PT.Bdg

P U T U S A N Nomor 01/TIPIKOR/2015/PT.Bdg 01/TIPIKOR/2015/PT.Bdg DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap

: HASAN bin JUHARA

Tempat lahir

: Cirebon

Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 05 Februari 1959 Jenis kelamin

: Laki-laki

Kebangsaan

: Indonesia

Tempat tinggal

: Dusun RT 001 / RW 004 Desa Curug, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Kuwu Desa Curug, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: 1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014. 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Juli 2014. 3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sumber sejak tanggal 05 Juli 2014 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2014. 4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sumber sejak tanggal 04 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014. 5. Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014. 6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung sejak

tanggal 11 September 2014 sampai

dengan tanggal 10 Oktober 2014. 7. Perpanjangan KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung sejak tanggal 11 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 09 Desember 2014. 8. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 01/TIPIKOR/2015/PT.Bdg

tanggal 16 Desember 2014 berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 20/Pen/Tipikor/2014/PT.Bdg Tertanggal 24 November 2014. 9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2015 berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 20/Pen/Tipikor/2014/PT.Bdg Tertanggal 08 Desember 2014. Pada pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Slamet, SH, Advokat pada Kantor Hukum Slamet, SH & Associates beralamat di Desa Babakan gebang, Dusun 001 RT 001 RW 001, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2014, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung di bawah register Nomor : 309/SK/Pid/2014/PN.Bdg tanggal 25 September 2014, sedangkan pada pemeriksaan ditingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung : Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Tanggal 13 November 2014 Nomor : 84/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg. Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumber No. Reg. Perk. : PDS-01/SMBER/09/2014 Tertanggal September 2014

dimana

01

Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai

berikut : PERTAMA ------- Bahwa terdakwa HASAN Bin JUHARA pada saat menjabat Kuwu Curug Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon (sebagaimana Keputusan Bupati Cirebon No. : 141.1/Kep.485-BPMPD/2011 tanggal 20 September 2011 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Curug Kecamatan Susukan Lebak

Dan Kuwu Lemhabang Kecamatan

Lemahabang Kabupaten Cirebon Tahun 2011) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar antara tahun dua ribu sebelas sampai dengan tahun dua ribu tiga belas atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu sebelas sampai dengan tahun dua ribu tiga belas, yang bertempat di Desa Curug Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan


Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau

suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : − Bahwa terdakwa HASAN bin JUHARA adalah Kuwu Desa Curug Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon sejak tanggal 20 September 2011 sampai dengan sekarang, mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut : − Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa : Ayat (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai kewenangan : •

Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;

•

Mengajukan Rancangan Peraturan Desa ;

•

Menetapkan Peraturan Desa yang mendapat persetujuan bersama BPD

•

Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ;

•

Membina kehidupan masyarakat Desa ;

•

Membina Perekonomian Desa ;

•

Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif ;

•

Mewakili Desanya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundangundangan ;

•

Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.


•

Melakukan Pengelolaan Kekayaan Desa (Sebagaimana Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa) ;

•

Melakukan Pengelolaan Keuangan Desa (Sebagaimana Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa) ;

•

Melakukan Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Sebagaimana Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Sumber Pendapatan, Kekayaan dan Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Cirebon nomor 44 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa).

− Bahwa berawal dari Pemerintah Desa Curug Kecamatan Susukan Lebak memiliki tanah Bengkok seluas 22,9 Ha (dua puluh dua koma sembilan Hektar) yang terletak di Blok Corong dan Blok Sumur Dana serta memiliki tanah Titisara seluas ± 10,5 Ha (lebih kurang sepuluh koma lima Hektar) yang lokasinya terletak di Blok Corong Once ; − Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012 terdakwa selaku Kuwu Curug telah menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Sdr. H. JAJA MIHARJA selaku mantan Kuwu Curug, uang tersebut berasal dari hasil sewa tanah titisara tahun 2010 untuk masa tanam 2011 dan 2012 yang telah disewakan oleh Kuwu H. JAJA MIHARJA. Uang tersebut oleh terdakwa yang seharusnya dimasukkan ke Kas Desa dan digunakan untuk operasional Desa tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ; − Bahwa pada tahun 2013 terdakwa selaku Kuwu Curug menerima uang sebesar Rp.33.492.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah) hasil sewa tanah titisara yang terdiri dari : − Eks bengkok Sekretaris Desa seluas 3,082 Ha (tiga koma nol delapan dua Hektar) digarap sendiri oleh terdakwa tanpa membayar sewa dan apabila diuangkan senilai Rp. 18.492.000,00 (delapan belas juta empat ratus sembilan puluh dua rupiah) ; − Bengkok Kaur Ekbang seluas 2,150 Ha (dua koma satu lima nol Hektar) pada tanggal 09 Nopember 2013 kepada Sdr. H. MOH. AMIN dengan biaya sewa sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). − Uang sejumlah tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. − Bahwa pada tahun 2013 terdakwa selaku Kuwu

Curug menerima uang

belanja Non Fisik yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Tahun 2013 Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 01/TIPIKOR/2015/PT.Bdg

sebesar

Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang

seharusnya dibelanjakan untuk : •

Layar monitor Computer seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

•

AC (Air Conditioner/pendingin ruangan) seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Uang sejumlah tersebut pun tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. − Bahwa sumber dana untuk merehab Balai Desa Curug dianggarkan dari : Bantuan Provinsi Jawa Barat Sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2012 sebesar Rp. 39.537.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sampai dengan Tahap III Tahun 2013 sebesar Rp. 31.754.500,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) sehingga total dana untuk merehab Balai Desa sebesar Rp. 171.291.500,00 (seratus tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah), namun terdakwa menggunakan dana tersebut sebesar Rp.129.035.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta tiga puluh lima ribu rupiah). Sehingga terdapat selisih uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 42.256.500,00 (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) ; − Bahwa uang hasil Desa tersebut seharusnya dimasukkan ke dalam Kas Desa atau setidak-tidaknya disetorkan ke dalam rekening Kas Desa Curug Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon dan digunakan untuk kegiatan Desa Curug akan tetapi terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawaban dan tidak dimasukkan ke dalam Buku Rekening Kas Desa Curug serta uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga terdakwa menyalahi kewenangan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007

Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa

yang menyatakan bahwa : “Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada

Ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening Desa Sumber Pendapatan Desa”

dan Pasal 1 yang menyatakan : “Hasil pemanfaatan

kekayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 merupakan penerimaan/pendapatan Desa’. − Bahwa perbuatan terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dan akibat perbuatan terdakwa HASAN bin JUHARA tersebut Negara cq Desa Curug Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon mengalami Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 01/TIPIKOR/2015/PT.Bdg

kerugian yang dapat ditaksir sebesar Rp. 100.248.500,00 (seratus juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sebagaimana disebutkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Cirebon Tentang Anggaran 2011 s/d 2013 yang diduga dilakukan oleh Sdr.HASAN Kuwu Curug Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon dengan Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan penghitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon atas dugaan tindak Pidana Korupsi Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2013 yang diduga dilakukan oleh Sdr. HASAN Kuwu Curug Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon, dapat disimpulkan sebagai berikut : − Benar Benar bahwa Sdr. HASAN tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangan Desa Curug sebesar Rp. 100.248.500,00 (seratus juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari: •

Hasil

Pemeriksaan

Inspektorat

Kabupaten

Cirebon

sebesar

Rp. 57.992.000,00 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), rupiah) yaitu : •

Uang

hasil

sewa

tanah

titisara

tahun

2011-

2012

sebesar

Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima dari dan disewakan Mantan Kuwu Curug Sdr. JAJA MIHARJA. •

Uang hasil sewa tanah titisara tahun 2013 sebesar Rp. 33.492.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang disewakan Kuwu HASAN, yaitu :

•

Eks bengkok Sekretaris Desa seluas 3,082 Ha (tiga koma nol delapan dua Hektar) digarap sendiri oleh terdakwa tanpa membayar sewa dan apabila diuangkan senilai Rp. 18.492.000,00 (delapan belas juta empat ratus sembilan puluh dua rupiah) ;

•

Bengkok Kaur Ekbang seluas 2,150 Ha (dua koma satu lima nol Hektar) pada tanggal 09 Nopember 2013 kepada Sdr. H. MOH. AMIN dengan biaya sewa sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

•

Uang belanja Non Fisik yang bersumber dari Alokasi Dana Desa tahun 2013 sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya dibelanjakan untuk :

•

Layar Monitor computer seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

•

AC (Air Conditioner/Pendingin Ruangan) seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

•

Hasil Pemeriksaan dan Penaksiran biaya rehabilitasi Balai Desa Curug Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon yang dilakukan oleh Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 01/TIPIKOR/2015/PT.Bdg

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon adalah Sebagai berikut : •

Jumlah Anggaran yang tersedia dari Bantuan Provinsi Jawa Barat, Alokasi Dana Desa Tahun 2012 dan Alokasi Dana Desa sampai dengan Tahap III Tahun 2013 sebesar Rp.171.291.500,00 (seratus tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

•

Telah

dipergunakan

untuk

rehabilitasi

Balai

Desa

sebesar

Rp.108.738.000,00 seratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ; •

Telah dipergunakan untuk pembelian barang dan jasa tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar Rp.20.297.000,00 (dua puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;

•

Jumlah

seluruh

uang

yang

telah

dipergunakan

sebesar

Rp.129.035.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta tiga puluh lima ribu rupiah) ; •

Sehingga terdapat selisih uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 42.256.500,00 (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah). rupiah)

No . 1.

URAIAN

PENERIMAAN (Rp)

PENGELUARAN SELISIH +/+/(Rp) (Rp)

Bantuan Provinsi Jawa Barat Alokasi Dana Desa Tahun 2012

100.000.000,00

3.

Alokasi Dana Desa sampai dengan Tahap III Tahun 2013

31.754.500,00

4.

Taksiran Dana Rehab Balai Desa Tahun 2012 (dinilai dinilai oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon) Cirebon

60.422.000,00

5.

Taksiran Dana Rehab Balai Desa Tahun 2013 (dinilai dinilai oleh Dinas Cipta

48.316.000,00

2.

39.537.000,00


Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon) Cirebon 6.

Pembelian Barang dan Jasa Tahun 2012

1.890.000,00

7.


18.407.000,00

JUMLAH

171.291.500,00

126.690.000,00

42.256.500, 00

Pada tahun 2012 terdapat pembelian barang jasa sebesar Rp.1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian : • Nasi Bungkus senilai Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah); • Meja senilai Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ; • Meja senilai Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Pada tahun 2013 terdapat pembelian barang dan jasa sebesar Rp.18.407.000,00 (delapan belas juta empat ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian : • Kursi rapat senilai Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ; • Meja senilai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ; • Lemari senilai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; • Kipas senilai Rp.760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ; • Televisi senilai Rp.2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) ; • Kabel senilai Rp.27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah). ------- Perbuatan terdakwa HASAN bin JUHARA sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. KUHP ------------------------------------------------------------------------------------

A T A U KEDUA ------- Bahwa terdakwa HASAN bin JUHARA pada saat menjabat Kuwu Curug Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon (sebagaimana Keputusan Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 01/TIPIKOR/2015/PT.Bdg

Bupati Cirebon No. : 141.1/Kep.485-BPMPD/2011 tanggal 20 September 2011 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Curug Kecamatan Susukan Lebak

Dan Kuwu Lemahabang Kecamatan

Lemahabang Kabupaten Cirebon Tahun 2011) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar antara tahun dua ribu sebelas sampai dengan tahun dua ribu tiga belas atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu sebelas sampai dengan tahun dua ribu tiga belas, yang bertempat di Desa Curug Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi, pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang

ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : − Bahwa terdakwa HASAN bin JUHARA yang menjalankan suatu jabatan secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan masa jabatan Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2017 atau selama 6 (enam) tahun sebagai Kuwu atau Kepala Desa Curug Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon sebagaimana disebutkan dalam Diktum KEDUA Keputusan Bupati Cirebon No. : 141.1/Kep.485-BPMPD/2011 tanggal 20 September 2011 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan

Kuwu

Curug

Kecamatan

Susukan

Lebak

Dan

Kuwu

Lemahabang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon Tahun 2011 ; − Bahwa berawal dari Pemerintah Desa Curug Kecamatan Susukan Lebak memiliki tanah Bengkok seluas 22,9 Ha (dua puluh dua koma sembilan Hektar) yang terletak di Blok Corong dan Blok Sumur Dana serta memiliki tanah Titisara seluas ± 10,5 Ha (lebih kurang sepuluh koma lima Hektar) yang lokasinya terletak di Blok Corong Once ; − Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012 terdakwa selaku Kuwu Curug telah menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Sdr. H. JAJA MIHARJA selaku mantan Kuwu Curug, uang tersebut berasal Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 01/TIPIKOR/2015/PT.Bdg

dari hasil sewa tanah titisara tahun 2010 untuk masa tanam 2011 dan 2012 yang telah disewakan oleh Kuwu H. JAJA MIHARJA. Uang tersebut oleh terdakwa yang seharusnya dimasukkan ke Kas Desa dan digunakan untuk operasional Desa tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ; − Bahwa pada tahun 2013 terdakwa selaku Kuwu Curug menerima uang sebesar Rp.33.492.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah) hasil sewa tanah titisara yang terdiri dari : − Eks bengkok Sekretaris Desa seluas 3,082 Ha (tiga koma nol delapan dua Hektar) digarap sendiri oleh terdakwa tanpa membayar sewa dan apabila diuangkan senilai Rp. 18.492.000,00 (delapan belas juta empat ratus sembilan puluh dua rupiah) ; − Bengkok Kaur Ekbang seluas 2,150 Ha (dua koma satu lima nol Hektar) pada tanggal 09 Nopember 2013 kepada Sdr. H. MOH. AMIN dengan biaya sewa sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Uang sejumlah tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. − Bahwa pada tahun 2013 terdakwa selaku Kuwu Curug menerima uang belanja Non Fisik yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Tahun 2013 sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya dibelanjakan untuk : − Layar monitor Computer seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); − AC (Air Conditioner/pendingin ruangan) seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). − Uang sejumlah tersebut pun tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. − Bahwa sumber dana untuk merehab Balai Desa Curug dianggarkan dari : Bantuan Provinsi Jawa Barat Sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2012 sebesar Rp. 39.537.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sampai dengan Tahap III Tahun 2013 sebesar Rp. 31.754.500,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) sehingga total dana untuk merehab Balai Desa sebesar Rp.171.291.500,00 (seratus tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah), namun terdakwa menggunakan dana tersebut sebesar Rp.129.035.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta tiga puluh lima ribu

rupiah).

Sehingga

terdapat

selisih

uang

yang

tidak

dapat


dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 42.256.500,00 (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) ; − Bahwa uang hasil Desa tersebut seharusnya dimasukkan ke dalam Kas Desa atau setidak-tidaknya disetorkan ke dalam rekening Kas Desa Curug Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon dan digunakan untuk kegiatan Desa Curug akan tetapi terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawaban dan tidak dimasukkan ke dalam Buku Rekening Kas Desa Curug serta uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga terdakwa menyalahi kewenangan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa yang menyatakan bahwa : “Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud

pada

Ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening Desa Sumber Pendapatan Desa” dan Pasal 1 yang menyatakan : “Hasil pemanfaatan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 merupakan penerimaan/pendapatan

Desa “.

− Bahwa perbuatan terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dan akibat perbuatan terdakwa HASAN bin JUHARA tersebut Negara cq Desa Curug Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon mengalami kerugian yang dapat ditaksir sebesar Rp. 100.248.500,00 (seratus juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sebagaimana disebutkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Cirebon Tentang Anggaran 2011 s/d 2013 yang diduga dilakukan oleh Sdr.HASAN Kuwu Curug Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon dengan Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan penghitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon atas dugaan tindak Pidana Korupsi Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2013 yang diduga dilakukan oleh Sdr. HASAN Kuwu Curug Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon, dapat disimpulkan sebagai berikut : − Benar bahwa Sdr. HASAN tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangan Desa Curug sebesar Rp.100.248.500,00 (seratus juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari : − Hasil Pemeriksaan Inspektorat

Kabupaten

Cirebon

sebesar Rp.

57.992.000,00 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), rupiah) yaitu :


− Uang hasil sewa tanah titisara tahun 2011-2012 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima dari dan disewakan Mantan Kuwu Curug Sdr. JAJA MIHARJA. − Uang hasil sewa tanah titi sara tahun 2013 sebesar Rp. 33.492.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang disewakan Kuwu HASAN, yaitu : − Eks bengkok Sekretaris Desa seluas 3,082 Ha (tiga koma nol delapan dua Hektar) digarap sendiri oleh terdakwa tanpa membayar sewa dan apabila diuangkan senilai Rp. 18.492.000,00 (delapan belas juta empat ratus sembilan puluh dua rupiah) ; − Bengkok Kaur Ekbang seluas 2,150 Ha (dua koma satu lima nol Hektar) pada tanggal 09 Nopember 2013 kepada Sdr. H. MOH. AMIN dengan biaya sewa sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). − Uang belanja Non Fisik yang bersumber dari Alokasi Dana Desa tahun 2013 sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya dibelanjakan untuk : − Layar Monitor computer seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ; − AC (Air Conditioner/Pendingin Ruangan) seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). − Hasil Pemeriksaan dan Penaksiran biaya rehabilitasi Balai Desa Curug Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut : • Jumlah Anggaran yang tersedia dari Bantuan Provinsi Jawa Barat, Alokasi Dana Desa Tahun 2012 dan Alokasi Dana Desa sampai dengan Tahap III Tahun 2013 sebesar Rp.171.291.500,00 (seratus tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ; • Telah

dipergunakan

untuk

rehabilitasi

Balai

Desa

sebesar

Rp.108.738.000,00 seratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ; • Telah dipergunakan untuk pembelian barang dan jasa tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar Rp.20.297.000,00 (dua puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ; • Jumlah

seluruh

uang

yang

telah

dipergunakan

sebesar

Rp.129.035.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta tiga puluh lima ribu rupiah) ;


• Sehingga terdapat selisih uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.42.256.500,00 (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu lima lima ratus rupiah). rupiah)

No. 1.

2.

URAIAN

PENERIMAAN PENGELUARAN (Rp) (Rp)

SELISIH +/+/(Rp)

Bantuan 100.000.000,00 Provinsi Jawa Barat Alokasi Dana 39.537.000,00 Desa Tahun 2012

3.

Alokasi Dana Desa sampai dengan Tahap III Tahun 2013

4.


60.422.000,00

5.


48.316.000,00

6.


1.890.000,00

7.


18.407.000,00

JUMLAH

31.754.500,00

171.291.500,00 126.690.000,00 42.256.500,00

Pada tahun 2012 terdapat pembelian barang jasa sebesar Rp.1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian : •

Nasi Bungkus senilai Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);


•

Meja senilai Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;

•

Meja senilai Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

Pada

tahun

2013

terdapat

pembelian

barang

dan

jasa

sebesar

Rp.18.407.000,00 (delapan belas juta empat ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian : •

Kursi rapat senilai Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;

•

Meja senilai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

•

Lemari senilai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

•

Kipas senilai Rp.760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;

•

Televisi senilai Rp.2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);

•

Kabel senilai Rp. 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah).

------- Perbuatan terdakwa HASAN Bin JUHARA sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 8 jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP-------------------------------------------------------------------------------------KUHP Setelah membaca Surat Tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sumber No. Reg. Perkara : PDS-01/SMBER/09/2014 Tertanggal 15 Oktober 2014 pada pokok nya menuntut agar supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan Terdakwa HASAN bin JUHARA, JUHARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan, “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara berlanjut”, berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama pasal 3 jo pasal 18 ayat (1), (2), (3) UndangUndang

Republik

Indonesia

Nomor

31

Tahun

1999

tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan

Pertama

Penuntut Umum;


2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASAN bin JUHARA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan di Rutan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar denda tersebut maka terdakwa harus menggantikannya dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 3. Membebankan kepada terdakwa HASAN bin JUHARA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 100.248.500,00 (seratus juta dua ratus empat puluh delapan ribu ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaiamana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan lama jangka waktu 1 (satu) bulan

Tindak Pidana Korupsi paling

setelah Putusan Pengadilan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi

uang pengganti tersebut dan apabila

terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dimaksud dan tidak memiliki harta benda, maka terdakwa dibebankan pidana tambahan selama 8 (delapan) bulan penjara ; 4. Menyatakan barang bukti berupa : 1. 1 (satu) bendel Perdes Curug No. : 01 Tahun 2012 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2012 Desa Curug Kec. Susukan Lebak Kab. Cirebon, yang sudah menjadi Berita Daerah Kab. Cirebon, No. : 269 tahun 2012 Seri A. 159 D ; 2. 1 (satu) bendel Perdes Curug No. : 01 Tahun 2013 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2013 Desa Curug Kec. Susukan Lebak Kab. Cirebon, yang sudah menjadi Berita Daerah Kab. Cirebon, No. : 210 tahun 2013 Seri A. 108 D ; 3. 1 (satu) buah Tabungan Masyarakat Daerah (TAMASDA) No. Rekening : 12.01.07763.1, atas nama Pemerintah Desa Hasan, alamat Desa Curug Dusun II Rt 01 Rw 04 Kec. Susukan Lebak Kab. Cirebon; 4. 11 (sebelas) lembar Kwitansi bukti pembayaran sewa garapan tanah titisara Desa Curug TMT 2011-2012 dari para penyewa kepada Kuwu Desa Curug H. JAJA MIHARJA ;


5. 2 (dua) lembar Berita Acara Musyawarah Persetujuan BPD, pemberian pangarem ngarem tanah hak pakai Desa Sdr. JAJA MIHARJA Kuwu Desa Curug Musim tanam garapan tahun 2012/2013, tertanggal 12 Mei 2011 berikut daftar hadir musyawarah BPD Desa Curug ; 6. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Dana Pilwu tahun 2011 ; 7. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pengembalian anggaran Desa Curug dari H. JAJA MIHARJA selaku mantan Kuwu Curug kepada HASAN. S selaku Kuwu Curug sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tertanggal 24 oktober 2012 ; 8. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima, yang dibuat Hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 ; 9. 2 (dua) lembar Berita Acara Musyawarah Persetujuan BPD Pemberian Dana Untuk Pelaksanaan pemilihan Kuwu tahun 2011, Nomor : 141/03- Pem, tanggal 6 Juni 2011 berikut daftar Hadir Musyawarah BPD Desa Curug ; 10. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 15.000.000,dari Bapak UCAN/TONYO/TOTO Desa Kubangkarang kepada Sdr. HASAN selaku Kuwu Curug, untuk pembayaran sewa sawah bengkok Kuwu luas 2 Ha MT. 2013/2014, blok Corong samping Pak Aca, tertanggal 27 September ; 11. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 38.000.000,dari Bapak SALAM Desa Karangmekar kepada Sdr. HASAN selaku Kuwu Curug, untuk pembayaran sewa sawah titisara Blok Corong Curug Luas 4 Ha MT. 2013/2014, tertanggal 25 Maret 2013 ; 12. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 22.500.000,dari bapak DARJO Desa Kubangkarang kepada Sdr. HASAN selaku Kuwu Curug, untuk pembayaran Sewa sawah bengkok Kuwu Blok Corong

Luas

3

Ha

MT.

2013/2014

sebelah

barat

Kolam

renang/Utara, tertanggal 27 September 2012 ; 13. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 4.000.000,dari Ibu TINI Desa Curug kepada Sdr. HASAN selaku Kuwu Curug, untuk pembayaran titip uang untuk sawah titisara Blok Dadap / Rancabango Curug luas 0,5 Ha MT. 2013/2014, tertanggal 18 Juni 2013 ; 14. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 4.500.000,dari bapak SUBANDI Blok Once Kubangkarang kepada Sdr. HASAN selaku Kuwu Curug, untuk pembayaran sewa sawah titisara / Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 01/TIPIKOR/2015/PT.Bdg

bengkok pem. Luas 0,5 Ha Corong MT. 2013/2014, tertanggal 6 Maret 2013 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 4.500.000,- dari bapak SUBANDI Blok Once Kubangkarang kepada Sdr. HASAN selaku Kuwu Curug, untuk pembayaran sewa sawah titisara / bengkok pem. Luas 0,5 Ha Corong MT. 2013/2014, tertanggal 6 Maret 2013 ; 15. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 3.500.000,dari bapak DARJO Desa Kubangkarang kepada sdr. HASAN selaku Kuwu Curug, untuk pembayaran sewa sawah titisara blok Corong Desa Curug luas 0,50 Ha MT. 2012/2013, tertanggal 21 September 2012.

Barang bukti, Dinyatakan Tetap terlampir dalam berkas perkara ini. 5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Telah membaca pembelaan / pledoi secara tertulis Hukum Terdakwa tertanggal

dari Penasihat

29 Oktober 2014 yang pada pokoknya

menyatakan : 1. Menyatakan bahwa terdakwa Hasan bin Juhara secara sah dan meyakinkan

tidak

terbukti

bersalah

melakukan

tindak

pidana

sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadapnya. 2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Onslag van Rechts

Vervolging). 3. Mengembalikan hak Terdakwa selaku Kuwu Desa Curug, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon berupa tanah bengkok seluas 5 Ha. 4. Merehabilitasi

nama

baik

Terdakwa

dalam

harkat,

derajat

dan

martabatnya. 5. Membebankan biaya perkara kepada Negara. 6. Menetapkan barang bukti menurut hukum. Bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutannya. Bahwa

demikian

juga

Penasihat

Hukum

Terdakwa,

setelah

mendengar Replik Penuntut Umum, menyatakan dalam Dupliknya tetap pada pembelaannya.


Bahwa, atas tuntutan ( requisitoir ) Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Bandung yang memeriksa dan

mengadili perkara ini menjatuhkan putusan tanggal 13 November 2014 Nomor 84/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg yang amarnya berbunyi sebagai

berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HASAN bin JUHARA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan pertama; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 3. Menghukum Terdakwa

untuk membayar uang pengganti sejumlah

Rp 100.248.500,- (seratus juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima

ratus rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidanatidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 6. Menetapkan barang bukti berupa: 1. 1 (satu) bendel Perdes Curug No. : 01 Tahun 2012 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2012 Desa Curug Kec. Susukan Lebak Kab. Cirebon, yang sudah menjadi Berita Daerah Kab. Cirebon, No. : 269 tahun 2012 Seri A. 159 D ; 2. 1 (satu) bendel Perdes Curug No. : 01 Tahun 2013 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2013 Desa Curug Kec. Susukan Lebak Kab. Cirebon, yang sudah menjadi Berita Daerah Kab. Cirebon, No. : 210 tahun 2013 Seri A. 108 D ; 3. 1 (satu) buah Tabungan Masyarakat Daerah (TAMASDA) No. Rekening 12.01.07763.1, atas nama Pemerintah Desa Hasan, alamat Desa Curug Dusun II Rt 01 Rw 04 Kec. Susukan Lebak Kab. Cirebon;


4. 11 (sebelas) lembar Kwitansi bukti pembayaran sewa garapan tanah titisara Desa Curug TMT 2011-2012 dari para penyewa kepada Kuwu Desa Curug H. JAJA MIHARJA ; 5. 2 (dua) lembar Berita Acara Musyawarah Persetujuan BPD, pemberian pangarem ngarem tanah hak pakai Desa Sdr. JAJA MIHARJA Kuwu Desa Curug Musim tanam garapan tahun 2012/2013, tertanggal 12 Mei 2011 berikut daftar hadir musyawarah BPD Desa Curug ; 6. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Dana Pilwu tahun 2011 ; 7. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pengembalian anggaran Desa Curug dari H. JAJA MIHARJA selaku mantan Kuwu Curug kepada HASAN. S selaku Kuwu Curug sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tertanggal 24 Oktober 2012 ; 8. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima, yang dibuat Hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 ; 9. 2 (dua) lembar Berita Acara Musyawarah Persetujuan BPD Pemberian Dana Untuk Pelaksanaan pemilihan Kuwu tahun 2011, Nomor : 141/03- Pem, tanggal 6 Juni 2011 berikut daftar Hadir Musyawarah BPD Desa Curug ; 10. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 15.000.000,- dari Bapak UCAN/TONYO/TOTO Desa Kubangkarang kepada Sdr. HASAN selaku Kuwu Curug, untuk pembayaran sewa sawah bengkok Kuwu luas 2 Ha MT. 2013/2014, blok Corong samping Pak Aca, tertanggal 27 September ; 11. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 38.000.000,- dari Bapak SALAM Desa Karangmekar kepada Sdr. HASAN selaku Kuwu Curug, untuk pembayaran sewa sawah titisara Blok Corong Curug Luas 4 Ha MT. 2013/2014, tertanggal 25 Maret 2013 ; 12. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 22.500.000,- dari bapak DARJO Desa Kubangkarang kepada Sdr. HASAN selaku Kuwu Curug, untuk pembayaran Sewa sawah bengkok Kuwu Blok Corong Luas 3 Ha MT. 2013/2014 sebelah barat Kolam renang/Utara, tertanggal 27 September 2012 ; 13. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 4.000.000,- dari Ibu TINI Desa Curug kepada Sdr. HASAN selaku Kuwu Curug, untuk pembayaran titip uang untuk sawah titisara Blok Dadap / Rancabango Curug luas 0,5 Ha MT. 2013/2014, tertanggal 18 Juni 2013 ; 14. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 4.500.000,dari bapak SUBANDI Blok Once Kubangkarang kepada Sdr. HASAN Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 01/TIPIKOR/2015/PT.Bdg

selaku Kuwu Curug, untuk pembayaran sewa sawah titisara / bengkok pem. Luas 0,5 Ha Corong MT. 2013/2014, tertanggal 6 Maret 2013, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 4.500.000,dari bapak SUBANDI Blok Once Kubangkarang kepada Sdr. HASAN selaku Kuwu Curug, untuk pembayaran sewa sawah titisara / bengkok pem. Luas 0,5 Ha Corong MT. 2013/2014, tertanggal 6 Maret 2013 ; 15. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 3.500.000,- dari bapak DARJO Desa Kubangkarang kepada sdr. HASAN selaku Kuwu Curug, untuk pembayaran sewa sawah titisara blok Corong Desa Curug luas 0,50 Ha MT. 2012/2013, tertanggal 21 September 2012. Tetap terlampir dalam berkas berkas perkara; perkara 7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : 84 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg Tertanggal 13 November 2014

tersebut Penuntut Umum

telah mengajukan permintaan banding

dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 17 November

2014

sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor :

24/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada

Terdakwa

pada tanggal 24 November 2014. Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : 84 /Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg Tertanggal

13 November

2014 tersebut Terdakwa, sampai dengan batas waktu yang ditentukan telah tidak mengajukan upaya hukum banding. Menimbang, bahwa Penuntut Umum

telah mengajukan Memori

Bandingnya tertanggal 17 November 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 17 November 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada November

Terdakwa pada tanggal 24

2014 dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori

Banding Nomor : 24/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg. Menimbang, bahwa Terdakwa sampai dengan berkas perkara ini diajukan untuk diperiksa di tingkat banding, telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan keterangan

Panitera/Sekretaris

Pengadilan


Tindak

Pidana

Korupsi

Bandung

dengan

Surat

Nomor

:

W.11.UI/4879/HN.02.02/XII/2014 tertanggal 31 Desember 2014. Menimbang, bahwa

Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Panitera

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung cara

seksama

perkara

dan

patut

untuk

telah diberitahukan dengan

memeriksa

yang dimohonkan banding

dan

mempelajari

selama 7 ( tujuh )

tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan 31 Desember surat

nomor W11.U1/4782/HN.02.02/XII/2014

berkas

hari kerja mulai 2014 dengan

dan surat nomor

W11.U1/

4783/ HN.02.02/XII/2014 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung. Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu pengajuan

banding

tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 17 November

2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi Bandung tanggal

17 November 2014

tersebut pada pokoknya

keberatan oleh karena :

Pertama, bahwa penjatuhan hukuman yang dinilai Penuntut Umum terlalu rendah terhadap diri terdakwa Hasan bin Juhana dan dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan yang dialami dan diderita oleh masyarakat.

Kedua, bahwa pidana penjara 1 ( satu ) tahun dan 6 ( enam ) bulan dinilai belum setimpal dengan perbuatan Terdakwa.

Ketiga,

bahwa

Penuntut

Umum

menilai

judex

factie

kurang

cukup

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan Terdakwa ( vide Putusan MARI No. 828.K/Pid/1984 Tertanggal 3 September 1984 dan

Putusan MARI No. 24.K Tertanggal 17 Maret 1984 ). Keempat, bahwa hal yang memberatkan, juga dikarenakan terdakwa setelah menerima uang sewa tanah kas desa tahun 2012 sebesar Rp. 20.000.000,dan sewa tanah titisara tahun 2013 sebesar Rp. 33.492.000,- dan dana belanja fisik tahun 2012

sebesar Rp. 4.500.000,-

yang oleh Terdakwa tidak

dimasukkan dalam Kas Desa Curug dan tidak dibuat pertanggung jawaban, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Sehingga pada kesimpulan akhirnya Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tingkat Banding untuk

menjatuhkan hukuman sebagaimana


Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 15 Oktober 2014. Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut diatas

akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam

putusan ini. Menimbang, bahwa pada halaman 58 alenia ke-7

salinan resmi

putusan Tertanggal 13 November 2014 Nomor : 84/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg disebutkan :”menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat ( 1 ) KUH Pidana ... dst. ” . Menimbang, bahwa dakwaan alternatif dapat diartikan sebagai dakwaan yang disusun secara berlapis dimana yang satu meniadakan yang lainnya dengan menggunakan kata ” atau ”, digunakan ketika belum diperoleh kepastian tentang tindak pidana mana yang dapat dibuktikan, dengan ketentuan bilamana dakwaan yang satu terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini hakim dapat memilih dakwaan mana yang terlebih dahulu dipertimbangkan. Namunpun demikian terhadap dakwaan alternatif, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, idealnya pertimbangan

hukum

mengapa

memilih

dakwaan

tetap memberikan tertentu

untuk

dipertimbangkan terlebih dahulu. Menimbang, oleh karena dalam putusan tertanggal 13 November 2014 Nomor 84/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg yang dimohonkan banding dalam perkara ini tidak terdapat pertimbangan hukum dimaksud, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut : Menimbang, bahwa ketentuan pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana maksud

dakwaan pertama menitik beratkan pada indikator

apakah perbuatan yang dilakukan oleh orang ( subjek hukum ) yang memiliki hak atau kewenangan tersebut dilakukan secara salah ( bertentangan dengan

hukum) atau diarahkan pada hal yang salah dengan menggunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya. Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 01/TIPIKOR/2015/PT.Bdg

Menimbang, bahwa sedangkan ketentuan pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana maksud dakwaan kedua

adalah adopsi dari maksud

pasal 372 dan 415 KUH Pidana yang menitik beratkan pada perbuatan subjek hukum orang terhadap sesuatu benda ( in casu, uang atau surat berharga ) seperti dialah yang memilikinya, perbuatan yang bertentangan dengan sifat hak terhadap barang yang dikuasainya atau lazim dikenal dengan ” menggelapkan ” ( verduistering ). Menimbang, bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa terhadap pengelolaan/penggunaan perolehan dana bantuan Gubernur tahun 2012 sejumlah Rp. 100.000.000,( seratus juta rupiah ) dan Alokasi Dana Desa ( ADD ) tahun 2012 sebesar Rp. 39.537.000,- ( tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu

rupiah ) dan dana ADD tahun 2013 sejumlah Rp. 31.754.500,- ( tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah ). Dan penerimaan hasil sewa tanah titisara tahun 2011 – 2012 sejumlah Rp. 20.000.000,- ( dua puluh

juta ), sewa tanah titisara tahun 2013 sejumlah Rp. 33.492.000,- ( tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah ) serta penggunaan uang belanja non fisik dari dana ADD tahun 2013 sejumlah Rp. 4.500.000,- ( empat

juta lima ratus ribu rupiah ), maka sudah tepat dan benar bilamana yang dipertimbangkan terlebih dahulu dalam dakwaan alternatif perkara ini adalah menyangkut ” penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang

ada padanya karena jabatan atau kedudukan ” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama. Menimbang, bahwa dalam hal mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan pertama,

Pengadilan Tingkat Banding

juga berpendapat

pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa keseluruhan unsur pasal 3 jo. pasal 18 ayat ( 1), (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 64 ayat ( 1 ) KUH Pidana yang didakwakan pada dakwaan pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut adalah telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama


sedemikian tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding

sendiri

dalam memeriksa dan memutus perkara ini.

Namunpun demikian, Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum dan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh peradilan tingkat pertama tentang unsur pasal 64 ayat ( 1 ) KUH Pidana yang

telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa berupa “ beberapa

perbuatan berhubungan “ sebagai perbuatan yang diteruskan, maka selayaknya hal demikian dijadikan pertimbangan hukum yang memberatkan pemidanaan Terdakwa. Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut juga dapat merusak sendi-sendi bernegara dan menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap program-program pemerintah yang bersentuhan langsung dan bertujuan mensejahterakan rakyat terutama di pedesaan. Sehingga dipandang penting untuk menjatuhkan sanksi hukum tegas dan keras yang berdampak efektif bagi Terdakwa serta preventif bagi pihak-pihak lain yang terlibat dalam

proyek-proyek

kerakyatan

dipedesaan

dengan

menggunakan

keuangan negara. Menimbang, bahwa oleh karenanya penjatuhan pidana penjara yang diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dirasakan belum memenuhi tujuan-tujuan pemidanaan dan juga belum memenuhi rasa keadilan yang dikehendaki masyarakat Indonesia yang saat ini sedang gencargencarnya memberantas korupsi, sehingga pemidanaan demikian akan diperbaiki dengan memperberat sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini. Menimbang,

bahwa

terdahulu, maka keputusan

berdasarkan

hal-hal

sebagaimana

disebut

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung

tanggal 13 November 2014 Nomor 84/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg, atas nama terdakwa Hasan bin Juhara yang dimintakan banding dalam perkara ini akan diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan untuk menjamin agar putusan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 01/TIPIKOR/2015/PT.Bdg

dengan pasal 242 jo. pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan diperhitungkan dan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan ketentuan pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor

31

tahun

1999

tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat 1 KUH Pidana juncto Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

dan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [ KUHAP ] serta ketentuan perundang-undangan lain yang terkait perkara ini.

MENGADILI -

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut.

-

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 13 November 2014

Nomor

84/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg

atas nama

terdakwa HASAN bin JUHARA yang dimintakan banding dalam perkara ini, sekedar mengenai lamanya

pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga

selengkapnya : 1. Menyatakan terdakwa HASAN bin JUHARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara berlanjut sebagaimana dakwaan pertama. pertama 2. Menghukum terdakwaHASAN HASAN bin JUHARA

dengan pidana penjara

selama 2 ( dua ) tahun dan 6 ( enam ) bulan bulan dan denda sebesar

Rp.

50.000.000,50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 ( dua ) bulan.

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti kepada Negara cq. Desa Curug Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 01/TIPIKOR/2015/PT.Bdg

Provinsi Jawa Barat sejumlah Rp. 100.248.500,100.248.500,- (seratus juta dua ratus

empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah ) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling

lama 1

(satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga tiga ) bulan. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara. 6. Menetapkan barang bukti berupa : 1. 1 (satu) bendel Perdes Curug No. : 01 Tahun 2012 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2012 Desa Curug Kec. Susukan Lebak Kab. Cirebon, yang sudah menjadi Berita Daerah Kab. Cirebon, No. : 269 tahun 2012 Seri A. 159 D ; 2. 1 (satu) bendel Perdes Curug No. : 01 Tahun 2013 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2013 Desa Curug Kec. Susukan Lebak Kab. Cirebon, yang sudah menjadi Berita Daerah Kab. Cirebon, No. : 210 tahun 2013 Seri A. 108 D ; 3. 1 (satu) buah Tabungan Masyarakat Daerah (TAMASDA) No. Rekening : 12.01.07763.1, atas nama Pemerintah Desa Hasan, alamat Desa Curug Dusun II Rt 01 Rw 04 Kec. Susukan Lebak Kab. Cirebon; 4. 11 (sebelas) lembar Kwitansi bukti pembayaran sewa garapan tanah titisara Desa Curug TMT 2011-2012 dari para penyewa kepada Kuwu Desa Curug H. JAJA MIHARJA ; 5. 2 (dua) lembar Berita Acara Musyawarah Persetujuan BPD, pemberian pangarem ngarem tanah hak pakai Desa Sdr. JAJA MIHARJA Kuwu Desa Curug Musim tanam garapan tahun 2012/2013, tertanggal 12 Mei 2011 berikut daftar hadir musyawarah BPD Desa Curug ; 6. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Dana Pilwu tahun 2011 ; 7. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pengembalian anggaran Desa Curug dari H. JAJA MIHARJA selaku mantan Kuwu Curug kepada HASAN.


S selaku Kuwu Curug sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tertanggal 24 oktober 2012 ; 8. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima, yang dibuat Hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 ; 9. 2 (dua) lembar Berita Acara Musyawarah Persetujuan BPD Pemberian Dana Untuk Pelaksanaan pemilihan Kuwu tahun 2011, Nomor : 141/03- Pem, tanggal 6 Juni 2011 berikut daftar Hadir Musyawarah BPD Desa Curug ; 10. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 15.000.000,dari Bapak UCAN/TONYO/TOTO Desa Kubangkarang kepada Sdr. HASAN selaku Kuwu Curug, untuk pembayaran sewa sawah bengkok Kuwu luas 2 Ha MT. 2013/2014, blok Corong samping Pak Aca, tertanggal 27 September ; 11. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 38.000.000,dari Bapak SALAM Desa Karangmekar kepada Sdr. HASAN selaku Kuwu Curug, untuk pembayaran sewa sawah titisara Blok Corong Curug Luas 4 Ha MT. 2013/2014, tertanggal 25 Maret 2013 ; 12. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 22.500.000,dari bapak DARJO Desa Kubangkarang kepada Sdr. HASAN selaku Kuwu Curug, untuk pembayaran Sewa sawah bengkok Kuwu Blok Corong

Luas

3

Ha

MT.

2013/2014

sebelah

barat

Kolam

renang/Utara, tertanggal 27 September 2012 ; 13. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 4.000.000,dari Ibu TINI Desa Curug kepada Sdr. HASAN selaku Kuwu Curug, untuk pembayaran titip uang untuk sawah titisara Blok Dadap / Rancabango Curug luas 0,5 Ha MT. 2013/2014, tertanggal 18 Juni 2013 ; 14. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 4.500.000,dari bapak SUBANDI Blok Once Kubangkarang kepada Sdr. HASAN selaku Kuwu Curug, untuk pembayaran sewa sawah titisara / bengkok pem. Luas 0,5 Ha Corong MT. 2013/2014, tertanggal 6 Maret 2013 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 4.500.000,- dari bapak SUBANDI Blok Once Kubangkarang kepada Sdr. HASAN selaku Kuwu Curug, untuk pembayaran sewa sawah titisara / bengkok pem. Luas 0,5 Ha Corong MT. 2013/2014, tertanggal 6 Maret 2013 ; 15. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 3.500.000,dari bapak DARJO Desa Kubangkarang kepada sdr. HASAN Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 01/TIPIKOR/2015/PT.Bdg

selaku Kuwu Curug, untuk pembayaran sewa sawah titisara blok Corong Desa Curug luas 0,50 Ha MT. 2012/2013, tertanggal 21 September 2012. Tetap terlampir dalam berkas perkara. perkara 7. Membebankan Terdakwa

membayar biaya perkara pada kedua

tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 5.000,5.000,- ( lima ribu

rupiah ). Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2015 oleh SYAMSUL

ALI,

SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. SUKARMAN SITEPU, SH., Mh Mhum., um., Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan IRWAN RAMBE, SH., MH., MH., Hakim

Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung

masing-masing

sebagai

Anggota

yang

ditunjuk

berdasarkan

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 01/PEN/TIPIKOR/2015/PT.BDG tertanggal 06 Januari 2015, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 15 JANUARI 2015 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh EMM EMMY NOVA ELIZAR, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

HAKIMHAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H. SUKARMAN SITEPU, SH., MHum. MHum.

IRWAN RAMBE, SH., MH.

SYAMSUL ALI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

EMMY NOVA ELIZAR, SH., MH.



PT.Bdg

Recommend Documents