengan

: Perumahan Duta Parahyangan;

Sebelah Baratberbatasan dengan

: Rumah Warga;

Sebelah Timur berbatasan dengan

: Rumah Warga;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum; Dan /atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat Iain, Pengugat mohon putusan yangseadil adilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut di atas, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut:


DALAM EKSEPSI A.

EKSEPSI MENGENAI TIDAK BERWENANGNYA PENGADILAN NEGERI CIBINONG MEMERIKSA PERKARA AQUO (Absolute Competentie); Bahwa Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara aquo, bagaimana terbukti dengan fakta-fakta di bawah ini: 1. Bahwa dalam petitum angka 3 gugatannya, Penggugat meminta agar Akta Jual Beli atas nama Tergugat IV (Atalari Syah Arik) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dinyatakan cacat hukum, tidak sah , batal dan tidak mempunyai kekuataan hukum; 2. Bahwa Akta Jual Beli yang dimintakan secara hukum cacat hukum, tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuataan hukum oleh Penggugat tersebut adalah merupakan suatu keputusan atau penetapan Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (untuk selanjutnya disebut "UU Peratun"), seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah. Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Peratun yang dimaksud dengan Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka peradilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan Pengadilan Negeri, sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya

dinyatakan

tidak

dapat

diterima

(niet

onvakliijk

verklaard);


B.

EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT YANG TIDAK SEMPURNA

KARENA

DIIKUTSERTAKAN

DALAM

KURANGNYA GUGATAN

PIHAK

YANG

(PLURIUM

LIOTUS

CONSORTIUM); 1. bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna karena kurangnya pihak yang diikutsertakan dalam gugatan (Plurius Utis Consortium) mengingat berdasarkan angka 3 petitum mendalilkan bahwa akta jual beli atas nama Atalari Syah Arik (Tergugat IV) cacat hukum sehingga batal demi hukum, maka semestinya pihak Penggugat menarik Pihak Lain yang dalam hal ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (BPN Kabupaten Bogor) sebagai salah satu pihak yang ikut ditarik dalam gugatan aquo; 2. bahwa mengingat Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tidak ditarik sebagai pihak yang turut digugat dalam gugatan aquo, maka sesaui dengan asas process doelmatigheid (kepentingan beracara) yang berlaku gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan harus dinyatakan cacat plurium litis corsortium (kurang pihak). Hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi mahkamah agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 jo. Yurisprudensi Mahkamah agung RI Nomor 566 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang paa intinya menyatakan: "gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatannya tidak sempurna atau setidak- tidaknya yang dituntut kurang jelas..." yang kemudian bedasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 480 K/Sip/1973 tanggal 2 Juli 1974, ditegaskan bahwa dengan adanya gugatan kurang pihak ini maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 3. Bahwa dari uraian di atas maka sudah seharusnya gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvakeiijk verklaard); C.

EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL); 1. Bahwa gugatan yang disampaikan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak jelas/kabur dalam hal menyatakan unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena secara ketentuan tidak ada satu aturan pun yang dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat


II dengan demikian tidak ada relevansinya apabila Penggugat menempatkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara sebagai pihak dalam perkara aquo. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah agung RI Nomor 4 K/Rup/1958 tertanggal 13 desember 1958 yang menyebutkan: "Bahwa untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara”, oleh karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II maka dalil Penggugat yang menarik Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara aquo tidak tepat dan tidak beralasan sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvakelijk verklaard); DALAM POKOKPERKARA 1.

Bahwa terlebih dahulu Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar segala sesuatu yang diuraikan oleh Tergugat I

dan Tergugat II dalam bagian eksepsi

dimasukkan dalam pokok perkara; 2.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil

Penggugat

sebagaimana

yang

dikemukakan

dalam

gugatannya kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenaraannya oleh Tergugat I dan Tergugat II; 3.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyebutkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

4.

Bahwa Tergugat I dalam jabatannya selaku PPAT/Camat Cibinong yang menerbitkan Akta Jual Beli/Surat Keterangan Akta Jual Beli, mengingat Tergugat I dalam jabatannya selaku PPAT terbukti bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam: -

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

-

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;


-

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;

-

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

-

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

5.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka perbuatan Tergugat I selaku Camat sebagai PPAT adalah benar dan tidak menyalahi tugas dan wewenangnya selaku PPAT hanya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku dimana PPAT hanya bertugas untuk meneliti dan memeriksa ulang berkasberkas administrasinya saja;

6.

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat khususnya yang menyangkut Tergugat I untuk selebihnya;

7.

Bahwa oleh karena tidak ada satupun ketentuan yang dilanggar baik itu oleh Tergugat I dan Tergugat II maka gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

8.

Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan

melawan

hukum

terhadap

Penggugat

maka

dalil

Penggugat pada posita dan petitum gugatannya pada intinya meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiel dan immaterial adalah tidak berdasar dan mengada-ada sehingga sudah seharusnya ditolak; 9.

Bahwa untuk dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, harus ada perselisihan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat dan mengingat tidak ada hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat dan mengingat pula Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958 yang menyebutkan: "Bahwa untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara", gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;


10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 7 petitum gugatannya, karena merupakan dalil yang premature yang belum dapat dibuktikan dan tidak berdasarkan hukum sehingga sudah seharusnya ditolak. Lagi pula permintaan Penggugat agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar uang paksa (dwangsom) tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 26 Pebruari 1973 Nomor 731 K/Sip/1972 yang menyatakan : "uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tuntutan untuk membayar uang". Dan oleh karena terbukti dalam gugatannya Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sejumlah uang, maka permintaan uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterapkan dalam perkara ini; 11. Bahwa permintaan Penggugat agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu/putusan serta merta (uitvoorbaar bij voorraad) sebagaimana tersebut dalam gugatannya haruslah ditolak karena menurut ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR jo. SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 Tanggal 21 Juli 2000, yang berbunyi : "Pengadilan hanya dapat memerintahkan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu apabila terdapat bukti surat otentik/tulisan tangan yang tidak dapat dibantah kebenaran isi dan tandatangannya yang menurut ketentuan undang-undang dapat diterima sebagai bukti"; 12. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat untuk selebihnya; Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya memberikan putusan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI: 1.

Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

2.

Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II telah tepat dan beralasan;

DALAM POKOK PERKARA: 1.

Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II atau setidak- tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

2.

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini; Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat

lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo etbono);


Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut di atas, Tergugat III tidak mengajukan Jawaban; Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut di atas, Kuasa Tergugat IV telah mengajukan Jawaban secara tertulis sebagai berikut: DALAM EKSEPSI A.

GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA PENGGUGAT TELAH MENGURAIKAN SECARA KABUR DAN TIDAK JELAS DALIL-DALIL GUGATANNYA; 1. Bahwa di dalam surat gugatannya, pada butir 2 dan butir 3 Penggugat mendalilkan: “Bahwa sejak tahun 2001 Penggugat senantiasa meminta orangnya Penggugat yang berada dekat dengan lokasi tanah dimaksud untuk menjaga dan mengawasi tanah tersebut, agar tidak diambil dan diserobot oleh orang lain”; “Bahwa setelah beberapa tahun orang yang dipercayakan untuk mengurus tanah milik Penggugat pindah dan sudah tidak ada lagi di

dekat

lokasi

tanah

tersebut,

kemudian

Penggugat

mendapatkan tanah milik Penggugat tiba-tiba sudah dikuasai oleh Tergugat IV, dimana Tergugat IV menguasai tanah milik Penggugat tersebut dengan cara memagar serta mendirikan bangunan berupa rumah di atas tanah milik Penggugat tersebut”; Akan tetapi dalam dalil surat gugatannya tersebut, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan mengenai siapa yang dimaksud dengan “orangnya Penggugat” dan “orang yang dipercayakan untuk mengurus tanah milik Penggugat” tersebut, sehingga akan dapat diklarifikasi kebenaran akan orangnya, misalnya mengenai siapa

nama

“orangnya

Penggugat”

atau

“orang

yang

dipercayakan” tersebut? apa pekerjaannya? dan dimana tempat tinggalnya?; 2. Bahwa di dalam surat gugatannya, pada butir 4 dan butir 5 Penggugat mendalilkan pula: “Bahwa berdasarkan kejadian tersebut selanjutnya Penggugat melaporkan keadaan tersebut ke Kantor TergugatII,....dst”; “Bahwa selanjutnya pegawai Tergugat 11 mencari tau tentang keberadaan siapa orang yang menguasai tanah...dst”; Akan tetapi dalam dalil surat gugatannya tersebut, Penggugat


sama

sekali

tidak

menjelaskan

mengenai

kapan

waktu

kejadiannya? Penjelasan mengenai kapan waktu kejadian ini menjadi penting dalam suatu gugatan agar dapat diklarifikasi apakah gugatan ini didasarkan suatu fakta atau hanya rekarekaan belaka; 3. Bahwa perlunya menguraikan kejelasan mengenai dalil-dalil dalam surat gugatan selain untuk menghindari anggapan bahwa gugatan Penggugat disusun dengan berdasarkan dan memuat dalil-dalil yang bersifat ilusi dan imajinatif, juga untuk menghindari suatu gugatan disebut sebagai gugatan kabur (obscuur libel). Namun faktanya, tindakan Penggugat yang telah menyusun dalildalil yang tidak jelas sebagaiman disebutkan di atas, telah menyebabkan Tergugat IV menjadi sulit untuk memahami gugatan dan maksud Penggugat dalam surat gugatannya, yang pada gilirannya menyebabkan Tergugat IV menjadi sulit untuk mempertahankan hak dan kepentingan hukum Tergugat IV dalam perkara a quo; 4. Bahwa dengan adanya ketidakjelasan Penggugat ini, telah menyebabkan gugatan perkara a quo menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel) sehingga karena itu cukup patut dan beralasan menyatakan gugatan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard); B.

GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA GUGATAN DIAJUKAN ATAS DASAR KETIADAAN

HUBUNGAN

HUKUM

ANTARA

PENGGUGAT

DENGAN TERGUGAT IV; 1. Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada butir 1, diketahui bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa: “Penggugat adalah Pemilik sebidang tanah seluas kurang lebih 7.350 m2 yang terletak di Kp. Cikempong, RT 04/09, Desa Pakan Sari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor,... diperoleh Penggugat dari Tergugat VI berdasarkan Akta Pemindahan Hak Prengelolaan No. 146 tertanggal 26 Oktober 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Agus Majid, SH”; 2. Bahwa dengan demikian tindakan Penggugat yang mengklaim dirinya selaku pemilik sebidang tanah seluas kurang lebih 7.350 m2 yang terletak di Kp. Cikempong, RT 04/09, Desa Pakan Sari,


Kec. Cibinong, Kab. Bogor, semata-mata adalah berdasarkan kekuatan surat Akta Pemindahan Hak Prengelolaan No. 146 tertanggal 26 Oktober 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Agus majid, SH; 3. Bahwa padahal patut diketahui keberadaan Akta Pemindahan Hak

Pengelolaan

"pemindahan

hak

sesuai

dengan

pengelolaan”,

judul tidak

aktanya memberikan

yakni: atau

memindahkan kepemilikan. Dengan kata lain "pemindahan hak pengelolaan”, hanyalah suatu hak keperdataan "memindahkan hak pengelolaan saja”, bukan hak kepemilikan. Sehingga secara hukum, hak kepemilikan atas sebidang tanah seluas kurang lebih 7.350 m2 yang terletak di Kp. Cikempong, RT 04/09, Desa Pakan Sari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, sesungguhnya belum berpindah dari Tergugat III kepada Penggugat, sehingga dengan demikian klaim bahwa Penggugat mempunyai hak kepemilikan atas sebidang tanah seluas kurang lebih 7.350 m2 yang terletak di Kp. Cikempong, RT 04/09, Desa Pakan Sari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum; 4. Bahwa karena Penggugat bukanlah pemilik atas atas sebidang tanah seluas kurang lebih 7.350 m2 yang terletak di Kp. Cikempong, RT 04/09, Desa Pakan Sari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, maka tindakan Penggugat di dalam surat gugatannya, yang telah menarik Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara a quo sama sekali tidak didasarkan pada adanya suatu hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat IV; 5. Bahwa dengan demikian dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan yang mendalilkan seolah-olah terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat IV maka Gugatan Penggugat adalah gugatan kabur (obscuur libel); 6. Bahwa adapun dalil Tergugat IV adalah sangat berdasar sebagaimana yang temyata dari Jurisprudensi Mahkamah Agung RI dibawah ini: -

Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971 yang antara lain berbunyi: “Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan”;


-

Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 4 K/Sip 1958 tanggal 13 Desember 1958 antara lain berbunyi: “Syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan yang timbul dari adanya hubungan hukum”;

7. Bahwa dengan demikian, jelas dengan tidak terdapatnya hubungan hukum, maka gugatan Penggugat adalah gugatan kabur (obscuur libel) dan oleh karena itu adalah cukup patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijke verldaard); C.

GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN KURANG PIHAK (PLURUM LITIS KONSORSIUM), KARENA PENGGUGAT TIDAK MENGGUGAT PARA AHLI WARIS DARI TERGUGAT V YANG TELAH MENINGGAL DUNIA; 1. Bahwa dalam gugatan perkara aquo, Penggugat telah menarik beberapa pihak dalam perkara aquo, yakni: -

Camat Cibinong sebagai Tergugat I;

-

Lurah Pakan Sari sebagai Tergugat II;

-

Nizyudia A Yusra sebagai Tergugat III;

-

Atalarik’ Syah Arik sebagai Tergugat IV;

-

Ir. Permadi Soesetio sebagai Tergugat V;

-

PT. Sapta Usaha Gemilang Indah sebagai Tergugat VI;

2. Bahwa padahal patut diketahui bahwa Ir. Permadi Soesetio yang telah ditarik sebagai Tergugat V dalam perkara aquo, telah meninggal dunia pada tahun 2009 yang silam; 3. Bahwa dengan demikian menurut hukum acara dan praktek yang berlaku, seharusnya bukanlah Ir. Permadi Soesetio yang sudah almarhum sejak 2009 yang ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat V dalam perkara aquo, melainkan seluruh ahli waris dari Ir. Permadi Soesetio yakni istri dan anak-anaknya, sebagai mewakili almarhum Ir. Permadi Soesetio; 4. Bahwa meskipun Penggugat patut mengetahui mengenai hal telah meninggal dunianya almarhum Ir. Permadi Soesetio jauhjauh hari sebelum perkara aquo didaftarkan, atau setidaktidaknya Penggugat telah mengetahui hal mengenai telah meninggalnya almarhum Ir. Permadi Soesetio pada saat perkara aquo pertama sekali disidangkan, yakni tanggal 1 Oktober 2015,


namun Penggugat telah bersikap untuk tidak menarik para ahli waris Ir. Permadi Soesetio sebagai pihak dalam perkara aquo, sehingga karena itu gugatan aquo dapat dikualifikasi sebagai gugatan kurang pihak (plurum litis konsorsium); 5. Bahwa mengenai gugatan kurang pihak (plurum litis konsorsium) ini, telah terdapat Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 546K/Pdt/1984

tertanggal

31

Agustus

1985,

yang

pada

pokoknya menyatakan: “Gugatan terhadap tergugat yang telah meninggal dunia harus diajukan terhadap semua ahli waris secara komplit dan bukan terhadap istrinya saya”; 6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat nyata-nyata telah kurang pihak, oleh karena itu cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan

menyatakan

gugatan

penggugat

kurang

pihak,

sehingga haruslah dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankiijke verklaard); DALAM POKOK PERKARA Bahwa Tergugat IV mohon agar apa-apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat IV pada bahagian Eksepsi di atas secara mutatis mutandis juga termasuk pada dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam Pokok Perkara ini; Bahwa dengan ini Tergugat IV menegaskan bahwa Tergugat IV menyangkal dan menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat yang terurai di dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat IV; 1.

Bahwa Tergugat IV menolak dalil gugatan Penggugat pada butir 1 surat gugatan, yang menyebut dirinya pemilik sebidang tanah seluas kurang lebih 7.350 m2 yang terletak di Kp. Cikempong, RT 04/09, Desa Pakan Sari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, semata-mata adalah berdasarkan kekuatan surat Akta Pemindahan Hak Prengelolaan No. 146 tertanggal 26 Oktober 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Agus majid, SH.; Sebab menurut hemat Tergugat IV keberadaan Akta Pemindahan Hak Pengelolaan sesuai dengan judul aktanya yakni: "pemindahan hak pengelolaan”, tidak memberikan atau memindahkan suatu


kepemilikan. Dengan kata lain "pemindahan hak pengelolaan atas tanah", hanyalah suatu hak keperdataan "memindahkan hak pengelolaan

atas

tanah

saja",

bukan

memindahkan

hak

kepemilikan; Sehingga secara hukum, hak kepemilikan atas sebidang tanah seluas kurang lebih 7.350 m2 yang terletak di Kp. Cikempong, RT 04/09, Desa Pakan Sari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, sesungguhnya belum berpindah dari Tergugat III selaku pemilik tanah kepada Penggugat sebagai pengelola. Dengan demikian klaim bahwa Penggugat mempunyai hak kepemilikan atas sebidang tanah seluas kurang lebih 7.350 m2 yang terletak di Kp. Cikempong, RT 04/09, Desa Pakan Sari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum. Karena kepemilikan Penggugat atas tanah tidak beralaskan dan berdasarkan hukum yang sah, maka gugatan harus ditolak; 2.

Bahwa Tergugat IV juga secara tegas dan jelas menolak seluruh dalil-dalil surat gugatan Penggugat mengenai kepemilikan atas sebidang tanah seluas kurang lebih 7.350 m2 yang terletak di Kp. Cikempong, RT 04/09, Desa Pakan Sari, Kec. Cibinong, Kab, Bogor sebagaimana disebut-sebut oleh Penggugat pada butir 1, butir 2, butir 3, butir 4, butir 5, butir 6, butir 7 dan butir 8, terutama terhadap dalil-dalil Penggugat yang menyatakan: -

Penggugat adalah pemilik (dalil butir 1);

-

Tanah Milik Penggugat (dalil butir 3, 4, 5, 6 dan 8);

Sebab faktanya Tergugat IV lah sesungguhnya pemilik yang sah, sebab jauh-jauh hari sebelum adanya Akta Pemindahan Hak Pengelolaan Nomor 146 tertanggal 26 Oktober 2001, Tergugat VI telah menjuai tanah dimaksud kepada Tergugat IV yakni pada tanggal 20 Desember 2000 sesuai Akta Jual Beli No. 824/2000 tertanggal 20 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Tergugat IV dan Tergugat III mewakili Tergugat VI, dibuat dihadapan Drs. H. Yasin Zainuddin, MM selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, atas tanah Persil No. 159 Girik No. 841 seluas kurang lebih 2.000 m2. Selanjutnya dibuatlah Akta Jual Beli No. No. 843/2002 tertanggal 22 Agustus 2002 atas tanah seluas kurang lebih 589 m2, Akta Jual Beli No. 1349/2002 tertanggal 5 September 2002 atas tanah seluas kurang lebih 750 m2, Akta Jual Beli No. 1673/2002 tertanggal 21


Oktober 2002 atas tanah seluas kurang lebih 750 m2 dan Akta Jual Beli No. 1674/2002 tertanggal 21 Oktober 2002 atas tanah seluas kurang lebih 750 m2; Maka sejak itulah Tergugat IV telah menguasai tanah objek perkara sejak pertama sekaii melakukan pembayaran kepada Tergugat VI pada tanggal 20 Desember 2000 itu juga. Dan sejak itu sama sekaii tidak pemah mendapat sanggahan, bantahan, protes, keberatan, hambatan maupun klaim dari pihak lain, apalagi dari Penggugat; 3.

Bahwa dalam pelaksanaan jual beli atas tanah dimaksud, Tergugat VI telah mewakilkannya kepada Tergugat III yang bertindak selaku Direktur dan kuasa yang sah dari Tergugat VI, dimana: -

Kedudukan Tergugat III yang mewakili Tergugat VI sebagai sebagai pihak yang kompeten/berwenang untuk menjuai tanah milik Tergugat VI tersebut, didasarkan atas adanya Surat Keputusan Direksi Tergugat I No. ll/SU/I-99/Kep-BOM tentang Pengangkatan Menjadi Direktur, tertanggal 15 Januari 1999;

-

Kedudukan

Tergugat

III

sebagai

pihak

yang

kompeten/berwenang untuk menjuai sebidang tanah seluas +/7350 m2 milik Tergugat VI yang terletak di Desa Cikempong, Kel.Pakansari, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor tersebut, telah diperkuat pula berdasarkan Surat Kuasa dari Tergugat VI kepada Tergugat III tertanggal 10 Desember 2001, yang secara tegas menyatakan bahwa: Tergugat HI diberi kuasa untuk menjual dan mengurus surat-surat tanah milik Tergugat VI ic. PT. Saptausaha Gemilang Indah di Desa Pakansari, Cibinong, Bogor; - Terhadap Jual beli sebidang tanah seluas +/- 7350 m2 yang terletak

di Desa Cikempong, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, antara Tergugat IV dengan Tergugat VI telah dilakukan pembayaran secara bertahap sampai dengan lunas, yakni tanggal 20 Desember 2000, tanggal 31 Mei 2001, tanggal 11 Agustus 2001, tanggal 12 September 2001 dan tanggal 20 Februari 2002; 4.

Bahwa dengan demikian, transaksi jual beli antara Tergugat IV dengan Tergugat VI secara materil telah terjadi setelah pembayaran I (pertama) yakni sesuai kwitansi pembayaran tertanggal 20 Desember 2000. Sehingga dengan terpenuhilah asas konsensuil menurut hukum perdata berdasarkan Pasal 1458 BW, dimana dikatakan


bahwa jual beli telah teijadi secara konsensus walaupun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar; 5.

Bahwa guna menguatkan adanya jual beli atas tanah dimaksud, selanjutnya Tergugat VI yang diwakili oleh Tergugat III telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 5 September 2001 yang secara tegas dan jelas telah menyatakan/menerangkan, bahwa sebidang tanah seluas +/- 7350 m2 milik Tergugat VI yang terletak di Desa Cikempong, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor sesuai dengan gambar peta rincikan situasi No. 12718 s/d 12722/1994 yang tercatat di Kelurahan dengan No. Persil 159 a/IV/2085 telah dijual kepada Penggugat;

6.

Bahwa

atas uraian di atas terbantahlah

sekaligus dalil-dalil

Penggugat pada butir 8 yang menyatakan perbuatan Para Tergugat yang mempeijualbelikan tanah milik Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum, sebab faktanya perbuatan Tergugat IV sama sekali tidak melawan hukum, karena telah sesuai dengan hukum yang berlaku terutama berdasarkan Pasal 1458 KUHPerdata, jual beli telah teijadi secara konsensus walaupun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar. Sedangkan dalil Penggugat pada butir 8 ini yang menyatakan "tanah milik Penggugat”, justeru adalah perbuatan yang melawan hukum, sebab Penggugat tidak mempunyai dasar dan alasan hukum mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah objek perkara; 7.

Bahwa dengan ini Tergugat iv juga membantah dalil gugatan Penggugat pada butir 9 s/d butir 12 yang mempersoalkan proses/prosedur jual beli tanah objek perkara, yang menurut hemat Tergugat

IV

telah

dilakukan

secara

benar

menurut

hukum,

sebagaimana telah diuraikan di atas; 8.

Bahwa Tergugat IV secara khusus membantah dengan tegas dan jelas dalil gugatan Penggugat butir 13, butir 14 dan butir 15 yang seolah-olah menyatakan bahwa: - Penggugatlah adalah pemilik yang sah atas tanah objek perkara,

karena Tergugat VI terlebih dahulu melakukan pemindahan hak pengelolaan kepada Penggugat yakni pada tanggal 29 Oktober 2001. Padahal secara hukum pemindahan hak pengelolaan tidak mempengaruhi apapun terhadap kepemilikan; - Tergugat IV telah lalai dan ceroboh dan tidak berpegang pada

prinsip kehati-hatian;


Dalil-dalil Penggugat ini terbantahkan dengan adanya Akta Jual Beli No. 824/2000 tertanggal 20 Desember 2000 sebagaimana disebut di atas; 9.

Bahwa Tergugat selanjutnya membantah dalil gugatan Penggugat butir 16 s/d 19 yang seolah-olah menyatakan bahwa Penggugat telah dirugikan secara materil dan imateril, sebab hal itu adalah dalil yang mengada-ada dan bersifat ilusi saja, sebab patut diketahui, kedudukan Penggugat sendiri adalah sebagai mantan Direktur PT. Saptausaha Gemilang Indah ic. Tergugat VI atau setidak-tidaknya mantan karyawan dari Tergugat VI, sehingga patut diduga gugatan ini hanyalah bersifat proforma saja, yang bertujuan memperdayai Tergugat IV yang saat ini sebagai pemilik objek perkara, Karena itu sesungguhnya tidak mungkin ada kerugian materi maupun imateri pada Penggugat. Namun selain itu: -

Penggugat tidak ada mengalami kerugian materil meski tidak dapat menggunakan tanah objek perkara, sebab Penggugat sendiri dalam mendapatkan hak pemindahan pengelolaan tidak mengeluarkan materi apapun baik berupa uang atau barang berharga lainnya, setidaknya hal itu tidak diketahui karena tidak diuraikan dalam surat gugatan ini;

-

Karena

Penggugat

tidak

ada

pengeluaran

materi

untuk

mendapatkan pemindahan hak, maka bagaimana mungkin Penggugat dapat mengalami kerugian materi?; -

Jika alasan kerugian materil Penggugat adalah dikarenakan Penggugat tidak dapat mempergunakan tanah untuk dikelola oleh Penggugat, maka seharusnya yang dihitung adalah berapa potensi kerugian yang dialami Penggugat sebagai akibat tidak dapat mengelola tanah objek perkara selama sekian tahun. Bukannya malah yang dihitung adalah harga tanah objek perkara seandainya dijual;

-

Selanjutnya mengenai tuntutan pembayaran jasa pengacara, disamping tidak relevan lagipula tidak ada dasar hukumnya, sehingga terkesan mengada-ada saja;

Demikian pula mengenai tuntutan imateril, keadaan Penggugat yang menjadi stress dan sakit-sakitan bisa jadi disebabkan karena telah berusia uzur, sehingga dihinggapi banyak penyakit sebagaimana orang tua lazimnya, dan serta merta hal itu tidak dapat dikaitkan


dengan perkara aquo. Lagipula sepanjang persidangan, Penggugat principal tidak pemah terlihat hadir sekalipin. Karena itu tuntutan ini adalah bersifat ilusi dan mengada-ada saja; 10. Bahwa Tergugat IV menolak dalil Penggugat pada butir 20 yang memohonkan sita jaminan (conservatoir beslag), sebab terbukti gugatan Penggugat bersifat ilusioner dan tidak berdasar. Lagi pula tidak ada alasan yang cukup untuk mengkhawatirkannya, sebab Tergugat IV dan keluarga telah mendirikan rumah dan bermukim belasan tahun di tanah objek perkara sejak pertama dibeli pada tahun 2000 an sampai dengan sekarang ini; Bahwa berdasarkan kepada seluruh uraian-uraian seperti yang telah disebutkan di atas, maka dengan ini disampaikan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar terhadap perkara ini diberikan keadilan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI -

Menerima Eksepsi Tergugat IV;

-

Menyatakan

Gugatan

Penggugat

tidak

dapat

diterima

(neit

onvanklijke verklaard); DALAM POKOK PERKARA -

Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

-

Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini; Membaca serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang

tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 1 September 2016, Nomor 162/Pdt.G/2015/PN.Cbi., yang amar selengkapnya sebagai berikut : A. DALAM EKSEPSI : -

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV untuk seluruhnya ;

B.

DALAM POKOK PERKARA : 1.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2.

Menyatakan

Para

Tergugat

telah

melakukan

perbuatan

melawan hukum ; 3.

Menyatakan Akta Jual Beli masing-masing :  Akta Jual Beli Nomor 842/2002 tertanggal 22 Agustus 2002 seluas 750 m2 (tujuh ratus lima puluh meter persegi) an.


Atalari Syah Arik ;  Akta Jual Beli Nomor 843/2002 tertanggal 22 Agustus 2002 seluas 589 m2 (lima ratus delapan puluh sembilan) an. Atalari Syah Arik ; 

Akta Jual Beli Nomor 1349/2002 tertanggal 5 September 2002 seluas 750 m2 (tujuh ratus lima puluh meter persegi) an. Atalari Syah Arik;

 Akta Jual Beli Nomor 1673/2002 tertanggal 21 Oktober 2002 seluas 750 m2 (tujuh ratus lima puluh meter) an. Atalari Syah Arik ; adalah cacat hukum sehingga batal demi hokum ; 4.

Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Kampung Cikempong

RT.

04/09

Kelurahan

Pakansari,

Kecamatan

Cibinong, Kabupaten Bogor, seluas kurangIebih 7.350 m2 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas tanah Nomor 395/X/cib/1995; 5.

Menyatakan menurut hukum siapapun yang memperoleh hak dari Tergugat IV adalah batal demi hukum ;

6.

Menghukum Tergugat IV untuk mengembalikan sebidang tanah seluas kurang Iebih 7.350 m2 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Cikempong Rt 04/09, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, kepada Penggugat ;

7.

Menghukum

Tergugat

IV

untuk

membayar

uang

paksa

(dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat IV lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; 8.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong terhadap sebidang tanah yang terletak di Kampung Cikempong RT.04/09, Desa Pakan Sari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, seluas ± 7.350 m2 berikut bangunan yang terletak di atasnya, dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah warga ; - Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan Duta Parahyangan ;


- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah warga ; - Sebelah timur berbatasan dengan rumah warga ; 9.

Menolak gugatan Penggugat untuk selebih dan selainnya ;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.5.176.000,- (lima juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ; Membaca Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 1 September 2016 Nomor 162/Pdt.G/2015/ PN.Cbi., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang (delegasi) yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 November 2016 telah memberitahukan kepada Terbanding/Penggugat mengenai isi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut dan kepadanya diberi kesempatan untuk mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong ; Membaca Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 1 September 2016 Nomor 162/Pdt.G/2015/ PN.Cbi., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2016 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding I/Tergugat I dan Turut Terbanding II/Tergugat II mengenai isi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut dan kepadanya diberi kesempatan untuk mengajukan banding

dalam

tenggang

waktu

14

(empat

belas)

hari

setelah

pemberitahuan tersebut melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong Membaca Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 1 September 2016 Nomor 162/Pdt.G/2015/ PN.Cbi., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok (delegasi) yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2016 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding III/Tergugat III mengenai isi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut dan kepadanya diberi kesempatan untuk mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas)

hari

setelah

pemberitahuan

tersebut

melalui

Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Cibinong ; Membaca Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 1 September 2016 Nomor 162/Pdt.G/2015/ PN.Cbi., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri


Jakarta Selatan (delegasi) yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2016 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding IV/Tergugat V mengenai isi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut dan kepadanya diberi kesempatan untuk mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong ; Membaca Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 1 September 2016 Nomor 162/Pdt.G/2015/ PN.Cbi., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (delegasi) yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2016 telah memberitahukan kepada Turut

Terbanding V/

Tergugat VI mengenai isi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut dan kepadanya diberi kesempatan untuk mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong ; Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2016 kuasa hukum Pembanding/ Tergugat IV telah mengajukan permohonan banding terhadap perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 1 September 2016 Nomor 162/Pdt.G/2015/PN.Cbi., agar diperiksa dan diadili dalam Pengadilan Tingkat Banding ; Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 162/Pdt.G/2015/PN.Cbi., yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong

yang menerangkan bahwa permohonan

banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat IV

tersebut

telah

diberitahukan secara patut dan seksama pada tanggal 29 September 2016 kepada Terbanding/Penggugat ; Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 162/Pdt.G/2015/PN.Cbi., yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong

yang menerangkan bahwa permohonan

banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat IV

tersebut

telah

diberitahukan secara patut dan seksama pada tanggal 30 September 2016 kepada Turut Terbanding I/Tergugat I dan kepada Turut Terbanding II/Tergugat II ;


Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 162/Pdt.G/2015/PN.Cbi., yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok (delegasi)

yang menerangkan bahwa

permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat IV tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama pada tanggal 5 Oktober 2016 kepada Turut Terbanding III/Tergugat III ; Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 162/Pdt.G/2015/PN.Cbi., yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (delegasi) yang menerangkan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat IV tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama pada tanggal 17 Oktober 2016 kepada Turut Terbanding IV/Tergugat V ; Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 162/Pdt.G/2015/PN.Cbi., yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (delegasi) yang menerangkan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat IV tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama pada tanggal 11 Oktober 2016 kepada Turut Terbanding V/Tergugat VI ; Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Tergugat IV dalam perkara ini telah mengajukan/menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 22 November 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawannya oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong masing-masing pada tanggal 24 November 2016 kepada Terbanding /Penggugat, tanggal 23 November 2016 kepada Turut Terbanding I/Tergugat I dan kepada Turut Terbanding II/Tergugat II, tanggal 16 Desember 2016 kepada Turut Terbanding III/Tergugat III melalui Pengadilan Negeri Depok (delegasi), tanggal 27 Desember 2016 kepada Turut Terbanding IV/Tergugat V melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (delegasi), tanggal 1 Desember 2016 kepadaTurut Terbanding V/Tergugat VI melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (delegasi) ; Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding/Penggugat telah mengajukan/menyerahkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 24 Januari 2017, kontra memori banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawannya oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong


masing-masing

pada

tanggal

31

Januari

2017

kepada

Pembanding/Tergugat IV, kepada Turut Terbanding I/Tergugat I, Turut Terbanding II/Tergugat II, tanggal 7 Februari 2017 kepada Turut Terbanding III/Tergugat III melalui Pengadilan Negeri Depok (delegasi) dan kepada Turut Terbanding IV/Tergugat V melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (delegasi), tanggal 2 Februari 2017 kepada Turut Terbanding V/Tergugat VI melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (delegasi) ; Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 162/Pdt.G/2015/PN.Cbi., yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan

Negeri

Cibinong

tanggal

8

Desember

2016

yang

menerangkan bahwa berkas perkara tersebut telah selesai diminutasi, untuk itu kepada Pembanding/Tergugat IV, diberi kesempatan untuk memeriksa

dan

mempelajari

berkas

perkara

Nomor

162/Pdt.G/

2015/PN.Cbi., yang dimohonkan bandingnya tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diberikan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat ; Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 162/Pdt.G/2015/PN.Cbi., yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 27 Oktober 2016 yang menerangkan bahwa berkas perkara tersebut telah selesai diminutasi, untuk itu kepada Terbanding/Penggugat,

diberi

kesempatan

mempelajari berkas perkara Nomor

untuk

memeriksa

dan

162/Pdt.G/ 2015/PN.Cbi., yang

dimohonkan banding oleh Pembanding/Tergugat IV tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diberikan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 162/Pdt.G/2015/PN.Cbi., yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 20 Oktober 2016 yang menerangkan bahwa berkas perkara tersebut telah selesai diminutasi, untuk itu kepada Turut Terbanding I/Tergugat I dan Turut Terbanding II/Tergugat II, diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 162/Pdt.G/ 2015/PN.Cbi., yang dimohonkan banding oleh Pembanding/ Tergugat IV tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diberikan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat ;


Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 162/Pdt.G/2015/PN.Cbi., yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Depok (delegasi) tanggal 24 Oktober 2016 yang menerangkan bahwa berkas perkara tersebut telah selesai diminutasi, untuk itu kepada Turut Terbanding III/Tergugat III, diberi kesempatan untuk memeriksa

dan

mempelajari

berkas

perkara

Nomor

162/Pdt.G/

2015/PN.Cbi., yang dimohonkan banding oleh Pembanding/Tergugat IV tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diberikan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat ; Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 162/Pdt.G/2015/PN.Cbi., yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (delegasi) tanggal 23 Februari 2017 yang menerangkan bahwa berkas perkara tersebut telah selesai diminutasi, untuk itu kepada Turut Terbanding IV/Tergugat V, diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 162/Pdt.G/2015/PN.Cbi., yang dimohonkan banding oleh Pembanding/ Tergugat IV tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diberikan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat ; Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 162/Pdt.G/2015/PN.Cbi., yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (delegasi) tanggal 20 Oktober 2016 yang menerangkan bahwa berkas perkara tersebut telah selesai diminutasi, untuk itu kepada Turut Terbanding V/Tergugat VI, diberi kesempatan untuk memeriksa

dan

mempelajari

berkas

perkara

Nomor

162/Pdt.G/

2015/PN.Cbi., yang dimohonkan banding oleh Pembanding/Tergugat IV tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diberikan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut dijatuhkan pada tanggal 1 September 2016 dengan dihadiri oleh Tergugat IV dan kuasa Tergugat IV, tanpa dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I, kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat V. Dengan perantaraan kuasanya, Pembanding/ Tergugat IV


tersebut mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 September 2016, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undangundang, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ; Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya tersebut Kuasa

Pembanding/Tergugat

IV

telah

mengajukan

alasan-alasan

keberatan yang terurai dalam memori bandingnya, pada pokoknya adalah sebagai berikut : 1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya dalam bagian Dalam Eksepsi telah salah dan keliru karena mengesampingkan

fakta

bahwa

Terbanding/Penggugat

telah

mengajukan gugatan terhadap orang yang telah meninggal dunia, yakni Turut Terbanding IV/Tergugat V, sehingga yang digugat seharusnya adalah semua ahli waris Turut Terbanding IV/Tergugat V, sehingga karenanya gugatan harusnya dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima ; 2. Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya telah mengabulkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi Majelis Hakim hanya menghukum Tergugat IV saja, tidak menghukum Para Tergugat lainnya ; 3. Majelis Hakim tingkat pertama telah salah mengabulkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Kampung Cikempong Rt. 04/09, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, seluas + 7.350 m2 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 395/X/cib/1995 ; 4. Majelis Hakim tingkat pertama telah salah mengabulkan gugatan Penggugat

yang

menyatakan

menghukum

Tergugat

IV

untuk

mengembalikan sebidang tanah seluas + 7.350 m2 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Cikempong Rt. 04/09, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor kepada Penggugat, padahal tanah obyek sengketa dalam


perkara ini jumlah total luasnya hanyalah seluas 2.839 m2 (dua ribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi) ; 5. Majelis Hakim tingkat pertama telah salah mengabulkan gugatan Penggugat yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Cibinong terhadap sebidang tanah yang terletak di Kampung Cikempong Rt. 04/09, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, tanah seluas + 7.350 m2 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) berikut bangunanyang terletak di atasnya, padahal faktanya sita jaminan dimaksud belum pernah dilaksanakan oleh Majelis Hakim (terbukti dengan belum adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan) ; 6. Majelis Hakim tingkat pertama telah salah mengabulkan gugatan Penggugat atas obyek sengketa dengan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Cibinong terhadap sebidang tanah seluas + 7.350 m2 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Cikempong Rt. 04/09, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor berikut bangunan yang terletak di atasnya dengan batas-batas sebagai berikut : -

Sebelah Utara berbatasan dengan rumah warga ;

-

Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan Duta Parahyangan

-

Sebelah Barat berbatasan dengan rumah warga ;

-

Sebelah Timur berbatasan dengan rumah warga ; Padahal

sita

jaminan

(conservatoir

beslag)

tersebut

telah

dilaksanakan di atas obyek sengketa yang salah, baik mengenai lokassi, ukuran dan batas-batas serta penguasaan senyatanya (de facto) atas tanah obyek sengketa tersebut ; 7. Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah mengabaikan fakta bahwa Pembanding telah menguasai dan memiliki hak atas tanah berdasarkan bukti-bukti yang otentik jauh sebelum Penggugat mengklaim haknya secara sepihak ; Karena hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Pembanding secara tegas menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 162/Pdt.G/2015/PN.Cbi., tanggal 1 September 2016 dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding demi kepastian hukum dan keadilan


berkenan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 162/Pdt.G/2015/PN.Cbi.,

tanggal

1

September

2016

tersebut,

sekaligus menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan

Gugatan

Penggugat

tidak

dapat

diterima

(Niet

Ontvankelijke verklaard) ; Memperhatikan kontra memori banding yang diajukan Kuasa Terbanding/Penggugat tertanggal 20 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 24 Januari 2017, pada pokoknya adalah sebagai berikut : DALAM EKSEPSI -

Bahwa Terbanding dengan tegas menolak dalil memori banding Pembanding pada poin angka 1 halaman 3 yang menyatakan Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya telah salah dan keliru karena mengesampingkan fakta bahwa Terbanding/dahulu Penggugat mengajukan gugatan terhadap orang yang telah mati yakni Turut Terbanding IV/ Tergugat V, sehingga yang digugat seharusnya adalah seluruh ahli warisnya Turut Terbanding IV/Tergugat V, bahwa Terbanding/ Penggugat telah tepat mengajukan gugatannya kepada Tergugat IV bukan menggugat ahli warisnya mengingat kedudukannya Turut Terbanding IV/Tergugat V dalam gugatan Terbanding/Penggugat adalah bukanlah sebagai pribadi melainkan jabatannya di PT. Sapta Usaha Gemilang Indah sehingga tidak digantinya keududukan Tergugat V yang telah meninggal dunia terhadap ahli warisnya dalam perkara ini ;

-

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut pada eksepsi Pembanding/Tergugat IV, selain sudah benar, tepat dan tidak keliru bahwa pertimbangan yang pertama jelas tidak merubah pokok perkara karena Tergugat V bukan mengatasnamakan pribadi dalam pokok perkara melainkan jabatannya sebagai Komisaris PT. Sapta Usaha Gemilang Indah di Jalan Bangka IX Nomo 12 Rt. 010/010, Kelurahan Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ;

DALAM POKOK PERKARA : -

Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusannya telah mengabulkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, tetpi Majelis Hakim hanya menghukum Tergugat IV saja tidak menghukum para Tergugat lainnya


-

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo adalah sudah tepat, benar, cukup dan beralasan hukum serta sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup, sebab jelas-jelas Pembanding/ Tergugat IV membeli obyek terperkara adalah dari orang yang salah yaitu Bapak Manda, sedangkan Bapak Manda tidak ada hubungannya dengan obyek terperkara, disamping Bapak Manda tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek terperkara Bapak Manda juga tidak termasuk sebagai penerima kuasa dari Tergugat V dan dalam struktur kepengurusan PT. SUGI sdr. Manda juga tidak termasuk. Dengan demikian proses jual beli antara Pembanding dengan Bapak Manda adalah cacat hukum, sehingga penguasaan Pembanding/Tergugat IV atas obyek terperkara adalah cacat hukum pula, sehingga putusan Majelis Hakim dimaksud sudah tepat, benar dan beralasan hukum serta didasari oleh bukti-bukti yang cukup. Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding memberikan putusan sebagai berikut : 1. Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya ; 2. Menguatkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Cibinong

Nomor

162/Pdt.G/2015/PN.Cbi., tanggal 1 September 2016 ; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya Ex Aequo Et Bono ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi

putusan Pengadilan Negeri Cibinong

Nomor 162/Pdt.G/2015/PN.Cbi., tanggal 1 September 2016, memori banding dari Pembanding/Tergugat IV serta kontra memori banding Terbanding/Penggugat, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ; Menimbang, bahwa setelah membaca serta memperhatikan dan mencermati dengan seksama memori banding dari Pembanding/Tergugat IV serta kontra memori banding masing-masing dari Terbanding/


Penggugat ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi ; Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbanganpertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 162/Pdt.G/2015/PN.Cbi., tanggal 1 September 2016 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Tergugat IV tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun ditingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ; Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pemeriksaan Ulang di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Ketentuan-ketentuan per Undang-undangan yang terkait ;

MENGADILI: -

Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat IV tersebut ;

-

Menguatkan

putusan

162/Pdt.G/2015/PN.Cbi.,

Pengadilan tanggal

Negeri 1

Cibinong

September

2016

Nomor yang

dimohonkan banding tersebut ; -

Menghukum Pembanding/Tergugat IV untuk membayar ongkos perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 oleh kami AMRIL. S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, A. FADLOL TAMAM, S.H., M.Hum., dan KAREL TUPPU, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan mana pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 diucapkan dalam persidangan yang terbuka


untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh H. NANANG PRIATNA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

A. FADLOL TAMAM, S.H., M.Hum.

A M R I L. S.H., M.Hum.

TTD PANITERA PENGGANTI,

KAREL TUPPU, S.H., M.H.

TTD H. NANANG PRIATNA, S.H.

Perincian biaya perkara : Redaksi putusan

Rp.

5.000,-

Meterai

Rp.

6.000,-

Pemberkasan

Rp. 139.000,-

Jumlah

Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)


PT.BDG

Recommend Documents