PT.BDG

P U T U S A N

Nomor : 412/PDT/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili

perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. YULIUS ANASTA (ahli waris dari Andreas / Kang hauw An),

beralamat di Pamoyanan Sari No.2 Rt.02 / Rw.01, Rangga Mekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor ;

2. LIBRANI KANG (ahli waris dari Andreas / Kang hauw An) beralamat di Jl.Suryakencana No.78 / 52 Bogor, 16123 ;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Newton.P.Manik, S.H

Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Raya Puncak Gadok Seberang RM – MM Juice Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2015 ;

Selanjtunya disebut sebagai Para Pembanding, semula sebagai Tergugat I dan Tergugat II ;

Lawan:

1. LENNY, beralamat di Jl.Jembatan Lima Dalam Rt.001/Rw.004, Jakarta Barat

2. PENNY, beralamat di Jl.Gladiol, Bumi Serpong Damai Puspita Loka Blok L 1 No.22, Serpong Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa

kepada Rusmin Wijaya, S.H., Wahyu Mulyana, S.H, Vivi, S.H, Tri Widyastuti, S.H Advokat, beralamat di Jalan Siliwangi No.152, Kota

Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2014,

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I dan Terbanding II, semula sebagai Penggugat I dan Penggugat II ;

3. YAN SETIADI, beralamat di Perumahan Teras Hijau Blok A1 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor ;

Selanjutnya disebut Sebagai Terbanding III/semula sebagai Tergugat III ;

Dan:

1. HOLLY (Kang Hauw Lie), beralamat di Jl.Pluit Samudra II, Apartemen Marina, Pasific Tower, Lantai 11 M, Jakarta Utara ;

halaman 1 dari 29 halaman perkara No. 412/Pdt/2016/PT.BDG.

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I, semula sebagai Turut Tergugat I ;

2. CYNTHIA, beralamat di Jl.K.H.Hasyim Ashari No.68 A, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II, semula sebagai Turut Tergugat II ;

3. KLANVIA KANG, beralamat di Jl.K.H.Hasyim Ashari No.68 A, Jakarta Pusat ;

selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III, semula sebagai Turut Tergugat III;

4. KHEREN, beralamat di Jl.Ashaari Jaya II, No.39 Ciawi, Bogor ;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV, semula sebagai Turut Tergugat IV

5. YOSEP BARBARA (Kang Hauw In), beralamat di Jl.K.H.Hasyim Ashari No.68 A, Jakarta Pusat ;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V, semula sebagai Turut Tergugat V;

6. LING INDRAYATI (Kang Hauw Ling), beralamat di Jl.Tanjung Duren Barat I Blik G 3/IB, Jakarta Barat ;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VI, semula sebagai Turut Tergugat VI;

7. SUHENDAR, beralamat di Jl.K.H.Hasyim Ashari No.68 A, Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VII, semula sebagai Turut Tergugat VII;

8. IMAM JAYA, beralamat di Jl.K.H.Hasyim Ashari No.68 A, Jakarta Pusat Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VIII, semula sebagai Turut Tergugat VIII;

9. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA BOGOR, Jalan Ahmad Yani Kota Bogor ;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IX, semula sebagai Turut Tergugat IX ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Jawa Barat tanggal 9

September 2016, Nomor : 412/PEN/PDT/2016/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Bgr ;


TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa dengan surat gugatan tanggal 22 Januari 2015 yang

diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 26 Januari 2015 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Bgr , telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII adalah merupakan anak kandung dari hasil pernikahan antara Tn. Iping Jaya

Kang (Kang Sioe Thong) dengan Ny.Indrawati The (The Kim Moy) berdasarkan

Akte Perkawinan No.21/1952 tertanggal 2 September 1952 sedangkan Tergugat I dan Tergugat II adalah anak – anak dari Andreas almarhum yang merupakan

saudara kandung Para Penggugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII ;

2. Bahwa Kedua orang tua Para Penggugat, telah meninggal dunia yaitu Tn. Iping Jaya Kang (Kang Sioe Thong) pada tanggal 23 Juni 2000 di Bogor berdasarkan Kutipan Akte Kematian No.101/2000, dan Ny.Indrawati The (The Kim Moy) pada

tanggal 21 Oktober 2002 berdasarkan Kutipan Akte Kematian No 145/IST/2004

dan mempunyai 11 (Sebelas) orang ahli waris yaitu Lenny ( Penggugat ), Penny (Penggugat), Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII dan Andreas / Kang Hauw An (telah meninggal dunia) ;

3. Bahwa setelah Orangtua Para Penggugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII meninggal dunia, Para Penggugat menghendaki agar warisan yang merupakan harta peninggalan orangtua yang merupakan

hak dari 11

(sebelas) ahli waris dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni

ketentuan hukum Perdata Barat (BW) dan atas harta warisan orangtua Para

Penggugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII serta

Andreas / Kang Hauw An, Para Penggugat telah melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam

Perkara Nomor 89 / Pdt.G / 2003 /

PN.JKT.PST dan atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan dengan ammarnya yang berbunyi sebagai berikut ; DALAM PROVISI : -

MENGADILI

Menolak tuntutan /gugatan Provisi Penggugat;

Menyatakan Para penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris syah dari

almarhumah tuan Iping Jaya Kang dan almarhumah Nyonya Indrawati The Menyatakan aset – aset ( barang – barang ).


(i)

Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di daerah

Roxy, Jalan K.H Hasyim No.68 A Jakarta atas nama almarhumah beserta barang dagangan berupa mebel-mebel.

(ii)

Sebidang tanah berikut bangunan / rumah diatasnya yang terletak di jalan Suryakencana No.52, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor

Tengah Bogor, atas nama almarhum beserta perabot rumah tangga dan barang dagangan ( barang – barang elektronik ).

(iii)

Perhiasan yang tersimpan dalam lemari besi di rumah di rumah

almarhum/almarhumah Jalan Suryakencana No.52 Bogor atau (apabila telah dipindahkan Tergugat VIII) yang berada dalam penguasaan

Tergugat VIII, yang berdasarkan perkiraan Para Penggugat berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) kilogram perhiasan emas dan emas batangan, dan beberapa batu permata,giok, dan batu – batu berharga lainnya.

(iv)

Sebidang tanah berikut bangunan

diatasnya yang terletak di jalan

Mangunsarkoro No.67 Cianjur atas nama almarhum

(v)

Sebidang tanah berikut bangunan pabrik perkapuran Gunung Mas di

ciampea beserta isi-isinya, atas nama almarhum.

(vi)

Sebidang tanah di Jambon Parung.

(vii)

Sebidang tanah berikut bangunan di Perumahan Yasmin, Jalan Teratai

(viii)

Sebidang tanah berikut bangunan di Jalan Pamoyanan Sari No.2

IV No.25 Bogor atas nama Tergugat IV

Rt.2/Rw.1, Desa Ranggamekar Kecamatan Bogor Selatan, Bogor atas nama Tergugat VII.

(ix)

Sebidang tanah berikut bangunan di Jalan Haji Jairi No.122 Rt 7/Rw 2

Cengkareng Jakarta Barat atas nama Tergugat I .

(x)

Tujuh buah truk di Ciampea yang digunakan sebagai kendaraan

perkapuran Gunung Mas ciampea atas nama almarhum

(xi)

Sebuah Panther mobil warna biru dengan nomor polisi F 1557

(xii)

Sebuah mobil Corona Warna HIjau Metalik dengan nomor polisi B 889

(xiv)

Sebuah mobil Maestro dengan nomor polisi F 1235

(xiii) (xv)

(xvi)

Sebuah Mobil Hi – Ace biru

Satu buah Kijang Pick up dan

Satu buah mobil minibus

Adalah Harta Peninggalan almarhum Tuan Iping Jaya Kang dan Almarhumah Nyonya Indrawati (Boedel Warisan). -

Menetapkan bagian masing-masing ahli waris :


1. Tergugat 8 yaitu Kang Hauw An/ Andreas adalah -

Sebidang tanah berikut bangunan di Jalan Pamoyanan Sari No.2

Rt2/Rw 1, Desa Ranggamekar Kecamatan Bogor Selatan, Bogor Sebuah Panther mobil warna biru dengan nomor polisi F 1557

Sebuah mobil Corona Warna HIjau Metalik dengan nomor polisi B 889 Sebuah Mobil Hi – Ace biru Satu buah mobil minibus

1/11 x nilai perhiasan = 1/11 x Rp.750.000.000 = Rp.68.180.000 Total nilai = Rp. 403.180.000,-

2. Penggugat –Penggugat dan Tergugat-tergugat lainnya 1/10 x sisi boedel tersebut dikurangi bagian tergugat 8

1/10 x Rp.4.390.000.000 – Rp.403.180.000 = Rp.3.986.820.000 -

Atau harta dari Boedil senilai = Rp. 398.682.000,-

Menghukum Tergugat VIII yaitu Kang Hauw AN/ ANDREAS atau siapa saja

menguasai boedil warisan tersebut untuk menyerahkan sisi boedil/setelah dikurangi bagian Tergugat VIII kepada Penggugat – Penggugat dan Tergugat – Tergugat untuk dibagi bersama sesuai porsi bagian masing – masing;

4. Bahwa walaupun telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

dalam

Perkara Nomor 89 / Pdt.G / 2003 / PN.JKT.PST, tentang pembagian masingmasing ahli waris, Faktanya semasa hidupnya Kang Hauw AN/ ANDREAS mendiami dan

menguasai

boedel warisan yang menjadi hak dari Para

Penggugat dengan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII sampai dengan meninggalnya Kang Hauw AN/ ANDREAS;

5. Bahwa setelah meninggalnya Kang Hauw AN / ANDREAS, anak-anak dari Kang Hauw AN / ANDREAS, yakni Tergugat I dan Tergugat II mendiami dan menguasai sebagian harta warisan yang merupakan bagian atau hak dari Para Penggugat

dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII sebagaimana telah

diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 89 / Pdt.G / 2003 / PN.JKT.PST yakni Tanah dan Bangunan berikut turutannya seluas 153 M² (Seratus lima puluh tiga meter persegi), dengan sertifikat SHM. No. 561

berdasarkan surat ukur No. 373 Tahun 1979 yang terletak di Jl. Suryakencana No. 52, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor (Dahulu Jl.

Suryakencana No.78, Desa Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor) beserta Perhiasan yang tersimpan dalam lemari besi di rumah orang tua

Para Penggugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII di Jalan Suryakencana No.52 Bogor atau yang berada dalam penguasaan Kang Hauw AN


/ANDREAS atau Tergugat I dan Tergugat II, yang berdasarkan perkiraan Para Penggugat berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) kilogram perhiasan emas dan emas batangan, dan beberapa batu permata,giok, dan batu – batu berharga lainnya ;

6. Bahwa Para Penggugat telah coba menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan telah berupaya berkomunikasi baik lisan maupun tulisan namun Tergugat I dan Tergugat II tidak mau menyelesaikan masalah ini secara

kekeluargaan dan terlebih lagi FAKTANYA Tergugat I dan Tergugat II telah mengalihkan, mengoperkan penguasaan dan/ atau menyewakan kepada

Tergugat III tanpa hak dan alas hukum yang sah sehingga Para Penggugat telah dirugikan oleh perbuatan Para Tergugat ;

7. Bahwa mengingat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam

Perkara

Nomor 89 / Pdt.G / 2003 / PN.JKT.PST dan boedel warisan tetap dikuasai oleh

Tergugat I dan Tergugat II kemudian Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan teguran (aanmaning) kepada Tergugat I dan Tergugat II

selaku anak – anak dari Kang Hauw AN/ ANDREAS almarhum

sebagai mana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertangal 30

Mei 2013 Nomor 037/2013.Rks. Jo Nomor 89/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst tentang Teguran atau peringatan serta berita acara teguran/peringatan tertanggal 18 Juni 2013, tanggal 16 Juli 2013 dan tanggal 20 Agustus 2013 namun Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah datang menghadap untuk menyelesaikan masalah tanah

dan bangunan berikut turutannya seluas 153 M² (Seratus lima puluh tiga meter persegi), dengan sertifikat SHM. No. 561 berdasarkan surat ukur No. 373 Tahun

1979 yang terletak di Jl. Suryakencana No. 52, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor (Dahulu Jl. Suryakencana No.78, Desa Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor) dan oleh karenanya merupakan bukti yang tidak terbantahkan Para Tergugat mempunyai itikad buruk dalam penguasaan boedel warisan yang merupakan hak dari Para Penggugat dengan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII ;

8. Bahwa kemudian Para Penggugat telah mengajukan eksekusi atas boedel

warisan yang dikuasai oleh Kang Hauw AN/ ANDREAS atau anak – anak Kang Hauw AN/ ANDREAS in casu Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Penetapan

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 037/2013.Eks tanggal 8 Januari 2014 yakni Tanah dan Bangunan berikut turutannya seluas 153 M² (Seratus lima

puluh tiga meter persegi), dengan sertifikat SHM. No. 561 berdasarkan surat ukur No. 373 Tahun 1979 yang terletak di Jl. Suryakencana No. 52, Kelurahan


Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor (Dahulu Jl. Suryakencana No.78, Desa Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor) ;

9. Bahwa mengingat tidak adanya itikad baik dari Tergugat I dan Tergugat II untuk

menyerahkan boedel warisan aquo sebagaimana diuraikan dalam angka 7 dan 8 di atas kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut

Tergugat VIII berupa Tanah dan Bangunan berikut turutannya seluas 153 M² (Seratus lima puluh tiga meter persegi), dengan sertifikat SHM. No. 561

berdasarkan surat ukur No. 373 Tahun 1979 yang terletak di Jl. Suryakencana No. 52, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor (Dahulu Jl.

Suryakencana No.78, Desa Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Timur, Kota

Bogor) serta menyerahkan asset perhiasan yang tersimpan dalam lemari besi dirumah di Jalan Suryakencana No. 52 Bogor, malah menyerahkan, mengoperkan

penguasaan dan / atau menyewakan pada Tergugat III maka terbukti perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata ;

10. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut Para Penggugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII

telah dirugikan baik material

maupun Immaterial sebanyak Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut : a. Kerugian Material ;

Para Penggugat tidak dapat menikmati tanah dan bangunan berikut turutannya

seluas 153 M² (Seratus lima puluh tiga meter persegi), dengan sertifikat SHM.

No. 561 berdasarkan surat ukur No. 373 Tahun 1979 yang terletak di Jl. Suryakencana No. 52, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota

Bogor (Dahulu Jl. Suryakencana No.78, Desa Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor) sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap

yakni

selama

11

tahun

dan

apabila

disewakan

setahunnya

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka kerugian Para Penggugat

@

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) x 11 tahun = Rp.1.100.000.000,- (satu

milyar seratus juta rupiah) serta ditambah emas yang disimpan dalam lemari besi di Jl. Suryakencana No. 52, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor (Dahulu Jl. Suryakencana No.78, Desa Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor) sebanyak 7 (tujuh) kilogram dengan

perhitungan Rp.500.000,- (lima ratus ribu /gram maka kerugian Para Penggugat adalah Rp. 500.000,- /Gram x 7 kg = Rp. 3.500.000.000,- (tiga


milyar lima ratus juta rupiah) sehingga total kerugian material Para Penggugat sebesar Rp. 4.600.000.000,- (empat milyar enam ratus juta rupiah) ;

b. Kerugian Immaterial ;

Para Penggugat stress, tidak fokus bekerja, menjadi tidak nyaman dan tenang karena berlarut-larutnya masalah aquo selama 11 tahun yang ditaksir sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

11. Bahwa mengingat adanya itikad buruk dari Para Tergugat yang menguasai harta milik Para Penggugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII,

perbuatan aquo sangatlah merugikan kepentingan hukum Para Penggugat serta alasan dan alas hukum

Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik

berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk memutuskan dalam putusan Provisi untuk menghukum Para Tergugat atau

yang

memperoleh hak dari padanya

untuk mengosongkan Sebidang tanah berikut bangunan / rumah diatasnya yang terletak di jalan Suryakencana No.52, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah Bogor ;

12. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang mengalihkan, mendiami dan menguasai tanah dan bangunan Para Penggugat tanpa hak atau alas hak yang

sah, maka sudah sepatutnya Para Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah

dan bangunan berikut turutannya yang terletak di jalan Suryakencana No.52, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah Bogor, untuk menyerahkan tanah

dan bangunan dimaksud kepada Para Penggugat untuk dibagi kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII berdasarkan putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 89/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst;

13. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang merugikan Para penggugat, maka untuk menjamin agar gugatan aquo tidak sia-sia (illusioner) dan adanya kekhawatiran bahwa Para Tergugat akan mengasingkan, mengalihkan atau menjual atau membebankan sesuatu hak atas harta bendanya, maka mohon

kiranya kepada ketua Pengadilan Negeri Bogor untuk melakukan sita jaminan

(Conservatoir Beslag) terhadap tanah dan bangunan Para Tergugat berikut

turutannya yang masing-masing terletak di Jalan Pamoyanan Sari No. 2 RT 02/ RW 01, Desa Ranggamekar, Kecamatan Bogor Selatan Bogor dan tanah dan

bangunan berikut turutannya yang terletak di Jalan Perumahan Teras Hijau Blok A1 No.17 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor ;


14. Bahwa mengingat tidak adanya itikad baik dari Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 89/Pdt.G/2003/

PN.Jkt.Pst dan demi kepastian hukum, maka mohon kiranya Pengadilan Negeri

Bogor memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan asli sertifikat kepada Para Penggugat serta memerintahkan Turut Tergugat IX untuk mencatat dan membalik nama pemegang hak atas tanah dan bangunan seluas

153 m² (seratus lima puluh tiga meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 561

berdasarkan Surat Ukur No.373 Tahun 1979 yang terletak di jalan Suryakencana No.52, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah Bogor dari Tn.Iping Jaya Kang

kepada Klanvia Kang, Yosep Barbara, Iman Jaya, Suhendar, Cynthia,

Holly, Kheren, Ling Indrayati, Lenny, Penny ;

15. Bahwa mengingat perkara aquo di dasarkan pada bukti-bukti

otentik maka

mohon kiranya dapat putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijvooraad) walaupun ada upaya hukum verzet atau banding ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Para Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Negeri Bogor untuk berkenan memeriksa perkara a quo dan memutuskan hal-hal sebagai berikut : DALAM PROVISI ;

1. Mengabulkan tuntutan provisi untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Para Tergugat atau yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan Sebidang tanah berikut bangunan / rumah diatasnya yang

terletak di jalan Suryakencana No.52, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah Bogor ;

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi putusan provisi aquo sejak dikabulkan putusan provisi; DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian

baik material maupun immaterial kepada Para Penggugat sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah)

4. Menghukum

Para

Tergugat

atau

siapa

pun

yang

menguasai

untuk

menyerahkan Sebidang tanah dan bangunan berikut turutannya seluas 153 m² (seratus lima puluh tiga meter persegi) dan

Sertifikat Hak Milik Nomor 561

berdasarkan Surat Ukur No.373 Tahun 1979 yang terletak di Jl. Suryakencana


No. 52, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor (Dahulu Jl.

Suryakencaya No.78, Desa Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor) atas nama Kang Sioe Thong (Kang Iping Jaya) kepada Para Penggugat;

5. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan asli sertifikat

Sertifikat Hak Milik Nomor 561 berdasarkan Surat Ukur No.373 Tahun 1979 dan tanah dan bangunan berikut turutannya kepada Para Penggugat yang terletak

di jalan Suryakencana No.52, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah

Bogor dan apabila perlu dengan bantuan polisi atau alat-alat kekuasaan Negara lainnya;

6. Memerintahkan Turut Tergugat IX

untuk mencatat dan membalik nama

pemegang hak pada Sertifikat Hak Milik Nomor 561 berdasarkan Surat Ukur No.373 Tahun 1979 yang terletak di jalan Suryakencana No.52, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah Bogor dari Tn.Iping Jaya Kang kepada Klanvia Kang, Yosep Barbara, Iman Jaya, Suhendar, Cynthia, Holly, Kheren,

Ling Indrayati, Lenny, Penny sesuai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat no89/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst ;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan atas tanah dan bangunan beserta turutannya milik Para Tergugat yang masing-masing terletak

di Jl. Pamoyanan Sari No. 2 RT 2/ Rw 01 Desa Ranggamekar Kecamatan Bogor Selatan Bogor dan tanah dan bangunan berikut turutannya yang terletak di jalan Perumahan Teras Hijau Blok A1 No.17 Kelurahan Bogor Timur Kota Bogor ;

Sindangrasa Kecamatan

8. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan aquo ; 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.;

10. Menyatakan dapat putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijvooraad) walaupun ada upaya hukum verzet atau banding ; Atau ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono ) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat

telah memberikan jawaban sebagai berikut : DALAM EKSEPSI:

1. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL :

Bahwa Surat gugatan Para Penggugat tidak terang atau isinya gelap , tidak jelas , samar- samar ( onduidelijk ), gugatan rancu ( contaminatie ) penuh keragu-raguan

(twijfelen ) dan membingungkan ( aarzelan ). Di mana posita atau fundamentum


petendi, tidak menjelaskan dasar hukum ( rechts grond ) juga kejadian atau

peristiwa fakta (feitelijke grond ) yang mendasari gugatan. Dalam perkara sekarang ini No. 11 / Pdt.G / 2015 / PN.Bgr , sangat bertolak belakang maka dalil

gugatan tidak memenuhi syarat formil, sehingga gugatan dianggap tidak jelas dan

tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusive ). Tidak cermatnya gugatan para Penggugat sehingga tidak dapat menjelaskan secara tegas dan terperinci

substansi permasalahan oleh sebab apakah perbuatan melawan hukum ( pasal 1365 KUHPerdata ) yang dilakukan para Tergugat yang menjadi pihak terperkara sekarang ini, karena dianggapnya merugikan keuangan para Penggugat baik secara materiil maupun imateriil.

Jika benar Para Penggugat merasa dirugikan oleh perbuatan Tergugat I dan

Tergugat II, yang dikualifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum ; tidak serta merta baik secara subyektif maupun obyektif menempatkan posisinya yang tepat, karena kedudukan personalitas secara pribadi Tergugat I dan

Tergugat II selaku para ahli waris ( Alm ) Andreas / Kang Hauw An ) tidak memiliki akuntabilats yuridis untuk dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Juga tidak lepas dari uraian kerugian yang harus dijabarkan dan dirincikan

mengenai kerugian yang diderita Para Penggugat, sebagai akibat perbuatan para Tergugat. Apakah kerugian itu dapat berupa kerugian material ataupun imateriil /

moril , yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. Uraian kerugian itu tidak dapat direka-reka saja, tetapi harus diuraikan secara terperinci, satu persatu unsurunsurnya dari kerugian yang timbul . Suatu uraian kerugian yang diajukan tanpa

perincian dianggap sebagai kaburnya gugatan. Uraian kerugian hendaklah

didukung dengan bukti-bukti tertulis, seperti tanda terima : kwitansi, bon, faktur, invoice dan lain-lain.

Sehingga bagaimana caranya kualifikasi perbuatan melawan hukum yang

dilakukan oleh masing-masing Tergugat. Misalnya apakah melanggar hak subyektif

orang

lain

,

melanggar

undang-undang,

kepatutan,

bertindak

bertentangan dengan kewajibannya , bertentangan dengan kesusilaan atau kebiasaan, bertindak sewenang-wenang, lalai dan lain -lain sebagainya.

Kualifikasi ini sedemikian pentingnya sehingga biasanya disusun secara alternatif, tujuannya agar jangan sampai perbuatan tergugat lepas dari surat gugatan. Suatu

pengkualifikasian yang salah dalam gugatan akan menyebabkan gugatan tidak terbukti dan karenanya akan ditolak Pengadilan. Dikutip dari DARWAN PRINST,

SH dalam bukunya : " Strategi Menyusun dan Menangani gugatan Perdata," Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal : 37-38.


Bahwa posita gugatan Penggugat para Penggugat yang demikian itu jelas sangat kabur sifatnya dan tentunya akan menyulitkan para Penggugat sendiri dalam membuat dan mengajukan pembelaannya dalam perkara ini.

2. EKSEPSI RES JUDICATA ( Ne Bis Bin In Idem )

Disebut juga Exceptie van Gewijsde Zaak , karena perkara mengacu dan berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No : 89 / Pdt. G /

2003 / PN, JKT.PST . Yang sudah mempunyai kekeuatan hukum yang tetap (in

kracht van gewijsde ); sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 037 / 2013 / Eks tentang teguran atau peringatan tertanggal 18 juni 2013, tanggal 16 Juli 2013 dan tanggal 20 Agustus 2013.

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila gugatan yang diajukan Para Penggugat

merupakan kasus sengketa yang telah pernah diputus Hakim dan putusan dimaksud telah berkekuatan tetap, para Tergugat dapat mengajukan Eksepsi Ne Bis In Idem, yang meminta agar Pengadilan Negeri Bogor menjatuhkan putusan

yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Sesuai apa yang telah ditegaskan

M. YAHYA HARAHAP,SH dalam bukunya : " Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan , Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan ", Penerbit Sinar Grafika, 2008, hal: 439 - 442.

Hal itu ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung R I No : 588 K / Sip / 1973

tanggal 3 - 10 - 1973 ( Rangkuman Yurisprudensi hal 202) yang menyatakan,

bahwa dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu,dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan dari Mahkamah Agung RI tanggal 19 Desember 1970 No. 350

K / Sip / 1970. Begitu juga dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 619 K / Pdt /

1984 tanggal 15 - 1 - 1985. Dikatakan apa yang digugat dan diperkarakan, sama dengan apa yang disengketakan dalam perkara No. 50 / 1977 dan ternyata

putusan atas perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang

mana subyek ( pihak ) maupun obyek yang terkandung dalam perkara sekarang sama dengan yang terdapat dalam perkara No. 50 /1977.

Oleh karena itu berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata, dalam gugatan sekarang

secara formil terkandung unsur ne bis in idem, sehingga gugatan tidak dapat

diterima. Jadi untuk menentukan suatu putusan memperoleh kekuatan hukum

yang tetap tidak mutlak mesti dilalui upaya hukum banding atau kasasi terlebih dahulu. Sehingga melekat juga pada putusan Pengadilan Negeri, apabila terhadapnya tidak tidak diajukan banding, atau terhadap putusan Pengadilan


Tinggi tidak diajukan kasasi. Sebagai contoh , perhatikan kembali putusan Mahkamah Agung RI No. 1743 K / Pdt /1983 antara lain dijelaskan.

karena terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan No. 396 / Pdt /1968 tidak diajukan banding oleh pihak yang berperkara, putusan tersebut telah memproleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat Ne Bis Bin In Idem. Sehingga

putusan bersifat positif atas perkara, mengakibatkan apa yang

disengketakan sudah bersifat Litis Finiri oppertet.

yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan, telah berakhir dengan tuntas. Kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti.

3. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

Adalah suatu kekeliruan nyata mengenai pihak yang ditarik sebagai Tergugat, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima , karena mengandung cacat

formil didiskualifikasi in person. Terhadap Tergugat III YAN SETIADI adalah bukan

pihak selaku para ahli waris, Putusan Mahkamah Agung RI No: 177 K / Sip / 1976 tanggal 26 Oktober 1976 ,; " Di dalam putusan terhadap orang-orang yang tidak merupakan Pihak dalam perkara, tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris ".

Demikian pula gugatan Penggugat salah menarik pihak ditujukan terhadap Kepala BPN Kota Bogor selaku Turut Tergugat IX, Putusan Mahkamah Agung RI No .

1072 K / Sip / 1982 tanggal 1 Agustus 1983 , termuat dalam Yurisprudensi

Indonesia yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung R I , penerbitan 1983 -1 halaman 191, karena untuk melibatkan atau menarik pihak sebagai pihak tergugat

dalam suatu gugatan sudah menjadi keharusan adalah pihak terkait yang mempunyai hubungan langsung dengan subyek maupun obyek perkaranya.

Dalam Putusan Mahkamah Agung RI No: 415 K / Sip / 1975 / tanggal 27 juni 1975

. Gugatan ;ang ditujukan lebih dari seorang Tergugat yang antara Tergugat-

Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu

gugatan, tetapi masing-masing "ergugat harus digugat sendiri-sendiri. Dikutip dari R. SOEPARMONO, S H ,

dalam bukunya " Hukum Acara Perdata dan

Yurisprudensi", Penerbit Mandar Maju, Cet-ke-2, 2005, hal : 13

Berdasarkan seluruh uraian Eksepsi di atas, Para Tergugat mohon kehadapan Pengadilan Negeri Bogor ini berkenan kiranya mempertimbangkan, untuk memutus eksepisi para Tergugat ini dengan putusan : -

Menerima seluruh eksepsi Para Tergugat;

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tepat dan beralasan;


- Menolak Para Tergugat sebagai Pihak dalam perkara ini;

- Menolak seluruh gugatan Penggugat, setidak-tidaknya menyatakan gugatan -

Penggugat tidak dapat diterima ( NO ; Niet Ontvankelijk Verklaard ) Menghukum Para Penggugat membayar biaya-biaya perkara ini.

Para Tergugat mohon agar segala apa yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi di atas, sebagai termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara yang Para Tergugat uraikan lebih lanjut di bawah ini:

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas, jelas tertulis dalam jawaban dalam persidangan ini.

2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan sebagai posita gugatan Para Penggugat,

ternyata selain tidak berdasarkan hukum, juga yang dikemukakan tidak atas dasar kebenaran.

3. Hingga kini Para Tergugat belum menerima atau melihat Putusan Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat No. 89 / Pdt.G / 2003 / PN. JKT PST. Apakah putusan tersebut telah memenuhi syarat substansi materil dan pertimbangan hukumnya ?

Bahwa dalam memeriksa suatu perkara dan kemudian menjatuhkan putusan ,harus melalui 3 tahapan persidangan yakni : a. Mengkonstatir adalah melihat

ada tidaknya suatu peristiwa yang ditujukan kepadanya, b. Mengkualifikasi yaitu

menilai peristiwa konkrit yang dianggap benar-benar terjadi . c. Mengkonstituir yaitu menetapkan hukumnya terhadap peristiwa yang terjadi.

4. Mengapa hingga sampai dengan sekarang Tergugat I dan Tergugat II masih

mendiami dan menempati bangunan tua Ruko Jalan Suryakencana No. 52 Bogor

sampai meninggalnya orang tua Para Tergugat ? (dalil posita butir 5 hal: 6 );

karena jelas dasar alasannya adalah untuk merawat dan memelihara bangunan

yang telah banyak rusak , genteng bocor dan atap-atap keropos di sana-sini maupun tembok bangunan. Tidak dipungkiri dan tidak terbantahkan telah diakui oleh semua Para Turut Tergugat yang juga mengalami sendiri , bahwa bangunan tua di Jalan Suryakencana No. 52 Bogor itu sangat bernilai historis.

Sebab nyatanya mereka sebagian besar ( para Tante dan Om yaitu Para Penggugat dan Para Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat VIII dilahirkan , masa remajanya lalu dibesarkan di Ruko Jalan Suryakencana No. 52 Bogor itu.


Sehingga apakah ada niat dan itikad baik yang sebenarnya dari hati yang paling dalam dari diri Para Penggugat dan Para Turut Tergugat ? Jika memang

sesungguhnya Para Penggugat dan Para Turut Tergugat berniat dengan hati

mulia dan tulus , dengan cara baik-baik untuk segera meminta surat asli SHM Ruko dari Tergugat I dan Tergugat II dan menjual Ruko tersebut secara bersama-sama dengan adanya kesepakatan bersama hasil penjualannya harus dibagi rata pada 11 (sebelas) para ahli waris.

Jadi jelaslah maksud dan tujuan Para Penggugat dan Para Turut Tergugat I sampai VIII tersebut dengan alasan menjual Ruko yang nyata-nyata akan

mengusir paksa dan menyengsarakan kehidupan Tergugat I dan Tergugat II . sebab sesungguhnya mereka semua memiliki sifat serakah dan tamak. Karena

salah satu asset yang paling berharga yaitu : - Sebidang tanah berikut bangunan

di atasnya yang terletak di daerah Roxi , jalan K.H Hasyim No. 8 A Jakarta Pusat atas nama almarhumah Nenek . Masih produktif menjual barang-barang

dagangan berupa mebel-mebel, namun anehnya sikap Para Penggugat dan Para Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat VIII tidak mau membahas salh satu asset yang sangat berharga tersebut.

5. Menyatakan salah satunya asset barang ( sesuai amar putusan Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat ) sub point ( i ) halaman 4 gugatan ; bahwa sesungguhnya boedel warisan yang bernilai tinggi masih ada sekarang ini yaitu aset barang seperti : Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yaitu RUKO yang berada

dikenal dengan nama wilayah di Jakarta Pusat di ROXY Jalan K.H Hasyim No. 68

A Jakarta Pusat atas nama Almarhumah beserta barang dagangan berupa meubel-meubel yang masih produktif. HARUS dijual secara persetujuan sepakat mufakat bersama - sama untuk dijual dan hasil penjualannya dibagi rata. Juga

penjualan atas sebidang tanah berikut bangunan bekas pabrik perkapuran di Ciampea.

6. Tidak ada lagi harta warisan yang tersisa kecuali hanya 3 asset ( barang tetap)

yaitu:

a. Ruko yang di ROXY ( Jalan KH Hasyim No. 68 A Jakarta Pusat yang bernilai Puluhan Milyar rupiah,- dikuasai penuh dan dipertahankan oleh sebagian Para Turut Tergugat;

b. Ruko banguan tua terletak di Jalan Suryakencana No. 52 Bogor didiami oleh

Para Tergugat, yang kini saling diperebutkan oleh Para Penggugat dan Para Turut Tergugat;


c. Tanah yang tidak terawat/ tidak terurus bekas pabrik kapur terletak di Ciampea.

7. Yang berdasarkan perkiraan Para penggugat berjumlah paling sedikit 7 ( tujuh ) Kilogram perhiasan emas dan emas batangan , dan beberapa batu permata, giok, dan batu-batu berharga lainnya ( dalil posita butir 5 hal : 6 ) ) ,adalah dalil menyesatkan yang justeru tidak benar dan mengada-ada. Yang sebenarnya menurut pengakuan Tergugat I tidak pernah ada melihat bahwa ada perhiasan emas dan emas batangan sejumlah 7 (tujuh ) kilogram yang dikuasai oleh Almarhum ( Kang Hauw An ). Bahwa dengan logika sehat berpikir sungguh

tidaklah mudah , murah dan gampang setidak-tidaknya keberadaan Emas

batangan itu haruslah ada surat resmi dan surat izin resmi dari instansi dinas terkait yang mengeluarkan Emas batangan tersebut. Mengenai harta-harta baik

mobil-mobil dan tanah-tanah juga bangunan-bangunan lain yang telah dituduhkan semata itu semua ditimpakan kepada Almarhum Kang Hauw an / Ayah Para Tergugat adalah FITNAH saja.

8.Bahwa Para Penggugat telah mencoba menyelesaikan masalah ini secara

kekeluargaan dan telah berupaya berkomunikasi baik lisan maupun tulisan,

namun Tergugat I dan Tergugat II tidak mau menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan terlebih -AKTANYA Tergugat I dan Tergugat II telah mengalihkan, mengoperkan penguasaan dan / atau menyewakan kepada Tergugat III tanpa hak dan alas hukum yang sah, sehingga Para penggugat dirugikan oleh Perbuatan Para Tergugat ( dalil posita butir 6 hal: 6.)

Saudara YAN SETIADI selaku Tergugat III hanyalah selaku PEMINJAM PAKAI terhadap bangunan tua Ruko di Jalan Suryakencana yang dilakukan sejak

Ayahanda Almarhum Kang Hauw An / Andreas ketika itu masih hidup . Justeru mengapa Para Tergugat mempertahankan sekali atas bangunan tua Ruko tersebut (sesuai jawaban Para Tergugat pada point 4 di atas ).

9.Bahwa ditolak dengan tegas karena tidak benar dalil gugatan Penggugat yang tidak mau berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan Para Penggugat

maupun Para Turut Tergugat, sesungguhnya pintu selalu terbuka oleh Para

tergugat, jika secara baik -baik Para Penggugat ataupun Para Tergugat I sampai Turut

Tergugat

VIII

datang

ke

Ruko

Suryakencana

Bogor.

Sangatlah

menyesatkan tidak beralasan dan tidaklah benar rahwa keuntungan yang didapat oleh Tergugat I dan Tergugat II itu yang sangat fantastis jumlah uangnya itu diterima dari Tergugat III, sehingga faktanya kerugian materi dan imaterial yang

diderita Para Penggugat yang dialaminya itu tidak diperinci, .unsur-unsur kerugian


apa yang merugikan dan penderitaan selaku korban apa Para Penggugat yang memang tidak ada kaitan relevansinya dengan kualifikasi perbuatan melawan

hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II maupun Tergugat III, sebab gugatan Para Penggugat hanyalah reka - reka saja tidak dapat dibuktikan

oleh peristiwa dan dasar hukumnya dan tidak didukung dengan fakta apapun secara tertulis :engan tegas dan jelas, (butir 10 dalil posita hal : 8 - 9 )

10.Masalah Ganti rugi a, material dan b. immaterial yang tidak berdasar telah DITOLAK

Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu :

a. Putusan MA RI No. 117 / K / Sip /1971 tanggal 2 Juni 1971 , "Gugatan ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan

pembuktian yang meyakinkan, mengenai ganti rugi yang harus diterima oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan Pengadilan ".

b. Putusan MA RI No. 598 / K / Sip /1971 tanggal 18 Desember 1971, " Apabila

besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan Penggugat harus ditolak Pengadilan".

11. ( Dalil posita pada butir 11 dan 12 hal: 9 ) bahwa mengingat sangat kontradiksi tentang ada itikad buruk dari para Tergugat yang menguasai harta milik Para Penggugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat VIII, perbuatan aquo sangatlah merugikan kepentingan hukum Para Penggugat . Oleh karena itu Para Penggugat meminta Pengadilan Negeri Bogor untuk dalam Putusan Provisi

segera diadakan pengosongan tanah bangunan yang terletak di Jalan Surya Kencana Bogor.

Bila kita kaji dan dicermati bersama.( Sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 89 / Pdt. G/ 2003/ PN. JKT. PST ) yang sudah memperoleh kekuatan

hukum tetap, Juga hubungan relevansinya antara satu dan lainnya berkaitan erat

pada Permohonan dalam Petitum Para Penggugat (lihat halaman 4 ) . Yang

Ammar/ Diktum putusannya telah dinyatakan DALAM PROVISI secara tegas MENOLAK tuntutan / gugatan Provisi Penggugat disebabkan antara lain :

A. Permohonan Putusan Provisi Penggugat dalam Putusan Provisi Para

Penggugat tersebut telah dinyatakan antara dalil posita dan petitum

permohonan Provisi yang diajukan Para Penggugat tidak jelas dan bersifat umum;

B. Tuntutan Provisi Para Penggugat sudah menyangkut pokok perkara;


1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1070 K / Sip / 1972 / tanggal 7 Mei 1973

: Tuntutan / Putusan Provisional tidak boleh mengenai pokok sengketa (Bodem Geschil) dan jika begitu harus dinyatakan tidak diterima.

2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 279 K / Sip / 1976 tanggal 5 Juli 1977 :

Permohonan Provisi sehaurnya bertujuan agar ada tindakan hukum yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan Provisi yang beriisikan pokok perkara harus ditolak.

C. Permohonan Putusan Provisi HARUS DITOLAK karena Para Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti asli Provisi di Persidangan;

D. Tuntutan Provisi tidak memenuhi syarat Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor. 3 Tahun 1995.

Karena sangat beralasan pula bahwa permohonan tersebut berlebihan,

mengingat tidak adanya perintah meletakan sah dan berharganya sita jaminan dalam amar Putusan tersebut

12. (DaIil posita gugatan pada butir 13 hal. 10 ) bahwa akibat perbuatan Para

Tergugat ,yang merugikan Para Penggugat, maka untuk menjamin agar gugatan aquo tidak sia-sia dan adanya kekhawatiran bahwa para penggugat akan

mengasingkan , mengalihkan, menjual atau membebankan sesuatu bendanya, maka mohon kiranya kepada Ketua

Pengadilan Negeri Bogor untuk melakukan sita jaminan ( Coservatoir Beslaag ) terhadap

tanah bangunan para Tergugat berikut turutannya yang terletak di

Jalan Pamoyanan Sari No.2 RT. 02 / RW. 01, Desa Ranggamekar Kecamatan Bogor Selatan juga terhadap tanah bangunan berikut turutannya yang terletak di-

Jalan Perumahan Teras Hijau Blok A 1 No, 17 Kel.Sindang Rasa Kecamatan Bogor Timur.

13. Bahwa Pengertian dan Penerapan sita jaminan (Conservatoir Baslaag ) yang

ditur pada Pasal 227 ayat ( 1 ) HIR , Pasal 261 ayat ( 1 ) Rbg dan Pasal 720 Rv yang menegaskan :

- Menyita barang milik Tergugat / Debitur sebelum dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut

(Pengakuan sendiri dinyatakan oleh Para Penggugat, bahwasanya Rumah di Jalan Pamoyanan Sari No.2 RT. 02/RW. 01 Desa Rangga Mekar Kecamatan

Bogor Selatan adalah memang benar-benar milik Tergugat I dan Tergugat II, yang dimohonkan agar diletakan sita jaminan kepada Pengadilan Negeri Bogor).

Karena faktanya terbukti dalam alas Hak pada AKTA JUAL BELI No. 8 / II / 1997, dihadapan PPAT / Camat SAMADI pada hari KAMIS tanggal 19 Februari 1997 ,


antara Pembeli ASTRID LUMANAUW (ibunda kandung Almarhumah ) dari

Tergugat I dan Tergugat II dengan Penjual YONGKY HARYONO . Adapun pembelian tanah dan bangunan tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- ( Dua Puluh Juta rupiah,-) didapatkan melalui hasil pembagian harta warisan orang tua / kakek LUMANAUW kepada anaknya ASTRID LUMANAUW, Harta warisan

berupa tanah dan bangunan yang terletak di Batu Tulis No.25 Bogor, yang mana

harta warisan tersebut telah dibagikan kepada 4 ( empat) orang para ahli warisnya yang berhak masing-masing seorang mendapatkan Rp. 25.000.000,(Dua puluh lima juta rupiah,-)

- Terhadap penerapan tersebut dalam praktek sita jaminan terbatas hanya pada

sengketa Utang Piutang yang ditimbulkan oleh Wanprestasi / ingkar janji. Bukan kepada gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang sekarang Ini diajukan.

.- Pelunasan Pembayaran Utang yang dituntut Penggugat tersebut dapat dipenuhi dengan menjual barang sitaan itu.

Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Teras Hijau Blok A1 No.

17 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Bogor Timur agar pula diletakan sita jamianan, padahal Tergugat III YAN SETIADI adalah bukan pihak ahli waris dan

gugatan telah salah alamat yang ditujukan kepadanya. ( Putusan MA RI No. 177 K/Sip/ 1976 Tanggal 26 Okrtober 1976 ) , " Di dalam putusan terhadap orangorang yang tidak merupakan Pihak dalam perkara, tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris ".

14. Gugatan butir 14 hal. 10 , agar asli Sertifikat Hak Milik No. 561 berdasarkan Surat .Ukur No.373 Tahun 1979 yang terletak di Jalan Suryakencana No. 52 Kelurahan

Gudang Kecamatan Bogor Tengah atas nama dari Tn Iping Jaya Kang untuk

diserahkan kepada para Penggugat juga dibaliknamakan kepada Klanvia Kang,

Yoseph Barbara, Iman jaya Suhendar, Cynthia, Holly, Kheren, Ling Indrayati, Lenny , Penny. serta memerintahkan Turut Tergugat IX( BPN ) agar mencatat dan membaliknamakannya. Adalah tindakan licik dan jahat penuh tipu muslihat

yang tidak patut dilakukan oleh Para Penggugat juga Para Turut Tergugat I

sampai Turut Tergugat VIII ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Padahal niat baik dan kehendak Tergugat I dan Tergugat II akan tercapai ; jika dijual secara bersama-sama dengan seluruh ahli waris dengan menitipkan surat – surat

tanah asli dihadapan Notaris / PPAT yang dipercaya. Dengan catatan

SEBIDANG TANAH berikut BANGUNAN RUKO di atasnya yang terletak di


daerah ROXY dikenal Jalan K H . Hasyim No. 68 A Jakarta Pusat, atas nama Nenek

Beserta barang dagangan yaitu berupa meubel-meubel harus dijual secara serentak dengan bersama-sama pula dihadapan seluruh para ahli waris.

15. Perkara aquo didasarkan pada bukti- bukti otentik, maka putusan dapat dijalankan lebih dahulu (uit voer baar bij vooraad ), walupun ada upaya hokum verzet

atau

banding.

Bahwa

Pengadilan

dalam

menerapkan

tindakan

pendahuluan seperti terurai pada Pasal 191 RbgJo. Pasal 180 ayat (1) HIR, yang

tidak mengindahkan SEMA No.13 / Tahun 1964 Tanggal 10 Juli 1964 Jo SEMA No.5 Tahun 1969 Tanggal 2 Juni 1969, SEMA No.06 Tahun 1975 Tanggal 1 Desember 1975, SEMA No.03 Tahun 1978 Tanggal 1 April 1978.

Yang melarang Hakim untuk sedapat mungkin tidak menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu. Karena lembaga tersebut pada prakteknya membawa kesulitan, terutama dalam memulihkan kembali status hukum obyek perkara / sengketa.

DALAM REKONPENSI :

Berdasarkan apa yang telah dijawab oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam

Konpensi di atas, oleh karenanya dalil -dalil gugatan Para penggugat adalah tidak tepat menurut hukum, maka dari itu kami memohon kepada Majelis hakim Yang Terhormat agar gugatan Para Penggugat Konpensi ditolak atau setidak-tidaknya gugatan Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima.

1. Bahwa agar tidak salah memahami , tidak mencampuradukkan, tidak membuat gelap dan tidak membuat kabur Rekonpensi aquo, Penggugat I

dan Penggugat II Rekonpensi terhadap Para Tergugat Rekonpensi.

Sehubungan dengan adanya peristiwa hukum lain yang timbul di luar

hubungan hukum yang tertuang dalam putusan Perkara No.89 / Pdt.G /

2003 / PN.JKT.PST yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut.

2. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Konpensi ini, mohon dipandang termasuk dalam dalil Gugatan Balik ( Rekonpensi). Agar Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil menyesatkan / menimbulkan kerancuan

jauh dari hekekat kebenaran, dengan memanfaatkan kesempatan dalam gugatan yang kabur ini.

3. Dalam Pasal 132 a ayat (1) HIR : “Dalam tiap – tiap perkara, Tergugat berhak mengajukan tuntutan balik ”.


Dalam Pasal 132 a ayat (1) HIR : “Tergugat wajib memasukkan tuntutan balik bersama-sama dengan jawabannya, baik dengan surat maupun dengan lisan”.

a. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II Rekonpensi menolak dengan tegas seluruh dalil -dalil gugatan Para Tergugat Rekonpensi, kecuali apa yang diakui secara tegas dan tertulis di hadapan Pengadilan ini.

b. Bahwa agar Majelis Hakim yang memriksa dan mengadili perkara ini mendapatkan informasi gambaran yang jelas dan duduk peristiwa sebenarnya.

c. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II Rekonpensi selaku anak-anak

kandung dari KANG HAUW AN / ANDREAS yang tahu persis kehidupan Almarhum Ayah Penggugat I dan Penggugat II Rekonpensi. Justeru ketika saat masih hidup Almarhum Ayah, betapa sederhananya kehidupan Ayah dan tidak glamour atau foya- foya untuk menghabiskan harta warisan

mendiang Kakek Nenek , seperti yang diungkapkan dalam dalil gugatan Para Tergugat Rekonpensi.

Sangatlah tidak adil / tidak fair karena salah satu aset yang cukup besar nilainya , yaitu sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di daerah Roxi Jalan K.H Hasyim No.68 Jakarta Pusat, yang hingga sampai saat ini masih produktif menjual meubel-meubel atas nama Almarhumah Nenek. Secara tegas harus dijual bersama dengan kesepakatan bersama

Namun anehnya oleh Turut Tergugat II. III, V, VII dan VIII masih tetap dipertahankan, aset barang tersebut tidak diperbincangkan secara serius.

Jadi kami Para Tergugat selalu mempertanyakan hal tersebut, untuk ditindaklanjuti kelanjutannya.

4. Maka untuk Tergugat I dan Tergugat II akan melakukan upaya hukum pidana

kepada Pihak Kepolisian RI , pelanggaran terhadap Pasal 320 KUHPidana (ayat 1 ) yang berbunyi : “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan

terhadap seseorang yang telah mati, melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis.

Para Tergugat Rekonpensi telah memberikan keterangan palsu pelanggaran

( Pasal 242 KUHPidana), yang telah salah menerangkan terhadap asal -usul aset tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Pamoyanan Sari No.2 Rt.02/ R.01, Desa Ranggamekar, Kecamatan Bogor selatan, yang jelas adalah milik Ibunda Kandung Penggugat I dan Penggugat II Rekonpensi.

Karena tidak terbantahkan terbukti dengan adanya asli Akta Jual Beli atas nama Astrid Lumanauw nama ibu kandung Penggugat I dan Penggugat II


Rekonpensi .Baik secara langsung ataupun tidak telah tersinggung ; yang

mempengaruhi kehidupan Penggugat I dan Penggugat II Rekonpensi yang

mana yang merasa tidak nyaman atas gugatan, Keterangan palsu .FITNAH ( Padal 314 KUHP ) dan penghinaan /pencemaran nama baik Penggugat I dan Penggugat II Rekonpensi yang telah dilakukan Para Tergugat Rekonpensi.

5. Sehingga patut menurut hukum jika Tergugat I dan Tergugat II akan menggugat

atau

menuntut

balik

terhadap

gugatan

Rekonpensi. , baik secara Perdata maupun Pidana.

Para

Tergugat

Menurut Pasal 1372 KUHPerdata : memungkinkan suatu cara memperbaiki keadaan di samping perbaikan nama orang yang dihina, yaitu penggantian suatu kerugian dalam keadaan kejasmanian yang diderita oleh si korban

penghinaan. Jo Pasal 1373 KUHPerdata : selain orang yang dihina dapt

menuntut pula supaya dalam putusan dinyatakan yang telah dilakukan itu

perbuatn FITNAH / Pasal 314 KUHPidana ; Pasal 1374 KUHPerdata : tanpa mengurangi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi dst,……..Pasal 1379 KUHPerdata : Hak menuntut ganti rugi sebagaimana dalam Pasal 1372

KUHPerdata, tidak hilang dengan meninggalnya orang yang menghina atau yang dihina.

Bahwa Perbuatan Para Tergugat Rekonpensi tersebut telah memenuhi

kriteria sebagai perbuatan melawan hukum akibat penghinaan , pencemaran nama baik dan FITNAH.

6. Seperti dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang merugikan Penggugat I dan Penggugat II Rekonpensi, baik materi dan imateriil yaitu :

Kerugian atas pendiskreditan / pencemaran nama baik (Alm) Kang Hauw An /

Andreas yang sengaja dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Kerugian imateriil Rp.5.000.000.000,00 ( Lima Milyar Rupiah ) atas perbuatan

tersebut di atas yang secara moral, nama baik Penggugat I dan Penggugat II Rekonpensi telah tercemar pula.

Bahwa gugatan Para Penggugat I dan Penggugat II Rekonpensi ini diajukan atas

dasar bukti yang otentik, sehingga memenuhi syarat hukum agar putusan dipertimbangkan. Untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu kendati diajukan bantahan, banding atau kasasi.

Berdasarkan seluruh sanggahan di atas, Penggugat I dan Penggugat II

Rekonpensi, mohon ke Majelis Hakim yang terhormat, agar berkenan kiranya


mempertimbangkan untuk memutus EKSEPSI, jawaban gugatan bagian Konpensi juga bagian Rekonpensi ini dengan putusan : DALAM EKSEPSI : -

Menerima seluruh Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tepat dan beralasan

- Menolak seluruh gugatan Para Penggugat, setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO/Niet Ontvankelijk Verklaard)

DALAM KONPENSI :

- Menolak seluruh gugatan Para Penggugat, setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak.

- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan Melawan Hukum.

- Menolak melatakan sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II

- Menolak sita jaminan yang telah diletakan dalam perkara ini sah dan berharga.

- Menolak Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu , meskipun ada banding, Kasasi, perlawanan atau bantahan.

- Menolak Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian baik secara materiil maupun imateriil.

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat I dan Penggugat II Rekonpensi

- Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum Yang merugikan Penggugat I dan Penggugat II Rekonpensi

Menghukum Para Tergugat Rekonpensi membayar uang ganti rugi baik materil sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 ( Satu Milyar Rupiah) maupun kerugian ¡materiil sebesar Rp.5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah ). Sehingga jumlah totalnya sejumlah Rp. 6.000.000.000,00 ( Enam Milyar Rupiah,- ) atau suatu jumlah lain yang dipandang pantas berdasarkan hukum dan keadilan.

- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, kendati diajukan bantahan, banding, kasasi (uit voer baar bij vooraad).

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Dalam Rekonpensi membayar biaya perkara ini.


Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik dan adil dalam Konpensi maupun Rekonpensi ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo etbono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri

Bogor telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Nopember 2015, Nomor 11/PDT.G/ 2015/PN.BGR, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONVENSI Dalam Provisi -

Menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

-

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian;

2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum

3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian secara materil dengan rincian sebagai berikut :

- Karena Penggugat tidak dapat menikmati tanah dan bangunan berikut turutannnya seluas 153 M² (seratus lima puluh tiga meter persegi) dengan

sertifikat SHM No.561 berdasarkan Surat Ukur No.373 Tahun 1979 yang

terletak di Jl.Suryakencana No.52, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah (Dahulu di Jl.Suryakencana No.78 Desa Babakan Pasar, Kecamatan

Bogor Timur, Kota Bogor) sejak putusan berkekuatan hokum tetap yakni 11

tahun dan apabila disewakan setahunnya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka kerugian Para Penggugat @ Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) x 11

Tahun = Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) serta ditambah

emas yang disimpan dalam lemari besi di Jl.Suryakencana No.52 Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah (dahulu Jl.Surya Kencana No.78, Desa

Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor) sebanyak 7 (tujuh) kilogram dengan perhitungan Rp.500.000,- (lima ratus ribu per gram)maka keruguan

Para

Penggugat

adalah

Rp.500.000/gram

x

7

Kg

=

Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sehingga total kerugian

material Penggugat sebesar Rp.4.600.000.000.- (empat milyar enam ratus juta rupiah) ;

4. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang menguasai untuk menyerahkan sebidang tanah dan bangunan berikut turutannya seluas 153 M² (seratus lima

puluh tiga meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik no.561 berdasarkan Surat Ukur


no.373 Tahun 1979 yang terletak di Jl. Suryakencana No.52, Kelurahan Gudang,

Kecamatan Bogor Tengah (Dahulu di Jl.Suryakencana No.78 Desa Babakan

Pasar, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor) atas nama Kang sioe Thong (Kang Iping Jaya) kepada Para Penggugat;

5. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk meyerahkan asli sertifikat

Sertifikat Hak Milik Nomor 561 berdasarkan Surat Ukur No.373 Tahun 1979 serta tanah dan bangunan berikut turutannya kepada Para Penggugat yang terletak di Jalan Suryakencana No.52, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah;

6. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan a quo;

7. Menolak gugatan para Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya; DALAM REKONVENSI : -

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI -

Menghukum

Para

Tergugat

Konvensi/Para

Penggugat

Rekonvensi

untuk

membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.091.000,- (tujuh juta Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa, akta permohonan banding Nomor 11/Pdt.G/ 2015/

PN.Bgr tanggal 27 November 2015 yang dibuat oleh RATU HERA, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 18 November 2015, Nomor 11/PDT.G/2015/PN.BGR ;

Menimbang,bahwa risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat

oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bogor yang menyatakan bahwa pada tanggal

03 Desember 2015 telah memberitahukan kepada Terbanding I dan II. Pada tanggal 14 Desember 2015 telah diberitahukan kepada Terbanding III/Tergugat III, Turut

Terbanding IV/Turut Tergugat IV, dan Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI. Pada tanggal 11 Januari 2016 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I/Turut

Tergugat I. Pada tanggal 06 Januari 2016 telah diberitahukan kepada Turut

Terbanding II/Turut Tergugat II, Turut Terbanding III/Turut Tergugat III, Turut

Terbanding V/Turut Tergugat V, Turut Terbanding VII/Turut Tergugat VII, dan Turut Terbanding VIII/Turut Tergugat VIII. Pada tanggal

02 Desember 2015 telah

diberitahukan kepada Turut Terbanding IX/Turut Tergugat IX, secara patut dan saksama ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II

telah mengajukan memori banding, tanggal 26 Januari 2016 yang diterima di


Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal

26 Januari 2016, memori

banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak yang berperkara secara patut dan seksama masing-masing pada tanggal 11 Februari 2016 kepada

Terbanding

I

dan

Terbanding

II/Penggugat

I

dan

Penggugat

II.

Pemberitahuan kepada Terbanding III/Tergugat III dan Turut Terbanding IV/Turut

Tergugat IV pada tangggal 5 Februari 2016. Pemberitahuan kepada Turut Terbanding I/Turut Tergugat I pada tanggal 8 Maret 2016. Pemberitahuan kepada

Turut Terbanding II/Turut Tergugat II dengan mohon bantuan kepada Ketua Pengadilan

Negeri

Jakarta

Pusat

berdasarkan

Surat

Nomor

W11.U2/288/

HT.04.10/II/2016 tanggal 01 Februari 2016 dan Surat susulan Nomor W111-U2/

1563/HT.02.02/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016. Pemberitahauan kepada Turut

Terbanding III/Turut Tergugat III dengan mohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Surat Nomor W11-U2/289/HT. 04.10/II/2016 tanggal 01 Februari 2016 dan Surat susulan Nomor W11-U2/562/HT. 02.02/VII/2016

tanggal 20 Juli 2016. Pemberitahuan kepada Turut Terbanding I/Turut Tergugat I

pada tanggal 8 Maret 2016. Pemberitahunan kepada Turut Terbanding II/Turut Tergugat II mohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Surat Nomor W111.U2/288/HT.04.10/II/2016 tanggal 01 Februari 2016

dan Surat susulan kedua Nomor W11.U2/1563/HT/ 02.02/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016. Pemberitahuan kepada Turut Terbanding III/Turut Tergugat III mohon bantuan

kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Surat Nomor W11.U2/289/HT/04.10/II/2016 tanggal 01 Februari 2016 dan Surat susulan kedua

Nomor W11-U2/1562/HT.02.02/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016. Pemberitahunan kepada Turut Terbanding IV/Turut Tergugat IV pada tanggal 5 Februari 2016.

Pemberitahuan kepada Turut Terbanding V/Turut Tergugat V mohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusar berdasarkan Surat Nomor W11.U2/290/

HT.04.10/II/2016 tanggal 01 Februari 2016 dan surat susulan kedua Nomor W11U2/561/HT/02.02/VIII/2016 tanggal 20 Juli 2016. Pemberitahuan kepada Turut Tebanding VI/Turut Tergugat VI pada tanggal 10 Pebruari 2016. Pemberitahuan kepada Turut Terbanding VII/Turut Tergugat VII mohon bantuan kepada Ketua Pengadilan

Negeri

Jakarta

Pusat

berdasarkan

Surat

Nomor

W11-U2/292/

HT.04.02/II/2016 tanggal 01 Februari 2016 dan Surat susulan Nomor W11-U2/1260/

HT.02.02/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016. Pemberitahuan kepada Turut Terbanding VIII/Turut Tergugat VIII mohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat berdasarkan Surat Nomor W11-U2/293/HT.04.10/II/2016 tanggal 01 Februari 2016 dan Surat susulan Nomor W11-U2/1559/HT.02.02/VII/2016 tanggal 20 Juli


2016. Pemberitahuan kepada Turut Terbanding IX/Turut Tergugat IX pada tanggal 01 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo para Terbanding dan Para Turut

Terbanding tidak mengajukan surat kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bogor telah memberitahukan

pemeriksaan berkas (inzage) perkara Nomor : 11/PDT.G/2015/PN.BGR tanggal 18 Nopember 2015, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bogor telah

memberikan kesempatan kepada Para Pihak dalam perkara a quo dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) setelah diterimanya pemberitahunan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula

Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata

cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh Karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan untuk pemeriksaan tingkat

banding hanya dimohonkan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi pemeriksaan perkara a quo dalam tingkat banding harus meliputi dan

berlaku juga bagi Turut Tergugat yang dalam tingkat banding kedudukannya sebagai turut terbanding ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara a quo, Para Pembanding/

Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya, telah mengajukan memori bandingnya, tanggal 26 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa putusan Yudex Factie majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor No.

11/Pdt.G/2015/PN.Bgr tanggal 18 Nopember 2015 adalah Tidak Cukup Pertimbangan hukumnya

(Onvoldoende

Gemotiveerd)

karena terlalu formalistic,

sedangkan Para Pembanding dahulu Para Tergugat telah memohon putusan yang seadil-dailnya (ex aequo et bono) dan dalam hal ini Yudex Factie Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Bogor sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan. Seharusnya Yudex Factie bersifat tut wuri, karena Hakim terikat pada peristiwa/fakta yang sesungguhnya terjadi yang diajukan oleh Para Pembanding (secundum allegata iudicare) ;

 Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan sebagaimana yang telah diuraikan di

atas, butir 1 s/d 12, jelas nyata dan terang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah salah menerapkan hukum

sebagaimana mestinya sehingga putusannya sangat merugikan Para Pembanding selaku hamba pencari keadilan. Dan Para Pembanding mohon agar menerima


permohonan banding dari Para Pembanding dan membatalkan atau menolak putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 11/Pdt.G/2015/PN.Bgr tanggal 18 Nopember 2015 tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mencermati

keberatan-keberatan dari Para Pembanding/Tergugat I dan Terguat II dalam memori bandingnya tersebut, ternyata merupakan pengulangan dari Gugatan Para Penggugat, serta tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti

secara cermat dan saksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan

Pengadilan Negeri Bogor tanggal 18 Nopember 2015, Nomor 11/PDT.G/2015/

PN.BGR, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama memori

banding, yang diajukan oleh Terguat I dan Tergugat II/Para Pembanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya tersebut telah

memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua keadaan serta alasanalasan yang yang mejadi dasar dalam putusannya, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan

hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan

Negeri Bogor tanggal 18 Nopember 2015, Nomor 11/PDT.G/ 2015/PN.BGR dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding/Tergugat I dan

Tergugat II, tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat Peraturan Hukum dari Per-Undang-undangan yang berlaku

khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Undang-undang RI

Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Peraturan Per-Undang-undangan lainnya yang terkait ;

MENGADILI ………


MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 18 Nopember 2015, Nomor 11/PDT.G/2015/PN.BGR, yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum Para Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan,

yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 oleh kami Dr. RIDWAN RAMLI,S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa

Barat di Bandung selaku Ketua Majelis, dengan MUCHTADI RIVAIE,S.H.,M.H., dan

Dr. H. LEXSY MAMONTO,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016,

diucapkan dalam

persidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakimhakim Anggota, serta dibantu oleh SOETJIPTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ; Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

MUCHTADI RIVAIE,S.H.,M.H.

Dr. RIDWAN RAMLI,S.H.,M.H.

Ttd

Dr. H. LEXSY MAMONTO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti : Ttd

Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai ..............…………… Rp. 6.000,2. Biaya Redaksi putusan ……………. Rp. 5.000,3. Biaya Pemberkasan …………………Rp 139.000,J u m l a h …………………………… Rp 150.000,-

S O E T J I P T O.


PT.BDG

Recommend Documents