PT.BDG

PUTUSAN Nomor 201/PDT/2017/PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding,telah mengambil putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : PT. HANSAE KARAWANG INDONESIA berkedudukan di Dusun Rumambe II, Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang yang diwakili oleh Mr. KANG GILLHO selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS SUPRIADI, S.H., dan H. MARTIN POERWADINATA, S.H., Advokat, beralamat di Komplek DPU Gg. Madi RT.003 RW.009 Dusun Kp. Baru Timur Desa Cikampek Utara Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 15 Desember 2016

dibawah

selanjutnya

Nomor

disebut

376/KHT/XII

sebagai

/2016

PEMBANDING

/PN.Kwg, semula

TERGUGAT. Lawan: CV. ANGGADITA, berkedudukan di Dusun Sukaresmi RT.15 RW.05, Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, yang diwakili oleh Tn. HENDRA IRAWAN NURDIN, selaku Direktur Utama, selanjutnya

disebut

sebagai

TERBANDING

semula

PENGGUGAT.

Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 25 April 2017, Nomor.201/PEN/PDT/2017/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat Banding; Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 Putusan Nomor 201/PDT/2017/PT.BDG.

TENTANG DUDUK PERKARA Membaca,gugatan Penggugat/Terbanding tertanggal 15 Juni 2016, yang terdaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang, pada tanggal 17 Juni 2016 dengan register perkara Perdata Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Kwg, yang

uraian gugatan selengkapnya sebagai berikut : 1. Bahwa pada awalnya Penggugat adalah perusahaan rekanan dari Tergugat dalam hal kerjasama jual beli limbah sisa hasil produksi, dimana Tergugat bertindak sebagai Penjual dan Penggugat bertindak sebagai Pembeli; 2. Bahwa cara pembayaran limbah dari Penggugat kepada Tergugat dilakukan dengan cara setiap sebelum melakukan pembelian /pengambilan barang, Penggugat terlebih dahulu harus menyimpan /meyetorkan deposit uang di bagian keuangan (accounting) Tergugat yang nilainya bervariasi dari Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) hingga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan deposit tersebut akan langsung dipotong oleh nilai pengambilan barang dan potongan pajak-pajak; 3. Bahwa pada bulan Juni dan Agustus 2011 Penggugat dan Tergugat telah membuat 2 (dua) perjanjian jual-beli limbah sisa produksi sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) No.042/DIRUT-HKI/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 dan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) No.050/DIRUTHKI/VII/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dimana pihak Penggugat diwakili dan ditandatangani oleh Direktur Utamanya yaitu HENDRA IRAWAN NURDIN dan oihak Tergugat diwakili dan ditandatangani oleh PARK SEOUNG WAN masingmasing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu untuk SPJB No.042/DIRUTHKI/VII/2011 terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2011 s/d 31 Juli 2012; 4. Bahwa, tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas kepada Penggugat, tiba-tiba sejak tanggal 10 November 2011, Tergugat memutuskan kedua perjanjian tersebut secara sepihak, padahal untuk SPJB No.042/DIRUT-HKI/VI/2011 seharusnya berakhir pada Mei tahun 2012 dan untuk SPJB No.050/DIRUTHKI/VII/2011 seharusnya berakhir pada bulan Juni tahun 2012; 5. Bahwa, pemutusan perjanjian tersebut dilakukan oleh Tergugat dengan cara yang tidak berdasar karena Penggugat tidak

pernah melanggar satupun

klausul/isi perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut dengan cara yang tidak wajar dan sewenang-wenang yaitu hanya berupa pemberitahuan secara lisan kepada adik Penggugat; 6. Bahwa tanpa pemberitahuan dan kesepakatan dengan pihak Penggugat, Tergugat juga kemudian secara sepihak mengalihkan perjanjian tersebut kepada


pihak lain, sedangkan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat masih belum selesai/belum ada pemutusan perjanjian secara sah (resmi); 7. Bahwa jelas sekali tindakan Tergugat telah melanggar Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tersebut tidak

dapat ditarik kembali selaindgn kesepakatan kedua belah pihak atau

karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik”. 8. Bahwa, jangka waktu yang dilanggar/tidak

dipenuhi oleh Tergugat terhadap

SPJB No.042/DIRUT-HKI/VI/2011 adalah 7 (tujuh) bulan yaitu terhitung sejak bulan

November

2011

sampai

bulan

Mei

2012

dan

terhadap

SPJB

No.050/DIRUT-HKI/VII/2011 adalah 9 (sembilan) bulan yaitu terhitung sejak bulan November 2011 sampai bulan Juli 2012; 9. Bahwa, karena merasa dirugikan, terhadap permasalahan tersebut Penggugat telah berkali-kali berupaya mengkonfirmasi dengan cara musyawarah maupun teguran agar Tergugat kembali mematuhi/ menghormati isi perjanjian tersebut namun tidak pernah ditanggapi secara serius oleh Tergugat; 10. Bahwa, berdasarkan hal tersebut jelas sekali Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut secara baik-baik dan kekeluargaan sehingga sangat beralasan jika Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karawang c. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Surat Perjanjian Jual Beli No.042/DIRUT-HKI/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 dan Surat Perjanjian Jual Beli No.050/DIRUT-HKI/VII/2011 tanggal 1 Agustus 2011; 11. Bahwa, perbuatan Tergugat tersebut telah mendatangkan kerugian nyata (materiil) pada Penggugat. Kerugian tersebut berupa hilangnya keuntungan yang harus didapat dengan perincian sebagai berikut : a. Pada SPJB No.042/DIRUT-HKI/VI/2011 -

Cuttingan (limbah scrab) 30 ton/bulan, keuntungan/bulan Rp.31.080.000,-

-

Kain potongan 3 ton/bulan, keuntungan/bulan Rp. 25.047.000,-

-

Total potensi keuntungan per bulan

Rp. 56.127.000,-

Total kerugian (a) Rp.56.127.000,- x 7 bulan

Rp.392.889.000,-

b. Pada SPJB No.050/DIRUT-HKI/VII/2011 -

Accessories 2.5 ton/bulan, keuntungan/bulan

Rp. 55.678.000,-

Total kerugian (b) Rp. 55.678.000,- x 9 bulan

Rp.501.102.000,-


Total kerugian yang diakibatkan dari hilangnya keuntungan yang harus didapat akibat wanprestasi Tergugat pada SPJB No.042/DIRUT-HKI/VI/2011 dan pada SPJB No.050/DIRUT-HKI/VII/2011 adalah Rp.392.889.000,- + Rp.501.102.000,- = Rp.893.991.000,- ( delapan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); 12. Bahwa dengan demikian total kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah Rp.893.991.000,(delapan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah); 13. Bahwa, selain kerugian yang bersifat materiil, akibat wanprestasi tersebut Penggugat juga harus menanggung kerugian yang bersifat imateriil berupa hilangnya pelanggan, hilangnya penghasilan karyawan, tercorengnya nama baik dan hilangnya kepercayaan dari para rekanan Penggugat yang nilainya tidak terhingga, anmun untuk kepastian dalam gugatan ini harus dinilai dengan uang senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah); 14. Bahwa untuk membantu menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi oleh Penggugat akibat wanprestasi tersebut, Penggugat juga menderita kerugian karena harus membayar biaya Pengacara/Penasehat Hukum

yaitu sebesar

Rp.150.000,000,- (seratus lima puluh juta rupiah); 15. Bahwa Penggugat telah mendalilkan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat, dan terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, serta untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon: agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karawang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi; 16. Bahwa untuk menjaga agar gugatan ini tidak ilusionir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar terlebih dahulu dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang/harta milik Tergugat berupa: tanah yang di atasnya terletak bangunan beserta seluruh alat dan hasil produksi yang ada di dalamnya yang dikenal sebagai gedung HANSAE yang terletak di Kawasan PT. LEUWITEX Rt.13 Rw 04 Desa Anggadita Kecamatan Klari Kabupaten Karawang; 17. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karawang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan uang paksa (dwangsom)


sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap; 18. Bahwa oleh karena Tergugat merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini, wajar apabila kepadanya dibebani untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dala perkara ini; 19. Bahwa gugatan ini disertai alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 180 (1) HIR, maka Penggugat juga memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitberbaarbij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet; Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karawang c.q majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan: 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi; 3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini; 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta milik Tergugat berupa:tanah yang diatasnya terletak bangunan beserta seluruh alat dan hasil produksi yang ada didalamnya yang dikenal sebagai Gedung HANSAE yang terletak di Kawasan PT.LEUWITEX Rt.03 Rw 04 Desa Anggadita Kecamatan Klari Kabupaten Karawang; 5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.2.543.991.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan perincian: a) Kerugian materiil

Rp. 893.991.000,-

b) Kerugian imateriil

Rp.1.500.000.000,-

c) Biaya Pengacara/Penasehat Hukum

Rp. 150.000.000,-

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari kelalaian Tergugat dalam melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap; 7. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Tergugat; 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voorbaarbij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet; Atau


Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequa et Bono) Membaca, jawaban Kuasa Hukum Tergugat

tertanggal 22 September 2016

sebagai berikut : DALAM EKSEPSI 1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya; 2. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat posita 3 dan 4 halaman 2, Penggugat telah mendalilkan: 2.1.

Bahwa pada bulan Juni dan bulan Agustus 2011, Penggugat dan Tergugat telah membuat 2 (dua) Surat Perjanjian Jual Beli Limbah Sisa Hasil Produksi, yaitu: (1) Surat Perjanjian Jual Beli No.042/DIRUT-HKI/VI/2011, tanggal 1 Juni 2011, dan (2) Surat Perjanjian Jual Beli No.050/DIRUT-HKI/VIII/2011, tanggal 01 Agustus 2011;

2.2.

Bahwa tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas kepada Penggugat, tibatiba sejak tanggal 10 November 2011, Tergugat memutuskan 2 (dua) perjanjian tersebut secara sepihak, padahal (1) Surat Perjanjian Jual Beli No.042/DIRUT-HKI/VI/2011, tanggal 01 Juni 2011, seharusnya berakhir pada bulan Mei 2012, dan untuk (2) Surat Perjanjian Jual Beli No.050/DIRUTHKI/VIII/2011, tanggal 01 Agustus 2011, seharusnya berakhir pada bulan Juni 2012;

3. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Tergugat menyatakan terhadap Objek Sengketa dalam Gugatan Penggugat, yakni Pemutusan 2 (dua) Surat Perjanjian Jual Beli Limbah Sisa Hasil Produksi, yaitu: (1) Surat Perjanjian Jual Beli No.042/DIRUT-HKI/VI/2011, tanggal 1 Juni 2011 dan (2) Surat Perjanjian Jual Beli No.050/DIRUT-HKI/VIII/2011, tanggal 01 Agustus 201, objek sengketa dalam gugatan Penggugat tersebut telah diperiksa dan putus oleh Pengadilan Negeri Karawang, sebagaimana putusan perkara perdata Nomor: 65/Pdt.G/2015/PN Kwg, tanggal 9 Mei 2016, dan Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (vide bukti Surat T.1); 4. Bahwa karena objek sengketa dalam gugatan Penggugat telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Karawang, maka dengan demikian Gugatan yang diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Karawag dalam perkara Nomor.44/Pdt.G/2016/PN Kwg haruslah dinyatakan Nebis In Idem, karena terhadap obejk dan pihak yang sama


telah diperiksa dan diputus, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Karawang dalam perkara Nomor:65/Pdt.G/2015/PN Kwg, tanggal 09 Mei 2016; 5. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan alasan Nebis In Idem; DALAM POKOK PERKARA DALAM KONPENSI 1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil guagatn yang diajukan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenaranya oleh Tergugat; 2. Bahwa Tergugat menyatakan semua hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dengan bagian dalam Pokok Perkara ini; 3. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita 1 halaman 2 yang pada pokoknya pada awalnya Tergugat adalah perusahaan rekanan Penggugat dalam hal jual beli limbah sisa hasil produksi, Tergugat sebagai Penjual Limbah sedangkan Penggugat sebagai pembeli limbah; 4. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita 2 halaman 2 yang pada pokoknya menyatakan sebelum pengambilan dan atau pembelian barang limbah, Penggugat terlebih dahulu menyimpan dan atau menyetor deposit uang kepada Tergugat dengan nilai bervariasi dari RP.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hinga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan hal ini tercantum dalam ketentuan surat perjanjian; 5. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita 3 halaman 2 yang pada pokoknya menyatakan pada bulan Juni dan Agustus 2011, Tergugat dan Penggugat telah membuat 2 (dua) Surat Perjanjian Jual Beli Limbah Sisa Hasil Produksi, yaitu (1) Surat Perjanjian Jual Beli No.042/DIRUT-HKI/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 (vide bukti Surat T..2) dan (2) Surat Perjanjian Jual Beli No.050/DIRUT-HKI/VIII/2011, tanggal 1 Agustus 2011(Vide Bukti Surat T.3); 6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita 4 hakaman 2 yang pada pokoknya menyatakan tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas kepada Penggugat, tiba-tiba sejak tanggal 10 November 2011, Tergugat memutuskan 2 (dua) perjanjian tersebut secara sepihak, padahal (1) Surat Perjanjian Jual-Beli No. 042/DIRUT-HKI/VI/2011, Tanggal 01 Juni 2011, seharusnya berakhir pada bulan Mei 2012, dan untuk (2) Surat Perjanjian Jual-Beli No. 050/DIRUTHKI/VIII/2011, Tanggal 01 Agustus 2011, seharusnya berakhir pada bulan Juni 2012 ;


7. Bahwa yang benar adalah pada tanggal 14 November 2011, Tergugat telah menyampaikan Surat Pemutusan Perjanjian Jual-Beli Limbah, Nomor : 061/GMHKI/XI/2011 kepada Penggugat, (Vide Bukti Surat T. 4) ; 8. Bahwa pemutusan tersebut dilakukan Tergugat, karena Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 4, dan Pasal 5, sebagaimana Surat Perjanjian JualBeli No. 042/DIRUT-HKI/VI/2011, Tanggal 01 Juni 2011, dan Surat Perjanjian Jual-Beli No. 050/DIRUT-HKI/VIII/2011, tanggal 01 Agustus 2011 ; 9. Bahwa dalam ketentuan Pasal 4, Surat Perjanjian Jual-Beli No. 042 /DIRUTHKI/VI/2011, Tanggal 01 Juni 2011, dan Surat Perjanjian Jual-Beli No. 050/DIRUT-HKI/VIII/2011, Tanggal Agustus 2011, Penggugat selalu melakukan keterlambatan dalam memberikan deposit ; 10. Bahwa dalam ketentuan Pasal 5, Surat Perjanjian Jual-Beli No. 042 / DIRUT-HKI / VI / 2011, Tanggal 01 Juni 2011, dan Surat Perjanjian Jual-Beli No. 050/DIRUTHKI/VIII/2011, Tanggal 01 Agustus 2011, Penggugat tidak mengikuti dan mentaati aturan perusahaan baik tertulis maupun tidak tertulis ; 11. Bahwa

selain

itu,pelanggaran

yang

telah

dilakukan

Penggugat

adalah

melaporkan Tergugat ke Kepolisian Resor Karawang, sebagaimana Laporan Polisi Nomor.773/XI/2011/Jabar/Res.Krw, Tanggal 24 November 2011,dan terhadap Laporan Polisi tersebut sesuai dengan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor.B/78/II/2012/ Res Krim, Tertanggal 03 Februari 2012, Laporan Penggugat tersebut bukan merupakan ranah hukum pidana, (Vide Bukti Surat T. 5) ; 12. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada posita 5, sampai dengan posita 10 halaman 2 sampai dengan halaman 3, Tergugat menyatakan dalil Gugatan Penggugat tersebut hanyalah mengada-ngada tidak berdasarkan pada hukum ; 13. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada posita 11, sampai dengan posita 15 halaman 3 sampai dengan halaman 4, alasan Penggugat telah mengalami kerugian baik materil maupun in materil yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 2.543.991,- (dua milyar lima ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) meruypakan kerugian yang bukan ditimbulkan oleh perbuatan Tergugat, melainkan ditimbulkan oleh perbuatan Penggugat ; 14. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada posita 16 halaman 4, Tergugat menyatakan menolak dengan keras permintaan Penggugat untuk meletakan sita jaminan terhadap tanah yang diatasnya terdapat bangunan pabrik


PT. Hansae Karawang Indonesia, karena tanah dan banguna tersebut bukanlah milik Tergugat melainkan milik pihak ke tiga yaitu PT. Leuwijaya Utama Textil (Leuwitex) yang telah disewa oleh Tergugat ; 15. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada posita 17, sampai dengan posita 18 halaman 4 sampai dengan halaman 5, Tergugat menyatakan menolak dengan keras permintaan Penggugat untuk menetapkan uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- perhari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini, dan juga menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini, serta mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi, dengan alasan karena dalil Gugatan Penggugat tersebut hanyalah mengada-ngada tidak berdasar hukum ; 16. Bahwa pada dasarnya permasalahan antar Tergugat dengan Penggugat telah selesai, Penggugat telah membuat Surat Pernyataan, Tertanggal 31 Januari 2012, yang pada pokonya menyatakan : Penggugat bersedia mencabut Laporan Polisi Nomor : 773/XI/2011/Jabar/Res.Krw, Tanggal 24 November 2011, Penggugat tidak akan mengganggu keamanan, ketertiban, dan kenyamanan Tergugat, Penggugat tidak akan melakukan intervensi kepada Tergugat dalam memutuskan pengelolaan limbah sisa produksi yang berada pada Tergugat (Vide Bukti Surat T. 6) ; 17. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap 2 (dua) Surat Perjanjian Jual-Beli Limbah Sisa Hasil Produksi, yaitu : (1) Surat Perjanjian JualBeli No. 042/DIRUT-HKI/VI/2011, Tanggal 01 Juni 2011, dan (2) Surat Perjanjian Jual-Beli No. 050/DIRUT-HKI/VIII/2011, Tanggal 01 Agustus 2011 adalah tidak berdasar hukum ; 18. Bahwa atas dasar tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; DALAM REKONPENSI 1. Bahwa untuk memudahkan penyebutan para pihak dalam bagian Rekonpensi ini, maka

semula

Tergugat

dalam

bagian

Rekonpensi

menjadi

Penggugat

Rekonpensi sedangkan semula Penggugat dalam Rekonpensi menjadi Tergugat Rekonpensi ; 2. Bahwa Penggugat Rekonpensi, mohon kiranya semua Dalil-dalil yang termuat dalam bagian Konpensi dianggap dan dipergunakan kembali dalam bagian Gugatan Rekonpensi ini ;


3. Bahwa pada awalnya Penggugat Rekonpensi adalah perusahaan rekanan Tergugat Rekonpensi dalam hal jual-beli limbah sisa hasil produksi, Penggugat Rekonpensi sebagai Penjual limbah sedangkan Tergugat Rekonpensi sebagai Pembeli limbah ; 4. Bahwa sebelum pengambilan dan atau pembelian barang limbah, Tergugat Rekonpensi terlebih dahulu harus menyimpan dan atau menyetor deposit uang kepada Penggugat Rekonpensi dengan nilai bervariasi dari Rp. 10.000.000,hingga Rp. 50.000.000,-, dan hal ini tercantum dalam ketentuan surat perjanjian ; 5. Bahwa pada bulan Juni dan Agustus 2011, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah membuat 2 (dua) Surat perjanjian Jual-Beli Limbah Hasil Produksi, yaitu : (1) Surat Perjanjian Jual-Beli No. 042/DIRUT-HKI/VI/2011, Tanggal 01 Juni 2011, (Vide Bukti Surat T. 2) dan (2) Surat Perjanjian Jual-Beli No. 050/DIRUT-HKI/VIII/2011, Tanggal 01 Agustus 2011, (Vide Bukti Surat T. 3) ; 6. Bahwa pada tanggal 14 November 2011, Penggugat Rekonpensi telah menyampaikan Surat Pemutusan Perjanjian Jual-Beli Limbah, Nomor : 061/GMHKI/XI/2011 kepada Tergugat Rekonpensi, (Vide Bukti Surat T. 4) ; 7. Bahwa pemutusan tersebut dilakukan Penggugat Rekonpensi, karena Tergugat Rekonpensi telah melanggar ketentuan Pasal 4, dan Pasal 5, sebagaiman Surat Perjanjian Jual-Beli No. 042?DIRUT-HKI/VI/2011, Tanggal 01 Juni 2011, dan Surat Perjanjian Jual-Beli No. 050/DIORUT-HKI/VIII/2011, Tanggal 01 Agustus 2011 ; 8. Bahwa dalam ketentuan Pasal 4, Surat Perjanjian Jual-Beli No. 042/DIRUTHKI/VI/2011, Tanggal 01 Juni 2011, dan Surat Perjanjian Jual-Beli No. 050/DIRUT-HKI/VIII/2011, Tanggal 01 Agustus 2011, Tergugat Rekonpensi selalu melakukan keterlambatan dalam memberikan deposit ; 9. Bahwa dalam ketentuan Pasal 5, Surat Perjanjian Jual-Beli No. 042/DIRUTHKI/VI/2011, Tanggal 01 Juni 2011, dan Surat Perjanjian Jual-Beli No. 050/DIRUT-HKI/VIII/2011, Tanggal 01 Agustus 2011, Tergugat Rekonpensi tidak mengikuti dan tidak mentaati aturan perusahaan baik tertulis maupun tidak tertulis ; 10. Bahwa karena Tergugar Rekonpensi telah melanggar ketentuan Pasal 4, dan Pasal 5 sebagaimana Surat Perjanjian Jual-Beli No. 042/DIRUT-HKI/VI/2011, Tanggal 01 Juni 2011, dan Surat Perjanjian Jula-Beli No. 050/DIRUTHKI/VIII/2011, Tanggal 01 Agustus 2011, maka Penggugat Rekonpensi memohon kepada MAjelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk

menyatakan

Tergugat

Rekonpensi

terlah

melakukan

perbuatan


wanprestasi terhadap 2 (dua) Surat Perjanjian Jual-Beli Limbah Sisa Hasil Produksi, yaitu : (1) Surat Perjanjian Jual-Beli No. 042/DIRUT-HKI/VI/2011, Tanggal 01 Juni 2011, (Vide Bukti Surat T. 2) dan (2) Surat Perjanjian Jual-Beli No. 050/DIRUT-HKI/VIII/2011, Tanggal 01 Agustus 2011, (Vide Bukti Surat T. 3) 11. Bahwa atas adanya pemutusan 2 (dua) surat perjanjian tersebut, kemudian Tergugat Rekonpensi telah melaporkan Penggugat Rekonpensi ke Kepolisian Resor Karawang, sebagaiman Laporan Polisi Nomor : 773/XI/2011/Jabar/ Res.Krw, Tanggal 24 November 2011, dan Terhadap Laporan Polisi tersebut sesuai dengan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : B/78/II/2012/Res

Krim,

Tertanggal

03Februari

2012,

Laporan

Tergugat

Rekonpensi tersebut bukan merupakan ranah hukum pidana, (Vide Bukti Surat T. 5) ; 12. Bahwa selain itu, Tergugat Rekonpensi telah pula menggugat perdata Penggugat Rekonpensi di Pengadilan Negeri Karawang, sebagaimana Putusan Perkara Perdata Nomor : 65/Pdt.G/2015/PN.Kwg., Tanggal 09 Mei 2016, dan Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, (Vide Bukti Surat T. 1) ; 13. Bahwa atas adanya permasalahan hukum sebagaimana pada posita 11, dan 12 tersebut diatas, dan untuk membantu menyelesaikannya permasalahan hukum tersebut, maka Penggugat Rekonpensi harus menderita kerugian yang bersifat materill guna membayar biaya jasa advokat, yakni sebesar Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) ; 14. Bahwa selain menderita kerugian yang bersifat materill, Penggugat Rekonpensi juga telah menderita kerugian yang bersifat immaterill karena sebagai perusahaan penanaman modal asing, Penggugat Rekonpensi telah mengalami kerugian hancurnya nama baim perusahaan, dan hilangnya kepercayaan dari mitra bisnis Penggugat Rekonpensi ; 15. Bahwa terhadap kerugian yang bersifat immaterill yang diderita Penggugat Rekonpensi, maka cukup beralasan bagi Penggugat Rekonpensi untuk menilai kerugian tersebut, dan apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima milyar rupiah) ; 16. Bahwa untuk menghindari Tergugat Rekonpensi tidak dapat menjalankan putusan ini, maka Penggugat Rekonpensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat Rekonpensi berupa tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Dusun Sukaresmi Rt. 015 Rw. 005 Desa Anggadita Kecamatan Klari Kabupaten Karawang ;


17. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam Gugatan Rekonpensi ini, sangatlah wajar jika Penggugat Rekonpensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari bila Tergugat Rekonpensi lalai dalam melaksanakan putusan ini ; 18. Bahwa Penggugat Rekonpensi memohon agar putusan dalam Gugatan Rekonpensi ini agar dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ; Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, maka Tergugat/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memeberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat ; 2. Menyatakan Gugatan Penggugat Nebis In Idem ; 3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; DALAM POKOK PERKARA DALAM KONPENSI 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; DALAM REKONPENSI 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap 2 (dua) Surat Perjanjian Jual-Beli Limbah Sisa Hasil Produksi, yaitu : (1) Surat Perjanjian Jual-Beli No. 042/DIRUT-HKI/VI/2011, Tanggal 01 Juni 2011, (Vide Bukti Surat T. 2) dan (2) Surat Perjanjian Jual-Beli No. 050/DIRUTHKI/VIII/2011, Tanggal 01 Agustus 2011, (Vide Bukti Surat T. 3) ; 3. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap harta milik Tergugat Rekonpensi berupa tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Dusun Sukaresmi Rt. 015 Rw. 005 Desa Anggadita Kecamatan Klari Kabupaten Karawang ; 4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian yang bersifat materill sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan kerugian yang bersifat immaterill sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) 5. Menetapkan uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari bila Tergugat Rekonpensi lalai dalam melaksanakan putusan ini ;


6. Menyatakan putusan dalam Gugatan Rekonpensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ; DALAM KONPENSI / REKONPENSI -

Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Atau : Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya; Mengutip Serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 9 Desember 2016, Nomor 44 /Pdt.G/2016/PN.Kwg yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Konvensi Dalam eksepsi -

Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara 1.

Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;

2. Menyatakan

Tergugat

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi

telah

melakukan

wanprestasi; 3. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.1.893.991.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan perincian: a) Kerugian materiil

Rp. 893.991.000,-

b) Kerugian Immateriil

Rp.1.000.000.000,-

4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya; Dalam Rekonvensi -

Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi -

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.711.000,- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah) ; Membaca Risaah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Karawang

Nomor 44/Pdt.G/2016/ PN.Kwg., tanggal 9 Desember 2016 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, yang menerangkan bahwa pada tanggal


29 Desember 2016 telah memberitahukan kepada Penggugat/Terbanding mengenai isi putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut dan kepadanya diberi kesempatan untuk mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang ; Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Desember 2016 Kuasa Pembanding/ Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Karawang tanggal 9 Desember 2016, Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Kwg., diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama kepada Terbanding /Penggugat ; Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/ Tergugat pada tanggal 17 Januari 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Pihak Terbanding/Penggugat, pada tanggal 19 Januari 2017. Membaca,

Kontra

memori

banding

yang

diajukan

oleh

Penggugat

/Terbanding pada tanggal 2 Maret 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah pada tanggal 15 Maret 2017 kepada Kuasa Pembanding. Membaca, risalah pemberitahuan

pemeriksaan berkas (inzage) perkara

Nomor 44 /Pdt.G/2016/PN.Kwg yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 17 Januari 2017 dan kepada Terbanding /Penggugat

pada tanggal 29

Desember 2016. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang,

bahwa

putusan

Pengadilan

Negeri

Karawang

tersebut

diucapkan pada tanggal 9 Desember 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya, putusan tersebut baru diberi tahukan kepada Penggugat pada tanggal 29 Desember 2016 selanjutnya terhadap putusan tersebut, pihak Tergugat

dengan

perentaraan

kuasanya

tersebut

diatas

mengajukan

permohonan banding pada tanggal 29 Desember 2016, sehingga permohonan banding dari pihak Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima.


Menimbang,bahwa terhadap putusan a quo, Pembanding /Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya tertanggal 16 Januari 2017 Pada pokoknya: -

Pembanding/Tergugat

Konvensi/Penggugat

dalam

Rekonvensi

keberatan

terhadap pertimbangan Yudex Factie halaman 20 alinea pertama bahwa bukti surat tertanda T-2 tidak berdiri sendiri melainkan didukung oleh bukti surat T-1 berupa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 9 Mei 2016,Nomor.65/Pdt.G/2015/PN.Kwg. -

Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi keberatan CV HOKKY tidak ditarik dalam perkara ini karena Penggugat/Terbanding Hendra Irawan Nurdin selaku Direktur Utama CV Anggadita dan sekaligus mewakili CV HOKKY.

-

Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi keberatan dituntut ingkar janji oleh Terbanding/Penggugat dengan alasan karena telah melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak.

-

Bahwa Yudex Factie tidak mempertimbangkan Surat

bukti T-5 berupa surat

pernyataan yang dibuat oleh Hendra Irawan Nurdin (Direktur CV Anggadita tertanggal 31 Januari 2012 oleh karena itu Terbanding/ Penggugat tidak lagi memiliki Legal standing mengajukan gugatan In casu karena persoalan yang menjadi

Clousula

gugatan

sudah

dihapuskan

sendiri

oleh

Penggugat

rekonvensi

keberatan

/Terbanding. -

Pembanding/Tergugat

Konvensi/Penggugat

terhadap pertimbangan Yudex Factie

dalam

telah salah dalam menilai alat bukti

sebagaimana pertimbangan pada Halaman 20 sampai dengan Halaman 21. -

Bahwa uang deposit yang harus disetorkan oleh Terbanding/Penggugat sebelum mengangkut barang limbah bukan Rp 10.000.000 atau Rp 5.000.000 tetapi sampai dengan Rp 50.000.000,- disesuaikan dengan jenis barang limbah.

-

Pembanding/Tergugat

Konvensi/Penggugat

dalam

rekonvensi

keberatan

pertimbangan hukum dan Amar putusan Yudex Factie yang telah menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp 893.991.000,-

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas,Pembanding/Tergugat

maka

beralasan hukum bagi Pengadilan Tinggi Bandung untuk menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat dan

membatalkan putusan Pengadilan


Negeri Karawang Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Kwg., tanggal 9 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut dan mengadili sendiri. Menimbang, bahwa terhadap memori banding Kuasa Pembanding/Tergugat tersebut diatas, Terbanding / Penggugat

mengajukan sanggahan sebagaimana

tersebut dalam Kontra Memori banding tertanggal 2 Maret 2017 pada pokoknya: - Bahwa Terbanding/Penggugat

menolak dalil memori banding dari Pembanding

/Tergugat karena keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut

telah

dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Yudex Factie sebagaimana pertimbangan Hukum putusan In casu sedangkan posita point 7 sampai dengan 15 yang pada intinya berkeberatan terhadap pertimbangan hukum dan Amar putusan Yudex Factie yang menyatakan bahwa Pembanding/Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap Terbanding/Penggugat tidak berdasar sehingga putusan In casu patut untuk dipertahankan. Menimbang, bahwa keberatan-keberatan

Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mencermati

Pembanding/Tergugat tersebut diatas, ternyata merupakan

pengulangan dari Jawaban dan Duplik Tergugat/ Pembanding serta tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dan itu semua telah dipertimbangkan oleh Majelis

Hakim

tingkat

pertama,

oleh

karena

itu

keberatan

tersebut

harus

dikesampingkan. Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Kwg., tanggal 9 Desember 2016, memori banding, kontra memori banding dan Berita Acara persidangan. Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ; Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai pertimbangan hukum dalam Konvensi tentang petitum angka 3 gugatan penggugat Konvensi mengabulkan ganti rugi Imateriil sebesar Rp.1000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa dalam Posita gugatan Penggugat angka 13 menguraikan kerugian imateriil berupa hilangnya pelanggan, hilangnya penghasilan

karyawan,

tercoreng nama baik dan hilangnya kepercayaan dari para rekanan Penggugat yang nilainya tidak terhingga namun untuk kepastian dalam gugatan ini harus dinilai dengan uang senilai Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah).


Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No.598 K/Sip/1971, putusan Mahkamah Agung RI No.1075 K/Sip/1973 dan putusan Mahkamah Agung RI No.371 K/Sip/1973 bahwa Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi bilamana Penggugat dapat membuktikan dan uraian secara terperinci adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 44/PdtG/2016/PN.Kwg.,

tanggal 9

Desember 2016 yang dimohon banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pembayaran ganti rugi imateriil yaitu amar butir 3 dalam Konvensi, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ; Menimbang,bahwa karena putusan Hakim tingkat pertama diperbaiki mengenai tuntutan ganti rugi imateriil sebagaimana dipertimbangkan diatas, dimana kontra memori banding hanya mendukung putusan Hakim tingkat pertama, maka dengan demikian Kontra memori banding tersebut dipandang telah dipertimbangkan pula dalam pokok perkara; Menimbang, bahwa pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; Memperhatikan undang-undang No. 20 Tahun 1947 jo pasal 606 a RV dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI: -

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;

-

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 9 Desember 2016, Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Kwg., sekedar amar dalam konvensi tentang membayar ganti rugi Imateriil yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut : Dalam Konvensi Dalam eksepsi - Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian; 2. Menyatakan

Tergugat

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi

telah

melakukan

wanprestasi;


3. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.893.991.000,- ( delapan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). 4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya; Dalam Rekonvensi - Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi seluruhnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi - Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ; Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 oleh kami Sirjohan, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis dengan H. Edwarman, S.H. dan H. Yuliusman. S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh H.Nanang Priatna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

H. Edwarman.S.H.

Sirjohan, S.H., M.H.

Ttd

H. Yuliusman. S.H.

Panitera Pengganti, Ttd

H. Nanang Priatna, S.H.


Perincian biaya perkara : Redaksi putusan

Rp.

5.000,-

Meterai

Rp.

6.000,-

Pemberkasan

Rp. 139.000,-

Jumlah

Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)


PT.BDG

Recommend Documents