PT.BDG

PUTUSAN NOMOR 61/PDT/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PT. LIGA ADHI BUANA , beralamat di Jalan Utan Kayu No.78, Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh ANIE ROSLINA SIAHAAN selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding, semula Penggugat ; Melawan 1. SINDORO TJOKROTEKNO,baik sebagai Direktur PT. Swakarya Sejahtera maupun sebagai pribadi, berlamat di Jl. Yos Sudaso No. 11 RT.002/Rw.01, Karang Mumus, Samarinda Kota, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I, semula Tergugat I ; 2. PT. BAHTERA SEJAHTERA TIMUR JAUH PERKASA, dalam hal ini diwakili Direktur Utama, beralamat di

Jl. Banda No. 2 Pelabuhan Tanjung Priuk,

Jakarta Utara, sekarang tidak diketahu lagi alamanya, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II, semula Tergugat II ; 3. DANIEL SUGENG, Direktur Utama PT. Bahtera Sejahtera Timur

Jauh

Perkasa beralamat di Jl. Pulo Sirih Utara Raya Blok BE No. 334,

Galaxi,

Bekasi Selatan , Kota Bekasi, selanjutnya disebut Terbanding III,semula Tergugat III ; 4. PT. TRANS INDO, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama, beralamat di Jl. Angkasa Aspol No. 52, Rt. 003/Rw. 09, Kemayoran, Jakarta Pusat,sekarang tidak diketahui lagi alamatnya,selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV, semula Tergugat IV; 5. RAHMAT HIDAYAT LOEBIS, Direktur Utama PT. Trans Indo, beralamat di Jl. Angkasa Aspol No. 52, Rt. 003/Rw. 09, Kemayoran, Jakarta Pusat, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V, semula Tergugat V ;

Pengadilan Tinggi tersebut ; Setelah membaca dan meneliti surat-surat sebagai berikut :

Putusan Nomor 61/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 1 dari 13

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 8 Pebruari 2017 Nomor 61/PEN/PDT/2017/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas; 2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 498/Pdt.G/2015/PN.Bks tanggal 9 Agustus 2016 ; TENTANG DUDUK PERKARANYA : Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pembanding dalam surat gugatannya

tertanggal

10 Agustus

2015.

yang

telah

didaftarkan

di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 9 Oktober 2015, dalam register

perkara

perdata

No.

498/Pdt.G/2015/PN.Bks,

pada

pokoknya

mengemukakan hal-hal sebagai berikut : A. FAKTA/KRONOLOGIS 1. Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini antara lain sebagai berikut : 1.1. Bahwa pada avvalnya Penggugat (selaku Penyewa Ruang Kapal/Charterer) dengan Tergugat II yang diwakili oleh Tergugat III (selaku Carrier/wakil Owner) membuat kesepakatan menyewa ruang kapal untuk 1 (satu) kali perjalanan (voyage charter) untuk mengangkut tiang pancang, sheet pile dan 1 unit crane dari pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta menuju pelabuhan Sangata, Kalimantan Timur dan Tanjung Palas/Tanjung Selor, Kalimantan Timur dengan biaya tambang (freight) sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah); 1.2. Bahwa

sebelum

bersepakat

dengan

Penggugat,

ternyata

Tergugat II (diwakili Tergugat III) yang merupakan perantara (broker) telah bersepakat dengan Tergugat IV (yang diwakili oleh Tergugat V) untuk menyewa ruang kapal (voyage charter) dan Tergugat IV. Adapun Tergugat V sendiri sebelumnya juga telah menyewa kapal (time charter) dari Tergugat I selaku pemilik kapal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; Skema hubungan hukum antara para pihak:


1) Penggugat / Penguasa PT Liga Adhi

2) Tergugat II / Perantara / Sugeng selaku Direktur PT Bahtera Perkasa sebagai Tergugat 111

(voyage

1.3. B

3) Tergugat IV / Penyewa Rahmat Loebis selaku Direktur PT. Indo -> (time charter)>

4) Tergugat I / Pemilik kapal / Sindoro Tjokrotekno Direktur PT Swakarya

(voyage charter)-> ahwa berdasarkan Surat Izin Berlayar dari syahbandar di pelabuhan Tanjung Priok, kapal seharusnya telah diberangkatkan pada tanggal 5 Agustus 2007. Namun pada kenyataannva kapal baru berangkat tanggal 7 Agustus 2007 dan Penggugat tidak

pernah

mendapatkan

konfirmasi

apapun

baik

dari

Tergugat; 1.4. Bahwa

kemudian

pada

tanggal

23

Agustus

2007

kapal

mengalami defiasi di Samarinda untuk pengisian bahan bakar minyak (selanjutnya Penggugat sebut dengan "BBM"). Dan sejak saat itulah permasalahan atas perkara a quo timbul oleh karena Tergugat IV tidak dapat mengisi BBM hingga tanggal 5 September 2007 dengan alasan tidak mempunyai uang cash ; 1.5

Bahwa oleh karena tidak adanya kepastian pengisian BBM, sedangkan cargo yang berupa tiang pancang yang diangkut tersebut

sangat

Penggugat

dibutuhkan

memberikan

oleh

pinjaman

membeli BBM yang nantinya

pihak kepada

akan

proyek,

akhirnya

Tergugat

diperhitungan

guna

sebagai

pelunasan Penggugat atas biaya tambang (freight), agar kapal dapat segera diberangkatkan; 1.6. Bahwa pada tanggal 6 September 2007 kapal melakukan pengisian BBM dan langsung diberangkatkan menuju Tanjung Palas karena barang sangat dibutuhkan di proyek. Selanjutnya, pada tanggal 14 September 2007 kapal tiba di Tanjung Palas dan bongkar sheet pile & crane; 1.7. Bahwa pada tanggal 19 sampai dengan 24 September 2007, kapal menunggu tambahan pengisian BBM di Tanjung Palas sesuai dengan informasi kapten yang mengatakan bahwa BBM tidak cukup untuk melanjutkan pelayaran menuju Pelabuhan Sangata. Hingga kemudian pada tanggal 24 September 2007


pk 15.00 WIB kapal diberangkatkan menuju Sangata sesuai surat izin berlayar (selanjutnya Penggugat sebut dengan "SIB") yang dikeluarkan syahbandar; 1.8. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2007 Tergugat V melalui Tergugat

III

kembali

mengajukan

pinjaman

uang

kepada

Penggugat sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta Rupiah) untuk pengisian BBM di Tanjung Selor. Karena terdesak oleh permintaan PT Total Bangun Persada yang saat itu sangat membutuhkan tiang pancang yang sedang diangkut, maka Penggugat menyetujui pinjaman tersebut dan mengirimkan uang ke Tanjung Selor melalui wakil Penggugat di Tanjung Selor agar kapal segera diberangkatkan menuju Sangata; 1.9. Bahwa sejak kapal diberangkatkan dari Tanjung Selor yang rencananya menuju Sangata, Penggugat tidak mengetahui keberadaan kapal. Kemudian pada tanggal 17 November 2007, Penggugat merasa sangat terkejut karena mendengar kabar bahwa kapal ternyata tidak berlayar menuju Sangata melainkan menuju Samarinda dan Tiang pancang Penggugat yang diangkut oleh Tergugat juga telah dibongkar di gudang Samarinda oleh Tergugat I , karena Tergugat V belum menyelesaikan pembayaran uang sewa kepada Tergugat I ; 1.10.Bahwa Penggugat kemudian berusaha untuk menghubungi Tergugat I secara langsung dan meminta agar Tergugat

I

segera mengembalikan tiang pancang yang saat itu ditahan oleh Tergugat I, oleh karena tiang pancang tersebut saat itu sangat dibutuhkan

untuk

pembangunan

Masjid

Agung

Sangata.

Penggugat juga telah menyampaikan bahwa Penggugat telah melunasi seluruh pembayaran bahkan telah membayar lebih dari yang seharusnya. Namun, Tergugat I tetap bersikeras menahan tiang pancang tersebut hingga saat ini; 1.11.Bahwa hingga saat gugatan diajukan, tiang pancang Penggugat yang masih ditahan secara melawan hukum oleh Tergugat, khususnya oleh Tergugat 1 adalah sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) batang tiang pancang, dimana tindakan Tergugat (-tergugat) tersebut telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun imateriil;


B. PENGGUGAT

TELAH

MEMENUHI

SELURUH

KEWAJIBAN

HUKUMNYA 2. Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat berkewajiban membayar sewa hanya kepada Tergugat II (yang diwakili oleh Tergugat III selaku Direktur); 2.1. Berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat II (yang diwakili oleh Tergugat I I I ) , Penggugat hanya berkewajiban untuk

membayar

uang

tambang

(freight)

sebesar

Rp

600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Selanjutnya, Tergugat berkewajiban untuk mengangkut tiang pancang Pengugat dari pelabuhan

Tanjung

Priok,

Jakarta

ke

pelabuhan

Tanjung

Palas/Tanjung Selor dan pelabuhan Sangatta, Kalimantan Timur; 2.2 Sehubungan dengan hubungan hukum tersebut, Pengugat juga telah melunasi seluruh tagihan atas pengiriman tiang pancang tersebut kepada Tergugat II sebagaimana yang telah disepakati kedua belah pihak; 2.3. Adapun hubungan hukum yang dimiliki oleh Tergugat I sebagai pemilik kapal dalam perkara a quo adalah kepada Tergugat V selaku pencharter, sebagaimana diatur di dalam Pasal 453 ayat (3) KUHD. Sehingga dalam hal ini jelaslah bahwa Penggugat tidak memiliki kewajiban hukum apapun kepada Tergugat I dalam perkara a quo.Untuk selengkapnya Kami kutip sebagai berikut: "Carter menurut waktu adalah persetujuan, dengan mana pihak yang satu (si yang mencarterkan) mengikatkan diri untuk selama waktu tertentu, menyediakan sebuah kapal tertentu.kepada pihak lawannya (si pencarter), dengan maksud untuk memakai kapal tersebut dalam pelayaran di lautan guna keperluan pihak yang terakhir ini, dengan pembayaran suatu harga, yang dihitung menurut lamanya waktu. " (Huruftebal dan garis bawah dari Penggugat) C. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT 3. Bahwa tindakan Tergugat I yang menahan tiang pancang Penggugat yang diangkut dengan menggunakan kapal milik Tergugat I (yang dicarter oleh Tergugat V yang kemudian dicarter-kan kepada


Tergugat II dan selanjutnya di-carter-kan kembali kepada Penggugat) adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum. 3.1

Tindakan Tergugat I yang dengan secara sepihak serta merta membongkar

dan

menahan

tiang

pancang

yang

bukan

merupakan miliknya merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Sekalipun kapal yang mengangkut tiang pancang dalam perkara a quo adalah milik Tergugat I, Tergugat I tidak serta merta berhak membongkar dan menahan barang yang sedang

diangkut

oleh

kapal

miliknya

dalam

hal

belum

diselesaikannya pembayaran; 3.2

Adapun tidak selesainya pembayaran kepada Tergugat I di dalam perkara a quo sama sekali tidak ada hubungannya dan bukan disebabkan oleh Penggugat. Di dalam perkara a quo, Penggugat telah melunasi seluruh pembayaran. Tergugat Vlah yang lalai dalam menyelesaikan pembayaran kepada Tergugat

I.

Oleh

karenanya

tindakan

Tergugat

I

yang

menahan tiang pancang tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

Tindakan

Tergugat

I

tersebut

juga

melanggar

ketentuan Pasal 493 ayat (1) KUHD yang menentukan: "Dengan tak mengurangi ketentuan dalam ayat kedua pasal mi, maka guna men/amin apa yang harus dibayar kepadanya sebagai upah pengangkutan dan sumbangan dalam avary grosse, tak berhaklah si pengangkut menahan barang yang diangkutnya itu. Setiap janji yang bertentangan dengan ini adalah batal. " 3.3

Selanjutnya, H.M.N.Purwosutjipto,S.H., dalam bukunya yang berjudul "Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 5 Hukum Pelayaran Laut dan Perairan Darat”, Penerbit: Djambatan, 1993, hlm.206, menyatakan: "Pengangkut berhak minta pembayaran uang angkutan (uang tambang), tetapi tidak mempunyai hak retensi (Pasal 493 KUHD), artinya pengangkut tidak berhak menahan barang sebagai jaminan dari pembayaran uang angkutan. ... " (Huruf tebal dan garis bawah dari Penggugat)

3.4.

Bahwa Prof. Abdul kadir Muhammad, SH., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pengangkutan Niaga” , Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 19, menyatakan retensi tidak dapat digunakan


dalam hubungan hukum pengangkutan. Untuk selengkapnya Kami kutip sebagai berikut: "Pengangkutan tidak menggunakan hak retensi. Penggunaan hak retensi bertentangan dengan tujuan dan fungsi pengangkutan " (Huruf tebal dan garis bawah dari Penggugat) 3.5.

Dengan demikian jelaslah bahwa tindakan Tergugat 1 yang menahan tiang pancang Penggugat tanpa didasari oleh alas hak yang sah dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

3.6. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang melawan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka selayaknya Tergugat I dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Bekasi telah melakukan perbuatan melawan hukum; 3.7. Bahwa selain itu, sudah sepatutnya pula menurut hukum bila Tergugat

I

berdasarkan

Pasal

1365

KUHPerdata

harus

bertanggung-jawab atas seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya; 4. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah menyebabkan tiang pancang Penggugat ditahan oleh Tergugat I, dan dengan tidak adanya itikad baik dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk melakukan kewajibannya mengangkut

tiang

pancang

Penggugat

ke

pelabuhan

Sangata,

Kalimantan Timur, telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian; 5. Bahwa atas perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum tersebut diatas, maka selayaknya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V juga dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Bekasi telah melakukan perbuatan melawan hukum; 6. Bahwa oleh karena Terguat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya pula menurut hukum bila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V harus bertanggung-jawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya;


D. TERGUGAT

WAJIB

MEMBERIKAN

GANTI

RUGI

KEPADA

PENGGUGAT 7. Bahwa berdasarkan Pasal 519j ayat (2) KUHD, Tergugat diwajibkan untuk menyerahkan tiang pancang a quo kepada Penggugat segera setelah kapal berlabuh; 7.1. Hingga Gugatan atas perkara a quo ini diajukan, Tergugat sama sekali belum mengembalikan sisa tiang pancang yang senyatanya merupakan milik Penggugat. Untuk selengkapnya Penggugat kutip Pasal 519j KUHD sebagai berikut: "Si yang mencarterkan kapal diwajibkan menyerahkan barangbarangnya

secepat-

cepatnya

sekedar

tataan

kapalnya

mengizinkan. Apabila ia memperlambat si penearter dalam penerimaan barangbarang tersebut, maka ia diwajibkan memberikan ganti rugi. " (Huruf tebal dan garis bawah dari Penggugat) 7.2. Adapun kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebagai berikut:

a. Pinjaman Tergugat II untuk pengisian BBM (31 Agustus 2007) Rp 50.000.000 b. Pinjaman Tergugat II untuk pengisian BBM (5 September 2007) Rp 65.000.000 c. Pinjaman Tergugat II (13 September 2007) Rp 20.000.000 d. Pinjaman Tergugat IV untuk pengisian BBM (4 Oktober 2007) Rp 90.000.000 e. Biaya pengurusan dan perjalanan Jakarta - Balikpapan – Samarinda – Sangata Rp150.000.000 f. Angkutan Samarinda-Sangata (1.841,97 ton x Rp 275.000) Rp 506.541.750 g. Harga tiang yang ditahan Tergugat I (±122 batang) Rp 350.000.000 h. Biaya akomodasi PT Liga Adhi Buana di Samarinda Rp 25.000.000 i. Angkutan Surabaya – Sangata (200 batang) Rp 288.210.000 TOTAL Rp 1.544.751.750 7.3. Adapun kerugian imateriil yang dialami Penggugat oleh karena ditahannya tiang pancang milik Turut Tergugat III adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah);


8. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan bahwa Para Tergugat akan mengalihkan, menjaminkan, memindahkan, dan/atau menyembunyikan harta kekayaannya dengan tujuan untuk menghindari kewajiban dan tanggung jawabnya kepada Penggugat. Apabila hal tersebut teijadi, maka hal tersebut akan membuat gugatan Penggugat menjadi sia-sia dan tidak berarti (illusoir). Oleh karenanya, adalah menjadi sangat tepat dan beralasan apabila Penggugat dengan ini meminta Pengadilan Negeri Bekasi untuk meletakan sita jaminan atas harta kekayaan Para Tergugat yang akan diajukan dan dirinci secara tersendiri kemudian; 9.

Bahwa untuk menjamin pclaksanaan isi putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas kelalaian Tergugat dalam melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bekasi berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memberikan amar putusannya sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum; 3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp.2.544.751.750 (dua miliar lima ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah): a. Kerugian materiil sebesar Rp 1.544.751.750,- (satu miliar lima

ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), b. Kerugian

imateriil

sebesar Rp

1.000.000.000,- (satu miliar

rupiah), 4. Menyatakan

sita

jaminan

(conservatoir beslag)

terhadap

harta

kekayaan Para Tergugat (yang akan dirinci dan diajukan secara tersendiri kemudian) sah dan berharga; 5. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap hari atas kelalaian


Para Tergugat dalam melaksanakan isi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap; 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon agar Majelis Hakim memutuskan berdasarkan keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, karena berdasarkan relaas panggilan dari jurusita ternyata alamat dari Tergugat II,III,IV dan V tidak ditemukan, oleh karena itu Penggugat mengajukan perubahan atas alamat Para Tergugat dimaksud, selengkapnya sebagai berikut : Adapun perbaikan alamat beberapa dari Para Tergugat adalah sebagai berikut : 1. PT. BAHTERA TIMURJAUH PERKASA, dahulu beralamat di Jl. Banda No. 2 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sekarang tidak diketahui (untuk selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT II") ; 2. PT. TRANS INDO, dahulu beralamat di Jalan Angkasa Aspol No.52, RT.003/RW.09, Kemayoran, Jakarta Pusat, sekarang tidak diketahui (untuk selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT IV") ; 3. RAHMAT HIDAYAT LOEBIS, baik sebagai Direktur PT. Trans Indo maupun sebagai

pribadi, dahulu

beralamat

di

Jalan

Angkasa

Aspol No.52,

RT.003/RW.09, Kemayoran. Jakarta Pusat, sekarang tidak diketahui (untuk selanjutnya disebut

"TERGUGAT V") ;

Menimbang bahwa telah mengutip dan memperhatikan tentang hal hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 498/ Pdt.G / 2015/ PN.Bks. tanggal 9 Agustus 2016

yang amarnya berbunyi

sebagai berikut : 1.

Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tapi tidak hadir di persidangan;

2.

Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili perkara ini dengan Verstek;

3.

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

4.

Menghukum

Penggugat

untuk

membayar

biaya

perkara

sejumlah

Rp.3.941.000,- ( tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah );


Menimbang, bahwa telah membaca Surat Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 498/Pdt.B/2015/PN.Bks Jo No.74/Bdg/2016/PN Bks tanggal 18 Agustus 2016

yang dibuat oleh

menerangkan bahwa ANIE

Panitera

Pengadilan Negeri Bekasi yang

ROSLINA SIAHAN. Selaku Direktur PT.LIGA ADHI

BUANA Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 498/Pdt.G/2015/PN.Bks. tanggal 9 Agustus 2016, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada pihak lawan,

masing-masing

pada tanggal 17 Oktober 2016, tanggal 6 Oktober 2016 ; Menimbang, bahwa Pembanding , semula Pengguat tidak mengajukan memori banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi

tertanggal

21

Nopember

2016

No.498/Pdt.G/2015/PN.Bks

Jo

No.74/Bdg/2016/PN.Bks ; Menimbang, bahwa telah membaca memeriksa

berkas

perkara

(inzage)

Risalah surat pemberitahuan

Nomor

498/Pdt.G/2015/PN.Bks.Jo

No.74/Bdg/2016/PN.Bks., bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat secara patut dan seksama masingmasing pada tanggal 6 Oktober 2016, tanggal 17 Oktober 2016, 11 November 2016, , namun pihak Pembanding, semula Penggugat dan Para Terbanding, semula Para Tergugat tidak menggunakan haknya melakukan pemeriksaan berkas perkara sampai lewat waktu yang telah ditentukan sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 21 Nopember 2016 No.498/Pdt.G/2015/PN.Bks Jo No.74/Bdg/2016/PN.Bks ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang,

bahwa

permohonan

banding

yang

diajukan

oleh

Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka oleh karenanya pemohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, mempelajari serta meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari surat-surat, berita acara persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 498/ Pdt.G /2015/ PN.Bks. tanggal 9 Agustus

2016, yang dimohonkan banding tersebut, Majelis

Hakim


tingkat banding, berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dan alasan dalam

memutus perkara

ini oleh Majelis Hakim tingkat pertama

tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan pertimbangan hukumnya oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai alasan pertimbangan hukumnya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding di dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 9 Agustus 2016, Nomor 498/ Pdt.G /2015/ PN.Bks., yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; Mengingat, ketentuan dalam Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan

peraturan perundang-

undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I : 

Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;



Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 9 Agustus 2016, Nomor 498/ Pdt.G /2015/ PN.Bks., yang dimohonkan banding tersebut ;



Menghukum Pembanding semula Penggugat perkara dalam kedua tingkat peradilan

untuk membayar biaya

yang untuk

tingkat banding

sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah

diputuskan

dalam

rapat

musyawarah

Majelis

Hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada hari Selasa, tanggal 4 April 2017 oleh kami

LEONARDUS BUTAR BUTAR, S.H., M.H. , Hakim Tinggi pada

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan AMRIDDIN, S.H., M.H. dan I NYOMAN DIKA.S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 8 Pebruari 2017 N0.61/PEN/PDT/2017/PT.BDG. dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jum’at,tanggal 7 April 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut


dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh IWAN DARMAWAN , S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

AMRIDDIN, SH, M.H

LEONARDUS BUTAR BUTAR S.H., M.H.,

Ttd

I NYOMAN DIKA . S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI, Ttd

IWAN DARMAWAN, S.H

Perincian biaya perkara : Redaksi Putusan ………… Rp.

5.000,-

Materai …………………… Rp.

6.000,-

Pemberkasan ……………. Rp. 139.000,Jumlah

Rp. 150.000,(Seratus lima puluh libu rupiah)


PT.BDG

Recommend Documents