PT.BDG

PUTUSAN Nomor 554/PDT/2016/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : ----------------------------------------------------------SISWANTO Alamat : Kampung Cikedokan RT 002/RW 008, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dalam hal ini AGUS

RIHAT

P.

MANALU,

S.H.,M.H.

dan

MASRINA NAPITUPULU, S.H., Para Advokat Law Office ARPM & Co, yang beralamat di CBD Bekasi Town Square (BETOS) Boulevard Raya C 12 Jl Cut Mutia – JL Chairil Anwar Kota Bekasi 17113 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2016 ; -----------------------------------------Pembanding,

semula

Penggugat

dalam

Konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi;----------------------------LAWAN 1. Ny. NURBAETI Binti S AIMUN: Alamat :Kampung Cikedokan RT002/RW008, Kecamatan

Kelurahan

Cikarang

Barat,

Cikedokan, Kabupaten

Bekasi;-------------------Terbanding

I,

semula

Tergugat

I

dalam

konpensi; 2. H. CECEP Bin H. SARJA : Alamat: Kampung Cibuntu, RT 001 RW 004 Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Terbanding

II,

semula

Tergugat

II

dalam

konpensi/ Penggugat dalam rekonpensi;

Halaman 1 dari 21 hal putusan No 554/PDT/2016/PT.BDG.

Pengadilan Tinggi tersebut ; ------------------------------------------------------------Setelah membaca berkas perkara tanggal 22 Maret 2016 Nomor 407/Pdt.G/2015/PN.Bks, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; -----------------------------------------------------------------------------------------

TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Agustus 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 28 Agustus 2015 dalam Register Nomor 407/Pdt.G/ 2015/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----------------------------------------1.

Bahwa PENGGUGAT telah memberikan pinjaman kepada TERGUGAT I sebesar Rp 1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah), yang mana

TERGUGAT

I

telah

mengakui

dengan

membuat

dan

menandatangani Akta Pengakuan Hutang dihadapan Notaris Ade Yasmin Syamsuddin, S.H., M.Kn. sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor 04 Tanggal 14 Juli 2014; 2.

Bahwa

PENGGUGAT

telah

melaksanakan

kewajibannya

untuk

memberikan pinjaman kepada TERGUGAT I sebesar Rp 1.200.000.000,(Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) sesaat setelah penandatanganan akta pengakuan hutang di hadapan Notaris Ade Yasmin Syamsuddin, S.H., M.Kn; 3.

Bahwa sesuai Pasal 1 Akta Pengakuan Hutang Nomor 04 Tanggal 14 Juli 2014, TERGUGAT I wajib membayar seluruh hutang sebesar Rp 1.200.000.000,-

(Satu

Milyar

Dua

Ratus

Juta

Rupiah)

kepada

PENGGUGAT selambat-lambatnya tanggal 30 September 2014; 4. Bahwa PENGGUGAT telah meminta kepada TERGUGAT I untuk segera menyelesaikan segala kewajiban TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, namun TERGUGAT I tidak pernah beritikad baik untuk melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT; 5. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 6 Akta Pengakuan Hutang Nomor 04 Tanggal 14 Juli 2014, atas hutang TERGUGAT I sebesar Rp


A

1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), TERGUGAT II telah menyatakan kesediaannya sebagai penjamin TERGUGAT I dan telah memberikan jaminan 1 (satu) bidang tanah bekas hak milik adat, persil nomor 57, kohir C.2336 seluas +12.416 m2 (lebih kurang dua belas ribu empat ratus enam belas meterpersegi) terletak di Kelurahan Sarimukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, terdaftar atas nama TERGUGAT II kepada PENGGUGAT; 6. Bahwa ternyata TERGUGAT II sebagai penjamin TERGUGAT I juga tidak menyerahkan jaminannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Akta Pengakuan Hutang Nomor 04 Tanggal 14 Juli 2014 kepada PENGGUGAT; 7. Bahwa TERGUGAT I pernah memberikan Bilyet Giro BTN No. TL 269288 Tanggal 12 Januari 2015 senilai Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan Bilyet Giro BTN No. TL 269290 Tanggal 14 Januari 2015 senilai Rp. 1.000 000.000,- (Satu Milyar Rupiah) kepada PENGGUGAT untuk melakukan pembayaran hutang TERGUGAT I; 8. Bahwa PENGGUGAT telah mencairkan 2 lembar bilyet giro yang diberikan TERGUGAT I, yaitu Bilyet Giro BTN No. TL 269288 Tanggal 12 Januari 2015 senilai Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan Bilyet Giro BTN No. TL 269290 Tanggal 14 Januari 2015 senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), tetapi kedua bilyet giro tersebut tidak dapat dicairkan dengan alasan penolakan yaitu saldo tidak cukup sebagaimana terdapat dalam Surat Keterangan Penolakan Tanggal 31 Juli 2015; 9. Bahwa oleh karena TERGUGAT I yang tidak memenuhi janjinya yaitu tidak membayar lunas hutangnya kepada PENGGUGAT sebesar Rp 1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) dan TERGUGAT II yang tidak memenuhi janjinya yaitu memberi jaminan berupa 1 (satu) bidang tanah Bekas Hak Milik Adat, Persil Nomor 57, Kohir C.2336 seluas ± 12.416 m2 (Lebih Kurang Dua Belas Ribu Empat Ratus Enam Belas Meter persegi) dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli tertanggal 23 Desember 1989 Nomor 1437 / Cibitung I 1989 dibuat dihadapan H.M. Ichsan Said, B.A., Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Cibitung terdaftar atas

nama

TERGUGAT

II

kepada

PENGGUGAT,

sedangkan

TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah herjanji memberikan pembayaran atas

segala

kewajibannya

kepada

PENGGUGAT

tetapi

tidak


dilaksanakan hingga Gugatan a quo didaftarkan adalah PERBUATAN INGKAR JANJl (PERBUATAN WANPRESTASI) dan telah melanggar ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, yang berbunyi: “

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan vang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, persetujuan-persetujuan horns dilaksanakan dengan itikad baik." 10. Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang tidak membayar hutang kepada PENGGUGAT dan perbuatan TERGUGAT II yang tidak menyerahkan jaminannya, yang mana perbuatan wanprestasinya PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT telah menimbulkan kerugian yang sangat besar, sehingga

sudah

sepatutnya

TERGUGAT

l

dan

TERGUGAT

II

memberikan ganti kerugian kepada PENGGUGAT yang mana hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi: Penggantian biaya, rugi, dan bung a karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan

atau

dibuat

dalam

tenggang

waktu

yang

telah

dilampauinyan 11. Bahwa besarnya bunga yang patut dikenakan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sebesar 6% x Rp 1.200.000.000.- = Rp 72.000.000,- (Tujuh puluh dua juta rupiah) sebagaimana ketentuan Pasal 1767 KUHPerdata, yang berbunyi: "Ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan di dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ditetapkan di dalam undang-undang. Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak

dilarang

oleh

undang-

undang.

Besamya

bunga

yang

diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara teriulis (Bunga


menurut undang-undang adalah menurut Lembar Negara tahun 1848: Enam Person)”; 12. Bahwa akibat perbuatan wanprestasinya PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT

telah

menimbulkan

kerugian

materiil

kepada

PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar ganti kerugian materiil kepada PENGGUGAT, secara tanggung renteng tunai dan sekaligus, berupa ; 1. Pelunasan hutang pokok sebesar Rp 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT; 2. Pelunasan bunga atas hutang pokok sebesar Rp 72.000.000,(Tujuh puluh dua juta rupiah) kepada PENGGUGAT; 13. Bahwa akibat perbuatan wanprestasinya PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT

telah

menimbulkan

kerugian

immateriil

yaitu

PENGGUGAT kehilangan kesempatan memperoleh laba dalam usaha sebesar

Rp.

PENGGUGAT

1.000.000.000,mohon

kepada

(Satu

Milyar

Yang Mulia

Rupiah) Majelis

sehingga

Hakim

yang

memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) kepada PENGGUGAT, secara tanggung renteng tunai dan sekaligus; 14. Bahwa guna menjamin dilaksanakannya pembayaran kewajiban PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT dan berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan (consevatoir beslag) terhadap obyek berupa 1 (satu) bidang tanah Bekas Hak Milik Adat, Persil Nomor 57, Kohir C.2336 seluas ±12.416 m2 (Lebih Kurang Dua Belas Ribu Empat Ratus Enam Belas Meterpersegi) dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli tertanggal 23 Desember 1989 Nomor 1437 / Cibitung / 1989 dibuat dihadapan H.M. lchsan Said, B.A., Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Cibitung terletak di Kelurahan Sarimukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:


- Utara

: Tanah milik Kumpul;

- Timur

: Tanah milik Haji Makmur;

- Selatan

: Tanah milik Saroh;

- Barat

: Tanah milik Haji Amin;

Terdaftar atas nama tergugat II; 15. Bahwa gugatan a quo diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan otentik maka sesuai Pasal 180 HIR maka PENGGUGAT mohon Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dilakukan, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi atau peninjuan kembali; 16. Bahwa apabila Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dan untuk mempertahankan agar putusan a quo tetap ditaati, maka Para TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per/hari. Berdasarkan hal - hal di atas, Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; 2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap PENGGUGAT; 3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar hutang pokok sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT; 4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar bunga atas hutang pokok sebesar Rp. 72.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT; 5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT; 6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (consevatoir beslag) terhadap obyek berupa 1 (satu) bidang tanah Bekas Hak Milik Adat, Persil Nomor 57, Kohir C.2336 seluas +12.416 m2 (Lebih Kurang Dua Belas Ribu Empat Ratus Enam Belas Meterpersegi) dengan bukti


kepemilikan Akta Jual Beli tertanggal 23 Desember 1989 Nomor 1437 / Cibitung / 1989 dibuat dihadapan H.M. Ichsan Said, B.A., Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Cibitung terletak di Kelurahan Sarimukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut: - Utara

: Tanah Kumpul;

- Timur

: Tanah milik Haji Mansur;

- Selatan

: Tanah milik Saroh;

- Barat

: Tanah milik Haji Amin;

Terdaftar atas nama tergugat II; 7. Menyatakan Putusan Serta Merta (uitvottrhaar bij voorraad) dilakukan meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi atau Peninjuan Kembali; 8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari Gugatan ini secara tanggung renteng; 9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per/hari sejak putusan a quo berkekuatan hukum tetap (incracht); ATAU Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex aequo et bono); Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : -------Jawaban Tergugat 1 tertanggal 1 Desember 2015 : DALAM KONPENSI : DALAM EKSEPSI EKSEPSI TENTANG ERROR INPERSONAM : 1.

Bahwa dalam Surat Gugatan yang dijadikan TERGUGAT II adalah Seseorang yang bernama H. CECEP BIN H. SARJA, lahir tanggal


24Junil978, dengan alamat di Kampung Cibuntu RT. 001 - RW. 004, Desa Cibuntu, Kecamataan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Bahwa pada alamat tersebut yang ada adalah H. CECEP SUPRIADI, SE lahir tanggal 24 Oktober 1978 (TIl No. 1 ). Dengan demikian jelaslah sudah bahwa PENGGUGAT salah menetapkan Orang sebagai TERGUGAT II dalam perkara ini. Oleh karena demikian, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard ), karena Error Inpersonam; EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TERLALU PREMATUR ; 2. Bahwa sesuai dengan Tanda Terima Laporan Polisi No. Pol. : LP. 1653/K/IX/2015/SPKT/Resta Bks Koto tertanggal 12 September 2015 TERGUGAT II (Til No. 2 /telah melaporkan TERGUGAT I terkait dengan pinjaman tersebut, karena telah memperdaya TERGUGAT II, dan telah membohongi TERGUGAT II; 3

Bahwa oleh karena ada perkara Pidana yang sedang berjalan terkait pinjaman dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, maka dengan demikian

jelaslah

sudah

terbukti

Gugatan

PENGGUGAT

terlalu

premature, karena harus menunggu putusan Pidana tentang adanya penipuan tersebut. Oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard ); DALAM POKOK PERKARA : 4. Bahwa TERGUGAT II mohon agar apa yang terurai pada bagian eksepsi secara mutatis- mutandis dianggap termasuk dalam pokok perkara ; 5. Bahwa TERGUGAT II menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas; 6. Bahwa butir 1, 2, 3 dan butir 5 Surat Gugatan PENGGUGAT harus ditolak, dengan alasan sebagai berikut: 6.1. Bahwa TERGUGAT II menolak kebenaran isi Akta Pengakuan Hutang tertanggal 14 Juli 2014; 6.2. Bahwa tidak ada penyerahan uang sebesar Rp. 1.200.000.000,(satu milyar dua ratus juta rupiah ) dari PENGGUGAT kepada


TERGUGAT I ketika di Kantor Notaris sesaat setelah penandatanganan ; 6.3 Bahwa TERGUGAT II curiga, karena tidak tertutup kemungkinan adanya persekongkolan jahat antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT untuk menguasai, memiliki asset milik TERGUGAT II dengan berkedok seolah-olah TERGUGAT I benar-benar berhutang kepada PENGGUGAT, padahal tidak.! Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata), sedangkan dalam kasus in-casu tidak ada itikad baik ; 6.4. Bahwa Konstatasi TERGUGAT II seperti tersebut diatas bukan tanpa alasan, melainkan didasarkan atas:Bahwa TERGUGAT I adalah Karyawan PENGGUGAT, alamat TERGUGAT I sama dengan

alamat

PENGGUGAT,

-andaikata

benar-

PENGGUGAT memberikan pinjaman kepada TERGUGAT I — quodn non— tentunya PENGGUGAT lebih tahu bagaimana keadaan, kondisi serta reputasi TERGUGAT I seperti apa, hanya

PENGGUGAT

yang

tahu,

-andaikata

benar—

PENGGUGAT memberikan pinjaman kepada TERGUGAT I sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)

kenapa

tidak

meminta

Jaminan

asset-asset

TERGUGAT I, sedangkan TERGUGAT II hanya penjamin, TERGUGAT II mau menjadi Penjamin karena ketika itu TERGUGAT I mengatakan hanya kurang lebih 2 (dua ) bulan saja TERGUGAT II jadi Penjamin, bila pinjaman TERGUGAT I dari Bank akan cair, hutang kepada PENGGUGAT akan dilunasi ; 6.4.1. Bahwa kecurigaan TERGUGAT II semakin bertambah dengan adanya kejadian sekarang ini, yakni Pihak PENGGUGAT TERGUGAT

tidak I,

ada

upaya

untuk

mencari

melainkan

selalu

mengejar-ngejar

TERGUGAT II, padahal tempat tinggalnya TERGUGAT I, atau alamatnya sama dengan PENGGUGAT; 6.4.2. Bahwa dalam pinjaman tersebut tidak ada asset milik TERGUGAT I yang dijadikan jaminan, jelas ini tidak masuk akal, memberikan pinjaman sebesar itu tidak


ada jaminan sama sekali dari TERGUGAT I adalah non sen 6.4.3. Bahwa tidak ada penyerahan uang sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT I saat itu, sesaat setelah

penandatangan

padahal

sesuai

PENGGUGAT

Akta

dengan

butir

2,

Pengakuan

dalil

Surat

dinyatakan

Hutang, Gugatan

:

"Bahwa

PENGGUGAT telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pinjaman kepada TERGUGAT I sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah )" sesaat setelah penandatanganan akta pengakuan hutang dihadapan Notaris Ade Yamin Syamsuddin, SH. MKn, padahal tidak ada penyerahan uang dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT I sesaat setelah penandatanganan akta pengakuan hutang tersebut ; 7. Bahwa butir 4 Surat Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan telah meminta kepada TERGUGAT I untuk segera menyelesaikan kewajiban

TERGUGAT

I

dikesampingkan,

karena

TERGUGAT

mensommeer

II

kepada

diragukan

PENGGUGAT,

kebenarannya,

harus

untuk

itu

kepada

PENGGUGAT

untuk

Gugatan

PENGGUGAT

harus

meneguhkan dalilnya tersebut; 8. Bahwa

butir

5,

6

Surat

dikesampingkan, karena yang berhutang pokok yakni, TERGUGAT I sendiri tidak pernah dimintakan pertanggungan jawabnya oleh PENGGUGAT, yang didesak-desak hanya TERGUGAT II, ada apa sebenarnya antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I (Janganjangan merupakan kelompoknya ), lebih lebih tempat tinggal TERGUGAT I sama dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT I merupakan Karyawan PENGGUGAT pula ; 9. Bahwa butir 7, dan 8 Surat Gugatan PENGGUGAT andaikata benar, TERGUGAT I telah memberikan 2 ( dua ) buah Bilyet Giro kosong, dengan alasan Saldo tidak cukup, maka PENGGUGAT dapat melaporkan TERGUGAT I kepada Pihak Kepolisian, dan


kenapa itu tidak dilakukan oleh PENGGUGAT, PENGGUGAT harus berusaha maksimal mendesak TERGUGAT I, karena TERGUGAT I ada assetnya berupa tanah dan Rumah ; 10. Bahwa butir 9,10,11,13, Surat Gugatan PENGGUGAT harus ditolak,

karena

TERGUGAT

II

menyangsikan/meragukan

kebenaran hutang piutang TERGUGAT I dengan PENGGUGAT, karena

yang

TERGUGAT

penandatanganan

akta,

II

tidak

ketahui

ada

sesaat

penyerahan

setelah

uang

dari

PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, dan selain itu PENGGUGAT juga tidak berusaha untuk mengejar TERGUGAT I, paling tidak assetnya TERGUGAT I nyata ada, berupa tanah dan rumah, kenapa asset TERGUGAT I tidak diminta agar diletakkan "Sita Jaminan", Justru asset TERGUGAT II yang diincar ; 11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, tidak tertutup kemungkinan bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I hanya pura-pura saja, bahwa TERGUGAT I berhutang kepada PENGGUGAT,

akta

pengakuan

hutang

yang

dibuat

antara

PENGGUGAT dengan TERGUGAT I adalah merupakan sasaran antara, sedangkan sasaran sesungguhnya adalah asset milik TERGUGAT II; DALAM REKONPENSI : 12. Bahwa TERGUGAT II Konpensi/PENGGUGAT Rekonpesi mohon agar apa yang terurai dalam Konpensi secara mutatis-mutandis termasuk dalam Rekonpensi ini; 13. Bahwa TERGUGAT II Konpensi/PENGGUGAT Rekonpensi menolak seluruh

dalil-dalil

Gugatan

PENGGUGAT

Konpensi/TERGUGAT

Rekonpensi, kecuali yang diakui secara tegas; 14. Bahwa TERGUGAT II Konpensi/PENGGUGAT Rekonpensi menolak kebenaran akta pengakuan hutang antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT Konpensi/TERGUGAT Rekonpensi, dengan alasan: 1. TERGUGAT

I

Karyawan

PENGGUGAT

Konpensi/TERGUGAT

Rekonpensi, alamat TERGUGAT I sama dengan alamat PENGGUGAT Konpensi/TERGUGAT Rekonpensi;


2. Tidak ada penyerahan uang dari PENGGUGAT Konpensi/TERGUGAT Rekonpensi kepada TERGUGAT I sesaat setelah akta pengakuan hutang ditanda-tangani; 3. Tidak ada asset TERGUGAT I yang dijadikan jaminan hutang kepada PENGGUGAT Konpensi/TERGUGAT Rekonpensi, bahkan sampai Gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT Konpensi/TERGUGAT Rekonpensi,

tidak

ada

upaya

TERGUGAT

Rekonpensi

untuk

dari

PENGGUGAT

menguasai

asset-

Konpensi/ asset

milik

TERGUGAT I, buktinya dalam Gugatan in-casu hanya asset milik TERGUGAT II Konpensi/PENGGUGAT Rekonpensi yang dimohonkan sita jaminan, sedangkan asset milik TERGUGAT I tidak disinggungsinggung, apalagi dimohon sita jaminan ; 4. Oleh karena itu, TERGUGAT II Konpensi/PENGGUGAT Rekonpensi merasa curiga, bahwa ini semua memang sudah rekayasa antara TERGUGAT

I

dengan

PENGGUGAT

Konpensi/TERGUGAT

Rekonpensi, yang hendak menguasai asset milik TERGUGAT II Konpensi/PENGGUGAT Rekonpensi, dengan cara seperti itu ; 15. Bahwa

andaikata

benar

PENGGUGAT

Konpensi/TERGUGAT

Rekonpensi memberikan pinjaman kepada TERGUGAT I —quod non— tokh, PENGGUGAT tidak melakukan penilaian sebagai berikut: 1. Character (watak kepribadian ); 2. Capital ( modal); 3. Colleteral (Jaminan/agunan ) ; 4. Capacity (kemampuan ); 5. Conditions of economic (kondisi ekonomi); 16. Bahwa andaikata benar PENGGUGAT Konpensi/TERGUGAT Rekonpensi

memberikan

pinjaman

kepada

TERGUGAT

I

sebesar Rp. 1.200.000.00,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) --quod

non—

dengan

pinjaman

sebesar

itu

tidak

memakai/meminta jaminan asset milik TERGUGAT I sendiri rasanya tidak masuk akal alias tidak logis. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika TERGUGAT It Konpensi/PENGGUGAT Rekonpensi menganggap bahwa itu hanya rekayasa, untuk bagaimana caranya memiliki,

dan

menguasai

asset

milik

TERGUGAT

II


Konpensi/PENGGUGAT

Rekonpensi,

--PENGGUGAT

Konpensi/TERGUGAT Rekonpensi dan TERGUGAT I telah bekerjasama untuk merugikan TERGUGAT I Konpensi/PENGGUGAT Rekonpensi, dengan cara mereka membuat seolah-olah ada hutang piutang antara mereka berdua, dan TERGUGAT I Konpensi/PENGGUGAT Rekonpensi telah masuk terjebak dalam perangkap mereka ;

17. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata menyatakan : " Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan

dengan

kekhilafan,

atau

diperolehnya

dengan

paksaan atau penipuan";

18. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut diatas, jelaslah sudah bahwa TERGUGAT II Konpensi/PENGGUGAT Rekonpensi telah tertipu oleh TERGUGAT I, yang telah bersekongkol

dengan

PENGGUGAT

Rekonpensi,

untuk

memiliki

Konpensi/TERGUGAT

asset

TERGUGAT

II

Konpensi/PENGGUGAT Rekonpensi dengan cara seolah- olah ada

hutang

PENGGUGAT

piutang

antara

TERGUGAT

Konpensi/TERGUGAT

I

dengan

Rekonpensi

dan

TERGUGAT II Konpensi/PENGGUGAT Rekonpensi terpedaya oleh TERGUGAT I telah masuk dalam perangkap mereka, mau saja dijadikan sebagai Penjamin, padahal kini, hutang piutang antara mereka sangat diragukan kebenarannya;

19. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1328 KUHPerdata yang menyatakan : "Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu- muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan

nyata bahwa pihak

yang

lain tidak telah

membuat

perikatan itu jika tidak dilakukan tipu-muslihat tersebut";

20. Bahwa tipu muslihat itu kini, semakin jelas terlihat, antara lain :


1. TERGUGAT I adalah Karyawan PENGGUGAT Konpensi/TERGUGAT Rekonpensi, dan alamat TERGUGAT I sama dengan alamat PENGGUGAT Konpensi/TERGUGAT Rekonpensi; 2. Character

(watak,

kepribadian)

TERGUGAT

I,

PENGGUGAT

Konpensi/TERGUGAT Rekonpensi lebih mengetahuinya dibanding dengan TERGUGAT II Konpensi/PENGGUGAT Rekonpensi; 3. Colleteral (jaminan/agunan) dari TERGUGAT I sendiri tidak ada, untuk pinjaman sebesar itu sungguh tidak masuk akal, padahal TERGUGAT I memiliki asset berupa tanah dan Rumah, ini tidak disentuh oleh PENGGUGAT Konpensi/TERGUGAT Rekonpensi -ada a pa— ????? ; 4. Capacity

(kemampuan)

TERGUGAT

I,

PENGGUGAT

Konpensi/TERGUGAT Rekonpensi sudah tahu seperti apa; 5. Conditions of economic (kondisi ekonomi) TERGUGAT I, sudah mengetahuinya. Untuk itu TERGUGAT II Konpensi telah melaporkan TERGUGAT I ke POLRES Kab. Bekasi, dengan sangkaan Penipuan (TIl No. 2); 6. Kini, dalam perkara in-casu TERGUGAT I tidak pernah muncul sama sekali, ada apa sebenarnya ...????, bukan tidak mungkin ini bagian dari sekenario mereka berdua yang ingin menguasai asset milik TERGUGAT II Konpensi/PENGGUGAT Rekonpensi dengan cara seperti itu ; 7. Bahwa hal tersebut, dapat dibuktikan, dengan kenapa PENGGUGAT Konpensi/TERGUGAT Rekonpensi tidak memohon agar asset milik TERGUGAT I diletakkan sita jaminan, dan tidak berusaha mencari keberadaan dimana TERGUGAT I, lebih-lebih TERGUGAT I telah menerbitkan Giro bilyet kosong , kenapa tidak ada tindakan sama sekali dari PENGGUGAT Konpensi/TERGUGAT Rekonpensi ; 21. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka jelaslah sudah bahwa hutang piutang antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT Konpensi/TERGUGAT Rekonpensi selain hanyalah rekayasa saja, untuk mendapatkan asset milik TERGUGAT II Konpensi/PENGGUGAT


Rekonpensi, juga telah menipu TERGUGAT II Konpensi/PENGGUGAT Rekonpensi; 22. Bahwa oleh karena demikian, maka cukup alasan bagi TERGUGAT II Konpensi/PENGGUGAT Rekonpensi untuk memohon pembatalan atas Pengakuan Hutang No. 04 tanggal 14 Juli 2014, yang dituangkan dalam akta Notaris Ade Yasmin Syamsuddin, SH, MKn, yang inti isinya pengakuan hutang antara TERGUGAT I sebagai pihak yang berhutang dengan Pihak PENGGUGAT Konpensi/TERGUGAT Rekonpensi yang menghutangkan,

dan

TERGUGAT

II

Konpensi/PENGGUGAT

Rekonpensi selaku Penjamin;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka TERGUGAT II Konpensi/PENGGUGAT Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi memutuskan :

DALAM KONPENSI : DALAM EKSEPSI : 1. Menerima

dan

mengabulkan

Eksepsi

TERGUGAT

II

Konpensi

/PENGGUGAT Rekonpensi; 2. Menyatakan

bahwa

Gugatan

PENGGUGAT

Konpensi/TERGUGAT

Rekonpensi tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard ); DALAM POKOK PERKARA : -

Menolak Gugatan PEGGUGAT Konpensi/TERGUGAT Rekonpensi untuk seluruhnya,

atau

menyatakan

Konpensi/TERGUGAT

bahwa

Rekonpensi

tidak

Gugatan dapat

PENGGUGAT diterima

(niet

onvankelijke verklaard ); DALAM REKONPENSI : 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi TERGUGAT II Konpensi/PENGGUGAT Rekonpensi seluruhnya; 2. Menyatakan batal atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa "Akta pengakuan hutang" No.04 tertanggal 14 Juli 2014 tidak mempunyai kekuatan berlaku;


3. Menghukum

PENGGUGAT

Konpensi/TERGUGAT

Rekonpensi

untuk membayar biaya perkara; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya ("ex aequo et bono").

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Maret 2016 Nomor 407/Pdt.G/ 2015/PN .Bks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI Menolak eksepsi tergugat II; DALAM POKOK PERKARA Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya; DALAM REKONPENSI Menolak gugatan penggugat rekonpensi seluruhnya; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI Menghukum Rekonpensi

Penggugat

konpensi/

Tergugat

dalam

untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

1.181.000,- (Satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah). Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permohonan banding Nomor : 407/PDT.G/2015/PN Bks yang dibuat oleh Bebet Ubaedilah Affandi, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat

telah menyatakan banding terhadap putusan

Pengadilan Negeri Bekasi

tanggal 22 Maret 2016 Nomor 407/Pdt.G/

2015/PN .Bks, dan telah diberitahukan kepada : - Terbanding I semula Tergugat I dalam konpensi pada tanggal 13 April 2016. - Terbanding II semula Tergugat II dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi,pada tanggal 18 April 2016. Menimbang, bahwa Pembanding, semula Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Juli 2016 yang diterima di Kepanitera Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 1 Juli 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada :


- Terbanding I semula Tergugat I dalam konpensi,

dan Terbanding II

semula tergugat II dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi masingmasing pada tanggal 19 Juli 2016. Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Agustus 2016 yang diterima di Kepanitera Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 11 Agustus 2016, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada : Kuasa Pembanding, semula Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi, pada tanggal 24 Agustus 2016. Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bekasi masing-masing pada tanggal 13, 18 April 2016, telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding, semula Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Juli 2016 yang diterima di Kepanitera Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 1 Juli 2016 yang pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut : Bahwa secara jelas dan nyata, Pengadilan Negeri Bekasi dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding ini telah tidak benar, keliru, tidak beralasan dan tidak beradasar hukum serta tidak menerapkan hukum dan atau tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya . Bahwa Akta Pengakuan Hutang Nomor 04 Tanggal 14 Juli 2014, Bukti P - 7 berupa Surat Keterangan Penolakan Tanggal 31 Juli 2015 yang diterbitkan PT. Bank Tabungan Negara, Tbk, Bukti P - 8 berupa Surat Keterangan Penolakan Tanggal 31 Juli 2015 yang diterbitkan


PT. Bank Tabungan Negara, Tbk, Bukti P - 9 berupa Surat Somasi 06-12 / SS - ARPM / VI / 2015 Tanggal 24 Juni 2015, Bukti P - 10 berupa Hasil Keputusan Pertemuan Tanggal 30 Juni 2015 maka Terbanding I, semula Tergugat I dan Terbanding II,semula Tergugat II telah wanprestasi terhadap Pembanding, semula Penggugat karena tidak melakukan pembayaran hutangnya sebesar Rp. 1.200.000.000,-

(satu

milyar

dua

ratus

juta

rupiah)

kepada

Pembanding, semula Penggugat sehingga Terbanding I, semula Tergugat I dan Terbanding II, semula Tergugat II sebagai penjamin wajib membayar dwangsom agar melaksanakan putusan perkara a quo. Bahwa

kebenaran

dan

menegakkan

keadilan

bagi

hak-hak

Pembanding, semula Penggugat sehingga Terbanding I, semula Tergugat I bersama Terbanding II, semula Tergugat II dihukum untuk membayar hutangnya sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) kepada Pembanding semula Penggugat dan Pembanding, semula Penggugat. sebagai pihak pencari keadilan berharap Mulia Majelis Hakim Tinggi dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Pembanding,semula Penggugat Dan mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini pada pokoknya : -

Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;

-

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 22 Maret 2016 Nomor 407/Pdt.G/2015/PN.Bks. dengan mengadili sendiri, serta

-

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya .

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) .

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding II, semula Tergugat II, mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Agustus 2016 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 11 Agustus 2016 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :


Bahwa Memori banding yang sekarang ini diajukan oleh Pembanding hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan saja dari apa yang sudah pernah dikemukakan oleh Pembanding, semula Penggugat pada saat persidangan perkara ini di Pengadilan Negeri Bekasi dan semuanya telah dipertimbangkan secara tepat, benar, cermat, adil dan berdasar hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi.

Bahwa mengenai dasar dan alasan keberatan-keberatan banding dari Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi, yang keliru, tidak benar dan tidak berdasar hukum adalah :

Bahwa seluruh saksi yang dihadirkan dalam persidangan menyatakan, PEMBANDING

tidak

pernah

menyerahkan

uang

sebesar

Rp.1.200.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada TERBANDING I;

Bahwa terungkap fakta, saksi BUDI APRI LISTIYONO memberikan keterangan di persidangan menyatakan, sebelum membuat Akta Pengakuan Hutang TERBANDING I diintimidasi oleh banyak orang termasuk oleh PEMBANDING, sehingga TERBANDING I merasa tertekan dan membuat pengakuan hutang Dan mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya : -

Menerima permohonan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding.

-

Menguatkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Bekasi

Nomor

407Pdt.G/2015/PN.Bks. Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan a quo, seluruh alasan - alasan keberatan baik yang dimuat dalam memori

banding

dari

Pembanding

semula

Penggugat

dalam

konpensi/Tergugat dalam rekonpensi dan kontra memori banding dari Terbanding II, semula Tergugat II/Penggugat dalam Rekonpensi dianggap telah termaktub pula dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan ; Menimbang, bahwa setelah membaca dan memepelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal

22 Maret 2016 Nomor

407/Pdt.G/2015/PN.Bks.

Pembanding,

memori

banding

dari

semula


Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ; Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan Pembanding, semula Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal

22 Maret 2016 Nomor

407/Pdt.G/2015/PN.Bks. beralasan hukum untuk dikuatkan ; Menimbang,

bahwa

oleh

karena

putusan

tingkat

pertama

dikuatkan sehingga Pembanding, semula Penggugat dalam konpensi/ Tergugat dalam rekonpensi berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ; Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan banding dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan ;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding, semula Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi tersebut

-

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 22 Maret 2016 Nomor 407/Pdt.G/2015/PN.Bks.. yang dimohonkan banding;

Menghukum

Pembanding,

semula

Penggugat

dalam

konpensi/

Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; ------------------

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017


oleh kami, LEONARDUS BUTAR BUTAR, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, I NYOMAN DIKA, S.H., M.H. dan AMRIDDIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 554/PEN/PDT/2016/PT.BDG. tanggal 29 Nopember 2016, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ny.Deni Setiani, S.H.. Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasa Hukumnya ,-

Hakim Anggota, Ttd

I NYOMAN DIKA, S.H., M.H.

Hakim Ketua, Ttd

LEONARDUS BUTAR BUTAR, S.H., M.H

Ttd AMRIDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti, Ttd Ny. Deni Setiani, S.H.

Perincian Biaya Perkara : - Materai Putusan Rp. 6.000,00,- Redaksi /putusan Rp. 5.000,00,- Pemberkasan Rp. 139.000,00,==========================================================+ Jumlah ………………………….. Rp.150.000,00,(Seratus lima puluh ribu rupiah)


PT.BDG

Recommend Documents