PT.BDG

P U T U S A N Nomor 301 /PDT/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : 1. HJ. IIS AISAH, Jenis Kelamin Perempuan , Pekerjaan Wiraswasta, Alamat/Tempat Tinggal Saguling panjang Rt.01 Rw. 05 Kel. Cilamajang Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya; 2. H. TARLIM SUTARYA, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan PNS, Alamat/Tempat Tinggal Saguling panjang Rt.01 Rw. 05 Kel. Cilamajang Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa Khusus kepada SAHAL AYNAN, SH Advokat dan Pengacara yang beralamat di Jl. Asrama Nyantong No. 82/Gg. Pemuda Rt.02 Rw. 07 Kel. Kahuripan Kec, Tawang Kota Tasikmalaya dan ASEP RUHENDI, SH, Advokat dan Pengacara yang beralamat di Jl. Cimulu No. 32 Kota Tasikmalaya berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2016 dan untuk selanjutnya disebut sebagai

PARA PEMBANDING

semula PARA PEMBANTAH; M E LAWAN: 1. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. Cabang Tasikmalaya, Alamat Jln. KHZ. Mustofa Kota Tasikmalaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada DEDDY AGUS SETIAWAN, SH, WISNU UTOMO, SH, GILANG NUGRAHA, SH, IR. ASEP ROSYAD, TIARA DIFA PRIMASI WISUDA, SH, ERWIN HERMAWAN, S.T,MM, HENDRI UTAMI, SE, berkantor di PT. Bank Nrgara Indonesia (persero) TBK Kantor Wilayah Bandung berdasarkan surat Kuasa Khusus

tertanggal

02

Agustus

2016

dan

untuk

selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERBANTAH I ; 2. PT. BANK NEGARA INDONESIA (persero) Tbk, Regional Remedial & Recovery Bandung, Alamat Jln. Asia Afrika No. 119

Halaman 1 dari 19 halaman putusan Nomor 301/Pdt/2017/PT.Bdg

Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DEDDY AGUS SETIAWAN, SH, WISNU UTOMO, SH, GILANG NUGRAHA, SH, IR. ASEP ROSYAD, TIARA DIFA PRIMASI WISUDA, SH, ERWIN HERMAWAN, S.T,MM, HENDRI UTAMI, SE, berkantor di PT. Bank Nrgara

Indonesia

(persero)

TBK

Kantor

Wilayah

Bandung berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Agustus 2016

dan untuk selanjutnya disebut

sebagai TERBANDING II semula TERBANTAH II 3. KANTOR

PELAYANAN

KEKAYAAN

NEGARA

DAN

LELANG

(KPKNL)

TASIKMALAYA, alamat jalan Ir. H. Juanda No. 19 Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, EDITH MULYADI, S.E, M.Si, RENDI WAHYUDIN, MISKIJO, SH, ADI PRABAWA, berkantor di Jln. Ir. H. Juanda Nomor 19

Tasikmalaya,

berdasarkan

Surat

Kuasa

Khusus

tertanggal 26 Juli 2016, dan untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERBANTAH III

Telah membaca : 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal

03 Juli

2017 Nomor 301/Pen/Pdt/2017/PT.Bdg tentang penunjukan Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas; 2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya

Nomor 46/ Pdt.Bth /2016/PN. Tsm surat

tanggal 01 Februari 2017 berikut surat-

lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam

Gugatan Penggugat Nomor 46/ Pdt. Bth/2016/PN. Tsm tanggal 27 Juni 2016 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : 1. Bahwa Pembantah I telah mendapat pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000,dari Terbantah I melalui kredit rekening koran untuk modal usaha dengan jaminan 10 sertifikat hak milik; 2. Bahwa untuk pembayarannya telah disepakati pembayarannya adalah dengan membayar bunga setiap bulan sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan;


3. Bahwa selama kredit tersebut berjalan Terbantah I menawarkan lagi pinjaman kepada Pembantah I yaitu dua kali masing-masing sebesar Rp. 750.000.000,dan telah dibayar pokok sebesar Rp. 500.000.000,- berikut bunga yang telah dibayarkan setiap bulannya; 4. Bahwa selama ini Pembantah I juga telah membayar bunga setiap bulannya sebesar Rp. 50.000.000,- untuk pinjaman Pembantah I tersebut; 5. Bahwa akan tetapi mendapat kenyataan bahwa usaha Pembantah I mendapat penurunan omzet sehingga kadang ada keterlambatan dalam membayar bunga maupun pokok tersebut; 6. Bahwa akan tetapi walaupun Pembantah I telah melakukan pembayaran pokok maupun bunga, utang Pembantah I masih tetap tidak berubah menurut perhitungan Terbantah I tersebut; 7. Bahwa pada akhirnya pihak Terbantah I dan Terbantah II telah mengajukan lelang eksekusi Hak Tanggungan kepada Terbantah III atas tanah-tanah sebagai berikut : -

2 (dua) bidang tanah atau hamparan berikut bangunan ruko dan segala turutannya,

masing-masing

Sertifikat

Hak

Milik

Nomor

01323/Kersamenak, luas Tanah 206 M² dan luas bangunan 521 M², tercatat atas nama H. Tarlim Sutarya dan Hj. Iis Aisyah dan sertifikat Hak Milik Nomor 01863/Kersamenak, Luas tanah 84 M² dan luas bangunan 18 M², tercatat atas nama Hj. Iis Aisah total keseluruhan Luas Tanah 290 M² dan luas bangunan 539 M², terletak di jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Kersamenak, Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya; -

3 (tiga) bidang tanah satu hamparam berikut bangunan rumah tinggal dan segala turutannya, masing-masing Sertifikat Hak Milik nomor 00347/Cilamajang, luas Tanah 55 M² dan luas bangunan 276 M², tercatat atas nama Hj. Iis Aisah, sertifikat Hak Milik Nomor 276/Cilamajang, luas tanah 150 M² dan luas bangunan 157 M², tercatat atas nama Iis Aisah dan Srtifikat Hak Milik Nomor 00563/Cilamajang, luas tanah 157 M² dan luas bangunan 8 M², tercatat atas nama H. Tarlim Sutarya, total keseluruhan Luas Tanah 362 M² dan luas bangunan 440 M², terletak di jalan Saguling Panjang, Kelurahan Cilamajang, Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;

8. Bahwa padahal atas keterlambatan pembayaran oleh Pembantah I telah diberitahukan kepada Terbantah I yang didasarkan karena penurunan usaha Pembantah I yang seharusnya menjadi binaan Terbantah I akan tetapi


Terbantah I tidak pernah memberikan binaan ataupun solusi kepada Pembantah I; 9. Bahwa baik pembantah I sebagai debitur maupun Pembantah II sebagai pemilik barang jaminan sangatlah merasa keberatan atas dilaksanakannya lelang eksekusi Hak Tanggungan tersebut, karena kalau memang masih ada waktu pihak Pembantah I dan Pembantah II bersedia dan sanggup menjual sendiri barang jaminan tersebut dan tidak harus dilaksanakan lelang; 10. Bahwa oleh karena itu lelang eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Terbantah III atas permintaan pihak Terbantah I mohon dengan adanya perkara ini kekang eksekusi mohon ditangguhkan; Maka berdasarkan hal

tersebut diatas, sudilah kiranya

Pengadilan

Negeri di Tasikmalaya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan Bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Bantahan Para Pembantah adalah benar dan sah; 3. Menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah yang benar; 4. Menetapkan Para Terbantah I, terbantah II dan Terbantah III belum berhak untuk melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggunagan tersebut; 5. Menghukum Para Terbantah I, Terbantah II dan Terbantah III untuk tidak melaksanakan lelang eksekusi atas barang jaminan tersebut diatas; 6. Menghukum Terbantah I, Terbantah II dan Terbantah III untuk membayar biaya perkara; 7. Memberikan putusan yang seadil-adilnya; Menimbang

bahwa atas gugatan Penggugat, Para Terbanding

I,II,III semula Para Terbantah I,II dan III mengajukan jawabannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : - Bahwa TERBANTAH I dan TERBANTAH II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil

yang diajukan oleh PARA PEMBANTAH dalam surat Bantahannya kecuali yang TERBANTAH I dan TERBANTAH II akui secara tegas. - Bahwa keterkaitan antara TERBANTAH I dan TERBANTAH II dengan OBYEK SENGKETA merupakan hubungan antara penyedia fasilitas pinjaman/kredit (kreditor) dengan agunan atas nama PARA PEMBANTAH yang merupakan jaminan atas pelunasan fasilitas kredit yang diberikan kepada PEMBANTAH I. - Bahwa PEMBANTAH I mendapat fasilitas dari TERBANTAH I berdasarkan urutan Perjanjian Kredit / Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit sebagai berikut : 3.1. Perjanjian Kredit No. 2008/0003 tanggal 12 September 2008, maksimum Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan tujuan kredit investasi untuk


membiayai pembangunan 1 (satu) unit T/B untuk digunakan sebagai lokasi usaha. 3.2. Perjanjian Kredit No. 2008/0004 tanggal 12 September 2008, maksimum Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan tujuan untuk membiayai tambahan modal kerja industry dan perdagangan kerudung. 3.3. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (01) 2008/0004 tanggal 11 September 2009 dengan maksimum tetap Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah). 3.4. Perjanjian Kredit No. 2010/0003 tanggal 27 April 2010, maksimum Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan tujuan tambahan modalo kerja industry dan perdagangan kerudung dan mukena. 3.5. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (01) 2010/0003 tanggal 20 April 2011 dengan maksimum tetap Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). 3.6. Perjanjian Kredit No. 2011/0009 tanggal 20 April 2011, maksimum Rp. 750.000.000,- tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan kredit investasi untuk membiayai refinancing pembangunan lokasi usaha di Jl. Perintis Kemerdekaan, Desa Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. 3.7. Perjanjian Kredit No. 2011/0015 tanggal 29 Juli 2011, maksimum Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan tambahan modal kerja usaha dalam pembiayaan persediaan kerudung dan mukena. 3.8. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (02) 2010/0003 tanggal 26 April 2012 dengan maksimum tetap Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). 3.9. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (01) 2011/0015 tanggal 26 April 2012 dengan maksimum tetap Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). 3.10.Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (03) 2010/0003 tanggal 31 Juli 2012 dengan maksimum menjadi Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Atas fasilitas kredit sebagaimana dimaksud pada butir 3 di atas, PARA PEMBANTAH menyerahkan jaminan yang saat ini masih dikuasai oleh TERBANTAH I dan TERBANTAH II adalah sebagai berikut: 4.1. Sertifikat Hak Milik No. 276 tanggal 16 Oktober 1995 tercatat atas nama IIS AISAH, terletak di Desa Cilamajang, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya, dengan luas 150 M2, Gambar Situasi No. 2286/1995 tanggal 24 Agustus 1995 dan telah diikat hak tanggungan sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan I No. 00496/2009 tanggal 11 Maret 2009, dengan nilai


pengikatan Rp. 503.446.800,- (lima ratus tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah), diikat bersama-sama dengan Sertifikat Hak Milik No. 00347. 4.2. Sertifikat Hak Milik No. 00347 tanggal 25 Maret 2002 tercatat atas nama Hj. IIS AISAH, terletak di Desa Cilamajang, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya, dengan luas 55 M2, Surat Ukur No. 00029/2002 tanggal 19 Maret 2002 dan telah diikat dengan Hak Tanggungan sebagaimana butir 5.1. 4.3. Sertifikat Hak Milik No. 01323 tanggal 01 Oktober 2003 tercatat atas nama H. TARLIM SUTARYA dan Hj. IIS AISAH, terletak di Desa Karsamenak, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya, dengan luas 206 M2, Surat Ukur No. 00255/Karsamenak/2003 tanggal 08 September 2003 dan telah diikat Hak Tanggungan sebagai berikut : a. Sertifikat Hak Tanggungan I No. 00493/2009 tanggal 11 Maret 2009, dengan nilai pengikatan Rp. 984.360.000,- (Sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). b. Sertifikat Hak Tanggungan II No. 00245/2011 tanggal 01 Februari 2011, dengan nilai pengikatan Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), diikat bersama-sama dengan Sertifikat Hak Milik No. 01863. c. Sertifikat Hak Tanggungan III No. 01652/2011 tanggal 23 Juni 2011, dengan nilai pengikatan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), diikat bersama-sama dengan Sertifikat Hak Milik No. 01863. 4.4. Sertifikat Hak Milik No. 01863 tanggal 22 April 2010 tercatat atas nama Hj. IIS AISAH, terletak di Desa Karsamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, dengan luas 84 M2, Surat Ukur No. 00003/Karsamenak/2010 tanggal 16 September 2008 dan telah diikat Hak tanggungan sebagai berikut : a. Sertifikat Hak Tanggungan I No. 02406/2010 tanggal 05 Oktober 2010, dengan nilai pengikatan Rp. 120.960.000,- (seratus dua puluh juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). b. Hak tanggungan II sebagaimana butir 5.3 huruf b. c. Hak tanggungan III sebagaimana butir 5.3 huruf c. 4.5. Sertifikat Hak Milik No. 00563 tanggal 26 Oktober 2007 tercatat atas nama H. TARLIM SUTARYA, terletak di Desa Cilamajang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, dengan luas 157 M2, Surat Ukur No. 00013/Cilamajang/2007 tanggal 27 Juni 2007 dan telah diikat Hak Tanggungan sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan I No. 03015/2011 tanggal 22 Oktober 2011,


dengan nilai pengikatan Rp. 214.292.688,- (dua ratus empat belas juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus delapan delapan rupiah). - Bahwa berdasarkan butir 3, TERBANTAH I telah memberikan fasilitas kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana PEMBANTAH I terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada TERBANTAH I yang selanjutnya TERBANTAH I melakukan analisa kelayakan dan verifikasi usaha PEMBANTAH I dan karena memenuhi syarat akhirnya disetujui pemberian fasilitas kepada PEMBANTAH I sebagaimana Perjanjian Kredit / Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit pada butir 3 di atas. - Bahwa berdasarkan butir 5 di atas, maka Perjanjian Kredit / Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit

sebagaimana butir 3 adalah sah, berharga,

mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian. - Bahwa berdasarkan butir 4, TERBANTAH I telah melakukan pengikatan jaminan khususnya terhadap OBYEK SENGKETA sesuai dengan UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan pengikatan hak tanggungan atas

OBYEK

SENGKETA atas nama PARA PEMBANTAH dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan oleh Kantor Pertanahan Setempat adalah sah, berharga, mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian - Bahwa berdasarkan butir 3 sampai dengan butir 4 tersebut di atas, TERBANTAH I telah memberikan fasilitas kredit terhadap PEMBANTAH I dan pengikatan hak tanggungan atas OBYEK SENGKETA sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terhadap TERBANTAH I yang beritikad baik (TEE GOEDER TROUW) wajib mendapat perlindungan hukum. - Bahwa atas fasilitas yang diberikan kepada PEMBANTAH I mulai mengalami kemacetan dan TERBANTAH I telah beberapa kali mengingatkan PEMBANTAH I untuk menyelesaikan fasilitas kredit kepada TERBANTAH I karena bila tidak diselesaikan, maka akan dilakukan sita / lelang jaminan oleh TERBANTAH III, surat-surat yang telah disampaikan kepada PEMBANTAH I antara lain sebagai berikut : 9.1. Surat No. TMC/1/059/R tanggal 12 Februari 2015. 92. Surat No. TMC/1/151/R tanggal 12 Maret 2015. 9.3. Surat No. TMC/1/186/R tanggal 19 Maret 2015. 9.4. Surat No. TMC/1/350/R tanggal 05 Juli 2015. 9.5. Surat No. TMC/1/028/R tanggal 13 Januari 2016. 9.6. Surat No. TMC/1/080/R tanggal 05 Februari 2016. 9.7. Surat No. TMC/1/115/R tanggal 17 Februari 2016.


-

Bahwa selanjutnya berdasarkan surat No. RMV/5/1/723/R tanggal 14 Juni 2016, TERBANTAH II memberitahukan kepada PEMBANTAH I bahwa TERBANTAH III akan melakukan lelang eksekusi atas OBYEK SENGKETA sebagaimana butir 4 di atas dan diharapkan atas OBYEK SENGKETA dimaksud sudah dalam keadaan kosong / tidak dihuni.

- Bahwa berdasarkan butir 9 dan butir 10 di atas, TERBANTAH I dan TERBANTAH II telah memberikan waktu yang cukup kepada PEMBANTAH I untuk menyelesaikan kewajiban kepada TERBANTAH I dan TERBANTAH II sampai akhirnya TERBANTAH II meminta TERBANTAH III untuk melakukan lelang eksekusi atas OBYEK SENGKETA milik PARA PEMBANTAH. -

Bahwa berdasarkan butir 11 di atas, TERBANTAH I dan TERBANTAH II telah memberikan

peringatan/teguran

kepada

PEMBANTAH

I

dan

meminta

TERBANTAH III untuk melakukan lelang eksekusi atas OBYEK SENGKETA sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga baik TERBANTAH I dan TERBANTAH II merupakan pihak yang beritikad baik (TEE GOEDER TROUW) sehingga patut mendapat perlindungan hukum. -

Bahwa TERBANTAH I dan TERBANTAH II dengan tegas menolak dalil PARA PEMBANTAH dalam posita Bantahannya, dengan pertimbangan sebagai berikut 13.1. Bahwa atas posita Butir 3 Bantahannya, setiap ada penambahan fasilitas kredit

didasarkan

pada

permohonan

dari

PEMBANTAH

I

kepada

TERBANTAH I dan bila TERBANTAH menilai calon debitur atau PEMBANTAH I memerlukan fasilitas atau tambahan fasilitas, hal tersebut tergantung dari calon debitur atau TERBANTAH I apabila memerlukan calon debitur atau PEMBANTAH I bisa mengajukan permohonan kepada TERBANTAH I. 13.2. Bahwa atas posita Butir 4 dan butir 6 Bantahannya, TERBANTAH I sampaikan bahwa pembayaran bunga tergantung dari berapa besar fasilitas kredit yang diberikan oleh TERBANTAH I dan telah digunakan oleh PEMBANTAH I karena fasilitas kredit yang diterima oleh PEMBANTAH I yaitu Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja yang untuk Kredit Modal Kerja pembayaran bunga berdasarkan pada berapa besar fasilitas KMK yang telah dipergunakannya, jadi apabila PEMBANTAH hanya membayar bunga kredit modal kerja setiap bulannya, pokok atas fasilitas kredit modal kerja tidak pernah berubah jadi adalah hal yang wajar setiap bulan perhitungan pokok tidak pernah berubah dan bunga untuk fasilitas yang masih berjalan tetap dibebankan.


13.3. Bahwa atas posita Butir 9 dan butir 10 Bantahannya, TERBANTAH I dan TERBANTAH II telah memberikan kesempatan dan waktu yang cukup kepada PEMBANTAH I untuk melunasi kewajiban kepada TERBANTAH I, hal ini TERBANTAH I dan TERBANTAH II sampaikan karena sebagaimana butir 10 di atas, telah memberikan peringatan / teguran kepada PEMBANTAH I yang seharusnya PEMBANTAH I dan PEMBANTAH II memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan penjualan sendiri atas OBYEK SENGKETA yang sedang dijaminkan kepada TERBANTAH I, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya lelang eksekusi dapat tetap dilaksanakan dan tidak patut untuk ditangguhkan. Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kiranya cukup beralasan demi hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk memberi putusan sebagai berikut : 1. Menolak Bantahan yang diajukan oleh PARA PEMBANTAH untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa TERBANTAH I dan TERBANTAH II dalam hal ini PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah sebagai pihak yang beritikad baik dan benar (TEE GOEDER TROUW) sehingga wajib mendapat perlindungan hukum. 3. Menyatakan

TERBANTAH

I

telah

memberikan

fasilitas

kredit

kepada

PEMBANTAH I sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit / Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit sebagai berikut : 4.1. Perjanjian Kredit No. 2008/0003 tanggal 12 September 2008. 4.2. Perjanjian Kredit No. 2008/0004 tanggal 12 September 2008. 4.3. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (01) 2008/0004 tanggal 11 September 2009. 4.4. Perjanjian Kredit No. 2010/0003 tanggal 27 April 2010. 4.5. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (01) 2010/0003 tanggal 20 April 2011. 4.6. Perjanjian Kredit No. 2011/0009 tanggal 20 April 2011. 4.7. Perjanjian Kredit No. 2011/0015 tanggal 29 Juli 2011. 4.8. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (02) 2010/0003 tanggal 26 April 2012. 4.9. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (01) 2011/0015 tanggal 26 April 2012. 4.10.Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (03) 2010/0003 tanggal 31 Juli 2012.


Keseluruhan atas nama PEMBANTAH I adalah sah, berharga, mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian. 5. Menyatakan bahwa dengan sahnya perjanjian pokok, maka perjanjian assesoir yaitu pengikatan hak tanggungan atas OBYEK SENGKETA yaitu Sertifikat Hak Milik No. 276 tanggal 16 Oktober 1995 tercatat atas nama IIS AISAH, Sertifikat Hak Milik No. 00347 tanggal 25 Maret 2002 tercatat atas nama Hj. IIS AISAH, Sertifikat Hak Milik No. 01323 tanggal 01 Oktober 2003 tercatat atas nama H. TARLIM SUTARYA dan Hj. IIS AISAH, Sertifikat Hak Milik No. 01863 tanggal 22 April 2010 tercatat atas nama Hj. IIS AISAH dan Sertifikat Hak Milik No. 00563 tanggal 26 Oktober 2007 tercatat atas nama H. TARLIM SUTARYA yang keseluruhannya telah diikat Hak Tanggungan adalah sah, berharga, mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian. 6. Menyatakan pengikatan hak tanggungan atas OBYEK SENGKETA telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT). 7. Menghukum PARA PEMBANTAH untuk membayar biaya perkara. Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus dalam peradilan yang adil, jujur dan luhur sehingga mendapat putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). I. Jawaban Terbantah III : Jawaban atas gugatan Pembantah sebagai berikut ; DALAM EKSEPSI : 1. Bahwa Terbantah III dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan yang dikemukakan Pembantah dalam bantahannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya. 2. Eksepsi Terbantah III Untuk Dikeluarkan Sebagai Pihak Dalam Perkara A Quo. 2.1. Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap barang jaminan kredit Pembantah dilakukan berdasarkan permohonan lelang dari Terbantah I dan Terbantah II. 2.2. Bahwa Terbantah I dan Terbantah II telah menyatakan secara tegas bahwa kredit Pembantah adalah termasuk kategori kredit macet, sehingga berdasarkan perjanjian kredit Terbantah I dan Terbantah II akan melakukan penjualan secara lelang atas barang jaminan Pembantah dan Terbantah I dan Terbantah II juga akan bertanggung jawab apabila di kemudian hari terdapat gugatan perdata maupun tuntutan pidana atas pelaksanaan lelang


dimaksud, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Terbantah I dan Terbantah II tanggal 27 Mei 2016. 2.3. Bahwa perlu Terbantah III tegaskan, sesuai dengan Surat Pernyataan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Regional Remedial & Recovery Bandung in casu Terbantah I dan Terbantah II tanggal 27 Mei 2016 di poin 2 dan poin 4 disebutkan : - “Bahwa sehubungan dengan penjualan/pelelangan jaminan sesuai butir 1 diatas PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. selaku kreditur bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan tuntutan pidana yang terkait dengan lelang”. - “Bahwa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. menjamin dan dengan ini membebaskan dari Kantor Pelayanan Keyaaan dan Lelang Negara yang berwenang, dan pemenang lelang baik sekarang maupun dikemudian hari terhadap segala gugatan atau tuntutan yang timbul sebagai akibat pelelangan barang-barang yang disebutkan dan diuraikan secara terperinci serta dilampirkan dalam surat pernyataan ini”.”. 2.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar memutus dengan menerima eksepsi Terbantah III dan mengeluarkan Terbantah III sebagai pihak dalam perkara a quo. 3. Eksepsi Persona Standi Non Judicio. 3.1. Bahwa bantahan Pembantah yang ditujukan kepada Terbantah III harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan Persoon Terbantah III di dalam surat bantahan Pembantah tidak tepat, karena tidak mengkaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) serta Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat yang merupakan Instansi atasan dari Terbantah III. 3.2. Bahwa Terbantah III bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara Republik Indonesia, di mana Instansi atasan dari Terbantah III adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq.

Kantor Wilayah

DJKN Jawa Barat. Oleh karena itu, Terbantah III tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan Instansi atasannya.


3.3. Bahwa kekeliruan Pembantah tersebut jelas terbukti pada halaman 3 (tiga) dalam surat bantahannya, dimana Pembantah hanya menyebutkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya sebagai Persoon Terbantah III dengan tidak mengkaitkan instansi atau unit atasan Terbantah III. 3.4. Bahwa terhadap apa yang telah dikemukakan di atas, sangat jelas terbukti bahwa gugatan Pembantah yang langsung ditujukan kepada Terbantah III tanpa mengkaitkan instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat, karena secara yuridis Terbantah III tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut di muka

Peradilan

Umum

tanpa

dikaitkan

dengan

badan

hukum

induknya/Instansi atasannya tersebut. Dengan demikian jelas bahwa hal ini mengakibatkan bantahan Penggugat menjadi tidak sempurna. Oleh karena itu, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang bantahan yang harus ditujukan kepada pemerintah pusat, maka bantahan Pembantah a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). 4. Eksepsi Pembantah Adalah Pihak Yang Tidak Berkualitas Untuk Mengajukan Bantahan A Quo. 4.1. Bahwa dalam posita bantahannya, Pembantah mengakui pihaknya adalah debitur Terbantah I dan Terbantah II berdasarkan Perjanjian Kredit PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Regional Remedial & Recovery Bandung No. 2008/0003 tanggal 12 September 2008, Nomor 2008/0004 tanggal 12 September 2008, 2010/0003 tanggal 21 April 2010, Nomor 2011/0009 tanggal 20 April 2011, Nomor 2011/0015 tanggal 29 Juli 2011, berikut perjanjian perubahannya dimana hingga saat ini Pembantah tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Terbantah I dan Terbantah II. Hal tersebut adalah jelas kelalaian Pembantah dalam hal pembayaran kreditnya sehingga mengakibatkan kredit macet. 4.2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 995 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975, apabila seorang debitur masih memiliki kewajiban kepada krediturnya yang belum dilunasi, maka si debitur tidak memiliki hak apa pun terhadap krediturnya, sedangkan bagi pengajuan bantahan haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar, untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Terbantah dalam suatu proses peradilan.


4.3. Bahwa oleh karena bantahan ini diajukan oleh Pembantah (debitur) yang tidak melunasi utangnya padahal berdasarkan Perjanjian Kredit Pembantah jelas-jelas memiliki kewajiban untuk itu, maka Pembantah harus dinyatakan sebagai pihak yang tidak berhak/berkualitas untuk mengajukan bantahan a quo. 4.4. Bahwa dengan demikian jelas terbukti dalam hal ini Pembantah tidak dapat melaksanakan kewajibannya (wanprestasi) untuk melakukan pembayaran atas utang sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka demi hukum Pembantah sama sekali tidak mempunyai hak untuk melakukan bantahan atau tuntutan terkait dengan pelaksanaan eksekusi barang jaminan sebagai akibat cidera janji/wanpretasinya tersebut. 4. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK 4.1. Bahwa gugatan a quo masih kurang pihak karena tidak melibatkan : 

Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Nia Tresnawati, SH sebagai pihak karena obyek sengketa merupakan jaminan hutang Pembantah Kepada Terbantah I sebagaimana tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 634/2008 tanggal 17 September 2008, Nomor 00496/2009 tanggal 11 Maret 2009, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 635/2008 tanggal 17 September 2008, Nomor 02406/2010 tanggal 05 Oktober 2010, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 685/2010 tanggal 23 Agustus 2010, Nomor 03015/2011 tanggal 22 Nopember 2011, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 434/2011 tanggal 29 Juli 2011, , Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 685/2010 tanggal 02 Nopember 2010, dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 213/2011 tanggal 25 April 2011.



Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya mengingat salah satu dokumen persyaratan lelang Hak Tanggungan adalah Sertifikat Hak Tanggungan yang mana sebagai institusi yang menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan adalah Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya.

4.2. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 216K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 jo nomor 1424K/Sip/1975 tanggal 06 Juni 1976 jo 878K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1979 menyatakan “bahwa tidak dapat diterimanya gugatan a quo adalah karena ada kesalahan formil yaitu pihak yang seharusnya digugat tetapi belum digugat”.


4.3. Bahwa dengan tidak ditariknya Nia Tresnawati, SH, dan Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya

sebagai pihak dalam perkara a quo, maka terdapat

kesalahan formil dalam bantahan. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bantahan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklraad) DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini, serta Terbantah III menolak seluruh dalil Pembantah, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya; 2. Bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Terbantah III adalah berdasarkan permohonan lelang dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Regional Remedial & Recovery Bandung melalui surat Nomor : RMV/5/1/682/R tanggal 27 Mei 2016, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut PMK 27/PMK.06/2016) yang berbunyi: Penjual yang akan melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang dengan disertai dokumen persyaratan lelang kepada Kepala KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang. 3. Bahwa permohonan lelang yang diajukan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Regional Remedial & Recovery Bandung, Eksekusi

Hak

Tanggungan

sesuai

Pasal

6

UUHT

merupakan lelang sehingga

dokumen

persyaratannya mengacu pada Pasal 6 ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: PER-06/KN/2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, Dokumen persyaratan lelang eksekusi hak tanggungan antara lain terdiri dari: a) Salinan/fotocopy Perjanjian Kredit; b) Salinan/fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan; c) Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibebani Hak Tanggungan; d) Salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitor yang harus dipenuhi; e) Salinan/fotocopy bukti bahwa debitor wanprestasi, berupa peringatanperingatan maupun pernyataan dari pihak kreditor; f) Salinan/fotocopy surat pernyataan dari Kreditor selaku pemohon lelang yang isinya akan bertanggungjawab apabila ada gugatan;


g) Salinan/fotocopy surat pemberitahuan rencana lelang kepada debitur; h) Salinan/fotocopy surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yang isinya menyatakan bahwa nilai limit ditetapkan berdasar hasil penilaian dari penilai. 4. Bahwa atas permohonan lelang dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Regional Remedial & Recovery Bandung surat Nomor RMV/5/1/682/R tanggal 27 Mei 2016 perihal Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Kepala KPKNL Tasikmalaya telah mengeluarkan Surat Nomor S-707/WKN.8/KNL.05/2016 tanggal 08 Juni 2016 hal Penetapan Jadwal Lelang yang berisi bahwa lelang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 jam 11.00 WIB bertempat di Ruang Lelang KPKNL Tasikmalaya, Hal ini sesuai dengan Pasal 24 PMK 27/PMK.06/2016 yang berbunyi: Waktu pelaksanaan lelang ditetapkan oleh Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II. 5. Bahwa pelaksanaan lelang ini telah diumumkan sebanyak 2 (dua) kali yaitu melalui selebaran pada tanggal 12 Juli 2016 dan melalui Koran Kabar Priangan pada tanggal 26 Juli 2016, Hal ini sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) PMK Nomor 27/PMK.06/2016 6. Bahwa pelaksanaan lelang dilaksanakan tanggal 10 Agustus 2016 dengan nilai limit telah ditetapkan oleh Penjual. Hal ini sesuai dengan Pasal 43 ayat (2) PMK 27/PMK.06/2016 yang berbunyi: Penetapan Nilai Limit menjadi tanggung jawab Penjual. Dan ternyata dalam lelang tersebut tidak ada yang mengajukan penawaran, sehingga belum terdapat peralihan hak atas objek perkara. 7. Bahwa Penjual/Pemohon Lelang dalam hal ini PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Regional Remedial & Recovery Bandung bertanggung jawab terhadap keabsahan barang, dokumen persyaratan lelang, penyerahan barang, dokumen kepemilikan, gugatan perdata maupun pidana dan tuntutan ganti rugi jika terjadi ketidakabsahan barang serta dokumen persyaratan lelang. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) PMK 27/PMK.06/2016. 8. Bahwa permohonan lelang hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) yang dimohonkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Regional Remedial & Recovery Bandung telah disertai dengan surat dan dokumen yang lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, maka berdasarkan alasan tersebut KPKNL Tasikmalaya tidak boleh menolak permintaan lelang dari Terbantah II. Hal ini berarti KPKNL Tasikmalaya harus melaksanakan lelang tersebut, sesuai dengan Pasal 13 PMK 27/PMK.06/2016 yang berbunyi : Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang


dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang. 9. Bahwa dalil Pembantah pada petitum bantahan yang intinya meminta penundaan dan atau tidak melakukan lelang yang dilaksanakan KPKNL Tasikmalaya terhadap agunan kredit Pembantah sampai dengan perkara aquo berkekuatan hukum tetap adalah tidak benar/tidak beralasan karena proses dan tata cara pelelangan tersebut telah dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan Terbantah III adalah sah secara

hukum

dan

terhadap

proses

lelang

tidak

dapat

diminta

penundaannya/pembatalannya. Bahwa yang dapat membatalkan pelaksanaan lelang adalah adanya permintaan Penjual atau penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan umum, sesuai dengan Pasal 27 PMK 27/PMK.06/2016 yang berbunyi “Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau berdasarkan penetapan atau putusan dari lembaga peradilan” M a k a,

Berdasarkan hal tersebut diatas, Terbantah III mohon kepada Yang Mulai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara Bantahan a quo, memutuskan dan menetapkan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI : 1. Menyatakan menerima Eksepsi Terbantah III untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). DALAM POKOK PERKARA : 1. Menyatakan Bantahan Pembantah tidak beralasan dan Bantahan Pembantah agar ditolak untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan Bantahan Pembantah tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) 2. Menyatakan bahwa pelaksanaan lelang tanggal 10 Agustus 2016 yang dilakukan oleh Terbantah III telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul. Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 1 Februari

2017 Nomor

46/ Pdt Bth/ 2016/PN.Tsm yang amar

selengkapnya berbunyi sebagai berikut :


DALAM EKSEPSI : Menolak eksepsi Terbantah III ;

o

DALAM POKOK PERKARA : o

Menyatakan Bantahan Para Pembantah ditolak untuk seluruhnya;

o

Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.213.000 (dua juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) ; Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 46/Pdt.Bth/

2016

/PN.Tsm

yang

ditanda

tangani

oleh

Senin

tanggal

20 Februari 2017 Para Pembanding

Tasikmalaya, pada hari semula

Panitera

Pengadilan

Negeri

Para Pembantah melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan

permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 46/Pdt.Bth / 2016/PN.Tsm. Membaca risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tasikmalaya , pengajuan permohonan banding

tersebut

diatas

telah

diberitahukan

secara

patut

kepada

Para

Terbanding I,II,dan III semula Para Terbantah I,II dan III masing-masing pada tanggal pada tanggal 28 Februari 2017; Membaca, surat keterangan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya tertanggal

08 Juni

2017 Nomor 46/Pdt.Bth/ 2016/ PN.Tsm, yang menerangkan

bahwa sampai berkas perkara tersebut dikirim, Pemohon banding tidak mengajukan Memori banding Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 46/Pdt.Bth/ 2016/ PN.Tsm kepada Para Pembanding semula Para pembantah dan Para Terbanding I,II dan III semula Para Terbantah I,II dan III

untuk

melakukan Pemeriksaan berkas perkara ( lnzage ) masing- masing suratnya tertanggal

31

Mei

2017

sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan

Tinggi Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa semula Para Pembantah tenggang yang

permohonan banding

melalui kuasa hukumnya

waktu dan menurut tata

cara

dari Para Pembanding telah

diajukan

serta telah memenuhi

dalam

persyaratan

ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding

tersebut secara formal dapat diterima ;


Menimbang, bahwa

Pengadilan Tinggi Bandung setelah membaca

dan Mempelajari dengan seksama berkas perkara salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 01 Februari 2017 Nomor 46/Pdt. Bth /2016/PN.Tsm sebagaimana diuraikan diatas. Pengadilan Tinggi berpendapat, pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan

hal-hal yang

pernah disampaikan di depan persidangan pada tingkat pertama; Menimbang,bahwa

oleh

karena

Pengadilan

Tinggi

pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama telah tepat diambil alih untuk dijadikan pertimbangan

Pengadilan Tinggi

berpendapat

dan benar maka dalam memutus

perkara ini; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti dengan saksama berkas perkara tersebut, ternyata bahwa Para Pembanding semula Para Pembantah tersebut, tidak mengajukan memori banding secara tertulis, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui alasan apa menyatakan banding terhadap putusan tersebut; Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri

berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Tasikmalaya tanggal 01

Februari

2017

Nomor

46/Pdt. Bth /2016/PN.Tsm haruslah dipertahankan dan dikuatkan; Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pembantah berada di pihak yang kalah sesuai ketentuan Pasal 181 HIR dihukum pula

tetap untuk

membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan Mengingat dan ketentuan-ketentuan hukum dari Undang undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang 2 Tahun 1986 tentang peradilan Umum serta ketentuan lainnya yang bersangkutan. MENGADILI 

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah tersebut;



Menguatkan putusan Pengadilan 01 Februari 2017

Negeri

Tasikmalaya

pada tanggal

Nomor 46/Pdt. Bth /2016/PN.Tsm , yang dimohonkan

banding tersebut;-




Menghukum Para Pembanding semula Para Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000(Seratus lima puluh ribu rupiah ); Dem ikian lah

d ipu tu skan dalam sida n g Pe rmu sya wa ratan

Ma je lis Ha kim Pengadilan Tinggi Bandung

pada hari Selasa

tanggal

22

Agustus 2017 oleh kami DALIZATULO ZEGA, SH.Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat sebagai Hakim Ketua Majelis NELSON PASARIBU,SH.MH dan AGUS HARIYADI,SH.MH masing – masing ditunjuk untuk memeriksa dan diucapkan

dalam

mengadili perkara

Hakim Anggota yang

ini dan putusan tersebut

sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal

30 Agustus 2017 oleh Ketua Majelis Anggota serta

sebagai

dengan didampingi oleh Hakim - hakim

Hj. NURMADIAH NURDIN, SH.MH Panitera

Pengganti

pada

Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

NELSON PASARIBU,SH.MH

DALIZATULO ZEGA, SH

Ttd AGUS HARIYADI,SH.MH

PANITERA PENGGANTI Ttd Hi.NURMADIAH NURDIN,SH.M H

1. 2. 3.

Perincian biaya perkara : Biaya Materai Rp. ....................6.000,Biaya Redaksi putusan ..... Rp. 5.000,Biaya Pemberkasan ......... Rp. 139.000,Jumlah ........................... Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)


PT.BDG

Recommend Documents