PT.BDG

PUTUSAN

Nomor 291/PDT/2016/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan

mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

TOKOYASU HAMANO., Warga Negara Jepang, Laki-laki, 50 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta,

beralamat di

Chibashi Wakabaku Sihshirodai Kita 2 Chome 21-11 ; dan

sekarang bertempat tinggal di Apartemen Soekarno Hatta Lantai 6 Unit 61 Jalan Soekarno Hatta No.2 Kota Malang dalam

hal

ini

memberikan

kuasa

kepada

Gunadi

Handoko,SH.,M.M.,M.Hum,, Paulus Sungkono,SH., Edwin

Krisnawanto,SH., Advokat, Bakhtiar Panji Taufiq Ulung,SH.,

Advokat/Konsultan Hukum pada Law Firm Gunadi Handoko & Partners, beralamat kantor di Ruko Semeru Jalan Semeru 21 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2016,

selanjutnya disebut sebagai :

PEMBANDING semula PENGGUGAT ; L a w a n:

DINI RAMAYANTI,

umur 30 tahun, beralamat di Karajan Timur RT/RW

004/002,

Desa

Amansari,Kecamatan

Kabupaten Karawang,

,

Rengasdengklok,

selanjutnya disebut sebagai :

TERBANDING semula TERGUGAT ; Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Setelah membaca gugatan Pembanding semula Penggugat tertanggal 26

Oktober 2015 yang diteima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang

pada

tanggal

27

Oktober

2015

dibawah

register

perkara

Putusan Nomor 291/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 1 dari 12

No.72/Pdt.G/2015/PN.Kwg dan telah diadakan perubahan gugatan pada tanggal 16 Desember 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Bekasi pada tanggal 25 Agustus 2004 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan

Nomor: 01/A/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 25 Agustus 2004;

2. Bahwa sejak perkawinan terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah hidup

sebagai sepasang suami istri yang baik serta hidup serumah di Chiba-shi Wakabaku Shishirodai Kita 2 Chome 21 - 11 di Jepang. ;

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, antara Penggugat dengan

Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu sebagai berikut:

a. Anak Pertama yang bernama ASUKA, berjenis kelamin Laki - Laki, yang

lahir di Bekasi, pada tanggal 08 Juni 2006, sebagaimana tercatat dalam

Kartu Keluarga Jepang Nomor Penerbitan 00027422 - 20150924 -

21040201, yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Mihama, Kota Chiba Jepang;

b. Anak Kedua yang bernama HARUKA, berjenis kelamin Perempuan,

yang lahir di Distric Chou, Kota Chiba, pada tanggal 24 Pebruari 2008, sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga Jepang Nomor Penerbitan

00027422 - 20150924 - 21040201, yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Mihama, Kota Chiba - Jepang;

4. Bahwa Penggugat bekerja di Indonesia mulai tahun 1997, dan terakhir

berkerja di Kab. Pasuruan - Jawa Timur sejak tahun 2010 hingga sekarang sebagai Production Direktur di PT R1K10 INDONESIA. Dan Penggugat

setiap 1 (satu) bulan sekali pulang ke Jepang untuk bertemu dengan Tergugat dan Keluarga Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan

Tergugat berjalan harmonis, namun pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dijalani hingga akhir tahun 2009, mulailah terjadi perselisihan

dan pertengkaran secara terus menerus. Karena adanya perbedaan pendapat dalam pola berpikir, budaya, pola mengasuh dan mendidik anak antara Penggugat dan Tergugat. ;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada pertengahan

2010 Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dengan Tergugat dan puncaknya pada akhir tahun 2012 Tergugat pergi tanpa ijin Penggugat

pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Krajan Timur Putusan Nomor 291/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 2 dari 12

RT/RW 004/002. Desa Amansari. Kecamatan Rengasdengklok. Kabupaten Karawang. Jawa Barat. Indonesia;

7. Bahwa Penggugat sudah berupaya menyelesaikan masalah rumah tangga

dengan baik, tetapi tidak mendapat respon dan jalan keluar yang terbaik dari Tergugat, sehingga pada akhirnya kehidupan rumah tangga antara

Penggugat dan Tergugat tidak sesuai lagi dengan tujuan yaitu terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

8. Bahwa dengan demikian, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sudah tidak harmonis sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang

Perkawinan. Penggugat telah mencoba berulangkali menyelamatkan bahtera rumah tangga, namun

tidak pernah mendapatkan jalan keluarnya.

Penggugat sendiri tidak ingin tertekan perasaan berkepanjangan dan persoalan rumah tangga perkawinan belum ada ujung penyelesaiannya, sehingga Penggugat berkesimpulan, perceraian adalah satu-satunya jalan untuk keluar dari kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut turut, mengacu pada

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka patut dan wajar menurut hukum menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor Ol/A/2004, diterbitkan tanggal 25 Agustus 2004, Putus karena PERCERAIAN;

10. Bahwa oleh karena perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT

putus karena perceraian maka mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karawang untuk mengirimkan turunan Putusan ini yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar buku register perceraian yang berlaku. ;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan tersebut di atas, mohon agar

Pengadilan Negeri Karawang berkenan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;


2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang

dilangsungkan di Bekasi, pada tanggal 25 Agustus 2004, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Ol/A/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 25 Agustus 2004, putus karena perceraian;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karawang untuk mengirimkan salinan resmi Putusan perkara ini yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan serta membuat Akta Perceraiannya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Atau :

perkara ini. ;

Jika Pengadilan Negeri Karawang berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku [ex aequo et bono).

Menimbang. Bahwa telah membaca perubahan gugatan tertanggal 16

Desember 2015 sebagai berikut: POSITA GUGATAN :

Dalam posita gugatan PENGGUGAT, setelah poin - 9 ditambah poin berikutnya sebagai berikut:

10. Bahwa pasca perceraian, PENGGUGAT khawatir apabila kedua anaknya yang bernama ASUKA dan HARUKA (terlebih lagi anak kedua/ HARUKA

yang saat ini hidup bersama dengan TERGUGAT) tidak terjamin kebutuhan

hidup dan pendidikannya secara layak. Mengingat Tergugat tidak bekerja, sehingga biaya pendidikan dan hidup anak tiap bulan yang diberikan oleh PENGGUGAT dialokasikan untuk kebutuhan lain;

11. Bahwa PENGGUGAT bertujuan agar pendidikan kedua anaknya ASUKA dan HARUKA mendapat standart pendidikan yang baik dan tinggi, untuk itu PENGGUGAT mensekolahkan anak pertama/ASUKA di Jepang dan

berencana mensekolahkan anak kedua/ HARUKA ke sekolah Internasional

di Jakarta atau Surabaya, maka atas alasan tersebut patut apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang menyatakan kekuasaan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat;

Bahwa selanjutnya posita angka-10 diubah kedudukannya menjadi angka-12 PETITUM GUGATAN

Dalam petitum gugatan PENGGUGAT, setelah poin - 2 ditambah poin berikutnya sebagai berikut:


3. Menyatakan kekuasaan hak asuh anak yang bernama ASUKA dan HARUKA jatuh pada PENGGUGAT;

4. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan anak yang bernama HARUKA dalam kekuasaan PENGGUGAT;

Bahwa selanjutnya petitum angka - 3 dan 4 diubah kedudukannya berurutan menjadi angka - 5 dan 6.

Demikian perubahan gugatan ini kami ajukan, atas perhatian dan perkenannya kami haturkan terimakasih.

Setelah membaca jawaban Terbanding semula Tergugat tertanggal 22

Desember 2015 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenaranya ;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada Posita 10 (Perubahan gugatan) , " Bahwa apa bila kedua anaknya ASUKA

dan HARUKA (terlebih lagi anak kedua/HARUKA yang saat ini hidup dengan Tergugat ) tidak terjamin kehidupannya secara layak .Mengingat Tergugat

tidak bekerja " Hal tersebut sangat berlebihan akan kehawatiran yang

cenderung telah berprasangka buruk , Tergugat meskipun tidak bekerja

namun tetap bertekad akan berusaha dan memiliki komitmen serta optimis

akan mampu membesarkan, memelihara dan mendidik kedua anak kandung dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat khususnya anak kedua(HARUKA) yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat hingga

ia dewasa agar menjadi manusia yang berguna bagi Tuhan dan sesama, maka dalil gugatan Penggugat tersebut harus ditolak, karena sesulit apapun Tergugat hidup ditengah-tangah keluarga besar Tergugat sehingga mereka

tidak akan membiarkan anak Tergugat tersebut mengalami keterpurukan hidupnya atau tidak memiliki masa depan yang baik;

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada Posita 11 (Perubahan gugatan), " Bahwa agar kedua anaknya mendapat

Standard pendidikan yang baik Penggugat akan mensekolahkan anak pertama/ASUKA

ke

Jepang

dan

berencana

mensekolahkan

anak

kedua/HARUKA ke sekolah Internasional di Jakarta atau Surabaya, maka

atas alasan itu patut Majelis Hakim menyatakan kekuasaan Hak Asuh anak jatuh kepada Pengugat • Dalil tersebut menunjukan prestisius Penggugat

yang berasumsi bahwa kwalitas pendidikan hanya bisa dicapai pada sekolahsekolah yang bertaraf internasional dengan lebih mengedepankan

hal-hal yang bersifat materialistis, Penggugat tidak menyadari bahwa Putusan Nomor 291/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 5 dari 12

terhadap psikologi anak-anak yang masih kecil tidak semata-mata harus

pendekatan dengan disiplin belajar yang berlebihan dengan cara-cara pemaksaan untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri tanpa mempertimbangkan aspek-aspek keseimbangan pendekatan dengan cinta

dan kasih sayang terhadap anak, hal tersebut dihawatirkan nantinya akan membentuk kepribadian anak yang bersifat congak, sombong, individual dan tidak ada rasa saling menghargai, menghormati baik kepada keluarga

maupun lingkungan social dimana anak tersebut dibesarkan, yang akhir

akan menuai kehancuran bagi masa depan anak itu sendiri, maka dalil Penggugat tersebut harus ditolak, Hak Asuh terhadap anak Pertama (ASUKA) yang saat ini berada dalam kekuasaan Penggugat boleh jatuh

ditangan Penggugat sedangkan untuk anak kedua (HARUKA) yang saat ini

berada dalam kekuasaan Tergugat, dimana secara emosi anak tersebut

sudah lebih dekat pada Tergugat selaku ibu kandungnya, maka tetap jatuh ditangan Tergugat;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil pada Posita 12 (Perubahan gugatan), " bahwa menyampaikan turunan Putusan yang telah berkeuatan

Hukum Tetap kepada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi " Oleh karena berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan " Perceraian wajib

dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat

60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap "...... Jo. Pasal 75 Ayat (1)

Peraturan Presiden Republik Indonesia (PPRI) No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil "

Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya Perceraian ", maka berdasarkan dalil

Penggugat tersebut harus ditolak, sebab akan mempersulit Tergugat untuk

mengajukan Pencatatan dan penerbitan Akta Perceraian bagi Tergugat, sehingga harus disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang oleh yang bersangkutan;

5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena

perceraian sedangkan hak asuh dari anak kedua (HARUKA) jatuh ditangan Tergugat, maka sudah sepantasnya Penggugat harus dihukum agar memberikan nafkah untuk biaya pemeliharaan terhadap anak tersebut setiap bulannya hingga ia dinyatakan dewasa menurut hukum ;


Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, mohon kiranya kepada

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan, dengan Amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk sebagian ;

2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang

dilangsungkan di Bekasi pada tanggal 25 Agustus 2004, berdasarkan Kutipan Akta perkawinan Nomor :01/A/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 25 Agustus 2004, putus karena perceraian ;

3. Menyatakan Kekuasan Hak Asuh terhadap anak yang masih berusia

dibawah umur hasil dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yaitu :

3.1. ASUKA, Laki-laki, Lahir di Bekasi pada tanggal 8 Juni 2004; Jatuh ketangan PENGGUGAT, dengan ketentuan TERGUGAT boleh setiap

saat bertemu dan atau berkomunikasi baik via telepon maupun secara langsung dengan anak TERGUGAT tersebut demikian sebaliknya

anak tersebut terhadap TERGUGAT tanpa harus dibatasi oleh siapapun ;

3.2. HARUKA, Perempuan, Lahir di Distric Chou, Kota Chiba pada tanggal

24 Februari 2008, Jatuh ketangan TERGUGAT, dengan ketentuan PENGGUGAT boleh setiap saat bertemu dan atau berkomunikasi baik

via telepon maupun secara langsung dengan anak tersebut demikian

sebaliknya anak tersebut terhadap PENGGUGAT tanpa harus dibatasi oleh siapapun;

4. Menghukum

PENGGUGAT

agar

memberikan

nafkah

untuk

biaya

pemeliharaan terhadap HARUKA hingga ia dinyatakan dewasa menurut hukum yang sesuai dengan kebutuhan saat i n i , yaitu : sebesar Rp.

5.000.000,-( Lima juta Rupiah) setiap bulannya, akan tetapi nilai nominal tersebut sewaktu-waktu dapat berubah dengan mengikuti perkembangan kebutuhan dari anak tersebut yang semakin besar semakin meningkat mengikuti perkembangan Standard biaya kebutuhan hidup minimal maupun biaya pendidikan yang layak bagi anak tersebut;

5. Memerintahkan kepada PARA PIHAK dalam tenggang waktu 60 hari sejak

perkara ini telah berkekuatan hukum tetap agar menyampaikan Salinan

Putusan Perceraian ini kepada : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang , guna dicatat pada buku yang tersedia untuk itu dan sekaligus untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraiannya ;


6. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Jika Pengadilan Negeri Karawang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang

tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal

3 Maret 2016 Nomor : 72/Pdt.G/2015/PN.KRW yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang

dilangsungkan di Bekasi pada tanggal 25 Agustus 2004 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01/A/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 25 Agusus 2004, putus karena perceraian ;

3. Menetapkan hak asuh anak bernama ASUKA HAMANO, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 8 juni 2006 ada pada Penggugat sedangkan HARUKA

HAMANO, perempuan, lahir di Distrik Chiba-Jepang tanggal 24 Pebruari 2008 ada pada Tergugat ;

4. Memerintahkan kepada para pihak agar melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari, sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini telah mmperoleh kekuatan hukum tetap ;

5. Menetapkan

agar

Penggugat

memberikan

nafkah

untuk

biaya

pemeliharaan anak bernama HARUKA HAMANO sebesar Rp.5.000.000,(lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.501.000.- (lima ratus seribu rupiah) ;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Setelah membaca akta pernyataan permohonan Banding yang dibuat

oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 16 Maret 2016 yang menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah

mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Karawang tanggal 3 Maret 2016 Nomor: 72/Pdt.G/2015/PN.Kwg untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang

dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karawang yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 April 2016 permohonan banding tersebut telah


diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula

Penggugat tertanggal 30 Maret 2016 yang disertai dengan foto copy bukti surat

yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya selanjutnya dijadikan bukti surat dan diberi tanda P-26 dan P-27, dan memori banding tersebut telah

diterima di Panitera Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 30 Maret 2016 untuk disampaikan kepada mereka ;

Membaca risalah pemberitahuan berkas perkara (inzake) Nomor :

72/Pdt.G/2015/PN.KRW yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan

Negeri Karawang telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 25 April 2016 dan pihak

Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 April 2016, agar mereka datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang untuk mempelajari berkas

perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa-Barat di Bandung ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula

Penggugat diajukan

dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya

dalam memori bandingnya pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan keberatan terhadap pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat pertama pada pokoknya mengenai :

Keberatan Kesatu : Majelis Hakim Judex Factie berat sebelah dalam

mempertimbangkan fakta-fakta hukum terkait penentuan hak asuh anak HARUKA HAMANO ;

Keberatan Kedua : Majelis Hakim Judex Factie dalam menentukan besaran nominal nafkah biaya

pemeliharaan anak bernama HARUKA HAMANO

sebesar Rp.5.000.000.,- (lima juta rupiah) didasarkan pertimbangan yang kurang lengkap (Onvaldoen de gemotiveerd) dan berat sebelah selengkapnya alasan-alasan

keberatan

dalam

memori

banding

Pembanding

semula

Penggugat tersebut sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tanggal 30 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam perkara ini

tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sehingga tidak ada tanggapan Putusan Nomor 291/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 9 dari 12

perihal memori banding Pembanding oleh pihak Terbanding semula Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari

Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya tersebut, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Kesatu yang menyatakan

bahwa Judex Factie berat sebelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum terkait penentuan hak asuh anak HARUKA HAMANO, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar,

lagi pula pada kenyataannya anak kedua HARUKA HAMANO selama ini sudah

di sekolahkan di Sekolah Negeri dan dalam asuhan ibunya (Terbanding semula

Tergugat), sehingga fakta tersebut diatas bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.126 K/PDT/2001 tanggal 28 Agustus 2003 oleh

karena berdasarkan bukti P-3 dan P-5 HARUKA HAMANO yang lahir pada tanggal 24 Pebruari 2008 masih di bawah umur, sehingga sudah tepat untuk pemeliharaan anak tersebut diserahkan kepada ibunya (Terbanding), apalagi

terhadap anak pertama dalam perkawinan para pihak ASUKO HAMANO Hak Asuhnya telah diberikan kepada Pembanding semula Penggugat, dengan

demikian maka alasa-alasan keberatan Pembanding semula Penggugat dalam

memori bandingnya tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Kedua yang menyatakan

bahwa Majelis Hakim Judex Factie dalam menentukan besaran nominal nafkah

biaya pemeliharaan anak bernama HARUKA HAMANO sebesar Rp.5.000.000,(lima juta rupiah) didasarkan pertimbangan yang kurang lengkap (Onvaldoen de gemativeerg) dan berat sebelah, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa

pertimbangan Hukum Hakim Tingkat pertama dalam hal ini sudah tepat dan

benar, oleh karena mengenai penentuan besarnya nafkah untuk pemeliharaan terhadap anak bernama HARUKA HAMANO sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa terutama untuk biaya

pendidikan, kesehatan dalam pemeliharaan anak tersebut dengan nilai sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut sudah sangat memadai dan wajar

dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat, dengan demikian maka keberatan pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tersebut

tidak beralasan untuk dikabulkan dan harus dikesampingkan demkian pula lampiran bukti P-26 dan P-27 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;


Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti

serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi

putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 3 Maret 2016 Nomor : 72/Pdt.G/2015/PN.KWG,dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan

seksama memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu

dipertimbangkan lebih lanjut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan

putusan

Hakim

Tingkat

pertama,

oleh

karena

dalam

pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam

putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan dan tingkat banding ; Menimbang,

bahwa

dengan

demikian

maka

pertimbangan-

pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan

sebagai dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam

mengadili perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri

Karawang tanggal 3 Maret 2016 Nomor : 72/Pdt.G/2015/PN.KWG dapat dipertahankan dalam tingkat banding, dan oleh karenanya harus dikuatkan ; Menimbang,

bahwa

oleh

karena

pihak

Pembanding

semula

Penggugat dipihak yang dikalahkan, baik dalam tingkat pertama maupun dalam

tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat , Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang

banding dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait : MENGADILI :

 Menerima

Penggugat ;

permohonan

banding

dari

Pembanding

semula

 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang, tanggal Maret 2016,

Nomor

banding tersebut ;

3

72/Pdt.G/2015/PN.Kwg., yang dimohonkan

 Menghukum Pembanding semula Penggugat

untuk membayar

biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan dan di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah

diputus

dalam

rapat

musyawarah

majelis

hakim

Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu, tanggal 27 – JULI - 2016 oleh


Kami : MUCHTADI RIVAIE., S.H.,M.H. , Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan H.SULAIMAN, S.H.,M.H. dan SIR JOHAN.,

SH.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari

Selasa

tanggal

9 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua Majelis

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu YANA HEDIYANA, S.H.,

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

SULAIMAN, S.H.,M.H.

MUCHTADI RIVAIE., S.H.,M.H.

Ttd SIR JOHAN., SH.M.H.

PANITERA PENGGANTI, Ttd

YANA HEDIYANA. S.H. Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai ..............…………… Rp. 6.000,2. Biaya Redaksi putusan ………… Rp. 5.000,3. Biaya Pemberkasan …………. Rp. 139.000,J u m l a h …………………………. Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)


PT.BDG

Recommend Documents