PUTUSAN NO : 368/PDT/2014/PT.BDG
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1. H. JEJEN JAENUDIN, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bojong Ciakar Rt.04 Rw.04 Desa Jatimulya, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang; Pembanding I, semula Penggugat I; 2. Ny. ATIH SUNARSIH, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Lembang Rt.001 Rw.013 Desa Kiangroke Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung ; Dalam hal ini memberi kuasa kepada HIDAYAT, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum “HIDAYAT, SH & REKAN” beralamat di Jl. Saturnus Selatan IX No.7 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 38/SK/2014/ PN.Smd. tanggal 22 Mei 2014, Pembanding II, semula Penggugat II;
L AWA N
1. Pimpinan PT. BANK RAKYAT INDONNESIA (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sumedang, berkedudukan di Jl. Prabu Geusan Ulun No. 10 Sumedang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agung Satya Nagara, SH., Junior Legal Officer Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Bandung, Dadan Mulyana dan Yuspriatna, Account Officer Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Sumedang, dkk, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.2800KC/VI/ADK/10/2013 tertanggal 28 Oktober 2013 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan
Pengadilan
Negeri
Sumedang
Nomor
:
52/SK/2013/PN.Smd. tanggal 28 Oktober 2013; Terbanding I, semula Tergugat I;
Halaman 1 dari 25 putusan 368/Pdt/2014/PT BDG
2. BAKTI NEFIANTO, Pekerjaan/Jabatan Mantan Kepala BRI Cabang Sumedang tahun 1997, dahulu beralamat di Jl. Arif Rahman Hakim No. 7 Sumedang sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Indonesia; Terbanding II, semula Tergugat II; 3. HAJI AGUS RAHMAT, Pekerjaan/ Jabatan Mantan Pegawai BRI Cabang Sumedang pada Bagian Kredit tahun 1997, bertempat tinggal di Jl. Serma Mochtar Barak, Rt.1 Rw.7 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. DADANG HERIYADI, S.H., Advokat yang berkantor di
Jl.Cipadung
No.12
Kel.Kota
Kaler
Kec.Sumedang
Utara
Kab.Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor : 07/SK/2014/PN.Smd. tanggal 15 Januari 2014; Terbanding III, semula Tergugat III ; 4. Pemerintah RI. cq. Kementrian Keuangan RI. cq. Kepala Kantor Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), berkedudukan di Jl. Ambon No.1 Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wisratno Eko Wibowo, SH, Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Bandung, dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU569/MK.6/2013 tertanggal 21 Oktober 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor : 53/SK/2013/ PN.Smd. tanggal 28 Oktober 2013; Terbanding IV, semula Tergugat IV ; 5. Pimpinan Perusahaan TOSERBA GRIYA SUMEDANG / TOSERBA YOGYA, beralamat Jl. Mayor Abdurachman Sumedang; Terbanding V, semula Turut Tergugat I ; 6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, berkedudukan di Jl. Pangeran Kornel No. 264 Kabupaten Sumedang; Terbanding VI, semula Turut Tergugat II;
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :
Halaman 2 dari 25 putusan 368/Pdt/2014/PT BDG
TENTANG DUDUK PERKARANYA Membaca dan memperhatikan bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 8 September 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 25 September 2013 dibawah Register Nomor : 11/Pdt.G/2013/PN Smd telah mengajukan gugatan; bahwa gugatan para Penggugat tersebut telah diubah/diperbaiki tertanggal 16 Oktober 2013 dan diserahkan di persidangan pada tanggal 18 Desember
2013,
sehingga
gugatan
para
Penggugat
yang
telah
diubah/diperbaiki tersebut pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 11 tanggal 28 Desember 1990 yang dibuat dihadapan MEIDWARD NAINGGOLAN Sarjana Hukum Notaris di Sumedang Para Penggugat mendapatkan pemberian Kredit Exploitasi Biasa (KEB) dari PT. BRI Kantor Cabang Sumedang (Tergugat I) sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) selama 1 (satu) tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 28 Desember 1991 dengan pembebanan bunga sebesar 25% (dua puluh lima percent) pertahun; 2. Bahwa dari jumlah kredit sebesar Rp. 250.000.000,- sebagai jaminannya Para Penggugat telah mengagunkan barang-barang tidak bergerak dan barang tidak bergerak milik Penggugat kepada Tergugat I dalam bentuk Credit Verband sebagaimana tercantum dalam Akta Crediet Verband tanggal
28-12-1990
Nomor
303/122/Sm.Ut/CV/1990
yang
dibuat
dihadapan CHRISTY SUKMIATI SUTADIKUSUMAH, Sarjana Hukum Notaris di Sumedang, diantaranya terdiri dari : Sebidang Tanah dan Bangunan Ruko dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 150, Blok Sindangraja, Desa Kotakaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Gambar Situasi, Tanggal 26-7-1990, Nomor 808/1990, Luas 310 m2, atas nama DJEDJEN ZAENUDIN, yang diterbitkan Turut Tergugat II pada tanggal 8-8-1990; 3. Bahwa
Para
Penggugat
mengalami
kesulitan
keuangan
dalam
menjalankan usahanya dibidang industri makanan ringan, sehingga pengembalian kredit angsuran perbulannya kepada Tergugat I kurang lancar sebagaimana mestinya;
Halaman 3 dari 25 putusan 368/Pdt/2014/PT BDG
4. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 11 tanggal 28 Desember 1990 yang dibuat dihadapan MEIDWARD NAINGGOLAN, SH Notaris
di
Sumedang,
maka
kewajiban
Para
Penggugat
untuk
mengembalikan kredit dari pokok sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga (25% X Rp. 250.000.000,) = Rp. 62.500.000,- menjadi Rp. 312.500.000,- (Tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) terhitung dari Tanggal 28 Oktober 1990 berakhir sampai dengan tanggal 28 Oktober 1991 (satu tahun) yang harus dibayar oleh Para Penggugat sebagai penerima kredit kepada PT. BRI Kantor Cabang Sumedang (Tergugat I) sebagai Pemberi kredit; 5. Bahwa kewajiban membayar angsuran tiap bulannya telah dilakukan Para Penggugat terdiri dari : Nomor
Kwitansi tanggal
Jumlah
pembayaran dari
Rp.
Diterima oleh
Para Penggugat 01
02 – 01 – 1991
2.000.000,-
BRI Cabang Sumedang
02
03 – 01 – 1991
2.600.000,-
BRI Cabang Sumedang
03
04 – 01 – 1991
1.000.000,-
BRI Cabang Sumedang
04
06 – 01 – 1991
800.000,-
BRI Cabang Sumedang
05
08 – 01 – 1991
4.600.000,-
BRI Cabang Sumedang
06
08 – 01 – 1991
5.000.000,-
BRI Cabang Sumedang
07
09 – 01 – 1991
3.500.000,-
BRI Cabang Sumedang
08
11 – 01 – 1991
1.800.000,-
BRI Cabang Sumedang
09
14 – 01 – 1991
1.100.000,-
BRI Cabang Sumedang
10
16 – 01 – 1991
950.000,-
BRI Cabang Sumedang
11
18 – 01 – 1991
6.000.000,-
BRI Cabang Sumedang
12
19 – 01 – 1991
1.950.000,-
BRI Cabang Sumedang
13
21 – 01 – 1991
1.650.000,-
BRI Cabang Sumedang
14
24 – 01 – 1991
800.000,-
BRI Cabang Sumedang
15
31 – 01 – 1991
975.000,-
BRI Cabang Sumedang
16
31 – 01 – 1991
525.000,-
BRI Cabang Sumedang
17
01 – 02 – 1991
2.270.000,-
BRI Cabang Sumedang
18
01 – 02 – 1991
980.000,-
BRI Cabang Sumedang
19
01 – 02 – 1991
145.000,-
BRI Cabang Sumedang
20
02 – 02 – 1991
1.500.000,-
BRI Cabang Sumedang
Halaman 4 dari 25 putusan 368/Pdt/2014/PT BDG
21
04 – 02 – 1991
4.300.000,-
BRI Cabang Sumedang
22
05 – 02 – 1991
2.200.000,-
BRI Cabang Sumedang
23
07 – 02 – 1991
250.000,-
BRI Cabang Sumedang
23
09 – 02 – 1991
250.000,-
BRI Cabang Sumedang
25
11 – 02 – 1991
1.000.000,-
BRI Cabang Sumedang
26
13 – 02 – 1991
1.250.000,-
BRI Cabang Sumedang
27
15 – 02 – 1991
1.100.000,-
BRI Cabang Sumedang
28
15 – 02 – 1991
2.650.000,-
BRI Cabang Sumedang
29
15 – 02 – 1991
250.000,-
BRI Cabang Sumedang
30
18 – 02 – 1991
600.000,-
BRI Cabang Sumedang
31
05 – 03 – 1991
500.000,-
BRI Cabang Sumedang
32
07 – 03 – 1991
400.000,-
BRI Cabang Sumedang
33
11 – 03 – 1991
500.000,-
BRI Cabang Sumedang
34
11 – 03 – 1991
250.000,-
BRI Cabang Sumedang
35
12 – 03 – 1991
1.000.000,-
BRI Cabang Sumedang
36
12 – 03 – 1991
500.000,-
BRI Cabang Sumedang
37
13 – 03 – 1991
390.000,-
BRI Cabang Sumedang
38
14 – 03 – 1991
385.000,-
BRI Cabang Sumedang
39
15 – 03 – 1991
400.000,-
BRI Cabang Sumedang
40
18 – 03 – 1991
350.000,-
BRI Cabang Sumedang
41
20 – 03 – 1991
600.000,-
BRI Cabang Sumedang
42
21 – 03 – 1991
500.000,-
BRI Cabang Sumedang
43
23 – 03 – 1991
300.000,-
BRI Cabang Sumedang
44
02 – 04 – 1991
300.000,-
BRI Cabang Sumedang
45
08 – 04 – 1991
2.000.000,-
BRI Cabang Sumedang
46
09 – 04 – 1991
1.500.000,-
BRI Cabang Sumedang
47
10 – 04 – 1991
3.000.000,-
BRI Cabang Sumedang
48
14 – 04 – 1991
700.000,-
BRI Cabang Sumedang
49
16 – 04 – 1991
2.100.000,-
BRI Cabang Sumedang
50
22 – 04 – 1991
150.000,-
BRI Cabang Sumedang
51
22 – 04 – 1991
800.000,-
BRI Cabang Sumedang
52
23 – 04 – 1991
300.000,-
BRI Cabang Sumedang
53
30 – 04 – 1991
600.000,-
BRI Cabang Sumedang
54
06 – 05 – 1991
4.000.000,-
BRI Cabang Sumedang
55
13 – 05 – 1991
150.000,-
BRI Cabang Sumedang
Halaman 5 dari 25 putusan 368/Pdt/2014/PT BDG
56
28 – 03 – 1995
20.300.000,-
BRI Cabang Sumedang
57
28 – 03 – 1995
700.000,-
BRI Cabang Sumedang
58
22 – 05 – 1996
50.000,-
BRI Cabang Sumedang
59
04 – 06 – 1996
100.000,-
BRI Cabang Sumedang
60
10 – 06 – 1996
100.000,-
BRI Cabang Sumedang
61
14 – 06 – 1996
100.000,-
BRI Cabang Sumedang
62
17 – 06 – 1996
100.000,-
BRI Cabang Sumedang
63
26 – 07 – 1996
250.000,-
BRI Cabang Sumedang
64
08 – 08 – 1996
150.000,-
BRI Cabang Sumedang
65
09 – 08 – 1996
150.000,-
BRI Cabang Sumedang
66
26 – 05 – 2000
20.000.000,-
Jumlah
Diterima PUPN Bandung
117.670.000,- (Seratus tujuh belas juta enam
ratus tujuh puluh ribu rupiah) 6. Bahwa hutang pokok dan bunga Rp. 312.500.000,- dikurangi jumlah pembayaran angsuran sebesar Rp. 117.670.000,- sisa hutang yang belum terbayar sebesar Rp. 194.830.000,- (Seratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang wajib dibayar oleh Para Penggugat kepada PT. BRI Cabang Sumedang (Tergugat I); 7. Bahwa sekitar bulan Nopember 1996 Sdr. BAKTI NEFIANTO (Tergugat II) selaku Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sumedang melalui pegawai bawahannya pada Bagian Kredit bernama H. AGUS RAHMAT (Tergugat III) bertindak selaku juru bicara Tergugat II telah mengundang Para Penggugat agar menghadap Tergugat II di Kantornya bertempat di Jl Pangeran Geusan Ulun Nomor 10 Sumedang dengan maksud
untuk menyelesaikan
hutang
Para
Penggugat kepada PT. BRI Kantor Cabang Sumedang (Tergugat I); 8. Bahwa hasil pertemuan di Kantornya PT. BRI cabang Sumedang, Tergugat II telah memberitahukan kepada Para Penggugat bahwa kewajiban Para Penggugat sampai dengan bulan Nopember tahun 1996 masih tersisa utang kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Para Penggugat kepada PT. BRI Kantor Cabang Sumedang (Tergugat I) selambat-lambat dalam jangka waktu satu minggu terhitung sejak pertemuan tersebut dapat diselesaikan, demikian yang disampaikan Tergugat II dan Tergugat III kepada Para Penggugat;
Halaman 6 dari 25 putusan 368/Pdt/2014/PT BDG
9. Bahwa waktu 1 (satu) minggu yang diberikan telah dimanfaatkan oleh Para Penggugat untuk menemui Pimpinan Perusahaan Toserba GRIYA / Toserba YOGYA yang pada waktu itu salah satu Kantor pusatnya beralamat di Jl. Sunda Nomor 60 Bandung, setelah ditemui ternyata berminat untuk membeli tanah dan bangunan Ruko yang masih dalam objek jaminan Crediet Verband BRI Cabang Sumedang dengan harga kurang lebih Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) yaitu Sebidang tanah dan bangunan Ruko dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 150, Blok Sindangraja, Desa Kotakaler, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Gambar Situasi, Tanggal 26-7-1990, Nomor 808/1990 Luas 310 m2 atas nama DJEDJEN ZAENUDIN (Para Penggugat); 10. Bahwa kemudian Turut Tergugat I telah menyatakan minat membelinya tertuang pada Surat Keterangan, tertanggal 14 Nopember 1996 sepakat dengan Para Penggugat akan melakukan Pengikatan Jual Beli atas tanah dan bangunan Ruko tersebut dihadapan Pejabat yang berwenang dengan membayar harga dari tanah dan bangunan Ruko tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah); 11. Bahwa uang sebesar Rp. 300.000.000,- rencananya melalui Para Penggugat akan dibayarkan terlebih dahulu kepada PT. BRI Kantor Cabang Sumedang untuk menebus Sertipikat Hak Milik yang menjadi Objek Jual Beli sehingga pembuatan Akta Jual Beli atas Objek tanah dan bangunan Ruko tersebut yang akan dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya; 12. Bahwa tanpa menaruh adanya kecurigaan terhadap niat buruk Sdr. BAKTI NEFIANTO (Tergugat II) selaku Kreditur dari PT. BRI Kantor Cabang Sumedang dan Sdr H. AGUS RAHMAT (Tergugat III) selaku pegawai pada bagian kredit di PT. BRI Kantor Cabang Sumedang, bahwa Para Penggugat telah menyampaikan maksud tersebut dengan menunjukan Surat Keterangan minat untuk membeli dari Sdr. SARWA (Turut Tergugat I) tertanggal 14 Nopember 1996 kepada Sdr. BAKTI NEFIANTO (Tergugat II) dan kepada Sdr H. AGUS RAHMAT (Tergugat III) dan ternyata dalam pembicaraannya secara lisan keduanya berjanji secara meyakinkan akan menerima maksud dari Para Penggugat tersebut dengan meminta waktu 1 (satu) minggu untuk menjawab hal tersebut;
Halaman 7 dari 25 putusan 368/Pdt/2014/PT BDG
13. Bahwa Sdr. BAKTI NEFIANTO (Tergugat II) dan Sdr. H. AGUS RAHMAT (Tergugat III) ternyata telah mempunyai niat buruk dalam penyelesaian sisa utang Para Penggugat kepada PT. BRI Kantor Cabang Sumedang (Tergugat I) dengan melakukan perbuatan yang merugikan Para Penggugat yaitu dengan menghubungi Turut Tergugat I dan meminta kepada Turut Tergugat I agar rencana pengikatan Jual Beli dengan Para Penggugat dibatalkan; 14. Bahwa ternyata niat buruk Sdr. BAKTI NEFIANTO (Tergugat II) dan Sdr. H. AGUS RAHMAT (Tergugat III) kelihatan, permintaan mereka untuk membatalkan rencana jual beli dengan Para Penggugat disetujui oleh Turut Tergugat I dan selanjutnya Sdr. BAKTI NEFIANTO (Tergugat II) dan atau Sdr. H. AGUS RAHMAT (Tergugat III) telah meminta kepada Turut Tergugat I agar rencana Jual Beli atas tanah jaminan tersebut untuk dialihkan saja secara langsung kepada Sdr. BAKTI NEFIANTO (Tergugat I) dan atau Sdr.H. AGUS RAHMAT (Tergugat II); 15. Bahwa pengalihan rencana jual beli atas objek tanah tersebut dapat disetujui oleh Turut Tergugat I, dan dia menyerahkan caranya bagaimana terserah apa yang akan direkayasa oleh Sdr. BAKTI NEFIANTO (Tergugat II) dan Sdr. H. AGUS RAHMAT (Tergugat III) yang penting atas objek tanah dan bangunan Ruko yang masih dalam jaminan utang Para Penggugat tersebut dapat dijual kepada Turut Tergugat I oleh kedua orang dari Kreditur PT. BRI Cabang Sumedang tersebut; 16. Bahwa Sdr. BAKTI NEFIANTO (Tergugat II) dan Sdr. H. AGUS RAHMAT (Tergugat III) telah berniat buruk untuk merekayasa penyelesaian hutang Para Penggugat melalui rencana buruk menjual hak tanggungan debitur senilai Rp. 225.000.000,- dengan tidak memperdulikan kerugian yang akan
menimpa
Para
Penggugat,
mereka
telah
membayangkan
keuntungan yang akan dinikmatinya dari perhitungan jaminan Crediet Verband dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 150, Blok Sindangraja, Desa Kotakaler, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Gambar Situasi Tanggal 26-7-1990, Nomor 808/1990, Luas 310 m2 atas nama DJEDJEN ZAENUDIN (Para Penggugat) bernilai hak tanggungan sebesar
Rp. 225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah),
sedangkan Turut Tergugat I berani membeli dengan harga sebesar Rp. 300.000.000,- berdasarkan pernyataannya yang pernah diberikan kepada Para Penggugat dalam Surat Keterangan tertanggal 14 Nopember 1996,
Halaman 8 dari 25 putusan 368/Pdt/2014/PT BDG
maka selisih nilai sebesar Rp. 75.000.000,- setidak-tidaknya keuntungan yang akan diperoleh dan dinikmati oleh Sdr. BAKTI NEFIANTO (Tergugat II) dan atau Sdr. H. AGUS RAHMAT (Tergugat III); 17. Bahwa tergiur oleh adanya keuntungan tersebut, maka Sdr. BAKTI NEFIANTO (Tergugat II) dan atau Sdr. H. AGUS RAHMAT (Tergugat III) bertindak selaku Kreditur dari PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Sumedang langsung segera mengajukan kepada Kepala Kantor Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) (Tergugat IV), meminta kepada PUPN (Tergugat IV) agar Sertipikat Hak Milik Nomor : 150, Blok Sindangraja, Desa Kotakaler, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Gambar Situasi Tanggal 26-7-1990, Nomor 808/1990, Luas 310 m2 atas nama DJEDJEN ZAENUDIN (Para Penggugat) untuk langsung segera disita dan dilelang oleh PUPN (Tergugat IV) tanpa harus memperdulikan prosedur pelelangan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku; 18. Bahwa PUPN (Tergugat IV) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat dengan langsung melakukan penyitaan dan pelelangan atas barang tidak bergerak milik Para Penggugat tanpa ada “pernyataan bersama” dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan atas a. besarnya jumlah hutang yang masih harus dibayar oleh Para Penggugat, termasuk bunga uang, denda yang tidak bersifat pidana. b. Kewajiban
penanggung
hutang
(Para
Penggugat)
untuk
menyelesaikan hutang dan cara penyelesaiannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Prp.Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara jo. Dalam pasal 43 sampai dengan pasal 45 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 300/KMK.01/2002. Tentang Pengurusan Piutang Negara; 19. Bahwa ternyata PUPN (Tergugat IV) langsung menyetujuinya, jumlah hutang Para Penggugat kepada PT. BRI Kantor Cabang Sumedang (Tergugat I) telah ditetapkan secara tidak wajar dan sewenang-wenang oleh PUPN (Tergugat IV) dengan dibuatnya perincian hutang tertanggal 04 Agustus 1997 oleh PUPN (Tergugat IV) (berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 175/1997-98 tertanggal 5 Agustus 1997) antara lain :
Halaman 9 dari 25 putusan 368/Pdt/2014/PT BDG
-
Hak Kreditur……………………Rp. 610.962.500,00
-
Hak BUPLN : Biad PUPN 10%......................Rp.
61.096.250,00
Denda keterlambatan………….Rp. – Nihil Jumlah…………………….…….Rp. 672.058.750,00 Setoran yang masuk……………………Rp. – Nihil Sisa hutang……………….……Rp. 672.058.750,00 (Enam ratus tujuh puluh dua juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); 20. Bahwa Objek Jaminan Kredit Verband berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 150, Blok Sindangraja, Desa Kotakaler, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Gambar Situasi Tanggal 26-7-1990, Nomor 808/1990, Luas 310 m2 atas nama DJEDJEN ZAENUDIN (Para Penggugat) yang bernilai hak tanggungan sebesar Rp. 225.000.000,(Dua Ratus dua puluh lima juta rupiah) langsung disita untuk dengan segera akan dilelang dan Sdr. BAKTI NEFIANTO (Tergugat II) ditentukan sebagai pembeli lelangnya, yang secara melawan hukum ditentukan tidak boleh ada orang lain selain daripada pihak Kreditur dari PT BRI Kantor Cabang Sumedang itu sendiri yaitu Sdr. BAKTI NEFIANTO (Tergugat II) sebagai Kreditur sekaligus sebagai Pimpinan PT. BRI Kantor Cabang Sumedang yang akan membeli lelang tersebut; 21. Bahwa atas permintaan PT. BRI Kantor Cabang Sumedang (Tergugat I) tersebut, maka Ketua Cabang Panitia Urusan Piutang Negera (PUPN) secara melawan hukum dan dengan tanpa memperhatikan rambu-rambu hukum (Due Process of Law) sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp.tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara jo. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara, ternyata PUPN
langsung
mengeluarkan
Surat
Paksa
Nomor
SP-
767/PUPN.W.IV/KP.01/1996 tanggal 20 Desember 1996 agar H.JEJEN ZAENUDIN / Ny. ATIH SUNARSIH (Para Penggugat) dalam waktu 1X24 jam melunasi hutangnya kepada Negara dengan menyetor kepada Bendaharawan Penerima KP3N atau Bank Rekening Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara atau BRI Kantor Cabang Sumedang, jika H.JEJEN ZAENUDIN / Ny. ATIH SUNARSIH (Para Penggugat) tidak melunasi dalam waktu 1X24 jam, maka barang jaminan berupa Sertipikat
Halaman 10 dari 25 putusan 368/Pdt/2014/PT BDG
Hak Milik Nomor : 150, Blok Sindangraja, Desa Kotakaler, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Gambar Situasi Tanggal 26-71990, Nomor 808/1990, Luas 310 m2 atas nama DJEDJEN ZAENUDIN (Para
Penggugat)
yang
bernilai
hak
tanggungan
sebesar
Rp.
225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) akan dijual/dilelang dengan telah dipersiapkan pula yang akan membelinya secara melawan hukum oleh Krediturnya sendiri
yaitu oleh Sdr.BAKTI NEFIANTO
(Tergugat II) yang bertindak pula selaku Kreditur / Pimpinan PT. BRI Kantor Cabang Sumedang; 22. Bahwa demikian pula dengan tidak dibuatnya “Pernyataan Bersama” yang berirah-irah “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan atau PT. BRI Kantor Cabang Sumedang (Tergugat I) karena telah melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara tentang keharusan membuat “pernyataan bersama” dengan berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan
Yang
Maha
Esa”
berdasarkan
adanya
kesepakatan antara PUPN (Tergugat IV) dengan Penanggung Utang (Para Penggugat) dimana isinya yang harus ditandatangani oleh PUPN dan Penanggung hutang (Para Penggugat) serta 2 (dua) orang saksi memuat tentang jumlah utang Para Penggugat yang masih harus dibayar, termasuk bunga uang, denda yang tidak bersifat pidana serta biaya-biaya yang bersangkutan sehingga dapat disepakati menurut hukum besaran jumlah
utang
Penanggung
Hutang
(Para
Penggugat)
dan
cara
penyelesaiannya kepada PUPN (Tergugat IV) dan atau kepada Kreditur PT. BRI Kantor Cabang Sumedang (Tergugat I); 23. Bahwa Kepala Kantor PUPN (Tergugat IV) telah beritikad buruk dalam melaksanakan tugasnya tidak memberikan kesempatan sama sekali kepada Penanggung Utang (Para Penggugat) untuk menyanggah atau memberikan bukti baru yang sah tentang keberadaan dan besaran hutangnya dan cara penyelesaian pelunasannya kepada Negara (PT.BRI Kantor Cabang Sumedang/Tergugat I) padahal kesempatan yang diberikan kepada Penanggung Hutang tersebut wajib/harus ditempuh prosedurnya oleh PUPN (Tergugat IV) berdasarkan Undang Undang Nomor 49 Prp. 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dalam pasal
Halaman 11 dari 25 putusan 368/Pdt/2014/PT BDG
10 ayat (1) dan (2)
jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor
300/KMK.01/2002 Tentang Pengurusan Piutang Negara dalam pasal 33 sampai dengan Pasal 42, oleh karenanya menurut hukum tentang hal itu dapat diartikan sebagai penerapan azas kepastian hukum dan azas keadilan dalam pengurusan piutang Negara artinya ada kesetaraan antara pelaksanaan kewenangan parate eksekusi yang dimiliki oleh PUPN (Tergugat
IV)
dan
pelaksanaan
hak
penanggung
hutang
(Para
Penggugat) untuk membela dirinya; 24. Bahwa hal tersebut prosedur formalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp.Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara dalam Pasal 10, ayat (1) Setelah dirundingkan oleh Panitia dengan penanggung-hutang dan diperoleh kata sepakat tentang jumlah hutangnya yang masih harus dibayar, termasuk bunga uang, denda yang tidak bersifat pidana, serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan piutang ini, maka oleh Ketua Panitia dan penanggung hutang dibuat suatu pernyataan bersama yang memuat jumlah tersebut dan memuat kewajiban penanggung–hutang untuk melunasinya. Ayat (2) Pernyataan Bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti suatu putusan Hakim dalam perkara perdata yang berkekuatan pasti, untuk mana pernyataan bersama itu berkepala “Atas nama Keadilan”; 25. Bahwa
demikian
pula
aturan
tersebut
termuat
dalam
peraturan
pelaksanaannya yaitu dalam Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor 300/KMK.01/2002, tanggal 13 Juni 2002 Tentang Pengurusan Piutang Negara, Menteri Keuangan Republik Indonesia, dalam Pasal 43 : Dalam hal Penanggung Hutang datang memenuhi panggilan atau datang atas kemauan sendiri, Kantor Pelayanan melakukan wawancara dengan Penanggung Hutang, tentang kebenaran adanya dan besarnya Piutang Negara serta cara-cara penyelesaiannya. Pasal 44 : Hasil wawancara dituangkan dalam Berita Acara Tanya Jawab, yang ditandatangani oleh : a. Penanggung Hutang; b. Kepala Kantor Pelayanan atau pejabat yang ditunjuk; dan c. sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah. Pasal 45 :
Halaman 12 dari 25 putusan 368/Pdt/2014/PT BDG
Berdasarkan Berita Acara Tanya Jawab dibuat Pernyataan Bersama, yang ditandatangani oleh : a. Ketua Panitia Cabang; b. Penanggung Hutang; dan c. sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah. Pasal 46 : Dalam hal Penanggung Hutang mengakui jumlah hutang dan sanggup menyelesaikan hutang dalam jangka waktu yang ditetapkan dibuat Pernyataan Bersama yang memuat sekurang-kurangnya: a. irah-irah “Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; b. identitas Penanggung Hutang; c. identitas Penyerah Piutang; d. besarnya Piutang Negara dengan rincian terdiri dari hutang pokok, bunga, denda dan atau ongkos/beban lain; e. besarnya Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara; f. pengakuan hutang oleh Penanggung Hutang ; g. kesanggupan Penanggung
Hutang
untuk
menyelesaikan
hutang
dan
cara
penyelesaiannya; h. sanksi jika tidak memenuhi cara penyelesaian hutang; i. tanggal penandatanganan Pernyataan Bersama; j. tanda tangan Ketua Panitia Cabang; k. tanda tangan Penanggung Hutang di atas meterai cukup; l. tanda tangan para saksi.; 26. Bahwa dengan tidak dibuatnya “Pernyataan Bersama” yang berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” maka PUPN (Tergugat IV) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan
Para
Penggugat,
PUPN
(Tergugat
IV)
telah
tidak
melaksanakan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara jo. Pasal 33 sampai
dengan
Pasal
42
Keputusan
Menteri
Keuangan
Nomor
300/KMK.01/2002 Tentang Pengurusan Piutang Negara; 27. Bahwa pelelangan terhadap Hak Milik Para Penggugat yang menjadi jaminan Hutang Para Penggugat kepada Tergugat I, tidak adanya keadilan (Rechtvaardig) dan tidak adanya kepatutan (Redelijk) serta tidak sesuai dengan hukum (Rechmatig) terhadap terjadinya pelelangan yang dilakukan PUPN /Kepala Kantor Lelang Negara Bandung (Tergugat IV) atas barang tidak bergerak berupa sebidang tanah dan bangunan Ruko dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 150, Blok Sindangraja, Desa Kotakaler, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Gambar Situasi Tanggal 26-7-1990, Nomor 808/1990, Luas 310 m2 atas nama DJEDJEN ZAENUDIN (Para Penggugat);
Halaman 13 dari 25 putusan 368/Pdt/2014/PT BDG
28. Bahwa menurut hukum adanya larangan Kreditur untuk membeli sendiri barang yang digunakan jaminan oleh debiturnya, oleh karena itu Sdr. BAKTI NEFIANTO (Tergugat II) sebagai Kreditur PT. BRI Kantor Cabang Sumedang,
juga sebagai pembeli lelang satu-satunya dan PUPN
(Tergugat IV) juga tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain bahkan tidak juga memberikan kesempatan kepada Para Penggugat sebagai penanggung hutang untuk membeli objek jaminan tersebut kalau akan dilelang/dijual dengan harga hanya sebesar Rp. 225.000.000,karena bagi Para Penggugat kesepakatan dengan harga tersebut telah ada kerjasama yang baik sebelumnya dengan Turut Tergugat I kalau dibandingkan pula dengan jumlah hutang Para Penggugat kepada PT. BRI Kantor Cabang Sumedang hanyalah sekitar Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) sebagaimana yang telah disampaikan oleh Sdr. BAKTI NEFIANTO (Tergugat II) dan atau Sdr. H. AGUS RAHMAT (Tergugat III) tentang jumlah hutang kepada Para Penggugat tersebut sebelum persoalan hutang Para Penggugat dilimpahkan kepada PUPN (Tergugat IV) oleh Sdr. BAKTI NEFIANTO (Tergugat II) dan atau Sdr. H. AGUS RAHMAT (Tergugat III); 29. Bahwa dengan adanya larangan Sdr. BAKTI NEFIANTO/Tergugat II selaku Kreditur PT. BRI Cabang Sumedang untuk membeli barang yang menjadi jaminan debiturnya dan larangan tersebut Sdr. BAKTI NEFIANTO mengetahuinya atas Tanah dan Bangunan Ruko Sertipikat Hak Milik Nomor : 150, Blok Sindangraja, Desa Kotakaler, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Gambar Situasi Tanggal 26-7-1990, Nomor 808/1990, Luas 310 m2 atas nama DJEDJEN ZAENUDIN (Para Penggugat) yang dijadikan jaminan debiturnya Para Penggugat, menurut Risalah Lelang Nomor : 175/1997-98 tertanggal 5 Agustus 1997, maka Sdr. BAKTI NEFIANTO (Tergugat II) dikatagorikan sebagai pembeli lelang yang beritikad buruk oleh karena itu tidak dapat dilindungi hukum; 30. Bahwa lagipula
Sdr. BAKTI NEFIANTO (Tergugat II) adalah pembeli
lelang satu-satunya yang hadir ditempat dan pada waktu lelang dilakukan, bahwa karena terjadinya lelang in casu telah dilakukan tidak secara rechtvaardig dan redelijk serta rechtmatig maka perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV in casu dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena lelang in casu haruslah dibatalkan
Halaman 14 dari 25 putusan 368/Pdt/2014/PT BDG
sebagaimana dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1497 K/Pdt/2001 Tanggal 19 Nopember 2003; 31. Bahwa oleh karena itu pelelangan yang dilakukan oleh PUPN (Tergugat IV) atas sebidang tanah dan bangunan Ruko dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 150, Blok Sindangraja, Desa Kotakaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Gambar Situasi Tanggal 26-7-1990, Nomor 808/1990, Luas 310 m2, atas nama DJEDJEN ZAENUDIN (Para Penggugat) yang bernilai hak tanggungan sebesar Rp. 225.000.000,telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak diawali dengan dibuatnya “Pernyataan Bersama” yang berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ sehingga terbitnya Risalah lelang Nomor 175/1997-98 tanggal 5 Agustus 1997 dengan pembeli lelang Sdr. BAKTI NEFIANTO (Tergugat II) adalah mengandung cacat hukum; 32. Bahwa Risalah Lelang Nomor 175/1997-98 tanggal 5 Agustus 1997 yang diterbitkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) (Tergugat IV) / Kantor Lelang Negara Bandung dan dimenangkan oleh Pembeli Lelang / Kreditur dari PT. BRI Kantor Cabang Sumedang Sdr. BAKTI NEFIANTO (Tergugat II) sendiri yang hadir ditempat pelelangan Kreditur adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; 33. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang telah menetapkan jumlah hutang Para Penggugat kepada PT. BRI Kantor Cabang Sumedang secara tidak wajar dan sewenang-wenang sebesar Rp. 672.058.750,00 (Enam ratus tujuh puluh dua juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) adalah tidak sah dan melawan hukum; 34. Bahwa peralihan hak dari Sebidang Tanah dan Bangunan Ruko dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 150, Blok Sindangraja, Desa Kotakaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Gambar Situasi Nomor 26-7-1990, Tanggal 808/1990, Luas 310 m2, atas nama DJEDJEN ZAENUDIN, berdasarkan Risalah Lelang Nomor 175/1997-98 tanggal 5 Agustus 1997 menjadi atas nama Sdr. BAKTI NEFIANTO (Tergugat II) atau menjadi atas nama Sdr. SARWA (Turut Tergugat I) atau menjadi atas nama siapapun yang mendapatkan hak dari padanya adalah tidak sah menurut hukum oleh karena itu haruslah dibatalkan;
Halaman 15 dari 25 putusan 368/Pdt/2014/PT BDG
35. Bahwa wajar kalau Para Penggugat menuntut Sebidang Tanah dan Bangunan Ruko dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 150, Blok Sindangraja, Desa Kotakaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Gambar Situasi Tanggal 26-7-1990, Nomor 808/1990, Luas 310 m2, atas nama DJEDJEN ZAENUDIN dikembalikan dalam keadaan semula yaitu sebagai jaminan Crediet Verband dari Debitur Para Penggugat kepada PT. BRI Kantor Cabang Sumedang (Tergugat I) dari hutang Para Penggugat tersisa sebesar Rp. 194.830.000,- (Seratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang akan dilunasi dengan segera dan sekaligus; 36. Bahwa kerugian yang diderita Para Penggugat dari akibat tindakan yang tidak wajar dan sewenang-wenang dari PUPN (Tergugat IV) dan atau PT. BRI Cabang Sumedang (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) dalam menetapkan hutang Para Penggugat sebesar Rp. 672.058.750,00 (Enam ratus tujuh puluh dua juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dikurangi dengan objek lelang yang telah terjual sebesar Rp. 225.000.000,00 (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga hutang Para Penggugat kepada PT. BRI Cabang Sumedang tersisa secara tidak wajar sebesar Rp. 447.058.750,00 (Empat ratus empat puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) hal tersebut dapat dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat karena akhirnya Para Penggugat selanjutnya masih terbebani hutang kepada PT. BRI Cabang Sumedang sebesar Rp. 447.058.750,00 (Empat ratus empat puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); 37. Bahwa kerugian yang diderita oleh Para Penggugat untuk melunasi sisa hutang yang tidak jelas dan tidak wajar itu yang merugikan tersebut sebesar Rp. 447.058.750,-(Empat ratus empat puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dikhawatirkan PT BRI Kantor Cabang Sumedang (Tergugat I) melalui PUPN (Tergugat IV) akan melelang pula barang jaminan lainnya yang dikuasai oleh PT. BRI Cabang Sumedang dan oleh karena itu dalam keadaan terpaksa dengan meminjam kesana kemari Para Penggugat dapat melunasinya sehingga jaminan lainnya yang termuat dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 11 tanggal 28 Desember 1990 yang dibuat dihadapan MEIDWARD NAINGGOLAN Sarjana Hukum, Notaris di Sumedang dapat diselamatkan;
Halaman 16 dari 25 putusan 368/Pdt/2014/PT BDG
38. Bahwa pelelangan oleh PUPN (Tergugat IV) / Kantor Lelang Negara Bandung
terhadap Sebidang Tanah dan Bangunan Ruko dengan
Sertipikat Hak Milik Nomor 150, Blok Sindangraja, Desa Kotakaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Gambar Situasi Nomor 26-7-1990, Tanggal 808/1990, Luas 310 m2, atas nama DJEDJEN ZAENUDIN dengan harga jual sebesar Rp. 225.000.000,- senilai dengan hak tanggungan dari objek tanah dan bangunan a quo, sedangkan harga tanah dan bangunan Ruko a quo bernilai harga pasaran Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) karena lokasinya strategis terletak di pinggir Jalan Raya Sumedang cocok untuk tempat bisnis sesuatu barang atau jasa, yang semestinya PUPN (Tergugat IV) melelangnya tidak kurang dari nilai 2 (dua) milyar rupiah, sehingga Para Penggugat mengharapkan dapat menerima kelebihan dari penjualan lelang tersebut, tetapi oleh karena adanya permintaan secara tidak wajar dari Tergugat II sebagai pembeli lelang tunggal dari Kreditur PT. BRI Kantor Cabang Sumedang dia menghendaki dengan harga Rp. 225.000.000,- saja, dengan niat buruk dapat mengeruk keuntungan pribadinya yang nantinya dapat dijual lagi kepada Turut Tergugat I yang sudah jelas berani membeli dengan harga sekurang-kurangnya Rp. 300.000.000,- sebagaimana pernyataan minat membelinya termuat dalam surat keterangan tertanggal 14 Nopember 1996, maka perbuatan Tergugat II tersebut dapat dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat; 39. Bahwa dengan dijualnya objek tanah dan bangunan Ruko melalui lelang tunggal oleh PUPN (Tergugat IV) atas
Sertipikat Hak Milik Nomor
150/Kelurahan Kotakaler, Gambar Situasi Tanggal 26-7-1990 Nomor 808/1990 Luas 310 m2 atas nama DJEDJEN ZAENUDIN dengan harga jual sebesar Rp. 225.000.000,- disesuaikan dengan nilai hak tanggungan atau dibawah harga yang wajar kepada BAKTI NEFIANTO (Tergugat II) adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat; 40. Bahwa untuk menjamin tuntutan Para Penggugat terpenuhi, maka adalah wajar bila Sebidang Tanah dan Bangunan Ruko dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 150, Blok Sindangraja, Desa Kotakaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Gambar Situasi Tanggal 26-71990, Nomor 808/1990, Luas 310 m2, atas nama DJEDJEN ZAENUDIN ditaruh dalam sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Sumedang;
Halaman 17 dari 25 putusan 368/Pdt/2014/PT BDG
41. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mohon agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan; 42. Bahwa Para Penggugat mohon putusan serta merta walau ada verzet banding atau kasasi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sumedang berkenan memutuskan : PRIMAIR 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan Ruko dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 150, Blok Sindangraja,
Desa
Kotakaler,
Kecamatan
Sumedang
Selatan,
Kabupaten Sumedang, Gambar Situasi Tanggal 26-7-1990, Nomor 808/1990, Luas 310 m2 atas nama DJEDJEN ZAENUDIN (Para Penggugat); 3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum; 4. Menyatakan tidak sah dan melawan hukum penetapan perincian hutang yang tidak wajar yang dilakukan oleh PUPN (Tergugat IV) dan atau PT. BRI Kantor Cabang Sumedang (Tergugat I) atas hutang Para Penggugat kepada BRI Cabang Sumedang (Tergugat I) sebesar Rp. 672.058.750,00 (Enam ratus tujuh puluh dua juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); 5. Menetapkan bahwa sisa hutang Para Penggugat kepada PT. BRI Kantor
Cabang
Sumedang
(Tergugat
I)
adalah
sebesar
Rp.
194.830.000,- (Seratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) oleh karenanya kewajiban Para Penggugat membayar hutang kepada PT. BRI Cabang Sumedang ( Tergugat I) adalah sebesar Rp. 194.830.000,- (Seratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah); 6. Menyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Paksa Nomor : SP-767/PUPN.W.IV/KP.01/1996 Tanggal 20
Halaman 18 dari 25 putusan 368/Pdt/2014/PT BDG
Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Ketua Cabang Panitia Urusan Piutang Negara Wilayah IV Bandung (Tergugat IV); 7. Menyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum Berita Acara Penyitaan Nomor : BA-17/WPN.04/KP.01/1997 tanggal 20 Januari 1997 yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Bandung (Tergugat IV) atas Sebidang tanah dan Bangunan Ruko dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 150, Blok Sindangraja,
Desa
Kotakaler,
Kecamatan
Sumedang
Selatan,
Kabupaten Sumedang, Gambar Situasi Tanggal 26-7-1990, Nomor 808/1990, Luas 310 m2 atas nama DJEDJEN ZAENUDIN (Para Penggugat); 8. Menyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum Risalah Lelang Nomor : 175/1997-98 tertanggal 5 Agustus 1997; 9. Memerintahkan Tergugat IV untuk membatalkan Risalah Lelang Nomor : 175/1997-98 tertanggal 5 Agustus 1997; 10. Menyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum peralihan hak atas tanah berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 175/1997-98 tertanggal 5 Agustus 1997 atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 150, Blok Sindangraja, Desa Kotakaler, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Gambar Situasi Tanggal 26-7-1990, Nomor 808/1990, Luas 310 m2 atas nama DJEDJEN ZAENUDIN (Para Penggugat) kepada Tergugat II dan atau kepada Turut Tergugat I dan atau kepada siapapun yang mendapatkan hak dari padanya; 11. Memerintahkan
kepada
Kepala
Kantor
Pertanahan
Kabupaten
Sumedang ( Turut Tergugat II) untuk membatalkan peralihan hak atas tanah berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 175/1997-98 tertanggal 5 Agustus 1997 atas Sertipikat Hak Milik Nomor 150, Blok Sindangraja, Desa Kotakaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Gambar Situasi Nomor 26-7-1990, Tanggal 808/1990, Luas 310 m2, atas nama DJEDJEN ZAENUDIN (Para Penggugat) kepada Tergugat II dan atau kepada Turut Tergugat I dan atau kepada siapapun yang mendapatkan hak dari padanya; 12. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengembalikan status hukum Sertipikat Hak Milik Nomor : 150, Blok Sindangraja, Desa Kotakaler,Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang,
Halaman 19 dari 25 putusan 368/Pdt/2014/PT BDG
Gambar Situasi Tanggal 26-7-1990 Nomor 808/1990 Luas 310 m2 atas nama DJEDJEN ZAENUDIN (Para Penggugat) dalam keadaan semula sebagai jaminan Crediet Verband Para Penggugat kepada PT. BRI Cabang Sumedang (Tergugat I); 13. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan; 14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000,(Lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan; 15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang timbul; SUBSIDAIR Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri tanggal 14 Mei 2014 Nomor
Sumedang,
: 11/Pdt/G/2013/PN.Smd., yang amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut; DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak gugatan para Penggugat tersebut; 2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.631.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Sumedang yang menyatakan bahwa pada
tanggal 22 Mei 2014 sebagai pihak Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sumedang
tanggal 14 Mei 2014 untuk
diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh
Jurusita
Pengganti
pada
Pengadilan
Negeri
Sumedang
yang
Halaman 20 dari 25 putusan 368/Pdt/2014/PT BDG
menyatakan bahwa pada tanggal 4 Juni 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, pada tanggal 4 Juni 2014, kepada Terbanding II, semula Tergugat II pada tanggal 4 Juni 2014 kepada Terbanding III, semula Tergugat III, pada tanggal 18 Juni 2014 kepada Terbanding IV, semula Tergugat IV, pada tanggal 4 Juni 2014 kepada Terbanding V, semula Turut Tergugat I, pada tanggal 4 Juni 2014 kepada Terbanding VI, semula Turut Tergugat II permohonan mana telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama ; Membaca Memori banding tertanggal 12 Juni2014 yang diajukan oleh Para Pembanding, semula Penggugat I dan Penggugat II dan telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 19 Juni 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 23 Juni 2014 kepada kepada Terbanding I semula Tergugat I, pada tanggal 23 Juni 2014, kepada Terbanding II, semula Tergugat II pada tanggal 23 Juni 2014 kepada Terbanding III, semula Tergugat III, pada tanggal 25 Juni 2014 kepada Terbanding IV, semula Tergugat IV, pada tanggal 23 Juni 2014 kepada Terbanding V, semula Turut Tergugat I, pada tanggal 23 Juni 2014 kepada Terbanding VI, semula Turut Tergugat II; Membaca Kontra Memori banding tertanggal 7 Juli 2014, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I, semula Tergugat I
dan telah
diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 7 Juli 2013, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Bandung kepada
Kuasa Hukum Para Pembanding
semula Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 18 Juli 2014; Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor : 11/Pdt.G/2013/PN. Smd yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri
Sumedang telah memberi kesempatan kepada Kuasa
Hukum Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal
19 Juni
2014, pada tanggal 16 Juni 2014 kepada kepada
Terbanding I, semula Tergugat I, pada tanggal 16 Juni 2014, kepada Terbanding II, semula Tergugat II pada tanggal 16 Juni 2014 kepada Terbanding III, semula Tergugat III, oleh juru sita Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 18 Juni 2014 kepada Terbanding IV, semula Tergugat IV, oleh juru sita Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 10 Juni 2014 kepada Terbanding V, semula Turut Tergugat I, pada tanggal 16 Juni 2014 kepada Terbanding VI, semula Turut Tergugat II;
Halaman 21 dari 25 putusan 368/Pdt/2014/PT BDG
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA
Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding, semula Penggugat I dan Penggugat II mengajukan memori banding yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : - Bahwa Pembanding I dan Pembanding II,
merasa keberatan atas
putusan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 14 Mei 2014 dalam perkara
No:11/Pdt.G/2013/PN
Smd.,
mengenai
pertimbangan-
pertimbangan hukum maupun amar putusannya di dalam eksepsi tidak menempuh prosedur mediasi mengakibatkan putusan batal demi hukum; - Bahwa Para Penggugat tidak pernah menggugat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam perkara ini, maka kehadiran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung dalam persidangan yang diterima secara tidak sah oleh Hakim tingkat Pertama haruslah dinyatakan ditolak
karena tidak
pernah hadir dipersidangan padahal sudah dipanggal secara patut tetapi tidak menggunakan haknya; - Bahwa jumlah hutang Para Penggugat yang ditetapkan oleh Tergugat I sebesar Rp.610.962.500 ( enam ratus sepuluh juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat; Menimbang, bahwa Terbanding I, semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: - Bahwa
yang dikemukakan oleh Para Pembanding tidak memuat hal-
hal baru yang dapat dijadikan dasar hukum bagi Hakim Pengadilan Tinggi untuk melakukan pemeriksaan kembali atas berkas a quo; - Bahwa putusan Majalis Hakim Tingkat Pertama sudah
tepat dan
benar, oleh sebab itu harus dikuatkan;
Halaman 22 dari 25 putusan 368/Pdt/2014/PT BDG
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumedang,
tanggal 14 Mei 2014 Nomor
dan telah pula
: 11/Pdt/G/2013/PN.Smd.,.,
membaca serta memperhatikan dengan seksama memori
banding Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II tertanggal 19 Juni 2014 serta kontra memori banding dari Terbanding I, semula Tergugat I berpendapat adalah sebagai berikut : Menimbang, bahwa memori banding dari
Para
Pembanding
semula Penggugat I dan Penggugat II tidak mengemukakan sesuatu hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan hanya pengulangan dari posita gugatan kesemuanya telah dipertimbangkan dengan secara tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama, sedangkan kontra memori banding dari
Pengadilan
Terbanding I,
semula Tergugat I, pada pokoknya mendukung dan membenarkan putusan Hakim
Pengadilan
Tingkat
Pertama
oleh
karenanya
Majelis
Hakim
Pengadilan Tingkat banding tidak mempertimbangkan lagi ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta telah sesuai pula dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini ditingkat banding ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sumedang,
tanggal 14 Mei 2014 Nomor
:
11/Pdt/G/2013/PN.Smd., dapat dipertahankan oleh karena itu haruslah dikuatkan ; Menimbang, bahwa, karena pihak Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II dipihak yang kalah, maka kepada Para Pembanding, semula Penggugat I dan Penggugat II
dihukum untuk
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) Mengingat, selain pada pasal 188 s/d 194 HIR juga pada UndangUndang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;
Halaman 23 dari 25 putusan 368/Pdt/2014/PT BDG
MENGADILI
-
Menerima Permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II;
-
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 14 Mei 2014 Nomor : 11/Pdt/G/2013/PN.Smd., yang dimohonkan banding tersebut ;
-
Menghukum
Para Pembanding semula Penggugat I dan
Penggugat II untuk membayar biaya dalam
kedua tingkat
perkara yang
peradilan, yang
ditingkat
timbul banding
ditaksir sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : R a b u , tanggal 22 Oktober 2014 oleh kami : Arifin Rusli Hutagaol, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua, dengan, Abid Saleh Mendrofa, S.H., dan DR. (HC) Satria U.S Gumay, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 22 September 2014, Nomor : 368/Pen/Pdt/2014 /PT.Bdg, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tinggkat banding dan putusan tersebut pada hari : Jum’at tanggal 24 Oktober 2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : Ny.Deni Setiani, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini. HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA,
Abid Saleh Mendrofa, S.H,.
Arifin Rusli Hutagaol, S.H., M.H.,
DR. (HC) Satria U.S. Gumay, S.H.,
PANITERA PENGGANTI,
Ny. Deni Setiani, S.H.,
Halaman 24 dari 25 putusan 368/Pdt/2014/PT BDG
Perincian Biaya Perkara - Materai Putusan
: :
Rp.
6.000,5.000,-
- Redaksi /putusan
:
Rp.
- Pemberkasan
:
Rp. 139.000,-
==========================================================+ J U M L A H
: …………………………………….. Rp.150.000,-
Halaman 25 dari 25 putusan 368/Pdt/2014/PT BDG
