PT.BDG

PUTUSAN Nomor 405/Pdt/2015/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----------------------------------------------------------------------------------TIEN NAZHATIN Alias TIEN AHMAD, bertempat tinggal di Jalan Raya Cibogo, RT.014/RW.003,

Kelurahan

Plered,

Kecamatan

Plered,

Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Kurniadi, SH, MH, Kartika Rahmawati, SH, dan Yaya Omy, SH, para Advokat pada Dedy Kurniadi & Co Lawyers, yang berkantor di Wisma Tugu Raden Saleh, 5 th Floor, Jalan Raden Saleh Raya, Nomor 44, Jakarta Pusat 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 04 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula Penggugat ; -----------------------------------------------------------------Lawan: 1.

PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO), berkedudukan di Jalan Perintis

Kemerdekaan,

selanjutnya

disebut

No.1,

sebagai

Bandung,

Jawa

TERBANDING

I

Barat, semula

Tergugat I ; -----------------------------------------------------------------2.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BUPATI PURWAKARTA, berkedudukan di Jalan Gandanegara, No. 25 Purwakarta, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula Tergugat II ; ------------------------------------------------------

3.

BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI JAWA BARAT Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

PURWAKARTA,

berkedudukan

di

Jalan

Veteran, No. 163, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula Turut Tergugat I ; --------------------------------------------------------4.

H. AHMAD SYAFI’I ROMLI, bertempat tinggal di Jalan Raya Cibogo, RT.014/RW.003,

Kelurahan

Plered,

Kecamatan

Plered,

Putusan Nomor 405/Pdt/2015/PT.Bdg, Halaman 1 dari 30

Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula Turut Tergugat II ; -Pengadilan Tinggi tersebut : -----------------------------------------------------------------Setelah membaca meneliti surat-surat sebagai berikut : -------------------------------1.

Surat

Penetapan

Ketua

Pengadilan Tinggi

Bandung,

tanggal

18

September 2015 Nomor 405/PEN/PDT/2015/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas ; -------------------------------------------------------------------2.

Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan

resmi putusan Pengadilan Negeri

Purwakarta, tanggal 27 April 2015, Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.Pwk. ; -------TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 11 Agustus 2014, dibawah register Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.Pwk, telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut : ------------------------------------------------------------1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi) yang terletak di Desa Plered, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 82 tanggal 8 Oktober 1980 dan Gambar Situasi No. 1005/ 1980 dengan batas-batas : -----------------------------------------

Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Perusahaan Umum Kereta Api ; ----------------------------------------------------------------------------------------

-

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Tien Nazhatin alias Tien Ahmad dan tanah milik Hj. Yoyoh/H. Kholil alias Mamah Kholil Sempur ; -

-

Sebelah barat berbatasan dengan Jalan dari Sempur ke Purwakarta ; -----

-

Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Perusahaan Umum Kereta Api ; -----------------------------------------------------------------------------------------

2. Bahwa kepemilikan Penggugat atas tanah SHM No. 82 tersebut diperoleh melalui peralihan kepemilikan hak yang sempurna yaitu melalui jual beli dengan pemilik sebelumnya i.c Y. Haji Jua sebagaimana yang termuat dalam Akta Jual Beli tertanggal 14 Juli 1980 ; --------------------------------------Putusan Nomor 405/Pdt/2015/PT.Bdg, Halaman 2 dari 30

3. Bahwa adapun asal muasal tanah SHM No. 82 milik Penggugat dimaksud adalah berasal dari tanah adat sebagaimana yang tercantum dalam surat Kikitir No. 571/ 185, Persil No. 59 D.I, yang disebutkan secara tegas dalam SHM No. 82 tanggal 8 Oktober 1980 ; -----------------------------------------------4. Bahwa namun setahu bagaimana Tergugat I mengaku sebagai pemilik yang sah atas sebagian tanah SHM No. 82 milik Penggugat dimaksud dengan mendasarkan kepada Sertifikat Hak Pakai No. 2 tanggal 15 Februari 1992 atas nama Perusahaan Umum Kereta Api c.q Daerah Operasi II Bandung yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I ; -----------------------------------------------5. Bahwa selain itu, Tergugat I juga telah menyewakan sebagian tanah SHM No. 82 milik Penggugat dimaksud kepada beberapa pihak termasuk kepada Turut Tergugat II yang tidak lain adalah suami dari Penggugat sebagaimana yang termuat dalam Perjanjian Sewa No. 0082/41162/D.2/220/TN/PLD/VII/ 2011 tanggal 25 Juli 2011 ; -------------------------------------------------------------6. Bahwa lebih jauh lagi, Tergugat I dengan Tergugat II telah saling mengikatkan diri untuk melakukan kerjasama dalam mengelola dan dan mengembangkan tanah objek sengketa dimaksud secara komersil ; ---------7. Bahwa dengan adanya kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II dimaksud, Tergugat II seakan-akan dianggap sebagai pihak berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan pengurusan atas tanah objek sengketa dimaksud termasuk menyewakannya kepada pihak lain ; ------------------------8. Bahwa padahal faktanya Penggugat sama sekali tidak pernah mengalihkan atau memindahkan kepemilikan yang sah atas sebagian tanah SHM No. 82 dimaksud kepada pihak siapapun dan dalam bentuk apapun ; ------------------9. Bahwa selain itu, kepemilikan Penggugat yang sah atas tanah SHM No. 82 dimaksud tidak pernah dinyatakan batal atau tidak sah melalui suatu putusan pengadilan manapun, sehingga jelas secara hukum Penggugatlah yang berhak memiliki dan menguasai tanah objek sengketa dimaksud ; -----10. Bahwa lebih jauh lagi, hak-hak Penggugat untuk memiliki dan menguasai tanah objek sengketa berdasarkan SHM No. 82 tanggal 8 Oktober 1980 tidak dapat dikurangi walaupun adanya Sertifikat Hak Pakai No. 2 tanggal 15 Februari 1992 ataupun sertifikat lainnya, sepanjang tidak adanya putusan pengadilan yang menyatakan bukti kepemilikan hak atas tanah milik Penggugat dimaksud dinyatakan batal atau tidak sah ; ---------------------


11. Bahwa atas tindakan para Tergugat yang sedemikian rupa terhadap objek sengketa milik Penggugat dimaksud, nyata-nyata telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat selaku pemilik yang sah ; -------------------------------12. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka patut dan berdasar secara hukum untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) terhadap Penggugat ; ------------------13. Bahwa berdasarkan bukti kepemilikan Penggugat yang termuat dan tercantum dalam SHM No. 82 tanggal 8 Oktober 1980 dimaksud, maka beralasan hukum bagi Penggugat untuk meminta agar Sertifikat Hak Pakai No. 2 tanggal 15 Februari 1992 dinyatakan tidak berkekuatan hukum sepanjang terhadap tanah milik Penggugat berdasarkan SHM No. 82 tanggal 8 Oktober 1980 ; ---------------------------------------------------------------14. Bahwa selain itu, beralasan juga bagi Penggugat untuk meminta kepada Tergugat I, Tergugat II atau orang-orang yang telah mendapat hak untuk menyerahkan dengan baik dan kosong tanah SHM No. 82 tanggal 8 Oktober 1980 yang terletak di Desa Plered, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat kepada Penggugat dengan batas-batas : -- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Perusahaan Umum Kereta Api ; ---------------------------------------------------------------------------------------- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Tien Nazhatin alias Tien Ahmad dan tanah milik Hj. Yoyoh/H. Kholil alias Mamah Kholil Sempur ; - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan dari Sempur ke Purwakarta ; ---- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Perusahaan Umum Kereta Api ; ---------------------------------------------------------------------------------------15. Bahwa atas perbuatan para Tergugat dimaksud, maka sangat berdasar hukum apabila para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil Penggugat dengan uraian sebagai berikut : -------------------- Kerugian Penggugat karena telah disewakannya tanah objek sengketa dimaksud oleh Tergugat I dan Tergugat II, serta tertundanya Penggugat untuk memanfaatkan tanah objek sengketa dimaksud sejak tahun 1992 hingga tahun 2014 yaitu selama 22 tahun dengan nilai sebesar Rp50.000,00/m2/tahun (lima puluh ribu rupiah per meter persegi pertahun), maka total kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp85.000,00 x 5.000 m2 x 22 tahun = Rp9.350.000.000,00 (sembilan milyar tiga ratus ratus lima puluh juta rupiah) ; ------------------------------------


16. Bahwa agar putusan dalam perkara a quo kelak tidak menjadi hampa (illusoir), mengingat kerugian yang telah diderita Penggugat atas perbuatan dari para Tergugat tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap aset dan barang-barang milik Tergugat I, baik bergerak maupun yang tidak bergerak, yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, yang daftarnya akan Penggugat ajukan dalam suatu permohonan tersendiri ; ---------------------------------------17. Bahwa untuk mempermudah pemeriksaan perkara a quo, Penggugat selain menarik para Tergugat juga menarik Turut Tergugat dalam perkara ini sekedar melengkapi pihak-pihak dalam pemeriksaan perkara a quo ; ------18. Bahwa agar para Tergugat memenuhi isi putusan perkara ini, maka Penggugat mohon agar para Tergugat dihukum secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai memenuhi putusan ini terhitung sejak tanggal dibacakan putusan dalam perkara a quo di tingkat pengadilan negeri ; ------------------------------------------------------------------------------------19. Bahwa oleh karena gugatan a quo juga didasarkan atas suatu alasan hukum yang sah dan di dukung pula oleh bukti-bukti yang autentik, maka sangat patut kiranya bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan serta merta untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali dalam perkara a quo ; ---------------------------------------------------------------------------------------20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka patut kiranya agar para Tergugat juga dihukum secara tanggung renteng untuk menanggung biaya-biaya yang timbul dari perkara ini ; ------------------------------------------Bahwa berdasarkan dasar-dasar dan alasan hukum gugatan di atas, maka patut menurut hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta untuk memangggil para pihak dalam perkara ini pada suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut : --------------1.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ----------------------------

2.

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Milik No. 82 tanggal 8 Oktober 1980 yang terletak di Desa Plered, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat atas nama Tien Ahmad ; ------


3.

Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi) yang terletak di Desa Plered, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas : ------------------------------------------------------------------------------- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Perusahaan Umum Kereta Api ; ---------------------------------------------------------------------------------------- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Tien Nazhatin alias Tien Ahmad dan tanah milik Hj. Yoyoh/H. Kholil alias Mamah Kholil Sempur ; - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan dari Sempur ke Purwakarta ; ---- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Perusahaan Umum Kereta Api ; -----------------------------------------------------------------------------------------

4.

Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ; ---------------------------------------------------------------------

5.

Menyatakan sah dan berharga segala sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat I yang diletakkan dalam perkara ini ; -------------------------------

6.

Menyatakan Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 tanggal 15 Februari 1992 1992 atas nama Perusahaan Umum Kereta Api c.q Daerah Operasi II Bandung tidak berkekuatan hukum sepanjang terhadap tanah milik Penggugat berdasarkan SHM No. 82 tanggal 8 Oktober 1980 dengan batas-batas: - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Perusahaan Umum Kereta Api ; --------------------------------------------------------------------------------------- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Tien Nazhatin alias Tien Ahmad dan tanah milik Hj. Yoyoh/H. Kholil alias Mamah Kholil Sempur ; - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan dari Sempur ke Purwakarta ; ---- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Perusahaan Umum Kereta Api ; ---------------------------------------------------------------------------------------

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II atau orang-orang yang mendapat hak untuk menyerahkan dengan baik dan kosong kepada Penggugat tanah SHM No. 82 tanggal 8 Oktober 1980 yang terletak di Desa Plered, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas : ------------------------------------------------------------------------------- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Perusahaan Umum Kereta Api ; ---------------------------------------------------------------------------------------- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Tien Nazhatin alias Tien Ahmad dan tanah milik Hj. Yoyoh/H. KholiL alias Mamah Kholil Sempur ; - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan dari Sempur ke Purwakarta ; ----


- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Perusahaan Umum Kereta Api ; ---------------------------------------------------------------------------------------8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian Penggugat sebesar Rp9.350.000.000,00 (sembilan milyar tiga ratus ratus lima puluh juta rupiah) ; -------------------------------------------------------------------9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai memenuhi putusan ini terhitung sejak tanggal dibacakan putusan dalam perkara a quo di tingkat pengadilan negeri ; -------10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini ; ------------------------------------------------------------------------11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum banding, perlawanan, kasasi dari para Tergugat ; ---------------------------------------------12. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; ---------------------------------------atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) ; -----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,

Tergugat I,

Turut Tergugat I melalui kuasa hukumnya memberikan Jawaban tanggal 01 Desember 2014, sebagai berikut : ---------------------------------------------------------Dalam Konvensi 1. Bahwa Tergugat I harus menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya tersebut oleh karena tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali ; ------------------------------------------------------------------------2. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam posita gugatan a quo berbanding terbalik (omstandigheden) dan bertolak-belakang dengan faktafakta yang sebenarnya ; ---------------------------------------------------------------------3. Bahwa Tergugat I adalah sebagai pemilik hak secara sah berdasarkan hak pakai dari sebidang tanah seluas 29.765 m 2 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) terletak di Desa Plered, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Propinsi Jawa Barat, yaitu berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 2 tanggal 15 Februari 1992, atas nama pemegang hak Perusahaan Umum Kereta Api Cq. Daerah Operasi II Bandung, terdiri dari 2 blok/bidang tanah A + B (vide, Gambar Situasi, Nomor 618/1991, tanggal 21 Mei 1991), dengan batas-batas : ------------------------------------------


Blok/Bidang tanah A, tanah seluas 28.555 m 2 : ---------------------------------------

Sebelah Utara

: G.S. No. 616/1991 ; -----------------------------------------

-

Sebelah Selatan

: G.S. No. 620/1991 ; ----------------------------------------

-

Sebelah Barat

: Tanah milik adat jalan raya dari Plered ke Purwakarta,

tanah Tien Nazhatin/H. Ahmad Syafi,i, tanah milik adat, jalan dari Plered ke Depok ; ---------------------------------------------------------------------------------

Sebelah Timur

: G.S. No. 617/1991, G.S. No. 619/1991, No.

620/1991; --------------------------------------------------------------------------------Blok/Bidang tanah B, tanah seluas 1.410 m 2 : ----------------------------------------

Sebelah Utara

: tanah milik adat ; -------------------------------------------

-

Sebelah Selatan

: Jalan Desa ; -------------------------------------------------

-

Sebelah Barat

: tanah milik adat ; -------------------------------------------

-

Sebelah Timur

: Jalan Raya dari Sempur ke Purwakarta ; --------------

4. Bahwa Tergugat I tidak memahami apabila sebagian tanah tersebut point 3 di atas saat ini seluas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi) diklaim sebagaimana dalam gugatan a quo adalah milik Penggugat, dengan alas kepemilikan berdasarkan kepada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 82, tanggal 8 Oktober 1980 dan Gambar Situasi No. 1005/1980 ; ----------------------------5. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta (in casu Turut Tergugat I) sebagai instansi yang berwenang menerbitkan sebuah sertifikat kepemilikan dan sebagai instansi yang berwenang menyimpan buku tanah yang merupakan minuta asli dari sebuah sertifikat kepemilikan yang berada di Purwakarta, justru tidak mengenal/tidak terdaftar keberadaan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 82, tanggal 8 Oktober 1980 dan Gambar Situasi No. 1005/1980 atas nama Tien Nazhatin alias Aien Ahmad (in casu Penggugat) ; ---------------------------------6. Bahwa apabila kantor pertanahan sebagai instansi yang berwenang menerbitkan sebuah sertifikat kepemilikan dan sebagai instansi yang berwenang menyimpan buku tanah yang merupakan minuta asli dari sebuah

sertifikat

kepemilikan

yang

berada

di

Purwakarta,

tidak

mengenal/tidak terdaftar keberadaan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 82, tanggal 8 Oktober 1980 dan Gambar Situasi No. 1005/1980 atas nama Tien Nazhatin alias Aien Ahmad (in casu Penggugat), maka secara otomatis sertifikat hak milik sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatan

a

quo adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun ; -------7. Bahwa Penggugat mengklaim kepemilikannya berdasarkan sertifikat yang terbit tahun 1980, tetapi di sisi lain Turut Tergugat II (yang notabene adalah Putusan Nomor 405/Pdt/2015/PT.Bdg, Halaman 8 dari 30

suami dari Penggugat, pada tanggal 25 Juli 2011 telah melakukan perjanjian sewa menyewa dengan Tergugat I, yaitu sebagaimana tertuang dalam

perjanjian

sewa/kontrak

Nomor

0082/41162/D.2/220/TN/PLD/

VII/2011, yang inti perjanjiannya Turut Tergugat II telah menyewa lahan milik Tergugat I seluas lebih dari 154 m2 (seratus lima puluh empat meter persegi) dengan sejumlah uang sewa, yang kemudian dibangun rumah tinggal tambahan dan faktanya rumah tersebut sama-sama dihuni dengan Penggugat selaku isteri dar Turut Tergugat II ; ------------------------------------8. Bahwa sungguh tidak masuk akal apabila memang tanah tersebut milik Penggugat (-quad non-), mengapa Turut Tergugat II selaku suami pemilik tanah malahan menyewanya kepada PT. KAI (in casu Tergugat I), atau setidak-tidaknya mengapa Penggugat selaku isteri dan pemilik tanah tidak melarang suaminya (Turut Tergugat II) untuk melakukan sewa tanah dengan jumlah uang sewa dengan PT. KAI ? --------------------------------------9. Bahwa Turut Tergugat II selaku kuasa hukumnya (yang saat ini juga selaku kuasa hukum dari Penggugat) pernah mengirimkan surat kepada Tergugat I di antaranya Surat No, 126/Deka/HA/IX/2013, tertanggal 18 September 2013 serta Surat No, 139/Deka/HA/X/2013, tertanggal 9 Oktober 2013, yang isi surat pada intinya mengakui tentang status sewa dengan Tergugat I, dan Turut Tergugat II hanya sebagai pemilik bangunannya saja, tanpa ada membahas sedikitpun bahwa Penggugatlah sebagai pemilik atas lahan yang disewa tersebut ; ------------------------------------------------------------------10. Bahwa adapun dalil Turut Tergugat II sebagaimana pada jawaban gugatannya (tanpa tanggal) yang disampaikan di muka persidangan pada tanggal 24 November 2014, bahwa surat-surat tersebut point 9, telah dicabut (vide oleh Surat No. 145/Deka/HA/VIII/2014, tanggal 11 Agustus 2014), hal tersebut diduga dalam rangka mensinkronkan dengan gugatan a quo dan sama sekali tidak akan merubah fakta hukum yang sebenarnya ; -11. Bahwa sebagai pemilik hak secara sah berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 2 tanggal 15 Februari 1992, Gambar Situasi No. 1618/1991, tanggal 21 Mei 1991, maka Tergugat I mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan kerjasama pengelolaan dan pengembangan tanah miliknya secara komersil dengan Tergugat II dan atau dengan pihak manapun ; -----12. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 2 tanggal 15 Februari 1992, Gambar Situasi No. 1618/1991, tanggal 21 Mei 1991 seluas 29.765 m 2 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) telah melalui mekanisme serta prosedur sesuai peraturan yang berlaku, maka tentunya


Sertifikat Hak Pakai No. 2 tanggal 15 Februari 1992, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ; ---------------------------------------------------------13. Bahwa sungguh tidak beralasan hukum apabila Tergugat I selaku pemilik hak pakai secara sah dan tanpa pernah merugikan pihak manapun, saat ini harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) dan harus membayar ganti rugi (walaupun secara tanggung renteng) yang cukup fantastis sebesar Rp9.350.000.000,00 (sembilan milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ; -----------------------------------------------------14. Bahwa kerugian secara hukum sesuai dengan konteks Pasal 1365 KUH Perdata adalah kerugian akibat perbuatan pihak lain yang melanggar hukum dimana kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dan bisa dibuktikan secara hukum, jadi bukan kerugian yang dibuat-buat berdasarkan alas hak yang tidak sah secara hukum. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 117/Sip/1971, tanggal 2 Juni 1991, yang secara kaidah hukum berbunyi: “Gugatan ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan” ; ---------------------------------------------------------------------------------Dalam Rekonvensi Bahwa Tergugat I dalam konvensi (disingkat Tergugat I dK) sekarang menjadi Penggugat dalam Rekonvensi (disingkat Penggugat dR), dengan ini dan dalam perkara ini mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat dalam Konvensi (disingkat Penggugat dK) yang selanjutnya menjadi Tergugat I dalam Rekonvensi (disingkat Tergugat I dR) juga menarik Turut Tergugat II dalam Konvensi (disingkat Turut Tergugat II dK) yang selanjutnya menjadi Tergugat II dalam Rekonvensi (disingkat Tergugat II dR), untuk hal ini dengan alasan-alasan sebagai berikut : -------------------------------------------------------------1. Bahwa seluruh hal yang dikemukakan Tergugat I dK pada bab Konvensi di atas harus dianggap termuat seluruhnya dan menjadi dasar gugatan Penggugat dR ini, oleh karena itu berlaku secara mutatis mutandis sehingga Penggugat dR tidak lagi harus mengulang dalil-dalilnya dalam gugatan rekonvensi ini ; ----------------------------------------------------------------------------2. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam bab konvensi di atas, Penggugat dR adalah pemilik hak secara sah berdasarkan hak pakai dari sebidang tanah seluas 29.765 m2 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi), terletak di Desa Plered, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Propinsi Jawa Barat, yaitu berdasarkan Sertifikat


Hak Pakai No. 2 tanggal 15 Februari 1992, atas nama pemegang hak Perusahaan Umum Kereta Api Cq. Daerah Operasi II Bandung, terdiri dari 2 blok/bidang tanah A + B (vide, Gambar Situasi, Nomor 618/1991, tanggal 21 Mei 1991) ; ---------------------------------------------------------------------------------3. Bahwa sebidang tanah hak milik Penggugat dR dengan alas hak pakai tersebut saat ini seluas lebih dari 154 m2 (seratus lima puluh empat meter persegi) telah dikuasai tanpa hak oleh Tergugat I dan Tergugat II dR dengan cara didirikan bangunan secara permanen yang saat ini dihuni secara bersama-sama oleh Tergugat I dan Tergugat II dR, bangunan mana dengan batas-batas sebagai berikut : ---------------------------------------------------

Sebelah Utara

: tanah PT. Kereta Api Indonesia ; ------------------------

-

Sebelah Selatan

: tanah Tien Nazhatin/H. Ahmad Syafi’i Romli ; --------

-

Sebelah Barat

: Jalan Sempur ke Purwakarta ; ---------------------------

-

Sebelah Timur

: tanah PT. Kereta Api Indonesia ; ------------------------

(di lapangan ditandai dengan patok besi) ; ------------------------------------------4. Bahwa penguasaan tanpa hak atas sebidang tanah seluas lebih dari 154 m 2 (seratus lima puluh empat meter persegi) awalnya bermula dari adanya perjanjian

sewa/kontrak

Nomor

0082/41162/D.2/220/TN/PLD/VII/2011,

tanggal 25 Juli 2011 antara Penggugat dR dengan Tergugat II dR, yang inti perjanjian/kontraknya: Tergugat II dR menyewa lahan milik Penggugat dR selaus 154 m2 dari tanggal 1 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 31 Juli 2012 untuk rumah tinggal dengan tarif sewa sebesar Rp620.840,00 (vide Pasal

5

Jo.

Pasal

8

Perjanjian

Sewa/

Kontrak

Nomor

0082/41162/D.2/220/TN/PLD/VII/2011, tanggal 25 Juli 2011 ; ------------------5. Bahwa setelah berakhirnya masa sewa pada tanggal 31 Juli 2012, Penggugat dR dengan Tergugat II dR tidak pernah memperpanjang sewa/kontrak, bahkan Penggugat dR secara berulangkali memberikan teguran kepada Tergugat II dR untuk segera mengosongkan lahan yang disewa, akan tetapi dengan berbagai dalih Tergugat II dR tidak juga mengosongkan lahan yang disewanya tersebut ; -----------------------------------6. Bahwa salah satu alasan dari Tergugat II dR sebagaimana dalam suratnya No. 126/Deka/HA/IX/2013, tertanggal 18 September 2013 point 3, menyampaikan yang pada intinya bahwa sebidang tanah seluas 154 m 2 sebagai lokasi yang disewa tersebut masih berstatus tanah negara dan Tergugat II dR bermaksud akan mengajukan permohonan hak atas bidang tanah tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta ; -----------


7. Bahwa pendapat dari Tergugat II dR tersebut sangat keliru oleh karena faktanya sebidang tanah seluas 154 m2 tersebut adalah merupakan bagian dari tanah kepunyaan Penggugat dR sesuai Sertifikat Hak Pakai No. 2 tanggal 15 Februari 1992, Gambar Situasi, Nomor 618/1991, tanggal 21 Mei 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------8. Bahwa saat ini Tergugat I dR/Penggugat dK telah mengajukan gugatan sebagaimana dalam gugatan a quo, yang kemudian juga dibenarkan oleh Tergugat II dR/Turut Tergugat II dK, mendalilkan sebagai pemilik sebidang tanah seluas 5.000 m2 (termasuk didalamnya sebidang tanah seluas 154 m2 yang telah disewa dari Penggugat dR) berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 82, tanggal 8 Oktober 1980 dan Gambar Situasi No. 1005/1980, yang tapi ternyata menurut keterangan institusi yang berwenang sertifikat tersebut tidak dikenal/ tidak terdaftar, patut diduga gugatan a quo hanyalah upaya mengulur-ulur waktu saja untuk menguasai tanah milik orang lain ; --9. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dR yang sejak habisnya masa kontrak sampai saat ini tetap menguasai tanpa hak atas tanah seluas lebih dari 154 m2 (seratus lima puluh empat meter persegi), walaupun telah berulangkali diperingatkan oleh Penggugat dR sebagai pemilik hak, adalah merupakan perbuatan melawan hukum ; --------------------------------------------10. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dR yang telah menguasai tanpa hak tanah a quo selama 2 tahun tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat dR, yaitu dengan meminjam

perhitungan

dari

Tergugat

I

dR/Penggugat

dK

sendiri,

kerugiannya adalah sebagai berikut: Rp85.000,00 x 154 m 2 x 2 tahun = Rp26.180.000,00 (dua puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah) ; 11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dR telah menguasai tanah a quo secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga layak dan patut apabila Tergugat I dan Tergugat II dR dan atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya diperintahkan untuk menyerahkan tanah seluas lebih dari 154 m 2 (seratus lima puluh empat meter persegi) kepada Penggugat dR dalam keadaan kosong dan terlepas dari beban-beban apapun baik secara sukarela maupun secara paksa ; --------------------------------------------------------------------12. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II dR patuh dan taat melaksanakan isi putusan dalam gugatan rekonvensi ini, kiranya Tergugat I dan Tergugat II dR dapat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari apabila lalai melaksanakan isi


putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai putusan dilaksanakan yang akan dihitung terus secara akumulatif ; -----------13. Bahwa gugatan rekonvensi dari Penggugat dR ini didasarkan atas buktibukti yang kuat dan otentik, sehingga mohon kiranya dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ; -------------------------------14. Bahwa berdasarkan uraian gugatan rekonvensi di atas, sangat patut kiranya agar Tergugat I dan Tergugat II dR dihukum untuk menanggung segala biaya perkara menurut hukum ; -------------------------------------------------------Berdasarkan kepada seluruh hal-hal yang telah dikemukakan di atas, Tergugat I dK/Penggugat II dR memohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan : ----------------------------------------------------------------------------------------Dalam Konvensi -

Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ; ---------------------------------------------------------------------

Dalam Rekonvensi -

Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ; ----

-

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Pakai No. 2 tanggal 15 Februari 1992, atas nama Perusahaan Umum Kereta Api Cq. Daerah Operasi II Bandung, Gambar Situasi, Nomor 618/1991, tanggal 21 Mei 1991 ; ----------------------------------------------------------------------------------------

-

Menyatakan sebidang tanah seluas 154 m 2 (seratus lima puluh empat meter persegi) yang telah didirikan bangunan permanen oleh Tergugat I dan Tergugat II dR dengan batas-batas : ----------------------------------------------------

Sebelah Utara

: tanah PT. Kereta Api Indonesia ; -------------------------

-

Sebelah Selatan

: tanah Tien Nazhatin/H. Ahmad Syafi’i Romli ; --------

-

Sebelah Barat

: Jalan Sempur ke Purwakarta ; ---------------------------

-

Sebelah Timur

: tanah PT. Kereta Api Indonesia ; -------------------------

(di lapangan ditandai dengan patok besi) ; ------------------------------------------adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Sertifikat Hak Pakai No. 2 tanggal 15 Februari 1992, atas nama Perusahaan Umum Kereta Api Cq. Daerah Operasi II Bandung, Gambar Situasi, Nomor 618/1991, tanggal 21 Mei 1991 ; ----------------------------------------------------------------------------------------

Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan yang melawan hukum ; -----------------------------------------------------


-

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp26.180.000,00 (dua puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus ; -----------------------------------------------------------------------------------

-

Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi untuk menyerahkan tanah seluas 154 m2 (seratus lima puluh empat meter persegi) kepada Penggugat dalam Rekonvensi dalam keadaan kosong dan terlepas dari beban-beban apapun baik secara sukarela maupun secara paksa ; ---------------------------------------------------------------------------------------

-

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari apabila lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai putusan dilaksanakan yang akan dihitung terus secara akumulatif ; -------------------------------------------------------------------------

-

Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi mengajukan verzet, banding, kasasi dan atau upaya-upaya hukum lainnya ; ---------------------------------------

Dalam Konvensi dan Rekonvensi -

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat I dan II dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara menurut hukum ; --------Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat

I

pada tanggal 01 Desember 2014 melalui kuasa hukumnya memberikan

Jawaban, sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------Dalam Eksepsi 1. Kompetensi Absolut : --------------------------------------------------------------------Bahwa gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya yang menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 2 tanggal 15 Februari 1992, atas nama Perusahaan Umum Kereta Api Cq. Daerah Operasi II Bandung, tidak berkekuatan hukum (sebagaimana dalam petitum gugatan pada angka 6) ; Bahwa sertifikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I merupakan surat keputusan pejabat tata usaha negara, sehingga berdasarkan UndangUndang No. 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka peradilan yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara terkait dengan sah-tidaknya penerbitan surat keputusan tersebut adalah peradilan tata usaha negara ; --


Bahwa dengan adanya ketentuan tersebut di atas, maka pengajuan gugatan yang diajukan Penggugat kepada peradilan umum in casu Pengadilan Negeri Purwakarta adalah tidak tepat ; ------------------------------------------------Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutanganti rugi dan atau rehabilitasi” ; --------------------------------------------------------------Oleh karena itu pengadilan negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim dalam perkara a quo harus terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara ; ------------------------------------------------------------------------------------2. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libels) : ----------------------Bahwa gugatan Penggugat kabur dalam menguraikan gugatan ini, hal ini dapat dilihat dari dalil-dalil Penggugat baik dalam positanya maupun petitumnya ; -------------------------------------------------------------------------------Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam positanya pada point 1 disebutkan (dikutip) ... bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi) yang terletak di Desa Plered, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 82 tanggal 8 Oktober 1980 dan Gambar Situasi No. 1005/1980 ; --------------------------------------------------Bahwa berdasarkan data yang ada pada Turut Tergugat I (Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta) Sertifikat Hak Milik No. 82/Desa Plered diterbitkan di Purwakarta pada tanggal 11 April 1974 terdaftar atas nama Nyi Suryani Binti Cuong, Gambar Situasi No. 75/1974, tanggal 10 April 1974 seluas 347 m2 ; ------------------------------------------------------------------------------Berdasarkan hal tersebut di atas Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat karena gugatan Penggugat tidak jelas/kabur ; ------------------------------------------------Dalam Pokok Perkara 1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan Turut Tergugat I pada bagian eksepsi merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan pokok perkara ;


2. Bahwa Turut Tergugat I menolak secara tegas dalil-dalil yang disampaikan para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Turut Tergugat I ; ---------------------------------------------------------------------------------3. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada point 1 dan point 2 yang menyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas 5.000 (lima ribu meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 82 tanggal 8 Oktober 1980 dan Gambar Situasi No. 1005/1980 adalah merupakan dalil yang keliru karena Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 82 tanggal 8 Oktober 1980 tidak terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta ; -------------------4.

Bahwa berdasarkan data yang ada pada Turut Tergugat I (Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta) Sertifikat Hak Milik No. 82/Desa Plered diterbitkan di Purwakarta pada tanggal 11 April 1974 terdaftar atas nama Nyi Suryani Binti Cuong, Gambar Situasi No. 75/1974, tanggal 10 April 1974 seluas 347 m2 berasal dari konversi dari kititir C No. 2064/40 ; ------------------

5. Bahwa Turut Tergugat I akan menjelaskan proses terbitnya Sertifikat Hak Pakai No. 2/Desa Plered, atas nama Perusahaan Umum Kereta Api Cq. Daerah Operasi II Bandung, seluas 29.765 m 2 Gambar Situasi tanggal 21 Mei 1991, Nomor 618/1991, sebagai berikut : --------------------------------------5.1. Bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 7 Februari 1991 dari Sdr. Irawan Soebagio selaku Kepala Daerah Operasi II Perumka Bandung, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum Kereta Api cq Daerah Operasi II Bandung untuk memperoleh hak pakai atas tanah seluas 29.765 m2, terletak di Desa Plered, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta ; --------------------------------5.2. Bahwa permohonan sertifikat tersebut ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta ; -----------------------5.3. Bahwa setelah permohonan tersebut persyaratannya lengkap kemudian oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat untuk diterbitkan surat keputusan pemberian haknya ; ---------------5.4. Kemudian oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat diterbitkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan

Nasional

Propinsi

Jawa

Barat,

Nomor

264/HP/KWBPN/1991, tanggal 26 September 1991, tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Perusahaan Umum Kereta Api Cq Daerah


Operasi II Bandung, terletak di Desa Plered, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta ; ------------------------------------------------------------5.5. Bahwa di dalam surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat, Nomor 264/HP/KWBPN/ 1991, tanggal 26 September 1991 tersebut pada alinea menimbang, disebutkan : ---------------------------------------------------------------------------a. bahwa tanah yang dimohon menurut surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, tanggal 10 Agustus 1991, No. 630.1/235/1991 adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (belum terdaftar dengan sesuatu hak), yang secara fisik telah dikuasai oleh Pemohon sebelum tahun 1945, dan telah dipergunakan untuk jalan rel dan penunjang operasi kereta api, sesuai dengan surat keterangan dari Kepala Desa Plered, tanggal 31 Juli 1991, No. 189/5260/VII/1991, yang diketahui oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Plered ; ---------------------------------------------------------------b. Bahwa sesuai dengan risalah pemeriksaan tanah tanggal 31 Juli 1991 Nomor 530.3.51.HHT/1991, tanah dimaksud telah dipergunakan oleh Pemohon untuk jalan rel dan penunjang operasi kereta api ; ----6. Bahwa surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat, Nomor 264/HP/KWBPN/1991, tanggal 26 September 1991

tersebut kemudian diajukan permohonan pendaftaran sertifikat

kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta sehingga terbit Sertifikat Hak Pakai No. 2/ Desa Plered, tanggal 15 Februari atas nama Perusahaan Umum Kereta Api cq Daerah Operasi II Bandung seluas 29.765 m 2 sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 21 Mei 1991, No. 618/1991 ; -----------------------------------------------------------------------------------7.

Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 2/Desa Plered, atas nama Perusahaan Umum Kereta Api cq Daerah Operasi II Bandung seluas 29.765 m2, Gambar Situasi tanggal 21 Mei 1991, No. 618/1991 sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku ; ------------Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Turut Tergugat I mohon agar

Pengadilan Negeri Purwakarta, memberi putusan : ------------------------------------Dalam Eksepsi -

Menerima eksepsi Turut Tergugat I ; ----------------------------------------------------

Dalam Pokok Perkara : -----------------------------------------------------------------------1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----------------------------------


2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Sertifikat Hak Pakai No. 2/Desa Plered, terdaftar atas nama Perusahaan Umum Kereta Api cq Daerah Operasi II Bandung seluas 29.765 m2, Gambar Situasi tanggal 21 Mei 1991, No. 618/1991 ; ----------------------------------------------------------------------------------Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono) ; ---------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II memberikan Jawaban, sebagai berikut : -----------------------------------------------Dalam Pokok Perkara Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa seluas 5.000 m 2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 82, tanggal 8 Oktober 1980 dan Gambar Situasi No. 1005/1980 : ------------------------------------------------------------------------1. Bahwa benar Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi) yang terletak di Desa Plered, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 82 tanggal 8 Oktober 1980 dan Gambar Situasi No. 1005/1980, dengan batas-batas : ---------------------- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Perusahaan Umum Kereta Api ; ----------------------------------------------------------------------------------------- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Tien Nazhatin alias Tien Ahmad dan tanah milik Hj. Yoyoh/H. Kholil alias Mamah Kholil Sempur ; - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan dari Sempur ke Purwakarta ; ----- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Perusahaan Umum Kereta Api ; ---------------------------------------------------------------------------------------2. Bahwa kepemilikan Penggugat yang merupakan isteri Turut Tergugat II atas tanah dimaksud, benar diperoleh melalui peralihan kepemilikan hak yang sempurna, melalui jual beli dengan pemilik sebelumnya yaitu Haji Jua, sebagaimana yang tercantum pada butir 2 gugatan Penggugat ; --------------3. Bahwa benar, asal muasal tanah SHM No. 82 milik Penggugat dimaksud adalah berasal dari tanah adat sebagaimana yang tercantum dalam surat kikitir No. 571/185, Persil No. 59 D.I. yang disebutkan secara tegas dalam SHM No. 82 tanggal 8 Oktober 1980 ; -------------------------------------------------Tergugat I mengaku sebagai pihak yang sah atas tanah objek sengketa sebagaimana Perjanjian Sewa No. 0082/41162/D.2/220/TN/PLD/VII/2011, tanggal 25 Juli 2011 serta telah melakukan kerjasama tanah objek perkara dengan Tergugat II ; ---------------------------------------------------------------------------Putusan Nomor 405/Pdt/2015/PT.Bdg, Halaman 18 dari 30

4. Bahwa Tergugat I menyatakan diri sebagai pihak yang sah atas tanah objek sengketa melalui Sertifikat Hak Pakai No. 2 tanggal 15 Februari 1992 ; ------5. Bahwa atas hal tersebut, Turut Tergugat II tanpa mengetahui bahwa Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa yang sah, melakukan perjajian sewa menyewa dengan Tergugat I atas tanah dimaksud melalui Perjanjian Sewa No. 0082/41162/D.2/220/TN/PLD/VII/2011, tanggal 25 Juli 2011 ; -----------------------------------------------------------------------------------------6. Bahwa namun Turut Tergugat II baru mengetahui bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa setelah perjanjian antara Tergugat I dengan Turut Tergugat II berjalan kurang lebih selama 1 (satu) tahun ; --------------------------------------------------------------------------------------7. Bahwa benar sebagaimana yang Penggugat dalilkan pada butir 6 gugatannya, antara Tergugat I dengan Tergugat II telah saling mengikatkan diri untuk melakukan kerjasama dalam mengelola dan mengembangkan tanah objek sengketa secara komersil ; ----------------------------------------------Turut Tergugat II telah mencabut seluruh surat yang dikirimkan kepada Tergugat I : -------------------------------------------------------------------------------------8. Bahwa setelah mengetahui bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa, Turut Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mencabut seluruh surat yang telah dikirimkan kepada Tergugat I, yaitu : ----a. Surat No. 126/Deka/HA/IX/2013, tertanggal 18 September 2013, perihal informasi dan tanggapan atas pemberitahuan pengosongan; dan b. Surat No. 139/Deka/HA/X/2013, tertanggal 9 Oktober 2013, perihal klarifikasi kepemilikan lahan ; ------------------------------------------------------Bahwa berdasarkan jawaban Turut Tergugat II yang telah diuraikan di atas, maka Turut Tergugat II mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana yang Penggugat mohon dalam gugatan No. 24/Pdt.G/2014/PN.Pwk., atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; --------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Turut Tergugat I dan Tururt Tergugat II,

Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 15

Desember 2014, sebagai berikut : ---------------------------------------------------------Dalam Eksepsi 1. Bahwa apa yang terurai dalam Konvensi mohon diangggap pula sebagai satu kesatuan dalam rekonvensi ; --------------------------------------------------------------Putusan Nomor 405/Pdt/2015/PT.Bdg, Halaman 19 dari 30

2. Bahwa Tergugat I dR menolak dalil gugatan rekonvensi Penggugat dR pada halaman 4 yang secara tegas menyebutkan antara lain sebagai berikut (dikutip) : -------------------------------------------------------------------------------------“... juga menarik Turut Tergugat II dalam Konvensi (disingkat Turut Tergugat II dK yang selanjutnya menjadi Tergugat II dalam Rekonvensi (disingkat Tergugat II dR dst...) ; -----------------------------------------------------------------------3. Bahwa penempatan Turut Tergugat II dK yang ditarik sebagai Tergugat II dR oleh Penggugat dR di atas adalah bertentangan dengan hukum acara perdata. Menurut hukum acara, yang dapat ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi hanya terbatas pada diri Penggugat Konvensi. Tidak dibenarkan menarik sesama Tergugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, demikian juga tidak dibenarkan menarik Turut Tergugat dK menjadi Tergugat II dR karena pada prinsipnya peletakan Turut Tergugat dR adalah dalam kapasitas untuk melengkapi hukum acara. Larangan ini secara tegas dapat ditemukan dalam putusan MA No. 636 K/Pdt/1984 (vide: M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Pen. Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Ke-14, hal. 480-481) ; Oleh karena itu, gugatan rekonvensi yang demikian adalah bertentangan dengan hukum acara dan sebagai konsekuensinya maka berdasar majelis hakim untuk menyatakan gugatan rekonvensi a quo tidak diterima ; ------------Dalam Pokok Perkara 4. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi mohon dianggap pula sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ; --------------------------------------------------------5. Bahwa Tergugat dR menolak dengan tegas dalil Penggugat dR pada poin 3 dan 4 di halaman 4 dalam rekonvensi. Tergugat I dR tidak benar menguasai tanah milik Penggugat dR seluas 154 m 2 sebagaimana yang didalilkannya. Fakta yang benar, pemilik yang sah atas tanah objek sengketa adalah Tergugat I dR yang merupakan bagian dari tanah sebagaimana termuat dalam SHM No. 82, tanggal 8 Oktober 1980 seluas 5.000 m2. Bahkan lebih jauh lagi Penggugat dR-lah yang mengaku dan mengambil tanah a quo yang termasuk bagian dari 5.000 m2 sebagaimana SHM No. 82, tanggal 8 Oktober 1980, dengan dalih tanah tersebut sebagai bagian dari Hak Pakai No. 2, tanggal 15 Februari 1982 atas nama Perusahaan Umum Kereta Api Cq. Daerah Operasi II Bandung ; ------------------------------------------------------------Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, patut menurut hukum majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 24/Pdt.G/2014/PN.Pwk., berkenan untuk memutuskan : ----------------------------------------------------------------


Dalam Konvensi Dalam Pokok Perkara - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sebagaimana petitum Penggugat pada surat gugatan ; ----------------------------------------------------------Dalam Rekonvensi : Dalam Eksepsi - Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima ; ---Dalam Pokok Perkara - Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ; ------------- Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ; Atau, bila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; ---Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Turut Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Duplik masingmasing tertanggal 07 Januari 2015, Turut Tergugat II tidak mengajukan Duplik sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan Pengadilan Negeri Bandung ; ---------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah mengutip dan mempelajari uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan Negeri Purwakarta, tanggal, 27 April 2015,

resmi putusan Pengadilan

Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.Pwk.

yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : ------------------------------------Dalam Konvensi Dalam Eksepsi -

Menolak ekspsi Turut Tergugat I ; -----------------------------------------------------

Dalam Pokok Perkara -

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ------------------------------------

Dalam Rekonvensi Dalam Eksepsi -

Menolak eksepsi Tergugat I dalam Rekonvensi ; -----------------------------------

Dalam Pokok Perkara -

Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima ; ---------------------------

Dalam Konvensi dan Rekonvensi -

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.451.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; ----------------------------------------------------Membaca Surat Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri


Purwakarta, Nomor, 24/Pdt.G/2014/PN.Pwk. dibuat oleh ARIF HERMAWAN Jurusita pada Pengadilan Negeri Purwakarta, untuk menjalankan panggilan ini, bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Mei 2015 telah diberitahukan dengan resmi isi putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 27 April 2015, Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.Pwk. kepada Tergugat II ; -------------------------------------------Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.Pwk dibuat oleh H. SUYAHYO, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta yang menerangkan Yaya Omy, S.H., Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 06 Mei 2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 27 April 2015 Nomor : 24/Pdt.G/2014/PN.Pwk.

selanjutnya

permohonan

banding

tersebut

telah

diberitahukan secara patut dan seksama yaitu masing-masing kepada ; ----------1. Terbanding I semula Tergugat I, pada tanggal 19 Mei 2015 ; --------------------2. Terbanding II semula Tergugat II, pada tanggal 11 Mei 2015 ; --------------------3. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 11 Mei 2015 ; ------4. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 11 Mei 2015 ; ----Membaca memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 Juni 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 18 Juni 2015, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu masingmasing kepada : -------------------------------------------------------------------------------1. Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 03 Juli 2015 ; ----------------------2. Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 23 Juni 2015 ; --------------------3. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 23 Juni 2015 ; ------4. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 23 Juni 2015 ; ----Membaca kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding

I

semula Tergugat I pada tanggal 07 Juli 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 07 Juli 2015, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada : -----------------------------------------------------------------------------------------1. Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 06 Agustus 2015 ; ----------------------------------------------------------------------------------------2. Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 08 Juli 2015 ; ------------------3. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 08 Juli 2015 ; -----4. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 13 Juli 2015 ; ----


Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.Pwk., yang dibuat oleh Dian Aria Achyani, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung secara patut dan seksama yaitu kepada : ------------------------------------------------1. Kuasa Hukum Pembanding pada tanggal 23 Juni 2015 ; --------------------------2. Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 03 Juli 2015 ; ----------------------3. Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 08 Juni 2015 ; --------------------4. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 08 Juni 2015 ; ------5. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 08 Juni 2015 ; ----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undangundang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Juni 2015 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut : -------------------------------------------------------Adapun hal-hal dan alasan-alasan yang mendasari diajukannya Permohonan Banding atau Pemeriksaan Ulangan sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding ini adalah sebagai berikut : -------------------------------------------------------MAJELIS

HAKIM

PERTIMBANGAN

TINGKAT YANG

CUKUP

PERTAMA

TIDAK

(ONVOLDOENDE

MEMBERIKAN GEMOTIVEERD)

SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN BUKTI-BUKTI DAN FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN 1.

Bahwa PEMBANDING/PENGGUGAT keberatan dan menolak dengan tegas putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena nyata-nyata tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) terhadap keseluruhan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan

a

quo,

justru

sebaliknya

Majelis

Hakim

hanya

mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti TERBANDING I/TERGUGAT I dan TURUT TERBANDING I/TURUT TERGUGAT I ; --------------------------


2.

Bahwa alasan PEMBANDING/PENGGUGAT di atas didasarkan pada kenyataan, dimana Majelis Hakim tingkat pertama telah tidak menguraikan dasar

hukum

(rechtsgronden)

yang

seharusnya

digunakan

dalam

pemeriksaan perkara a quo bahkan tidak memuat pertimbangan terhadap seluruh bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan termasuk bukti-bukti dan keterangan saksi - saksi PEMBANDING/PENGGUGAT dan TURUT TERBANDING II/TURUT TERGUGAT II sehingga apabila perkara a quo tidak diperiksa ulang, maka tidak akan memberikan jaminan adanya suatu fair hearing dan akan semakin menyulitkan pengadilan di atasnya ; ---------3.

Bahwa selain itu kekeliruan Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak menguraikan dasar hukum (rechtsgronden) dalam putusannya adalah tidak diperiksanya secara patut tiap-tiap perbuatan melawan hukum dalam gugatan a quo dimana TERBANDING I/TERGUGAT I telah menyewakan tanah

milik

PEMBANDING/PENGGUGAT

kepada

pihak

lain

dan

TERBANDING I/TERGUGAT I bekerjasama dengan TERBANDING II/TERGUGAT II dalam mengelola dan mengembangkan tanah objek sengketa secara komersil ; -------------------------------------------------------------4.

Bahwa

Penggugat

sama

sekali

tidak

pernah

mengalihkan

atau

memindahkan kepemilikan yang sah atas sebagian tanah SHM No. 82 dimaksud kepada pihak siapapun dan dalam bentuk apapun, dan atas kepemilikan PEMBANDING/PENGGUGAT tidak pernah dinyatakan batal atau tidak sah melalui suatu putusan pengadilan manapun, sehingga jelas hak-hak PEMBANDING/PENGGUGAT untuk memiliki dan menguasai tanah objek sengketa berdasarkan SHM No. 82 tanggal 8 Oktober 1980 tidak dapat dikurangi walaupun adanya Sertifikat Hak Pakai No. 2 tanggal 15 Februari 1992 ataupun sertifikat lainnya ; ---------------------------------------5.

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan secara lengkap alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian yang diajukan oleh PEMBANDING/ PENGGUGAT (vide P-1) berupa SHM No. 82 atas nama PEMBANDING/PENGGUGAT yang menerangkan bahwa PEMBANDING/ PENGGUGAT

adalah

pemilik

objek

sengketa

melainkan

hanya

mempertimbangkan keterangan saksi TURUT TERBANDING I / TURUT TERGUGAT I yang merupakan pegawai TURUT TERGUGAT I/TURUT TERBANDING I yang menerangkan bahwa SHM No. 82 bukan produk Pertanahan Kabupaten Purwakarta karena tidak terdaftar dalam database kantor ; -------------------------------------------------------------------------------------


6.

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan secara lengkap bukti tertulis PEMBANDING/PENGGUGAT (vide P-2 sampai P18) sehingga Majelis Hakim mengesampingkan semua bukti Tertulis PEMBANDING/PENGGUGAT

yang

diajukan

PEMBANDING/

PENGGUGAT. Padahal jika majelis Hakim mempertimbangkan secara lengkap bahwa semua bukti tertulis PEMBANDING/PENGGUGAT saling bersesuaian dan saling berkaitan dan menguatkan bukti P-1 yaitu SHM No. 82 milik PEMBANDING/PENGGUGAT ; -------------------------------------------7.

Bahwa yang perlu dipertimbangkan adalah apakah isi dari bukti P-2 dan P-12 tersebut berkaitan dengan bukti -bukti lainnya atau tidak. Bahwa Bukti P-2 dan P-12 sangat jelas merupakan bukti yang berkaitan dan menguatkan bukti P-1 berupa SHM No. 82 dan berkaitan pula dengan bukti-bukti PEMBANDING/PENGGUGAT lainnya ; -----------------------------

8.

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian dasar dan alasan hukum di atas, maka sangat patut apabila PEMBANDING/PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Bandung untuk membatalkan putusan a quo dan melakukan pemeriksaan ulang perkara a quo dengan mengabulkan Gugatan PEMBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya ; -----------------------------------------------------------------------

9.

Bahwa dalam pemeriksaan setempat TERBANDING I/TERGUGAT I hanya menyebutkan bahwa tanah objek sengketa merupakan bagian dari Hak Pakai No. 2 tanggal 15 Februari 1992 milik TERBANDING I/TERGUGAT I tanpa menunjukkan dan menyebutkan luas dan batas Hak Pakai tersebut ; -------------------------------------------------------------------

10.

Bahwa dengan tidak dihitungnya luas Hak Pakai No 2 tanggal 15 Februari 1992, Majelis hakim telah dengan tidak profesional dalam memutuskan perkara A Quo ; -------------------------------------------------------

11.

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian dasar dan alasan hukum di atas, maka sangat patut apabila PEMBANDING/PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Bandung untuk membatalkan putusan a quo dan melakukan pemeriksaan ulang perkara a quo dengan mengabulkan Gugatan PEMBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya ; ---------------------------------------------------------------------

12.

Bahwa

seharusnya

Majelis

Hakim

tingkat

pertama

tidak

mempertimbangkan dan memberi nilai kekuatan pembuktian pada keterangan yang diberikan oleh Andi Sunarya i.c Pegawai TURUT Putusan Nomor 405/Pdt/2015/PT.Bdg, Halaman 25 dari 30

TERBANDING I/TURUT TERGUGAT I, karena sejak awal Majelis Hakim telah mengetahui dan mengakui bahwa yang bersangkutan memberikan keterangan tanpa disumpah tetapi sebaliknya dalam putusan secara eksplisit justru dinyatakan oleh Majelis Hakim sebagai Keterangan Saksi (vide halaman 38-39 pertimbangan putusannya) ; -------------------------Menimbang, bahwa kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 07 Juli 2015 yang pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut : ----------------------------------------------------------Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyampaikan beberapa hal dan alasan-alasan permohonan banding atau pemeriksaan ulangannya, dengan alasan-alasan sebagai berikut : --------------------------------------------------1. Bahwa tidak benar apabila PEMBANDING/PENGGUGAT berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup terhadap keseluruhan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan a quo, dan bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan

dalil-dalil

dan

bukti-bukti

TERBANDING

I/TERGUGAT I dan TURUT TERBANDING I/TURUT TERGUGAT I ; ----Bahwa yang benar Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup terhadap keseluruhan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan a quo perihal bukti-bukti yang diajukan oleh PEMBANDING/PENGGUGAT, bisa dilihat dan disimak pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan a quo mulai dari halaman 34 paragraf ke-2 sampai dengan halaman 37 paragraf terakhir, kesemuanya bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan secara hukum ; -----------------2. Bahwa tidak benar apabila PEMBANDING/PENGGUGAT berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak menguraikan dasar hukum yang seharusnya digunakan dalam pemeriksaan perkara a quo, bahkan tidak memuat pertimbangan terhadap seluruh bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan dari TURUT TERBANDING II/TURUT TERGUGAT II ; -------Bahwa yang benar Majelis Hakim tingkat pertama telah menguraikan dasar hukum dalam pemeriksaan perkara a quo,

dan telah memuat

pertimbangan terhadap seluruh bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan dari TURUT TERBANDING II/TURUT TERGUGAT II, bisa dilihat dan disimak pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo uraian mengenai dasar hukum yaitu sebagaimana termuat pada halaman 33


paragraf ke-4 , halaman 35 paragraf ke-4, halaman 42 paragraf ke-2 dan halaman 44 paragraf ke-3. seluruh

bukti-bukti

dan

Juga telah memuat pertimbangan terhadap fakta-fakta

persidangan

dari

TURUT

TERBANDING II/TURUT TERGUGAT II, bisa dilihat dan disimak pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo pada halaman 39 paragraf ke-3 ; ------------------------------------------------------------------------3. Bahwa sangat keliru apabila PEMBANDING/PENGGUGAT berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak memeriksa secara patut tiaptiap perbuatan melawan hukum dalam gugatan a quo, dimana TERBANDING

I/TERGUGAT

I

telah

menyewakan

tanah

milik

PEMBANDING/PENGGUGAT kepada pihak lain dan TERBANDING I/TERGUGAT I bekerja sama dengan TERBANDING II/TERGUGAT II dalam mengelola dan mengembangkan tanah objek sengketa secara komersil ; --------------------------------------------------------------------------------Bahwa oleh karena TERBANDING I/TERGUGAT I tidak pernah terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang disampaikan dalam gugatan a quo karena nyata-nyata tanah sengketa secara sah merupakan hak dari TERBANDING I/TERGUGAT I berdasarkan Hak Pakai No. 2 tanggal 15 Februari 1992.

Disisi lain PEMBANDING/

PENGGUGAT dalam perkara a quo tidak pernah bisa membuktikan bahwa telah terjadi kerja sama secara melawan hukum antara TERBANDING I/TERGUGAT I dengan TERBANDING II/TERGUGAT II dalam mengelola dan mengembangkan tanah objek sengketa secara komersil ; --------------------------------------------------------------------------------4. Bahwa sangat keliru apabila PEMBANDING/PENGGUGAT berpendapat karena SHM No. 82 tidak pernah dibatalkan oleh pengadilan manapun, sehingga jelas hak-hak PEMBANDING/ PENGGUGAT untuk memiliki dan menguasai tanah objek sengketa berdasarkan SHM No. 82 tidak dapat dikurangi walaupun adanya Sertifikat Hak Pakai No. 2 tanggal 15 Februari 1992 ataupun sertifikat lainnya ; ----------------------------------------Bahwa

walaupun SHM no. 82 tidak pernah dibatalkan oleh pengadilan

manapun akan tetapi berdasarkan hasil persidangan dalam perkara a quo telah ternyata bahwa telah terbukti secara meyakinkan SHM No. 82 tanggal 8 Oktober 1980 patut diragukan keabsahannya ; ---------------------5.

Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian dasar dan alasan hukum dari tanggapan (kontra) TERBANDING I/TERGUGAT I tersebut diatas, juga Putusan Nomor 405/Pdt/2015/PT.Bdg, Halaman 27 dari 30

berdasarkan fakta kebenaran secara hukum dari putusan a quo, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Bandung untuk menguatkan putusan a quo ; ------------------------------------------------6.

Bahwa sangat keliru apabila PEMBANDING/PENGGUGAT berpendapat bahwa Bukti P-2 dan P-12 adalah bukti yang menjelaskan transaksi, sedangkan ejaan yang disempurnakan hanya gramatikal semata ; --------Bahwa proses peradilan adalah sarana untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan berdasarkan pembuktian yang diajukan dipersidangan yang adalah merupakan kewajiban hakim untuk mengkaji bukti-bukti yang diajukan para pihak tersebut dari berbagai asfek, karena terkadang ada bukti-bukti yang diduga terjadi rekayasa dan diragukan keabsahannya, salah satu contoh Bukti P-2 dan P-12 ; -------------------------------------------

7.

Bahwa sangat keliru apabila PEMBANDING/PENGGUGAT berpendapat Majelis

Hakim

tingkat

pertama

dalam

pertimbangan

hukumnya

seharusnya menghitung luas Hak Pakai No. 2 tanggal 15 Februari 1992 yang diberikan negara kepada TERBANDING I/TERGUGAT I ; ------------Bahwa TERBANDING I/TERGUGAT I telah juga mengajukan bukti-bukti diantaranya Bukti TI -1 berupa Sertifikat Hak Pakai No. 2 tanggal 15 Februari 1992 berikut lampirannya berupa Gambar Situasi Nomor 618/1991 tanggal 21 Mei 1991 seluas 29.765 m2 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi), jadi tidak ada keharusan dan kepentingan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya harus menghitung luas Hak Pakai No. 2 tanggal 15 Februari 1992 oleh karena dengan bukti tersebut sudah tertera berapa luas tanah yang merupakan hak dari TERBANDING I/TERGUGAT I ; -------------------8.

Bahwa tidak benar apabila PEMBANDING/PENGGUGAT berpendapat dalam pemeriksaan setempat TERBANDING I/TERGUGAT I

hanya

menyebutkan bahwa tanah objek sengketa merupakan bagian dari Hak Pakai No. 2 tanggal 15 Februari 1992 tanpa menunjukan dan menyebutkan luas dan batas Hak Pakai tersebut ; ----------------------------9.

Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian dasar dan alasan hukum dari tanggapan (kontra)

TERBANDING I/TERGUGAT I tersebut diatas,

juga berdasarkan fakta kebenaran dan ketepatan secara hukum dari putusan a quo, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Bandung untuk menguatkan putusan a quo ; ------------


Menimbang,

bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh

kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi apa yang diajukan dalam memori banding maupun dalam kontra memori banding tidak terdapat hal-hal

baru yang perlu untuk

dipertimbangkan dalam tingkat banding ini, oleh karena mengenai keseluruhan alasan - alasan keberatan Pembanding semula Pengugat maupun tanggapan dari Terbanding I semula Tergugat I secara keseluruhan telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, dan, maka memori banding dan kontra memori banding tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ; -------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 27 April 2015, Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.Pwk. serta memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 17 Juni 2015 dan kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 07 Juli 2015, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya diambil alih dalam mengadili perkara a quo dalam ditingkat banding ; -------------Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka putusan Pengadilan

Negeri

Purwakarta

tanggal

27

April

2015

Nomor

:

24/Pdt.G/2014/PN.Pwk., dapat dipertahankan dan dikuatkan ; ---------------------Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka

dihukum untuk membayar biaya perkara

dalam kedua tingkat peradilan ; -------------------------------------------------------------Mengingat HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, serta peraturan lain yang bersangkutan : ----------------------------------------------------------MENGADILI : 

Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat ; -------------------------------------------------------------

 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 27 April 2015, Nomor

24/Pdt.G/2014/PN.Pwk., yang dimohonkan

banding tersebut ;-----------------------------------------------------------------


 Menghukum Pembanding semula Penggugat

untuk membayar

biaya dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;----------------Demikianlah

diputus

dalam

rapat

musyawarah

majelis hakim

Pengadilan Tinggi Bandung pada hari SELASA, tanggal 17 NOPEMBER 2015 oleh Kami : JOHN PITER, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan KAREL TUPPU, S.H., M.H., dan H. LEXSY MAMONTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 23 NOPEMBER 2015 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu YUNTHA DHARMANSYAH S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara. HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

KAREL TUPPU, S.H., M.H.,

JOHN PITER, S.H, M.H.

ttd

H. LEXSY MAMONTO, S.H., M.H.,

PANITERTA PENGGANTI,

ttd

YUNTHA DHARMANSYAH S., S.H.

Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai 2. Biaya Redaksi putusan 3. Biaya Pemberkasan Jumlah

Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp. 139.000,Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)


PT.BDG

Recommend Documents