PT.BDG

PUTUSAN

Nomor 292/Pdt/2016/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yang memeriksa dan mengadili

perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

WABUN SOPANDI, umur 41 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kp.

Sukajadi,

RT008/

RW004,

Desa

Karangmukti,

Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta,dalam hal ini

memberikan kuasa kepada H. DADANG SUPRIADI, S.H. Advokat beralamat di jalan Gandanegara No. 16 Purwakarta

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 23 Oktober 2015 yang selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT ;

MELAWAN AHMAD FAUZI, umur 53 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kp. Daringo, RT01/RW04, Desa Pangulah Selatan, Kecamatan

Kotabaru, Kabupaten Karawang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kepentingan diri sendiri, yang selanjutnya

disebut

PENGGUGAT ;

sebagai

TERBANDING

semula

Pengadilan Tinggi tersebut : Setelah membaca meneliti surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal, 22 Juni 2016 Nomor 292/PEN/PDT/2016/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas ;

2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 22 Maret 2016, Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Pwk.

Putusan Nomor 292/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 1 dari 20

TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19

Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 20 Oktober 2015 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/ 2015/PN.Pwk telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Warga Negara Indonesia ;

2. Bahwa berawal pada tanggal 5 Agustus 2014, Tergugat datang kerumah Penggugat bermaksud untuk meminjam sejumlah uang untuk keperluan

biaya administrasi atau anggaran pekerjaan proyek Double track lokasi di Desa Karangmukti, Kabupaten Purwakarta ;

3. Bahwa dari pertemuan tersebut ada kesepakatan lisan antara Penggugat

dengan Tergugat, dimana Penggugat akan menitipkan uang sebesar Rp.

500.000.000,- (limaratus juta rupiah) yang akan diserahkan kepada

Tergugat sebanyak 2 (dua) kali dan Tergugat sanggup mengembalikan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan uang jasa

sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuhpuluh lima juta rupiah) per bulan kepada Penggugat ;

4. Bahwa sebagai realisasi kesepakatan lisan tersebut, Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah

secara 2 (dua) kali / tahap yang kesemuanya telah diterima oleh Tergugat I, yaitu :

a. Tahap I : Tanggal 5 Agustus 2014 uang sebesar Rp. 250.000.000,(Dua ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan di rumah Penggugat ;

b. Tahap II : Tanggal 7 Agustus 2014 uang sebesar Rp. 250.000.000,(dua ratus lima puluh) diserahkan di rumah Tergugat I ;

5. Bahwa penyerahan uang Penggugat pada tanggal 5 Agustus 2014 dan

pada tanggal 7 Agustus 2014 tersebut, telah dibuatkan bukti kwitansi

sebagai tanda terima uang dari Penggugat kepada Tergugat, hal mana masing-masing kwitansi tersebut telah ditanda-tangani oleh Tergugat disaksikan oleh istri Tergugat (sdri. Engkar) ;

6. Bahwa pada tanggal 13 September 2014, Penggugat dan Tergugat telah

membuat surat penyataan bersama, dimana Tergugat dalam surat

tersebut sebagai pihak Ke-1, menyatakan telah menerima titipan uang senilai Rp. 500.000.000,- (lima

ratus juta rupiah) dari pihak ke II

(Penggugat) dan Tergugat (Pihak ke I) menyerahkan 2 (dua) buku Putusan Nomor 292/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 2 dari 20

sertifikat tanah (asli) atas nama MAAT No.00029 dan atas nama APUN No.00666, serta Tergugat juga menyatakan sanggup memberikan uang

jasa (Management fee) sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima Juta Rupiah) Persatu bulan kepada Penggugat ;

7. Bahwa surat pernyataan bersama tersebut telah dibuat didasari atas kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, atas kesadaran sendiri, tidak ada unsur paksaan dari siapapun dan adanya hak dan kewajiban

dari ke dua belah pihak (Penggugat dan Tergugat), serta tidak bertentangan hukum dan perundang-undangan yang ada. Maka Surat

Pernyataan Bersama tersebut dapat disebut sebagai PERJANJIAN antara Penggugat dan Tergugat ;

8. Bahwa menurut pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan bahwa : “semua

persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau

karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik” ;

9. Bahwa dari perjanjian tersebut telah jelas bahwa Penggugat telah

melaksanakan kewajibannya yaitu menyerahkan uang Rp.500.000.000,(Lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat dan sebagai hak Penggugat adalah

menerima

kembali

uang

pengembalian

sebesar

Rp.

500.000.000,- (Lima ratus Juta rupiah) dan menerima uang jasa

(management fee) sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuhpuluh lima juta rupiah) per satu bulan sejak bulan Oktober 2014 ;

10. Bahwa sesuai pernyataan dari Tergugat di dalam Surat Pernyataan Bersama tanggal 13 September 2014, bahwa “....uang milik pihak ke II (Penggugat)

diserahkan

penyelesaikan

pernyataan

bersama

ini

terhitung 3 bulan kedepan dari tgl. 7 Agustus s/d tgl. Nopember 2014” .

akan tetapi sampai dengan sekarang pernyataan sebagai kewajiban pihak ke I (Tergugat) tersebut tidak juga dipenuhi atau telah mengingkari janjinya (Wanprestasi) ;

11. Bahwa sampai surat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri

Purwakarta pun, Tergugat tidak melakukan kewajibannya dan telah

melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat, yaitu tidak sesuai janji Tergugat dalam Surat Pernyataan Bersama tanggal 13 September 2014 tersebut, yaitu :


a. Tergugat

tidak

mengembalikan

uang

pokok

sebesar

500.000.000,- lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat dan

Rp.

b. Tergugat tidak membayar uang jasa (Management Fee) sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuhpuluh lima juta rupiah) per bulan. Dari bulan

Desember 2014 sampai dengan bulan Oktober tahun 2015 atau selama 11 (sebelas) bulan ;

Maka dengan adanya perbuatan ingkar janji dari Tergugat tersebut, mengakibatkan Penggugat mengalami penderitaan atas kerugian secara nyata (materiil) yang seharusnya Penggugat peroleh ;

12. Bahwa

bila

diperincikan

Penggugat yaitu :

jumlah

nilai

kerugian

nyata

(materiil)

a. Tidak dikembalikannya uang pokok sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

b. Tidak

dipenuhi

uang

jasa

(management

fee)

sebesar

Rp.

75.000.000,- x 11 bulan = Rp. 825.000.000,- (delapan ratus duapuluh lima juta rupiah) ;

Jadi jumlah keseluruhan kerugian nyata (materiil) Penggugat atas perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) dari Tergugat : Rp. 500.000.000,-

+ Rp. 825.000.000,- = Rp. 1.325.000.000,- (satu milyar tiga ratus duapuluh limajuta rupiah). Dimana kerugian tersebut harus dibayar Tergugat kepada Penggugat secara Tunai dan seketika ;

13. Bahwa menurut ketentuan pasal 1246 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa : “ biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur,

terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya” ;

14. Bahwa agar gugatan ini tidak ilusoir, kabur dan tidak bernilai, serta demi menghindari usaha Tergugat mengalihkan harta jaminannya

kepada pihak lain, juga untuk menjamin pelaksanaan isi putusan dalam

perkara ini, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta dapat meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang jaminan Tergugat yaitu atas :

a. Sebidang tanah untuk pertanian seluas 923 M2. (sembilan ratus

dua puluh tiga meter persegi) terletak di Desa Karangmukti Blok Karangmukti,

Kecamatan

campaka,

Kabupaten Purwakarta

berdasarkan sertifikat hak milik no.29Desa Karangmukti atas nama MAAT, sesuai dengan surat ukur nomor: 309 / 1991


tanggal 2 April 1991 yang dikeluarkan oleh kantor badan pertanahan nasional kabupaten purwakarta ;

b. Sebidang tanah perumahan seluas 1917 M2 (seribu sembilan ratus tujuh belas meter persegi) terletak di kampung karang mukti RT.06 / RW.03 Desa Karangmukti, Kecamatan Bungursari,

Kabupaten Purwakarta, berdasarkan sertifikat hak milik no. 00666 Desa Karangmukti atas nama APUN, sesuai dengan surat ukur nomor 592 / Karangmukti /2008 tanggal 5 Nopember 2008

yang dikeluarkan oleh kantor badan pertanahan nasional kabupaten purwakarta ;

15. Bahwa sebelum gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri

Purwakarta, Penggugat telah beberapa kali menghubungi Tergugat

untuk bermusyawarah, namun Tergugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini, bahkan terakhir Penggugat pada tanggal 3 September 2015 dan pada tanggal 10 September 2015 melakukan panggilan (somasi) kepada Tergugat akan tetapi panggilan

tersebut sama sekali tidak ditanggapi oleh Tergugat, oleh karena itu dapat dinilai Tergugat mempunyai itikad buruk ;

16. Bahwa agar tidak memambah besar jumlah kerugian enggugat dan

agar menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini, maka Penggugat juga memohon agar di dalam amar putusan perkara ini

dapat menghukum Uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,(limaratus ribu rupiah) per hari yang harus dibayar Tergugat kepada

Penggugat secara Tunai dan seketika dihitung sejak Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

17. Bahwa oleh karena gugatan ini didasar oleh fakta-fakta hukum dan

tidak terbantahkan oleh Tergugat, maka Penggugat juga memohon

Penetapan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada permohonan upaya hukum banding, kasasi maupun verset dari Tergugat (Uit Voerbaar bij Vorrad) ;

18. Bahwa oleh karena timbulnya perkara gugatan ini dikarenakan perbuatan Tergugat yang tidak menepati janjinya (wanprestasi), maka patutlah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara gugatan ini ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta berkenan menerima gugatan Penggugat untuk selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan amar sebagai berikut :


2. Menyatakan sah dan berharga surat pernyataan bersama tanggal 13 september 2014 ;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap barang jaminan Tergugat yaitu atas :

c. Sebidang tanah untuk pertanian seluas 923 M2. (sembilan ratus

dua puluh tiga meter persegi) terletak di Desa Karangmukti Blok Karangmukti,

Kecamatan

campaka,

Kabupaten Purwakarta

berdasarkan sertifikat hak milik no.29Desa Karangmukti atas nama MAAT, sesuai dengan surat ukur nomor: 309 / 1991

tanggal 2 April 1991 yang dikeluarkan oleh kantor badan pertanahan nasional kabupaten purwakarta ;

d. Sebidang tanah perumahan seluas 1917 M2 (seribu sembilan ratus tujuh belas meter persegi) terletak di kampung karang mukti RT.06 / RW.03 Desa Karangmukti, Kecamatan Bungursari,

Kabupaten Purwakarta, berdasarkan sertifikat hak milik no. 00666 Desa Karangmukti atas nama APUN, sesuai dengan surat ukur nomor 592 / Karangmukti /2008 tanggal 5 Nopember 2008

yang dikeluarkan oleh kantor badan pertanahan nasional kabupaten purwakarta ;

4. Menyatakan Tergugat telah mengingkari janjinya (Wanprestasi) ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.325.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika;

6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwansom) sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) per hari yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan seketika dihitung

sejak Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada permohonan upaya hukum banding , kasasi, maupun verzet dari Tergugat (Uit Voerbaar Bij Vorraad) ;

8. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dari perkara gugatan ini ;

Atau :

mohon keadilan


Menimbang,

I.

bahwa

terhadap

gugatan

Penggugat

Tergugat memberikan Jawaban , sebagai berikut :

tersebut,

DALAM EKSEPSI :

a. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas ( Obscuri Libelli ). 1. Bahwa

gugatan Penggugat

adalah gugatan mengenai

INGKAR JANJI ( Wanprestasi ) dengan dalil atas dasar PERJANJIAN

antara

Penggugat

dengan

Tergugat

sebagaimana dimaksud Pasal 1313 KUHPerdata dan akibat

–akibat

dari

suatu

perjanjian

dimaksud Pasal 1338 KUHPerdata.

sebagaimana

Suatu perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Namun dalam gugatan Penggugat bukan Perjanjian sebagaimana

dimaksud

Pasal

1313

KUHPerdata,

melainkan adanya SURAT PERNYATAAN BERSAMA antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 13 September 2014.

Titel “Perjanjian”

dengan titel “ Pernyataan “

memiliki

anasir hukum yang sangat berbeda dan masing-masing

titel memiliki akibat dan konsekwensi juridis yang berbeda.

“ Pernyataan “ tidak dapat ditafsirkan sebagai “ Perjanjian “ , maka “ pernyataan bersama “ perjanjian

“

KUHPerdata.

sebagaimana

adalah tidak masuk “

dimaksud

Pasal

1313

2. Surat Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Penggugat

bersama dengan Tergugat anasirnya dapat ditarik kembali oleh Penggugat atau oleh Tergugat, sedangkan Perjanjian

yang sah vide Pasal 1338 KUHPerdata dinyatakan tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak. Maka sifat kedua macam perbuatan tersebut sangat berbeda.

3. Bahwa

perjanjian

KUHPerdata

yang

memuat

sah

menurut

kata-kata

yang

Pasal jelas

1338

tidak

diperkenankan untuk menyimpang dari padanya dengan

jalan penafsiran. Sedangkan “ Pernyataan Bersama” tidak dapat ditafsirkan sebagai bentuk perjanjian yang saling


mengikat. Secara juridis Pernyataan Penggugat tidak mengikat

Tergugat

mengikat Penggugat.

dan

pernyataan

Tergugat

tidak

4. Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa uang

sebesar

Penggugat

Rp.

kepada

500.000.000,-

Tergugat

yang

adalah

diserahkan

sebagai

uang

TITIPAN sesuai dengan bunyi Kwitansi tanda terima uang

dengan tenggang waktu tanggal 7 Agustus 2014 s/d tanggal 7 Nopember 2014. Setelah tanggal 7 Nopember 2014 ternyata Tergugat

tidak mengembalikan uang

TITIPAN tersebut kepada Penggugat.

Maka, gugatan Penggugat tentang ingkar janji atas dasar “

perjanjian “ atau atas dasar “ Pernyataan Bersama “ adalah

tidak

jelas,

sehingga

karenanya

Penggugat kabur ( Obscuri libelli ).

gugatan

b. Perkara yang sama menyangkut uang Rp. 500.000.000,masih

bergantung/masih

dalam

proses

penyidikkan

Polres Purwakarta yang belum dilimpahkan perkaranya ke Pengadilan.

Status uang tersebut sebagai TITIPAN yang tidak dikembalikan Tergugat dianggap oleh Penggugat bahwa Tergugat

telah murni melakukan

perbuatan pidana

Penipuan dan Penggelapan, sehingga Penggugat telah membuat laporan/pengaduan secara pidana di Kepolisian

Resort Purwakarta sesuai dengan Laporan Polisi No.Pol. : LP/354/XI/2014/JBR/RES.PWK tanggal 17 Nopember

2014 yang sampai saat ini perkaranya sedang dalam proses penyidikan. Dalam pemeriksaan pidana terhadap

Tergugat, penydidik memperlihatkan barang bukti berupa Kwitansi Tanda bukti penerimaan uang sebesar Rp. 500.000.000,-

dalam

2

lembar

kwitansi

yang

isi

keterangannya uang tersebut sebagai “ TITIPAN “dan

dalam pemeriksaan pidana tidak dimunculkan uang jasa (

management fee ) sebesar Rp. 75.000.000,- setiap

bulannya dan tidak menjelaskan adanya 2 ( dua ) Sertipikat Tanah Hak Milik sebagai jaminan.

c. Qualifikasi perbuatan Tergugat tidak jelas.


Dalam gugatan Penggugat mendalilkan

adanya “

Perjanjian “ atau “ Pernyataan Bersama, bahwa uang Rp. 500.000.000,-

tersebut

sebagai

pinjaman

untuk

membiayai pekerjaan proyek Doble Track PT. KAI didesa

Karangmukti dengan ketentuan Penggugat mendapat

Uang jasa ( Management Fee ) sebesar Rp. 75.000.000,setiap bulannya.

Namun, dalam gugatan Penggugat qualifikasi yaitu : -

Uang

titipan

yang

perbuatan pidana;

tidak

paling tidak ada 3

dikembalikan

sebagai

Uang penyertaan modal untuk membiayai pekerjaan

proyek dan Penggugat selaku pemilik modal mendapat Management Fee /uang jasa sebesar Rp. 75.000.000,setiap bulan dengan kwlifiaksi “ Kerja Sama “ usaha Penggugat selaku pemodal dengan Tergugat selaku pelaksana dan uang Rp.75.000.000,- sebagai bagian dari

-

keuntungan

yang

Tergugat.

diterima

Penggugat

dan

Uang pinjaman Tergugat sebagai hutang pihutang

antara Tergugat dengan Penggugat dengan ketentuan Tergugat berkewajiban mebayar Fee/Uang Jasa atau BUNGA sebedar Rp. 75.000.000,-

Maka, gugatan Penggugat tentang ingkar janji atas

dasar “

perjanjian “ atau atas dasar “ Pernyataan

Bersama “ adalah tidak jelas, sehingga karenanya gugatan Penggugat kabur ( Obscuri libelli ).

d. Gugatan

Penggugat

Consortium )

kurang

pihak

(

Plurium

Litis

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan telah memegang 2 ( dua ) buah Sertipikat Tanah Hak Milik sebagai jaminan yakni masing : -

Sertipikat No.29/Desa Karangmukti atas nama MAAT

seluas 923 M2 dan

Sertipikat No. 00666/Desa Karangmukti atas nama

APUN seluas 1917 M2.


Terhadap

jaminan

diletakan sita

tersebut

Penggugat

jaminan oleh Pengadilan.

memohon

2. Bahwa kedua buah Sertipikat Tanah Hak Milik tersebut

butir 1 diatas kedua-duanya hak milik pihak ketiga dan Tergugat sama sekali tidak mendapat kuasa dari pihak ketiga selaku pemiliknya dan demikian pula Penggugat

sama sekali tidak mendapat kuasa baik tertulis atau pun lisan dari pihak ketiga selaku pemiliknya, namun ternyata Penggugat dalam gugatannya tidak menarik pihak ketiga

yaitu 2 ( dua ) orang pemilik Sertipikat Tanah sebagai pihak dalam perkara aquo, maka jelas gugatan Penggugat tidak lengkap dan atau kurang pihak.

Berdasarkan alasan-alasan hukum dalam Eksepsi sebagaimana

diuraikan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat sudah II.

seharusnya menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai dalil-dalil dalam pokok perkara.

2. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh

dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya.

3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat datang kerumah Penggugat hanya untuk meminjam

uang sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ),

karena sebelumnya Tergugat sama sekali tidak pernah kenal

dan tidak pernah ketemu dengan Penggugat, maka tidak mungkin Tergugat meminjam uang sebesar itu tanpa saling kenal lebih dahulu.

Yang benar adalah Tergugat kenal dan bertemu dengan seorang pengusaha yang bernama IFIE. Dalam pertemuan tersebut

Tergugat menjelaskan kepada IFIE bahwa

ada

pekerjaan proyek double track PT. Kereta Api Indonesia dilokasi Desa Karangmukti, Kec. Bungursari, Kab. Purwakarta melalui

Kontraktornya PT.Pijar Utama yang menyerahkan

pekerjaan pengerukan lumpur/tanah dan pengurugan baru dengan tanah merah kepada Kepala Desa Karangmukti dan

Kepala Desa Karangmukti menunjuk dan menyerahkan lagi Putusan Nomor 292/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 10 dari 20

kepada

Tergugat

Karangmukti.

selaku

Ketua

Karang

Taruna

Desa

Setelah Tergugat menjelaskan secara mendetil pekerjaan dan nilai

jenis

proyek tersebut termasuk modal

kerja/pembiayaannya yang diperlukan kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,-

diyakini sangat menguntungkan, maka

pada saat itu juga IFIE menyatakan setuju untuk kerja sama dengan Tergugat dengan cara IFIE yang akan memberikan modal kerja/biaya proyek sebesar Rp. 500.000.000,kepada

Tergugat

penanggungjawab

dan

Tergugat

pekerjaan

proyek

sebagai

tersebut

pelaksana/ dengan

ketentuan agar Tergugat memberikan keuntungan kepada

IFIE setiap bulannya selama proyek berjalan sampai selesai, setelah Kepala Desa Karangmukti memberikan persetujuan rencana kerja sama dengan IFIE sebagai pemodal dengan

kewajiban memberikan keuntungan setiap bulannya tersebut akhirnya Tergugat

sama dengan IFIE.

menyatakan

setuju dan sepakat kerja

Setelah adanya kesepakatan tersebut pada hari berikutnya

ternyata tidak ada bertemu lagi dengan IFIE, melainkan yang datang menemui Tergugat adalah Penggugat sendiri yang menerangkan

uang

sebesar

Rp.

500.000.000,-

yang

diperlukan untuk modal kerja/biaya proyek tersebut sudah ada pada

Penggugat

dengan

ketentuan

setiap

bulannya

Penggugat harus mendapat /pemberian Jasa ( Management Fee ) setiap bulan , maka pada hari itu juga tanggal 5 Agustus 2014

Penggugat

250.000.000,menyerahkan

250.000.000,-

dan lagi

menyerahkan pada

kepada

sehingga

tanggal

uang 7

Tergugat

semuanya

sebesar

Rp.

Agustus

2014

berjumlah

Rp.

sebesar

Rp.

500.000.000,- , namun anehnya kwitansi tanda terima uang yang disodorkan Penggugat TITIPAN UANG “.

tertera keterangan sebagai “

4. Bahwa benar pada tanggal 09 Agustus 2014 dibuat dan

ditanda tangani NOTA KESEPAHAMAN ( MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ) antara Sdr. Sukarni Asroffi mewakili PT. Pijar Utama dengan

Tergugat

selaku Ketua Karang


Taruna Desa Karangmukti dan atas dasar MOU tersebut

pekerjaan proyek yang terdiri Tahap I dan Tahap II tersebut dimulai setelah adanya Surat Perintah Kerja ( SPK ) dari PT. Pijar Utama

yaitu untuk

pekerjaan Tahap I berupa

pengerukan /striping/gali dan buang limpur, sedangkan pekerjaan Tahap II berupa pengurugan/penimbunan badan jalan kereta api dengan tanah merah.

5. Bahwa dengan modal kerja sebesar Rp. 500.000.000,- yang dikelola Tergugat tersebut telah digunakan membayar upah petugas lapangan dan pekerja, biaya sewa alat berat, pembelian 2 ( dua ) bidang tanah untuk bahan urugan, biaya administrasi dan lain-lain pengeluaran secara global sebagai berikut :

- Kas Bon Sdr. Anwar untuk biaya upah dan biaya sewa alat berat :

- Beli 2 bidang deposit tanah merah

- Kas Bon Kepala Desa Karangmukti

Rp. 117.000.000,-

Rp. 150.000.000,-

Rp. 58.000.000,-

- Kas Bon Sdr. Sule ( Sekretaris Desa ):Rp. 27.500.000,- Kas Bon Sdr. Kusnadi :

Rp. 32.900.000,-

- Lain-lain ( Buku Laporan Keuangan ) Rp. Jumlahpengeluaran

-

Rp.561.705.000,-

Maka, uang milik Tergugat sendiri sebesar Rp. 61.705.000,-

digunakan dalam pembiayaan tersebut.

6. Bahwa dalam pelaksanaanya pekerjaan proyek tersebut telah ditugaskan Sdr. Anwar dan Sdr. Kusnadi sebagai petugas lapangan sesuai dengan arahan Kepala Desa Karangmukti

dan dari penyelesaian pekerjaan proyek Tahap I tersebut

Tergugat telah menerima pembayaran dari PT. Pijar Utama

dengan 2 ( dua ) termiyen yang ditansfer ke rekening bank Mandiri atas nama Tergugat semuanya total sebesar Rp.

326.572.040,- ( Tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus

tujuh puluh dua ribu empat puluh rupiah ), neraca sementara pengeluaran modal kerja

Rp. 561.705.000,-

pendapatan

Rp. 326.572.040,-- = Rp. 235.133.000,- (cashflow minus ).

Namun Tergugat meyakini dengan nilai proyek pada Tahap II sebesar

Rp.

1.080.000.000,-

yang

akan

dilaksanakan


estimasinya Tergugat akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 470.470.000,-

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada butir 6 gugatan

mengenai penyerahan 2 ( dua ) buah Sertipikat sebagai Jaminan. Yang benar adalah

dalam kerja sama antara

Tergugat dengan Penggugat dalam menangani pekerjaan proyek

tersebut

500.000.000,-

dari

dengan

andil

Penggugat

modal

dan

sebesar

Tergugat

Rp.

hanya

menyerahkan 1 (satu ) buah Sertipikat Tanah Hak Milik No. 0029 atas nama MAAT itupun bukan sebagai jaminan tapi

kata Penggugat hanya sebagai pegangan kepercayaan saja. Sejak dimulainy hubungn kerja sama antara Tergugat dengan Penggugat

tanggal 5 Agustus 2014 sampai 5 September

2014 yaitu selama 1 ( satu ) bulan berjalan dilakukan hanya secara lisan ( gentle agreement ) tanpa dibuat perjanjian

secara tertulis dan setelah tanggal 13 September 2014

barulah dibuat Surat Pernyataan Bersama, namun sebelum

Penggugat menyodorkan blangko Surat Pernyataan Bersama Penggugat memaksa agar Isteri Tergugat meminjam kepada

siapapun Sertipikat lain sebagai tambahan kepercayaan hanya untuk sementara waktu dan akan segera dikembalikan, akhirnya Isteri Tergugat dengan terpaksa meminjam Sertipikat

Tanah milik APUN dan menyerahkan kepada Penggugat

tanpa dibuat surat tanda terima dan tanpa sepengetahuan Tergugat, dan setelah itulah pada tanggal 13 September 2014 Penggugat meminta agar Tergugat dan isteri Tergugat

menanda tangani Surat Pernyatan Bersama dengan tidak diberi kesempatan membaca isi Surat Pernyataan Bersama tersebut ternyata Sertipikat Tanah milik APUN ditulis sebagai jaminan.

Bahwa selain Penggugat meminta buku Sertipikat tanah tersebut diatas, Penggugat pun memaksa meminta Buku Tabungan Bank Mandiri berikut Kartu ATM milik Tergugat

termasuk Nomor PIN, dengan tujuan agar Penggugat dapat

menarik sendiri uang yang ada dalam Rekening atas nama Tergugat.


8. Bahwa tidak benar Surat Pernyataan Bersama tertanggal 13

September 2014 sebagai Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KHUPerdata,

Pernyataan Bersama

tidak sama dan berbeda sifat juridisnya dengan perjanjian,

pernyataan bersama secara hukum bukan persetujuan yang dibuat kedua belah pihak

dan karenanya tidak saling

mengikat dan karena itu tidak tunduk pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata.

9. Bahwa dalam hubungan kerja sama usaha pekerjaan proyek

dianggap akan mendapatkan keuntungan baik untuk Tergugat

maupun untuk Penggugat selaku pemilik modal, maka tidak

benar dalil Penggugat yang menyatakan “ Penggugat telah melaksanakan kewajibannya “ menyerahakan uang sebesar Rp. 500.000.000,- , tetapi yang benar adalah Penggugat

sendiri yang berkehendak ikut andil modal agar memperoleh keuntungan dari proyek tersebut.

10. Bahwa tidak benar dalil Penggugat butir 10 gugatan yang menyatakan

“

.....akan tetapi sampai dengan sekarang

pernyataan sebagai kewajiban pihak ke I ( Tergugat ) tersebut tidak juga dipenuhi atau telah mengingkari janjinya ( Wanprestasi ).”

Yang benar adalah Tergugat telah mengembalikan uang

milik Penggugat seluruhnya sebesar Rp. 211.572.000,Dua ratus sebelas juta lima ratus tujuh dua ribu rupiah ) dengan rincian sebagai berikut : -

-

Rp. 75.000.000,-

ditarik dari Bank Mandiri oleh

Tergugat bersama dengan Penggugat dan langsung diserahkan kepada Penggugat.

Rp. 46.572.000,- dan Rp. 90.000.000,- ditarik/diambil

sendiri oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat dengan menggunakan Kartu ATM milik Tergugat.

Sehingga karenanya seluruh pembayaran pekerjaan proyek

Tahap I

dari PT. Pijar Utama kepada Tergugat yang

ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat sebesar Rp. 326.572.040,- telah diambil oleh Penggugat sebesar Rp. 211.572.000,-


11. Bahwa Surat Pernyataan Bersama tertanggal 13 September

2014 tidak dapat dijadikan dasar hukum perikatan atau perjanjian yang syah menurut hukum.

- Mohon perhatian Majelis Hakim, bahwa Surat Pernyataan

Bersama yang dibuat dibawah tangan dan dikonsep secara sepihak oleh Penggugat tersebut - tidak ada satu katapun

yang menyebutkan “ kewajiban Tergugat “ dan tidak satu kalimatpun yang menyatakan kapan Tergugat harus mengembalikan modal Tergugat.

- Dalam pernyataan bersama tidak diterangkan segala

resikonya dalam kerja sama tersebut dan tidak diterangkan apabila dalam pekerjaan proyek tersebut terjadi kerugian, maka sudah sepatutnya kerugian yang diderita Tergugat

dalam proyek tersebut ikut ditanggung bersama dengan Penggugat.

- Dibuatnya

surat

pernyataan bersama tersebut tidak

disebutkan saksi-saksi yang syah menurut hukum.

Maka, Surat Pernyataan Bersama tertanggal 13 September

2014 adalah cacat hukum dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum apapun.

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap tuntutan

Penggugat yang mewajibkan Tergugat membayar uang jasa/management fee sebesar Rp. 75.000.000,- setiap

bulannya karena dalam pekerjaan proyek tersebut terjadi kerugian akibat

proyek Tahap II dialihkan secara sepihak

oleh PT. Pijar Utama kepada Sdr. Anwar Iskandarsyah dan

Sdr. Kusnadi sehingga keuntungan yang diharapkan hilang, dan jika tuntutan Penggugat didasarkan atas hutang-pihutang

quod noon, maka beban bunga sebesar Rp. 75.000.000,setiap bulannya adalah merupakah beban bunga yang diluar kewajaran.

13. Bahwa kerugian yang nyata diderita Tergugat adalah dari 2 (dua ) bidang deposit tanah merah yang sudah dibeli Tergugat

seharga Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah ) secara diam-diam digali dan diangkat tanah merahnya oleh

Sdr. Anwar Iskandarsyah dan Sdr. Kusnadi sebanyak 4900 M3

digunakan pengurugan proyek Tahap II double treck Putusan Nomor 292/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 15 dari 20

tanpa sepengetahuan Tergugat dan pembayaran nilai proyek

Tahap II diambil oleh Sdr. Anwar Iskandar dan Sdr. Kusnadi

dari PT. Pijar Utama sebesar Rp. 1.336.715.440,- kemudin kedua orang tersebut ( Sdr. Anwar dan Sdr. Kusnadi ) kabur/menghilang

sampai

saat

ini

tidak

diketahui

keberadaannya, sehingga yang bersangkutan dengan tidak

beritikad baik sengaja tidak mempertanggung jawabkan pengambilan/penggalian Tergugat. Demikian

pula

Sdr.

tanah

Endin

merah

Zaenudin

tersebut (

kepada

Kepala

Desa

Karangmukti) dan Sdr. Sule ( Sekretaris Desa ) yang telah mengambil/menggunakan uang modal proyek sebasar Rp.

58.000.000,- dan Rp. 27.500.000,- sampai saat ini tidak mengembalikan dan atau menganti uang tersebut kepada Tergugat.

Maka, untuk keadilan,Tergugat akan segera mengajukan tuntutan hukum kepada : -

PT. Pijar Utama ( Kontraktor PT.KAI ) yang dengan

sengaja mengalihkan pekerjaan proyek Tahap II secara sepihak tanpa lebih dahulu membatalkan MOU yang

-

dibuat secara resmi dengan Tergugat.

Sdr. Anwar Iskandarsyah dan Sdr. Kusnadi telah

mengambil alih sendiri pekerjaan proyek Tahap II secara

-

melawan

hukum

dan

telah

melakukan

pencurian penggalian tanah merah milik Tergugat.

Sdr. Endin Zaenudin dan Sdr. Sule yang telah

menggunakan uang modal proyek yang berasal dari pembiayaan Penggugat.

14. Bahwa oleh karena status Sertipikat Tanah Hak Milik No. 29 atas nama Maat dan Setipikat No. 00666 atas nama Apun tidak sebagai Jaminan yang syah menurut hukum, maka Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat harus ditolak.

15. Bahwa tuntutan ganti kerugian yang diajukan Penggugat dan tuntutan lainnya semuanya tidak berdasarkan hukum, maka sedah sepatutnya ditolak.

Berdasarkan seluruh yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Tergugat memohon agar Pengadilan Negeri Purwakarta Cq. Majelis Hakim


Perkara No. 14/Pdt.G/2015/PN. Pwk berkenan memberikan putusan sebagai berikut : PRIMAIR : I.

DALAM EKSEPSI :

-

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

-

Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat.

II.

DALAM POKOK PERKARA :

-

Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

-

Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR :

seadil-adilnya.

Sebagai Pengadilan yang baik, Tergugat memohon yang

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat

mengajukan replik

tanggal 18 Januari 2016 dan atas replik tersebut

Tergugat 1 Februari 2016 mengajukan duplik tertanggal 18 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri

Purwakarta telah menjatuhkan putusannya tanggal, 22 Maret 2016, nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Pwk yang amarnya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : -

Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima ;

-

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;

DALAM POKOK PERKARA : -

-

Menyatakan sah dan berharga surat pernyataan bersama tanggal 13 September 2014 ;

Menyatakan Tergugat telah mengingkari janjinya (Wanprestasi) ;

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada

Penggugat sebesar Rp. 400.000.000,- ( Empat ratus juta rupiah ) secara tunai dan seketika;

Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang

hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 546.000,- ( lima ratus empat puluh enam ribu rupiah );

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte permohonan banding nomor :

14/Pdt.G/2015/PN.Pwk, tanggal, 01 April 2016 yang dibuat oleh Hendro

Catur Sucahyo, S.H.,M.H. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Putusan Nomor 292/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 17 dari 20

Purwakarta, yang menerangkan bahwa Tergugat menyatakan banding

terhadap putusan pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 22 Maret 2016, nomor

:

14/Pdt.G/2015/PN/Pwk

dan

telah

diberitahukan

Terbanding-semula Penggugat pada tanggal 11 April 2016;

kepada

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan

memori banding sampai dengan perkaranya diputus oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Purwakarta pada tanggal, 20

April 2016 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat, dan terbanding semula Penggugat

pada tanggal, 20 April 2016 untuk

meminta bantuan pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada

terbanding melalui Pengadilan Negeri Karawang untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterima pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding

semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan

seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan

resmi

putusan

Pengadilan

14/Pdt.G/2015/PN.Pwk, tanggal 22 Maret 2016 ; Tergugat

Purwakarta

nomor

:

Menimbang, bahwa oleh karena pihak pembanding-semula tidak

mengajukan

memori

banding

untuk

menguatkan

permohonan bandingnya, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi keberatan Pembanding-semula Tergugat dalam putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tersebut , sedangkan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi putusan Pengadilan

Tingkat pertama tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pegadilan tingkat pertama tersebut, karena semuanya telah

dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama ;


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,

maka

putusan

Pengadilan

Negeri

Purwakarta

nomor

:

14/Pdt.G/2015/PN.Pwk tanggal 22 Maret 2016 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat

Pertama dikuatkan sehingga Pembanding-semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka oleh karena itu harus dihukum untuk membayar biaya

perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-undang nomor 20 Tahun 1947 jo.

Undang-undang nomor 49 Tahun 2009, HIR dan Peraturan Perundangundangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :  Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;

 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 22

Maret

2016

Nomor

dimohonkan banding tersebut ;

14/Pdt.G/2015/PN.Pwk.,

yang

 Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan

yang untuk

tingkat

banding sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari RABU, tanggal , 10 Agustus 2016 oleh Kami : SUBARYANTO, S.H.M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi

Jawa

Barat,

sebagai

Hakim

Ketua

Majelis

dengan

SUGITO, S.H.M.H. Dan I. NYOMAN DIKA, S.H., M.H. masing-masing

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dn mngadili perkara

ini

Pengadilan

dalam

Tinggi

tingkat

banding

Bandung

292/Pen.Pdt/2016/PT.BDG,

berdasarkan

tanggal

putusan

22

tersebut

Penetapan

Juni

2016

diucapkan

Ketua No.

dalam

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : KAMIS,

TANGGAL, 11 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh

Hakim-Hakim Anggota serta dibantu BAMBANG SUGIANTO, S.H.,M.H., Putusan Nomor 292/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 19 dari 20

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat , tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara. ; HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

SUGITO, S.H.,M.H.

SUBARYANTO, S.H.,M.H.

Ttd I. NYOMAN DIKA S.H., M.H,

PANITERA PENGGANTI, Ttd BAMBANG SUGIANTO, S.H.,M.H..

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai ..............…………… Rp. 2. Biaya Redaksi putusan ………… 3. Biaya Pemberkasan ………….

Rp.

6.000,-

5.000,-

Rp. 139.000,-

J u m l a h …………………………. Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)


PT.BDG

Recommend Documents