PT.Bdg

P U T U S A N Nomor 495/PDT/2015/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : ----------------------------------1. Dian Indrawati, beralamat di Kampung Kebon Rumput Rt. 04/Rw. 06, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya sebagai Penggugat I ;

Pembanding I semula

---------------------------------------------------

2. Dwi Hendrawan, beralamat di Jl. Skip No. 33 Rt. 01/Rw. 01, Kelurahan Selatan,

Lawang Kota

Gintung, Bogor,

Kecamatan

selanjutnya

Bogor sebagai

Pembanding II semula Penggugat II ; ------------------3. Nur Johan, beralamat di Jl. Warga No. 52 Rt. 09/Rw. 03, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya sebagai Pembanding III semula Penggugat III ; --------------------------------------------------4. Fatimah, beralamat di Jl. Skip No. 149 Rt. 01/Rw. 01, Kelurahan Lawang Gintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, selanjutnya sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV ; ------------------------------------------------Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, Sulaeman Atong, SH,

Advokat-Pengacara

pada

kantor

Lembaga

Bantuan Hukum ( LBH) Barisan Pejuang Keadilan, alamat Jalan Arimbi Raya No. 5, Perum Bumi Indraprasta I, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 12 Maret 2015, di bawah Register Nomor: 62/SK/2015, selanjutnya disebut selanjutnya sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat ; -------Putusan No. 495/PDT/2015/PT.Bdg. Halaman 1 dari 9 Halaman

Melawan Menteri Pertahanan RI Cq. Panglima TNI Cq. Komandan Paspampres, beralamat di Jl. Tanah Abang II No. 6, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Kolonel Chk Subagya Santosa, S.H., M.H. NRP 33984, Letkol Chk Wawan Rusliawan, S.H. NRP 548844, Mayor Sus Faryatno Situmorang, S.H., M.H. NRP 524411, Mayor Chk Upen Jaya Supena, S.H. NRP 11020007730175, Yanas Daswar, S.H. NIP 19650220199603 1001, Kapten Sus Ismanto, S.H. NRP 535928, dan Serma Mes Sunggul Aritonang, S.H. NRP 70943, bertindak untuk dan atas nama Tergugat berdasarkan Surat Perintah Kababinkum TNI Nomor Sprin/310/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 dan Surat Kuasa Khusus Komandan Paspampres bermeterai cukup tertanggal 5 Mei 2015

yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Bogor no. 132/K/2015 tertanggal 06 Mei 2015, selanjutnya sebagai Terbanding semula Tergugat ; Pengadilan Tinggi tersebut ; -------------------------------------------------------------Telah membaca : ------------------------------------------------------------------------------1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 18 November

2015

Nomor

:

495/PEN/PDT/2015/PT.Bdg

tentang

penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ; ------------------------------------2. Berkas perkara dan

turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Bogor Nomor : 41/Pdt.G/2015/PN.Bgr. tanggal 8 Juli 2015, berikut surat - surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; ----3. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----------------TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang dalam

turunan

resmi

Putusan

Pengadilan

Negeri

Bogor

tercantum Nomor

:

41/Pdt.G/2015/PN.Bgr. tanggal 8 Juli 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------------------------1.

Menerima eksepsi Tergugat;

Putusan No. 495/PDT/2015/PT.Bdg. Halaman 2 dari 9 Halaman

2.

Menyatakan Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang mengadili perkara ini;

3.

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah); Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Nomor

41/Pdt.G/2015/PN.Bgr. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor dan Kuasa Hukum Pembanding, pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 Kuasa Hukum Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 41/Pdt.G/2015/PN.Bgr. tanggal 8 Juli 2015, dan Permohonan banding tersebut telah dibertahukan dan diserahkan kepada

Terbanding semula

Tergugat melalui kuasa hukumnya tanggal 29 September 2015, berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 41/Pdt.G/2015/PN.Bgr ; Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 19 Agustus 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Terbanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya tanggal 1 Oktober 2015 ; ---------------------Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding dari para Pembanding semula para Penggugat, Kuasa hukum Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 22 Oktober 2015, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Pembanding semula para Penggugat tanggal 28 Oktober 2015, secara patut dan seksama ; ----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 41/Pdt.G/2015/PN.Bgr, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor dengan tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari, kepada para Pembanding semula para Penggugat tanggal 02 Septyember 2015 dan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 1 Oktober 2015 sebelum berkas

Putusan No. 495/PDT/2015/PT.Bdg. Halaman 3 dari 9 Halaman

tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding ; -------------------------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa perkara a quo telah diputus pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 dengan Register Nomor : 41/Pdt.G/2015/PN.Bgr, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Para Penggugat dan kuasa hukum Tergugat, selanjutnya kuasa hukum para Penggugat berdasarkan Akta Penyataan banding Nomor :

41/Pdt.G/2015/PN.Bgr, tertanggal 13 Juli 2015 telah

menyampaikan permohonan banding, oleh karenanya permohonan banding mana telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan ini kuasa hukum para Pembanding telah menyampaikan memori banding tertanggal 11 Agustus 2015 dan terigester pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 19 Agustus 2015, yang

pada pokoknya

yang menjadi alasan –

alasan keberatan dalam memeori banding tersebut sebagai berikut : ----------1. Bahwa judex factie dalam pertimbangan hukumnya tidak cermat dan tidak teliti, menyatakan perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Negeri Bogor, melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),

sedangkan

menurut

para

Pembanding

semula

para

Penggugat adalah kewenangan Pengadilan Negeri Bogor, dengan alasan sudah dijelaskan oleh para Penggugat dalam gugatannya . 2. Bahwa warung milik pribadi kasno dan keluarga, dibangun sebelum Kasno pension, diatas tanah garapan bekas eigendom 150 seb seluas 267 m2, dikenal sebagai tanah partikelir Blubur dan diuraikan dalam surat ukur tanggal 17 September 1883 No. 142, dan dibangun pula rumah tinggal keluarga, setelah Kasno terusir dari rumah dinas tersebut tahun 2000, adapun garapan dari Negara bekas eigendom No. 150 seb seluas 267 m2 tersebut, adalah hak garapan milik Kasno, dibuktikan dengan Surat Keterangan Garapan No. 593/10.Lwg/IX/ 2008, Kelurahan Lawanggintung Daden Diana, tanggal 20 September 2008, dan diketahui oleh Camat Kecamatan Bogor Selatan, Yayan Mulyana tanggal 30 September 2008 yang menyatakan bahwa : Tanah Putusan No. 495/PDT/2015/PT.Bdg. Halaman 4 dari 9 Halaman

Negara bekas eigendom 150 seb, seluas 267 m2, terletak di Kelurahan Lawanggintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, adalah betul secara fisik dikuasai atau digarap oleh sdr. Kasno sejak tahun 1972 . 3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan No. B/164/II/2015, tertanggal 25 Februari 2015 perihal : Pemberitahuan Pengosongan, namun surat keputusan tersebut tidak relevan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga hal demikian dapat dikategorikan bahwa :Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang merugikan para Penggugat baik secara materil maupun immaterial . Bahwa oleh karenanya Terbanding / Tergugat harus dihukum, dengan mengganti kerugian kepada para Penggugat sesuai yang dimohon oleh para Pembanding / para Penggugat, yakni sebesar Rp. 584.000.000,- (lima ratus delapan puluh empat juta rupiah) . 4. Bahwa karena Surat Perintah Pengosongan rumah dan tanah garapan No.B/164/II/2015 tanggal 25 Februari 2015, batal demi hukum, maka perintah pengosongan tersebut merupakan faktual dan bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan menyelesaikannya, tetapi harus digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onreghtmatige overhidsdaad) di Pengadilan Umum / Pengadilan Negeri . Bahwa dilihat dari dalil-dalil dan petitum para Penggugat / para Pembanding dalam gugatan seluruhnya Pengadilan Negeri Bogor harus menyimpulkan hal-hal tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri (vide yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 583 K/Sip/1973 tanggal 19 Februari 1973) . Putusan PT yang memutuskan bahwa PN tidak berwenang memutus perkara ini harus dibatalkan, karena bila dilihat dari dalil-dalil dan petitum Penggugat asal dalam gugatannya dapat disimpulkan hal-hal tersebut termasuk wewenang PN . Menimbang, bahwa dalam perkara ini kuasa hukum Terbanding semula Tergugat telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal 22

Putusan No. 495/PDT/2015/PT.Bdg. Halaman 5 dari 9 Halaman

Oktober 2015, adapun alasan-alasan yang menjadi dasar Terbanding pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa pada prinsipnya Terbanding sangat sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum yudex factie dan menolak dengan tegas seluruh keberatan para Pembanding semula para Penggugat karena tidak beralasan hukum . 2. Bahwa keberatan para Pembanding pada angka 1 yang pada dasarnya menyatakan pertimbangan hukum yudex factie tidak cermat dan tidak teliti karena telah dijelaskan para Pembanding dalam gugatannya, Menurut Terbanding adalah tidak beralasan hukum, karena para Pembanding dalam memori bandingnya tidak membantah apa yang menjadi

pertimbangan

hukum

yudex

factie

melainkan

hanya

mengulangi apa yang menjadi alasan-alasan dalam posita gugatanya dan para Pembanding sengaja mengaburkan fakta yang sebenarnya, oleh karenanya alasan-alasan tersebut

harus ditolak atau setidak-

tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima . 3. Bahwa terhadap keberatan angka 2, 3, 4 dan seterusnya menurut Terbanding bahwa alasan-alasan tersebut tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena : -

Bahwa pertibangan hukum yudex factie sudah tepat dan benar ;

-

Bahwa surat perintah pengosongan Nomor : B/164/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 yang dikeluarkan / dietrbitkan oleh Terbanding atas dasar terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor : 5/Lawanggintung tanggal 3 Oktober 2013 seluas + 86.146 m2 adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Angkatan bersenjata yang penyelesaiannya sebagaimana diatur dalam ketemntuan pasal 265 ayat (1) UndangUndang

Nomor

31

Tahun

1997

tentang

Peradilan

Militer

menyatakan “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Militer Tinggi yang berwenang yang berisi tuntutan supaya Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang Putusan No. 495/PDT/2015/PT.Bdg. Halaman 6 dari 9 Halaman

disengketakan tersebut dinyatakan sah atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi”. Bahwa karena perkara ini adalah sengketa Tata Usaha ABRI / Militer, maka merupakan kewenangan dari Pengadilan Militer Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara ini dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Bogor, sehingga putusan Sela Pengadilan Negeri Bogor sepatutnya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung . -

Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Pakai Nomor : 5 / Lawanggintung Tahun 2013 adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka gugatan seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara selaku Pengadilan yang berwenang mengadili perkara a quo .

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan perkara a quo, gugatan dari para Penggugat, jawaban dan eksepsi dari Tergugat, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan salinan putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 41/Pdt.G/2015/PN.Bgr. tanggal 8 Juli 2015, dengan segala pertimbangan hukumnya serta alasan-alasan keberatan dalam memori banding dari para Pembanding semula para Penggugat maupun alasan-alasan keberatan dalam kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, menurut Pengadilan Tinggi bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, karena dalam pertimbangan hukum tersebut telah mempertimbangkan eksepsi absolute dari Tergugat dengan dikaitkan dengan maksud dan tujuan gugatan Penggugat secara utuh dan lengkap, oleh karenanya terhadap putusan Majelis

Hakim

tingkat

pertama

tersebut

beralasan

hukum

dapat

dipertahankan ; --------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan hukum diatas dihubungkan dengan dalil-dalil keberatan dalam memori banding dari para Pembanding semula para Penggugat, menurut hemat Pengadilan Tinggi bahwa keberatan-keberatan tersebut bukan merupakan hal-hal baru tetapi ada kaitannya dengan dalil gugatan para Penggugat, khusus yang berkaitan dengan eksepsi dari Tergugat sekarang Terbanding, oleh karenanya keberatan-keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah Putusan No. 495/PDT/2015/PT.Bdg. Halaman 7 dari 9 Halaman

dipertimbangkan dalam putusan yudex factie dan beralasan hukum untuk dikesampingkan, sedangkan terhadap tanggapan dari Terbanding dalam kontra memori bandingnya sekedar yang menyangkut eksepsi absolute yang berkaitan dengan pertimbangan hukum yudex factie sudah tepat dan benar dan dapat diterima, sedangkan selebihnya patut untuk dikesampingkan ; ----Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum diatas. Beralasan hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 41/Pdt.G/2015/PN.Bgr. tanggal 8 Juli 2015, yang domohonkan banding tersebut untuk dikuatkan ; -----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Penggugat dalam pemeriksaan pada tingkat banding sebagai pihak yang kalah, maka patut dihukum pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----------------------------------------------------------------------------------Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan Herzeine Indonesische Reglement (HIR) serta ketentuanketentuan lain yang bertautan ; -----------------------------------------------------------M E N G A D I L I 1. Menerima

permohonan

banding

dari

para

Pembanding

semula

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV tersebut ; --2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 41/Pdt.G/2015/ PN.Bgr. tanggal 8 Juli 2015, yang dimohonkan banding tersebut ; --------3. Menghukum

para Pembanding semula Penggugat

I, Penggugat II,

Penggugat III dan Penggugat IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; --------------------------------------

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dengan

susunan

Willem Djari, S.H.

H. Syamsul dan

Ali, S.H., M.H.

sebagai Hakim Ketua,

Edi Widodo, S.H., M.Hum.

masing - masing

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Putusan No. 495/PDT/2015/PT.Bdg. Halaman 8 dari 9 Halaman

Januari 2016 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan Saiful Asnuri, S.H.

Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan

tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya,-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

WILLEM DJARI, S.H.

H. SYAMSUL ALI, S.H., M.H.

Ttd

EDI WIDODO, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti, Ttd

SAIFUL ASNURI, S.H.

Perincian biaya banding : 1. Materai ………………………………………….. Rp. 6.000,2. Redaksi ………………………………………….. Rp. 5.000,4. Penataan berkas ………………………………………….. Rp. 139.000,……………………………………………………………………………..………... J u m l a h ………………………………………….. Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan No. 495/PDT/2015/PT.Bdg. Halaman 9 dari 9 Halaman