PT.BDG

PUTUSAN

NOMOR 203/PDT/2016/PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili

perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ---------------------------------------------------------------------1. AICARMINI,

umur 63 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Gegerkalong Hilir Nomor 174-A RT.001/

RW.008, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung ;

2. DADANG SUPRIYATNA, umur 44 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat

Jalan Gegerkalong Hilir Nomor l74A RT.001/RW.008, Kelurahan

Gegerkalong,

Kecamatan

Sukasari,

Kota

Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama TONI SOPIYAN, SH., TUBAGUS APDIYUDHA, SH., DEDI MULYANA, SH.MH., Drs. HERYAWAN, SH.,

dan ALEX EDWARD, SH., Advokat dan Penasehat Hukum

pada Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (LPPH) PEMUDA PANCASILA Jawa Barat, beralamat kantor di Jalan BKR No. 177 (Lingkar Selatan) Telp/Faks 022. 5205515, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3

April

2013, selanjutnya disebut

sebagai

PARA PEMBANDING SEMULA PARA PEMBANTAH; LAWAN:

1. RIRI MUKTAMAR, beralamat di Jalan Sersan Bajuri Nomor RW.04,

Kelurahan

Isola,

Kecamatan

2.A, RT.02 /

Sukasari,

Kota

Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang

bernama H. AGUS SURACHMAN, SH,CN. Advokat dan

Penasehat Hukum berkantor di Jalan Terusan Buah Nomor 232 Bojongsoang - Kab. Bandung Telp.08122369708, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 April 2016 ;

2. PT. BANK MEGA Tbk. Regional Bandung, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 289 Bandung ;

Halaman 1 dari 5Putusan Nomor 508/Pdt/2013/PT.Bdg.

3. SUNARDI,

mengaku beralamat di Jalan Gegerkalong Hilir Nomor 174A Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai

PARA TERBANDING SEMULA TERBANTAH I, II DAN III; PENGADILAN TINGGI tersebut; -------------------------------------------------------

Telah membaca : ----------------------------------------------------------------------------

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 April 2016 Nomor 203/Pen/Pdt/2015/PT.Bdg. memeriksa dan mengadili

tentang penunjukan Majelis Hakim yang

perkara

antara

kedua

belah

pihak tersebut

diatas; -----------------------------------------------------------------------------------------------

2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 175/Pdt.Bth/2013/PN.BDG tanggal 30 Januari 2014

berikut

surat-

surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut; -------------------------TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Pembantah dengan surat bantahan tertanggal 11

April 2013 diterima dan terdafitar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I-A

Bandung pada tanggal 11 April 2013 yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pembantah adalah merupakan ahli waris dari Almarhum Endang

Rukhiyat, dimana Pembantah I sebagai isteri atau janda mati dari' Aim. Endang

Rukhiyat dan Pembantah II sebagai anak kandung dari Pembantah I dan Aim. Endang Rukhiyat.

2. Bahwa sebelumnya, Endang Rukhiyat mempunyai sebidang tanah seluas 466 meter persegi, berikut bangunan/rumah di atasnva yang terletak di Jalan Gegerkalong Hilir No. 174-A RT.001/RW.008, Kelurahan Gegerkalong,

Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.869/

Kel. Gegerkalong, atas nama ENDANG RUKHIYAT, Gambar Situasi No. 3436/1985 tanggal 23 Desember 1985, dengan batas- batas sebagai berikut: - Sebelah Utara : tanah H.SUDINAR/ M.605

- Sebelah Timur: tanah H.MUHAIMIN/ M.694 - Sebelah Selatan: Jalan Gegerkalong Hilir -

Sebelah Barat: tanah H.00

3. Bahwa Endang Rukhiyat memiliki tanah dan bangunan sebagaimana disebut

pada angka 2 diatas, asal perolehannya dari hibah atau pemberian dari ibu

Halaman

2 dari 25 Putusan Nomor 110/Pdt/2016/PT.Bdg.

kandungnya yang bemama Nyonya Imas alias IMAS ROHAENI, sebagaimana akta hibah No. 203/1984 tanggal 27 Juli 1984, yang dibuat oleh dan dihadapan ROSY, SH., Notaris/PPAT Wilayah Kota Bandung.

4. Bahwa objek tanah dan bangunan tersebut, apabila dirunut sesuai dengan bukti warkah tanah, maka diketahui dan terbukti tanah tersebut berasal dari dan merupakan harta pusaka dari Bapak Endang Rukhiyat.

5. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2008, Endang Rukhiyat telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu Para Pembantah. Juga selain

meninggalkan ahli waris, Almarhum Endang Rukhiyat juga telah meninggalkan harta kekayaan atau warisan yaitu antara lain adalah sebidang tanah

berikut bangunan/rumah sebagaimana disebutkan pada angka 2 di atas yang mana secara hukum telah menjadi hak milik mutlak sepenuhnya dari

Endang Rukhiyat sejak tahun 1985, sebagaimana disebutkan pada angka 3 diatas.

6. Bahwa sepeninggal Almarhum Endang Rukhiyat, maka kepemilikan dari objek tanah berikut bangunan/rumahnya tersebut, kini sepenuhnya menurut hukum

jatuh kepada ahli warisnya, dalam hal ini menjadi hak milik sepenuhnya dari Para Pembantah.

7. Bahwa tiba-tiba pada sekitar tahun 2012, Para Pembantah dikejutkan dengan

kedatangan orang-orang yang tidak lain adalah Terbantah I dan Terbantah II ke rumah tempat tinggal Para Pembantah. Dimana pada saat itu, Terbantah II

yang diwakili oleh seseorang yang mengaku pihak Bank Mega menyampaikan maksudnya yaitu untuk menagih hutang debitur yang sudah macet dalam

hal ini, debitur dimaksud adalah Terbantah III. Atas hal tersebut, tentu saja Para Pembantah menolak dan menyatakan sama sekali tidak mengenal dengan Terbantah III, dan di alamat tempat tinggal Para Pembantah tidak

pernah ada orang lain atau siapapun yang mengaku bernama Sunardi, selain para Pembantah;

8. Bahwa rupanya Terbantah I dan Terbantah II tetap bersikukuh menganggap bahwa objek tanah berikut bangunan/rumah yang menjadi tempat tinggal Para

Pembantah tersebut adalah merupakan barang jaminan atas hutang/ pinjamannya Terbantah III.

Atas hal tersebut, Para Pembantah menolak dan menyatakan bahwa objek

dimaksud merupakan hak miliknya berdasarkan bukti Sertipikat Hak Milik No. 869/Kel. Gegerkalong dan bahkan semakin ditegaskan lagi dalam bentuk Surat Pernyataan yang diketahui oleh pengurus wilayah setempat pada bulan

Halaman


Pebruari 2012, yang pada pokoknya Para Pembantah, yang diwakili oleh

Pembantah I, Menolak atau keberatan kepada pihak Terbantah II, karena Para Pembantah tidak pemah mengajukan pinjaman apalagi menjaminkan sertifikat kepemilikan tanahnya kepada Terbantah II;

9. Bahwa kemudian Para Pembantah semakin dikejutkan lagi dengan kedatangan orang- orang yang mengaku petugas dari pengadilan dan juga kedatangan

petugas dari Kecamatan Sukasari pada sekitar akhir bulan Maret 2013, yang menyampaikan berita bahwa pihak Pengadilan akan melaksanakan sita

Eksekusi pengosongan atau sita eksekutorial berdasarkan penetapan Nomor 22/PDT/EKS/ 2012/HT/PN.BDG terhadap;

"Sebidang tanah berikut bangunan yang berada diatasnya Sertipikat Hak

Milik(SHM) Nomor 1929/Kel. Gegerkalong, Kec.Sukasari,Wilayah Bojonagara,

Kota bandung luas 466 M2. Gambar Situasi Nomor 3436/1985, tanggal 23 Desember 1985, terletak di JI. Gegerkalong Hilir (Jalan Gegerkalong Hilir No. 174.A, RT. 01, RW. 03) Bandung, tercatat atas nama : "SUNARDI".

10. Bahwa Para Pembantah setelah memperhatikan Penetapan aquo, temyata

diketahui alamat objek sebagaimana dimaksud dalam Penetapan aquo adalah merupakan tempat tinggal Para Pembantah, yaitu Jalan Gegerkalong Hilir No.

174.A, Namun demikian terdapat kejanggalan yang sangat signifikan yaitu berkaitan

dengan

dasar

kepemilikan

sebagaimana

disebutkan

dalam

Penetapan yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1929/Kel. Gegerkalong atas nama SUNARDI. Padahal sesungguhnya berdasarkan bukti otentik kepemilikan Para Pembantah

objek

dimaksud,

yaitu

Sertipikat

Hak

Milik No.

869/Kel.

Gegerkalong atas nama: ENDANG RUKHIYAT. Sehingga demikian, nyata

secara hukum terdapat perbedaan yang sangat jelas berkait bukti kepemilikan atas objek perkara dimaksud.

11. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pembantah

menolak dan sangat keberatan atas rencana dan/atau pelaksanaan Sita

Eksekutorial terhadap objek tanah berikut bangunan dimaksud. Hal mana

disebabkan karena Para Pembantah telah memiliki tanah berikut bangunan I

rumah yang menjadi objek perkara sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat

Hak Milik No. 869/Kel. Gegerkalong, yang berasal dan harta pusaka/warisan atau pemberian/ hibah dari orang tua, atau dalam hal ini sebagai warisan

dari Almarhum Endang Rukhiyat kepada Para pembantah. Sehingga demikian, Para Pembantah merupakan Para Pembantah yang benar / jujur.

Halaman


12. Bahwa menurut hukum, adanya perkara sebagaimana dimaksud dalam

Penetapan Nomor 22/PDT/EKS terhadap objek perkara dimaksud adalah

merupakan persengketaan atau permasalahan yang terjadi diantara pihak Para

Terbantah. Namun demikian tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan Para Pembantah.

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka guna melindungi hak

dan kepentingan hukum Para Pembantah, sebagai Para Pembantah yang benar / jujur, dengan ini dimohon kiranya agar Bapak ketua Pengadilan Negeri Bandung, agar terlebih dahulu menjatuhkan putusan Provisi bahwa Penetapan Nomor

22/PDT/EKS/

2012/HT/

PN.BDG

atau

Pelaksanaan

Eksekusi

Pengosongan terhadap objek perkara yaitu sebidang tanah berikut bangunan

yang berada diatasnya seluas 466 m2, yang terletak di Jalan Gegerkalong Hilir

No. 174. A Kota Bandung, agar ditunda pelaksanaannya dan selanjutnya Para Pembantah mohon agar Eksekusi pengosongan dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

14. Bahwa Para Pembantah dalam mengajukan Bantahan (pihak ketiga) atau Derden Verzet ini didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 195 ayat (6) HIR, serta telah didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan

otentik yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180

ayat (1) HIR, karenanya berdasarkan hukum mohon agar Ketua Pengadilan

Negeri Bandung menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voerraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya ;

15. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Para Pembantah

mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini, sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM PROVISI:

Menyatakan dan/atau menetapkan menunda pelaksanaan Eksekusi Pengosongan yang didasarkan pada Penetapan Nomor : 22/PDT/EKS/2012/HT/PN.BDG. yaitu

terhadap tanah berikut bangunan yang berada diatasnya yang terletak di Jalan Gegerkalong Hilir No. 174A Kota Bandung; DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan bantahan dari Para Pembantah untuk seluruhnya;

Halaman


2. Menyatakan bahwa Para Pembantah adalah Para Pembantah yang benar/jujur;

3. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Eksekutorial yang telah diletakkan atas sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berada diatasnya seluas 466 m2 milik Para Pembantah, yang terletak di Jalan Gegerkalong Hilir

No.174A Kota Bandung sebagaimana didasarkan pada Penetapan Nomor 22/PDT/EKS/2012/HT/PN.BDG tersebut;

4. Menyatakan dan/atau menetapkan Para Pembantah sebagai pemilik yang sah

atas sebidang tanah seluas 466 meter persegi, berikut bangunan/rumah di atasnya yang terletak di Jalan Gegerkalong Hilir No. 174A RT.001/RW.008,

Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 869 / Kel. Gegerkalong, atas nama ENDANG RUKHIYAT, Gambar Situasi No. 3436/1985 tanggal 23 Desember 1985.

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voerraad) meskipun ada upaya hukum, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya.

6. Menghukum Para Terbantah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bandung berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Terbantah I dan terbantah II

mengajukan bantahannya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas surat bantahan dari Kuasa Para Pembantah

tersebut di atas, Kuasa Terbantah I telah mengajukan Jawabannya tertanggal 05 September 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI;

Bantahan Para Pembantah Kurang Pihak (Plurium litis consortium). -

Bahwa, Bantahan Para Pembantah adalah bantahan yang tidak lengkap / kurang pihak, mengingat dalam bantahan a quo mulai angka 1 - 6 dan angka

10, Para Pembantah mendalilkan riwayat / kronologis tanah sampai terbitnya sertifikat, yang mana penerbitan sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional

( BPN) Kota Bandung dan dalam bantahannya juga

Para Pembantah mempermasalahkan 1 ( satu ) objek sengketa yang sama

Halaman


dengan 2 ( dua ) sertifikat yang berbeda, sehingga sudah seharusnya Para -

Pembantah menarik BPN Kota Bandung sebagai pihak dalam perkara Aquo.

Bahwa dengan tidak ditariknya Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Kota

Bandung dalam perkara a quo, maka berakibat Bantahan tersebut menjadi tidak lengkap / kurang pihak

yang berakibat bantahan para pembantah harus

dinyatakan tidak dapat diterima. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Terbantah 1 menolak seluruh dalil-dalil Para Pembantah dalam

Bantahannya, kecuali yang secara nyata dan yuridis diakui kebenarannya oleh Terbantah 1.

2. Bahwa Terbantah 1 tidak perlu mengomentari / membahas / menjawab dalildalil bantahan Para Pembantah pada angka 1 sampai angka 6 dengan alasan :

hanya Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Bandung yang berhak untuk menjawabnya/ membuktikannya, sehingga BPN Kota Bandung haruslah ditarik /

dijadikan Pihak dalam Perkara ini, sehingga surat Bantahan ini sudah jelas dan nyata adalah kekurangan Pihak, jadi dengan demikian Mohon Majelis Hakim agar mengesampingkan dalil-dalil bantahan tersebut diatas.

3. Bahwa Terbantah I secara tegas menolak dalil-dalil bantahan Para Pembantah pada angka 8, 10, 11 halaman 2 dan 3 dengan alasan : bahwa Sertifikat asal

M.869/Gegerkalong telah terjadi penggantian / perabahan yang dilakukan oleh Badan

Pertanahan

(BPN)

Kota

Bandung

menjadi

sertifikat

M.1929/

Gegerkalong, Karena telah terjadi proses jual beli yang secara yuridis formil

telah benar dengan mengikuti perundang-undangan yang berlaku……dan hal ini haruslah disadari dan di insafi oleh para Pembantah !

4. Bahwa Para Pembantah adalah Penghuni liar dan bukan sebagai Pemilik / ahli waris Pemilik rumah & tanah yang terletak di Jalan Gegerkalong Hilir No. 174 A, RT.001/RW.008,

Kelurahan

Gegerkalong,

Kecamatan

Sukasari

Bandung, yang harus segera keluar dari rumah tersebut,

-

KARENA

Kota

Para

Pembantah sampai saat ini tidak bisa menunjukkan Bukti Kepemilikan Sertifikat Asli!!!

5. Bahwa benar Terbantah I secara tegas menyatakan tidak ada hubungan hukum apapun dengan Para Pembantah, dan sampai saat ini Terbantah I adalah

sebagai pemilik yang yang sah, yang benar , yang jujur, dengan berdasarkan kepada :

Halaman


a) Bahwa Terbantah I adalah sebagai Pembeli yang baik; yang jujur, dan telah

memenuhi syarat syahnya Perjanjian /dual Bell atas tanah tersebut diatas, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1320 BWW

b) Bahwa Jual beli tersebut telah diadakan / dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Bandung, sebagaimana termuat dalam Risalah Lelang nomor : 21711012, tanggal 29 Februari 2012.

c) Bahwa Terbantah I saat telah memiliki, mempunyai bukti kepemilikan yang

sempurna, yang otentik yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1929 / Kel. Gegerkalong, atas nama RIRI MUKTAMAR, Gambar situasi No.3436/1985

tanggal 23 Desember 1985, luas 466 M2, bukti otentik ini telah sesuai dengan Pasal 1868 BW.

6. Bahwa, dengan adanya surat bantahan dari Para Pembantah ini, tentunya

sangat merugikan sekali Terbantah I baik secara materiil maupun secara

moriil, maka sudah sepatutnya Para Pembantah manyadari untuk segera meninggalkan

bagaimanapun penetapan

lokasi

dengan

sukarela,

dengan

legowo,

Karena

juga terhadap tanah dan bangunan tersebut diatas telah ada

eksekusi

dari

Pengadilan

22/PDT/EKS/2012/HT/PN.BDG ;

yaitu

Penetapan

Nomor

:

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati Terbantah I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut: PRIMAIR

DALAM PROVISI:

Menyatakan dan/atau menetapkan pelaksanaan Eksekusi Pengosongan yang didasarkan pada Penetapan Nomor : 22/PDT/EKS/2012/HT/PN.BDG yaitu terhadap

sebidang tanah seluas 466 m2 yang diatasnya terdapat bangunan rumah milik Terbantah 1, yang terletak di Jalan Gegerkalong Hilir No. 174 A, RT.001 RW.008, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari - Kota Bandung. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Terbantah I secara keseluruhan;

2. Menyatakan tidak dapat menerima bantahan Para Pembantah seluruhnya ; 3. Menghukum Para Pembantah membayar biaya perkara ini; DALAM POKOK PERKARA :

1) Menolak bantahan dari Para Pembantah untuk seluruhnya;

Halaman


2) Menyatakan bahwa Para Pembantah adalah Para Pembantah yang tidak benar / tidak jujur;

3) Memerintahkan untuk meletakkan kembali Sita Eksekutorial yang telah diletakkan atas sebidang tanah

seluas 466 m2 yang diatasnya terdapat

bangunan rumah milik Terbantah 1, yang terletak di Jalan Gegerkalong Hilir

No. 174 A, RT.001 RW.008, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari Kota

Bandung,

sebagaimana

didasarkan

22/PDT/EKS/2012/HT/PN.BDG tersebut.

pada

Penetapan

Nomor:

4) Menyatakan dan/atau menetapkan Terbantah 1 sebagai Pemilik yang sah atas

sebidang tanah seluas 466 m2 yang diatasnya terdapat bangunan rumah milik Terbantah 1, yang terletak di Jalan Gegerkalong Hilir No. 174 A, RT.001

RW.008, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari - Kota Bandung,

sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1929 / Kel. Gegerkalong, atas nama RIRI

MUKTAMAR, Gambar Situasi No. 3436/1985 tanggal 23 Desember 1985, Luas 466M2.

5) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu ( uit voerbaar bij voerraad), meskipun ada upaya hukum, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

6) Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas surat bantahan dari Kuasa Para Pembantah

tersebut di atas, Kuasa Terbantah II telah mengajukan Jawabannya tertanggal 29 Agustus 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM PROVISI

Bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Pembantah pada Bantahannya untuk

menunda pelaksanaan Lelang atas objek a quo adalah merupakan tuntutan/ bantahan dalam pokok perkara. Sedangkan tuntutan provisi seharusnya hanya

merupakan tindakan sementara atau pendahuluan karena adanya hal-hal yang mendesak yang periu dilakukan sebelum atau menunggu hal-hal yang dimohonkan

dalam pokok perkara diputus oleh Hakim. Oleh karena itu tuntutan provisi yang diajukan Pembantah patut untuk ditolak;

Halaman


A. DALAM EKSEPSI I.

EKSEPSI

KOMPETENSI

ABSOLUT ( PENGADILAN

BANDUNG TIDAK BERWENANG MENGADILI ) 1.

NEGERI

Bahwa dalil Para Pembantah yang sangat tidak berdasar dalam Surat

Bantahannya menyatakan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan Gegerkalong Hilir Nomor 174-A RT. 001 RW. 008 adalah milik Para Pembantah sebagai ahli waris sesuai dengan

tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 869/Kelurahan Gegerkalong 2.

alas nama Endang Rukhiyat;

Bahwa sebenarnya sebidang tanah dan bangunan yang terletak di

Jalan Gegerkalong Hilir Nomor 174-A RT. 001 RW. 008 adalah sesuai

dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1929/Kelurahan Gegerkalong asal M.869/Gegerkalong berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 17-6-1993 dan

tercatat dalam Sertipikat a quo telah mengalami beberapa kali 3.

pengalihan hak kepemilikan;

Bahwa untuk memutus sengketa a quo merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan kewenangan

dari Pengadilan Negeri Bandung serta berdasarkan Yurisprudensi

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 620K/Pdt/ 1999 tertanggal 29 Desember 1999 menyebutkan :

Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan

obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara

tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang 4.

Pengadilan Negeri;

Bahwa yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata usaha

Negara adalah keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1

angka 9 dan 10 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan " Sengketa tata

usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha

Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk

Halaman


sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku "

Sedangkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa suatu

penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan

hukum perdata, dari rumusan pasal tersebut, persyaratan keputusan TUN yang dapat menjadi obyek di Pengadilan TUN meliputi: 1.

Penetapan Tertulis ;

3.

Berisi tindakan hukum TUN ;

2. 4. 5. 6. 5.

Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN ; B erdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; Bersifat konkrit, individual dam final;

Menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum

perdata;

Bahwa secara faktanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung tidak

berwenang

memeriksa

dan

mengadili

perkara

ini

dan

berdasarkan Pasal 134 HIR menyebutkan : Jika perselisihan itu

adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu II.

pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang;

EXCEPTIO DOMINI (OBJEK BANTAHAN BUKAN MILIK PEMBANTAH)

1. Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gegerkalong Hilir

Nomor 174-A RT. 00 1 RW. 008 Kelurahan Gegerkalong Hilir Kota Bandung

adalah

sesuai

dengan

Sertipikat

Hak

Milik

Nomor

1929/Kelurahan Gegerkalong, bukan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 869/Kelurahan Gegerkalong atas nama Endang Rukhiyat, sehingga tanah dan bangunan A quo adalah bukan milik dari Para Pembantah sebagai ahli waris dari Endang Rukhiyat;

2. Bahwa objek tanah dan bangunan yang terletak di Propinsi Jawa

Barat, Kota Bandung wilayah Bojonagara, Kecamatan Sukasari,

sebagaimana diuraikan dalam gambar Situasi tanggal 23-12-1985

Halaman


dengan luas 466, setempat dikenal dengan Jalan Gegerkalong Hilir

tercatat dan terdaftar di Badan Pertanahan Nasional kota Bandung telah beberapa kali mengalarai pengalihan hak sesuai dengan

Sertipikat Hak Milik Nomor 1929/Kelurahan Gegerkalong sebagaimana diuraikan

dalam

gambar

Situasi

tanggal

23-12-1985

asal

M,869/Gegerkalong berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 17-6-1993 dan tercatat dalam Sertipikat a quo telah mengalami beberapa kali pengalihan hak kepemilikan ;

3. Bahwa

Sertipikat

Nomor

1929/Kelurahan

Gegerkalong

yang

merupakan Sertipikat Bukti Kepemilikan atas sebidang tanah dan bangunan a quo telah sesuai dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 yang isinya menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa Sertipikat merupakan SUATU TANDA BUKTI HAK yang

berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

4. Bahwa berdasarkan dalil dalil yang Terbantah II uraikan diatas.

Bantahan a quo mengandung suatu cacat exception domini, sehingga

hal tersebut patut menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menyatakan

menolak seluruh Bantahan a quo atau setidak- tidaknya menyatakan Bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); III.

EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM (BANTAHAN PEMBANTAH MERUPAKAN BANTAHAN YANG BERSIFAT KURANG PIHAK)

1. Bahwa Para Pembantah dalam Bantahannya mendalilkan Para Pembantah merupakan ahli waris terhadap sebidang tanah dan

bangunan yang terletak di Jalan Gegerkalong Hilir Nomor 174-A

RT.001 Rw.008 kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari Kota Bandung sebagaimana Akta Hibah Nomor 203/1984 tahun 1984

tanggal 27 Juli 1984 yang dibuat oleh dan dihadapan ROSY, SH Notaris dan PPAT wilayah Kota Bandung oleh karena hal tersebut

sudah selayaknya dan sewajarnya ROSY, SH selaku Notaris dan

Halaman


PPAT yang membuat Akta Hibah tersebut sesuai dalil Bantahannya

ditarik menjadi pihak atau partij dalam Bantahan yang Para Pembantah layangkan;

2. Bahwa Para Pembantah dalam Bantahannya mendalilkan penolakan terhadap

Penetapan

Nomor

22/PDT/EKS/2012/HT/PN/BDG

terhadap objek tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat

Hak Milik Nomor 1929/Kelurahan Gegerkalong ; Bahwa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan Gegerkalong Hilir Nomor 174-A RT. 001 Rw. 008 kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari Kota

Bandung

sesuai

dengan

Sertipikat

Hak

Milik

Nomor

1929/Kelurahan Gegerkalong tercatat telah mengalami beberapa kali

Peralihan

Nasional, yaitu :

hak kepemilikan di Kantor Badan

Pertanahan

Dalam Sertipikat Hak Nomor 1929/Kelurahan Gegerkalong awalnya tercatat atas nama Suryagunadi; kemudian beralih hak kepada Jon Afrizal berdasarkan Akta Jual beli tertanggal 29 September

1998 dihadapan Masri Husen, SH selaku Notaris dan PPAT Kota Bandung;kemudian dijaminkan ke PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk

dan telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat Pertama sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 9 November 1998 dengan

Nomor

Masri

Husen,

2000

dengan

329/HT/01/XI/1998

SH

untuk

dicatat

yang

oleh

dimohonkan Badan

melalui

Pertanahan

Nasional Bandung;Kemudian setelah diroya tertanggal 08 November nomor

B.1432/KC-V/RT.TKRD/11/00,

dijaminkan

kembali kepada Koperasi Simpan Pinjam "Jasa" Pusat yang

berkedudukan di Pekalongan sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan

tanggal

15

Januari 2001 Nomor

02/2001

yang

dimohonkan melalui Resnizar Anasrul, SH selaku Notaris dan PPAT Kota Bandung dan dicatat oleh Badan Pertanahan Kota Bandung yang kemudiandi Roya pada tahun 2011;Kemudian tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Hak Kelurahan Gegerkalong tercatat

Milik Nomor 1929/

telah beralih kepemilikan kepada

Sunardi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 675/2011 yang dibuat dihadapan Nining Puspitaningtyas, SH selaku Notaris dan PPAT Kota Bandung : Sertipikat Hak Milik Nomor 1929/Kelurahan Gegerkalong kemudian menjadi Jaminan di Terbantah II (PT. Bank

Halaman


Mega, Tbk) atas nama Sunardi sesuai dengan Akta Pemberian Hak

Tanggungan Nomor 10288/2011, Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 3.

053/2011 ;

Bahwa Suryagunadi, Jon Afrizal, Masri Husen, SH, PT. Bank Rakyat

Indonesia, Tbk, Koperasi Simpan Pinjam "Jasa" Pusat, Resnizar

Anasrul, SH, Nining Puspitaningtyas, SH, Kantor Badan Pertanahan Nasional Bandung haruslah ditarik menjadi pihak atau Partij dalam 4.

Bantahan a quo ;

Bahwa Para Pembantah tidak melibatkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung (KPKNL Bandung) dalam surat Bantahannya, perlu Para Pembantah ketahui, Objek sengketa aquo yang sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1929/Kelurahan

Gegerkalong sekarang telah beralih kepemilikan kepada Terbantah I secara sah menurut hukum melalui proses pelelangan terbuka di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung, sudah

sepatutnya dalam surat Bantahan Para Pembantah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung dijadikan pihak/Partij dalam 5.

Bantahan a quo;

Bahwa menurut pendapat dari ahli Hukum Perdata M. YAHYA

HARAHAP dalam buku Hukum Acara Perdata hal 117 alinea ke dua menjelaskan sebagai berikut:

"Untuk menghindari terjadinya kekurangan pihak dalam gugatan, lebih

baik menarik pihak ketiga yang bersangkutan sebagai pihak daripada menjadikannya sebagai saksi, dengan jalan menariknya sebagai Tergugat, memberi jaminan kepada Penggugat bahwa gugatannya tidak mengandung cacat plurium litisconsorsium;

Bahwa Menurut yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 2438/SIP/ 1980 tertanggal 22 Maret 1980 yang menyatakan:

"untuk gugatan yang para pihaknya tidak lengkap, maka gugatan

tersebut tidak dapat diterima", Oleh karenanya bagaimana mungkin

Para Pembantah tidak mengikut sertakan pihak pihak yang tersebut diatas sebagai pihak dalam perkara a-quo yang secara jelas, bahwa

pihak-pihak tersebut mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan permasalahan Bantahannya;

yang

didalilkan

Halaman

oleh

Para

Pembantah

dalam


IV

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL (BANTAHAN PARA PEMBANTAH TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP, BIAS DAN KABUR) 1.

Bahwa Bantahan Para Pembantah tidak jelas/tidak terang atau isinya

gelap (onduidelijk) serta Posita atau fundamentum petendi tidak

menjelaskan dasar hukum (rechts ground) dan dasar fakta (fetelik

ground) kejadian atau peristiwa yang mendasari bantahan dalam hal

2.

ini dalil bantahan seperti itu tidak memenuhi syarat formil;

Bahwa Bantahan Para Pembantah sangat mengada ngada dan tidak berdasar sama sekali, Para Pembantah mendalilkan sebagai pemilik

yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gegerkalong Hilir Nomor 174-A Bandung sesuai dengan Sertipikat

Hak Milik Nomor 869/Kelurahan Gegerkalong padahal sebenamya

secara dafacto dan de jure tanah dan bangunan tersebut sekarang tercatat

dalam

Sertipikat

Hak

Milik

Nomor

1929/Kelurahan

Gegerkalong Hilir atas nama Sunardi dimana sebelumnya telah 3.

beberapa kali terjadi pengalihan hak kepemilikan;

Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim

yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan menolak Bantahan

Para

Pembantah

seluruhnya

atau

setidak-tidaknya

menyatakan Bantahan Pembantah tidak dapat diterima (niet B.

ontvankelik verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1.

2.

3.

Bahwa apa yang Terbantah II kemukakan pada bagian eksepsi mohon dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara aquo ;

Bahwa Terbantah II menolak dengan tegas-tegas seluruh dalil-dalil

yang dikemukakan oleh Para Pembantah, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Terbantah II dalam Jawaban ini;

Bahwa Terbantah II menolak keras dalil Para Pembantah yang pada intinya menyatakan bahwa sebidang tanah seluas 466 m2 berikut

bangunan/rumah diatasnya yang terletak di Jalan Gegerkalong Hilir

Nomor 174-A RT.001/RW.008 kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari Kota Bandung, Kota Bandung merupakan milik dari Para

Pembantah selaku ahli waris dari Endang Rukhiyat, aim berdasarkan Sertipikat Nomor 869/Kelurahan Gegerkalong atas nama Endang Rukhiyat;

Halaman


Bahwa dalil para Pembantah diatas terkesan sangat mengada-ada, Para Pembantah telah menyusun bantahan secara tidak teliti dan

sekedamya sehingga Bantahan A quo menjadi tidak terarah tidak jelas, tidak beralasan hukum sama sekali karena objek tersebut

bukanlah milik dari Para Pembantah selaku ahli waris dari Endang Rukhiyat seperti yang didalilkan dalam surat Bantahan Para

Pembantah, akan tetapi objek sengketa tersebut tercatat dan

terdaftar di BPN adalah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1929/Kelurahan Gegerkalong sebagaimana diuraikan dalam gambar

Situasi

tanggal

23-12-1985

asal

dari

Sertipikat

M.869/Gegerkalong berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 17-6-1993 ;

Bahwa objek sengketa (tanah dan bangunan yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kola Bandung wilayah Bojonagara, kecamatan Sukasari,

sebagaimana diuraikan dalam gambar Situasi tanggal 23-12-1985 dengan luas 466 m2, setempat dikenal dengan jalan Gegerkalong Hilir) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1929/Kelurahan

Gegerkalong, telah dijadikan jaminan oleh Terbantah III atas fasilitas kredit yang diterimanya dari Terbantah II sesuai dengan Perjanjian

Kredit Nomor 970/PK-SME/WIL-BDG/l 1 tertanggal 6 selanjutnya disebut ("Perjanjian Kredit");

4. Bahwa penyerahan jaminan tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama secara sah dan sempurna menurut hukum yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 10288/2011 jo. Akta

Pemberian Hak Tanggungan Nomor 853/2011 tanggal 05 Agustus 2011;

5. Bahwa Sertifikat Hak Tanggungan tersebut memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", merupakan suatu Akta

yang

otentik

yang

mempunyai

kekuatan

Eksekutorial,

sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2,3) Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang berbunyi:

"Sertipikat Hak Tanggungan membuat irah-irah dengan kata-

kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

MAHA ESA ", yang sama dengan putusan pengadilan yang telah

Halaman


memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana secara sah 6.

dan mengikat secara hukumpositif yang berlaku di Indonesia".

Bahwa sebelum jaminan diterima sebagai jaminan atas pemberian

Fasilitas Kredit oleh Terbantah II kepada Terbantah III, Terbantah II telah memeriksa keabsahan kepemilikan atas jaminan tersebut dan sesuai dengan hasil dari pengecekan ke Kantor Pertanahan

Kota Bandung, bahwa objek sengketa telah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1929/Kelurahan Gegerkalong tercatat

atas nama Terbantah III berdasarkan AJB no 675 tertanggal 7.

6 Juli 2011,;

Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan ketentuan yang terdapat

dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang selengkapnya berbunyi:

SERTIFIKAT MERUPAKAN SURAT TANDA BUKTI HAK yang

berlaku sebagai alat pembuktian gang kuat, mengenai data fisik dan

data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data tersebut sesuai 8.

dengan

bersangkutan";

data

yang

ada

dalam

buku

tanah

yang

Bahwa dalam peijalanannya Terbantah III telah lalai/ wanprestasi dalam melakukan kewajibannya membayar angsuran kepada

Terbantah II atas fasilitas kredit yang diterimanya, sehingga Terbantah II melayangkan beberapa kali Surat Peringatan kepada Terbantah

III

untuk

menyelesaikan

kewajibannya

membayar

angsuran sesuai dengan Perjanjian Kredit yang telah disepakati dan ditandatanganinya, akan tetapi Terbantah III tidak mengindahkan surat Peringatan tersebut;

Bahwa dikarenakan Terbantah III tidak mempunyai itikad baik untuk menunaikan kewajibannya kepada Terbantah II, akhimya Terbantah

II

mengajukan

permohonan

lelang

eksekusi

Hak

Tanggungan atas Objek Jaminan a quo kepada KPKNL (KANTOR

PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG) BANDUNG dan kemudian 9.

Terbantah

II

mengirimkan

Surat

Pelaksanaan Lelang kepada Terbantah III (Debitur);

Pemberitahuan

Bahwa objek jaminan hak tanggungan a quo tersebut diatas telah

laku teijual melalui pelelangan yang kedua kali yang di laksanakan di

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG)

Halaman


BANDUNG pada hari rabu tanggal 29 Februari 2012 dengan

pemenang lelang yaitu Terbantah I sesuai dengan Salinan Risalah Lelang Nomor 217/2012 tertanggal 29 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh KPKNL Bandung;

10. Bahwa pelelangan umum yang dilakukan oleh Terbantah II atas Objek Jaminan Hak Tanggungan a quo sebagaimana tersebut diatas merupakan suatu upaya dan langkah terakhir yang dapat ditempuh

oleh Terbantah II selaku Kreditur yang beritikad baik untuk mengambil pelunasan piutangnya, dimana hal tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh dan antara Terbantah III dengan TERBANTAH II dalam Pasal 2 APHT, yang berbunyi: "Jika

Debitor

KEWAJIBAN

_(in

cassu

UNTUK

Terbantah

MELUNASI

III)

TIDAK

UTANGNYA,

MEMENUHI

berdasarkan

perjanjian utang-piutang tersebut diatas oleh Pihak Pertama (in cassu Terbantah III), Pihak Kedua (in cassu TERBANTAH H) selaku

pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan dan untuk itu kuasa,

untuk TANPA PERSETUJUAN TERLEBIH DAHULU dari Pihak Pertama (in cassu Terbantah HI) MENJUAL ATAU SURUH

MENJUAL DIHADAPAN UMUM SECARA LELANG. Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian".

11. Bahwa Pelelangan terhadap Objek Jaminan a quo dilaksanakan telah sesuai berdasarkan ketentuan

Pasal 6 Undang-Undang Hak

Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 :

Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas

kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

Pasal 20 Ayat 1

"(1). Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:

a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk MENJUAL

OBJEK HAK TANGGUNGAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6: atau

b. titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertipikat Hak Tanggimgan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), objek

Halaman


Hak Tanggungan DIJUAL MELALUI PELELANGAN UMUM

menurut tata cara vang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untnk pelunasan piutang pemegang

Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditorkreditor lainnya."

13. Bahwa terhadap pelaksanaan lelang atas Objek Jaminan, pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2012 bertempat di kantor KPKNL Bandung,

hal mana sebelumnya tel ah terlebih dahulu diberitahukan Terbantah

II kepada Terbantah III selaku debitur melalui surat Pemberitahuan

Pelaksanaan Lelang melalui media masa pada harian Galamedia, hal tersebut berarti tidak hanya Terbantah III yang mengetahui akan dilaksanakannya lelang terhadap Objek Jaminan Hak Tanggungan a quo akan tetapi khalayak ramai juga mengetahuinya ;

14. Bahwa

pengumuman

dun

pemberitahuan

pelaksanaan

lelang

terhadap Objek Jaminan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 junto Pasal 43 ayat 1 tentang Petunjuk pelaksanaan lelang nomor 93/PMK.06/2010, yangberbunyi: Pasal 1 angka 3 :

"Pengumuman Lelang adalah pemberitahuan kepada masyarakat

tentang akan adanya Lelang dengan maksud untuk menghimpun peminat

lelang

berkepentingan".

dan

pemberitahuan

kepada

pihak

yang

Pasal 43 ayat 1 :

"Pengumuman Lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit di kota/kabupaten tempat barang berada".

15. Bahwa dengan demikian terbukti pelelangan atas Objek Jaminan Hak Tanggungan a quo yang telah dilaksanakan pada hari Rabu

tanggal 29 Februari 2012 berdasarkan Risalah Lelang telah dilakukan

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tentang pelelangan baik seeara teknis maupun procedural maka suatu hal yang sah

dan patut menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus

perkara

aquo, menyatakan

bahwa

TERBANTAH II

merupakan kreditur yang beritikad baik, sehingga dari dan oleh

karenanya upaya pelelangan umum atas Objek Jaminan Hak Tanggungan dalam perkara aquo adalah sah dan berharga

Halaman


16. Bahwa upaya pelelangan atas Objek Jaminan Hak Tanggungan

A quo sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta

prosedur pelelangan yang ada sehingga tindakan pelelangan atas Objek Jaminan Hak Tanggungan A quo adalah tindakan yang

dilindungi dan berdasarkan atas hukum, sehingga Terbantah I selaku pembeli lelang atas Objek Jaminan Hak Tanggungan haruslah dilindungi sebagaimana ditegaskan pada Putusan Mahkamah

Agung Republik Indonesia No. 314 K/TUN/1996 tanggal 29 Juli 1998 yang menyebutkan : Pembeli lelang tanah eksekusi pengadilan yang dilaksanakan oleh kantor lelang negara harus mendapatkan perlindungan hukum ;

17. Bahwa perlindungan hukum atas pembeli yang baik adalah

merupakan "azas kepastian hukum" yang harus dipertahankan; sedangkan yang dimaksud dengan "Pembeli yang baik" adalah

pembeli yang memenuhi persyaratan hukum, Pembeli berdasarkan

lelang eksekusi adalah Pembeli yang baik karena telah memenuhi persyaratan hukum, dimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Republik

Indonesia

Nomor

:

1230

K/Sip/

1980

menyebutkan "Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum"

Bahwa lagi pula bila tidak ada perlindungan hukum bagi pembeli berdasarkan lelang eksekusi maka hal itu jelas-jelas menghancurkan pilar-pilar penegakan hukum antara lain: a.

Invalidasi atau degradasi hukum terhadap kantor lelang atau

b.

Invalidasi atau degradasi hukum terhadap lembaga hak

c.

Invalidasi atau degradasi hukum terhadap kekuatan hukum

Lembaga Lelang Eksekusi.

tanggungan dan lembaga Perbankan.

suatu Putusan Pengadilan yang berkekuatan tetap jo. Pasal 224

HIR ; yang menetapkan bahwa hak tanggungan sama dengan Putusan berkekuatan tetap ; sehingga bersifat Executable.

18. Bahwa Terbantah II menolak keras dalil Para Pembantah yang pada intinya menyatakan :

" .... alamat objek sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Nomor

Halaman


22/PDT/EKS/2012/HT/PN/BDG adalah merupakan tempat tinggal Para Pembantah, yaitu jalan Gegerkalong Hilir Nomor 174.A, namun terdapat kejanggalan yang sangat signifikan yaitu berkaitan dengan dasar kepemilikan sebagaimana disebutkan dalam Penetapan yaitu

Sertipikat Hak Milik Nomor 1929/Kel. Gegerkalong atas nama SUNARDI,

Padahal sesungguhnya

berdasarkan

bukti

otentik

kepemilikan Para Pembantah objek dimaksud, yaitu Sertifikat Hak Milik No869/Kel.Gegerkalong atas nama Endang Rukhiyat....Dsb" 19. Bahwa

Objek

tanah

dan

bangunan

yang

terletak di

jalan

Gegerkalong Hilir Nomor 174.A RT. 001 RW. 008 merupakan objek tanah dan bangunan yang tercatat dan terdaftar di Kantor Badan

Pertanahan Nasional Bandung sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1929/Kelurahan Gegerkalong sebagaimana diuraikan dalam gambar

Situasi

tanggal

23-12-1985

asal

dari

Sertipikat

M.869/Gegerkalong berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 17-6-1993.!;

20. Bahwa tidak beralasan dan berdasar hukum dalil para Pembantah yang meminta penundaan pelaksanaan eksekusi pengosongan berdasarkan

Penetapan

Nomor

22/PDT/EKS/2012/HT/PN.BDG,

karena Penetapan A quo telah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia;

Berdasarkan uraian-uraian terbantah II diatas, bersama ini Terbantah II Mohon agar yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberi putusan dengan amar sebagai berikut: DALAM PROVISI

DALAM EKSEPSI

Menolak tuntutan provisi dari Para Pembantah Menerima seluruh eksepsi dari Terbantah II.

Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang mengadili Bantahan Para Pembantah (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT).

Menyatakan Objek Bantahan Para Pembantah Bukan Milik Para Pembantah (Exceptio Domini).

Menyatakan Bantahan Pembantah Kurang Pihak (PLURIUM LITIS KONSORSIUM).

Halaman


Menyatakan Bantahan Para Pembantah kabur / tidak jelas (OBSCUUR LIBEL).

Menyatakan menolak Bantahan Para Pembantah setidak- tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Bantahan Para Pembantah untuk selumhnya;

2. Menyatakan Para Pembantah merupakan Para Pembantah yang tidak beritikad baik;

3. Menyatakan objek tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gegerkalong Hilir Nomor 174.A, merupakan objek tanah dan bangunan merupakan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1929/Kelurahan Gegerkalong sebagaimana

diuraikan dalam gambar Situasi tanggal 23-12-1985 asal dari Sertipikat M.869/Gegerkalong

berdasarkan

Surat

Keputusan

Menteri

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 17-6-1993 ;

Negara

4. Menyatakan Sah dan Berharga Sertipikat Hak Milik Nomor 1929/Kelurahan

Gegerkalong sebagaimana diuraikan dalam gambar Situasi tanggal 23-121985

asal dari Sertipikat M.869/Gegerkalong berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 17-61993;

5. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat flak Tanggungan 10288/2011 jo. Akta Pemberian Flak Tanggungan Nomor 853/2011 tanggal 05 Agustus 2011;

6. Menyatakan sah dan berharga Risalah Lelang Nomor 217/2012 tertanggal 29 Pebruari 2012 ;

7. Menyatakan Terbantah II merupakan Kreditur yang baik dan benar;

8. Menyatakan Terbantah I merupakan Pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh hukum;

9. Menyatakan

sah

2012/HT/PN.BDG;

dan

berharga

Penetapan

Nomor

22/PDT/EKS/

10. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Mengutip dan memperhatikan semua uraian yang tercantum dalam turunan

resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 175/Pdt.Bth/2013/PN.BDG tanggal 30 Januari 2014, yang amar selengkapnya sebagai berikut : DALAM PROVISI;

- Menolak Permohonan Provisi Para Pembantah ;

Halaman


DALAM EKSEPSI: -

Menolak Eksepsi Terbantah I dan Terbantah II untuk seluruhnya ;

1.

Menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah yang tidak baik dan tidak

DALAM POKOK PERKARA : benar; 2. 3.

Menyatakan Bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima ;

Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding

Nomor 17/Pdt. B/2014/PN.Bdg yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan

Negeri Bandung, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014, Para Pembanding semula Para Pembantah telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Bandung Nomor 175/Pdt.Bth/2013/PN.BDG tanggal

30

Januari 2014; -------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemberitahuan Pernyataan Banding yang

ditanda

tangani

oleh

Jurusita

Pengadilan Negeri

permohonan banding oleh Pembanding/ Pembantah

Bandung,

pengajuan

tersebut diatas telah

diberitahukan secara patut kepada Para Terbanding/ Tergugat I pada tanggal 16

Juni 2014, Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 20 Maret 2016, dan kepada Terbanding III/Tergugat III pada tanggal 16 Juni 2014; -------------------------------------

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pembanding semula Para

Pembantah tidak mengajukan memori banding; -----------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas

Perkara Nomor 175/Pdt.Bth/2013/PN.BDG tanggal 30 Januari 2014 yang ditanda

tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung, kedua belah pihak

yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/ memeriksa berkas perkara (inzage), kepada Para Pembanding semula Para Pembantah pada

tanggal 19 Agustus 2014, kepada Terbanding I dan II, semula Terbantah I dan II

pada tanggal 20 Agustus 2014 dan kepada Terbanding III semula Terbantah III pada tanggal 21 Agustus 2016, sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding; ------------------------------------Menimbang,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : bahwa

permohonan

banding

dari

Pembanding

semula

Pembantah, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman


telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;------------------------------

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati

keberatan Pembanding semula Pembantah ,dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat

banding materi keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara a quo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding

disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan

sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termuat dalam putusan;-------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa

berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor

175/Pdt.Bth/2013/PN.BDG tanggal

30 Januari 2014 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;-------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Pembantah

tetap berada di pihak yang kalah , oleh karenanya di dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;---------------------------------------------------

Mengingat Pasal 134 HIR dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan

dengan perkara ini; ------------------------------------------------------------------------------------M E N G A D I L I : -

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah ;--------

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 30 Januari 2014,

Nomor 175/Pdt.Bth/2013/PN.BDG. yang di mohonkan banding tersebut;--------Menghukum

biaya

Para Pembanding semula Para Pembantah

perkara

dalam

kedua

tingkat

peradilan,

yang

untuk membayar dalam

tingkat

banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 ( Seratus Lima puluh ribu rupiah ) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari SENIN tanggal 20 JUNI 2016 oleh kami : HARTONO ABDUL MURAD, SH.MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis, dengan

S U L A I M A N, SH.MH., dan

SYAFARUDDIN,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat

Halaman


penetapan

Ketua

Pengadilan

Tinggi

Jawa

Barat

tanggal

27

APRIL

2016

Nomor 203/PEN/PDT/2016/PT.Bdg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari 22 JUNI 2016,

RABU

tanggal

dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh

Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ABDUL FATAH,SH., Panitera Pengganti, tetapi tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

S U L A I M A N, SH.MH.,

HARTONO ABDUL MURAD, SH.MH.,

Ttd S Y A F A R U D D I N, SH.,

PANITERA PENGGANTI

Ttd ABDUL FATAH,SH.

Perincian Biaya : - Materai

- Redaksi

............…….

.....................

- Pemberkasan .................. Jumlah

Rp.

Rp.

6.000,-

5.000,-

Rp. 139.000,-

Rp. 150.000,-

( seratus lima puluh ribu rupiah )

Halaman


PT.BDG

Recommend Documents