PT.BDG

PUTUSAN NOMOR 21/PDT/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah memberi putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :-----------------------PT. FUKUYAMA INDONESIA, berkedudukan di Suryacipta City of Industrial, yang diwakili oleh Masayuki Fukuyama, Presiden Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rino Fernando Pardede, S.H., Roni Pandiangan, S.H., M.H., Efri Donal Silaen, S.H., kesemuanya Para Advokat/Penasihat Hukum pada EMERALD LAW OFFICE, beralamat kantor di Jalan Pisangan Lama III No. 10 RT. 001 RW. 008 Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung, Kotamadya Jakarta Timur 13230, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal

19 Agustus 2016, selanjutnya sebagai Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; Lawan PT. ITO TAKA CONSTRUCTION, berkedudukan di Plaza Central Lantai 7, yang diwakili oleh Hitoshi Kohori, Presiden Direktur, dalam hal ini memberikan

kuasa

kepada

Alfin

Suherman, S.H, M.H, C.N., Ruskian Suherman, S.H, dan Udin Zaenudin, S.H., Para Advokat pada Law Office ALFIN SUHERMAN & ASSOCIATES, beralamat kantor di Gedung Rahardjo Lt.3 R.307, Jalan Roa Malaka Utara 5-6, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus

tanggal

29

November

2016,

selanjutnya sebagai Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah

membaca

berkas

perkara

dan

surat-surat

lain

yang

berhubungan dengan perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 37 halaman putusan Nomor 21/PDT/2017/PT.BDG

TENTANG DUDUK PERKARA Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 86/Pdt.G/2015/PN.Kwg. tanggal 10 Agustus 2016 ; Menimbang,

bahwa

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi

dengan surat gugatan tanggal 17 Desember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 18 Desember 2015 dalam Register Nomor 86/PDT.G/2015/PN.Kwg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani kontrak sebagaimana tercantum dalam Letter Of Intents No. 004-CA/H.ITC/ VII/2012 tanggal 02 Juli 2012, yang isinya Penggugat akan merancang dan mendirikan bangunan kantor dan pabrik di atas tanah milik Tergugat yang terletak setempat dikenal dengan Suryacipta City of Industrial, Jalan Surya Madya III Lot.I-28, Karawang, Jawa Barat; 2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah saling menyetujui harga kontrak untuk merancang dan mendirikan bangunan kantor dan pabrik tersebut adalah sebesar Rp. 15.200.000.000,- (lima belas milyar dua ratus juta rupiah) dengan cara pembayaran sebagai berikut: 

70% (tujuh puluh persen) dibayar dalam mata uang Rupiah dan 30% (tiga puluh persen) dalam mata uang Dolar Amerika Serikat;



Uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dibayar pada saat penandatanganan kontrak;



Pembayaran sisa berdasarkan termyn progress;

3. Bahwa ketika berlangsungnya pekerjaan pembangunan kantor dan pabrik tersebut, pihak Tergugat mengajukan pekerjaan tambah (additional work) kepada Penggugat berupa: Fire Hydrant System,

Power Supply For

Machinery, Machine Press Foundation dan Machine Foundation yang nilainya sebesar Rp 1.838.700.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah); 4. Bahwa Penggugat telah melaksanakan dan menyelesaikan seluruh kewajibannya serta telah menyerahkan bangunan kantor dan pabrik tersebut kepada Tergugat pada tanggal 2 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Berita Acara Serah Terima Kantor Dan Pabrik PT.


FUKUYAMA INDONESIA pada tanggal 2 Agustus 2013, namun Tergugat belum memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat; 5. Bahwa Tergugat masih mempunyai kewajiban untuk membayar kepada Penggugat atas sisa pekerjaan yang tercantum dalam Letter Of Intents No.

004-CA/H.ITC/VII/2012

tanggal

02

Juli

2012

sebesar

Rp

1.520.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) dan additional work (Pekerjaan Tambah) sebesar Rp 1.838.700.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 3.358.700.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah); 6. Bahwa sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan a-quo, Tergugat belum juga melaksanakan kewajibannya tersebut padahal bangunan kantor dan pabrik yang didirikan oleh Penggugat telah digunakan oleh Tergugat sebagai tempat kedudukan dan kegiatan usaha Tergugat; 7. Bahwa oleh karena Tergugat belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar

sisa pekerjaan pembangunan kantor dan pabrik tersebut,

maka Penggugat

melalui kuasa hukumnya telah beberapa kali

memberikan surat tegoran kepada Tergugat untuk segera melakukan pembayaran

namun

Tergugat

tetap

saja

tidak

mau

melakukan

pembayaran dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak jelas; 8. Bahwa oleh karena Tergugat belum melaksanakan kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat yang sudah lewat waktu tersebut, maka perbuatan Tergugat yang demikian itu merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat; 9. Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp 3.358.700.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah); 10. Bahwa disamping menderita kerugian tersebut di atas, Penggugat juga telah mengalami kerugian immaterial dalam mengupayakan pembayaran pekerjaan pembangunan kantor dan pabrik Tergugat, berupa tersitanya tenaga dan pikiran yang pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan


apapun, namun apabila dihitung dengan uang tidak kurang dari Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); 11. Bahwa adalah wajar dan sesuai dengan ketentuan yang telah menjadi Yurisprudensi

Tetap

Mahkamah

Agung

RI,

atas

keterlambatan

pembayaran hutang Tergugat tersebut dikenakan ganti rugi atas bunga yang tidak diperjanjikan sebesar 6 % setahun; 12. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi, maka untuk menghindari agar putusan Pengadilan nantinya tidak sia-sia, dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Karawang meletakkan sita jaminan atas barang-barang

milik

Tergugat berupa: 

Sebidang tanah dan bangunan beserta seluruh barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang berada di atasnya

terletak

setempat dikenal dengan Suryacipta City of Industrial, Jalan Surya Madya III Lot.I-28, Karawang, Jawa Barat; 13. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan otentik serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 118 HIR, karena itu cukup beralasan dan berdasar hukum bagi Pengadilan Negeri Karawang untuk memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi; Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dengan ini mohon kepada Pengadilan Negeri Karawang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutus sebagai berikut: DALAM POKOK PERKARA: PRIMAIR: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan

Tergugat

telah

melakukan

perbuatan

ingkar

janji/wanprestasi; 3. Menghukum Tergugat untuk segera membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 3.358.700.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah); secara tunai dan sekaligus 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat

dalam

mengupayakan

pembayaran

pekerjaan

pembangunan kantor dan pabrik Tergugat, berupa tersitanya tenaga dan pikiran yang pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan apapun,


namun apabila

dihitung

dengan

uang tidak kurang dari Rp

5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); 5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas keterlambatan pembayaran hutangnya sebesar 6 % (enam persen) setahun kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2013 hingga perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; 6. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga; 7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun kasasi dari Tergugat (uitvoebaar bij voorraad); 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini. SUBSIDAIR: -

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat

Rekonvensi

tersebut,

Tergugat

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi

memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut: I.

DALAM KONVENSI. DALAM POKOK PERKARA. 1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT dan terbukti kebenarannya secara hukum ; 2. Bahwa yang menjadi dasar dan alasan PENGGUGAT mengajukan gugatan aquo sebagaimana gugatan PENGGUGAT pada halaman (1) angka (1), yang pada pokoknya pada tanggal 02 Juli 2012 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah membuat dan menandatangani kontrak sebagaimana tercantum dalam Letter of Intents No. 004-CA/H.ITC/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012 (untuk selanjutnya disebut sebagai “LOI No. 004/2012”) ; 3. Bahwa bahasa yang digunakan dalam LOI No. 004/2012 tersebut adalah bahasa asing, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Jepang dan


tidak menggunakan bahasa Indonesia serta tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ; 4. Bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam perjanjian yang dilaksanakan di Indonesia, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang

Bendera,

Bahasa, dan Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan (untuk selanjutnya disebut UU 24/2009), yang telah secara tegas menyatakan: “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintahan Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia”. 5. Bahwa oleh karena LOI No. 004/2012 hanya dibuat dalam bahasa Inggris dan Jepang dan tidak menggunakan bahasa Indonesia serta tidak ada terjemahan bahasa Indonesianya, maka LOI No. 004/2012 tersebut bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009; 6. Bahwa di dalam LOI No. 004/2012, PENGGUGAT akan mendesain dan mendirikan bangunan kantor dan pabrik TERGUGAT, dengan demikian kontrak kerja yang harus dibuat adalah kontrak kerja konstruksi yang diatur oleh Undang – Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (untuk selanjutnya disebut sebagai UU 18/1999), khususnya ketentuan Pasal 22 ayat (6) UU 18/1999, yang secara tegas menyatakan: “Kontrak kerja konstruksi dibuat dalam Bahasa Indonesia dan dalam hal kontrak kerja konstruksi dengan pihak asing, maka dapat dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris”. 7. Bahwa oleh karena LOI No. 004/2012 sebagaimana tersebut di atas tidak menggunakan bahasa Indonesia, maka LOI No. 004/2012 tersebut juga bertentangan dengan Pasal 22 ayat (6) UU 18/1999; 8. Bahwa LOI No. 004/2012, dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 02 Juli 2012, yaitu setelah berlakunya UU 24/2009, dan setelah berlakunya UU 18/1999;


9. Bahwa oleh karena LOI No. 004/2012 tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana diwajibkan oleh Ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang – Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan jo. Pasal 22 ayat (6) Undang – Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, maka LOI No. 004/2012 tersebut patut dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 10. Bahwa ketentuan pasal 1335 KUHPerdata secara tegas menyatakan: “Suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum” Kemudian ketentuan pasal 1337KUHPerdata juga menegaskan: “Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang Undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan yang baik dan ketertiban umum” 11. Bahwa dikarenakan terbukti bahwa LOI No. 004/2012 tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang – Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan jo. Pasal 22 ayat (6) Undang – Undang No, 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, maka berdasarkan Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUHPerdata, LOI No. 004/2012 menjadi Batal Demi Hukum atau setidak-tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahwa oleh karena LOI No. 004/2012 tersebut telah terbukti tidak memenuhi syarat formil tertentu sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang serta isinya pun bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka sudah berdasarkan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang menyatakan bahwa LOI No. 004/2012 tertanggal 02 Juli 2012 yang dibuat oleh dan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, batal demi hukum (null and void) atau setidak-tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; 12. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam posita gugatan halaman (2) angka (2) poin ke 3 yang menyebutkan “Pembayaran sisa berdasarkan termyn progress”.


Bahwa sesuai LOI No. 004/2012 cara pembayaran yang disepakati antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah: -

70% (tujuh puluh persen) dibayar dalam mata uang Rupiah dan 30% (tiga puluh persen) dalam mata uang Dollar Amerika Serikat;

-

Uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dibayar pada saat penandatanganan kontrak;

Bahwa didalam LOI No. 004/2012 tidak menyebutkan “Pembayaran sisa berdasarkan termyn progress”, sehingga dalil PENGGUGAT tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar; 13. Bahwa

TERGUGAT

menolak

dengan

tegas

dalil

gugatan

PENGGUGAT posita halaman (2) angka (3) yang menyebutkan: “TERGUGAT mengajukan pekerjaan tambahan (additional work) kepada PENGGUGAT berupa: Fire Hydrant System, Power Supply For Machinary, Machine Press Foundation dan Machine Foundation yang nilainya sebesar Rp 1.838.700.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).” Bahwa TERGUGAT tidak pernah mengajukan pekerjaan tambahan dan tidak pernah membuat kesepakatan baik lisan dan / atau tertulis dengan PENGGUGAT terkait pekerjaan tambahan (additional work) tersebut, dalil PENGGUGAT yang demikian adalah mengada – ada dan tidak berdasar hukum; 14. Bahwa

TERGUGAT

menolak

dengan

tegas

dalil

gugatan

PENGGUGAT dalam posita halaman (2) angka (4) yang menyebutkan, “PENGGUGAT telah melaksanakan dan menyelesaikan seluruh kewajibannya serta telah menyerahkan bangunan kantor dan pabrik tersebut kepada TERGUGAT pada tanggal 2 Agustus 2013.” Bahwa PENGGUGAT tidak menyelesaikan pembuatan desain dan pembangunan pabrik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam LOI No. 004/2012, yaitu pada tanggal 31 Maret 2013, namun pada

faktanya

PENGGUGAT

mendalilkan

dalam

gugatannya

tersebut telah menyerahkan bangunan kantor dan pabrik pada tanggal 2 Agustus 2013;


Bahwa dengan demikian jelas dan terang justru PENGGUGAT yang telah

melakukan

wanprestasi/ingkar

janji

dengan

tidak

menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu; 15. Bahwa

TERGUGAT

menolak

dengan

tegas

dalil

gugatan

PENGGUGAT dalam posita halaman (2) angka (5) yang pada intinya

menyebutkan

kewajiban

bahwa

membayar

uang

TERGUGAT sisa

masih

pekerjaan

mempunyai

sebesar

Rp.

1.520.000.000, - (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah); Bahwa TERGUGAT menolak membayarkan sisa pembayaran sebesar Rp. 1.520.000.000, - (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT, dengan alasan TERGUGAT sudah membayar kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 15.048.000.000,(lima belas milyar empat puluh delapan juta rupiah) dari total harga yang disepakati sebesar Rp. 15.200.000.000,- (lima belas milyar dua ratus juta rupiah), selain itu PENGGUGAT juga melanggar LOI No. 004/2012 dengan tidak menyelesaikan pembangunan pabrik tepat waktu, yang seharusnya berdasarkan LOI No. 004/2012 pekerjaan

pembangunan

pabrik

harusnya

diselesaikan

oleh

PENGGUGAT pada tanggal 31 Maret 2013, namun pada faktanya bangunan kantor dan pabrik baru diserahkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT pada bulan Agustus 2013 sebagaimana diakui oleh PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman (2) angka (4); 16. Bahwa selain keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut, belum ada 3 (tiga) bulan sejak PENGGUGAT menyerahkan kunci bangunan kantor dan pabrik kepada TERGUGAT, telah ditemukan beberapa kerusakan pada bangunan pabrik yang antara lain kebocoran pada bagian atap pabrik pada saat hujan, masuknya air melalui lobang ventilasi udara pada bagian atap pada saat hujan, masuknya air pada bagian lobang udara (pori-pori) dinding pada saat hujan, masuknya air dari kusen alumunium jendela pada saat hujan, serta kebocoran pada bagian atap teras lobby pada saat hujan; 17. Bahwa TERGUGAT telah meminta PENGGUGAT untuk segera memperbaiki kerusakan-kerusakan tersebut, namun pada faktanya


kerusakan-kerusakan tersebut masih ada, termasuk runtuhnya pagar pembatas kantor dan pabrik TERGUGAT dan masih banyaknya kecacatan dan kerusakan pada bangunan pabrik yang dikerjakan oleh PENGGUGAT; 18. Bahwa

TERGUGAT

menolak

dengan

tegas

dalil

gugatan

PENGGUGAT masih dalam posita halaman (2) angka (5) yang pada intinya menyebutkan TERGUGAT masih memiliki kewajiban terhadap PENGGUGAT sebesar Rp.1.838.700.000,- (satu milyar delapan ratus tigapuluh delapan juta tujuhratus ribu rupiah) terkait additional work (pekerjaan tambah); Bahwa

mengenai

pekerjaan

tambah

yang

didalilkan

oleh

PENGGUGAT tersebut adalah tidak benar dan mengada - ada, dikarenakan

TERGUGAT

memerintahkan

tidak

PENGGUGAT

pernah untuk

menyetujui

mengerjakan

ataupun pekerjaan

tambah sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT tersebut; 19. Bahwa

TERGUGAT

menolak

dengan

tegas

dalil

gugatan

PENGGUGAT pada halaman (2) angka (6) yang pada intinya TERGUGAT belum juga melaksanakan kewajibannya; Bahwa TERGUGAT telah melaksanakan kewajibannya dengan telah

membayar

kepada

PENGGUGAT

sebesar

Rp.

5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 16 Juli 2012, sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah)

pada

tanggal

05

Desember

2012,

sebesar

Rp.

4.048.000.000,- (empat milyar empat puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 30 Juli 2013, dengan total keseluruhan sebesar Rp. 15.048.000.000,- (lima belas milyar empat puluh delapan juta rupiah); Bahwa

justru

PENGGUGAT

yang

tidak

melaksanakan

kewajibannya dengan tidak menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan di dalam LOI No. 004/2012 yaitu pada tanggal 31 Maret 2013, dan banyaknya kecacatan pada bangunan pabrik serta rubuhnya pagar beton pembatas pabrik TERGUGAT yag dikerjakan oleh PENGGUGAT;


20. Bahwa

TERGUGAT

menolak

dengan

tegas

dalil

gugatan

PENGGUGAT pada halaman (2) angka (7) yang pada intinya PENGGUGAT

telah

memberikan

surat

tegoran

kepada

TERGUGAT untuk segera melakukan pembayaran; Bahwa surat tegoran PENGGUGAT tersebut tidak berdasar hukum,

karena PENGGUGAT tidak melaksanakan kewajiban

hukumnya terhadap TERGUGAT sebagaimana telah ditentukan dalam LOI No. 004/2012 dan TERGUGAT juga sudah menjawab surat tegoran PENGGUGAT dengan jelas; 21. Bahwa

TERGUGAT

menolak

dengan

tegas

dalil

gugatan

PENGGUGAT pada halaman (3) angka (8) dan angka (9) yang pada intinya menyebutkan TERGUGAT ingkar janji/wanprestasi terhadap PENGGUGAT yang mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT; Bahwa

justru

sebaliknya

PENGGUGAT

yang

telah

ingkar

janji/wanprestasi terhadap TERGUGAT dengan terlambatnya waktu penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh PENGGUGAT dan banyaknya cacat pada bangunan pabrik milik TERGUGAT sebagaimana telah TERGUGAT uraikan pada dalil-dalil jawaban sebelumnya tersebut di atas, serta TERGUGAT menderita kerugian

akibat

terlambatnya

pekerjaan

yang

dilakukan

PENGGUGAT dan kerugian akibat kerusakan - kerusakan pada bangunan

pabrik

milik

TERGUGAT

yang

dikerjakan

oleh

PENGGUGAT yang diantaranya adalah: a.

Kerugian akibat tidak sesuai dengan desain dan banyaknya kerusakan pada bangunan pabrik, sehingga kerugian akibat perlunya perbaikan bangunan pabrik;

b.

Kerugian

akibat

keterlambatan

waktu

penyelesaian

pembangunan pabrik; Bahwa atas kerugian-kerugian tersebut TERGUGAT tersebut, TERGUGAT

akan

melakukan

gugatan

balik

terhadap

PENGGUGAT untuk menuntut kerugian yang dialami TERGUGAT baik kerugian materiil dan immaterial; 22. Bahwa

TERGUGAT

menolak

dengan

tegas

dalil

gugatan

PENGGUGAT pada halaman (3) angka (10) yang pada intinya


PENGGUGAT telah mengalami kerugian immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi immateriil sebesar Rp. 5.000.000,000,(lima milyar rupiah) karena tuntutan tersebut tidak berdasar hukum dan disampaikan tidak jelas dan tidak terperinci serta mengadaada, sehingga harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima; 23. Bahwa

TERGUGAT

menolak

dengan

tegas

dalil

gugatan

PENGGUGAT pada halaman (3) angka (11) yang pada intinya atas keterlambatan pembayaran hutang TERGUGAT dikenakan ganti rugi atas bunga yang tidak diperjanjikan sebesar 6% setahun; Bahwa gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT baik materiil maupun immateriil adalah gugatan yang tidak berdasar hukum, maka sudah berdasar hukum pula gugatan tersebut ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima; 24. Bahwa

TERGUGAT

menolak

dengan

tegas

dalil

gugatan

PENGGUGAT pada halaman (3) angka (12) yang pada intinya PENGGUGAT

mohon

agar

Pengadilan

Negeri

Karawang

meletakkan sita jaminan atas barang-barang milik TERGUGAT; Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT tidak berdasar hukum dan karena justru PENGGUGAT yang telah melakukan wanprestasi terhadap TERGUGAT, maka sudah berdasar hukum Majelis Hakim Yang Mulia menolak permohonan sita jaminan yang diajukan PENGGUGAT; 25. Bahwa

TERGUGAT

menolak

dengan

tegas

dalil

gugatan

PENGGUGAT pada halaman (3) angka (13), yang pada intinya gugatan PENGGUGAT telah memenuhi syarat – syarat yang ditentukan dalam pasal 118 HIR, dan berdasarkan hukum Pengadilan Negeri Karawang untuk memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu; Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tertanggal 21 Juni 2000 tentang permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) jo. Surat Edaran


Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001 tentang permasalahan putusan serta merta, dinyatakan: “Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan, “Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama” “Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta” Bahwa berdasarkan SEMA tersebut, maka atas permohonan serta merta tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan. Bahwa berdasarkan hal-hal yang TERGUGAT uraikan sebagaimana tersebut di atas, maka Jelas dan Terang dalil gugatan PENGGUGAT adalah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, dan justru PENGGUGAT yang telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap TERGUGAT, untuk itu sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima. II.

DALAM REKONVENSI. 1.

Bahwa dalam Rekonvensi ini terjadi perubahan penyebutan yaitu sebagai berikut: a.

TERGUGAT dalam Konvensi (TERGUGAT asal) di dalam Rekonvensi

ini

menjadi

PENGGUGAT

Rekonvensi

/TERGUGAT Konvensi. b.

PENGGUGAT dalam Konvensi (PENGGUGAT asal) didalam Rekonvensi

ini

menjadi

TERGUGAT

Rekonvensi

/PENGGUGAT Konvensi. 2.

Bahwa

segala

sesuatu

Rekonvensi/TERGUGAT merupakan

bagian

yang

dikemukakan

Konvensi

yang

tidak

dalam

PENGGUGAT

bagian

terpisahkan

dari

konvensi Gugatan

Rekonvensi ini; 3.

Bahwa

dengan

ini

PENGGUGAT

Rekonvensi

mengajukan

gugatan Rekonvensi terhadap TERGUGAT Rekonvensi;


Adapun dasar dan alasan PENGGUGAT Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi adalah sebagai berikut: DALAM PROVISI. 4. Bahwa

antara

PENGGUGAT

Rekonvensi

dan

TERGUGAT

Rekonvensi telah menandatangani surat Letter of Intent No. 004CA/H.ITC/VII/2012 pada tanggal 2 Juli 2012 (selanjutnya disebut LOI No. 004/2012) dengan objek LOI No. 004/2012, berupa desain dan pembangunan pabrik dan kantor PT. Fukuyama Indonesia yang terletak di Kawasan Industri Surya Cipta, Jl. Surya Madya III Lot. I – 28, Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat (untuk selanjutnya disebut Pekerjaan Bangunan Pabrik) dimana dalam LOI No. 004/2012 tersebut PENGGUGAT Rekonvensi bertindak sebagai Pengguna Jasa (Pemilik) sedangkan TERGUGAT Rekonvensi bertindak selaku Penyedia Jasa (Kontraktor), dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 15.200.000.000,- (lima belas milyar dua ratus juta rupiah) dan harus sudah selesai pada tanggal 31 Maret 2013; 5. Bahwa kemudian dari hasil pekerjaan pembangunan pabrik yang dilakukan oleh TERGUGAT Rekonvensi, ditemukan banyak cacat dan kerusakan yang salah satunya adalah rubuhnya pagar beton pembatas pabrik dan ketidaksesuaian antara desain dan kondisi aktual; 6. Bahwa dikarenakan banyaknya kecacatan dan kerusakan pada bangunan pabrik, wajar apabila PENGGUGAT Rekonvensi merasa cemas dengan kondisi bangunan pabrik yang berpotensi runtuh dan mengancam keselamatan para pekerja dan juga orang lain; 7. Bahwa dikarenakan bangunan pabrik berpotensi runtuh dan TERGUGAT bangunan

Rekonvensi pabrik,

PENGGUGAT PENGGUGAT

belum

memberikan

jaminan

sudah

patut

wajar

maka

Rekonvensi Rekonvensi

memberikan berupa

jaminan

bangunan dan menanggung resiko yang cacat

dan

kerusakan

dan

pabrik

yang

jaminan atas

atas

apabila kepada

kelayakan

mungkin timbul akibat

berpotensi

runtuh

dan

mengancam keselamatan para pekerja didalam pabrik dan orang


lain terhitung selama 10 tahun sejak bulan Agustus tahun 2013 hingga bulan Agustus 2023; 8. Bahwa dengan demikikan, sudah patut dan wajar PENGGUGAT Rekonvensi memohon

kiranya kepada Majelis Hakim pada

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa, mengadili dan akan memutus perkara aquo, berkenan memberikan Putusan Provisi berupa memerintahkan TERGUGAT Rekonvensi untuk memberikan jaminan / garansi atas kelayakan bangunan dan jaminan untuk menanggung segala resiko yang mungkin timbul akibat cacat dan kerusakan

pabrik

yang

berpotensi

runtuh

dan

mengancam

keselamatan pekerja dan orang lain terhitung selama 10 tahun sejak tanggal 31 Maret 2013 (dua ribu tiga belas) hingga tanggal 31 Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga); DALAM POKOK PERKARA 9. Bahwa perlu PENGGUGAT Rekonvensi tegaskan kembali bahwa PENGGUGAT Rekonvensi adalah sebuah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Karawang dan beralamat di Suryacipta City Of Industrial, beralamat di Jalan Surya Madya III, Lot. I – 28, Karawang, Jawa Barat – Indonesia, yang memiliki kegiatan usaha utamanya dalam bidang industri komponen kendaraan, komponen mesin pengerjaan logam dan komponen mesin fotokopi; 10. Bahwa TERGUGAT Rekonvensi adalah suatu perusahaan yang didirikan dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Plaza Central Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47 – 48, Jakarta 12930 – Indonesia; 11. Bahwa

antara

PENGGUGAT

Rekonvensi

dan

TERGUGAT

Rekonvensi telah menandatangani surat Letter of Intent No. 004CA/H.ITC/VII/2012 pada tanggal 2 Juli 2012 (selanjutnya disebut LOI No. 004/2012) dengan objek LOI No. 004/2012, berupa desain dan pembangunan pabrik dan kantor PT. Fukuyama Indonesia yang terletak di Kawasan Industri Surya Cipta, Jl. Surya Madya III Lot. I – 28, Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat (untuk selanjutnya disebut Pekerjaan Bangunan Pabrik) dimana dalam LOI


No. 004/2012 tersebut PENGGUGAT Rekonvensi bertindak sebagai Pengguna Jasa (Pemilik) sedangkan TERGUGAT Rekonvensi bertindak selaku Penyedia Jasa (Kontraktor); 12. Bahwa berdasarkan LOI No. 004/2012, jangka waktu Pekerjaan Bangunan Pabrik tersebut dimulai sejak tanggal 01 Agustus 2012 dan selesai tanggal 31 Maret 2013, namun TERGUGAT Rekonvensi tidak

menyelesaikan

pekerjaannya

tepat

waktu

yang

telah

ditentukan dalam LOI No. 004/2012 dan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan

tersebut

sesuai

dengan

desain

serta

ditemukan

banyaknya kerusakan pada bangunan pabrik setelah TERGUGAT Rekonvensi menyerahkan bangunan pabrik kepada PENGGUGAT Rekonpensi pada tanggal 2 Agustus 2016; 13. Bahwa berdasarkan LOI No. 004/2012, nilai kontrak pekerjaan adalah sebesar Rp. 15.200.000.000,- (lima belas milyar dua ratus juta rupiah) dengan cara pembayaran 70% dibayar dengan mata uang Rupiah dan 30% dibayar dengan mata uang Dollar Amerika Serikat dan 30% dibayar oleh PENGGUGAT sebagai pembayaran dimuka (advance payment); 14. Bahwa PENGGUGAT Rekonvensi telah membayar kewajibannya kepada TERGUGAT Rekonvensi dengan total sebesar Rp. 15.048.000.000,-(lima belas milyar empat puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 14.1 Pembayaran pertama sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar

lima

ratus

juta

rupiah)

sebagaimana

kwitansi

tertanggal 16 Juli 2012; 14.2 Pembayaran kedua sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana kwitansi tertanggal 05 Desember 2012; 14.3 Pembayaran ketiga sebesar Rp. 4.048.000.000,- (empat milyar empat puluh delapan juta rupiah) sebagaimana kwitansi tertanggal 30 July 2013; Sehingga total keseluruhan kewajiban yang telah dibayar oleh PENGGUGAT

Rekonvensi

kepada

TERGUGAT

Rekonvensi

adalah sebesar Rp. 15.048.000.000,-(lima belas milyar empat puluh delapan juta rupiah);


15. Bahwa

mengingat

didalam

LOI

No.

004/2012,

pekerjaan

pembangunan pabrik harus sudah selesai pada tanggal 31 Maret 2013, PENGGUGAT Rekonvensi menyiapkan segala sesuatu untuk persiapan operasional pabrik dengan menyiapkan mesinmesin, produk cadangan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan usaha PENGGUGAT Rekonvensi sebelum tanggal 31 Maret 2013; 16. Bahwa ternyata kemudian TERGUGAT Rekonvesi tidak dapat menyelesaikan

pekerjaan

pembangunan

pabrik

tepat

pada

waktunya, sehingga menyebabkan PENGGUGAT Rekonvensi mengalami kerugian, seperti harus mengeluarkan biaya lebih untuk menyimpan barang – barang di tempat lain dengan membayar biaya sewa gudang dan biaya kelebihan waktu pemakaian container (demurrage); 17. Bahwa

tindakan

TERGUGAT

Rekonvensi

yang

tidak

menyelesaikan pekerjaan pembangunan pabrik tepat waktu, menjadi JELAS dan NYATA merupakan suatu sikap yang bertentangan

dengan

kewajiban-kewajibannya

terhadap

PENGGUGAT Rekonvensi dan sangat merugikan PENGGUGAT Rekonvensi, sehingga TERGUGAT Rekonvensi menjadi JELAS dan NYATA telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji/ wanprestasi terhadap PENGGUGAT Rekonvensi; 18. Bahwa akibat ingkar janji / wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT Rekonvensi terhadap PENGGUGAT Rekonvensi, dengan tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan pabrik tepat waktu, maka PENGGUGAT Rekonvensi mengalami kerugian sebesar Rp. 677.838.078,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh delapan rupiah) di tambah JPY 464.547,- (empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus empat puluh tujuh Yen Jepang), adapun kerugian tersebut adalah sebagai berikut: 18.1 Biaya

pengiriman

Rekonvensi

produk

cadangan

PENGGUGAT

yang dikirim dari Jepang ke PT. Futaba

Industrial Indonesia, Kawasan Indistri GIIC CIkarang sebesar Rp. 29.596.498,- (dua puluh sembilan juta lima ratus


sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah); 18.2 Biaya

Penyimpanan

PENGGUGAT

sementara

Rekonvensi

di

PT.

produk Futaba

cadangan Industrial

Indonesia, Kawasan Industri GIIC Cikarang sebesar Rp. 23.866.180,- (dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah); 18.3 Biaya

Penyimpanan

PENGGUGAT

sementara

Rekonvensi

di

PT.

produk Futaba

cadangan Industrial

Indonesia, Kawasan Indistri GIIC Cikarang sebesar JPY 464.547,- (empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus empat puluh tujuh Yen Jepang); 18.4 Biaya Logistik (Forklift, dsb) untuk pengambilan produk cadangan yang disimpan di PT. Futaba Industrial Indonesia sebesar Rp. 8.964.000,- (delapan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah); 18.5 Biaya kelebihan waktu pemakaian container (demurrage) dan biaya sewa gudang selama 77 (tujuh puluh tujuh) hari sebesar Rp. 211.978.900,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah); 18.6 Biaya kelebihan waktu pemakaian container (demurrage) dan biaya sewa gudang selama 75 (tujuh puluh tujuh) hari sebesar Rp. 282.992.100,- (dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah); 18.7 Biaya kelebihan waktu pemakaian container (demurrage) dan biaya sewa gudang selama 66 (enam puluh enam) hari sebesar Rp. 120.440.400,- (seratus dua puluh juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah); 19. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya dan sudah berdasar hukum apabila TERGUGAT Rekonvensi harus dihukum untuk membayar ganti kerugian akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan

pembangunan

pabrik

kepada

PENGGUGAT

Rekonvensi dengan total sebesar Rp. 677.838.078,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh


puluh delapan rupiah) di tambah JPY 464.547,- (empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus empat puluh tujuh Yen Jepang); 20. Bahwa selain keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan pembangunan

pabrik,

belum

ada

3

(tiga)

bulan

setelah

penyerahan bangunan pabrik oleh TERGUGAT Rekonvensi kepada PENGGUGAT Rekonvensi, ditemukan banyak kecacatan dan kerusakan pada bangunan pabrik serta ketidak sesuaian antara rancangan dengan hasil Pekerjaan Pembangunan Pabrik yang dikerjakan oleh TERGUGAT Rekonvensi; 21. Bahwa akibat cacat dan kerusakan serta ketidak sesuaian Pekerjaan Pembangunan Pabrik yang dilakukan oleh TERGUGAT Rekonvensi, PENGGUGAT Rekonvensi mengalami kerugian, kerugian dimaksud terkait biaya untuk melakukan perbaikan bangunan pabrik yang rusak dan perlunya perbaikan bangunan pabrik yang pelaksanaannya perlu PENGGUGAT Rekonvensi lakukan tanpa melibatkan TERGUGAT Rekonvensi mengingat hilangnya

kepercayaan

PENGGUGAT

Rekonvensi

terhadap

TERGUGAT Rekonvensi untuk dapat memperbaiki cacat dan kerusakan bangunan pabrik; 22. Bahwa dari keseluruhan bagian pekerjaan pembangunan pabrik yang rusak dan cacat, PENGGUGAT Rekonvensi baru dapat menghitung sebagian kerusakan yang telah ditemukan, kerugian yang dapat PENGGUGAT Rekonvensi sebagian hitung untuk melakukan perbaikan pada bangunan pabrik yang rusak dan cacat adalah tidak kurang dari Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dengan rincian yang akan PENGGUGAT Rekonvensi sampaikan dalam agenda pembuktian perkara aquo; 23. Bahwa akibat ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT Rekonvensi terhadap PENGGUGAT Rekonvensi, PENGGUGAT Rekonvensi mengalami kerugian secara materiil sebagaimana

PENGGUGAT

Rekonvensi

telah

uraikan

sebagaimana tersebut di atas, sebagai berikut: 23.1 Kerugian

akibat

pembangunan

keterlambatan pabrik,

dengan

penyelesaian total

pekerjaan

sebesar

Rp.

677.838.078,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan


ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh delapan rupiah) di tambah JPY 464.547,- (empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus empat puluh tujuh Yen Jepang); 23.2 Kerugian akibat cacat dan kerusakan bangunan pabrik, sehingga

diperlukan

biaya

untuk

perbaikan

terhadap

sebagian dari keseluruhan bangunan yang cacat dan rusak, yaitu tidak kurang dari

Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar

rupiah); Bahwa sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara aquo menghukum TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian secara materiil kepada PENGGUGAT Rekonvensi dengan total tidak kurang dari Rp. 6.677.838.078,- (enam milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh delapan rupiah) dan JPY 464.547,- (empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus empat puluh tujuh Yen Jepang); 24. Bahwa selain kerugian materiil, PENGGUGAT Rekonvensi juga menderita kerugian imateriil akibat dari Laporan TERGUGAT Rekonvensi yang mengada-ada dan tidak berdasar kepada POLDA

Metro

Jaya

terhadap

PENGGUGAT

Rekonvensi

sebagaimana Surat Panggilan dari POLDA Metro Jaya dan akibat banyak

kerusakan

serta

cacat

pada

bangunan

pabrik

sebagaimana PENGGUGAT Rekonvensi telah uraikan tersebut di atas; 25. Bahwa akibat laporan kepada POLDA Metro Jaya dan banyaknya kerusakan

serta

cacat

pada

bangunan

pabrik

tersebut,

PENGGUGAT Rekonvensi merasa telah dibohongi dan tidak dapat konsentrasi dengan pekerjaannya, dikarenakan selain harus menjalani pemeriksaan di POLDA Metro Jaya, PENGGUGAT Rekonvensi juga merasa cemas dengan bangunan pabrik yang berpotensi runtuh dan mengancam keselamatan para pekerja dan orang lain; 26. Bahwa berdasarkan apa yang telah PENGUGGAT Rekonvensi uraikan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Jelas TERGUGAT

Rekonvensi

telah

merugikan

PENGGUGAT


Rekonvensi secara imateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun patut dan layak ditentukan sebesar Rp. 10.000.000.000,(sepuluh milyar rupiah); 27. Bahwa oleh karena itu, TERGUGAT Rekonvensi patut dan layak dihukum untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita PENGGUGAT Rekonvensi secara imateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun patut dan layak ditentukan dengan uang sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah); 28. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT Rekonvensi telah didasarkan atas bukti – bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara

hukum,

maka

sudah

sepatutnya

bahwa

gugatan

PENGGUGAT Rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga biaya yang akan timbul dikemudian hari dalam perkara aquo dibebankan kepada TERGUGAT Rekonvensi seluruhnya; 29. Bahwa untuk menjamin agar gugatan PENGGUGAT Rekonvensi tidak sia-sia (illusoir) di kemudian hari, menjamin pemenuhan kewajiban

pembayaran

ganti

rugi

terhadap

PENGGUGAT

Rekonvensi, mencegah TERGUGAT Rekonvensi mengalihkan harta bendanya, dan mencegah upaya TERGUGAT Rekonvensi untuk melakukan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dapat merugikan kepentingan PENGGUGAT Rekonvensi, dalam rangka meminta pelunasan atas ganti rugi, maka sesuai dengan hukum yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR, PENGGUGAT Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir

beslag)

atas

harta

kekayaan

TERGUGAT

Rekonvensi, baik yang berupa barang-barang bergerak maupun tidak bergerak dalam bentuk dan nama apapun, sebagaimana akan diperinci dalam permohonan terpisah; 30. Bahwa agar TERGUGAT Rekonvensi melaksanakan putusan ini dengan sebaik-baiknya, maka PENGGUGAT Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan TERGUGAT Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar

Rp.

10.000.000,-

(sepuluh

juta

rupiah)

kepada

PENGGUGAT Rekonvensi setiap hari keterlambatan TERGUGAT


Rekonvensi lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap; 31. Bahwa

oleh

didasarkan

karena

pada

gugatan

bukti-bukti

PENGGUGAT

akurat

dan

Rekonvensi

otentik

dengan

berpedoman pada Pasal 180 Ayat (1) HIR, PENGGUGAT Rekonvensi dengan ini memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta atau terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada bantahan, perlawanan (verzet), kasasi atau upaya hukum lainnya; 32. Bahwa sudah sepatutnya pula menurut hukum TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini; 33. Bahwa PENGGUGAT Rekonvensi yakin Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat memutus perkara dengan seadil – adilnya, sehingga tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang berperkara; Berdasarkan uraian fakta, alasan dan dasar hukum sebagaimana telah PENGGUGAT Rekonvensi jelaskan tersebut di atas, maka PENGGUGAT Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili serta memutus perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut: I.

DALAM KONVENSI. DALAM POKOK PERKARA. 1.

Menerima dan mengabulkan Jawaban TERGUGAT Konvensi seluruhnya;

2.

Menolak gugatan PENGGUGAT Konvensi terhadap TERGUGAT Konvensi seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT Konvensi terhadap TERGUGAT Konvensi tidak dapat diterima;

II.

DALAM REKONVENSI. DALAM PROVISI. 

Memerintahkan

TERGUGAT

Rekonvensi

untuk

memberikan

jaminan atas kelayakan bangunan berupa jaminan /garansi dan


menanggung segala resiko yang mungkin timbul akibat cacat dan kerusakan pabrik selama 10 tahun sejak tanggal 31 Maret 2013 hingga tanggal 31 Maret 2023. DALAM POKOK PERKARA. 1.

Menerima

dan

mengabulkan

gugatan

PENGGUGAT

Rekonvensi/TERGUGAT Konvensi untuk seluruhnya; 2.

Menyatakan TERGUGAT Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;

3.

Menghukum TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil kepada PENGGUGAT Rekonvensi sebesar Rp. 6.677.838.078,- (enam milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh delapan rupiah) dan JPY 464.547,- (empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus empat puluh tujuh Yen Jepang);

4.

Menghukum TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada PENGGUGAT Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

5.

Menghukum TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar uang paksa

(dwangsom)

sebesar

Rp.

10.000.000,-

kepada

PENGGUGAT Rekonvensi setiap harinya dalam hal keterlambatan menjalankan putusan ini; 6.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda TERGUGAT Rekonvensi baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak;

7.

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (uit vorbaar bij voorad);

III.

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI. - Menghukum PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).


Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 10 Agustus 2016

Nomor 86/Pdt.G/2015/PN.Kwg. telah menjatuhkan putusan

yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONVENSI Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan

gugatan

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi

sebagian; 2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi; 3. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk segera membayar hutangnya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar : Rp. 3.694.570.000,00 (tiga milyar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut : - Kekurangan pembayaran kontrak sejumlah Rp. 1.520.000.000 (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% sebesar Rp. 152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah); - Biaya pekerjaan tambah (additional work) yang belum dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp. 1.838.700.000,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah Pajak Pertambahan Nilai 10% sebesar Rp. 183.870.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah); 4. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar ganti rugi atas keterlambatan pembayaran hutangnya sebesar 6% (enam persen) setahun kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak bulan Agustus 2013 hingga perkara ini memperoleh kekuaran hukum tetap; DALAM REKONVENSI : Dalam Povisi : - Menolak Provisi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi; Dalam Pokok Perkara : -

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;


DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: -

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.551.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah); Menimbang, bahwa

berdasarkan Surat Pernyataan Permohonan

Banding yang dibuat oleh Ridwan Nurdin., S.H., Panitera Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 23 Agustus 2016 yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan tersebut diatas, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 25 November 2016, dengan seksama; Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage), sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada masing-masing pihak pada tanggal 19 September 2016 dan tanggal 25 November 2016, dengan seksama; Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut diatas Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 21 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 21 September 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kapada pihak lawannya pada tanggal 25 November 2016, dengan seksama; Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, pihak Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 6 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Karawang pada tanggal 6 Desember 2016, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 29 Desember 2016, dengan seksama; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang


waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, /Penggugat

bahwa

Rekonvensi

Pembanding

dalam

memori

semula

Tergugat

bandingnya

Konvensi

mengemukakan

keberatan-keberatan, yang pada pokoknya : - Bahwa Pengadilan Negeri Kelas 1 B Karawang tidak mempunyai kompetensi (yuridiksi) untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, karena berdasarkan Letter of Intent No. 004-CA/H.ITC/VII/2012 tertanggal 2 Juli 2012 (LOI No. 004/2012) yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Pembanding/dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding/dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dalam LOI No. 004/2012 tersebut para pihak telah dengan tegas menundukkan diri terhadap hukum Jepang apabila ada permasalahan hukum yang terjadi Rekonvensi

antara Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat

dengan

Terbanding/Penggugat

Rekonvensi/Tergugat

Konvensi; - Bahwa perlu Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampaikan juga , bahwa LOI No. 004/2012 berawal dari pembicaraan yang dilakukan oleh Fukuyama Co., Ltd. dengan Ito Co.,Ltd di Negara Jepang , yang keduanya adalah merupakan Perusahaan

yang berkedudukan di

Negara Jepang , dan Ito Co., Ltd. juga telah memberikan jaminan untuk itu, sehingga patut apabila yurisdiksi berkaitan dengan LOI No. 004/2012 tersebut adalah menyangkut yurisdiksi Negara Jepang; - Bahwa terbukti, Terbanding/Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan pekerjaan tambahan yang dimaksud, karena bagaimana mungkin serah terima bangunan Pabrik berikut pekerjaan tambah pada tanggal 2 Agustus 2013, namun baru mengajukan submission cost estimate (pengajuan harga estimasi) atas pekerjaan tambah tersebut pada tangal 21 Oktober 2013, (vide bukti P-11 dan vide bukti P-12 s/d vide bukti P-27); - Bahwa terbukti Terbanding/Penggugat Konvensi tidak memiliki itikad baik dalam membuat LOI No. 004/2012, karena secara sadar dan sengaja membuat LOI No. 004/2012 dalam bahasa Inggris dan bahasa Jepang dan tidak mengindahkan bentuk perjanjian sebagaimana disyaratkan undang-


undang, pada hal disadarinya bahwa Terbanding/Penggugat Konvensi di Negara Republik Indonesia dan tunduk dan patuh kepada hukum dan Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, (vide bukti T2 dan vide bukti T-3 serta vide bukti P-2A); - Bahwa terbukti dalam Sidang Pemeriksaan Setempat (descente) banyak kerusakan dan kesalahan dalam pekerjaan desain dan pembangunan Pabrik milik Pembanding/Tergugat Konvensi yang dikerjakan oleh Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; (vide bukti T-6, T7, T-8a-c. vide bukti provisi PR-3 s/d bukti Provisi PR-4g serta bukti PR-12 s/d bukti PR-26c, dan bersesuaian dengan bukti P-20 dan juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan ahli); - Bahwa Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi keberatan dengan Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama yang tidak memeriksa dan mempertimbangkan Letter of Intents No.004-CA/H.ITC/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 (LOI No.004/2012) padahal jelas LOI No.004/2012 tersebut melanggar dan bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum, serta tidak mengindahkan bentuk perjanjian yang disyaratkan oleh undang-undang; - Bahwa perlu Pembanding

luruskan atas pertimbangan hukum Judex

Factie tersebut, bahwa pasal 22 ayat (6) Undang-Undang No.18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang dikutip

Judex Factie adalah keliru

atau tidak seperti yang sebenarnya, karena bunyi pasal 22 ayat (6) Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi tersebut adalah sebagai berikut : “ Kontrak kerja konstruksi dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris”; - Bahwa sangat jelas dan terang benderang serta terbukti bahwa Letter of Intents No. 004-CA/H.ITC/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 (LOI No.004/2012) dibuat oleh dan antara Lembaga Swasta Indonesia yang mana Pembanding /Tergugat Konvensi dan Terbanding/Penggugat Konvensi merupakan badan hukum yang didirikan di Indonesia dan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, serta dibuat di Indonesia, yang tunduk dan patuh kepada Hukum Negara Republik Indonesia, namun LOI No. 004/2012 tersebut hanya dalam bahasa Jepang

dan bahasa Inggris,

sehingga sangat jelas dan terang benderang LOI No. 004/2012 tersebut


terlarang dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena LOI No.004/2012 tersebut bertentangan dan dilarang oleh Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Undang-Undang No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan; - Bahwa

Judex

telah

lalai

mempertimbangkan bukti-bukti

dalam

putusannya

dengan

tidak

yang diajukan oleh Pembanding/dahulu

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu bukti T-1 sampai dengan T- 8, bukti Provisi PR - 1 sampai dengan bukti Provisi PR-5a, dan bukti PR-1 sampai dengan bukti PR-26c ; - Bahwa berdasarkan bukti T-2 dan bukti T-3 serta bersesuaian dengan bukti P-2 dan P-2 dan juga dikuatkan oleh Keterangan Ahli dalam persidangan, telah

mampu

Pembanding/Tergugat membuktikan

Konvensi/Penggugat

bahwa

Letter

of

Rekonvensi

Intent

No.

004-

CA/H.ITC/VII/2012 tertanggal 2 Juli 2012 adalah cacat hukum karena telah nyata tidak mengindahkan bentuk perjanjian yang disyaratkan undangundang dan ketertiban Umum, dimana Undang-undang yang dilanggar adalah pasal 31 ayat (1) UU No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, dan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (6) UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan juga bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerdata Jo pasal 1335 KUHPerdata Jo pasal 1337 KUHPerdata; -

Bahwa

apabila LOI No. 004/2012 dinyatakan Batal demi Hukum atau

setidak- tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga LOI No. 004/2012 tersebut dianggap tidak pernah ada sejak awal dan segala sesuatu dikembalikan kepada keadaan semula, maka posisi Pembanding/dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun Terbanding/dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menurut hukum harus dinyatakan dikembalikan kepada keadaan semula; - Bahwa Judex Factie tingkat pertama tidak memberikan pertimbangan mengenai perjanjian antara Pembanding/Tergugat Konvensi dengan Terbanding/Penggugat

Konvensi,

yang

seharusnya

perjanjian dalam bentuk kontrak kerja konstruksi Undang-undang, karena jelas

dibuat

adalah

yang disyaratkan

dan terbukti LOI No. 004/2012 bukan

merupakan kontrak kerja konstruksi yang disyaratkan Undang-undang;


- Bahwa

Judex Factie

tingkat

pertama

telah

memberikan

putusan

melampaui batas kewenangannya (Ultra Petita) sebagaimanadalam amar putusannya pada angka 3 yang menyatakan : Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk segera membayar hutangnya kepada

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi

sebesar

Rp.

3.694.570.000,00 ( tiga milyar enam ratus Sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian : - Kekurangan pembayaran kontrak sejumlah Rp. 1.520.000.000 (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% sebesar Rp. 152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah); - Biaya pekerjaan tambah (additional work) yang belum dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp. 1.838.700.000,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah Pajak Pertambahan Nilai 10% sebesar Rp. 183.870.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah); - Bahwa Terbanding/Penggugat Konvensi dalam gugatannya didalam petitum Dalam Pokok Perkara dalam Primair angka 3 meminta : “Menghukum Tergugat untuk segera membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 3.358.700,00 (tiga milyar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus”; - Bahwa jelas apa yang dikabulkan oleh Judex Factie tingkat pertama melebihi dari apa yang diminta oleh Terbandinmg/Penggugat Konvensi dalam petitumnya tersebut; - Bahwa perlu Pembanding luruskan bahwa saksi Rahman Sujana

dan

Iwamoto Yoshinori yang menerangkan setiap ada keluhan/komplain selalu ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan , adalah tidak sepenuhnya benar, karena saksi Rahman Sujana

dan Yoshinori Iwamoto juga

menerangkan didalam persidangan dengan mengatakan ada yang sudah diperbaiki dan ada yang belum diperbaiki dan ada yang sudah diperbaiki namun masih rusak dan ada yang sudah diperbaiki namun perbaikan yang dilakukan mengakibatkan fungsi dari bangunan menjadi hilang, bahwa saksi Rahman Sujana dan saksi Iwamoto Yoshinori merupakan karyawan dan menerima gaji/upah dari Terbanding/Tergugat Rekonvensi, yang


menurut hemat Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, saksi yang demikian tidak berkwalitas sebagai saksi; - Bahwa Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi keberatan dengan pertimbangan Judex Factie sebagaimana tersebut dibawah ini, dikarenakan Judex Factie telah keliru dan salah dalam pertimbangannya yang menyatakan keterlambatan juga dikarenakan adanya keinginan dari Penggugat Rekonvensi untuk mendatangkan ahli las dari Jepang; - Bahwa perlu Pembanding/Penggugat Rekonvensi

jelaskan, bahwa

keterangan saksi Iwamoto Yoshinori yang menerangkan mengenai dihadirkannya ahli las dari Jepangdikarenakan adanya kerusakan pada kolom baja yang dikerjakan oleh Terbanding/Tergugat Rekonvensi pada pekerjaan pembangunan pabrik milik Pembanding/Penggugat Rekonvensi, dan yang menginginkan mendatangkan ahli las dari Jepang bukanlah dari Pembanding/Penggugat

Rekonvensi,

melainkan

keinginan

dari

Terbanding/Tergugat Rekonvensi sendiri, serta adanya kerusakan pada kolom baja tersebut merupakan kesalahan dari Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang melakukan pekerjaannya dengan tidak benar; - Bahwa

Pembanding/Penggugat

Rekonvensi

keberatan

dengan

pertimbangan Judex Factie sebagaimana tersebut dibawah ini. Yang menganggap


Rekonvensi

tidak

berhasil

membuktikan dalil pokok gugatannya mengenai adanya wanprestasi, padahal jalas dan terang benderang, dengan banyaknya kerusakan dan ketidak sesuaian antara rencana dan kondisi bangunan saat ini serta jelas dan

terang

benderang

Terbanding

tidak

dapat

menyelesaikan

pekerjaannya secara tepat waktu. Sehingga pertimbangan Judex Factie yang demkian patut ditolak atau setidaknya dikesampingkan; - Bahwa Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

keberat

an dengan pertimbangan Judex Factie yang tidak mempertimbangkan Petitum


Rekonvensi

selain

selebihnya

dikarenakan pokok dalam Gugatan Rekonvensi dinyatakan ditolak; - Bahwa

jelas

gugatan


Rekonvensi

adalah

berdasarkan bukti-bukti dan berkesuaian dengan keterangan-keterangan saksi-saki serta keterangan dan pendapat ahli dalam persidangan serta


bersesuaian dengan pemeriksaan setempat. Sehingga dengan demikian sudah

sepatutnya

Gugatan

Rekonvensi


Rekonvensi Pembanding/Penggugat Rekovensi haruslah dipertimbangkan dan menerima serta mengabulkan

petitum Pembanding/Penggugat

Rekonvensi selain dan selebihnya. Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

tersebut, Terbanding

semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam kontra memori bandingnya, mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya: - Bahwa Terbanding sangat keberatan dengan eksepsi Pembanding semula Tergugat yang menyatakan Pengadilan Negeri Kelas 1B Karawang tidak mempunyai kompetensi (kewenangan) untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, karena dalam Jawaban Pembanding semula Tergugat yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat pada tanggal 13 April 2016 di persidangan perkara aquo di Pengadilan Negeri Karawang, Pembanding TIDAK mengajukan eksepsi kompetensi absolut tersebut sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama TELAH memeriksa dan memutus pokok perkara dalam perkara aquo sebagaimana ternyata dalam Putusannya tertanggal 10 Agustus 2016 No. 86/Pdt.G/2015/PN.KWG ; ------------------------------------ Bahwa

setelah

Pembanding

membaca

semula

dan

Tergugat

memperhatikan dalam

kaitannya

alasan

atau

dengan

dalil

eksepsi

kompetensi absolut yang menyatakan Pengadilan Negeri Karawang tidak mempunyai kompetensi (kewenangan) untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, karena yang berwenang mengadili perkara aquo adalah hukum yang berlaku di Jepang, maka eksepsi Pembanding semula Tergugat ini termasuk eksepsi actor sequitir forum rei (kompetensi relatif) ; - Bahwa oleh karena dalam Letter Of Intent No. 004/2012 tanggal 02 Juli 2012 (vide bukti P-2 yang sama dengan bukti PR-1) sama sekali tidak menyebutkan adanya pilihan hukum (choice of law) atau pilihan domisili (choice of domicile), maka Pengadilan Negeri Karawang mempunyai kompetensi (kewenangan) untuk mengadili perkara aquo ; - Bahwa Terbanding semula Penggugat sependapat dan dapat menerima seluruh pertimbangan hukum dan putusan aquo tersebut, karena menurut


hemat Terbanding semula Penggugat bahwa Judex factie tidak salah di dalam menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo ; - Bahwa Terbanding semula Penggugat sangat keberatan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya halaman 7 s/d 10 pada bagian Dalam Pokok Perkara huruf A mengenai fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan. Dalil-dalil Pembanding semula Tergugat tersebut sama sekali tidak benar dan juga tidak sesuai dengan bukti-bukti atau fakta yang terungkap di persidangan perkara aquo. Dalil-dalil Pembanding semula Tergugat tersebut hanya merupakan rekayasa dan memutar balikkan fakta oleh Pembanding semula Tergugat. Oleh karena itu, kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk melihat fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah dicatat secara lengkap oleh Sdr. Panitera Pengganti dalam Berita Acaranya ; - Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama tidak salah dan tidak keliru serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan serta tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1335 KUH Perdata dan Pasal 1337 KUH Perdata ; - Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 31 Ayat (1) dan (2) UndangUndang No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera Dan Lambang Negara Serta Lagu

Kebangsaan

di

atas,

maka

Letter

of

Intents

No.

004-

CA/H.ITC/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 dibuat dan ditandatangani oleh dan antara dua perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan pengurusnya yang juga berkewarganegaraan Asing (Jepang) ditulis dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan atau bahasa Inggris. Dengan demikian tidak ada kewajiban bagi Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat untuk membuat nota kesepahaman atau perjanjian dalam Bahasa Indonesia sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang tersebut di atas; - Bahwa di samping itu, Letter of Intents No. 004-CA/H.ITC/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 tersebut juga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (6) Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi,


karena Letter of Intents tersebut telah dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat dalam Bahasa Inggris sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut yang mensyaratkan kontrak kerja konstruksi dibuat dalam bahasa Indonesia dan dalam hal kontrak kerja konstruksi dengan pihak asing, maka dapat dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris ; - Bahwa oleh karena Letter of Intents yang dibuat oleh Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat tidak melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan juncto ketentuan Pasal 22 Ayat (6) Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi dan Pasal 1335 KUH Perdata dan Pasal 1337 KUH Perdata, maka Letter Of Intents tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata juncto Pasal 1320 KUH Perdata merupakan perjanjian sah dan mengikat bagi Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat ; - Bahwa Terbanding semula Tergugat keberatan dan menolak dengan tegas dalil Pembanding semula Tergugat yang mendalilkan Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas 1B Karawang tidak mempertimbangkan buktibukti yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat khususnya buktibukti yang diberi tanda bukti T-1 s/d T-8, bukti Provisi PR-1 s/d bukti Provisi PR-5a dan bukti PR-1 s/d bukti PR-26c karena dalil Pembanding semula Tergugat tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan ; - Bahwa justru Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas 1B Karawang telah memeriksa dan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan baik oleh

Pembanding

maupun

Terbanding.

Hal

mana

terlihat

dalam

Putusannya halaman 22 s/d 37, termasuk juga di dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti T-2 dan bukti T-3 yang sama dengan bukti P-2 dan bukti P-2A terkait dengan Letter of Intents No. 004-CA/H.ITC/VII/2012 tertanggal 2 Juli 2012 ; - Bahwa oleh karena Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas 1B Karawang telah memperhatikan dan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan baik oleh Pembanding semula Tergugat maupun Terbanding semula Penggugat, maka sudah sepantasnya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang ini dipertahankan dan dikuatkan;


- Bahwa oleh karena Letter of Intents No. 004-CA/H.ITC/VII/2012 tertanggal 2 Juli 2012 adalah sah dan mengikat, maka sangat tidak logis

dan

beralasan hukum bagi Pembanding semula Tergugat untuk mohon dikembalikan seperti kondisi semula, apalagi meminta kembali uang yang sudah diterima loleh Terbanding semula Penggugat dan membongkar bangunan pabrik yang telah dibangun oleh Terbanding semula Penggugat. Secara logika saja, tidak mungkin Terbanding semula Penggugat mengembalikan uang yang sudah diterimanya dan membongkar bangunan pabrik dan kantor yang sudah dibangun dengan biaya dari Terbanding semula Penggugat. Sebaliknya, dengan terikatnya Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat dalam Letter of Intents No. 004-CA/H.ITC/VII/2012 tertanggal 2 Juli 2012, maka Pembanding semula Tergugat wajib membayar sisa pekerjaan yang tercantum dalam Letter of Intents No. 004-CA/H.ITC/VII/2012 tertanggal 2 Juli 2012 sebesar Rp. 1,520.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah)

dan

Additional Work (Pekerjaan Tambah) sebasar Rp. 1.838.700.000,00 (satu milyar delapan

ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah),

sehingga seluruhnya kewajiban

Pembanding semula Tergugat kepada

Terbanding semula Penggugat adalah sebesar Rp. 3.358.700.000,00 (tiga milyar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) - Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama juga tidak memberikan putusan melampaui batas kewenangannya karena

sebagaimana

yang telah

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang ini didasarkan adanya tuntutan Ex Aequo Et Bono dari Terbanding semula Penggugat terkait dengan pengenaan Pajak Tambahan Nilai sebesar Rp. 10% yang memang wajib dibayar oleh Pembanding semula Tergugat; - Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang sebelum menjatuhkan putusan hukumnya

telah dengan sangat cermat

mempertimbangkan

baik

semua


bukti-bukti

Rekonvensi

maupun

yang

diajukan

oleh

Terbanding/Tergugat

Rekonvensi serta juga telah mempertimbangkan AHLI yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat Rekonvensi; - Bahwa disamping itu juga didasarkan ketentuan pasal 25, pasal 26 dan pasal 217 Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi secara

garis

besarnya

menyebutkan

kegagalan

bangunan

harus


ditentukan oleh Pihak Ketiga selaku penilai ahli mengenai penyebabnya apakah karena kesalahan konstruksi dari penyedia jasa ataukah karena kesalahan pengelolaan

dari pengguna jasa, yang artinya tidak hanya

Terbanding/Tergugat Rekonvensi yang bertanggung jawab sampai dengan 10 (sepuluh) tahun sejak serah terima terakhir, melainkan juga kewajiban Pembanding/Penggugat Rekonvensi sebagai pengguna jasa untuk juga bertanggung jawab untuk tidak melakukan kesalahan dalam pengelolaan bangunan; - Bahwa Terbanding/Tergugat Rekonvensi juga dapat menerima seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang dalam memutus gugatan Rekonvensi dalam pokok perkara ini, karena menurut hemat Terbanding/Tergugat Rekonvensi bahwa Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang tidak salah dalam menerapkan hukum mengenai prestasi Terbanding/Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukumnya dalam putusannya

halaman 36

sampai dengan 37; - Bahwa Terbanding/Tergugat Rekonvensi melakukan pembangunan pabrik dan

kantor

milik


Rekonvensi

berdasarkan

yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Pembanding/Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding/Tergugat Rekonvensi; - Bahwa mundurnya waktu pekerjaan pembangunan pabrik dan kantor tersebut

dikarenakan

Rekonvensi

untuk

adanya minta

klaim

dilakukan

dari


beberapa

perbaikan

dan

Pembanding/Penggugat Rekonvensi minta dihadirkan ahli las dari Jepang. Halmana sudah dibuktikan di persidangan perkara aquo berdasarkan bukti yang diberi tanda P-6 dan P-6A serta keterangan saksi Rahman Sujana dan saksi Iwamoto Yoshinori. Dengan demikian Terbanding/Tergugat Rekonvensi

tidak

melakukan

wanprestasi/ingkar

janji

karena

keterlambatan yang terjadi telah disetujui oleh Pembanding/Penggugat Rekonvensi

dan

berasal

dari

keinginan


Rekonvensi ; - Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Judex Factie Majelis

Hakim

Pengadilan

Karawang

yang

menolak

gugatan


Pembanding/Penggugat Rekonvensi sudah tepat dan benar sehingga patut dikuatkan. Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang dapat mempengaruhi putusan ini di tingkat banding, yang hanya merupakan pengulangan saja yang telah dikemukakan di Pengadilan tingkat pertama sehingga harus dikesampingkan ; Menimbang,

bahwa

setelah

Majelis

Hakim

Pengadilan

Tinggi

membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta salinan

resmi

putusan

Pengadilan

Negeri

Karawang

Nomor

86/Pdt.G/2015/PN.Kwg. tanggal 10 Agustus 2016, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan dan alasan-alasan tersebut diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan dan alasannya sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Karawang

Nomor

86/Pdt.G/2015/PN.Kwg. tanggal 10 Agustus 2016, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat

Konvensi/

Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya; Mengingat peraturan hukum dari Perundang-udangan yang berlaku khususnya

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura serta KUHPerdata. MENGADILI : -

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;


-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 86/Pdt.G/2015/PN.Kwg.

tanggal

10

Agustus

2016

yang

dimohonkan banding tersebut ; -

Menghukum

Pembanding

semula

Tergugat

Konvensi/

Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari :Jumat tanggal 7 April 2017 oleh kami: Syafaruddin, SH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat sebagai Ketua Majelis dengan DR. (HC) Satria.US.Gumay, S.H. dan Djernih Sitanggang, Bc.IP., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 17 Januari 2017 Nomor 21/PEN/PDT/2017/PT.BDG. putusan tersebut pada hari: Selasa tanggal 11 April 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Saleha, Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

DR.(HC)Satria.US.Gumay,S.H.

Syafaruddin, S.H.

ttd.

Djernih Sitanggang, Bc.IP.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti, ttd. Saleha.

Perincian biaya perkara : 1. Redaksi Penetapan …..Rp.

5.000,00

2. Meterai Penetapan … Rp.

6.000,00

3. Pemberkasan …………Rp.139.000,00 + Jumlah ……………… Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupia).


PT.BDG

Recommend Documents