PT.Bdg

P U T U S A N Nomor: 427/Pid.Sus/2013/PT.Bdg DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat bannding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkarapara terdakwa : I.

Nama

:

WAWAN HERMAWAN Bin A SUGANDA;

Tempat Lahir

:

Garut ; -----------------------------------------------------

Umur

:

52 Tahun/20 Agustus 1961; -------------------------

Jenis Kelamin

:

Laki-laki ; -------------------------------------------------

Kebangsaan

:

Indonesia ; -----------------------------------------------

Tempat Tinggal

:

Kampung

Sukasirna

RT.003

RW.001;

Kelurahan Pataruman, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut ; -----------------------------Agama

:

Islam ; ------------------------------------------------------

Pekerjaan

:

Wiraswasta ; ---------------------------------------------

:

NURYADIN SAERIMULYADI Bin DAMAS ;

Tempat Lahir

:

Garut ; ----------------------------------------------------

Umur

:

40 Tahun/06 April 1973 ; ----------------------------

Jenis Kelamin

:

Laki-laki ; ------------------------------------------------

Kebangsaan

:

Indonesia ; ----------------------------------------------

Tempat Tinggal

:

Kampung Tanjung RT.001 RW.010 Kelurahan

II. N a m a

Pananjung,

Kecamatan

Tarogong

Kaler,

Kabupaten Garut ; -------------------------------------Agama

:

Islam ; -----------------------------------------------------

Pekerjaan

:

Wiraswasta ; --------------------------------------------

Para terdakwa tidak ditahan ; ---------------------------------------------------------------Pengadilan Tinggi tersebut ; ----------------------------------------------------------------

Halaman 1 dari 18 halaman perkara Nomor : 427/Pid.Sus/2013/PT.Bdg.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang dengan perkara ini ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------Telah mempelajari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut, No. Reg.Perk : PDM21/GRT/04/2013, tanggal 12 April 2013, yang mendakwa para terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut : --------------------------Bahwa mereka Terdakwa I WAWAN HERMAWAN Bin A. SUGANDA dan Terdakwa NURYADIN SAERI MULYADI Bin DAMAS pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 sampai dengan tanggal 18 April 2011 sekira Pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya masih dalam bulan April 2011 bertempat Blok Suereuh Gunung Guntur Kabupaten Garut atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

perbuatan

dengan

sengaja

melakukan

pelanggaran

terhadap

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yaitu dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam, dan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) yaitu dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ; -------------------------------------------------------------------------Bahwa Terdakwa II sebagai Direktur PT. Tanjung Giri Mutiara Hitam yang bergerak dibidang penambangan pasir yang tugas dan tanggungjawabnya sebagai penanggungjawab

dalam

perusahaan

dan

pemutus

kebijakan

sedangkan

Terdakwa I sebagai Kuasa Direktur/General Manager PT. Tanjung Giri Mutiara Hitam

yang

tugas

dan

tanggungjawabnya

menerima

perintah

dari


pimpinan/Direktur Utama. Dalam Tugas sehari-hari dilaksanakan oleh Terdakwa I atas perintah Terdakwa II ; -------------------------------------------------------------------------Bahwa lokasi penambangan pasir PT. Tanjung Giri Mutiara Hitam yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di wilayah cagar Alam Kamojang bagian Timur Komplek Hutan Gunung Guntur Kabupaten Garut oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.02/Menhut-II/2007 tanggal 1 Pebruari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana telah dirubah di Peraturan Menteri Kehutanan No. 51/MENHUTII/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Perubahan ke satu atas Peraturan Menteri Kehutanan No.: P.02/MENHUT-II/2007 tanggal 01 Pebruari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam dan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 170/Kpts/UM/3/1979 tanggal 13 Maret 1979 tentang Penunjukan sebagian Komplek Hutan Gunung Guntur dan Gunung Papandayan selus + 8.000 ha yang terletak di Daerah Tingkat II Bandung dan Daerah Tingkat II Garut, Daerah Tingkat I Jawa barat sebagai Hutan Suaka Alam cq Cagar Alam seluas + 7.500 ha dan sebagai Hutan Wisata cq Taman Wisata seluas + 500 ha ; -------------------------------------------------------------------------------------Bahwa untuk melakukan penambangan pasir harus ada izin Bupati apabila berada dalam satu wilayah Kabupaten. Dalam hal ini penambangan pasir oleh PT. Tanjung Giri Mutiara Hitam yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di wilayah Cagar Alam Kamojang bagian timur komplek hutan Gunung Guntur Kabupaten Garut tidak memiliki izin dari Bupati Kabupaten Garut ; ---------------------Bahwa

PT. Tanjung Giri Mutiara Hitam melakukan penambangan pasir

memiliki Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) atas nama Perusahaan


UmumPerhutani KPH Garut No. 541.3/50/SDAP dan Surat Perjanjian Nomor: 04/044.3/Grt/2001 tentang Kerjasama Penambangan Bahan Galian C sudah tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Januari 2003 karena pihak Perum Perhutani KPH Garut tidak melakukan Daftar Ulang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 15 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan Pasal 15 ayat (2) pont a yang berbunyi “Ijin Usaha Pertambangan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

lagi karena :

pemegang Ijin

Usaha Pertambangan

tidak

melaksanakan kewajiban sebagaimana syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Ijin Usaha Pertambangan”. Dan dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 15 tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan menyatakan “Pemegang Ijin Usaha Pertambangan diwajibkan melaksanakan daftar ulang setiap 2 tahun sekali” ; --------------------------------------------------------------Bahwa Terdakwa II telah memerintahkan Terdakwa I untuk melakukan kegiatan penambangan pasir dilokasi tersebut dari tanggal 16 April 2011 sampai dengan tanggal 18 April 2011 dengan menggunakan alat berat Exsavator/becho warna orange merk Hitachi, Kompayer/Penyaring dan 1 buah jenset (alat penggerak kompayer) dengan cara alat berat exsavator/becho menggali pasir lalu pasir dimasukan kedalam kompayer gunanya untuk menyaring dan langsung dimasukan kedalam truck konsumen yang datang ke lokasi. Pasir yang dihasilkan sudah laku terjual setiap harinya sebanyak 50 truck lalu dijual kepada konsumen dengan harga Rp. 200.000,- per truck yang dalam satu truck kurang lebih 4 M3. Hasil penjualan pasir dikelola oleh saksi Asum sebagai Bendahara PT. Tanjung Giri Mutiara Hitam ; ----------------------------------------------------------------------------------Menurut Ahli dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat yaitu Ir. Dedi Friadi Admaja Wijaya bahwa Konservasi Sumber Daya Alam Hayati


dan

Ekosistemnya

adalah

pengelolaan

sumber

daya

alam

hayati

dan

pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya

dengan

tetap

memelihara

dan

meningkatkan

kualitas

keanekaragaman dan nilainya. Yang dimaksud dengan cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alam. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu baik didaratan dan diperairan yang mempunyai

fungsi

pokok

sebagai

kawasan pengawetan keanekaragaman

tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Bahwa kegiatan penambangan pasir berdampak merubah kondisi alam yang sebenarnya dan merubah bentang alam serta berpengaruh terhadap kelestarian ekosistem sumber daya alam hayati karena didalam kawasan tersebut terdiri dari beberapa jenis flora dan fauna serta jenis batu-batuan ; -------------------------------------------------------------------------------------------Dampak perubahan yang akan terjadi dengan kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu ; -----------------------------------1. Terjadi kehilangan unsur-unsur sumber daya alam hayati seperti tumbuhtumbuhan dan satwa ; --------------------------------------------------------------------------2. Terjadinya pengurangan fungsi ekosistem yang tadinya kawasan tersebut rimbun jadi terbuka ; ----------------------------------------------------------------------------3. Dikhawatirkan akan mempercepat dan mempermudah terjadinya bencana alam seperti erosi dan banjir ; -------------------------------------------------------------------------


Bahwa akibat yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II akan merusak ekosistem yang ada di kawasan kaki gunung guntur dan dapat menimbulkan bencana longsor serta banjir bandang sehingga kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut ; ----------------------------------Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (1) jo Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; --------------------------------------------------------------------Telah mempelajari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 17 September 2013, No. Reg. Perk. PDM-21/Grt/04/2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa WAWAN HERMAWAN bin A. SUGANDA dan terdakwa NURYADIN SAERIMULYADI bin DAMAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan eksploitasi di kawasan Cagar Alam” ; ----------------------------------------2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAWAN HERMAWAN bin A. SUGANDA dan terdakwa NURYADIN SAERIMULYADI bin DAMASdengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan perintah segera ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- subsidair masingmasing 1 (satu) bulan kurungan ; -------------------------------------------------------------3. Menyatakan barang bukti berupa : -----------------------------------------------------------a. Foto copy SK Menteri Pertanian Nomor : 170/Kpts/UM/3/1979 tanggal 13 Maret 1979 ; ------------------------------------------------------------------------------------b. Foto copy Surat Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Nomor : 1348/45.03/BVG/2007 tanggal 10 September 2007 ; ----------


c. Foto copy Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.51/Menhut-II/2009 ; ------d. Foto copy Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.20/Menhut-II/2007 e. 4 (empat) lembar peta ; ----------------------------------------------------------------------f. Foto copy Surat Penghentian Penambangan Bahan Galian C Nomor : 08/044.9/Grt/III/2002 tanggal 04 Januari 2002 ; --------------------------------------g. Foto copy Surat Perihal Pembahasan Galian Pasir Gn. Guntur Nomor : 68/Grt/III tanggal 13 Pebruari 2003 ; ---------------------------------------------------h. Foto copy Surat Perihal Penggalian Pasir di Kawasan Gn. Guntur Nomor : 541.3/12/2/SDAP/2003 tanggal 27 September 2003 ; -----------------------------i. Foto copy Surat Perihal Permohonan Pencabutan SIPD An. Perhutani Nomor : 189/045.8/Grt/III tanggal 20 April 2004 ; -----------------------------------------------j. Foto copy SK Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor : 274/KPTSII/1999 tanggal 7 Mei 1999 ; ----------------------------------------------------------------k. Foto

copy

Surat

Perum

Perhutani

KPH

Garut

Perihal

Kemitraan

Penambangan Bahan Galian C Nomor : 381/045.8/Grt/III tanggal 18 Juli 2001. ; --------------------------------------------------------------------------------------------l. Foto copy Surat Perjanjian Nomor : 004/044.3/Grt/2001 tanggal 25 Juni 2001 tentang Kerjasama Penambangan bahan Galian C ; --------------------------------m. Foto copy Surat Nomor : 256/045.8/Grt/III tentang penolakan permohonan perpanjangan penambangan ; -------------------------------------------------------------n. Foto copy Surat SK Menteri Kehutanan Nomor : 195/Kpts-II/2003 perihal fungsi kawasan hutan di wilayah Propinsi Jawa Barat ; -----------------------------o. Foto copy Surat Direksi Nomor : 324/044.9/Kum/Dir tanggal 22 Agustus 2001. p. Foto copy Surat Nomor : 189/045.8/Grt/III tanggal 20 April 2004 perihal Permohonan Pencabutan SIPD atas nama Perum Perhutani ; --------------------


q. 1 (satu) berkas foto copy legalitas Perusahaan PT. Tanjung Giri Mutiara Hitam ; --------------------------------------------------------------------------------------------r. Foto copy Surat Ijin Pertambangan Daerah Nomor : 541.3/50/SDAP tanggal 25 Juni 2001 ; ----------------------------------------------------------------------------------s. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Penambangan bahan galian C Nomor : 04.044.3/Grt/2001 tanggal 25 Juni 2001 ; -----------------------------------------------t. Surat

Pemberitahuan

PT.

Tanjung

Giri

Mutiara

Hitam

Nomor

:

021/PT.TGMH/SP/IV/2011 tanggal 13 April 2011 ; -----------------------------------u. Foto copy surat perjanjian sewa menyewa alat berat tanggal 9 Maret 2011. Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ; -----------------------------------------------v. 50 (lima puluh) lembar bon penjualan pasir, dirampas untuk dimusnahkan. x. 1 (satu) unit Exavator/Bechoe merk Hitachi ; -----------------------------------------y. 1 (satu) unit Compier/Penyaring ; --------------------------------------------------------Dikembalikan kepada pemiliknya ; ------------------------------------------------------4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp. 1.000,- ; ------------------------------------------------------------------Telah memperhatikan pledoi para terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : ------------------------------1. Menyatakan

terdakwa

WAWAN

HERMAWAN

dan

NURYADIN

SAERIMULYADI tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -------------------------2. Membebaskan

terdakwa

WAWAN

HERMAWAN

dan

NURYADIN

SAERIMULYADI dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum ; --------------


3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seringan-ringan dan seadil-adilnya, mengingat para terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang masih mempunyai tanggungan isteri dan anak-anak ; Membaca

putusan

Pengadilan

Negeri

Garut,

No.

118/Pid.Sus/2013/PN.Grt, tanggal 31 Oktober 2013, yang amarnya sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------------------1.

MenyatakanTerdakwa I. WAWAN HERMAWAN Bin A SUGANDA dan Terdakwa II. NURYADIN SAERIMULYADI bin DAMAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “TURUT SERTA MELAKUKAN KEGIATAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PERUBAHAN TERHADAP KEUTUHAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KEUTUHAN ZONA INTI TAMAN NASIONAL”; ---------------------------------------------------------------------

2. Menjatuhkan

pidana kepada Terdakwa I. WAWAN HERMAWAN Bin

A.SUGANDA dan Terdakwa II. NURYADIN SAERIMULYADI bin DAMAS tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ; --------------------------------------3.

Menyatakan barang bukti berupa : ---------------------------------------------------------a.

Foto copy SK Menteri Pertanian Nomor : 170/Kpts/UM/3/1979 tanggal 13 Maret 1979 ; ---------------------------------------------------------------------------------

b.

Foto copy Surat Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

Nomor : 1348/ 45.03/ BVG/ 2007

tanggal

10 September

2007 ; ----------------------------------------------------------------------------------------c.

Foto copy Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.51/Menhut-II/2009.

d.

Foto copy Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.20/Menhut-II/2007.


e.

4 (empat) lembar peta ; -------------------------------------------------------------------

f.

Foto copy Surat Penghentian Penambangan Bahan Galian C Nomor : 08/044.9/Grt/III/2002 tanggal 04 Januari 2002 ; ------------------------------------

g.

Foto copy Surat Perihal Pembahasan Galian Pasir Gn. Guntur Nomor : 68/Grt/III tanggal 13 Pebruari 2003 ; -------------------------------------------------

h.

Foto copy Surat Perihal Penggalian Pasir di Kawasan Gn. Guntur Nomor: 541.3/12/2/SDAP/2003 tanggal 27 September 2003 ; ----------------------------

i.

Foto copy Surat Perihal Permohonan Pencabutan SIPD An. Perhutani Nomor : 189/045.8/Grt/III tanggal 20 April 2004 ; ----------------------------------

j.

Foto copy SK Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor : 274/KPTSII/1999 tanggal 7 Mei 1999 ; ------------------------------------------------------------

k.

Foto copy Surat Perum Perhutani

KPH Garut Perihal

Kemitraan

Penambangan Bahan Galian C Nomor : 381/045.8/Grt/III tanggal 18 Juli 2001 ; ----------------------------------------------------------------------------------------l.

Foto copy Surat Perjanjian Nomor : 004/044.3/Grt/2001 tanggal 25 Juni 2001 tentang Kerjasama Penambangan bahan Galian C ; ----------------------

m. Foto copy Surat Nomor : 256/045.8/Grt/III tentang penolakan permohonan perpanjangan penambangan ; ---------------------------------------------------------n.

Foto copy Surat SK Menteri Kehutanan Nomor : 195/Kpts-II/2003 perihal fungsi kawasan hutan di wilayah Propinsi Jawa Barat ; --------------------------

o.

Foto copy Surat Direksi Nomor : 324/044.9/Kum/Dir tanggal 22 Agustus 2001; ------------------------------------------------------------------------------------------

p.

Foto copy Surat Nomor : 189/045.8/Grt/III tanggal 20 April 2004 perihal Permohonan Pencabutan SIPD atas nama Perum Perhutani ; ----------------

q.

1 (satu) berkas foto copy legalitas Perusahaan PT. Tanjung Giri Mutiara Hitam ; ----------------------------------------------------------------------------------------


r.

Foto copy Surat Ijin Pertambangan Daerah Nomor : 541.3/50/SDAP tanggal 25 Juni 2001 ; --------------------------------------------------------------------

s.

Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Penambangan bahan galian C Nomor : 04.044.3/Grt/2001 tanggal 25 Juni 2001; ---------------------------------

t.

Surat Pemberitahuan PT. Tanjung Giri Mutiara

Hitam Nomor :

021/PT.TGMH/SP/IV/2011 tanggal 13 April 2011; --------------------------------u.

Foto copy surat perjanjian sewa menyewa alat berat tanggal 9 Maret 2011.; -----------------------------------------------------------------------------------------Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----------------------------------------------

v.

50 (lima puluh) lembar bon penjualan pasir, dirampas untuk dimusnahkan;

w. 1 (satu) unit Exavator/Bechoe merk Hitachi ; --------------------------------------x.

1 (satu) unit Compier/Penyaring ; -----------------------------------------------------Dikembalikan kepada pemiliknya ; -----------------------------------------------------

4 . Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu ribu rupiah) ; ------------------------------------------------

Memperhatikan akta permintaan banding, Nomor 25/Akta.Pid/2013/PN.Grt, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Garut, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Nopember 2013,

para terdakwa telah mengajukan

permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Nopember 2013 ; ------------------------------------------------------------------------------------Memperhatikan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Garut, masing-masing tanggal 7

Nopember 2013, yang menerangkan telah memberi kesempatan kepada para

terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di


Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut, sebelum dikirim ke PengadilanTinggi Bandung ; -----------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sampai dengan berkas perkara ini diterima di PengadilanTinggi Bandung, ternyata para terdakwa tidak mengajukan memori banding yang menjadi alasan atau keberatan para terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri dimaksud, sehingga harus dianggap pengajuan banding ini tanpa memori banding ; -----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan pada tanggal 31 Oktober 2013, dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa. Selanjutnya para terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 7 Nopember 2013. Dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara yang ditentukan Undang Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ---------------Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara terdakwa beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 31 Oktober 2013, Nomor: 118/Pid.Sus/2013/PN.Grt, Pengadilan Tinggi berpendapat, putusan hakim tingkat pertama yang menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan keutuhan zona inti taman nasional, sudah tepat dan benar. Sebab putusan itu telah didasarkan pada alasan pertimbangan hukum dan dasar hukum yang tepat. Oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ; ----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa namun demikian PengadilanTinggi tidak sependapat dengan pemidanaan (strafmacht) baik pidana penjara maupun pidana denda yang


dijatuhkan hakim tingkat pertama kepada para terdakwa, dengan alasan pemidanaan itu selain rendah dan tidak memberi efek jera kepada para terdakwa juga bernilai edukasi atau pembelajaran kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kawasan cagar alam/ hutan wisata yang dilindungi, sebagai bagian dari menjaga kelestarian lingkungan hidup ; --------------------------------------------------------Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa selaku Direktur PT. Tanjung Giri Mutiara Hitam maupun terdakwa I selaku General Manajer sekaligus kuasa Direktur Utama,

yang bermodalkan dokumen Surat Ijin Pertambangan Daerah

(SIPD) No.541.3/50/SDAP tentang Pemberian Ijin Eksploitasi Bahan Galian C (Pasir/ Situ) atas nama Perum Perhutani KPH Garut yang habis masa berlaku pada bulan Juni 2011 karena tidak didaftar ulang dan Surat Perjanjian No. 04/044.3/Grt/2001 tentang Kerjasama Penambangan Galian C antara PT. Tanjung Giri Mutiara Hitam dan Perum Perhutani KPH Garut, yang melakukan mengexplorasi bahan tambang/pasir di kawasan konservasi cagar alam/ wisata alam yang dilindungi, dengan tujuan dijual, menunjukan iktikad para terdakwa untuk mengejar kepentingan pribadi yakni aspek keuntungan semata, tanpa memperhatikan kepentingan umum/masyarakat termasuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup ; ------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, terjadi kerusakan lingkungan khususnya pada sebagian kawasan Gunung Guntur dan Papandayan yang merupakan daerah kawasan konservasi cagar alam dan hutan wisata atau taman wisata, seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian No.170/Kpts/UM/3/1979, tanggal 13 Maret 1979 tentang Penunjukan sebagian Komplek Hutan Gunung Guntur dan Gunung Papandayan, seluas ± 8.000 hektar yang terletak di Daerah Tingkat II Bandung dan Daerah Tingkat II Garut, Daerah


Tingkat I Jawa Barat sebagai hutan suaka alam cq. Cagar alam seluas ± 7.500 hektar dan sebagai hutan wisata cq. Taman wisata seluas ± 500 hektar ;-------------Menimbang,

bahwa

kawasan

suaka

alam

berdasarkan

Peraturan

Pemerintah No.68 Tahun1998 tentang kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Artinya kawasan yang diexploitasi para terdakwa termasuk kawasan yang dilindungi. Jadi secara yuridis, pada areal kawasan itu terlarang untuk melakukan aktivitas penambangan pasir. Sebab dikawasan hutan Gunung Guntur, seperti diterangkan saksi Radjendra Supriadi dari petugas Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam Jawa Barat Wilayah III (Cirebon, Kuningan, Majalengka, Indramayu, Tasikmalaya, Ciamis dan Garut), merupakan tempat tumbuhnya tumbuhan jenis rasamalia dan jamuju alam serta merupakan habitat satwa liar yang dilindungi seperti kijang, macan tutul, macan kumbang, belibis dll ; Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa juga berdampak ekologis meliputi

perubahan

keaslian

kawasan

hutan

yang

pada

akhirnya

akan

mempercepat bencana alam seperti banjir dan erosi. Dengan kondisi kawasan yang sudah rusak tersebut maka upaya memulihkan kembali menjadi hal yang sulit, sebab selain memerlukan waktu dan tenaga juga cost recovery ; ----------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, pidana kepada yang dijatuhkan kepada para terdakwa patut diperberat seperti disebutkan dalam amar putusan dibawah ini. Pidana yang dijatuhkan dibawah ini, dianggap telah sesuai kadar kesalahan para terdakwa dengan bobot tindak pidana, seperti ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 Tahun 2000


tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan, serta dengan memperhatikan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ; --------Menimbang,

bahwa

sebagai

konsekuensi

perbuatan

para

terdakwa

dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), para terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara, seperti disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; --------------------------------------------------------------------------Mengingat pasal 40 ayat (1) jo pasal 19 ayat (1) dan pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 241 ayat (1) Undang U Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jopasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman ; ----------------------MENGADILI -

Menerima permintaan banding dari terdakwa I WAWAN HERMAWAN Bin A SUGANDA dan terdakwa II NURYADIN SAERIMULYADI Bin DAMAS ; ---------

-

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Garut, tanggal 31 Oktober 2013, Nomor : 118/Pid.Sus/2013/PN.Grt, dengan perbaikan sekedar mengenai pemidanan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut : --------------------------

1.

MenyatakanTerdakwa I. WAWAN HERMAWAN Bin A SUGANDA dan Terdakwa II.

NURYADIN SAERIMULYADI bin DAMAS telah

terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Turut Serta Melakukan Kegiatan Yang Dapat Mengakibatkan Perubahan Terhadap Keutuhan Kawasan Suaka Alam Dan Keutuhan Zona Inti Taman Nasional” ; ------------------------------------------------------------------------


2.

Menjatuhkan

pidana kepada Terdakwa I. WAWAN HERMAWAN Bin

A.SUGANDA dan Terdakwa II. NURYADIN SAERIMULYADI bin DAMAS tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ; 3.

Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa I dan II, masingmasing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan ; -----------------------------

4.

Menyatakan barang bukti berupa :---------------------------------------------------a. Foto copy SK Menteri Pertanian Nomor : 170/Kpts/UM/3/1979 tanggal 13 Maret 1979 ; -----------------------------------------------------------------------b. Foto copy Surat Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

Nomor : 1348/ 45.03/ BVG/ 2007 tanggal

10

September 2007 ; ---------------------------------------------------------------------c. Foto copy Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.51/Menhut-II/2009. d. Foto copy Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.20/Menhut-II/2007. e. 4 (empat) lembar peta ; -------------------------------------------------------------f. Foto copy Surat Penghentian Penambangan Bahan Galian C Nomor : 08/044.9/Grt/III/2002 tanggal 04 Januari 2002 ; ------------------------------g. Foto copy Surat Perihal Pembahasan Galian Pasir Gn. Guntur Nomor : 68/Grt/III tanggal 13 Pebruari 2003 ; --------------------------------------------h. Foto copy Surat Perihal Penggalian Pasir di Kawasan Gn. Guntur Nomor: 541.3/12/2/SDAP/2003 tanggal 27 September 2003 ; ------------i.

Foto copy Surat Perihal Permohonan Pencabutan SIPD An. Perhutani Nomor : 189/045.8/Grt/III tanggal 20 April 2004 ; -----------------------------

j.

Foto copy SK Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor : 274/KPTSII/1999 tanggal 7 Mei 1999 ; --------------------------------------------------------


k. Foto

copy

Surat

Perum

Perhutani

KPH

Garut

Perihal

Kemitraan Penambangan Bahan Galian C Nomor : 381/045.8/Grt/III tanggal 18 Juli 2001; ----------------------------------------------------------------l.

Foto copy Surat Perjanjian Nomor : 004/044.3/Grt/2001 tanggal 25 Juni 2001 tentang Kerjasama Penambangan bahan Galian C ; -----------------

m. Foto copy Surat Nomor : 256/045.8/Grt/III tentang penolakan permohonan perpanjangan penambangan ; -----------------------------------n. Foto copy Surat SK Menteri Kehutanan Nomor : 195/Kpts-II/2003 perihal fungsi kawasan hutan di wilayah Propinsi Jawa Barat ; ----------o. Foto copy Surat Direksi Nomor : 324/044.9/Kum/Dir tanggal 22 Agustus 2001 ; ------------------------------------------------------------------------p. Foto copy Surat Nomor : 189/045.8/Grt/III tanggal 20 April 2004 perihal Permohonan Pencabutan SIPD atas nama Perum Perhutani ; -----------q. 1 (satu) berkas foto copy legalitas Perusahaan PT. Tanjung Giri Mutiara Hitam ; ------------------------------------------------------------------------r. Foto copy Surat Ijin Pertambangan Daerah Nomor : 541.3/50/SDAP tanggal 25 Juni 2001 ; ---------------------------------------------------------------s. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Penambangan bahan galian C Nomor : 04.044.3/Grt/2001 tanggal 25 Juni 2001 ; --------------------------t. Surat Pemberitahuan PT. Tanjung Giri Mutiara Hitam Nomor : 021/PT.TGMH/SP/IV/2011 tanggal 13 April 2011; ---------------------------u. Foto copy surat perjanjian sewa menyewa alat berat tanggal 9 Maret 2011; -------------------------------------------------------------------------------------Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----------------------------------------v. 50 (lima puluh) lembar bon penjualan pasir, dirampas untuk dimusnahkan ; --------------------------------------------------------------------------


1 (satu) unit Exavator/ Bechoe merk Hitachi ; -------------------------------1 (satu) unit Compier/Penyaring ; ----------------------------------------------Dikembalikan kepada pemiliknya ; ------------------------------------------------5. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; ----------------------

Demikianlah

diputuskan

dalam

rapat

musyawarah

Majelis

Hakim

PengadilanTinggi Bandung pada hari ini Jumat tanggal 12 Desember 2013 oleh kami DR. HJ. Marni Emmy Mustafa, SH,MH.,. Ketua PengadilanTinggi Bandung sebagai Ketua Majelis, dengan Russedar, SH., dan F. Willem Saija, SH,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal, 16 Desember 2013 dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota serta dibantu oleh Dra.Hj.Nur’aini,SH,MH.,Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun para terdakwa ; ----------------------------------------------------------------------------Hakim Hakim Anggota Ttd RUSSEDAR, SH.

Hakim Ketua Majelis Ttd DR. HJ. MARNI EMMY MUSTAFA, SH,MH.

Ttd F. WILLEM SAIJA,SH,MH. Panitera Pengganti Ttd Dra. Hj. NUR’AINI,SH,MH.


PT.Bdg

Recommend Documents