PT.BDG

PUTUSAN NOMOR 577/PDT/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. MAHRUP BIN BAHARI. Beralamatkan di Kp. Kebon Kelapa, RT. 009/003,

Desa

Kecamatan

Segara

Tarumajaya,

Makmur, Kabupaten

Bekasi. Untuk dan atas nama serta sebagai Ahli Waris dari Almarhum Bahari Bin Abit Bin Djudin. 2. MARIYASAN BIN NAATUN.

Beralamatkan di Kp. Bojong, RT.

001/001,

Desa

Kecamatan

Pantai

Tarumajaya,

Makmur, Kabupaten

Bekasi. Untuk dan atas nama serta sebagai Ahli Waris dari Almarhum Maarun Bin Abit Bin Djudin. 3. HANAPI BIN NAWI.

Beralamatkan di Kp. Singkil, RT. 001/001, Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Untuk dan atas nama serta sebagai Ahli Waris dari Almarhum Nawi Bin Abit Bin Djudin.

4. MAING BIN MAALI.

Beralamatkan 004/001, Kecamatan

di

Desa

Kavling Segara

Tarumajaya,

Baru,

RT.

Makmur, Kabupaten

Bekasi. Untuk dan atas nama serta sebagai Ahli Waris dari Almarhum Maali Bin Abit Bin Djudin. 5. RAHMAN BIN AMSAR. Beralamatkan di Kp. Muara Tawar, RT. 001/012, Kecamatan

Desa

Pantai

Tarumajaya,

Makmur, Kabupaten

Bekasi. Untuk dan atas nama serta

Halaman 1 dari 31 Halaman Putusan Nomor : 577/Pdt/2016/PT.BDG

sebagai Ahli Waris dari Almarhum Sebar Bin Abit Bin Djudin. 6. KOPIPAH BINTI SARMILIH.

Beralamatkan di Kp. Lagoa, RT.

002/006,

Desa

Kecamatan

Pahlawan

Tarumajaya,

Setia,

Kabupaten

Bekasi. Untuk dan atas nama serta sebagai Ahli Waris dari Almarhumah Nap Binti Abit Bin Djudin. 7. SITI HAWA BINTI ABDUL MUTHOLIB. Beralamatkan di Kp. Pisang

Batu,

RT.

001/001,

Desa

Pahlawan Setia, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Untuk dan atas nama serta sebagai Ahli Waris dari Almarhumah Tihamah Binti Abit Bin Djudin. 8. ATIH BINTI H. JAMHARI.

Beralamatkan

Tawar,

RT.

Makmur,

di

003/013, Kecamatan

Kp.

Sungai

Desa

Pantai

Tarumajaya,

Kabupaten Bekasi. Untuk dan atas nama serta sebagai Ahli Waris dari Almarhum H. Jamhari Bin Abit Bin Djudin. 9. ROJALIH BIN NAMIN. Beralamatkan di Jalan PLTGU Muara Tawar,

RT.

Makmur,

003/013,

Desa

Kecamatan

Pantai

Tarumajaya,

Kabupaten Bekasi. Untuk dan atas nama serta sebagai Ahli Waris dari Almarhumah Wangit Binti Abit Bin Djudin.dalam hal ini memberikan Soetjipto,

kuasa

Dkk,

kepada

Advokat

dan

Harianto Konsultasi

Hukum pada kantor Harianto Soetjipto dan Rekan, beralamat di Jalan Bumi Sani Permai Blok L 07 No.1 Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan, Kab. Bekasi, berdasarkan Surat

Kuasa

2016,yang

Khusus

didaftarkan

tanggal di

6

April

Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 6 Halaman 2 dari 31 Halaman Putusan Nomor : 577/Pdt/2016/PT.BDG

April

2016

Selanjutnya

Nomor

di

PEMBANDING

576/SK/2016/PN.Bks,

sebut

sebagai

semula

PARA PARA

PENGGUGAT; LAWAN 1. PT. PLN ( PERSERO ) UNIT INDUK PEMBANGUNAN V.

beralamatkan di Jalan EHAVE, Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok 16514. dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENDRO WIDODO,SH.,C.L.A Advocat pada kantor Hukum Hendro Widodo & Partners, beralamat di Menteng Square Tower, Tower A Lantai 8 Unit 29-A Jalan Matraman Raya No.30E Jakarta Pusat 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2016

yang

didaftarkan

di

kepaniteraan

Pengadilan Bekasi tanggal 8 September 2016 No.471/SK/2016/PN.Bks,

Selanjutnya

di sebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I; 2. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI. Beralamatkan

di Komplek Lippo Cikarang, Jalan Daha, Blok B4, Cikarang, Kabupaten Bekasi. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daryoto, S.H., Dkk, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2015 Selanjutnya

disebut sebagai TERBANDING II Semula TERGUGAT II; Pengadilan Tinggi tersebut ; Setelah membaca berkas perkara Nomor 532/Pdt.G/2014/PN.Bks dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 April 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri


Bekasi pada tanggal 21 Nopember 2014 dalam Register Nomor : 532/Pdt.G/2014/PN.Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah sebagai Ahli waris sah dari Almarhum Abit Bin Djudin sebagaimana Surat Penetapan dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 099/Pdt.P/2012/PA.Ckr tanggal 21 Februari 2013 ; 2. Bahwa Almarhum Abit Bin Djudin memiliki tanah hak milik adat seluas kurang lebih 12,487 Ha ( 124.870 M2 ), tercatat dalam bukti Girik/C Nomor 327 Persil 28 Kelas Desa SIII atas nama Abit Bin Djudin terletak di Kp. Pal Jaya ( dahulu Kp. Pal Busuk ), Desa Segara Jaya,

Kecamatan

Tarumajaya,

Kabupaten

Bekasi

dengan batas-batasnya : Sebelah Utara

: Djuamin Rohamun /laut.

Sebelah Timur

: Kali.

Sebelah Barat

: Djuki Asa/Djuamin Rohamun.

Sebelah Selatan

: Subuh

Tuin/Durahman

Iming/Nali

Ilyas/Tjojong Kunah. Selanjutnya di sebut sebagai Tanah Objek Sengketa; 3. Bahwa bukti-bukti asli kepemilikan tanah Objek Sengketa atas nama Abit Bin Djudin sampai saat ini masih di miliki oleh Para Penggugat selaku ahli waris Abit Bin Djudin dan bukti kepemilikan tersebut benar sah tercatat pada buku

letter

C

Desa

Segara

Jaya,

Kecamatan

Tarumajaya, Kabupaten Bekasi yaitu tercatat dengan Nomor Girik/C 327 Persil 28 Kelas Desa SIII atas nama Abit Bin Djudin seluas 12,487 Ha.; 4. Bahwa Almarhum Abit Bin Djudin telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 1953 dan semasa hidupnya Abit Bin Djudin maupun Para Penggugat selaku ahli warisnya belum pernah memperjualbelikan, mengalihkan, dan atau mengoperkan hak atas tanah Objek Sengketa kepada pihak lain, termasuk kepada Pihak Tergugat I PT. PLN Persero Unit Induk Pembangunan V;


5. Bahwa berdasarkan fakta lokasi tanah Objek Sengketa milik Para Penggugat saat ini telah di kuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I PT. PLN Persero Unit Induk Pembangunan V ( di pergunakan sebagai PLTGU di Muara Tawar ) yaitu tanpa memberikan pembayaran ganti rugi terlebih dahulu kepada Para Penggugat selaku ahli waris Abit Bin Djudin dan sebagai pemilik yang sah atas Tanah Objek Sengketa; 6. Bahwa sudah berkali-kali Para Penggugat menghimbau dan meminta kepada Tergugat I PT. PLN Persero Unit Induk Pembangunan V agar segera menyelesaikan pembayaran ganti rugi atas tanah Objek Sengketa kepada Para Penggugat selaku Ahli Waris yang berhak atas tanah Objek Sengketa namun Tergugat I tidak pernah menanggapi permintaan ganti rugi dari Para Penggugat

dengan

Keterangan

dari

alasan

Tergugat

berdasarkan II

Kantor

Surat

Pertanahan

Kabupaten Bekasi Nomor 127/300-32.16/11/2010 tanggal 23 Februari 2010 perihal permohonan Informasi data, menerangkan bahwa tanah Girik C No. 27 persil 28 SIII atas nama Abit Bin Djudin seluas ± 124.870 M2 [ 12,487 Ha) telah habis di jual; 7. Bahwa tidak berlandaskan hukum Surat Keterangan dari Tergugat II Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Nomor 127/300-32.16/11/2010 tanggal 23 Februari 2010 dan bukan kapasitas Tergugat II memberikan keterangan riwayat terhadap tanah-tanah yang belum bersertifikat atau tanah hak milik adat atau Girik (tanah Objek Sengketa ) karena data-data tanah-tanah yang masih berbentuk Girik belum pernah tercatat dan terdaftar pada Kantor Tergugat II ; 8. Bahwa

tanah-tanah

hak

milik

adat

yang

belum

bersertifikat ( masih berbentuk Girik ) adalah tercatat pada Kantor Kelurahan/Desa sehingga yang mempunyai


kewenangan untuk memberikan keterangan tanah hak milik adat/girik adalah instansi Kelurahan/Desa (Desa Segarajaya); 9. Bahwa oleh karena surat dari Tergugat II Kantor Pertanahan

Kabupaten

32.16/11/2010

tanggal

Bekasi 23

Nomor

Februari

127/300-

2010

perihal

permohonan informasi data di buat tidak berlandaskan hukum maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi untuk menyatakan surat dari Tergugat II Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Nomor 127/300-32.16/11/2010 tanggal 23 Februari 2010 tidak mempunyai kekuatan hukum ; 10.Bahwa dengan adanya surat keterangan dari Tergugat II akhirnya Tergugat I PT. PLN Persero Unit Induk Pembangunan V telah memaksakan kehendaknya untuk menguasai dan melakukan pemagaran terhadap lokasi tanah Objek Sengketa milik Para Penggugat yang kemudian saat ini di lokasinya di pergunakan sebagai Unit Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap ( PLTGU) Muara Tawar; 11.Bahwa penguasaan lokasi tanah Objek Sengketa milik ahli waris Almarhum Abit Bin Djudin oleh Tergugat I PT. PLN

Persero

Unit

Induk

Pembangunan

V

tanpa

memberikan pembayaran ganti rugi terlebih dahulu kepada Para Penggugat adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana di maksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang mengakibatkan kerugian baik Kerugian Materiil maupun Imateriil bagi Para Penggugat; 12.Bahwa kerugian Materiil dan Imateriil yang di alami oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut: 12.1. Kerugian Materiil. Pembayaran ganti rugi tanah Objek Sengketa seluas 124.870 M2 di kalikan nilai harga pasaran tanah saat ini


untuk

per

meter

perseginya

adalah

sebesar

Rp.

2.000.000,-/M2 ( dua juta rupiah per meter persegi ) yaitu sebesar Rp. 249.740.000.000,00 ( dua ratus empat puluh sembilan milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah); 12.2. Kerugian Imateriil. Yaitu

Para

Penggugat

memanfaatkan

tanah

selaku Objek

Pemilik

tidak

dapat

Sengketa

dan

telah

mengeluarkan biaya, menyita waktu, untuk mengurus hakhak Para Penggugat, yang mana bila di nilai dengan uang adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); 13. Bahwa kerugian - kerugian tersebut adalah sangat beralasan untuk di kabulkan sebagaimana telah di tegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, No.842 K/Pdt/1986

tanggal

23

Desember

1987

Jo.

No.1954

K/Pdt/1987 tanggal 31 Agustus 1992 berbunyi /'Kerugian adalah unsur perbuatan melawan hukum, apabila kerugian tidak ada, maka tidakadaperbuatan melawan hukum'; 14. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1365 KUHPerdata dan Yurisprudensi MARI yang mengatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum, maka kerugian Materil dan Imateriil yang di alami oleh Para Penggugat selaku Ahli Waris Almarhum Abit Bin Djudin adalah sangat beralasan untuk di kabulkan; 15. Bahwa oleh karena kerugian Materiil dan Imateriil adalah sangat beralasan untuk di kabulkan maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi agar menghukum Tergugat I PT. PLN Persero Unit Induk Pembangunan V untuk membayar Kerugian Materiil sebesar Rp. 249.740.000.000,00 ( dua ratus empat puluh sembilan milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah ] dan Kerugian Imateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah ) kepada Para Penggugat ( Ahli Waris Abit Bin Djudin); 16. Bahwa oleh karena Para Penggugat menghawatirkan adanya itikat tidak baik dari Tergugat I PT. PLN Persero Unit Induk Pembangunan V akan mengalihkan tanah Objek Sengketa Halaman 7 dari 31 Halaman Putusan Nomor : 577/Pdt/2016/PT.BDG

kepada pihak lain dan agar gugatan Para Penggugat tidak Ilusioner maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi agar berkenan untuk menetapkan Sita Jaminan ( Conservatoir Beslaag ) terhadap tanah Objek Sengketa milik Para Penggugat seluas kurang lebih 12,487 Ha. ( 124.870 M2 ), tercatat dengan bukti Girik/C Nomor 327 Persil 28 Kelas Desa SIII atas nama Abit Bin Djudin terletak di, Kp. Pal Jaya ( dahulu Kp. Pal Busuk), Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi dengan batas-batasnya: Sebelah Utara

: Djuamin Rohamun /laut

Sebelah Timur

: Kali.

Sebelah Barat


Sebelah Selatan

: Subuh

Tuin/Durahman

Iming/Nali

Ilyas/Tjojong Kunah. 17. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat mendasarkan pada alat-alat bukti maupun keterangan-keterangan saksi yang kuat menurut ketentuan pasal 180 HIR sehingga sangat beralasan untuk di kabulkan maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi agar menyatakan Putusan Perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum Banding dan Kasasi ( Uit Voorbar Bij Vooraad); 18. Bahwa

agar

Tergugat

I

PT.

PLN

Persero

Unit

Induk

Pembangunan V tunduk dan patuh untuk melaksanakan isi putusan dan agar putusan ini efektif, tidak berlarut-larut maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum PT. PLN Persero Unit Induk Pembangunan V untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp. 1.000.000,00 ( satu juta rupiah) jika setiap hari lalai/tidak melaksanakan isi putusan ini, terhitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde); Berdasarkan uraian dalil-dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas maka Para Penggugat mohon kepada Ketua


Pengadilan Negeri Bekasi berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan-putusan sebagai berikut: DALAM PROVISI : Menetapkan dan meletakkan Sita Jaminan ( Consevatoir Beslaag ) di atas tanah Objek Sengketa seluas kurang lebih 12,487 Ha ( 124.870 M2 ), tercatat dalam bukti Girik/C Nomor 327 Persil 28 Kelas Desa SIII atas nama Abit Bin Djudin terletak di Kp. Pal Busuk ( dahulu ), sekarang menjadi Kp. Pal Jaya, Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi atan yang saat ini di kuasai oleh Tergugat. DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti dari Para Penggugat; 3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Abit Bin Djudin; 4. Menyatakan Tanah Objek Sengketa seluas kurang lebih 12,487 Ha ( 124.870 M2 ), terletak di Kp. Pal Jaya ( dahulu Kp. Pal Busuk ), Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi dengan batas-batasnya: Sebelah Utara

: Djuamin Rohamun /laut

Sebelah Timur

: Kali.

Sebelah Barat


Sebelah Selatan

: Subuh

Tuin/Durahman

Iming/Nali

Ilyas/Tjojong Kunah. adalah benar tercatat dengan bukti Girik/C Nomor 327 Persil 28 Kelas Desa SIII milik dan atau atas nama Abit Bin Djudin, yang saat ini menjadi hak Para Penggugat selaku Ahli Waris Abit Bin Djudin ; 5. Menyatakan surat dari Tergugat II Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Nomor 127/300-32.16/11/2010 tanggal 23 Februari 2010 adalah surat yang sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;


6. Menyatakan Para Penggugat adalah sebagai Pihak yang berhak untuk menerima pembayaran uang ganti rugi atas tanah Objek Sengketa milik Almarhum Abit Bin Djudin ; 7. Menyatakan

Tergugat

I

PT.

PLN

Persero

Unit

Induk

Pembangunan V telah melakukan Perbuatan melawan hukum sebagaimana di maksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menimbulkan Kerugian baik Materiil mapun Imateriil terhadap Para Penggugat; 8. Menghukum

Tergugat

I

PT.

PLN

Persero

Unit

Induk

sebesar

Rp.

Pembangunan V untuk membayar Ganti Rugi yaitu : 6.1.

Pembayaran

Kerugian

Materiil

249.740.000.000,00 ( dua ratus empat puluh sembilan milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) ; 6.2.

dan

Pembayaran

Kerugian

Imateriil

sebesar

Rp.

5.000.000.000,-(lima milyar rupiah); kepada Para Penggugat; 9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan ( Consevatoir Beslaag ) atas tanah Objek Sengketa seluas kurang lebih 12,487 Ha ( 124.870 M2 ], terletak di Kp. Pal Jaya ( dahulu Kp. Pal Busuk ), Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi yang saat ini di kuasai oleh Tergugat; 10. Menyatakan putusan perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi ( Uit Voorbar Bij Vooraad); 11. Menghukum

Tergugat

I

PT.

PLN

Persero

Unit

Induk

Pembangunan V untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp. 1.000.000,00 ( satu juta rupiah) jika setiap hari lalai/tidak melaksanakan isi putusan ini, terhitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde ); 12. MenghukumTergugat

1

PT.PLN

Persero

Unit

Induk

Pembangunan V untuk tunduk dan patuh terhadap Isi Putusan ini ;


13. Menghukum

Tergugat

I

PT.

PLN

Persero

Unit

Induk

Pembangunan V untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; Atau: Bilamana Ketua Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono); Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : Setelah membaca dengan seksama Gugatan PARA PENGGUGAT yang diajukan dalam perkara ini, TERGUGAT I berpendapat: 1. PIHAK YANG

DITARIK

SEBAGAI

TERGUGAT TIDAK

LENGKAP

(Pluhum Litis Consortium) ; Bahwa pembebasan lahan Objek Sengketa dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 590/Kep.134-DTR/2007 tanggal 26 September 2007, adapun tugas panitia pengadaan tanah antara lain a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat; b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang hak nya akan dilepaskan atau diserahkan yang dituangkan dalam peta bidang tanah; c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya; d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c tersebut diatas, di kantor Desa, Kecamatan, dan Kantor Pertanaham Kabupaten Bekasi; e. Mengesahkan peta bidang tanah; f. Menerima hasil penilaian:  Harga tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah.  Bangunan dari dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Kabupaten Bekasi Halaman 11 dari 31 Halaman Putusan Nomor : 577/Pdt/2016/PT.BDG

 Tanaman atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan. g. Mengadakan

musyawarah

dengan

para

pemilik

tanah,

bangunan, dan tanaman dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi; h. Menetapkan besarnya ganti rugi tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan; i. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik

tanah,

bangunan, dan tanaman; j. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak; k. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi; dan l. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan dalil di atas, jelas bahwa pelaksanaan Pembebasan Lahan Objek Sengketa sepenuhnya dilakukan oleh P2T Kabupaten Bekasi termasuk di dalamnya mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan diserahkan

dengan yang

tanah,

yang

dituangkan

haknya

dalam

akan

peta

dilepaskan

bidang

tanah

atau dan

mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya. Berdasarkan pada hasil penelitian status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan dan hasil inventarisasi dan identifikasi dokumen oleh P2T Kabupaten Bekasi yang diumumkan di kantor Desa, Kecamatan, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tersebut dan setelah P2T Kabupaten Bekasi melakukan musyawarah harga dengan para pemilik tanah, bangunan, dan tanaman, Tergugat I melakukan pembayaran kepada para pemilik tanah yang haknya dilepaskan. Oleh karena itu, P2T Kabupaten Bekasi sesuai dengan tugasnya dalam Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 590/Kep.134-DTR/2007 tanggal 26 September 2007 sebagai organik yang bertanggung jawab dalam


pelaksanaan dalam proses pembebasan tanah, harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT. Dengan demikian, maka seharusnya ada pihak lain yang ditarik PARA PENGGUGAT sebagai TERGUGAT dalam gugatannya, yaitu Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, tetapi oleh PARA PENGGUGAT tidak ditarik sebagai TERGUGAT. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan PARA PENGGUGAT yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat. Dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT sepatutnya tidak dapat diterima dan dinyatakan gugur. 2. GUGATAN OBSCUUR LIBEL (obscure libel exceptie) Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT telah kabur/tidak jelas atau Obscuurer libell, hal ini dikarenakan obyek sengketa sebagaimana yang dipersoalkan oleh PARA PENGGUGAT dalam surat gugatannya pada halaman 3 point 2 posita, yang intinya PARA PENGGUGAT menyatakan "... Almarhum ABIT BIN DJUDIN memiliki tanah hak milik adat seluas ± 12,487 Ha (124.8700 M2)....terletak di desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi...", bahwa dalil tersebut dalam gugatan a quo adalah tidak jelas. Bahwa PARA PENGGUGAT meminta ganti rugi atas luas tanah ± 12,487 Ha (124.8700 M2) sedangkan berdasarkan perijinan yang dilakukan oleh TERGUGAT I hanya membebaskan ± 81.000 M2 a.n. PT. PLN (Persero) Proyek induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara berdasarkan Surat PT. PLN (Persero) Pembangkitan Muara Tawar Nomor: 0211/122/UBP.MT/2005 tanggal 15 Juni 2005 perihal Pembebasan Lahan Perluasan Lahan PLTG Muara Tawar, surat PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkitan dan jaringan jawa Bali dan Nusa Tenggara Nomor: 543/123/PI KITRING JBN/2005 tanggal 27 Juli 2005 dan Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 620/Kep.274DTR/2005 tentang Penetapan Lokasi dan lampiran peta lokasi. Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya

atau

setidak-tidaknya

menyatakan

gugatan

PARA

PENGGUGAT tidak dapat diterima {Niet Ontvankelijk Verklaard).


3. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN SEBAGAI PENGGUGAT (EKSEPSI DISQUALIFIKATOIR) Bahwa PARA PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan tidak memiliki kualitas hukum sebagai PENGGUGAT. Bahwa Surat Ketetapan Pengadilan Agama Cikarang hanya menetapkan PARA PENGGUGAT sebagai Ahli Waris, sebagaimana dalil yang disebutkan PARA PENGGUGAT pada halaman 3 poin 1, "....bahwa PARA PENGGUGAT adalah sebagai ahli waris dari almarhum Abit Bin Djudin...". Namun dalam gugatan ini tidak ada satu dalil dari PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT adalah Pemegang kuasa dari ahli waris yang lainnya, Sehingga PARA PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas dan kualitas hukum untuk mengajukan gugatan ini. Bahwa berdasarkan Surat Penetapan dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor

:

099/Pdt.P/2012/PA.Ckr

tanggal

21

Februari

2013

yang

seharusnya menandatangani Surat Kuasa tidak hanya MAHRUP BIN BAHARI, MARIYASAN BIN NAATUN, HAN API BIN NAWI, MAING BIN MAALI, RAHMAN BIN AMSAR, KOPIPAH BINTI SARMILIH, SITI HAWA BINTI ABDUL MUTHOLIB, ATIH BINTI H. JAMHARI DAN ROJALIH BIN NAMIN tetapi semua ahli waris yang namanya tercantum dalam Surat Penetapan

dari

Pengadilan

Agama

Cikarang

Nomor

:

099/Pdt.P/2012/PA.Ckr tanggal 21 Februari 2013. Untuk kepentingan di pengadilan pemberian kuasa harus dibuktikan dengan adanya tindakan pemberian dan penerimaan dari si pemberi kuasa maupun penerima kuasa berupa surat kuasa yang ditandatangani para pihak. Hal ini didasarkan pemahaman bahwa pemberian kuasa merupakan suatu bentuk perikatan hukum yang lahir karena kesepakatan kedua belah pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak sebagaimana dinyatakan

dalam

Pasal

1792

KUHPerdata,

dan

bukti

lahirnya

kesepakatan dalam perikatan hukum tertulis adalah kedua belah pihak harus menandatangi surat kuasa tersebut. Dengan tidak terpenuhinya syarat formal dalam gugatan a quo, dengan alasan PARA PENGGUGAT tidak mempunyai hak dan kualitas sehingga PARA PENGGUGAT tidak mempunyai "legitima persona standi in judicio", maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.


4. GUGATAN PENGGUGAT GUGUR DENGAN SENDIRINYA ATAS KEHENDAK PARA PENGGUGAT. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT telah gugur dengan sendirinya atas kehendak PARA PENGGUGAT sendiri, yakni sebagaimana dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 4 poin 8, " bahwa tanah-tanah hak milik adat yang belum bersertifikat (masih berbentuk girik) adalah tercatat pada Kantor Kelurahan/Desa sehingga yang mempunyai kewenangan untuk memberikan keterangan tanah hak milik adat/girik adalah instansi Kelurahan/Desa (Desa Segara Jaya)", apabila melihat surat Badan Pertanahan Nomor 127/300-32.16/11/2010 salah satu yang menjadi pertimbangan dalam surat tersebut adalah surat Kepala Desa Segarajaya tanggal 12 Februari 2010 Nomor 116/005-Um/ll/2010, yang artinya PARA PENGGUGAT telah mengakui bahwa Tanah adat dengan bukti Girik C No. 327 persil 28 kelas S III atas Nama ABIT BIN DJUDIN luas ± 124.870 M2 (12,487 Ha) telah dijual habis. Dengan demikian karena semua dalil yang dalam gugatan PARA PENGGUGAT sudah terbantahkan sendiri oleh PARA PENGGUGAT, maka sudah cukup Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT. DALAM POKOK PERKARA: 1. Bahwa semua yang TERGUGAT I kemukakan pada bagian eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini ; 2. TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT I. 3. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya telah mendalilkan atau menjadikan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal sebagai berikut: a. Dalil penggugat pada halaman 4 poin 10,"Bahwa dengan adanya surat keterangan dari TERGUGAT II akhirnya TERGUGAT I telah memaksakan kehendaknya untuk menguasai dan melakukan pemagaran terhadap tanah Objek Sengketa..." adalah tidak tepat atau mengada-ada. Penguasaan dan pemanfaatan tanah objek sengketa

oleh

berdasarkan

TERGUGAT

pada

tindakan

I

dilakukan hukum

secara

yang

sah

benar.

dan

Bahwa

TERGUGAT I menguasai dan memanfaatkan tanah objek


sengketa berdasarkan pada perolehan hak atas tanah dari masyarakat yang dituangkan dalam Surat Pelepasan Hak atas Tanah (SPH) melalui proses Pengadaan Tanah yang dilakukan dan disposisi oleh P2T Kabupaten Bekasi pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas tentang Pengadaan

Tanah

Bagi

Pelaksanaan

Pembangunan

untuk

Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007 jo. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005. Bahwa

seluruh

proses

dan

tahapan

Pengadaan

Tanah

sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas, telah dilalui oleh TERGUGAT I dan dilaksanakan oleh P2T Kabupaten Bekasi. Bahwa P2T Kabupaten Bekasi telah melakukan inventarisasi, klasifikasi dan identifikasi dokumen dengan sebenar-benarnya berdasarkan data yang ada pada Desa Segara Jaya dan Pantai Makmur, Kecamatan Taruma Jaya yang melaksanakan kegiatan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan bendabenda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan kepada TERGUGAT I yang dituangkan dalam peta bidang tanah. P2T Kabupaten Bekasi juga telah mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan kepada TERGUGAT I. Bahwa P2T Kabupaten Bekasi berdasarkan hasil inventarisasi dan penelitian status tanah tersebut telah melaksanakan musyawarah dengan para pemilik tanah, bangunan, dan tanaman dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi pada tanggal 21 November

2007,

Kemudian

hasil

musyawarah

tersebut

ditindaklanjuti dengan pembayaran ganti rugi oleh TERGUGAT I kepada para pemilik tanah yang berhak dengan disaksikan oleh P2T Kabupaten Bekasi yang dituangkan dalam Surat Pelepasan Hak atas Tanah (SPH) dari pemilik tanah kepada TERGUGAT I. P2T Kabupaten Bekasi juga telah mengumumkan di kantor Desa Segara Jaya dan Pantai Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi dan selama masa pengurusan pembebasan tanah tersebut tidak ada satu pihak pun yang menyangkal dan


mengajukan keberatan terkait pembebasan tanah tersebut. Hal ini membuktikan bahwa TERGUGAT I telah secara sah dan menurut

hukum

memperoleh

hak,

menguasai

dan

memanfaatkan tanah Objek Sengketa. Adapun TERGUGAT II benar dengan menerbitkan surat Nomor 127/300-32.16/11/2010 tahun 2010 yang membeberkan fakta sebenar-benarnya mengenai kepemilikan tanah Objek Sengketa yang BUKAN MERUPAKAN HAK PARA PENGGUGAT dan menguatkan serta meyakinkan bahwa proses Pengadaan Tanah dalam

rangka

Pembangunan

PLTGU

Muara

Tawar

milik

TERGUGAT I telah dilakukan dengan benar sesuai data dan fakta kepemilikan tanah pada saat itu. Sehingga sangatlah keliru dan tidak berdasar bila PARA PENGGUGAT mengatakan bahwa TERGUGAT I memaksakan kehendaknya untuk menguasai dan melakukan pemagaran terhadap tanah Objek Sengekta. b. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 4 poin 11Bahwa penguasaan lokasi tanah Objek Sengketa milik ahli waris Almarhum

ABIT

BIN

DJUDIN

oleh

TERGUGAT

I

tanpa

memberikan pembayaran ganti rugi....adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata

adalah

dalil

yang

keliru

dan

mengada-ada. Dalam Proses Pengadaan Tanah untuk Pembangunan PLTGU Muara Tawar, TERGUGAT I telah membayarkan seluruh ganti rugi hak atas tanah, bangunan, tanaman serta benda lain yang berkaitan dengan tanah kepada para pemilik yang berhak berdasarkan hasil hasil inventarisasi dan penelitian status tanah yang dituangkan dalam peta bidang tanah yang dilakukan oleh P2T Kabupaten Bekasi. Bahwa berdasarkan surat TERGUGAT II Nomor 127/300-32.16/11/2010 yang didasarkan pada Surat Kepala Desa Segarajaya tanggal 12 Februari 2010 Nomor 116/005-Um/ll/2010, Tanah Objek Sengketa yang didalilkan PARA PENGGUGAT dalam gugatannya secara hukum dan tercatat dalam buku daftar tanah Desa telah beralih hak miliknya seluruhnya kepada pihak lain. Surat tersebut dengan jelas dan


benar memaparkan bahwa Tanah Objek Sengketa tersebut telah dijual habis kepada: 1) Pada tanggal 27-05-1958, seluas ± 20.550 M2 oleh ABID BIN DJUDIN dijual kepada MUHIYA MUHAMMAD yang kemudian menjadi C No. 424 atas nama MUHIYA MUHAMMAD -

Pada tanggal 15-11-1960 oleh MUHIYA MUHAMMAD atas tanah tersebut dijual kepada RIPIN KISAN, menjadi C No. 508. 2) Pada tanggal 29-05-1958 seluas ± 20.550 oleh ABID BIN DJUDIN dijual kepada GONENG NISAN, yang kemudian oleh GONENG NISAN sebagaian dari tanah tersebut yaitu seluas 13.050 M2 dialihkan kepada beberapa orang. 3) Pada tanggal 13-04-1959 seluas ± 33.770 M2 dijual kepada MUH. NAPIS SOLIHI terbit C No. 445 atas nama MUH. NAPIS SOLIHI yang kemudian oleh MUH. NAPIS SOLIHI dijual kepada : MAIL

SIMAR

(C.

No.

765

b)

luas

12.310

M2.

SIDHOPAROMO (C. No. 856) luas 4.740 M2. SUKIRNO ( C. No. 857) luas 1.500 M2. R.SAIDI luas 15.220 M2; 4)

Pada tanggal 24-10-1959 seluas ± 15.000 M2 dijual kepada MAARUN ABIT, terbit C No. 447 atas nama MAARUN ABIT, yang kemudian dialihkan kepada PR SITI HAJAR BT NUNG ANWAR dengan C No. 770.

5)

Pada tanggal 24-10-1959 seluas ± 15.000 M2 dijual kepada ANGSAR SIBAR, terbit C No. 448 atas nama ANGSAR SIBAR.

4) Pada tanggal 24-10-1959 seluas ± 15.000 M2 dijual kepada NAPI NAWI, terbit C No. 449 yang kemudian seluas ± 13.020 M2 oleh NAPI NAWI dialihkan kepada ATANG. 5) Pada tanggal 24-10-1959 seluas ± 5.000 M2 dijual kepada MAIN MAALI, terbit C No. 450 yang kemudian oleh MAIN MAALI, terbit C No. 450 yang kemudian oleh MAIN MAALI dialihkan kepada NISAN SIGIN dengan C No. 616. Berdasarkan fakta di atas diketahui bahwa PARA PENGGUGAT BUKANLAH PIHAK YANG BERHAK ATAS TANAH OBJEK SENGKETA saat ini maupun pada saat proses Pengadaan Tanah Halaman 18 dari 31 Halaman Putusan Nomor : 577/Pdt/2016/PT.BDG

dalam rangka Pembangunann PLTGU Muara Tawar dilaksanakan. Oleh karenanya PARA PENGGUGAT tidak memiliki dasar untuk meminta pembayaran ganti rugi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Pembangunan PLTGU Muara Tawar milik TERGUGAT I. Sebaliknya, menjadi suatu kesalahan besar bagi TERGUGAT I apabila memberikan ganti rugi tanah kepada PARA PENGGUGAT. Hal ini didukung oleh P2T Kabupaten Bekasi yang sudah benar dan tepat dalam melakukan inventarisasi data kepemilikan dan status hukum hak atas tanah berdasarkan pada data yang ada pada Desa Segara Jaya dan Pantai Makmur, Kecamatan Taruma Jaya. Bahwa berdasarkan peta bidang hasil inventarisasi data kepemilikan dan daftar nominatif yang dibuat P2T Kabupaten Bekasi, TERGUGAT I telah memberikan ganti rugi kepada Saudara RIPIN KISAN untuk tanah seluas 484 M2 (empat ratus delapan puluh empat meter persegi) dan Saudara GONENG NISAN untuk tanah seluas 68 M2 (enam puluh delapan meter persegi), sebagai pemilik tanah yang berhak dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Pembangunan PLTGU Muara Tawar. Hal ini sesuai dengan data dan tercatat dalam buku daftar tanah Desa dan Surat TERGUGAT II Nomor 127/300-32.16/11/2010. Dengan demikian

TERGUGAT

I

telah

benar

dan

tepat

dengan

memperhatikan prinsip kehati-hatian, memberikan pembayaran ganti rugi atas tanah kepada pemilik tanah yang berhak dan PARA PENGGUGAT BUKANLAH PEMILIK TANAH YANG BERHAK. Oleh karenanya, sudah benar dan tepat tindakan TERGUGAT I yang tidak memberikan ganti rugi kepada PARA TERGUGAT YANG MEMANG TERBUKTI NYATA BUKAN MERUPAKAN PIHAK YANG BERHAK UNTUK MENERIMA GANTI RUGI ATAS TANAH OBJEK SENGKETA. c. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT yang mengatakan PARA PENGGUGAT mengalami Kerugian Materil maupun Imateril disebabkan oleh TERGUGAT I adalah dalil sesat dan mengadaada. Bahwa apabila PARA PENGGUGAT merasa mengalami kerugian secara material hal ini harus dibuktikan kebenarannya dan diperhitungkan dengan baik dan mendasar pada fakta yang nyata. Dasar perhitungan yang dipakai PARA PENGGUGAT untuk


menghitung kerugian material yang dialami PARA PENGGUGAT hanyalah asumsi yang mengada-ada tanpa dasar yang patut diyakini kebenarannya. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang berwenang memeriksa perkara menolak kerugian materiil yang diajukan PARA PENGGUGAT. Berkaitan dengan kerugian imateril yang didalilkan PARA PENGGUGAT sangat tidak jelas dan mengada-ada, sebagaimana diatur Pasal 1365 KUH Perdata , unsur kerugian Imateril seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup tidak terdapat sama sekali dalam dalil PARA PENGGUGAT. Justru sebaliknya dengan dibangunnya PLTGU Muara Tawar memberikan manfaat yang sangat besar dalam sistem kelistrikan Jawa Bali dan peningkatan perekonomian, kesejahteraan dan kemakmuran yang dirasakan oleh masyarakat di Jawa Bali pada umumnya dan PARA PENGGUGAT pada khususnya. Mengenai kerugian immaterial bahwa sesuai dengan pedoman dalam pemenuhan gugatan Immateril Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan". Berdasarkan pedoman Mahkamah Agung tersebut maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak menghiraukan dan menolak tuntutan ganti rugi imateriil yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT. d. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 6 poin 16, "PARA PENGGUGAT mengkhawatirkan adanya itikad tidak baik dari TERGUGAT I ”adalah sangat tidak beralasan dan tidak masuk akal. Tanah a quo digunakan oleh TERGUGAT I sebagai pembangkit listrik untuk disalurkan ke wilayah Jawa Bali dan merupakan sarana kepentingan umum serta termasuk dalam objek vital nasional sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional dan Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1762K/07/MEM/2007 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Berdasarkan hal tersebut maka sangatlah


tidak mungkin dan mengada-ada bila TERGUGAT I akan mengalihkan tanah Objek Sengketa kepada pihak lain. Bahwa TERGUGAT I merupakan Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang mana berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa "Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya berasal dari Kekayaan Negara yang tertanam dalam Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara." Bahwa menurut Pasal 2 huruf g Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa keuangan negara meliputi "kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada

perusahaan

negara/

perusahaan

daerah".

Dengan

demikian sangatlah tidak mungkin bagi TERGUGAT I melakukan apa yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT pada halaman 6 poin 16 tersebut. Mengenai gugatan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) dari PARA PENGGUGAT maka berdasarkan dalil-dalil TERGUGAT I di atas, sudah selayaknya gugatan Sita Jaminan {Conservatoir Beslaag) tersebut tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini maupun Ketua Pengadilan Negeri Bekasi. Bahwa menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan : "Barang milik Negara adalah semua yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lain yang sah." Bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menegaskan sebagai berikut: "Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap: 1) uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;


2) uang

yang

harus

disetor

oleh

pihak

ketiga

kepada

negara/daerah; 3) barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; 4) barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah; 5) barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan." Bahwa tanah Objek Sengketa merupakan kekayaan negara yang seluruhnya bersumber dari Kekayaan Negara dalam bentuk aktiva tetap/barang tidak bergerak sehingga tidak dapat dilakukan sita terhadapnya sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Bahwa selain alasan-alasan yuridis tersebut di atas, perlu disampaikan apabila

eksekusi

dilakukan

maka

dapat

dipastikan

akan

mengganggu sistem kelistrikan yang telah terintegrasi di Jawa Bali dan mengganggu pelayanan kepada masyarakat. TERGUGAT I adalah satu-satunya BUMN yang diserahi tugas oleh Negara

untuk

melakukan

penyediaan

tenaga

listrik

untuk

kepentingan umum di seluruh Indonesia, agar pasokan listrik kepada masyarakat senantiasa terjaga keandalannnya baik dari segi mutu maupun ketersediannya mana kala diperlukan Hal ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab yang diamanatkan pemerintah kepada TERGUGAT I, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dengan demikian Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) a quo tidak dapat dikabulkan dan dilaksanakan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi. e. Bahwa

dalil

PARA

PENGGUGAT

pada

halaman

6

poin

18,"....Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum PT PLN Persero UIP V untuk membayar uang paksa (dwangsom)

" , atas dalil ini TERGUGAT I sangat

keberatan dan mengajukan bantahan karena dalil tidak berdasar dan sudah selayaknya tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, tuntutan PARA PENGGUGAT berkaitan


dengan uang paksaldwangsom tidak dapat dikabulkan mengingat yurisprudensi Mahkamah Agung vide Pasal 606 a Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 791/K/Sip/1972 tanggal Februari 1973" uang paksa (dwangsom) tidak beraku untuk membayar uang. f.

Bahwa

Pasal

1365

KUHPerdata

berbunyi/T/ap

perbuatan

melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti

kerugian

tersebuf.

Berdasarkan

pasal

di

atas,

setidaknya ada lima unsur yang harus dipenuhi; 1) Adanya perbuatan; 2) Perbuatan itu melawan hukum; 2) Adanya kerugian; 3) Adanya kesalahan; 4) Adanya

hubungan

sebab

akibat

(kausalitas)

antara

perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan. Bahwa kelima unsur di atas bersifat kumulatif, sehingga satu unsur saja tidak terpenuhi akan menyebabkan seseorang tidak bisa dikenakan pasal perbuatan melawan hukum (PMH). Bahwa berdasarkan dalil TERGUGAT I diatas PARA PENGGUGAT tidak berhak atas Objek Gugatan tersebut. Sehingga tidak adanya hubungan kausal antar PARA PENGGUGAT dengan Objek Gugatan, dengan demikian tidak ada unsur perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I. 4. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT, pada halaman 7 nomor 5, yang intinya menyatakan,"

meminta kepada hakim yang memeriksa

dan memutus perkara a quo untuk menyatakan surat dari TERGUGAT II Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi Nomor 123/300-32.16/11/2010 tanggal 23 Februari 2010 adalah surat yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum" adalah sangat tidak beralasan dan tidak dapat diterima, karena salah satu dasar yang digunakan oleh TERGUGAT II mengeluarkan surat tersebut adalah surat dari Kepala Desa Segarajaya Nomor 116/005-Um/ll/2010. Sebagaimana pada dalil sebelumnya pada halaman 4 nomor 8, PARA


PENGGUGAT menyatakan bahwa yang berwenang untuk memberikan keterangan tanah hak milik adat/girik adalah Desa Segarajaya, sehingga secara tidak langsung PARA PENGGUGAT sudah mengakui keabsahan surat tersebut. Dengan demikian surat yang dikeluarkan oleh TERGUGAT II adalah surat yang dan mempunyai kekuatan hukum. 5. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 8 nomor 6, yang pada intinya

meminta

kepada

hakim

untuk

menyatakan

PARA

PENGGUGAT adalah sebagai pihak yang berhak untuk menerima pembayaran uang ganti rugi atas tanah Objek Sengketa merupakan dalil sesat dan mengada-ada sebagaimana sudah terbantahkan oleh TERGUGAT II pada dalil-dalil di atas. 6. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 8 nomor 9, adalah tidak Sah. Sebagaimana dalil TERGUGAT II sebelumnya, yaitu PARA PENGGUGAT tidak berhak atas tanah Objek Sengketa, terlebih tidak memiliki kapasitas sebagai penggugat (legitima persona standi in judicio) karena tidak memiliki surat kuasa dari ahli waris lainnya sebagaimana Surat Penetapan dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor ; 099/Pdt.P/2012/PA.Ckr dan PARA PENGGUGAT bukanlah sebagai

Pemilik

Tanah

yang

Berhak

atas

Objek

Sengketa

sebagaimana didalilkan di atas. Berdasarkan uraian-uraian dan alasan di atas, maka dengan segala kerendahan hati, TERGUGAT I memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut: DALAM EKSEPSI : Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijke verklaard), dengan alasan: 1. Menerima Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT I seluruhnya; 2. Menyatakan

gugatan

PARA

PENGGUGAT

tidak

memenuhi

persyaratan formil; 3. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak beralasan terhadap seluruh tanah yang menjadi Objek Gugatan; 4. Gugatan Penggugat telah salah menarik pihak (error in persona):


5. Bahwa dasar mengajukan gugatan adalah perbuatan melawan hukum, namun karena semua dalil dalam gugatan sudah dipatahkan semua oleh TERGUGAT I maka gugatan penggugat tidak memenuhi Pasal 1365. DALAM POKOK PERKARA : 1. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I tidak mempunyai dasar hukum; 2. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaktidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)] 3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, TERGUGAT I memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ; Menimbang, bahwa atas

gugatan

tersebut

Tergugat II telah

menyampaikan jawabannya adalah sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : Tentang Kewenangan Mengadili (ABSOLUTE COMPETENTIE). Bahwa tanpa mengurangi rasa keadilan / upaya untuk mencari keadilan, Para Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bekasi, karena yang dipermasalahkan Para Penggugat terhadap Tergugat II adalah Surat Tergugat II pada tanggal 23 Februari 2010 Nomor 127/300-32.16/11/2010 perihal Permohonan Informasi. Demikian pula tuntutan dalam petitum pokok perkara yang menyatakan surat Tergugat II Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi adalah surat yang sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Bahwa dikarenakan tuntutan Para Penggugat yang menginginkan surat Tergugat II dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan demikian murni kewenangan pengujiannya adalah Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Undang -Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di mana kewenangan menyatakan batal suatu Keputusan Tata Usaha Negara ada pada Halaman 25 dari 31 Halaman Putusan Nomor : 577/Pdt/2016/PT.BDG

Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga demi hukum patut untuk dinyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa atau mengadili gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa segala yang diuraikan oleh Tergugat II daam bagian eksepsi mohon dianggap berlaku mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan dengan bagian pokok perkaranya, sehingga apa yang didalilkan dalam bagian eksepsi mohon dianggap telah pula didalilkan dalam bagian pokok perkaranya. 2. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan akibat dari Surat Keterangan dari Tergugat II Nomor 127/300-32.16/11/2010 tanggal 2302-2010 yang menerangkan bahwa tanah girik C Nomor 27 persil 28 S III atas nama Abit Bin Djudin seluas ± 124.870 M2 telah habis terjual sehingga Tergugat I tidak memberikan gati rugi pada Para Tergugat. Bahwa menjadi tanda tanya bagi Tergugat II apa hanya karena surat penjelasan yang mengakibatkan ganti rugi atas objek sengketa tidak mendapat ganti rugi dari Tergugat I. Apa Para Penggugat tidak mepunyai alat bukti kepemilikan yang lain sebagai dasar tuntutan ganti rugi ? Bahwa Para Penggugat tidak membaca secara cermat surat Tergugat II sehingga lahirlah suatu tuntutan yang tidak berdasar hukum. 3. Bahwa betul apa yang didalilkan Para Penggugat yang menyatakan bukan kapasitas Tergugat II memberikan penjelasan tentang girik, itu adalah domein Kantor Desa/Kelurahan. Bahwa surat Tergugat II tertanggal 23-2-2010 Nomor 127/300.32.16/11/2010 yang ditujukan pada Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara Prokitring DKI Jaya dan Banten yang meminta penjelasan dari Tergugat II yang oleh Tergugat II diberikan penjelasan berdasarkan data yang ada pada Kantor Tergugat II (tanah-tanah yang sudah bersertipikat) dan terhadap bidang tanah yang belum terdaftar haknya , Tergugat II menjelaskan berdasarkan surat dari Kepala Desa Segara Jaya tanggal 12-02-2010 Nomor 116/005-Um/II/2010. 4. Bahwa dengan demikian tidak benar apabila Para Penggugat menyatakan surat Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum dan


pernyataan

tersebut

mohon

Majelis

Hakim

Yang

Terhormat

mengesampingkannya dan tetap menyatakannya surat a quo dari Tergugat II yang menjadi salah objek perkara dinyatakan tetap berlaku. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk memutus : DALAM EKSEPSI : •

Menerima eksepsi Tergugat II seluruhnya,

•

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA : -

Menolak gugatan para penggugat seluruhnya dan membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya ( ex aequo et bono ) ; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Maret 2016 Nomor 532/Pdt.G/2014/PN.Bks yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONPENSI - DALAM PROVISI -

Menolak Provisi Penggugat;

- DALAM EKSEPSI -

Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

- DALAM POKOK PERKARA -

Menyatakan

gugatan

Penggugat

tidak

dapat

diterima(Niet

Onvenkelijek verklaard); -

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.016.000,- (dua juta enam belas ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor

532/PDT.G/2014/PN.BKS, tanggal 6 April 2016 Jo. No.33/Bdg/2016/PN.Bks yang dibuat oleh BEBET UBADILAH AFANDI,SH,MH Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat


telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor

532/Pdt.G/2014/PN.Bks

tanggal

24

Maret

2016

dan

telah

diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, masing-masing tanggal 18 Juli 2016 dan tanggal 11 Juli 2016 ; Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 3 Agustus 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 3 Agustus 2016 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding I semula Terugat I, Terbanding II semula Tergugat II, masingmasing pada tanggal 22 Agustus 2016 dan tanggal 15 September 2016 ; Menimbang, bahwa kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I mengajukan kontra Memori Banding pada tanggal 2 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 8 September

2016,

kontra

memori

banding

tersebut

telah

diserahkan/diberitahukan secara seksama dan patut kepada kuasa hukum Para Pembanding semula para Penggugat oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 11 November 2016 ; Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 19 Juli 2016, tanggal 18 Juli 2016 dan tanggal 11 Juli 2016 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat dan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas ) hari setelah diterimanya permberitahuan ini ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Hukum Para Pembanding semula para Penggugat

tersebut diajukan masih dalam

tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa Para Pembanding tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri


Bekasi dalam putusan pada halaman 60 alinea 3, 4, 5 dan 6 dan pada halaman 61 alinea 1 dan 2 ; 2. Bahwa Para pembanding menolak dengan tegas dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam putusan pada halaman 61 alinea 3; 3. Bahwa Para pembanding menolak dengan tegas dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam putusan pada halaman 62 alinea 5; 4. Bahwa Para pembanding menolak dengan tegas dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam putusan pada halaman 63 alinea 2,3,4,5 ; 5. Bahwa oleh karena dasar/alasan-alasan hukum gugatan Rekonpensi dari penggugat rekonpensi adalah tidak berdasar hukum maka para Pembanding mohon kepada ketua Pengadilan Tinggi Bandung untuk menolak gugatan Rekonpensi/Terbanding untuk seluruhnya ; Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding/semula Para Penggugat, kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Menolak seluruh dalil-dalil dan alasan Pembanding dalam memori banding ; 2. Menerima seluruh dalil-dalil bantahan Terbanding dalam kontra memori banding ini ; 3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 24 Maret 2016 No.532/Pdt.G/2014/PN.Bks ; 4. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding ; Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut serta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 532/Pdt.G/2014/PN.Bks tanggal 24 Maret 2016, Memori Banding dari para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Terggugat I, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini, maka fakta-fakta sebagai berikut


1. Pihak Penggugat hanya menggugat pihak PLN sebagai Tergugat I sedangkan

yang

harus

digugat

sebagai

pihak

juga

Panitia

pembebasan tanah, mengenai ganti rugi ; 2. Hasil pemeriksaan setempat di ketemukan fakta tidak jelas mengenai batas-batas tanah, juga tidak diketemukan lokasi tanah yang diklim sebagai milik Penggugat ; Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan Pembanding semula Penggugat di dalam memori Bandingnya, serta kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 532/Pdt.G/2014/PN.Bks, tanggal 24 Maret 2016 beralasan hukum untuk dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding semula para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Jo Undangundang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI 

Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ;



Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 24 Maret 2016 Nomor : 532/Pdt.G/2014/PN.Bks, yang dimohonkan banding tersebut ;




Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari

SELASA tanggal 17 Januari

2017 oleh kami ZAID UMAR BOBSAID, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan

H.YULIUSMAN,S.H dan SULAIMAN, S.H.MH masing-

masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 577/PEN/PDT/2016/PT.BDG Tanggal 7 Desember 2016, putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 19 Januari 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, TATA KURNIA S.A ,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA .

Ttd

Ttd

H.YULIUSMAN,S.H.

ZAID UMAR BOBSAID,S.H., M.H.

Ttd SULAIMAN,S.H.,MH. PANITERA PENGGANTI Ttd TATA KURNIA S.A., S.H. Rincian biaya perkara : - Redaksi : Rp. 5.000,- Materai : Rp. 6.000,- Pemberkasan : Rp. 139.000,Rp. 150.000,00


PT.BDG

Recommend Documents