PUT USAN Nomor : 279/Pid/2013/PT.Bdg.
“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama
: Terdakwa.
Tempat lahir
: Jakarta.
Umur/Tgl. Lahir : 12 Januari 1969/43 Tahun Jenis kelamin
: Perempuan
Kebangsaan
: Indonesia
Tempat tinggal
: Perum Harapan Baru I Jl.Pare 2 RT 05/09 No.06 Kelurahan Kota Baru, Kecamapatn Bekasi Barat, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
Agama
: Islam.
Pekerjaan
: Pegawai Negeri ;
Pendidikan
: Sarjana ;
Terdakwa Tidak ditahan
PENGADILAN TINGGI tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bekasi
tanggal 1 Mei 2013, Nomor :
1602/Pid.B/2012/PN.Bks., dalam perkara Terdakwa tersebut ; ----------------------------Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 4 Desember 2012, No.Reg.Perk : PDM-957/BKASI/12/2012. sebagai berikut :
Bahwa ia Terdakwa bersama dengan Saksi (dalam penuntutan terpisah) pada bulan Juli 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2012 bertempat di Perum Harapan Baru I Jalan Pare 2 Rt.05/09 No.06 Kel.Kota Baru Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat atau disuatu tempat tertentu yang setidak-tidaknya masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : - Bahwa Terdakwa sudah mengenal Saksi sejak tahun 2007 dimana saat itu Terdakwa masih dalam status menikah yakni sebagai istri dari OKTAVIONIS sejak tahun 1999 dan bercerai pada tahun 2011 dengan dikaruniai seorang putra ; - Bahwa pada bulan Juli 2012 Terdakwa melaksanakan pernikahan secara siri dengan Saksi di Kampung Ngemplang Kec. Cilawu Kab.Garut Jawa Barat dimana perkawinan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan saat itu Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi mempunyai seorang istri yang sah bernama saksi DIAN PRASETYORINI karena istri Saksi satu kantor dengan Terdakwa ; - Bahwa Terdakwa melaksanakan pernikahan secara siri dengan Saksi kemudian Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan dirumah Terdakwa dengan cara bercumbu terlebih dahulu selanjutnya saling membuka pakaian masing-masing setelah itu Saksi memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Terdakwa sambil digoyang-goyangkan maju mundur selama beberapa menit sampai akhirnya Saksi mengeluarkan sperma didalam vagina Terdakwa dan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi dirumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dalam seminggu sejak bulan Juli 2012 ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke 2 huruf b KUHP ; Telah membaca dan memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 6 Maret 2013 Nomor: Reg. Perk : PDM-113/BKASI/02/2013
yang pada pokoknya
menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perzinahan” sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat 1 ke 2 huruf b KUHP dalam dakwaan ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; 3. Menyatakan barang bukti berupa :
Hal.2.dr 7 Hal Put No.279/pid/2013/PTBdg.
1 (satu) buku nikah dikembalikan kepada saksi DIAN PRASETYORINI ;
4. Menetapkan agar Terdakwadibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; Menimbang, bahwa
atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1.
Menyatakan Terdakwatersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan Perzinahan”;
2.
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3.
Memerintahkan
barang
bukti
berupa
1
(satu)
buku
nikah
Nomor
767/38/VII/2011 dikembalikan kepada saksi Dian Prasetyorini ; 4.
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa pada tanggal 8
Mei 2013 telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor : 26/Akta.Pid./2013/PN.Bks., kemudian
pernyataan
permintaan
banding
tersebut telah diberitahukan secara
seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Mei 2013 ; -----------Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 10 Juni 2013 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2013 dengan seksama; ---------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa alasan / keberatan banding Terdakwa melalui kuasanya hukumnya pada pokoknya mengemukakakan, bahwa dalam perkara aquo tidak seorang saksipun yang menyaksikan Terdakwa Nur Asni binti Asmuni Darwis dan Saksi sedang berhubungan badan layaknya suami istri. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi hanya didasarkan pada suatu kesimpulan bahwa Hal.3 dari 7 Hal.Put.No.279/Pid/2013/PT.Bdg.
Terdakwa Nur Asni binti Asmuni Darwis dan Saksi telah Nikah Siri dan tinggal serumah, atau hanya didasarkan kepada keterangan terdakwa dalam Berita Acara
Pemeriksaan Penyidik Kepolisian yang disadur ke dalam Berita Acara Persidangan, bahkan apabila keterangan Terdakwa dilakukan dipersidanganpun, maka menurut hukum acara pidana (KUHAP) keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain” (vide pasala 189 ayat (4) KUHAP. Bahwa keterangan atau pengakuan Terdakwa bisa saja timbul karena tekanan pihakpihak tertentu dan atau karena ketidak tahuan hukum. Bahwa jika benar “quod non “ NIKAH SIRI dan TINGGAL SERUMAH bukanlah suatu perbuatan zina atau perzinahan, nikah siri dilakukan hanya untuk menghormati nilai-nilai kesusilaan di tengah masyarakat atau lingkungan tempat terdakwa tinggal, sedang hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri bias saja hanya akan dilakukan apabila syarat-syarat sahnya perkawinan menurut hukum positif sudah terpenuhi. Bahwa Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, berdasarkan ketentuan diatas, maka terbukti bahwa pendapat Pengadilan Negeri Bekasi kurang tepat dalam penerapan hukum, karena sepanjang perkawinan atau pernikahan dilakukan memenuhi syarat sah dan Rukun Nikah menurut agamanya yang dalam hal ini menurut Hukum Agama Islam, maka dengan Nikah Siri jika benar “quod non “ maka tidak ada kepatutan yang dilanggar terdakwa; Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 12 Juni 2013 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2013
Hal.4.dari 7 Hal.Put.No.279/Pid/2013/PT.Bdg.
dengan seksama ; -----------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, masing-masing pada tanggal 25 Juli 2013, No. W11.U5/2903/HN.05.03/VII/2013. dengan seksama ; Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa , telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan oleh UndangUndang, sehingga secara Formil permintaan banding tersebut dapat diterima ; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Penyidikan, Berita Acara pemeriksaan persidangan tingkat pertama, Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 1 Mei 2013, Nomor : 1602/Pid.B/2013/PN.Bks., yang dimintakan
banding serta memori banding
yang diajukan oleh Penasehan Hukum Terdakwa ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena merupakan pengulangan kembali mengenai hal-hal yang telah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan
pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama
bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat 1 ke 2 huruf b KUHP jo Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat
banding ; --------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan
dijatuhi pidana kepada Terdakwa, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan; ---------------------------------------------------------Hal.5 dari 7 hal.Put.No.279/Pid/2013/PT.Bdg.
Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 1 Mei 2013 Nomor :1602/Pid.B/2013/PN.Bks., yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ; ----Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku khususnya pasal 284 ayat 1 ke 2 huruf b KUHP jo UndangUndang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Pasal-Pasal Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ; ----------------------M E N G A D I L I - Menerima permintaan banding Terdakwa ; ----------------
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 1 Mei 2013 No.1602/Pid.B/2013/PN.Bks.------------------------------------------------
- Membebankan ongkos perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (duaribu limaratus rupiah) ; ------------------------------------------------------------DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : RABU tanggal 28 AGUSTUS 2013, oleh kami
H.EFFENDI GAYOSH.MH, selaku
Hakim
Ketua
F.WILLEM SAIJA.SH.MH., dan H.MUSTARI. SH.MHum, sebagai
Majelis,dengan masing-masing
Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan
Tinggi Bandung tanggal
13 Agustus 2013,
Nomor : 279/Pen/Pid/2013/PT.Bdg.
ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dihadiri oleh WAHYU EDI SANTOSO,SE.SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.HAKIM ANGGOTA,
F.WILLEM SAIJA.SH.MH.
HAKIM KETUA MAJELIS
H.EFFENDI GAYO.SH.MH.
Hal.6 dari 7 hal.Put.No.279/Pid/2013/PT.Bdg
PANITERA PENGGANTI, H.MUSTARI. SH.MHum.
WAHYU EDI SANTOSO.SE SH.
Hal.7.dari 7 Hal.Put.No.279/Pid/2013/PT.Bdg
